DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PATEN DAN MEMAHAMI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS PATEN NASIONAL
Disampaikan pada “Pelatihan Reviewer Penelitian Tahun 2016 OLEH
RAZILU SEKRETARIS DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENDAHULUAN Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia a.
b.
c.
d.
Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi Teknologi memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan pelindungan bagi inventor dan pemegang paten Peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya (teknologi dalam arti luas), baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat
BIDANG TEKNOLOGI
DALAM SISTEM PATEN
International Patent Classification (“IPC”) Section A: Human Necessities Section B: Performing Operations, Transporting Section C: Chemistry, Metallurgy Section D: Textiles, Paper Section E: Fixed Constructions Section F: Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting, Engines or Pumps, Section G: Physics Section H: Electricity ©Razilu
FIELD of TECHNOLOGY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PATENTS
I. Electrical engineering Electrical machinery, apparatus, energy Audio – visual technology Telecommunication Digital Communication Basic Communication processes Computer technology IT methods for management Semiconductors
II. Instruments
9.
Optics
10.
Measurement
11.
Analysis of biological materials
12.
Control
13.
Medical technology
©Razilu
FIELD of TECHNOLOGY 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
III. Chemistry Organic fine Chemistry Biotechnology Pharmaceuticals Macromolecular Chemistry, polymers Food Chemistry Basic materials Chemistry Materials, Metallurgy Surface technology, coating Micro- structural and nano-technology Chemical engineering Environmental technology
PATENTS
IV. Mechanical Engineering
25.
Handling
26.
Machine tools
27.
Engines, pumps, turbines
28.
Textile and paper machines
29.
Other Special machines
30.
Thermal processes and apparatus
31.
Mechanicals elements
32.
Transport V. Other Fields
33. 34. 35.
Furniture, games Other consumer goods Civil Engineering
©Razilu
SOLUSI BARU SECARA TEKNIK (PRODUK ATAU PROSES) YANG BERHARGA TERHADAP MASALAH2 DALAM KEHIDUPAN
SEDERHANA RUMIT
1. 2. 3.
BARU ATAU PENGEMBANGAN (PENYEMPURNAAN) MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI
MEKANIK, FISIKA, KIMIA, BIOLOGI, ATAU TERAPAN DARI 3 BIDANG INI ©Razilu
PIRAMIDA HASIL RnD, PATEN, dan KOMERSIALISASI Kolaborasi PT & Industri
©Razilu
STRATEGI PERLINDUNGAN INVENSI BARU
HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
HASIL R & D PRODUK/PROSES
Baru Inventif Inovatif PROSES MENDAPATKAN HAK EKSKLUSIF
PROFIT
PATEN
PENGEMBALIAN BIAYA
KOMERSIALISASI
Invensi yg
PEMANFAATAN HAK EKSKLUSIF
> Produk > Proses
Alternatif Perlindungan Hasil Riset 1
Publikasi Hasil Riset tanpa meminta Perlindungan hukum
Perlindungan Teknik 2 (bibit sekali pakai, komponen dummy)
4 Trade-Secret/Rahasia Dagang (biasaya formula yg tidak bisa di3 “reverse engineering”)
PERLINDUNGAN HUKUM Mahzab Konstitutif MEREK DAGANG
PATEN DESAIN INDUSTRI
5
KOMBINASI ANTARA (2 +4) ATAU (3+4)
©Razilu
1. BAGAIMANA MENGHASILKAN SEBUAH INVENSI..? 1. Memerlukan sesuatu yang tidak tersedia di pasaran. 2. Ingin menolong seseorang. 3. Mengkombinasikan 2 atau 3 produk untuk menghasilkan produk yang jauh lebih baik 4. Menggunkan pemahaman yg lebih baik dari alam 5. Menggabungkan TK dgn konsep ilmu pengetahuan modern 6. Memperbaiki invensi sebelumnya.
2. BAGAIMANA CARA MENGETAHUAI INVENSI KITA MEMILIKI PATENTABILITAS..?
MELAKUKAN PENELUSURAN….! http://www.dgip.go.id
DJHKI
Data base kantor-kantor IP
EPO,USPTO, JPO, SIPO, KIPO (5), WIPO (2jt)
©Razilu
3. BAGAIMANA CARA MENULIS INVENSI SESUAI DENGAN FORMAT/STANDAR DOKUMEN PATEN..?
1. BELAJAR DARI DOKUMEN PATEN…
2. MENGIKUTI PELATIHAN DRAFTING PATEN…
©Razilu
4. BAGAIMANA PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN PATEN…?
a. Pastikan bahwa Invensi anda layak mendapatkan paten b. Pastikan anda mengetahui kemana harus mengajukan permohonan c. Siapkan dokumen2 terkait dengan permohonan d. Segera ajukan permohonan ©Razilu
LOKET PENERIMAAN PERMOHONAN HKI (PATEN)
Dokumen Permohnan
…? TOLAK
N
BANDING Y BERI
N PEMERIKSAAN FORMALITAS
Y
TOLAK
…?
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
PUBLIKASI - A
N
PUTUSAN
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Y BERI
©Razilu
PRINSIP DASAR SISTEM PATEN INDONESIA (1) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia First-to-file system Pengumuman A Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri Tidak memberikan paten untuk hasil karya yang tidak termasuk Invensi:
kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis; aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; presentasi mengenai suatu informasi; dan temuan (discovery) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
PRINSIP DASAR SISTEM PATEN INDONESIA (2) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
Tidak memberikan paten untuk Invensi yang: 1)
2)
3) 4) 5)
proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
Banding terhadap keputusan pemberian paten Jangka waktu pelindungan terbatas (20 atau 10 tahun) Pelindungan Teritorial
UU PATEN BARU
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU (1) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
1.
Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing);
2.
Paten dalam hubungan dinas yang dihasilkan ASN/PNS (Pemegang Paten, Imbalan, melaksanakan paten dengan pihak ketiga, dan Royalty);
3.
Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru untuk publikasi dalam sidang ilmiah atau forum ilmiah
4.
Pengangkatan Expert /ahli sebagai Pemeriksa Paten;
5.
Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (Nagoya Protokol utk ABS)
6.
Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan bolar provision;
UU PATEN BARU
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU (2) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
7.
Pengaturan tentang second use dan termasuk second medical use;
8.
Perluasan objek pelindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk proses atau metode yang baru atau pengembangannya (semula hanya untuk produk baru);
9.
Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja (dapat diajukan gugatan penghapusan oleh Jaksa atau pihak yang mewakili kepentingan Nasional);
10.
Perluasan objek pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
11.
Menambah kewenangan Komisi Banding Paten
12.
Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
13.
Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;
UU PATEN BARU
RINGKASAN PENGATURAN SUBSTANSI BARU (3) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
14.
Perluasan lingkup Lisensi-wajib (fleksibilats dalam TRIPs);
15.
Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten memanfaatkan hak ekskulsifnya menjadi sebelum Pemegang Paten memanfaatkan hak ekskulsifnya (disesuaikan dengan UU PNBP)
16.
Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang megakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia
17.
Percepatan/pengurangan waktu penyelesain pemeriksaan substantif
18.
Penyempurnaan cara pengungkapan deskripsi dan klaim invensi dalam Permohonan Paten (sesuai Pasal 29 TRIPs)
19.
Perpanjangan jangka waktu penyampaian kelengkapan administrasi dan tanggapan substantif (3+2) (+1) dan untuk 1 bulan terakhir dikenai biaya.
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (1)
1.
Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (ingat prinsip dasar: pelindungan teritorial)
Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (2))
Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi (hanya untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan (Pasal 122 ayat (1)
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
STATISTIK 10 BESAR NEGARA PEMOHON PATEN 8869 33043 38756 45517 42763 66889
2015
8023 30342 35481 40308 42854 65965
2014
7450 30884 34741 44914 43031 63167
2013
7026 30435 35242 44211 43955 61340
2012
5830 28649 35111 41414 42291 59444
2011
0
160022 213694
318721
152662 210292
325989
147987 204589
542815
342610
Brazil
400000 Canada
928177
571612
342796
142793 178924
1102000
578802
328436
148560 188915
200000 Indonesia
589410
825136
652777
503582 526412
Russian
India
600000 Germany
EPO
800000 Korea Japan
USA
1000000 China
1200000
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (2)
2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah: c. diumumkan oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian (Pasal 6 ayat (1) huruf (c)
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (3)
3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan dan Royalti, dan dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga 1)
Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2)
Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3)
Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4)
Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten. (Pasal 13)
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (4)
4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten Pasal 53 1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa. 2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan pemeriksaan substantif. 3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (5) Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia 5.
Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan substantif
6.
Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan substantif atau berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan substantif diajukan sebelum berakhirnya pengumuman (Pasal 57) Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan (Pasal 124 ayat (1))
Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan Tinggi dan Litbang Pemerintah, yaitu pembebasan dan pengurangan (Pasal 126 ayat (4))
PMK Nomor 72/PMK.02/2015
(6 April 2015)
IMBALAN YANG BERASAL DARI PNBP PATEN KEPADA INVENTOR Nilai Sampai 100 jt : 40% Nilai 100 jt – 500 jt : 30% Nilai 500 jt – 1 M
: 20%
Nilai Lebih dari1 M :10%
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (6)
7.
Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing) Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik. (Pasal 24 ayat (4))
8.
Paten dapat dijadikan sbg objek jaminan fidusia Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Pasal 108 ayat (1))
Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
PENGATURAN/KETENTUAN SEBAGAI KATALISATOR PENINGKATAN PATEN NASIONAL (7)
9.
Imbalan kepada Inventor atas Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja
1) 2)
3)
Pasal 12 Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
INVENSI YANG BERKAITAN DENGAN SDG-PT Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia Pasal 26 1)
Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
2)
Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah
3)
Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
Pasal 132 Penghapusan Paten berdasarkan gugatan penghapusan dapat dilakukan jika:
1)
b.
Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
PERUBAHAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN PATEN Era baru sistem pelindungan paten di Indonesia
a.
b.
c.
d.
Pasal 126 Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya Pembayaran biaya tahunan dapat ditunda (untuk paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan) dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri (paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan) Pembayaran biaya tahunan dgn mekanisme masa tenggang waktu dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.
www.dgip.go.id
