,
372
•
UNDANG-UNDANG PATEN BERWAWASAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oleh: Heliantoro, S.H. _ _ _ _ _ _ _ _ __
•
Jika kita telusuri kehidupan bangsa wanan. Karya ini telah dikenal oleh Indonesia di masa-masa lampau, maka pemahat-pemahat lain sebagai karya kita mungkin akan mendapatkan suatu Nyana, yang kemudian ditiru oleh masukan bahwa perlindungan terhadap pemahat-pemahat lain yang banyak hak milik intelektual (intelectual pro- kita jumpai di setiap toko-toko patung perty rights), tidak ada, jika tidak bisa di Pulau Bali. Namun jika suatu masyarakat tidak. dikatakan memang tidak dibutuhkan. Di masa itu masyarakat kita bersifat melaksanakan ' tindakan peniruan itu kolektif atau komunal, yang justru bukan berarti ada pengaturan yang jeditiru oleh orang lain. Penemu atau las ten tang hak-hak dari si pencipta pencipta sendiri tidak akan keberatan karya tersebut, tapi lebih mengarah bahkan dengan ikhlas mengizinkan pada unsur "tidak berani" atau "tidak pendapat atau temuannya ditiru orang, akan mampu melakukannya". Hal ini apalagi kalau hasil ciptaannya menjadi dapat dilihat dalam pahatan dari angmilik umum, Ia menjadi sangat bangga. gota-anggota suku asmat. Jadi sebenarnya pada masyarakat Indonesia di masa lalu nilai kebersaPerlukah di Indonesia maan merupakan nilai yang te Untuk menjawab pertanyaan tersesedangkan kemandirian dianggap sebabut di atas, ada baiknya kita mencari gai suatu kelalaian. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada bahan pembanding yang merupakan para pemahat terkenal ataupun pada pengalaman negara di sekitar kita. pelukis ternama, pada umumnya me- Yang mungkin dapat memberikan tamreka tidak pernah membubuhkan tan- bahan wawasan tentang perlindungan da tangan atau tanda pengenal diri terhadap paten ini. Beberapa contoh lainnya dalam setiap hasil karyanya yang dapat dikemukakan di sini adalah itu. Namun demikian pada umumnya Nikaragua yang menganut paham pemasyarakat sekeliling akan langsung milikan hak cipta sepanjang masa mengetahui bahwa suatu karya adalah dengan tanpa batas, Kemudian Spaciptaan si A misalnya, hanya cukup nyol yang memberlakukan perlin dungdengan melihat modelnya saja. Se- an paten selama hidup si pencipta diorang pemahat dari Bali yang terkenal tambah 80 tahun setelah meninggalyang bernama Nyana pernah membuat nya. Tetapi pada negara-negara yang sebuah karya pahat berbentuk wanita mengutamakan kebebasan kolektif dan kurus yang merupakan simbol kepera- tidak mengakui kebebasan individual •
•
Paten Nasional-In temasional
seperti negara-negara komunis jelas tidak ada tempat bagi paten. Lalu bagairnana dengan Indon,esia? Jika kita belum menerima Undang-undang Paten ini tentunya bukan dimaksudkan kita menyetujui apa yang diakui oleh paham komunis itu. Namun demikian kita perlu juga melihat peluang-peluang yang lebih menguntungkan. Seperti apakah mungkin jika kita tidak memberlakukan Undang-undang Paten ini tapi kita masih dimungkinkan untuk menyerap teknologi tinggi dari luar, dengan mencuri misalnya. Dalam beberapa hal, memang pencurian teknologi mampu memberikan hasil yang diperlukan, seperti pada beberapa bidang perangkat elektronik yang sederhana yang kelihatannya memang mudah ditiru. Akan tetapi seringkaJi barang-barang terten tu yang nampaknya mudah ditiru justru sukar ditiru karen a proses pengerjaan materialnya mengandung teknologi yang dirahasiakan. Dalam pembuatan camporan adalah salah satu contohnya. Memang diakui melalui penelitian yang bersifat laboratoris rahasia yang menyelimuti teknologi tersebut dapat diungkap_ Namun itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama di samping biaya penelitian yang tidak sedikit. Dan mungkin biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya royalti yang seharusnya dikeluarkan. Pencurian dapat juga dilakukan dengan menyewa tenaga intelejen yang tentunya memerlukan biaya yang besar. Tetapi sering terjadi beberapa pemilik teknologi mengeluarkan dokumen-dokumen palsu yang justru mengecohkan. Kemudian setelah teknologi itu kita
373
dapatkan dampak dari teknologi yang kita curi mungkin belum menimbulkan masalah baru kemudian setelah tingkat produksinya sudah sampai pad a kuantitas maupun kualitas ekspor, maka masalah baru mungkin saja timbul. Misalnya saja dengan tertutupnya pasar negara tertentu untuk produk tertentu. Mungkin saja pemilik teknologi dapat melaksanakan tindakan hukum dengan menyita produksinya di negara lain yang memberikan perlindungan paten pada produksi tersebut. Hal ini tentunya tidak kita harapkan karena selain kerugian materi yang ditimbulkan juga martabat bangsa menjadi taruhan. Cukup kasus Bob Geldof menjadi satu-satunya tragedi hak cipta kita di luar negeri, dan tidak perlu diulang kern bali. Selanjutnya dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, rasanya kemungkinan untuk dapat menghasilkan teknologi yang tinggi dalam waktu dekat guna menyaingi kemampuan negara produsen pada umumnya dan khususnya untuk memenuhi kapasitas teknologi nasional rasanya cukup sulit. Untuk itu jalan pintas bagi pengembangan teknologi kita dengan mempergunakan teknologi asing sangat diperlukan. Bagi negara-negara khususnya yang mempunyai keterbatasan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi bagi perekonomiannya, baik itu karena kern iskinan, rendahnya tingkat teknologi, maupun rendahnya sumber kekayaan alam. Rasanya pengaturan ten tang paten ini tidak perlu atau dengan kata lain tidak perlu ada Undang-undang Paten di negara tersebut. Sebaliknya bagi negara yang memAgus tl/S 1987
374 punyai kemampuan dalam kekuasaan alamo Adanya dukungan jumlah tenaga manusia yang relatif banyak tentunya teknologi adalah merupakan suatu kebutuhan, baik yang merupakan kebutuhan jangka panjang menengah maupun pendek. Tetapi hanya mengandalkan teknologi dari dalam negeri saja tentunya belum mencukupi. Untuk itu diperlukan masukan teknologi yang berasal dari luar. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah pemilik teknologi akan memberikan begitu saja kepada negara konsumen? Tentunya jawabannya tidak. Lalu bagaimana tindakan pemilik teknologi untuk melindungi hasil penelitiannya ? Penelitian yang dihasilkan melalui biaya tinggi oleh beberapa negara penghasil teknologi sering tidak didaftarkan untuk perlindungan terhadap patennya. Hal ini terutama untuk mencegah kebocoran hasil penelitian yang dirahasiakan khususnya terhadap saingan usahanya. Sebaliknya banyak juga teknologi yang telah dipatenkan tetapi tidak dimanfaatkannya baik karena penemuan tersebut tidak mempunyai penerapan praktis, maupun untuk maksud menghindarkan teknologi tersebut ditiru oleh pihak lawan dari pemilik paten yang dapat merugikan investasi yang telah ditanamkan dengan teknologi yang lebih tua. Untuk maksud tersebut pemilik teknologi tidak akan mempergunakan teknologi barunya tersebut, sampai perhitungan ekonomis telah berhasil menutup pengeluaran untuk biaya-biaya perolehan teknologi yang terdahulu. Tanpa kita sar.lari dalam perkembangannya ternyata paten berkembang menjadi bahan komoditi dagangan yang bersifat internasional yang sangat
Hu/rum dan Pemban6unan
ekonomis, artinya dengan penemuan yang sedikit jumlahnya itu ternyata harus berhadapan dengan permintaan pasar yang banyak jumlahnya. Manifestasinya dapat dilihat d31am bentuk fisik sebagai piranti keras dan nonfisik sebagai piranti lunak. Wujud transaksinya dapat berupa pemberian Iisensi, kontrak alih teknologi, sewa atau bentuk pengaturan kerja lainnya. Prestasinya diperhitungkan dalam bentuk pembayaran imbalan berupa royalty at au bentuk 'pembayaran lainnya, di mana masing-masing diatur dalam kontrak atau transaksinya. Dalam hal transaksi itu dilakukan antarnegara maka dalam neraca pembayaran luar negeri negara 'yang bersangkutan disebutkan sebagai pembayaran dan atau penerimaan transaksi teknologi. Pada umumnya bentuk teknologi yang ditawarkan oleh pemiIik teknologi (yang umumnya negara maju), biasanya berbentuk teknologi yang sudah dikenal dan berupa paket teknologi. Paket terse but biasanya berisikan proses produksi, perangkat untuk produksi, rangkaian alat-alat dalam sistem produksi secara keseluruhan. Sebuah paket teknologi akan segera ditawarkan pada sebuah negara pada saat negara saingan menawarkan teknologi yang sarna kepada negara yang sarna. Dan biasa.iya negara penerima teknologi akan begitu saja menerima teknologi yang ditawarkan, karena merupakan teknologi yang paling ekonomis di sam ping ketidakmampuan dari negara berkembang tersebut untuk mem buat peralatannya sendiri. Bagi Indonesia teknologi yang ditawarkan negara pengekspor teknologi paling tidak harus memperhitungkan tiga hal yang penting, antara lain: •
375
Paten N48/onal-Intem48/onal
•
1. Siapa pemilik teknologi dan bagaimana teknologi itu dibawa dan kemudian dialihkan kepada negara penerima teknologi. Di sini kita perlu membahas pihak-pihak yang terlibat, baik kelembagaannya, tatacaranya maupun kondisi yang menyertainya, dan yang telah jelas nampak di sini adalah kaitannya dengan penanaman modal/pemilik teknologi, masalah ini perlu dibahas dengan tuntas. 2. Masalah komparasi, bahan komparasi ini agak sulit diperoleh dan jika diperoleh belum tentu banyak manfaatnya bagi kita untuk memperlakukannya secara langsung. Karena itu cukup baik untuk bahan per tim bangan. . 3. Adalah langkah yang perlu diambil oleh negara untuk mengatur dan mengarahkan alih teknologi atau dorongan untuk menemukan teknologiitu sendiri, yaitu yang merupakan pengaturan lain yang terkait seperti dalam UUPMA, UU alih teknologi atau dalam UU kontrak. Dari ketiga masalah di atas, masalah ketiga adalah masalah Indonesia yang terlemah, selain juga posisi minoritas dalam pemilikan saham. Hal ini terlihat dalam keengganan pihak Indonesia untuk membuat peraturan yang lebih menguntungkan yaitu karena tidak adanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah sebagai pegangan. Selanju tnya dalam bidang merk dagang Indonesia sudah mempunyai undang-un dang tentang merk perusahaan dan merk perniagaan. Begitu juga dalam hubungan dengan desain industri Indonesia telah mempunyai Undang-undang No. 5 Tahun
1984 ten tang perindustrian, meskipun peraturan pelaksanaan dari perundangundangan ini masih dalam pengelolaan Departemen Perindustrian. Mengenai masalah trade secrets kiranya periu diadakan pengkajian Iebih dahuiu yang menyangkut untung ruginya jika undang-undang ini akan dibuat. Karena bentuk dan sifatnya sanga t terba tas. Akan hainya dengan paten, dengan dicabutnya octrooi wet tahun 1910 diawal tahun 1950-an, hingga saat ini kita belum mempunyai undang-undang paten kern bali. .Dari kenyataan-kenyataan di atas, kiranya kita akan sepakat bahwa pengaturan paten perlu kita terbitkan. Karena beberapa keuntungan dapat diharapkan dengan adanya undang-undang paten ini, yang beberapa di antaranya adaIah: 1. Dengan adanya penerapan teknoIogi jelas akan menimbulkan investasi yang padat modal maupun pada karya, menyeimbangkan kepentingan nasional. 2. Melindungi hasH teknologi dalam • negen. 3. Mengurangi keseganan penanam modal asing masuk Indonesia, terutarna yang mempergunakan teknologi tinggi yang mempunyi keuntungan seperti tersebut memerlukan kekayaan alam yang terdapat di negara kita. Ditambah dengan tenaga kerja di negara kita yang relatif lebih murah. 4. Jika dibandingkan dengan negara di mana teknologi itu berasal. Adanya kebijaksanaan dari Amerika Serikat untuk menggolong-golongkan negara yang memperoleh bantuan dan kemudahan-kemudahan yang •
•
Agustus 1987
376
disesuaikan dengan kesediaan nega-ra tersebut untuk melindungi hak milik intelektual mereka. Pengaturan Paten Intemasional Dari sekian ban yak perjanjian internasional yang telah dibuat menyangkut paten ini, Indonesia mengikuti 3 konvensi intemasional. Ketiga konvensi nasional tersebut antara lain: 1. Convention for the Protection of Industrial Property 1) (Paris Convention). Konvensi ini terbatas pamengatur tentang perlindungan ten merk dagang dan desain produk industri. Namun keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini tidak menyangkut hal-hal yangbersifat substansial melainkan hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan prosedur saja. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia belum memiliki UU paten. 2. The Arrangement for the International Deposit of Designs. Perjanjian ini bellnaksud untuk mewujudkan keseragaman dalam sistem pendepositan desain produk industrio 3. The World Intellectual Property Organization Convention (WIPO Convention). Konvensi ini berhubungan dengan pembentukan sekertariat tetap yang dikenal dengan The International Bureau for the Protection of Intellectual Property. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang paten namun Indonesia telah memiliki sejumlah tekno1) Konvensi ini merupakan perjanjian induk bagi perlindungan paten.
Huftum dan Pembanllunan
l?gi tinggi. Misalnya saja dalam produksi kayu, pulp, kertas, produk-produk petrokimia seperti urea, bahan plastik dan kegiatan produksi lainnya, beberapa dari teknologi tersebut masih dilindungi oleh paten, tapi banyak pula di antaranya telah menjadi milik umum. Latar-belakang pengaturan akan hak yang dimiliki dalarn paten sebenamya adalah karen a penggunaan hak tersebut membawa manfaat ekonomi bagi pemegangnya. Untuk menghindarkan pelanggaran hak tersebut perlu adanya pengaturan terhadap proses, prosedur, serta berbagai hak lainnya terrnasuk pelimpahannya kepada pihak lain serta rna salah harga· atau imbalan yang terkait di dalamnya. Untuk itu perlu penjelasan tentang bagaimana pengaturan, perlindungan penggunaan, serta pengalihannya kepada pihak lainnya sampai pada penyelenggaraan birokrasinya. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, perlindungan hak paten sudah menyangkutpada: Mengapa hak paten itu dilindungi, di mana menyangkut sejumlah aspek antara lain: 1. Berapa nilai daripada hak tersebut.
2. Berapa biaya untuk mendapatkan hak terse but. 3. Berapa biaya menciptakan penemuan tersebut. 4. Bagaimana pula prospek pengembangan hak-hak tersebut. 5. Dalam cakupan ruang lingkup yang bagaimana pemanfaatan hak tersebut memberi keuntungan bagi pemegang hak itu. 6. Bagaimana prosedur perolehan hak itu. 7. Bagaimana perlindungan yang diberikan.
377
Paten Naslonal-Intemaslonal
Dalam prakteknya selama ini, masa· lah perlindungan paten diatur dengan sarana hukum lainnya, yaitu undangundang PMA dan melalui bentuk perjanjian lainnya_ Namun demikian royalty pada umumnya tetap dirnintakan, termasuk untuk penggunaan know how formula dan desain yang berkaitan. Menuju Undang-undang Paten Jika kita sudah sepakat bahwa undang-undang paten ini memang dibutuhkan, maka mungkin uraian selanjutnya dari tulisan ini ada gunanya. Pada umumnya pengaturan paten yang akan dibuat ini hendaknya bersumber pada ideologi bangsa kita sendiri yaitu Pancasila. Hal ini bereirti bahwa segala tingkah-Iaku terutama mengenai perlindungan paten kita harus lebih didasarkan pada keselarasan dan keseirnbangan baik antarindividu dan masyarakat maupun antar berbagai kelompok sosial. Pandangan kultural bangsa hendaknya juga mendapatkan tempat, terutama untuk memberikan landasan berlakunya undang-undang paten yang akan kita buat tersebut, seperti gotong-royong dan musyawarah. Pendek kata, undang-undang tersebut tidak bisa terlepas dari landasan idiel Pancasila, landasan konstitusional UUD '45 dan landasan operasional GBHN. Ini berarti bahwa pembentukan ten tang undang-undang paten tersebut harus mendasari kerangka pernbangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Selanjutnya, perlu kita diperhatikan teori integralistik yang menjadi dasar pembentukan negara kita_ Teori tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seorang at au suatu •
golongan akan tetapi menjamin serta melindungi seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan_ Negara tidak memihak kepada satu golongan yang palingkuat, at au yang paling besar, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa secara keseluruhan sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan_ , Namun itu semua bukan berarti kepentingan individu tidak mendapat tempat di bumi Ind.onesia, kita terdapat perbenturan nilai untuk dapat dipertahankan adanya kebersamaan dalam perbedaan, maka upaya yang dilakukan selain melalui konsultasi masih dimungkinkan upaya lain seperti :
1. Good offices/jasa baik ya\tu dengan pihak ketiga sebagai perantara para pihak yang bersengketa tetapi penyelesaiannya berupa konsensus antara kedua pihak saja. 2. Mediation/penengah dengan pihak ketiga yang menengahi penyelesaian perkara dengan konsensus antara ketiga pihak . 3. Peradilan yang dengan pihak ketiga secara mandiri menyelesaikan sengketa antara pihak dalam bentuk keputusan yang wajib dipatuhi para pihak dalam sengketa. . Tentang upaya good offices dan mediation dapat dipergunakan perantara lembaga bantuan hukum baik yang terdapat dalam fakultas hukum maupun di luar itu. Selanju tnya fungsi sosial yang dibebankan pada undang-undang paten tersebut hendaknya dimaksudkan mesh pun pengertian paten merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundangan secara eksklusif kepada seseorang atau badan hukum yang mene•
•
Agustus 1987
•
378
Hukum dan Pembanllunan
mUkannya dengan memanfaatkan serta kita memalingkan pandangan pada koperlindungan diberikan terhadap pihak moditi-komoditi nonmigas yang dapat lain yang dimaksud menjiplak atau diekspor, yang tentunya dengan teknomelakukan persaingan tidak sehat, logi komparatif yang harus lebih ungakan tetapi hak yang diberikan terse- gul baru kita akan mampu bersaing but bukan tanpa batas dan bukan tan- dengan negara lain. Untuk itu kita perlu memanfaatkan teknologi yang pa kewajiban. Kemudian berbagai pertimbangan cukup tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatiyang diberikan untuk undang-undang lainnya dalam lingkup hak milik per- kan an tara lain : industrian rasanya masih relevan untuk 1. Apakah teknologi yang ditawarkan merupakan teknologi yang terbaik diketengahkan dalam pertimbangan dan tidak ada alternatif lain. untuk undang-undang paten ini. Sebagai contoh, dasar pertimbangan un- 2. Apakah teknologi masih dalam lindungan paten dan berapa lama lagi dang-undang hak cipta tahun 1982. Di mana terdapat dua tujuan yang paten itu tidak berlaku lagi. hendak dicapai dengan adanya pem- 3. Apakah hatga royalty dan biayabentukan undang-undang ini. Satu, biaya lain adalah wajar. menyangkut pembangunan di bidang 4. Apakah spesifikasi produk, proses, hukum sebagai termaksud dalam ketedan peralatan benar-benar mengtapan MPR No. IV !MPR/1978 tentang gambarkan teknologi yang terbaik GBHN. Duil, untuk mendorong dan berdasarkan kondisi dan situasi melindungi penciptaan, penyebarluasyang diinginkannya. an hasil kebudayaan di bidang karya 5. Apakah jaminan yang diberikan ilmu, seni dan sastra serta memperceatas mutu produk dan pelaksanaan pat pertumbuhan kecerdasan kehidupcukup memadai. an bangsa. 6. Sampai berapa jauh segala hal yang Tentunya jika undang-undang paten menyangkut teknologi know how akan dibuat harus pula dipikirkan juga dan infonnasi lain dapat dialihkan sampai seberapa jauh kepentingan nabaik sekarang maupun di kemudian sional dapat dilindungi, baik terhadap hari. usaha pihak luar negeri untuk men- 7. Apakah rencana training sudah cukup untuk memberikan keterampildapatkan imbalan yangsebesar-besaran pada tenaga kerja Indonesia. nya atas teknologi tersebut maupun prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk 8. Apakah lisensi benar-benar eksklusif dan tidak mungkin ada saingan itu juga rasanya perlu pula diperhatipemakai lain dari teknologi yang kan alasan dari beberapa kalangan sarna. masyarakat untuk menunda berlakunya un dang-un dang paten ini. 9. Sampai berapa jauh ada ketergantungan atas tenaga ahli asing dan Secara nasional dengan perkembangan Pelita demi Pelita membawa jasa-jasa teknis dan nonteknis lainnya. kita untuk semakin memacu pembangunan. Kita menyadari bahwa dengan 10. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pemilik teknoiogi atas tidak anjloknya harga minyak, . aksa •
•
•
•
379
Paten NlJ8ional·lnternlJ8ional
•
dipenuhinya spesifikasi dan pelaksanaan, proses, perala tan dan produk. 1 L Bagaimana jaminan at as bekerjanya komponen-komponen pabrik secara keseluruhan. 12. Bagaimana penyelesaian ganti rugi bila teknologi tidak berhasil sesuai dengan yang dinyatakan dalam perjanjjan. 13. Bagaimana kemungkinan menguasai, memiliki dan mengembangkan teknologi itu di kemudian hari. . •
Dari uraian di atas, ternyata meski-
pun kita telah menyetujui adanya undang-un dang paten, bukan berarti kita akan menerima begitu saja pengaturanpengaturan yang datangnya dari luar. Namun kita akan menelaah terlebih dahulu ditambah dengan penyesuaian dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Walaupun benar ternyata bahwa undang-undang paten yang akan kita buat menyangkut sejumlah pertimbangan yang cukup pelik, itu bukan berarti kita harus patah semangat dengan menyerah begitu saja, mengingat undang-undang paten itu benar-benar kita butuhkan demi hari ini dan esok. •
DAFTAR PUSTAKA Dunfee, Thomas' W. , dan Frank, F. Gobson, Modern Business Law. An Introduction to Government and Business (Columbus, Ohio. Grid, Inc., 1977). Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Hilk Milik, Keadilan dan Kemakmuran. Tinjauan Falsafah Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). . Purnadi Purbacaraka dan Soeryono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (Bandung:_penerbit Alumni, 1986). Seminar Nasional Hak Milik Perindustrian, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univer· sitas Tarumanegara dan PWI Jaya, tanggal 23 - 24 Januari 1987 , di Hotel Horison Ancol, Jakarta. Supomo, R., Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua (Jakarta: Pradnjaparamita, 1965) . •
•
Agustus 1987
