TRAKTAT KERJASAMA PATEN (Patent Cooperation Treaty) Dibuat di Washington pada tanggal 19 Juni 1970, Perubahan pada tanggal 28 September 1979 Disempurnakan/modifikasi pada tanggal 3 Februari 1984
(Berlaku dari sejak tanggal 1 Januari 1994)
WIPO Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia Jenewa 1995
Traktat (Perjanjian) Kerjasama Paten (Patent Cooperation Treaty) Dibuat di Washington pada tanggal 19 Juni 1970, Diamandir pada tanggal 28 September 1979, Dan dimodifikasi pada tanggal 3 Februari 1984
World lntelectual Property Organization GENEVA 1998 Negara-negara Peserta, Yang berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Yang berkeinginan untuk menyempumakan perlindungan hukum atas penemuan-penemuan, Yang berkeinginan untuk mempermudah dan memberikan perolehan perlindungan atas penemuan yang lebih ekonomis, di mana perlindungan dimintakan di beberapa negara, Yang berkeinginan untuk mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat terhadap informasi teknologi yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang menguraikan penemuan-penemuan baru, Yang berkeinginan untuk menjalin dan mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang melalui pemakaian nilai-nilai yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem-sistem hukum negara-negara tersebut, baik nasional maupun regional, yang dibangun untuk perlindungan atas penemuan-penemuan dengan menyediakan informasi yang dapat diperoleh secara mudah tentang tersedianya pemecahan-pemecahan teknologi yang dapat diterapkan pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka dan dengan mempermudah akses atas teknologi maju yang selalu berkembang, Berkeyakinan bahwa kerjasama antar negara-negara akan sangat mempermudah pencapaian tujuan-tujuan ini, Telah menyepakati Traktat ini . . Ketentuan-ketentuan Pendahuluan
Pasal 1 Pembentukan Serikat (1)
Negara-negara Anggota Traktat ini (selanjutnya disebut "Negara-negara Peserta") membentuk sebuah Serikat untuk kerjasama dalam pengajuan, penelusuran, dan pemeriksaan permintaan-permintaan perlindungan atas penemuan-penemuan, dan untuk memberikan layanan-layanan khusus. Serikat ini disebut sebagai Serikat Kerjasama Paten Internasional.
(2)
Ketentuan-ketentuan Traktat ini tidak mengurangi hak-hak warga negara atau penduduk negara yang menjadi peserta Konvensi tersebut, berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Pasal 2 Pengertian-pengertian
Untuk tujuan-tujuan Traktat ini dan Peraturannya, dan kecuali dinyatakan sebaliknya: (i)
"permintaan paten" adalah permintaan untuk perlindungan atas sebuah penemuan; acuan-acuan untuk sebuah "permintaan paten" harus dipahami sebagai acuan-acuan untuk penemuan, sertifikat penemu, serifikat paten sederhana, paten sederhana, paten atau sertifikat tambahan, sertifikat penemu tambahan, dan sertifikat paten sederhana tambahan;
(ii)
acuan-acuan untuk sebuah "paten" harus dipahami sebagai acuan-acuan untuk penemuan, sertifikat penemu, sertifikat paten sederhana, paten sederhana, paten atau sertifikat tambahan, sertifikat penemu tambahan, dan sertifikat paten sederhana tambahan;
(iii)
"paten nasional" adalah paten yang diberikan oleh suatu Badan National;
(iv)
"paten regional" adalah paten yang diberikan oleh suatu Badan Nasional atau Badan Antar pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan paten yang berlaku pada lebih dari satu negara;
(v)
"permintaan paten regional" adalah permintaan paten untuk sebuah paten regional;
(vi)
acuan-acuan atas sebuah "permintaan paten nasional" harus dipahami sebagai acuan-acuan atas permintaanpermintaan paten nasional dan paten regional, selain permintaan-permintaan yang diajukan berdasarkan Traktat ini;
(vii) "permintaan paten internasional" adalah permintaan paten yang diajukan berdasarkan Traktat ini; (viii) acuan-acuan atas sebuah "permintaan" harus dipahami sebagai acuan-acuan atas permintaan-permintaan paten internasional dan permintaan-permintaan paten nasional; (ix)
acuan-acuan atas sebuah "paten" harus dipahami sebagai acuan-acuan atas paten-paten nasional dan patenpaten regional;
(x)
acuan-acuan atas "hukum nasional" harus dipahami sebagai acuan-acuan atas hukum nasional dari sebuah Negara Peserta atau, bila suatu permintaan paten regional atau melibatkan sebuah paten regional, atas Traktat yang mengurus pengajuan permintaan paten regional atau pemberian paten regional;
(xi)
"tanggal prioritas", untuk tujuan-tujuan penghitungan batas waktu, adalah: (a) bila paten internasional memuat suatu klaim prioritas berdasarkan Pasal 8, tanggal penerimaan permintaan yang dimintakan prioritasnya; (b) bila permintaan paten internasional memuat sejumlah klaim prioritas berdasarkan Pasal 8, tanggal penerimaan permintaan paten paling awal yang dimintakan prioritasnya; (c) bila permintaan paten internasional tidak memuat klaim prioritas berdasarkan Pasal 8, tanggal penerimaan permintaan internasional dari permintaan paten tersebut;
(xii) "Kantor Paten Nasional" adalah Badan pemerintah dari sebuah Negara Peserta yang dipercayakan untuk memberikan paten; acuan-acuan atas sebuah "Kantor Paten Nasional" juga harus dipahami mengacu pada Badan antar-pemerintah yang telah dipercaya oleh sejumlah negara dengan tugas memberikan paten
regional, dengan syarat bahwa salah satu dari negara-negara tersebut adalah Negara Peserta, dan dengan syarat negara-negara tersebut telah memberikan kuasa kepada Badan tersebut untuk memikul kewajibankewajiban dan melaksanakan wewenang yang ditetapkan oleh Traktat ini dan Peraturannya berkaitan dengan Kantor Paten Nasional; (xiii) "Kantor Ditunjuk" adalah Kantor Paten Nasional atau Kantor Paten yang bertindak untuk Negara Ditunjuk oleh pemohon berdasarkan BAB I dari Traktat ini; (xiv) "Kantor Dipilih" adalah Kantor Paten Nasional atau Kantor Paten yang bertindak untuk Negara yang dipilih pemohon berdasarkan BAB II dari Traktat ini; (xv) "Kantor Penerima" adalah Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah di mana permintaan paten internasional diajukan; (xvi) "Serikat" adalah Serikat Kerjasama Paten Internasional; (xvii) "Majelis" adalah Majelisdari Serikat; (xviii) "Organisasi" adalah World Intellectual Property Organization (WIPO); (xix) "Biro Internasional" adalah Biro Internasional dari Organisasi dan, selama Biro berdiri, United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI); (xx)
"Direktur Jenderal" adalah Direktur Jenderal dari Organisasi, dan selama BIRPI berdiri, Direktur BIRPI. BAB I Permintaan Paten Internasional dan Penelusuran Internasional Pasal 3 Permintaan Paten Internasional
(1)
Permintaan perlindungan atas penemuan pada Negara Peserta dapat diajukan sebagai permintaan paten internasional berdasarkan Traktat ini.
(2)
Sebuah permintaan paten internasional harus memuat, sebagaimana dijelaskan dalam Traktat ini dan Peraturannya, sebuah permohonan, sebuah uraian penemuan, sebuah klaim atau lebih, sebuah gambar atau lebih (bila diminta), dan sebuah abstrak.
(3)
Abstrak semata-semata berfungsi untuk tujuan informasi teknis dan tidak bisa diperhitungkan untuk tujuan lain, terutama tidak untuk tujuan menjelaskan lingkup perlindungan yang dimintakan.
(4)
Permintaan paten internasional harus: (i) dibuat dalam bahasa yang ditentukan; (ii) memenuhi persyaratan fisik yang ditentukan; (iii) memenuhi syarat yang ditentukan tentang kesatuan penemuan; (iv) membayar biaya-biaya yang ditentukan. Pasal 4 Permohonan
(1)
Permohonan harus memuat: (i) sebuah permintaan agar permintaan paten internasional diproses menurut Traktat ini; (ii) penunjukan Negara-negara Peserta di mana perlindungan atas penemuan diinginkan dengan dasar permintaan paten internasional ("Negara-negara Ditunjuk"); jika untuk Negara Ditunjuk sebuah paten regional bisa didapatkan dan pemohon berkeinginan untuk mendapatkan sebuah paten regional daripada paten nasional, maka hal ini dinyatakan dalam permohonan; jika, berdasarkan sebuah Traktat tentang paten regional, pemohon tidak bisa membatasi permintaan patennya pada Negaranegara Peserta tertentu saja dari Traktat tersebut, maka penunjukan salah satu negara-negara tersebut dan petunjuk tentang keinginan untuk mendapatkan paten regional dianggap sebagai penunjukan
(iii) (iv) (v)
seluruh negara Peserta dari Traktat tersebut; jika, berdasarkan hukum nasional dari Negara Ditunjuk, penunjukan negara tersebut mempunyai pengaruh sebagai permintaan untuk sebuah paten regional maka penunjukan negara tersebut diangap sebagai petunjuk atas keinginan untuk mendapatkan paten regional; nama dan data lain sebagaimana ditetapkan tentang pemohon dan kuasanya (jika ada); judul penemuan; nama dan data lain yang ditetapkan tentang penemu bila hukum nasional dari sekurang-kurangnya satu Negara Ditunjuk menghendaki dilengkapinya petunjuk-petunjuk ini pada saat pengajuan sebuah permintaan paten nasional. Jika tidak, petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat dilengkapi baik dalam permohonan atau dalam pemberitahuan-pemberitahuan terpisah yang dialamatkan ke masing-masing Kantor Ditunjuk yang hukum nasionalnya menghendaki pelengkapan petunjuk-petunjuk tersebut namun mengizinkan untuk dilengkapi pada waktu yang melewati tanggal penerimaan permintaan sebuah permintaan paten nasional.
(2)
Setiap penunjukan harus membayar biaya yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan.
(3)
Kecuali jika pemohon meminta perlindungan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, penunjukan memiliki arti bahwa perlindungan yang diinginkan terdiri atas pemberian sebuah paten oleh atau untuk Negara Ditunjuk. Untuk tujuan-tujuan ayat ini, Pasal 2(ii) tidak berlaku.
(4)
Kegagalan untuk mencantumkan nama dan data lain yang ditentukan tentang penemu dalam permohonan tidak memiliki akibat pada Negara Ditunjuk yang hukum nasionalnya menghendaki dilengkapinya petunjuk-petunjuk namun mengizinkan petunjuk-petunjuk tersebut dilengkapi pada waktu setelah pengajuan sebuah permintaan paten nasional. Kegagalan untuk melengkapi petunjuk-petunjuk tersebut dalam suatu pemberitahuan terpisah tidak mempunyai akibat pada Negara Ditunjuk yang hukum nasionalnya tidak menghendaki pelengkapan petunjuk-petunjuk tersebut. Pasal 5 U raian Penemuan
Uraian penemuan harus mengungkapkan penemuan dengan cara yang cukup jelas dan lengkap sehingga penemuan tersebut dapat dilaksanakan oleh seseorang yang ahli di bidang terkait. Pasal 6 Klaim Klaim atau klaim-klaim harus menjelaskan hal yang dimintakan perlindungan, harus jelas dan ringkas, serta harus didukung sepenuhnya oleh uraian penemuan. Pasal 7 Gambar (1)
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub-ayat (2)(ii), gambar-gambar akan diminta bila gambar-gambar tersebut diperlukan untuk memahami penemuan.
(2)
Bila, tidak diperlukan untuk memahami penemuan, sifat penemuan tersebut memungkinkan ilustrasi dengan gambar-gambar: (i) pemohon dapat memasukkan gambar-gambar tersebut dalam permintaan paten internasional ketika diajukan, (ii) Kantor Ditunjuk dapat meminta pemohon untuk mengajukan gambar-gambar tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 8 Permintaan Prioritas
(1)
Permintaan paten internasional dapat memuat sebuah pernyataan, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan, yang meminta prioritas dari sebuah permintaan terdahulu atau lebih, yang diajukan pada atau untuk negara anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
(2)
(a)
(b)
Memenuhi ketentuan-ketentuan sub-ayat (b), kondisi-kondisi, dan pengaruh, permintaan prioritas yang dinyatakan menurut ayat (1) harus sesuai dengan sebagaimana ditentukan dalam Stockholm Act dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Permintaan paten internasional, yang dimintakan prioritas dari satu atau lebih permintaanpermintaan paten terdahulu yang diajukan pada sebuah Negara Peserta dimintakan, dapat memuat penunjukan Negara Peserta tersebut. Bila, dalam permintaan paten internasional, prioritas dari satu atau lebih permintaan paten nasional yang diajukan pada sebuah Negara Ditunjuk, dimintakan, atau bila prioritas dari sebuah permintaan paten internasional yang telah menunjuk hanya satu Negara dimintakan, maka kondisi-kondisi dan pengaruh dari prioritas yang dimintakan pada Negara tersebut diatur oleh hukum nasional Negara tersebut. Pasal 9 Pemohon
(1)
Setiap penduduk atau warga negara dari sebuah Negara Peserta dapat mengajukan permintaan paten internasional.
(2)
Majelis dapat memutuskan untuk mengizinkan penduduk dan warganegara dari Negara Peserta Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang bukan anggota Traktat ini untuk mengajukan permintaan paten internasional.
(3)
Konsep kependudukan atau kewarganegaraan, dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus di mana terdapat sejumlah pemohon atau di mana para pemohon tidak sama untuk semua Negara Ditunjuk, dijelaskan dalam Peraturan. Pasal l0 Kantor Penerima
Permintaan paten internasional harus diajukan ke Kantor Penerima yang ditentukan, yang akan memeriksa dan memproses permintaan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Traktat ini dan Peraturannya. Pasal 11 Tanggal Penerimaan Permintaan Paten dan Pengaruh-pengaruh Permintaan Paten Internasional (1)
Kantor Penerima memberikan tangal penerimaan permintaan paten internasional sebagai tanggal penerimaan permintaan paten internasional, dengan syarat, pada saat penerimaan: (i) pemohon secara jelas tidak kekurangan, untuk alasan-alasan kependudukan dan kewarganegaraan, hak untuk mengajukan permintaan paten internasional pada Kantor Penerima, (ii) permintaan paten internasional dibuat dalam bahasa yang ditentukan, (iii) permintaan paten internasional memuat sekurang-kurangnya elemen-elemen berikut ini: (a) suatu petunjuk bahwa permintaan paten tersebut dimaksudkan sebagai sebuah permintaan paten internasional, (b) penunjukan sekurang-kurangnya satu Negara Peserta, (c) nama pemohon, sebagaimana ditentukan, (d) sebuah bagian yang merupakan uraian penemuan, (e) sebuah bagian yang merupakan sebuah atau sejumlah klaim.
(2)
(a)
(b)
(3)
Jika Kantor Penerima mengetahui bahwa permintaan paten internasional pada saat penerimaan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka kantor Penerima, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, meminta pemohon untuk mengajukan perbaikan yang dibutuhkan, Jika pemohon memenuhi permintaan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Kantor Penerima memberikan tanggal diterimanya perbaikan yang dibutuhkan sebagai tanggal penerimaan permintaan paten internasional.
Memenuhi Pasal 64(4), permintaan paten internasional yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam item (i) sampai (iii) ayat (1) dan telah diberikan sebuah tanggal penerirnaan permintaan internasional mempunyai pengaruh sebagai sebuah permintaan paten nasional biasa pada masing-masing Negara
Ditunjuk mulai dari tanggal penerimaan pemintaan internasional, yang dianggap sebagai tanggal penerimaan permintaan paten yang sebenamya pada masing-masing Negara Ditunjuk. (4)
Setiap permintaan paten internasional yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam item (i) sampai (iii) ayat (1) adalah sama dengan pengajuan nasional biasa dalam pengertian Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Pasal 12
Pengiriman Permintaan Paten Internasional ke Biro Internasional dan Badan Penelusuran Internasional (1)
Sebuah tembusan permintaan paten internasional harus disimpan oleh Kantor Penerima ("home copy"), sebuah salinan ("record copy") harus dikirimkan ke Biro Internasional dan sebuah salinan yang lain ("Search copy") harus dikirirnkan ke Badan Penelusuran Internasional yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
(2)
record copy dianggap sebagai salinan yang asli dari permintaan paten internasional.
(3)
Permintaan paten internasional dianggap ditarik kembali jika record copy tidak diterima oleh Biro Internasional dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pasal 13
Ketersediaan Salinan Permintaan Paten Internasional pada Kantor Ditunjuk (1)
Kantor Ditunjuk dapat meminta Biro Internasional untuk mengirimkan sebuah salinan permintaan paten internasional sebelum komunikasi yang ditetapkan dalam Pasal 20, dan Biro Internasional harus mengirimkan salinan tersebut ke Kantor Ditunjuk sesegera mungkin setelah berakhirnya masa satu tahun sejak tanggal prioritas.
(2)
(a) (b)
(c)
Pemohon dapat, kapan saja, mengirimkan sebuah salinan permintaan paten internasionalnya ke Kantor Ditunjuk. Pemohon dapat, kapan saja, meminta Biro Internasional untuk mengirimkan sebuah salinan permintaan paten internasionalnya ke Kantor-kantor Ditunjuk, dan Biro Internasional harus mengirimkan salinan tersebut sesegera mungkin. Kantor Paten Nasional dapat memberitahukan Biro Internasional bahwa Kantor tersebut tidak ingin menerima salinan-salinan sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (b), yang dalam hal ini sub-ayat (b) tidak berlaku berkenaan dengan Kantor tersebut. Pasal 14
Cacat-cacat Tertentu dalam Permintaan Paten Internasional (1)
(a)
(b)
(2)
Kantor Penerima harus memeriksa apakah permintaan paten internasional memuat cacat-cacat berikut ini, yaitu : (i) tidak ditandatangani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan; (ii) tidak memuat petunjuk-petunjuk yang ditentukan tentang pemohon; (iii) tidak mempunyai judul; (iv) tidak mempunyai sebuah abstrak; (v) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dengan persyaratan fisik yang ditentukan. Jika Kantor Penerima menemukan cacat-cacat tersebut, Kantor Penerima harus meminta pemohon untuk memperbaiki permintaan paten internasional tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, di mana kegagalan untuk memenuhi permintaan tersebut maka permintaan paten akan dianggap ditarik kembali dan Kantor Penerima harus mengumumkan penarikan kembali permintaan paten tersebut.
Jika paten internasional mengacu pada gambar-gambar yang sebenarnya tidak terdapat dalam permintaan paten, maka Kantor Penerima harus memberitahukan pemohon dan pemohon dapat melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan dan jika tidak, maka tanggal penerimaan dari permintaan paten international
tersebut adalah tanggal pada saat gambar-gambar tersebut diterima oleh Kantor Penerima. Jika tidak, acuan-acuan pada gambar-gambar tersebut dianggap tidak ada. (3)
(a)
(b)
(4)
Jika Kantor Penerima mengetahui bahwa, dalam jangka waktu yang ditentukan, biaya-biaya yang ditentukan berdasarkan Pasal 3(4)(iv) belum dibayar, atau belum ada biaya-biaya yang ditentukan berdasarkan Pasal 4(2) yang dibayarkan berkenaan Negara-negara Ditunjuk, maka permintaan paten internasional dianggap ditarik kembali dan diumumkan oleh Kantor Penerima. Jika Kantor Penerima mengetahui bahwa biaya yang ditentukan berdasarkan Pasal 4(2) telah dibayarkan berkenaan dengan satu atau lebih (namun kurang dari semua) Negara Ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan, penunjukan Negara-negara yang belum dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan tersebut dianggap ditarik kembali dan diumumkan oleh kantor Penerima.
Jika, setelah memberikan tanggal penerimaan permintaan internasional pada sebuah permintaan paten internasional, Kantor Penerima mengetahui, dalam jangka waktu yang ditentukan, bahwa persyaratan yang disebutkan dalam item (i) sampai (iii) Pasal 11(1) tidak dipenuhi pada tanggal tersebut, maka permintaan paten tersebut dianggap ditarik kembali dan diumumkan oleh Kantor Penerima. Pasal 15 Penelusuran Internasional
(1)
Setiap permintaan paten internasional harus menjalani penelusuran internasional.
(2)
Tujuan penelusuran internasional adalah untuk mendapatkan penemuan terdahulu (prior art) yang terkait.
(3)
Penelusuran internasional dilakukan berdasarkan klaim-klaim, yang berkenaan dengan uraian penemuan dan gambar-gambar (jika ada).
(4)
Badan Penelusuran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus berupaya mendapatkan penemuan terdahulu yang terkait sebanyak-banyaknya sebagaimana dimungkinkan oleh fasilitas yang dimilikinya, dan, dalam keadaan apa saja, harus menggunakan dokumentasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan. (a) Jika hukum nasional Negara Peserta memungkinkan, pemohon yang mengajukan sebuah perrnintaan paten nasional ke Kantor Paten Nasional atau Kantor yang bertindak untuk Negara tersebut, sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam hukum tersebut, meminta agar sebuah penelusuran yang sama dengan penelusuran internasional ("penelusuran tipe-internasional") dilakukan atas permintaan paten tersebut. (b) Jika hukum nasional Negara Peserta memungkinkan, Kantor Paten Nasional atau Kantor yang bertindak untuk Negara tersebut dapat mewajibkan permintaan paten nasional yang ajukan pada kantor tersebut dilakukan penelusuran tipe-internasional. (c) Penelusuran tipe-internasional dilakukan oleh Badan Penelusuran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang mampu untuk melakukan penelusuran internasional, jika permintaan paten nasional merupakan permintaan paten internasional dan diajukan pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dan (b). Jika permintaan paten nasional dibuat dalam bahasa yang, menurut Badan Penelusuran Internasional tidak bisa ditanganinya, maka penelusuran tipeinternasional dilakukan pada terjemahan yang disiapkan oleh pemohon dalam bahasa yang ditentukan untuk permintaan paten internasional dan Badan Penelusuran Internasional telah menerima bahasa tersebut untuk permintaan paten internasional. Permintaan paten nasional dan terjemahannya, bila diminta, disajikan dalam bentuk yang ditetapkan untuk permintaan paten internasional.
(5)
Pasal 16 Badan Penelusuran Internasional (International Searching Authority) (1)
Penelusuran internasional dilakukan oleh sebuah Badan Penelusuran Internasional yang dapat berupa Kantor Paten Nasional atau sebuah organisasi antar-pemerintah, seperti Institut Paten Internasional (lnternasional Patent Institute), yang tugasnya mencakup membuat laporan-laporan penelusuran dokumenter tentang penemuan terdahulu berkenaan dengan penemuan-penemuan yang merupakan subjek permintaan paten.
(2)
Jika, sambil menunggu pendirian sebuah Badan Penelusuran Internasional tunggal, terdapat sejumlah Badan Penelusuran Internasional, maka masing-masing Kantor Penerima, sesuai dengan ketentuanketentuan dari kesepakatan yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)(b), menentukan Badan Penelusuran Internasional atau Badan-badan yang mampu untuk melakukan penelusuran atas permintaan paten internasional yang diajukan pada Kantor tersebut.
(3)
(a)
(b)
(c)
(d) (e)
Badan-badan Penelusuran Internasional ditunjuk oleh Majelis, Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (c) dapat ditunjuk sebagai Badan Penelusuran Internasional. Penunjukan tergantung pada persetujuan Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah yang akan ditunjuk dan hasil akhir dari sebuah kesepakatan, yang harus disetujui oleh Majelis, antara Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah dan Biro Internasional. Kesepakatan tersebut harus menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, khususnya, usaha formal oleh Kantor Nasional atau organisasi antar-pemerintah untuk menerapkan dan mematuhi semua aturan umum dari penelusuran internasional. Peraturan menentukan persyaratan minimum, khususnya berkenaan dengan sumber daya manusia dan dokumentasi, yang harus dipenuhi oleh setiap Kantor Paten Nasional atau organisasi antarpemerintah sebelum Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah tersebut dapat ditunjuk dan harus tetap memenuhi memenuhi persyaratan tersebut selama Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah tersebut ditunjuk. Penunjukan dilakukan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang untuk periodeperiode selanjutnya. Sebelum Majelis membuat keputusan tentang, penunjukan Kantor Paten Nasional atau organisasi antar-pemerintah, atau tentang perpanjangan penunjukannya, atau sebelum Majelis mengizinkan berakhirnya penunjukan, Majelis harus mendengarkan Kantor Paten Nasional atau organisasi antarpemerintah yang berminat dan meminta nasihat dari Komite Kerjasama Teknis (Committee for Technical Cooperation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah Komite tersebut dibentuk. Pasal 17 Prosedur pada Badan Penelusuran Internasional
(1)
Prosedur pada Badan Penelusuran Internasional diatur dengan ketentuan-ketentuan Traktat ini, Peraturannya, dan kesepakatan yang dihasilkan oleh Biro Internasional, yang sesuai dengan Traktat ini dan Peraturannya, dengan Badan tersebut.
(2)
a)
(b)
(3)
(a)
(b)
Jika Badan Penelusuran Internasional menganggap : (i) bahwa permintaan paten internasional berkaitan dengan suatu subject matter yang tidak dimintakan untuk ditelusuri oleh Badan Penelusuran Internasional, berdasarkan Peraturan, dan dalam kasus tertentu memutuskan untuk melakukan penelusuran, atau (ii) bahwa uraian, klaim-klaim, atau gambar-gambar tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga suatu penelusuran yang berarti tidak bisa dilaksanakan, maka Badan tesebut mengumumkan hal tersebut dan memberitahukan pemohon dan Biro Internasional bahwa tidak ada laporan penelusuran internasional report yang akan dibuat. Jika keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) ditemukan dalam hubungannya dengan klaim-klaim tertentu saja, laporan penelusuran internasional harus menyatakan hal tersebut berkenaan dengan klaim-klaim dimaksud, sementara itu, untuk klaim-klaim yang lain, laporan tersebut dibuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18. Jika Badan Penelusuran lnternasional menganggap bahwa permintaan paten internasional tidak memenuhi persyaratan tentang kesatuan penemuan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan, maka Badan Penelusuran lnternasional meminta pemohon untuk membayar biaya-biaya tambahan, Badan Penelusuran lnternasional membuat Laporan Penelusuran lnternasional tentang bagian-bagian permintaan paten internasional yang berkaitan dengan penemuan yang pertama kali disebutkan dalam klaim ("penemuan utama") dan, apabila blaya-biaya tambahan yang ditentukan sudah dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, tentang bagian-bagian permintan paten internasional yang berkaitan dengan penemuan-penemuan yang sudah dibayarkan biayanya tersebut. hukum nasional Negara Ditunjuk dapat menetapkan bahwa, bila Kantor Paten Nasional dari Negara tersebut mengetahui permintaan, sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a), dari Badan Penelusuran lnternasional yang diakui dan bila pemohon belum membayar semua biaya-biaya tambahan, bagian-
bagian dari permintaan paten internasional yang belum ditelusuri, sejauh pengaruh permintaan paten di Negara tersebut, dianggap ditarik kembali kecuali jika suatu biaya khusus dibayar oleh pemohon ke Kantor Paten Nasional dari Negara tersebut. Pasal 18 Laporan Penelusuran Internasional (International Search Report) (1)
Laporan penelusuran internasional dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam bentuk yang ditentukan.
(2)
Laporan penelusuran internasional, segera setelah dibuat, dikirimkan oleh Badan Penelusuran Internasional kepada pemohon dan Biro Internasional.
(3)
Laporan penelusuran internasional atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2) (a) harus diterjemahkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Terjemahan harus dipersiapkan oleh atau di bawah tanggung jawab Biro Internasional. Pasal 19 Perubahan Klaim pada Biro Internasional
(1)
Pemohon, setelah menerima laporan penelusuran internasional, mempunyai sebuah kesempatan untuk merubah klaim-klaim permintaan paten internasional dengan mengajukan perubahan-perubahan pada Biro lnternasional dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemohon, pada saat yang sama, mengajukan sebuah pernyataan singkat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, yang menjelaskan perubahan- perubahan dan menyatakan kemungkinan pengaruh-pengaruh perubahan tersebut pada uraian penemuan dan gambar-gambar.
(2)
Perubahan-perubahan tidak boleh keluar dari pengungkapan permintaan paten internasional sebagaimana diajukan.
(3)
Jika hukum nasional dari Negara-negara Ditunjuk mengizinkan perbaikan-perbaikan keluar dari pengungkapan tersebut, maka kegagalan untuk memenuhi ayat (2) tidak mempunyai akibat dalam Negara tersebut. Pasal 20 Komunikasi pada Kantor Ditunjuk
(l)
(a)
(b)
Permintaan paten internasional, bersamaan dengan Laporan Penelusuran Internasional (termasuk petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2)(b) atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2)(a), diberitahukan pada masing-masing Kantor Ditunjuk, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, kecuali jika Kantor Ditunjuk melepaskan syarat tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Pemberitahuan mencakup terjemahan (sebagaimana ditentukan) dari laporan atau pernyataan tersebut.
(2)
Jika klaim-klaim telah diubah sehubungan dengan Pasal 19(1), pemberitahuan tersebut memuat naskah utuh dari klaim-klaim sebagaimana diajukan dan sebagaimana diubah, atau memuat naskah utuh dari klaimklaim sebagaimana diajukan dan menentukan perbaikan-perbaikannya, dan mencakup pernyataan, jika ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(1).
(3)
Atas permintaan Kantor Ditunjuk atau pemohon, Badan Penelusuran Internasional mengirimkan ke Kantor atau pemohon tersebut, masing-masing, salinan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam laporan penelusuran internasional, sebagaimana ditetapkan Peraturan. Pasal 21 Publikasi Internasional
(1)
Biro Internasional mempublikasikan permintaan paten internasional.
(2)
(a)
(b)
Sesuai dengan pengecualian-pengecualian yang ditentukan dalam sub-ayat (b) dan dalam Pasal 64(3), publikasi internasional dari permintaan paten internasional dilakukan segera setelah habisnya jangka waktu 18 bulan dari tanggal prioritas permintaan paten tersebut. Pemohon dapat meminta Biro Internasional untuk mempublikasikan permintaan paten internasionalnya sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a). Biro Internasional harus menyanggupi permintaan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
(3)
Laporan penelusuran internasional atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2)(a) dipublikasikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
(4)
Bahasa dan bentuk Publikasi internasional dan rincian lainnya diatur dalam Peraturan.
(5)
Publikasi internasional tidak dilakukan jika permintaan paten internasional ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali sebelum persiapan teknis untuk publikasi diselesaikan.
(6)
Jika permintaan paten internasional memuat ungkapan-ungkapan atau gambar-gambar yang, menurut pendapat Biro Internasional bertentangan dengan kesusilaan atau aturan masyarakat, atau jika, menurut pendapat Biro Internasional permintaan paten internasional memuat pernyataan-pernyataan yang meremehkan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan, Biro Internasional dapat menghilangkan pernyataan-pernyataan tersebut, gambar-gambar dari publikasinya, dengan menyatakan tempat dan jumlah kata atau gambar-gambar yang dihilangkan, dan memberikan, atas permintaan, salinan-salinan tersendiri dari bagian-bagian yang dihilangkan. Pasal 22 Salinan, Terjemahan, dan Biaya pada Kantor Ditunjuk
(1)
Pemohon harus menyediakan sebuah salinan permintaan paten internasional (kecuali jika pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 telah dilakukan) dan sebuah terjemahannya (sebagaimana ditentukan), dan membayar biaya nasional (jika ada), kepada masing-masing Kantor Ditunjuk sebelum berakhirnya jangka waktu 20 bulan dari tanggal prioritas. Bila hukum nasional dari Negara Ditunjuk menghendaki petunjuk-petunjuk nama dan data yang ditentukan lainnya tentang penemu namun mengizinkan petunjuk-petunjuk tersebut dilengkapi setelah tanggal penerimaan permintaan paten nasional, maka pemohon, kecuali jika terdapat dalam permohonan, harus melengkapi petunjuk-petunjuk pada Kantor Paten Nasional atau kantor Paten yang bertindak untuk Negara, tersebut sebelum berakhirnya jangka waktu 20 bulan dari tanggal prioritas.
(2)
Apabila Badan Penelusuran Internasional membuat sebuah pernyataan, berdasarkan Pasal 17(2)(a), bahwa tidak ada laporan penelusuran internasional yang akan dibuat, maka jangka waktu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam ayat (1).
(3)
Hukum nasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2), dapat menetapkan batas-batas waktu yang berakhir setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 23 Penundaan Prosedur Nasional
(1)
Kantor Ditunjuk tidak akan memproses atau memeriksa permintaan paten internasional sebelum berakhirnya batas waktu yang ada berdasarkan Pasal 22.
(2)
Namun demikian, Kantor Ditunjuk, atas permohonan yang jelas dari pemohon, dapat memproses atau memeriksa permintaan paten internasional kapan saja.
Pasal 24 Kemungkinan Hilangnya Pengaruh pada Negara-negara Ditunjuk (1)
Sesuai dengan, dalam hal (ii) di bawah ini, ketentuan-ketentuan Pasal 25, pengaruh permintaan paten internasional yang ditetapkan dalam Pasal 11(3) hilang pada Negara Ditunjuk dengan akibat-akibat yang sama sebagai penarikan kembali permintaan paten nasional pada Negara tersebut: (i) Jika pemohon menarik kembali permintaan paten internasionalnya atau penunjukan atas Negara tersebut; (ii) Jika permintaan paten internasional dianggap ditarik kembali berdasarkan Pasal 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a), atau 14(4), atau jika penunjukan Negara tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan PasaI 14(3)(b); (iii) Jika pemohon gagal melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu yang dapat dipakai,
(2)
Mengabaikan ketentuan-ketentuan sub-ayat (1), Kantor Ditunjuk dapat mempertahankan pengaruh yang ditetapkan dalam Pasal 11(3) meskipun pengaruh tersebut tidak harus dipertahankan berdasarkan Pasal 25(2). Pasal 25 Peninjauan Kembali oleh Kantor Ditunjuk
(1)
(a)
(b)
(c) (2)
(a)
(b)
Apabila Kantor Penerima telah menolak untuk memberikan sebuah filing date international atau telah menyatakan bahwa permintaan paten internasional dianggap ditarik kembali, atau apabila Biro Internasional telah membuat suatu penemuan berdasarkan Pasal 12(3), Biro Internasional segera mengirimkan, atas permintaan pemohon, salinan-salinan dokumen dalam berkas ke Kantor Ditunjuk yang disebutkan oleh pemohon. Apabila Kantor Penerima telah menyatakan bahwa penunjukan suatu Negara dianggap ditarik kembali, Biro Internasional segera mengirimkan, atas permintaan pemohon, salinan-salinan dokumen dalam berkas ke Kantor Paten Nasional dari Negara tersebut. Permintaan berdasarkan sub-ayat (a) atau (b) diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub-ayat (b), masing-masing Kantor Ditunjuk harus dengan syarat biaya nasional (jika ada) telah dibayar dan terjemahan yang pantas (sebagaimana ditentukan) telah dilengkapi dalam batas waktu yang ditentukan, memutuskan apakah penolakan, pernyataan, atau penemuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benar berdasarkan ketentuanketentuan Traktat ini dan Peraturannya, dan, jika Kantor Ditunjuk mendapatkan bahwa penolakan atau pernyataan merupakan akibat dari suatu kesalahan atau penghilangan pada bagian Kantor Penerima atau bahwa penemuan tersebut merupakan akibat dari suatu kesalahan atau penghilangan bagian Biro Internasional, Kantor Ditunjuk, sejauh pengaruh dalam Negara dari Kantor Ditunjuk yang terkait, memperlakukan permintaan paten internasional seakan-akan kesalahan tersebut tidak terjadi. Apabila record copy telah sampai pada Biro Internasional setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 12(3) disebabkan oleh kesalahan atau penghilangan pada bagian pemohon, ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) hanya berlaku pada keadaan-keadaan dimaksud dalam Pasal 48(2). Pasal 26 Kesempatan untuk Memperbaiki pada Kantor Ditunjuk
Kantor Ditunjuk tidak akan menolak sebuah permintaan paten internasional dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan Traktat ini dan Peraturannya tanpa sebelumnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permintaan paten tersebut sesuai dengan dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum nasional untuk situasi-situasi yang sama atau setara dalam hal permintaan paten nasional. Pasal 27 Persyaratan Nasional (1)
Hukum nasional menghendaki dipenuhinya persyaratan yang berhubungan dengan bentuk atau isi permintaan paten internasional yang berbeda dari atau yang merupakan tambanan dari ketentuanketentuan dalam Traktat ini dan Peraturannya.
(2)
Ketentuan-ketentuan sub (I) tidak mempengaruhi penerapan ketentuan-ketentuan Pasal 7(2) dan juga tidak menghalangi hukum nasional untuk mengharuskan, setelah dimulainya proses atas permintaan paten internasional pada Kantor Ditunjuk, dilengkapinya: (i) bila pemohon merupakan sebuah badan hukum, nama seorang pegawai yang berhak mewakili badan hukum tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang bukan merupakan bagian permintaan paten internasional namun merupakan bukti dugaan atau pernyataan-pertanyaan yang dibuat dalam permintaan paten tersebut, termasuk pengesahan permintaan paten internasional yang ditandatangani pemohon ketika permintaan paten tersebut, sebagaimana diajukan, ditandatangni oleh wakil atau kuasanya.
(3)
Apabila pemohon, untuk tujuan-tujuan Negara ditunjuk, tidak memenuhi syarat menurut hukum nasional Negara tersebut untuk mengajukan sebuah permintaan paten nasional karena pemohon bukan merupakan penemu, permintaan paten internasional tersebut dapat ditolak oleh Kantor Ditunjuk.
(4)
Apabila hukum nasional menetapkan, berkenaan dengan bentuk atau isi permintaan paten nasional persyaratan yang menurut hemat pemohon lebih menguntungkan dari persyaratan yang ditetapkan oleh Traktat ini dan Peraturannya berkenaan dengan permintaan paten internasional, maka Kantor Paten Nasional pengadilan dan lembaga-Iembaga yang berwenang lainnya atau lembaga-lembaga yang bertindak mewakili Negara Ditunjuk dapat menerapkan persyaratan yang ditetapkan hukum nasional, sebagai pengganti persyaratan yang ditetapkan oleh Traktat ini dan Peraturannya, kecuali bila pemohon tetap meminta agar persyaratan yang ditetapkan oleh Traktat ini dan Peraturannya diterapkan pada permintaan paten internasionalnya.
(5)
Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini dan Peraturannya tidak dimaksudkan untuk dipahami sebagai penentu hal apapun yang akan membatasi kebebasan masing-masing Negara Peserta untuk menentukan kondisi-kondisi substantif patentabilitas sebagaimana diinginkan. Secara khusus, ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini dan Peraturannya yang berkenaan dengan pengertian penemuan terdahulu adalah secara ekslusif untuk tujuan-tujuan prosedur internasional, dan dengan demikian, Negara Peserta bebas untuk menerapkan, pada saat menentukan patentabilitas penemuan yang dimintakan dalam suatu permintaan paten internasional kriteria-kriteria hukum nasionalnya berkenaan dengan penemuan terdahulu dan kondisi-kondisi lain dari patentabilitas yang bukan merupakan persyaratan tentang bentuk dan isi permintaan paten.
(6)
Hukum nasional dapat meminta pemohon untuk melengkapi bukti berkenaan dengan kondisi substantif dari patentabilitas yang ditentukan oleh hukum tersebut.
(7)
Kantor Penerima atau, segera setelah dimulainya proses atas permintaan paten internasional pada Kantor Ditunjuk, Kantor tersebut dapat menerapkan hukum nasional sejauh hukum tersebut berkaitan dengan persyaratan agar pemohon diwakili oleh seorang kuasa yang mempunyai hak untuk mewakili pemohon pada Kantor tersebut dan/atau agar pemohon memiliki sebuah alamat di Negara Ditunjuk untuk tujuan penerimaan pemberitahuan.
(8)
Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini dan Peraturannya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan Negara Peserta untuk menerapkan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk penjagaan keamanan nasionalnya atau untuk membatasi, untuk perlindungan kepentingan ekonomi umum Negara tersebut, hak penduduk atau warganegaranya sendiri untuk mengajukan permintaan paten internasional. Pasal 28 Perbaikan Klaim, Uraian Penemuan, dan Gambar-gambar pada Kantor Ditunjuk
(1)
Pemohon harus diberikan kesempatan untuk merubah klaim-klaim, uraian penemuan, dan gambargambar, pada masing-masing Kantor Ditunjuk dalam batas waktu yang ditentukan. Kantor Ditunjuk tidak akan memberikan sebuah paten, atau menolak pemberian sebuah paten, sebelum batas waktu tersebut berakhir kecuali dengan permohonan yang jelas dari pemohon.
(2)
Perubahan-perubahan tidak boleh keluar dari pengungkapan dalam permintaan paten internasional sebagaimana diajukan kecuali jika hukum nasional Negara Ditunjuk mengizinkan perubahan-perubahan tersebut keluar dari pengungkapan.
(3)
Perubahan-perubahan harus sesuai dengan hukum nasional Negara Ditunjuk dalam segala hal yang tidak ditetapkan dalam Traktat ini dan Peraturannya.
(4)
Apabila Kantor Ditunjuk menghendaki sebuah terjemahan dari permintaan paten internasional, perubahanperubahan tersebut harus dibuat dalam bahasa terjemahan. Pasal 29 Pengaruh-pengaruh Publikasi Internasional
(1)
Sehubungan dengan perlindungan hak-hak pemohon pada sebuah Negara Ditunjuk, pengaruh-pengaruh publikasi internasional dari sebuah permintaan paten internasional, pada Negara itu, yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (2) sampai (4), adalah sama dengan pengaruh-pengaruh yang ditetapkan oleh hukum nasional dari Negara Ditunjuk tersebut untuk publikasi nasional yang wajib dari permintaan paten nasional yang tidak diperiksa tersebut.
(2)
Jika bahasa yang dipakai dalam publikasi internasional berbeda dengan bahasa yang dipakai berdasarkan hukum nasional pada Negara Ditunjuk, hukum nasional tersebut dapat menetapkan bahwa pengaruhpengaruh yang ditetapkan dalam ayat (1) dapat diterapkan hanya dari waktu seperti: (i) sebuah terjemahan ke dalam bahasa nasional telah dipublikasikan sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional, atau (ii) sebuah terjemahan ke dalam bahasa nasional telah bisa didapatkan oleh masyarakat, dengan mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional, atau (iii) sebuah terjemahan ke dalam bahasa nasional telah dikirimkan oleh pemohon kepada pemakai atau calon pemakai yang tidak berhak dari penemuan yang dimintakan dalam permintaan paten internasional, atau (iv) kedua tindakan yang diuraikan dalam (i) dan (iii), atau kedua tindakan yang diuraikan dalam (ii) dan (iii), telah berlangsung,
(3)
Hukum nasional Negara Ditunjuk dapat menetapkan bahwa, bila publikasi internasional telah dilakukan, atas permintaan pemohon, sebelum berakhirnya, jangka waktu 18 bulan dari tanggal prioritas, pengaruhpengaruh sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dapat diterapkan hanya dari berakhirnya jangka waktu 18 bulan dari tanggal prioritas.
(4)
Hukum nasional Negara Ditunjuk dapat menetapkan bahwa pengaruh-pengaruh yang ditetapkan dalam ayat (1) dapat diterapkan hanya dari tanggal di mana sebuah tembusan permintaan paten internasional sebagaimana dipublikasikan berdasarkan Pasal 21 telah diterima di Kantor Paten Nasional atau Kantor yang bertindak atas nama Negara tersebut. Kantor tersebut mempublikasikan tanggal penerimaan dalam berita resmi/jurnal sesegera mungkin. Pasal 30 Sifat Kerahasiaan Permintaan Paten Internasional
(1)
(a)
(b)
(2)
(a)
(b)
Memenuhi ketentuan-ketentuan sub-ayat (b), Biro Internasional dan Badan-badan Penelusuran Internasional tidak mengizinkan akses oleh siapa saja atau Badan mana saja terhadap permintaan paten internasional sebelum publikasi internasional dari permintaan paten tersebut kecuali jika diminta atau diberi kuasa oleh pemohon. Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) tidak berlaku untuk pengiriman pada Badan Penelusuran Internasional yang berkepentingan, untuk pengiriman-pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13, dan pemberitahuan-pemberitahuan yang ditetapkan dalam Pasal 20. Kantor Paten Nasional tidak mengizinkan akses terhadap permintaan paten internasional oleh pihakpihak ketiga, kecuali jika diminta atau diberi kuasa oleh pemohon, sebelum awal tanggal-tanggal berikut: (i) tanggal publikasi internasional dari permintaan paten internasional, (ii) tanggal penerimaan pemberitahuan permintaan paten internasional berdasarkan Pasal 20, (iii) tanggal penerimaan sebuah tembusan permintaan paten internasional berdasarkan Pasal 22. Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) tidak menghalangi Kantor Paten Nasional untuk memberitahukan pihak-pihak ketiga bahwa kantor Paten Nasional tersebut telah ditunjuk, atau dari publikasi fakta
(c)
tersebut. Namun demikian, informasi atau publikasi tersebut hanya dapat memuat data-data berikut ini: penyebutan Kantor Penerima, nama pemohon, tanggal penerimaan internasional, nomor permintaan paten internasional, dan judul penemuan, Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) tidak menghalangi Kantor Ditunjuk untuk mengizinkan akses terhadap permintaan paten internasional untuk tujuan-tujuan Badan-badan peradilan.
(3)
Ketentuan-ketentuan ayat (2)(a) berlaku pada Kantor Penerima kecuali dalam hal pengiriman-pengiriman yang ditetapkan berdasarkan Pasal 12(1).
(4)
Untuk tujuan-tujuan Pasal ini, istilah "akses" mencakup cara-cara apa saja yang dipakai oleh pihak-pihak ketiga untuk mencari tahu, termasuk komunikasi pribadi dan publikasi umum, namun dengan syarat bahwa Kantor Paten Nasional tidak mempublikasikan secara umum permintaan paten internasional atau terjemahannya sebelum publikasi internasional atau, jika publikasi internasional belum dilakukan sampai berakhirnya jangka waktu 20 bulan sejak tanggal prioritas, sebelum berakhirnya jangka waktu 20 bulan sejak tanggal prioritas tersebut. BAB II Pemeriksaan Pendahuluan Internasional Pasal 31 Permintaan untuk Pemeriksaan Pendahuluan Internasional
(1)
Pemohon dapat meminta untuk dilakukan suatu pemeriksaan pendahuluan internasional atas permintaan paten internasionalnya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini dan dalam Peraturan.
(2)
(a)
(b)
Pemohon yang merupakan penduduk atau warganegara, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan, dari sebuah Negara Peserta yang terikat oleh BAB II, dan telah mengajukan permintaan paten internasional pada Kantor Penerima atau Kantor yang bertindak untuk Negara tersebut, dapat mengajukan permintaan untuk pemeriksaan pendahuluan internasional. Majelis dapat memutuskan untuk mengizinkan orang-orang yang berhak mengajukan permintaan paten internasional untuk mengajukan permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional meskipun mereka merupakan penduduk atau warganegara dari Negara yang bukan merupakan anggota Traktat atau tidak terikat oleh BAB II.
(3)
Permintaan pemeriksaan pendahuluan internasional dibuat secara terpisah dari permintaan paten internasional, Permintaan tersebut memuat keterangan-keterangan yang ditentukan dan dalam bahasa dan bentuk yang ditentukan.
(4)
(a)
(b)
Permintaan menyebutkan Negara-negara Peserta atau Negara-negara di mana pemohon ingin menggunakan hasil pemeriksaan pendahuluan internasional ("Negara-negara Terpilih"), Negaranegara Peserta tambahan dapat dipilih kemudian. Pemilih hanya dapat terkait pada Negara-negara Peserta yang telah ditunjuk berdasarkan Pasal 4. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(a) dapat memilih Negara-negara Peserta yang terikat oleh BAB II, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(b) hanya dapat memilih Negara-negara Peserta yang terikat oleh BAB II sebagaimana telah menyatakan bahwa negara-negara tersebut siap untuk dipilih oleh pemohon tersebut.
(5)
Permintaan harus membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam batas waktu yang ditentukan.
(6)
(a) (b)
(7)
Permintaan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional yang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. Pemilihan selanjutnya diserahkan kepada Biro Internasional.
Masing-masing Kantor Dipilih diberitahukan tentang pemilihannya.
Pasal 32 Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional (International Preliminary Examination Authority) (1)
Pemeriksaan pendahuluan internasional dilakukan oleh Badan Pemeriksa pendahuluan Internasional.
(2)
Dalam hal permintaan-permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(2)(a), Kantor Penerima, dan, dalam hal permintaan-permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(2)(b), Majelis, sesuai dengan kesepakatan yang ada antara Badan atau Badan-badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional yang berminat dan Biro Internasional, menentukan Badan Pemeriksa Pendahuluan yang mampu melakukan pemeriksaan pendahuluan.
(2)
Ketentuan-ketentuan Pasal 16(3) berlaku, mutatis mutandis, berkaitan dengan Badan-badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional. Pasal 33 Pemeriksaan Pendahuluan Internasional
(1)
Tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional adalah, untuk merumuskan sebuah pendapat pendahuluan dan tidak mengikat tentang pertanyaan-pertanyaan apakah penemuan yang dimintakan perlindungan merupakan penemuan yang baru, mengandung langkah penemuan (non-obvious), dan bisa diterapkan dalam industri.
(2)
Untuk tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional, sebuah penemuan yang dimintakan perlindungan dianggap baru bila penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan.
(3)
Untuk tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional, sebuah penemuan yang dimintakan perlindungan dianggap mengandung suatu langkah penemuan jika, setelah memperhatikan penemuan terdahulu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan, penemuan tersebut, pada tanggal relevan yang ditentukan, tidak bisa diduga (not obvious) bagi seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.
(4)
Untuk tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional, sebuah penemuan yang dimintakan perlindungan dianggap dapat diterapkan dalam industri jika, berdasarkan pada sifatnya, penemuan tersebut dapat dibuat atau digunakan (dalam pengertian teknologi) dalam industri. "Industri" dipahami dalam pengertian yang luas, sebagaimana dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
(5)
Kriteria yang diuraikan diatas semata-mata berguna untuk tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional. Negara Peserta dapat menerapkan kriteria tambahan atau kriteria lain untuk tujuan menentukan apakah, pada Negara tersebut, penemuan yang dimintakan bisa diberikan paten atau tidak.
(6)
Pemeriksaan pendahuluan internasional harus mempertimbangkan seluruh dokumen yang disebutkan dalam Laporan Penelusuran Internasional. Pemeriksaan pendahuluan internasional dapat mempertimbangkan dokumen-dokumen tambahan yang dianggap relevan dalam kasus tertentu. Pasal 34 Prosedur pada Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional
(1)
Prosedur pada Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional diatur dengan ketentuan-ketentuanTraktat ini, Peraturannya, dan kesepakatan yang akan dihasilkan oleh Biro Internasional, yang sesuai dengan Traktat ini dan Peraturannya, dengan Badan tersebut.
(2)
(a) (b)
Pemohon mempunyai hak untuk berhubungan secara langsung dan secara tertulis dengan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional. Pemohon mempunyai hak untuk mengubah klaim-klaim, uraian penemuan dan gambar-gambar dengan cara-cara yang ditetapkan dan dalam batas waktu yang ditetapkan, sebelum laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dibuat. Perubahan tidak boleh keluar dari pengungkapan dalam permintaan paten internasional sebagaimana diajukan.
(c)
(d) (3)
(a)
(b)
(c)
(4)
(a)
(b)
Pemohon menerima sedikitnya satu pendapat tertulis dari Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional kecuali jika Badan tersebut menganggap bahwa kondisi-kondisi berikut ini telah dipenuhi: (i) penemuan memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 33(1), (ii) permintaan paten internasional sesuai dengan persyaratan Traktat ini dan Peraturannya sejauh telah diperiksa oleh Otoria tersebut, (iii) tidak terdapat observasi-observasi yang dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Pasal 35(2), kalimat terakhir. Pemohon dapat menanggapi pendapat tertulis tersebut. Jika Badan Pemeriksa Pendahuluann Internasional menganggap bahwa permintaan paten internasional tidak memenuhi persyaratan kesatuan penemuan dinyatakan dalam Peraturan, Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional dapat meminta pemohon, berdasarkan pendapatnya, untuk membatasi klaim-klaim sehingga memenuhi persyaratan atau untuk membayar biaya-biaya tambahan. Hukum nasional Negara terpilih dapat menetapkan bahwa, jika pemohon memilih untuk membatasi klaim-klaim berdasarkan sub-ayat (a), bagian-bagian dari permintaan paten internasional yang, sebagai akibat dari pembatasan tersebut, tidak harus menjalani pemeriksaan pendahuluan internasional sejauh menyangkut pengaruh-pengaruh di Negara tersebut, dianggap ditarik kembali kecuali jika suatu biaya khusus dibayar oleh pemohon ke Kantor Paten Nasional negara tersebut. Jika pemohon tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dalam batas waktu yang ditentukan, Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional membuat sebuah laporan pemeriksaan pendahuluan internasional tentang bagian-bagian permintaan paten internasional yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ternyata merupakan penemuan utama dan menyatakan fakta-fakta tersebut dalam laporan, Hukum nasional Negara Terpilih dapat menetapkan bahwa, jika Kantor Paten Nasional mendapatkan permintaan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional diakui, bagian-bagian permintaan paten internasional yang tidak berhubungan dengan penemuan utama, sejauh menyangkut pengaruh-pengaruh di Negara tersebut, dianggap ditarik kembali kecuali jika suatu biaya khusus dibayarkan oleh pemohon pada Kantor tersebut. Jika Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional menganggap : (i) bahwa permintaan paten internasional berhubungan dengan suatu subject matter yang tidak menghendaki Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional, berdasarkan Peraturan, untuk melakukan suatu pemeriksaan pendahuluan internasional dan dalam kasus tersebut memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan, atau (ii) bahwa uraian penemuan, klaim-klaim, atau gambar-gambar sangat tidak jelas, atau klaim-klaim tidak sepenuhnya didukung oleh uraian penemuan, sehingga tidak ada pendapat berarti yang bisa dibuat tentang kebaruan, langkah inventif (non-obviousness), atau kemampuan untuk diterapkan dalam industri, dari penemuan tersebut. Badan tersebut tidak melanjutkan pemeriksaan tentang pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(1) dan memberitahukan pemohon tentang pendapat tersebut dan alasan-alasannya. Jika dalam situasi-sitausi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) ditemukan dalam, atau berkaitan dengan, klaim-klaim tertentu saja, maka ketentuan-ketentuan sub-ayat tersebut berlaku hanya untuk klaim-klaim tersebut. Pasal 35 Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Internasional
(1)
Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dibuat dalam batas waktu yang ditentukan dan dalam bentuk yang ditentukan.
(2)
Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional tidak boleh memuat pernyataan apapun tentang pertanyaan apakah penemuan yang dimintakan dapat atau mungkin dapat dipatenkan atau tidak berdasarkan hukum nasional. Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional menyatakan, memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (3), dalam hubungannya dengan masing-masing kliam, apakah klaim-klaim dapat memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif (non-obviousness), dan dapat diterapkan dalam industri, sebagaimana dijelaskan untuk tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan internasional dalam Pasal 33(1) sampai (4). Pernyataan tersebut harus dilengkapi dengan menyebutkan dokumen-dokumen yang diyakini
mendukung kesimpulan yang dinyatakan dengan penjelasan-penjelasan diperlukan, Pernyataan tersebut juga harus dilengkapi dengan observasi-observasi lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan. (3)
(a)
(b)
Jika, pada saat pembuatan laporan pemeriksaan pendahuluan internasional, Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional menganggap bahwa situasi-situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(4)(a) terjadi, laporan tersebut harus menyatakan pendapat ini dan alasan-alasannya. Laporan tersebut tidak boleh memuat pernyataan-pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2). Jika suatu situasi berdasarkan Pasal 34(4)(b) ditemukan, laporan pemeriksaan pendahuluan internasional shall, dalam hubungannya dengan klaim-klaim yang dipertanyakan memuat pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (a), sementara, dalam kaitannya dengan klaim-klaim yang lain, laporan tersebut memuat pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2).
Pasal 36 Pengiriman, Terjemahan, dan Pemberitahuan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (1)
Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional, bersamaan dengan tambahan-tambahan yang ditentukan, harus dikirimkan ke pemohon dan ke Biro Internasional.
(2)
(a) (b)
(3)
(a)
(b)
(4)
Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dan tambahan-tambahannya harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ditentukan. Terjemahan laporan tersebut harus dipersiapkan oleh atau di bawah tanggung jawab Biro Internasional, sementara terjemahan tambahan-tambahan tersebut harus dipersiapkan oleh pemohon. Laporan pemeriksaan pendahuluan internasional, bersamaan dengan terjemanannya (sebagaimana ditentukan) dan tambahan-tambahannya (dalam bahasa asli), harus diberitahukan oleh Biro Internasional kepada masing-masing Kantor Dipilih. Terjemahan tambahan-tambahan yang ditentukan harus dikirimkan dalam batas waktu oleh pemohon ke Kantor-kantor yang Dipilih.
Ketentuan-ketentuan Pasal 20(3) berlaku, mutatis mutandis, atas salinan-salinan dokumen yang disebutkan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dan yang tidak disebutkan dalam Laporan Penelusuran Internasional. Pasal 37 Penarikan Kembali Permintaan atau Pemilihan
(1)
Pemohon dapat menarik kembali satu atau semua pemilihan.
(2)
Jika pemilihan semua Negara-negara Dipilih ditarik kembali, permintaan dianggap ditarik kembali.
(3)
(a) (b)
Penarikan kembali diberitahukan kepada Biro Internasional. Kantor-kantor Dipilih yang terkait dan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional yang harus diberitahu oleh Biro Internasional.
(4)
(a)
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub-ayat (b), penarikan kembali permintaan atau pemilihan dari sebuah Negara Peserta, kecuali jika hukum nasional dari Negara tersebut menentukan sebaliknya, akan dianggap sebagai penarikan kembali permintaan paten internasional yang berkaitan dengan negara tersebut. Penarikan kembali permintaan atau pemilihan tidak dianggap sebagai penarikan kembali permintaan paten internasional jika penarikan kembali tersebut dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu yang ada berdasarkan Pasal 22; namun demikian, Negara Peserta dapat menentukan dalam hukum nasionalnya bahwa yang tersebut di atas hanya berlaku jika Kantor Paten NasionaInya telah menerirna, dalam batas waktu yang ditetapkan, sebuah salinan permintaan paten internasional, bersamaan dengan sebuah terjemahan (sebagaimana ditetapkan), dan biaya nasional.
(b)
Pasal 38 Sifat Kerahasiaan dari Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (1)
Biro Internasional maupun Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional, kecuali jika diminta atau diberi kuasa oleh pemohon, tidak akan mengizinkan akses, dalam pengertian, dan dengan ketentuan Pasal 30(4) terhadap berkas pemeriksaan pendahuluan internasional oleh siapa saja atau Badan mana saja pada saat kapanpun, kecuali oleh Kantor-kantor yang Dipilih setelah laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dibuat.
(2)
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (1) dan Pasal 36(1) dan (3) dan Pasal 37(3) (b), Biro Internasional ataupun Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional, kecuali jika diminta atau diberi kuasa oleh pemohon, tidak akan memberikan informasi tentang dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya sebuah laporan pemeriksaan pendahuluan internasional dan tentang ditarik kembalinya atau tidak ditarik kembalinya permintaan atau pemilihan. Pasal 39 Salinan, Terjemahan dan Biaya pada Kantor Dipilih
(1)
(a)
(b)
Jika pemilihan Negara Peserta telah berlaku sebelum berakhirnya jangka waktu bulan ke 19 dari tanggal prioritas, ketentuan-ketentuan Pasal 22 tidak berlaku pada Negara tersebut dan pemohon harus melengkapi sebuah salinan permintaan paten internasional (kecuali jika komunikasi berdasarkan Pasal 20 telah berlangsung) dan sebuah terjemahan (sebagaimana ditentukan), dan membayarkan biaya nasional (jika ada), kepada masing-masing Kantor Dipilih selambat-lambatnya 30 bulan sejak tanggal prioritas. Hukum nasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a), dapat menetapkan batas-batas waktu yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam sub-ayat tersebut.
(2)
Pengaruh yang ditentukan dalam Pasal 11(3) akan hilang pada Negara Dipilih dengan akibat-akibat yang sama dengan penarikan kembali permintaan paten nasional pada Negara tersebut jika pemohon gagal melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)(a) dalam batas waktu yang ada berdasarkan ayat (1)(a) atau (b).
(3)
Kantor Dipilih dapat mempertahankan pengaruh yang ditentukan dalam Pasal 11(3) meskipun bila pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1)(a) atau (b). Pasal 40 Penundaan Pemeriksaan Nasional dan Proses Lain
(1)
Jika pemilihan Negara Peserta telah berlaku sebelum berakhirnya bulan ke sembilan belas sejak tanggal prioritas, ketentuan-ketentuan Pasal 23 tidak berlaku pada Negara tersebut dan Kantor Paten Nasional atau Kantor yang bertindak untuk Negara tersebut tidak melangkah, memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (2), ke tahap pemeriksaan dan proses lain atas permintaan paten internasional sebelum berakhirnya batas waktu yang ada berdasarkan Pasal 39.
(2)
Mengabaikan ketentuan-ketentuan ayat (1), Kantor Dipilih dapat, atas permintaan yang jelas dari pemohon, melanjutkan pemeriksaan dan proses lain atas permintaan paten internasional kapan saja. Pasal 41 Perubahan Klaim-klaim, Uraian Penemuan, dan Gambar-gambar pada Kantor Dipilih
(1)
Pemohon diberikan kesempatan untuk mengamendemen klaim, uraian penemuan, dan gambar, pada masing-masing Kantor Dipilih dalam batas waktu yang ditentukan, Kantor Dipilih tidak akan memberikan sebuah paten, atau menolak untuk memberikan sebuah paten, sebelum berakhirnya batas waktu tersebut, kecuali dengan permintaan yang jelas dari pemohon.
(2)
Perubahan-perubahan tidak boleh keluar dari pengungkapan dalam permintaan paten internasional sebagaimana diajukan, kecuali jika hukum nasional Negara Dipilih mengizinkan perubahan-perubahan tersebut keluar dari pengungkapan.
(3)
Perubahan-perubahan harus sesuai dengan hukum nasional Negara Dipilih dalam segala hal yang tidak ditetapkan dalam Traktat ini dan Peraturannya.
(4)
Bila Kantor Dipilih menghendaki sebuah terjemahan permintaan paten internasional perubahan-perubahan harus dibuat dalam bahasa terjemahan. Pasal 42 Hasil-hasil Pemeriksaan Nasional pada Kantor Dipilih
Kantor Dipilih yang menerima laporan pemeriksaan pendahuluan internasional tidak dapat meminta pemohon untuk melengkapi salinan-salinan, atau informasi tentang isi, atau berkas apapun yang berhubungan dengan pemeriksaan yang terkait dengan permintaan paten internasional yang sama pada Kantor Dipilih lainnya. BAB III Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 43 Meminta Perlindungan dengan Jenis-jenis Tertentu Berkenaan dengan Negara-negara Ditunjuk atau Negara-negara Dipilih yang hukumnya memungkin untuk pemberian sertifikat penemu, sertifikat paten sederhana, paten sederhana, sertifikat paten tambahan, sertifikat penemu tambahan atau sertifikat paten sederhana tambahan, pemohon dapat menyatakan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, bahwa permintaan paten internasionalnya adalah untuk, sejauh yang menyangkut Negara tersebut, sebuah sertifikat penemu, sertifikat paten sederhana, dari pada untuk sebuah paten, atau bahwa permintaan paten internasionalnya adalah untuk sebuah sertifikat paten tambahan, atau sertifikat penemu tambahan, atau sertifikat paten sederhana tambahan, dan pengaruh yang berikut diatur dengan pilihan pemohon, Untuk tujuan-tujuan Pasal ini dan Peraturan di bawalmya, Pasal 2(ii) tidak berlaku. Pasal 44 Meminta Dua Jenis Perlindungan Berkenaan dengan Negara-negara Ditunjuk atau Negara-negara Dipilih yang hukumnya mengizinkan sebuah permintaan, yang sementara waktu adalah untuk pemberian sebuah paten atau satu dari jenis-jenis perlindungan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga untuk pemberian jenis perlindungan yang lain, pemohon dapat menyatakan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, dua jenis perlindungan yang dimintanya, dan pengaruh yang berikut diatur dengan petunjuk-petunjuk pemohon, Untuk tujuan-tujuan Pasal ini, Pasal 2(ii) tidak berlaku. Pasal 45 Traktat-traktat Regional Paten (1)
Traktat-traktat yang menyediakan pemberian paten-paten regional ("paten regional Traktat"), dan yang memberikan pada orang-orang yang, menurut Pasal 9, berhak untuk mengajukan permintaan internasional untuk paten-paten tersebut, dapat menetapkan bahwa permintaan paten internasional yang menunjuk atau memilih sebuah Negara yang merupakan peserta Traktat paten regional dan Traktat ini dapat diajukan sebagai permintaan untuk paten tersebut.
(2)
Hukum nasional dari Negara Ditunjuk atau Negara Dipilih dapat menetapkan bahwa penunjukan atau pemilihan Negara tersebut dalam permintaan paten internasional mempunyai pengaruh sebagai sebuah pernyataan tentang keinginan untuk mendapatkan sebuah paten regional berdasarkan Traktat regional paten. Pasal 46 Terjemahan Permintaan Paten Internasional yang Salah
Jika, karena terjemahan yang salah dari permintaan paten internasional lingkup paten yang diberikan pada permintaan tersebut melebihi lingkup permintaan paten internasional dalam bahasa aslinya, Badan-badan yang berkepentingan dari Negara Peserta terkait dapat secara berlaku surut membatas lingkup paten tersebut, dan
mengumumkan paten tersebut tidak berlaku dalam batasan lingkup yang melebihi lingkup permintaan paten internasional dalam bahasa aslinya. Pasal 47 Batas-batas Waktu (1)
Rincian untuk penghitungan batas-batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Traktat ini diatur dengan Peraturan.
(2)
(a) (b) (c)
Semua batas-batas waktu yang ditetapkan dalam Bab I dan II dalam Traktat ini dapat, di luar perbaikan berdasarkan Pasal 60, diubah dengan sebuah keputusan Negara-negara Peserta. Keputusan-keputusan tersebut harus dibuat dalam Majelis atau melalui pemungutan suara dengan surat-menyurat dan harus suara bulat/bersepakat. Rincian prosedur ini diatur dengan Peraturan. Pasal 48 Penundaan dalam Memenuhi Batas-batas Waktu
(1)
Apabila batas waktu yang ditetapkan dalam Traktat ini atau dalam Peraturannya tidak dipenuhi karena gangguan dalam jasa pos atau kehilangan yang tidak bisa dihindarkan atau penundaan oleh pos, batas waktu tersebut dianggap dipenuhi dalam kasus-kasus tersebut dan harus ada bukti dan kondisi-kondisi lain yang ditentukan dalam Peraturan.
(2)
(a) (b)
Negara Peserta, sejauh yang menyangkut Negara tersebut membebaskan, dengan alasan-alasan yang dimungkinkan menurut hukum nasionalnya, penundaan dalam memenuhi batas waktu. Negara Peserta dapat, sejauh yang menyangkut Negara tersebut, membebaskan, dengan alasan-alasan selain sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a), penundaan dalam memenuhi batas waktu. Pasal 49 Hak untuk melakukan praktek pada Badan-badan Internasional
Pengacara, konsultan paten, atau siapa saja yang mempunyai hak untuk melakukan praktek pada Kantor Paten Nasional dan yang telah mengajukan permintaan paten internasional, berhak untuk melakukan praktek Biro Internasional dan Badan Penelusuran Internasional terkait dan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional terkait sehubungan dengan permintaan paten tersebut. BAB IV Layanan-Layanan Teknis Pasal 50 Layanan Informasi Paten (1)
Biro Internasional dapat melengkapi layanan dengan menyediakan informasi teknis dan Informasi terkait lainnya yang terdapat pada Biro Internasional atas dasar dokumen-dokumen yang dipublikasikan, patenpaten utama dan permintaan-permintaan paten yang dipublikasi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sebagai "layanan-layanan informasi").
(2)
Biro Internasional dapat menyediakan layanan-layanan informasi ini baik secara langsung atau melalui satu atau lebih Badan Penelusuran Internasional atau institusi khusus internasional atau nasional lainnya, yang mungkin akan mencapai kesepakatan dengan Biro Internasional.
(3)
Layanan-layanan informasi dijalankan dengan suatu cara yang memudahkan perolehan oleh Negara-negara Peserta yang merupakan negara-negara berkembang dalam ilmu pengetahuan teknik dan teknologi, termasuk know-how yang dipublikasikan.
(4)
Layanan-layanan informasi bisa didapatkan oleh Pemerintah Negara-negara Peserta, warganegara dan penduduknya. Majelis dapat memutuskan agar layanan-layanan ini, juga bisa didapatkan oleh orang lain.
(5)
(a) Layanan pada Pemerintah Negara-negara Peserta diberikan dengan biaya, dengan syarat, bila Pemerintah itu merupakan Pemerintah negara berkembang, layanan diberikan dengan biaya yang lebih rendah jika perbedaan tersebut dapat ditutupi dari keuntungan yang diperoleh dari layanan-layanan yang diberikan pada pihak-pihak selain Pemerintah Negara-negara Peserta atau dari 4 sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. (b) Biaya sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dipahami sebagai cost over dan above costs yang biasanya menyertai pelaksanaan layanan-layanan dari sebuah Kantor Paten Nasional atau kewajibankewajiban dan sebuah Badan Penelusuran Internasional.
(6)
Rincian tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal ini diatur dengan keputusan-keputusan Majelis dan, dalam batas-batas yang akan ditetapkan oleh Majelis, semacam kelompok-kelompok kerja yang dapat dibentuk oleh Majelis untuk tujuan tersebut.
(7)
Majelis, apabila dianggap perlu, mengusulkan cara-cara untuk menentukan pembiayaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). Pasal 51 Bantuan Teknis
(1)
Majelis membentuk sebuah Komite untuk bantuan teknis (Komite for Technical Assistance) (sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sebagai "Komite").
(2)
(a) (b)
(3)
(a)
(b)
Anggota-anggota Komite dipilih dari Negara-negara Peserta, dengan memperhatikan perwakilan negara-negara berkembang. Direktur Jenderal, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Komite, meminta wakil-wakil, organisasi antar-pemerintah yang terkait dengan bantuan teknis pada negara-negara berkembang untuk berpesan serta dalam tugas Komite. Tugas Komite adalah menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknis untuk Negara-negara Peserta yang merupakan negara-negara berkembang dalam mengembangkan sistem patennya secara per negara atau dengan dasar regional. Bantuan teknis terdiri dari, antara lain, pelatihan tenaga khusus, peminjaman tenaga ahli, dan penyediaan peralatan untuk tujuan-tujuan demonstrasi dan operasional.
(4)
Biro Internasional berusaha menjalin kesepakatan-kesepakatan, di satu pihak, dengan organisasi-organisasi keuangan internasional dan organisasi-organisasi antar-pemerintah, terutama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), badan-badan PBB, dan badan-badan khusus PBB yang berhubungan dengan PBB berkenaan dengan bantuan teknis, dan di pihak lain, dengan Pemerintah Negara-negara Peserta yang menerima bantuan teknis, untuk membiayai proyek-proyek menurut Pasal ini.
(5)
Rincian tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal ini diatur dengan keputusan-keputusan Majelis dan, dalam batas-batas yang akan ditetapkan oleh Majelis, semacam kelompok-kelompok kerja yang dapat dibentuk oleh Majelis untuk tujuan tersebut. Pasal 52 Hubungan-hubungan dengan Ketentuan-ketentuan lain dari Traktat ini
Bab ini tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan keuangan yang dimuat dalam Bab lain pada Traktat ini. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku pada Bab ini atau pada pelaksanaannya. BABV Ketentuan-ketentuan Administratif Pasal 53 Majelis (1)
(a) (b)
Majelis, sesuai dengan Pasal 57(8), terdiri dari Negara-negara Peserta. Pemerintah masing-masing Negara Peserta diwakili oleh satu orang delegasi, yang dapat dibantu oleh delegasi-delegasi pengganti, penasehat-penasehat, dan pakar-pakar.
(2)
(a)
(b)
Majelis: (i) menangani seluruh hal mengenai pemeliharaan dan pengembangan Serikat Union dan pelaksanaan Traktat ini; (ii) melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditugaskan secara khusus berdasarkan ketentuanketentuan lain dari Traktat ini; (iii) memberikan arahan-arahan pada Biro Internasional mengenai persiapan untuk konferensikonferensi revisi; (iv) menelaah dan menyetujui laporan-laporan dan kegiatan-kegiatan Direktur Jenderal berkaitan dengan Serikat, dan memberikan instruksi-instruksi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal dalam wewenang Serikat; (v) menelaah dan menyetujui laporan-laporan dan kegiatan-kegiatan Komite Eksekutif yang dibuat berdasarkan ayat (9), dan memberikan instruksi-instruksi pada Komite tersebut; (vi) menetapkan program dan menyetujui anggaran tiga tahunan Serikat [2], dan menyetujui perhitungan terakhirnya; (vii) menyetujui peraturan keuangan Serikat; (viii) membentuk Komite-komite dan kelompok-kelompok kerja yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan Serikat; (ix) menentukan Negara-negara, selain dari Negara-negara Peserta dan, memenuhi ketentuanketentuan ayat (8), menentukan organisasi-organisasi antar-pemerintah dan organisasiorganisasi non-pemerintah internasional yang akan diizinkan sebagai peninjau pada sidangsidangnya; (x) mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk mencapai tujuan-tujuan Serikat dan melaksanakan fungsi-fungsi lain yang sesuai berdasarkan Traktat ini, Berkaitan dengan hal-hal yang juga merupakan kepentingan Serikat-serikat lain yang dikelola oleh Organisasi, Majelis mengeluarkan keputusan-keputusan setelah mendengarkan pendapat Komite Koordinasi dari Organisasi.
(3)
Seorang utusan dapat mewakili, dan memberikan suara untuk, satu Negara saja.
(4)
Masing-masing Negara Peserta mempunyai satu suara.
(5)
(a) (b)
Setengah dari jumlah Negara Peserta merupakan sebuah kuorum. Apabila tidak tercapai kuorum, Majelis dapat membuat keputusan-keputusan namun, kecuali keputusan-keputusan mengenai prosedur Majelis sendiri, seluruh keputusan-keputusan tersebut berlaku hanya jika kuorum dan mayoritas yang dibutuhkan diperoleh melalui pemungutan suara dengan korespondensi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
(6)
(a)
Memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) dan 61(2)(b), keputusan-keputusan Majelis membutuhkan dua per tiga dari suara yang masuk. Abstensi tidak dianggap sebagai suara.
(b) (7)
Berkaitan dengan hal-hal yang merupakan kepentingan ekslusif Negara-negara yang terikat oleh Bab II, acuan-acuan atas Negara-negara Peserta dalam ayat (4), (5), dan (6), dianggap berlaku hanya pada Negaranegara yang terikat oleh Bab II.
(8)
Organisasi antar-pemerintah yang ditunjuk sebagai Badan Penelusuran lnternasional atau Badan Pemeriksa Pendahuluan lnternasional diizinkan sebagai peninjau pada Majelis.
(9)
Apabila jumlah Negara Peserta melebihi empat puluh, Majelis membentuk sebuah Komite Eksekutif. Acuan-acuan atas Komite Eksekutif ini Traktat ini dan Peraturannya dipahami sebagai acuan-acuan atas Komite tersebut setelah pembentukannya.
(10)
Sampai terbentuknya Komite Eksekutif, Majelis menyetujui, dalam batas-batas program dan anggaran tiga tahunan, program-program dan anggaran-anggaran tahunan disiapkan oleh Direktur Jenderal.[3]
(11)
(a)
Majelis bersidang setiap tahun kalender kedua dalam sesi biasa berdasarkan pertemuan oleh Direktur Jenderal dan, apabila tidak terdapat keadaan-keadaan luar biasa, sepanjang periode yang sama dan tempat yang sama dengan Majelis Umum dari Organisasi.
(b)
(12)
Majelis bersidang dalam sesi berdasarkan pertemuan dengan Direktur Jenderal, atas permintaan Komite Eksekutif, atau atas permintaan seperempat dari jumlah Negara Peserta.
Majelis memakai aturan-aturan prosedurnya sendiri. Pasal 54 Komite Eksekutif
(1)
Bila Majelis telah membentuk sebuah Komite Eksekutif, Komiter tersebut harus mematuhi ketentuanketentuan yang dinyatakan sebagai berikut.
2)
(a) (b)
Komite Eksekutif, sesuai dengan Pasal 57(8), terdiri dari Negara-negara yang dipilih oleh Majelis dari antara negara-negara anggota Majelis. Pemerintah masing-masing negara Anggota Komite Eksekutif diwakili oleh satu orang delegasi, yang dapat dibantu oleh delegsasi-delegasi pengganti, penasehat-penasehat, dan pakar-pakar.
(3)
Jumlah negara-negara Anggota Komite Eksekutif dapat disamakan dengan seperempat dari jumlah negaranegara Anggota Majelis. Dalam menentukan jumlah kursi yang akan diisi, sisa setelah dibagi empat harus dikeluarkan
(4)
Dalam memilih anggota-anggota Komite Eksekutif, Majelis memperhatikan suatu pembagian geografis yang pantas.
(5)
(a) (b) (c)
(6)
(a)
(b)
Masing-masing anggota Komite Eksekutif bertugas mulai dari ditutupnya sesi Majelis yang memilihnya sampai ditutupnya sesi biasa Majelis selanjutnya. Anggota-anggota Komite Eksekutif dapat dipilih kembali tetapi hanya paling banyak dua per tiga dari anggota-anggota tersebut. Majelis membuat rincian-rincian peraturan yang mengatur pememilihan dan pemilihan kembali yang dimungkinkan dari anggota-anggota Komite Eksekutif. Komite Eksekutif; (i) mempersiapkan agenda usul Majelis; (ii) menyerahkan usulan-usulan pada Majelis berkenaan dengan program usul dan anggaran dua tahunan Serikat yang disiapkan oleh Direktur Jenderal; (iii) [dihapus] (iv) menyerahkan, dengan tanggapan-tanggapan yang sesuai, laporan-laporan berkala Direktur Jenderal dan laporan-laporan keuangan tahunan kepada Majelis; (v) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program Serikat oleh Direktur Jenderal, sesuai dengan keputusan-keputusan Majelis dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang timbul antara dua sidang biasa Majelis; (vi) melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana ditugaskan berdasarkan Traktat ini. Berkenaan dengan hal-hal yang juga merupakan kepentingan Serikat-serikat lain yang dikelola Organisasi, Komite Eksekutif membuat keputusannya setelah mempertimbangkan pendapatpendapat dari Komite Koordinasi Organisasi.
(7)
(a) Komite Eksekutif bersidang sekali dalam satu tahun dalam sidang biasa atas pertemuan dengan Direktur Jenderal, yang sebaiknya dilaksanakan pada periode yang sama dan pada tempat yang sama dengan Komite Koordinasi Organisasi. (b) Komite Eksekutif bersidang dalam sidang biasa atas pertemuan dengan Direktur Jenderal, baik atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Ketua Komite atau seperempat dari jumlah anggotanya.
(8)
(a) (b) (c) (d) (e)
Masing-masing Negara Anggota Komite Eksekutif mempunyai satu suara. Separo dari jumlah anggota Komite Eksekutif merupakan sebuah kuorom, Keputusan-keputusan dibuat dengan sebuah mayoritas sederhana dari suara-suara yang diterima. Abstensi tidak dianggap sebagai suara. Sebuah perwakilan hanya dapat mewakili dan memberikan suara untuk satu Negara.
(9)
Negara-negara Peserta yang tidak merupakan anggota Komite Eksekutif diizinkan menghadiri sidangsidang sebagai peninjau, sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah yang ditunjuk sebagai Badan Penelusuran Internasional atau Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional.
(10)
Komite Eksekutif memakai peraturan prosedurnya sendiri. Pasal 55 Biro Internasional
(1)
Tugas-tugas administratif berkenaan dengan Serikat dilaksanakan oleh Biro Internasional.
(2)
Biro Internasional menyediakan sekretariat untuk beragam organ Serikat.
(3)
Direktur Jenderal adalah merupakan ketua eksekutif Serikat dan mewakili Serikat.
(4)
Biro Internasional menerbitkan sebuah berita resmi/jurnal dan publikasi-publikasi lainnya yang ditentukan dengan Peraturan atau yang dibutuhkan Majelis.
(5)
Peraturan menentukan layanan-layanan yang dilaksanakan oleh Kantor-kantor Paten Nasionals untuk membantu Biro Internasional dan Badan Penelusuran Internasional dan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Traktat ini.
(6)
Direktur Jenderal dan staf-staf yang ditunjuknya berperan serta, tanpa hak untuk memberikan suara, dalam seluruh sidang Majelis, sidang Komite Eksekutif dan sidang Komite lainnya atau kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Traktat ini atau Peraturannya. Direktur Jenderal, atau seorang staf yang ditunjuknya, merupakan sekretaris ex officio dari badan-badan ini.
(7)
(a) (b) (c)
(8)
Biro Internasional, sesuai dengan arahan Majelis dan dengan kerjasama dengan Komite Eksekutif membuat persiapan untuk konferensi-konferensi revisi. Biro Internasional dapat bertukar fikiran dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah dan nonpemerintah mengenai persiapan-persiapan konferensi revisi. Direktur Jenderal atau orang-orang yang ditunjuknya berperan serta, tanpa hak untuk memberikan suara, dalam perundingan-perundingan pada konferensi revisi.
Biro Internasional melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pasal 56 Komite untuk Kerjasama Teknis
(1)
Majelis membentuk sebuah Komite untuk Kerjasama Teknik (sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sebagai "Komite").
(2)
(a) (b)
(c) (d)
(3)
Majelis menetapkan susunan Komite dan menunjuk anggota-anggotanya, dengan memperhatikan sebuah perwakilan yang seimbang dari negara-negara berkembang. Badan Penelusuran Internasional dan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional merupakan anggota-anggota ex officio dari Komite. Dalam hal Badan tersebut merupakan Kantor Paten Nasional dari sebuah Negara Peserta, Negara tersebut tidak diwakili lagi dalam Komite. Jika jumlah Negara-negara Peserta memungkinkan, jumlah total anggota Komite harus lebih dari dua kali lipat jumlah anggota ex officio. Direktur Jenderal, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Komite, meminta wakil-wakil organisasi yang berminat untuk berperan serta dalam diskusi-diskusi yang menarik perhatian mereka.
Tujuan Komite adalah memberikan, dengan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi: (i) untuk kemajuan yang berkelangsungan dari layanan-layanan yang diberikan berdasarkan Traktat ini. (ii) untuk memastikan, sejauh terdapat beberapa Badan Penelusuran internasional dan Badan Pemeriksa Pendahuluan International, mengenai batas-batas maksimum keseragaman dalam dokumentasi dan metode kerja dan batas-batas maksimum kualitas tinggi yang tidak seragam dalam laporannya, dan
(iii)
atas inisiatif Majelis atau Komite Eksekutif, pada pemecahan masalah-masalah teknis khususnya yang terkait dalam pembentukan sebuah Badan Penelusuran Internasional tunggal.
(4)
Negara Peserta dan organisasi internasional yang berminat dapat melakukan pendekatan pada Komite secara tertulis tentang hal-hal yang merupakan kompetensi Komite.
(5)
Komite dapat menujukan pendapat dan rekomendasinya kepada Direktur Jenderal atau, melalui Direktur Jenderal, kepada Majelis, Komite Eksekutif, seluruh atau sebagian Badan Penelusuran Internasional dan Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional, dan seluruh atau sebagian Kantor Penerima.
(6)
(a)
(b)
Dalam hal apapun, Direktur Jenderal mengirimkan naskah-naskah dari seluruh pendapat dan rekomendasi Komite kepada Komite Eksekutif. Direktur Jenderal dapat memberikan komentar pada naskah-naskah tersebut. Komite Eksekutif dapat memberikan pendapatnya sendiri atas pendapat, rekomendasi atau kegiatan lain dari Komite, dan dapat meminta Komite untuk mempelajari dan memberikan laporan tentang pertanyaan-pertanyaan yang termasuk kompetensinya. Komite Eksekutif dapat menyerahkan pendapat, rekomendasi dan laporan Komite, dengan komentar yang sesuai, kepada Majelis.
(7)
Sampai terbentuknya Komite Eksekutif, acuan-acuan dalam ayat (6) mengenai Komite Eksekutif dipahami sebagai acuan-acuan mengenai Majelis.
(6)
Rincian prosedur dari Komite diatur dengan keputusan-keputusan Majelis. Pasal 57 Keuangan
(1)
(a) (b)
(c)
Serikat memiliki sebuah anggaran. Anggaran Serikat mencakup pendapatan dan pengeluaran yang pantas dengan Serikat dan sumbangannya untuk anggaran pengeluaran yang lazim pada Serikat-serikat yang dikelola oleh Organisasi. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihubungkan dengan Serikat tapi juga pada satu atau lebih Serikat-serikat yang dikelola oleh Organisasi dianggap sebagai pengeluaran yang lazim Serikat. Bagian Serikat dalam pengeluaran-pengeluaran semacam itu sesuai dengan kepentingan Serikat dalam pengeluaran tersebut.
(2)
Anggaran Serikat dibuat dengan memperhatikan persyaratan koordinasi dengan anggaran-anggaran Serikat-serikat lain yang dikelola oleh Organisasi.
(3)
Memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (5), anggaran Serikat dibiayai dari sumber-sumber berikut ini: (i) biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk layanan yang diberikan oleh Biro Internasional yang berhubungan dengan Serikat; (ii) penjualan, atau royalti dari publikasi Biro Internasional tentang Serikat; (iii) pemberian, warisan dan subsidi; (iv) sewa, bunga, dan pendapatan lain-lain.
(4)
Jumlah biaya dan ongkos yang dibayarkan ke Biro Internasional dan harga-harga publikasi ditetapkan sehingga, dalam keadaan biasa, dapat menutupi semua pengeluaran Biro Internasional yang berhubungan dengan pengelolaan Traktat ini.
(5)
(a) (b)
(c)
Jika tahun anggaran berakhir dengan defisit, Negara-negara Peserta, memenuhi ketentuan-ketentuan sub-ayat (b) dan ( c ), membayar sumbangan untuk menutupi defisit tersebut. Jumlah sumbangan masing-masing Negara Peserta diputuskan oleh Majelis dengan memperhatikan jumlah permintaan paten internasional yang berasal dari masing-masing Negara Peserta dalam tahun tersebut. Jika cara-cara lain untuk sementara menutupi defisit atau bagian-bagaian dari defisit tersebut dapat diperoleh, Majelis dapat memutuskan bahwa defisit tersebut diteruskan dan bahwa Negara-negara Peserta tidak diminta untuk memberikan sumbangan.
(d)
(e)
Jika situasi keuangan Serikat memungkinkan, Majelis dapat memutuskan agar sumbangansumbangan yang dibayar berdasarkan sub-ayat (a) dibayarkan kembali kepada Negara-negara Peserta yang telah membayar. Sebuah Negara Peserta yang belum membayar sumbangan, dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan oleh Majelis, negara tersebut berdasarkan sub-ayat (b) tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam badan apapun di Serikat. Namun demikian, organ-organ Union dapat mengizinkan Negara tersebut untuk terus menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam organ tersebut sepanjang Organ tersebut dapat menerima bahwa keterlambatan dalam pembayaran disebabkan oleh keadaan-keadaan yang luar biasa dan tidak bisa dihindarkan.
(6)
Jika anggaran tidak disetujui sebelum dimulainya suatu periode anggaran baru, maka anggaran tersebut sama nilainya dengan anggaran tahun sebelumnya, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan keuangan.
(7)
(a)
(b)
(c) (d)
(8)
(a)
(b)
(9)
Serikat memiliki sebuah anggaran modal kerja yang dibentuk dengan sebuah pembayaran tunggal oleh masing-masing Negara Peserta. Jika dana tersebut tidak mencukupi, Majelis menaikkan pembayaran tersebut. Jika bagian dari dana tersebut tidak lagi dibutuhkan, maka akan dibayarkan kembali. Jumlah pembayaran awal dari masing-masing Negara Peserta untuk dana tersebut atau bagianbagian dari kenaikan pembayaran tersebut ditetapkan oleh Majelis atas dasar prinsip-prinsip yang sama dengan yang ditetapkan berdasarkan ayat (5)(b). Syarat-syarat pembayaran ditetapkan oleh Majelis berdasarkan usulan Direktur Jenderal dan setelah mendengar pertimbangan dari Komite Koordinasi dari Organisasi. Pembayaran kembali harus sesuai dengan jumlah dibayarkan oleh masing-masing Negara Peserta, dengan mempertimbangkan tanggal-tanggal pembayarannya. Dalam kesepakatan markas besar yang disetujui dengan Negara di wilayah di mana markas Organisasi berada, ditetapkan bahwa, kapan saja anggaran modal dasar tidak mencukupi, Negara tersebut harus memberikan uang muka. Besarnya uang muka dan kondisi-kondisi pemberiannya harus melalui kesepakatan-kesepakatan terpisah, dalam masing-masing kasus, antara Negara tersebut dengan Organisasi. Sepanjang masih berkewajiban untuk memberikan uang muka, Negara tersebut mempunyai sebuah kursi ex officio dalam Majelis dan pada Komite Eksekutif. Negara sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) dan Organisasi masing-masing memiliki hak untuk mengadukan kewajiban untuk memberikan uang muka, melalui pemberitahuan tertulis. Pengaduan berlaku tiga tahun setelah akhir tahun pemberitahuan tersebut.
Pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh satu atau lebih Negara Peserta atau oleh akuntan luar, sebagaimana ditetapkan peraturan keuangan. Negara-negara Peserta atau akuntan tersebut ditunjuk, dengan persetujuan mereka, oleh Majelis. Pasal 58 Peraturan
(1)
Peraturan yang digabungkan pada Traktat ini menetapkan aturan-aturan: (i) tentang hal-hal yang di dalam Traktat ini disebutkan mengacu pada Peraturan atau secara jelas mengatakan bahwa hal-hal tersebut ditentukan atau akan ditentukan dalam Peraturan, (ii) tentang persyaratan administratif atau prosedur-prosedur, (iii) tentang rincian-rincian yang berguna dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Traktat ini.
(2)
(a) (b)
Majelis dapat mengamandir Peraturan. Memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (3), amendemen memerlukan tiga per empat dari jumlah suara yang masuk.
(3)
(a)
Peraturan menjelaskan Aturan-aturan yang dapat diamandir: (i) hanya dengan persetujuan dengan suara bulat, atau (ii) hanya jika tidak ada Negara Peserta yang Kantor Paten Nasionalnya bertindak sebagai sebuah Badan Penelusuran Internasional atau sebagai Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional tidak setuju, dan, bila Badan tersebut merupakan sebuah organisasi antar-pemerintah, bila
(b)
(c)
(4)
Negara Peserta dari organisasi yang diberi wewenang untuk tujuan tersebut oleh Negara-negara Anggota lainnya dalam lembaga yang berkompetensi dari organisasi tersebut tidak setuju. Dimasukkannya, untuk masa yang akan datang, Aturan-aturan tersebut dari persyaratan yang dapat dipakai menghendaki pemenuhan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a)(i) atau (a)(ii). Dikeluarkannya, untuk masa yang akan datang, Aturan-aturan dalam satu atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a) menghendaki persetujuan dengan suara bulat.
Peraturan menetapkan pembuatan, di bawah pengawasan Majelis, Instruksi-instruksi Administratif oleh Direktur Jenderal.
(5) Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan Traktat ini dan ketentuan-ketentuan Peraturan maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Traktat ini. BAB VI Sengketa Pasal 59 Sengketa Memenuhi Pasal 64(5), sengketa antara dua atau lebih Negara Peserta mengenai pemahaman atau penerapan Traktat ini atau Peraturannya, yang tidak diselesaikan dengan perundingan, dapat, oleh satu dari Negara-negara tersebut, diajukan ke Pengadilan Internasional (International Court of Justice) dengan permohonan memenuhi syarat undang-undang peradilan (Statute of the Court), kecuali jika Negara-negara tersebut sepakat atas metoda lain untuk penyelesaian masalah. Negara Peserta yang membawa sengketa ke Pengadilan Internasional harus memberitahukan Biro Internasional; Biro Internasional menyebarluaskan masalah ini kepada Negara-negara Peserta lainnya. BAB VII Revisi dan Amandemen Pasal 60 Revisi Traktat (1)
Traktat dapat direvisi dari waktu ke waktu oleh suatu konferensi khusus Negara-negara Peserta.
(2)
Pertemuan dari konferensi revisi diputuskan oleh Majelis.
(3)
Organisasi antar-pemerintah yang ditunjuk sebagai Badan Penelusuran Internasional atau Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional diakui sebagai peninjau dalam konferensi revisi.
(4)
Pasal 53(5), (9) dan (11), 54, 55(4) sampai (8), 56, dan 57, dapat diamandir baik dengan suatu konferensi revisi atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 61. Pasal 61 Amendemen Ketentuan-ketentuan tertentu Traktat
(1)
(a) (b)
Usulan-usulan untuk amendemen Pasal 53(5), (9) dan (11), 54, 55(4) sampai (8), 56, dan 57, dapat dimulai oleh negara Anggota Majelis, oleh Komite Eksekutif, atau oleh Direktur Jenderal. Usulan-usulan tersebut dikomunikasikan oleh Direktur Jenderal kepada Negara-negara Peserta sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dipertimbangkan oleh Majelis.
(2)
(a) (b)
Amendemen Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetujui oleh Majelis. Persetujuan memerlukan tiga per empat dari suara yang masuk.
(3)
(a)
Amendemen Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku satu bulan setelah pemberitahuan penerimaan tertulis, yang berlaku berdasarkan proses perundang-undangan negara mereka rnasing-masing, telah diterima oleh Direktur Jenderal dari tiga per empat Negara-negara Anggota Majelis pada saat Majelis menyetujui amandemen.
(b)
(c)
Amandemen Pasal-pasal tersebut mengikat seluruh Negara-negara Peserta yang merupakan anggota Majelis pada saat amandemen mulai berlaku, dengan syarat amandemen yang menaikkan kewajibankewajiban Negara-negara Peserta hanya mengikat Negara-negara yang telah memberitahukan penerimaan mereka atas amandemen tersebut. Amendemen yang diterima berdasarkan ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) mengikat seluruh negara yang menjadi anggota Majelis setelah tanggal berlakunya amendemen berdasarkan ketentuanketentuan sub-ayat (a). BAB VIII Ketentuan-ketentuan Penutup Pasal 62 Menjadi Peserta Traktat
(1)
Negara Anggota Serikat Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Industri dapat menjadi anggota Traktat ini dengan: (i) penandatanganan yang diikuti dengan penyimpanan instrumen ratifikasi, atau (ii) penyimpanan suatu instrumen penggabungan.
(2)
Instrumen ratifikasi atau penggabungan disimpan pada Direktur Jenderal.
(3)
Ketentuan-ketentuan Pasal 24 dari Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property berlaku untuk Traktat ini.
(4)
Ayat (3) dalam cara apapun tidak dipahami sebagai pernyataan secara tidak langsung dari pengakuan atau penerimaan secara diam-diam oleh sebuah Negara Peserta atas situasi sesungguhnya mengenai sebuah wilayah diberlakukannya Traktat ini oleh Negara Anggota yang lain berdasarkan atas ayat tersebut. Pasal 63 Mulai Berlakunya Traktat
(1)
(a)
(b)
Memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (3), Traktat ini berlaku tiga bulan setelah delapan Negara menyimpan instrumen ratifikasi atau penggabungan mereka, dengan syarat bahwa sekurangkurangnya empat dari Negara-negara tersebut masing-masingnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini: (i) jumlah permintaan paten yang diajukan pada Negara tersebut telah melebihi 40.000 berdasarkan statistik tahunan paling akhir yang dipublikasikan oleh Biro Internasional, (ii) warganegara atau penduduk Negara tersebut telah mengajukan sedikitnya 1.000 permintaan paten pada sebuah negara asing berdasarkan statistik tahunan paling akhir yang dipublikasikan oleh Biro Internasional, (iii) Kantor Paten Nasional Negara tersebut telah menerima sedikitnya 1.000 pemintaan paten dari warganegara atau penduduk negara-negara asing berdasarkan statistik tahunan paling akhir yang dipublikasikan oleh Biro Internasional. Untuk tujuan-tujuan ayat ini, istilah "permintaan paten" tidak mencakup permintaan untuk paten sederhana.
(2)
Memenuhi ketentuan-ketentuan ayat (3), Negara yang tidak menjadi anggota Traktat ini pada saat mulai berlakunya berdasarkan ayat (1) terikat oleh Traktat ini tiga bulan setelah tanggal Negara tersebut menyimpan instrumen ratifikasi atau penggabungannya.
(3)
Namun demikian, ketentuan-ketentuan Bab II dan ketentuan-ketentuan terkait dari Peraturan yang digabungkan pada Traktat ini dapat diterapkan hanya pada tanggal di mana tiga Negara yang masingmasingnya memenuhi sedikitnya satu dari tiga persyaratan yang disebutkan dalam ayat (1) telah menjadi anggota Traktat ini tanpa menyatakan bahwa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 64 (1). Negara-negara tersebut tidak ingin terikat oleh ketentuan-ketentuan Bab II. Namun tanggal tersebut tidak mendahului tanggal mulai berlakunya berdasarkan ayat (1).
Pasal 64 Syarat-syarat / Keberatan (1)
(a) (b)
Negara dapat menyatakan bahwa tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Bab II. Negara-negara yang membuat pernyataan berdasarkan sub-ayat (a) tidak terikat oleh ketentuanketentuan dari Bab II dan ketentuan-ketentuan terkait dari Peraturan.
(2)
(a)
Negara yang belum membuat sebuah pernyataan berdasarkan ayat (1)(a) dapat menyatakan bahwa: (i) tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan Pasal 39(1) yang berkenaan dengan pelengkapan sebuah salinan permintaan paten internasional dan terjemahannya (sebagaimana ditentukan), (ii) kewajiban untuk menunda proses nasional, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 40, tidak menghalangi publikasi, oleh atau melalui Kantor Paten Nasional, permintaan paten internasional atau terjemahannya, namun dipahami bahwa kewajiban itu tidak dibebaskan dari batasan-batasan yang ditetapkan dalam Pasal 30 dan 38. Negara-negara yang membuat pernyataan tersebut menjadi terikat.
(b) (3)
(a) (b)
(c)
(4)
(a)
(b) (c)
Negara dapat menyatakan bahwa, sejauh menyangkut Negara tersebut, publikasi internasional dari pemintaan paten internasional tidak dibutuhkan. Apabila, pada saat berakhirnya 18 bulan sejak tanggal prioritas, pemintaan paten internasional hanya memuat penunjukan Negara-negara yang membuat pernyataan-pernyataan berdasarkan sub-ayat (a), permintaan paten internasional tidak dipublikasikan berdasarkan atas PasaI 21(2). Namun demikian, apabila ketentuan-ketentuan sub-ayat (b) berlaku, permintaan paten internasional dipublikasikan oleh Biro Internasional: (i) atas permintaan pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, (ii) apabila sebuah permintaan paten nasional atau sebuah paten yang didasarkan pada permintaan paten internasional dipublikasikan oleh atau atas nama Kantor Paten Nasional dari Negara Ditunjuk yang telah membuat pernyataan berdasarkan sub-ayat (a), segera setelah publikasi tersebut tapi tidak sebelum berakhirnya 18 bulan sejak tanggal prioritas. Negara-negara yang hukum nasionalnya menetapkan pengaruh penemuan terdahulu paten sejak tanggal sebelum publikasi, namun tidak menyamakan, untuk tujuan-tujuan penemuan terdahulu, tanggal prioritas yang diklaim berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dengan tanggal penerimaan permintaan paten yang sebenarnya pada Negara tersebut, dapat menyatakan bahwa pengajuan permintaan paten internasional di luar Negara tersebut, yang menunjuk Negara tersebut, tidak sama dengan pengajuan yang sebenarnya pada Negara tersebut untuk tujuan-tujuan penemuan terdahulu. Negara-negara yang membuat suatu pernyataan berdasarkan sub-ayat (a) tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan Pasal 11(3). Negara-negara yang membuat sebuah pernyataan berdasarkan sub-ayat (a), pada saat yang bersamaan, menyatakan secara tertulis tanggal mulai berlakunya dan kondisi-kondisi berlakunya pengaruh penemuan terdahulu dari permintaan paten internasional yang menunjuk Negara tersebut pada Negara tersebut. Pernyataan ini dapat diubah setiap saat dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal.
(5)
Masing-rnasing Negara dapat menyatakan bahwa Negara tersebut tidak terikat oleh Pasal 59. Berkenaan dengan sengketa-sengketa antara Negara-negara Peserta yang telah membuat pernyataan tersebut dengan Negara-negara Peserta lainnya, maka ketentuan-ketentuan Pasal 59 tidak berlaku.
(6)
(a)
(b)
Pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal ini dibuat secara tertulis, Pernyataan ini dapat dibuat pada waktu menandatangani Traktat ini, pada waktu penyimpanan dokumen ratifikasi atau penggabungan, atau, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pada waktu setelah pemberitahuan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal pemberitahuan semacam itu, pernyataan tersebut berlaku enam bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Direktur Jenderal, dan tidak mempengaruhi permintaan paten internasional yang diajukan sebelum berakhirnya periode enam bulan dimaksud. Pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal ini dapat ditarik kembali kapan saja dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal. Penarikan kembali tersebut berlaku tiga bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Direktur Jenderal dan dalam hal penarikan kembali suatu pernyataan berdasarkan ayat (3), tidak mempengaruhi permintaan paten internasional yang diajukan sebelum berakhirnya periode tiga bulan tersebut.
(7)
Keberatan-keberatan atas Traktat ini selain keberatan-keberatan berdasarkan ayat (1) sampai (5) tidak diizinkan. Pasal 65 Penerapan Bertahap
(1)
Jika kesepakatan dengan Badan Penelusuran Internasional atau Badan Pemeriksa Pendahuluan Internasional menetapkan, secara transisi, batas-batas tentang jumlah atau jenis permintaan paten internasional yang akan diproses oleh Badan-badan tersebut, Majelis menggunakan langkah-Iangkah yang diperlukan untuk penerapan Traktat ini dan Peraturannya secara bertahap dalam hal kategori-kategori tertentu dari permintaan paten internasional. Ketentuan ini juga berlaku pada permintaan penelusuran tipeinternasional berdasarkan PasaI 15(5).
(2)
Majelis menetapkan tanggal-tanggal, memenuhi ketentuan ayat (1), dapat diajukannya permintaan paten internasional dan dapat diserahkannya permintaan untuk pemeriksaan pendahuluan internasional. Tanggal-tanggal tersebut tidak lebih dari 6 bulan sejak diberlakukannya Traktat ini berdasarkan ketentuanketentuan Pasal 63(1), atau setelah Bab II bisa diterapkan berdasarkan Pasal 63 (3). Pasal 66 Pengunduran Diri
(1)
Negara Peserta dapat mengundurkan diri dari Traktat ini dengan terlebih dahulu memberitahukan niatnya itu kepada Direktur Jenderal.
(2)
Pengunduran diri berlaku enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan oleh Direktur Jenderal. Pengunduran diri tidak mempengaruhi berlakunya permintaan paten internasional pada Negara yang mengundurkan diri jika permintaan paten internasional diajukan, dan, bila Negara tersebut terpilih maka pemilihan dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut. Pasal 67 Penandatanganan dan Bahasa
(1)
(a) (b)
(2)
Traktat ini ditanda tangani dalam sebuah naskah asli tunggal dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis, yang keduanya merupakan naskah asli yang sama. Naskah resmi ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah perundingan dengan Pemerintah-pemerintah yang berminat, dalam Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Portugis, Bahasa Rusia dan Bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa lain sebagaimana bisa ditetapkan oleh Majelis.
Traktat ini terbuka untuk penandatanganan di Washington sampai tanggal 31 December 1970. Pasal 68 Fungsi-fungsi Penyimpanan
(1)
Naskah asli Traktat ini, bila tidak lagi terbuka untuk penandatanganan, disimpan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Direktur Jenderal mengirimkan dua salinan, yang telah disahkannya, dari Traktat ini dan Peraturannya yang digabungkan pada Traktat ini, kepada Pemerintah seluruh Negara anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan, atas perrnintaan, kepada Pemerintah negara lainnya.
(3)
Direktur Jenderal mendaftarkan Traktat ini ke Sekretariat PBB.
(4)
Direktur Jenderal mengirimkan dua salinan, yang telah disahkannya, perubahan-perubahan Traktat ini dan Peraturannya kepada Pemerintah seluruh Negara-negara Peserta dan, atas permintaan, kepada Pemerintah negara lainnya.
Pasal 69 Pemberitahuan Direktur Jenderal memberitahukan Pemerintah seluruh Negara-negara anggota Paris Convention for The Protection of Industrial Property tentang: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) [1] [2] [3]
penandatanganan berdasarkan Pasal 62, penyimpanan instrumen ratifikasi berdasarkan Pasal 62, tanggal berlakunya Traktat ini dan tanggal diterapkannya Bab II berdasarkan PasaI 63(3), pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 64(1) to (5), penarikan kembali pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 64(6)(b), pengaduan-pengaduan yang diterima menurut Pasal 66, dan pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 31(4), Daftar isi ini ditambahkan untuk kenyamanan pembaca. Daftar isi ini tidak terdapat dalam naskah Traktat yang ditanda tangani. Catatan editor : Sejak tahun 1980, anggaran Serikat dibuat sekali dalam dua tahun. Catatan editor : Sejak tahun 1980, anggaran dan program Serikat dibuat sekali dalam dua tahun.
Catatan editor: Naskah ini merupakah naskah terkonsolidasi dari Traktat Kerjasama Paten (PCT) sebagaimana berlaku sejak 1 Januari 1998. Penghapusan ketentuan dari naskah yang berlaku sebelumnya hanya dinyatakan dalam hal-hal jika diperlukan untuk menghindari kekosongan dalam sistem pemberian nomor.
* * *
