BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Kaltara

Menuju Kesejahteraan Rakyat Kaltara

2015

BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN Prioritas intervensi kebijakan ditentukan dengan menganalisis determinan kemiskinan atau masalah pokok kemiskinan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan di daerah. 4.1. Capaian Bidang Pendidikan Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas bagi anak dapat menunjang seseorang untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik. Dengan demikian akan dapat menambah pendapatan untuk kebutuhan hidup keluarganya, sehingga mereka tidak lagi menjadi penduduk miskin. Pendidikan formal bagi anak dari keluarga miskin, tentu lebih sulit diakses dari pada anak dari keluarga dengan ekonomi yang mapan, sehingga anak dari keluarga miskin akan lebih sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dengan konvensasi yang memadai. Dengan demikian mereka tidak akan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan keluar dari garis kemiskinannya. Dalam bidang pendidikan beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kaltara. Tabel 4.1 menginformasikan capaian pelayanan bidang pendidikan di Provinsi Kaltara dibanding capaian nasional untuk tahun 2013. Dari Tabel 4.1 indikator pelayanan pendidikan yang terbaik adalah persentase APK SMP/MTS mengalami kenaikan 5,25%, persentase APK SMA/MA mengalami kenaikan 16,08%, persentase APM SD/MI

mengalami kenaikan 0,38%, dan persentase APM SMP/MTs

mengalami kenaikan 0,38% dibanding dari capaian nasional. Sedangkan indikator pelayanan pendidikan yang buruk adalah persentase APK SD/MI

kurang 0,12%, persentase APM

SMA/MA kurang 8,33%, persentase APS usia 7-12 tahun kurang 0,42%, persentase APS usia 13-15 tahun kurang 5,67%, dan APS usia 16-18 tahun kurang 9,02% dari capaian nasional. Belum tercapainya pelayanan bidang pendidikan untuk penanggulangan penduduk miskin di Kaltara disebabkan oleh bebarapa faktor diantaranya adalah pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah belum merata baik pembangunan fisik sekolah maupun kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan yang hanya terdistribusi di Ibukota saja.

LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

57



2015

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Pencapaian posisi relatif angka partisipasi kasar (APK) SD/MI (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2013

sebesar

107,57%

berada

dibawah capaian nasional 107,69% berarti

lebih

buruk.

Dari

5

Kabupaten/Kota

di

Provinsi

Kaltara,

di

Kabupaten

Malinau

capaian

115,59%,

Kabupaten

Bulungan 113,32% dan Kabupaten Tana Tidung 112,83% berada diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik, Hal ini disebabkan hampir semua desa yang ada di tiga kabupaten tersebut telah tersedia sekolah walaupun tenaga kependidikannya belum memadai baik kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan untuk di Kabupaten Nunukan APK SD/MI mencapai 105,24% dan Kota Tarakan 106,04 berada dibawah capaian provinsi dan nasional berarti lebih buruk. Hal ini disebabkan kedua daerah tersebut merupakan daerah transit untuk penduduk pendatang untuk mencari pekerjaan sehingga anak mereka yang tergolong wajib belajar belum bisa menjadi peserta didik atau tidak bersekolah akibat tidak mempunyai biaya pendidikan walaupun pendidikan di Kaltara telah digratiskan (Grafik 4.1). LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

58



2015

Pencapaian analisis relevansi angka partisipasi kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Kaltim/Kaltara

terhadap

nasional tahun 2002-2013 berada diatas capaian nasional berarti masih bermasalah walaupun ada upaya perbaikan, hanya pada tahun 2005 kurang dari 0,01% dari capaian nasional (Grafik 4.2). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, pencapaian APK SD/MI tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah di Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung,

Grafik 4.3

dan Kabupaten Nunukan karena

masuk

dalam

kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan

untuk

di

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan berada pada kuadran 1 berwarna kuning sehingga menjadi prioritas kedua (Grafik 4.3).


59


2015


2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Pencapaian angka (APK) Provinsi

posisi

relatif

partisipasi

kasar

SMP/MTs

(%)

Kaltim/Kaltara

tahun 2013 sebesar 91,06% berada

diatas

capaian

nasional 85,81% berarti lebih baik (Grafik 4.4.). Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara,

capaian

di

Kabupaten Nunukan 98,35% berada diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik, di Kabupaten Bulungan 86,09% berada diatas capaian provinsi namun masih berada dibawah nasional berarti agak lebih baik, sedangkan di Kabupaten Tana Tidung 81,41%, Kota Tarakan 77,24% dan Kabupaten Malinau 77,09% capaian

berada

dibawah

provinsi

dan

nasional berarti lebih buruk. Mereka sudah bekerja untuk membantu

mengurangi

pengeluaran keluarga. Tren

capaian

analisis SMP/MTs

dari

relevansi (%)

Kaltim/Kaltara

hasil APK

Provinsi terhadap

nasional tahun 2012-2013 berfluktuatif namun masih berada diatas capaian nasional menunjukkan pelayanan pendidikan untuk APK SD/MTs tidak bermasalah (Grafik 4.5).


60


2015


Grafik 4.6

Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, pencapaian APK SMP/MTs tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah di Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan karena masuk dalam kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kabupaten Nunukan berada pada kuadran 1 berwarna kuning sehingga menjadi prioritas kedua (Grafik 4.6). 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

Pencapaian angka (APK) Provinsi

posisi

relatif

partisipasi

kasar

SMA/MA

(%)

Kaltim/Kaltara

tahun 2013 sebesar 82,21% berada

diatas

capaian

nasional 66,13% berarti lebih baik. Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kota Tarakan 99,86%, Kabupaten Nunukan 84,92% diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik, Kabupaten Malinau 81,09%, Kabupaten Tana Tidung 70,22% dan Kabupaten Bulungan LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

61


2015


diantara capaian provinsi dan nasional berarti agak lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah pada bidang pendidikan untuk APK SMA/MA sudah memberikan pelayanan pendidikan yang baik (Grafik 4.7). Pencapaian analisis relevansi APK

Grafik 4.8.

SMA/MA

(%)

Provinsi

Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun

2012-2013

namun

masih

capaian

nasional

berfluktuatif

berada

diatas

menunjukkan

pelayanan pendidikan untuk APK SMA/MA

tidak

bermasalah,

grafik menunjukkan peningkatan pelayanan untuk APK SMA/MA selalu meningkat, untuk tahun 2002 hanya 61,51% bisa mencapai 82,23% pada tahun 2013 (Grafik 4.8). Grafik 4.9.

Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, pencapaian APK SMA/MA tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan karena masuk dalam kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan berada pada kuadran 1 berwarna kuning sehingga menjadi prioritas kedua (Grafik 4.9). LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

62


2015


4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Pencapaian

posisi

relatif

angka

partisipasi murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2013 sebesar 95,91% berada diatas capaian nasional 95, 53% berarti lebih baik. Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara, pencapaian di Kabupaten Tana

Tidung

98,22%,

Kabupaten

Nunukan 97,25, Kabupaten Bulungan 96,55%, Kota Tarakan 96,57% diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik, sedangkan pencapaian untuk di Kabupaten Malinau hanya 94,99% berada dibawah capaian provinsi dan nasional berarti lebih buruk, hal ini menunjukkan bahwa capaian APM SD/MI di Kabupaten Malinau perlu diupayakan minimal bisa seimbang dengan capaian nasional . Pencapaian analisis relevansi APM

SD/MI

(%)

Provinsi

Kaltim/Kaltara

terhadap

nasional tahun 2012-2013 ada kecenderungan

membaik

khususnya pada tahun 20112013

karena

capaian

nasional,

menunjukkan perbaikan

berada

telah trend

diatas

hal

ini

terjadi untuk

pencapaian APM SD/MI di Kaltara. Sedangkan pada tahun 2002-2010 berada dibawah capaian nasional menunjukkan pencapaian yang buruk walaupun pada tahun 2004 trend menunjukkan mendekati capaian nasional dari capaian provinsi sebesar 92,55% sedangkan capaian nasional sebesar 93,04% (Grafik 4.11).


63


2015


Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, pencapaian APM SD/MI tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah hanya di Kabupaten Malinau karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti menjadi prioritas kedua (Grafik 4.12). 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Grafik

4.13.

menginformasikan

pencapaian posisi relatif angka partisipasi

murni

(APM)

SMP/MTs

(%)

Provinsi

Kaltim/Kaltara tahun 2013 sebesar 76,01%

berada

diatas

capaian

nasional 73,72% berarti lebih baik. Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kallimantan

Utara,

capaian

Kabupaten

Nunukan

di

83,75%

berada diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik. Capaian LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

64



2015

untuk di Kabupaten Bulungan 72,46%, Kabupaten Tana Tidung 70,80%, Kota Tarakan 69,98% dan Kabupaten Malinau 63,57%%berada dibawah capaian provinsi dan nasional berarti lebih buruk. Hal ini diduga disebabkan pelayanan pendidikan APM SMP/MTs yang diberikan oleh pemerintah belum optimal dan belum menyentuh kebutuhan dasar bagi penduduk miskin. Akibatnya mereka belum masuk usia kerja terpaksa berhenti sekolah, dengan asumsi pertama untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga, termasuk budaya (kebiasaan) membantu orang tua untuk pergi ke ladang untuk bercocok tanam dan berburu atau untuk menangkap ikan, baik di perairan umum maupun laut. kdua jarak sekolah dengan pemukiman penduduk miskin sangat jauh terutama di daerah pedalaman, terpencil, terisolasi dan pulau-pulau kecil terluar, ketiga tenaga kependidikan tidak betah di daerah tersebut. Pencapaian analisis relevansi APM SMP/MTs (%) Provinsi Kaltim/Kaltara nasional

tahun

terhadap 2012-2013

trendnya ada kecenderungan membaik

khususnya

pada

tahun 2002-2005 dan 200720013, akan tetapi pada tahun 2006

memburuk

mencapai dibawah

64,00% capaian

hanya berada nasional

66,52% untuk tahun 2016.. Adapun trend capaian provinsi pada tahun 2002 sebesar 61,69 sedangkan pada tahun 2013 mencapai 76,01 (Grafik 4.14).


65


Dari

5

Kaltara,

Kabupaten/Kota pencapaian


2015

di

APM

SMP/MTs tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah di Kota Tarakan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten

Tidung

dan

Tana

Kabupaten

Bulungan karena masuk kuadran 2

berwarna

merah

berarti

prioritas pertama, sedangkan untuk di Kabupaten Nunukan, masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti menjadi prioritas kedua (Grafik 4.15).

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Pencapaian posisi relatif angka partisipasi murni

(APM) SMA/MA (%) Provinsi

Kaltim/Kaltara tahun 2013 sebesar 62,22% berada diatas capaian nasional 53,89% berarti lebih baik. Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kallimantan Utara, capaian di Kota

Tarakan

72,69%,

Kabupaten

Nunukan 64,40% berada diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih baik. Capaian untuk di Kabupaten Malinau 60,92%,

Kabupaten

Bulungan

57,25% dan Kabupaten Tana Tidung 54,52%

berada

diantara

capaian

provinsi dan nasional berarti agak lebih baik, Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan untuk pencapaian pelayanan

pendidikan

APM

SMA/MA di Provinsi Kaltara (Grafik


66


2015


4.16). Tren pencapaian analisis relevansi APM SMA/MA (%) Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2012-2013 membaik karena berada diatas capaian trend nasional berarti pencapaian pelayanan pendidikan APM SMA/MA tidak bermasalah (Grafik 4.17). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara,

Grafik 4.18

pencapaian APM SMA/MA tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan adalah

di

Kabupaten

Kabupaten

Tana

Malinau,

Tidung

dan

Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas

pertama,

sedangkan

untuk di Kabupaten Nunukan dan Kota

Tarakan,

masuk

dalam

kuadran 1 berwarna kuning berarti menjadi prioritas kedua (Grafik 4.18).

7. Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun (APS) % Pencapaian posisi relatif angka

Grafik 4.19

putus sekolah (APS) usia 7-12 tahun

(%)

Kaltim/Kaltara

Provinsi tahun

2013

sebesar 0,16% berada dibawah capaian nasional 0,58% berarti lebih

baik.

Kabupaten/Kota

Dari di

5

Provinsi

Kaltara, hanya di Kabupaten Malinau di atas capaian nasional yaitu sebesar 0,80% berarti buruk (masih bermasalah), sedangkan capaian di Kabupaten Tana Tidung 0,38% diantara capaian nasional dan provinsi, dan untuk Kota Tarakan 0%, Kabupaten Nunukan 0% dan Kabupaten Bulungan 0% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti baik/tidak bermasalah (Grafik 4.19).


67


2015


Pencapaian

Grafik 4.20

relevansi

persentase Angka

Putus

analisis Sekolah

(APS) Usia 7-12 tahun (%) Provinsi Kaltim/Kaltara untuk tahun 20022013

trendnya

masih

berada

berfluktuatif dibawah

dan

capaian

nasional yang berarti telah ada perubahan

perbaikan

untuk

mengatasi pelayanan APS usia 7-12 tahun. Untuk tahun

2009 APS

sebesar 1,07% diatas capaian nasional sebesar 0,89% yang berarti bermasalah, akan tetapi pada tahun 2010 kembali menjadi lebih baik lagi hingga sampai tahun 2013 karena berada dibawah capain nasional, yang berarti tidak bermasalah (Grafik 4.20). Dari

5

Kabupaten/Kota

di

Kaltara,

intervensi

kebijakan

tingkat

kemiskinan

terhadap

Grafik 4.21

pencapaian persentase APS usia 7-12 tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung karena masuk kuadran 1 berwarna

merah

berarti

prioritas pertama, sedangkan untuk di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.21).


68


2015


8. Angka Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun (APS) % Pencapaian

Grafik 4.22

persentase

posisi

relative Angka Putus Sekolah (APS) usia 13-15 tahun (%) Provinsi Kaltim/Kaltara sebesar 2,87% berada dibawah capaian nasional 8,54% berarti lebih baik (tidak bermasalah), sedangkan capaian

untuk

Kabupaten

Bulungan

3,75%,

Kabupaten

Nunukan

3,74%,

dan

Kota

Tarakan 3,31% berada diantara capaian provinsi dan capaian nasional berarti agak lebih baik (telah mengalami perbaikan), serta capaian untuk Kabupaten Tana Tidung 2,30% dan Kabupaten Malinau 2,20% berada dibawah

capaian

provinsi

dan

capaian

nasional

yang

berarti

lebih

baik/tidak

bermasalah(Grafik 4.22). Tren pencapaian persentase analisis

Grafik 4.23

relevansi APS usia 13-15 tahun Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap pencapaian nasional trendnya selalu jauh lebih baik karena berada dibawah trend capaian nasional. Hal ini menunjukkan pelayanan APS

usia

bermasalah.

13-15

tahun

Namun

tidak perlu

diantisipasi, misalnya diawali tahun 2010 trendsnya naik terlebih persentasenya naik kembali terjadi pada tahun 2011, yang diindikasikan trendsnya diatas garis linier relevansi APS usia 13-15 tahun untuk pencapaian Kaltara (Grafik 4.23).


69


Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi

kebijakan

kemiskinan

terhadap

2015


Grafik 4.24

tingkat pencapaian

persentase APS usia 13-15 tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan terdapat

di

wilayah

Kabupaten

Nunukan dan Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.24).

9. Angka Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun (APS) % Pencapaian persentase posisi

Grafik 4.25

relatif Angka Putus Sekolah (APS) usia 16-18 tahun di Provinsi Kaltim/Kaltara 2013 sebesar

26,64%

dibawah

capaian nasional 35,66% yang berarti

lebih

baik

(tidak

bermasalah),

akan

tetapi

pencapaian di Kabupaten Tana Tidung 37,42% dan Kabupaten Bulungan

37,01%

berada

diatas capaian provinsi dan nasional berarti lebih buruk (bermasalah), sedangkan capaian di Kabupaten Malinau 28,17% dan Kabupaten Nunukan 26,83% berada diantara capaian provinsi dan capaian nasional berarti agak lebih baik (telah ada perbaikan pelayanan), sedangkan capaian di Kota Tarakan 21,49% berada dibawah capaian provinsi dan capaian nasional yang berarti lebih baik/tidak bermasalah (Grafik 4.25).


70


2015


Tren

Grafik 4.26

pencapaian

relevansi

angka

persentase

putus

sekolah

(APS) usia 16-18 tahun di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap pencapaian nasional trendnya jauh lebih baik karena berada dibawah tren capaian nasional.

Hal

ini

menunjukkan

pelayanan APS usia 13-15 tahun telah

menunjukkan

penyelesaian

masalah. Akan tetapi upaya untuk menurunkan APS tersebut harus terus dilaksanakan agar generasi muda di Kaltara bisa memiliki kompetensi dan skill yang mumpuni untuk mengisi pembangunan di Kaltara yang semakin rumit kompleksitasnya (Grafik 4.26). Dari

5

Kabupaten/Kota

di

Kaltara, intervensi kebijakan tingkat

kemiskinan

Grafik 4.27

terhadap

pencapaian persentase APS usia 16-18 tahun 2013 yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah

Kabupaten

Tidung

dan

Bulungan

Tana

Kabupaten

karena

masuk

kuadran 1 berwarna merah berarti

prioritas

sedangkan

untuk

pertama, di

Kota

Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.27).


71



2015

4.2. Capaian Bidang Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat diawali dengan seberapa baik asupan gizi dari Ibu mulai mengandung, bayi dalam kandungan, setelah lahir sampai dengan 1 (satu) tahun dan sampai anak berumur 5 tahun, selanjutnya dalam masa pertumbuhannya. Semakin baik Gizi Balita, maka semakin baik kualitas kesehatan anak dimasa depan, sehingga kualitas dan derajat kesehatan masayakat juga diharapkan semakin baik. Indikator-indikator kesehatan yang dapat mempengaruhi derajat dan kualitas kesehatan masyarakat adalah (1) Angka Kematian Bayi per 1000 KH, (2) Angka Kematian Balita per 1000 KH, (3) Angka Kematian Ibu per 100.000KH, (4) Prevalensi Balita Gizi Buruk (%), (5) Rasio Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%), (6) Angka Morbiditas dan (7) Penduduk dengan keluhan kesehatan (%). 1.

Angka Kematian Bayi (ABK)

Pencapaian kematian kelahiran

posisi bayi

capaian baik/tidak

(ABK)

hidup)

Kaltim/Kaltara mencapai

relative

nasional

(per

Provinsi

tahun

berada

di

2009

dibawah

31,42%

bermasalah.

kabupaten/kota

Grafik 4.28.

1.000

di

untuk

25,07%

angka

berarti

Dari

Provinsi

5

Kaltara,

capaian di Kabupaten Malinau 35,08% berada diatas capaian nasional dan provinsi

berarti

buruk,

Grafik 4.29.

sedangkan

capaian di Kabupaten Nunukan 24,09, Kota Tarakan 23,26%, Kabupaten Tana Tidung Bulungan

19,81% 19,43%

dan

Kabupaten

berada

dibawah

capaian nasional dan provinsi berarti baik (Grafik 4.28).


72



2015

Tren pencapaian dari hasil analisis relevansi angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)

di

Provinsi

Kaltim/Kaltara

terhadap

nasional

tahun

Grafik 4.30.

2002-2013

cukup relevan dan berada dibawah capaian nasional, hal ini membuktikan telah ada perbaikan

untuk

AKB

di

Kaltim/Kaltara. Laju rata-rata penurunan

AKB

cukup

signifikan, terlihat dari 31,80 di tahun 2002 menjadi 27,32 di tahun 2005, dari terus turun menjadi 25,73 di tahun 2008 dan turun lagi menjadi 25,07 di tahun 2009 (Grafik 4.29). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap pencapaian persentase angka kematian bayi (AKB) yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Malinau karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.30).

2.

Rasio Bidan

Pencapaian posisi relative rasio bidan

Grafik 4.31.

(per 100.000 penduduk) di Provinsi Kaltim/Kaltara mencapai capaian

untuk

41,3% nasional

tahun

berada 59,69%

2008

dibawah berarti

buruk/ bermasalah (Grafik 4.31).


73


Dari

5

Provinsi

kabupaten/kota Kaltara,

di

capaian


2015

Grafik 4.32.

di

Kabupaten Tana Tidung 97,70%, Kabupaten

Bulungan

71,10%

berada diatas capaian nasional dan

provinsi

berarti

buruk,

sedangkan capaian di Kabupaten Malinau 55,50% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah ada perbaikan, sedangkan capaian di Kabupaten Nunukan 41,80% dan di Kota Tarakan 23,80% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti baik. Tren pencapaian analisis relevansi rasio bidan (per 100.000 penduduk) di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 tidak relevan walaupun masih berada dibawah capaian nasional, hal ini membuktikan telah ada perbaikan untuk rasio bidan di Kaltim/Kaltara. Laju rata-rata peningkatan rasio bidan cukup signifikan, terlihat dari 39,20 di tahun 2005 menjadi 41,30 di tahun 2008, dari terus meningkat menjadi 45,09 di tahun 2012 (Grafik 4.32). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi

kebijakan

kemiskinan

terhadap

rasio

bidan

Grafik 4.33

tingkat pencapaian

yang

perlu

dituntaskan

terdapat

di

Kabupaten

Nunukan

untuk wilayah

dan

Kota

Tarakan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, Kabupaten

sedangkan Bulungan,

untuk

di

Kabupaten

Tana, dan Kabupaten Malinau masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.33).


74


3.


2015

Rasio Dokter

Pencapaian dokter

posisi

relative

rasio

Grafik 4.34

(per 100.000 penduduk) di

Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2008 mencapai capaian

25,2%

berada

diatas

nasional

22,38%

berarti

baik. Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi

Kaltara,

capaian

di

Kabupaten Malinau 65,90%, Kota Tarakan

43,10%,

Kabupaten

Bulungan 43,00%, Kabupaten Tana Tidung 37,50% berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti baik, sedangkan capaian untuk Kabupaten Nunukan 23,60% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah ada upaya perbaikan (Grafik 4.34). Tren pencapaian analisis relevansi

Grafik 4.35

rasio dokter (per 100.000 penduduk) di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 belum relevan walaupun masih berada diatas capaian nasional, hal ini membuktikan telah ada perbaikan untuk rasio dokter di

Kaltim/Kaltara.

peningkatan

rasio

Laju

rata-rata

dokter

tidak

signifikan, terlihat dari 24,20 di tahun 2005 menjadi 25,20 di tahun 2008, terus menurun menjadi 23,77 di tahun 2011. Hal ini disebabkan, kemungkinan pertama dokter tidak betah bekerja, akibatnya mengusulkan mutasi baik ke ibukota kabupaten/kota di Kaltara dan atau mutasi ke luar Provinsi Kaltara, serta terjadinya peningkatan penduduk di Kaltara (Grafik 4.35).


75


2015


Grafik 4.36


kebijakan

tingkat

kemiskinan terhadap pencapaian rasio dokter yang perlu untuk dituntaskan terdapat

di

wilayah

Kabupaten

Nunukan karena masuk kuadran 2 berwarna

merah

pertama,

sedangkan

Kabupaten

berarti

prioritas

untuk

Bulungan,

di

Kabupaten

Tana, dan Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.36).

4.

Jarak Puskesmas Terdekat

Pencapaian

posisi

relative

jarak

Grafik 4.37

puskesmas terdekat (km) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011 mencapai 24,96% berada diatas capaian nasional 10,05%

berarti

buruk.

Dari

5

kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kabupaten Malinau 37,01% dan

Kabupaten

Nunukan

35,42%

berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti buruk/bermasalah, capaian di Kabupaten Tana Tidung 17,63% dan di Kabupaten Bulungan 15,21

berada

diantara

capaian

nasional dan provinsi berarti agak baik

(telah

ada

perubahan),

sedangkan capaian untuk di Kota Tarakan

4,73%

berada

dibawah

capaian nasional dan provinsi berarti baik (Grafik 4.37). LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

76



2015

Tren pencapaian analisis relevansi jarak puskesmas terdekat Grafik (km)4.40di Provinsi

Kaltim/Kaltara

terhadap

nasional

tahun 2005-2011

tidak

relevan dan masih berada diatas capaian

nasional,

hal

ini

membuktikan belum ada perbaikan yang signifikan untuk jarak

puskesmas

mengatasi

terdekat

untuk

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kaltara, walaupun ada program dokter terbang untuk melayani penduduk miskin di daerah terpencil, terisolasi, terluar di Kaltara, namun belum bisa menyentuh secara signifikan. Laju rata-rata penurunan jarak puskesmas terdekat di Kaltim/Kaltara cukup signifikan, terlihat dari 27,49 km di tahun 2005 menjadi 23,05 km di tahun 2008, dan naik kembali menjadi 24,96 km di tahun 2011 (Grafik 3.38).

Dari 5

Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap pencapaian jarak puskesmas terdekat yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan untuk di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.39).

5.

Keluhan Kesehatan

Pencapaian posisi relative penduduk dengan keluhan

kesehatan

(%)

di

Provinsi

Kaltim/Kaltara tahun 2013 mencapai 18,99% berada dibawah capaian nasional 27,70% berarti baik (tidak bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kabupaten Nunukan 40,20% berada diatas capaian

nasional

dan

provinsi

berarti

buruk/bermasalah, capaian di Kabupaten Bulungan 21,23% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah ada perbaikan, capaian untuk di Kabupaten Malinau 18,17%, di Kabupaten Tana Tidung 16,59% dan di Kota LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

77



2015

Tarakan 11,66% berada dibawah capaian nasional

dan

provinsi

berarti

baik

(Grafik 4.40). Tren pencapaian analisis relevansi

penduduk

kesehatan

di

dengan

Provinsi

keluhan

Kaltim/Kaltara

terhadap nasional tahun 2002-2013 tidak relevan walaupun masih berada dibawah capaian nasional, hal ini membuktikan belum ada perbaikan yang signifikan untuk mengatasi keluhan kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kaltara (Grafik 3.41). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap penduduk dengan keluhan kesehatan yang perlu untuk dituntaskan

terdapat

di

wilayah

Kabupaten

Nunukan dan Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.42).

6.

Pengobatan Sendiri

Pencapaian posisi relative penduduk dengan pengobatan

sendiri

(%)

di

Provinsi

Kaltim/Kaltara tahun 2013 mencapai 61,58% berada dibawah capaian nasional 63,10% berarti baik (tidak bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kabupaten Nunukan 70,06% dan Kota Tarakan 66,48% berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti buruk/bermasalah, capaian di Kabupaten Bulungan 49,93%, LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

78


2015


Kabupaten Malinau 44,31% dan Kabupaten Tana Tidung 31,45% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti baik (Grafik 4.43). Tren

pencapaian

analisis

relevansi penduduk dengan pengobatan sendiri di Provinsi Kaltim/Kaltara nasional tidak

terhadap

tahun

2002-2013

relevan

walaupun

masih berada dibawah capaian nasional, hal ini membuktikan belum ada perbaikan yang signifikan untuk keluhan

mengatasi

kesehatan

untuk

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kaltara (Grafik 3.44). Dari

5

Kabupaten/Kota

di

Kaltara, intervensi kebijakan tingkat

kemiskinan

terhadap

penduduk dengan pengobatan sendiri

yang

perlu

untuk

dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan karena masuk kuadran 1

berwarna

merah

berarti

prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kabupaten Malinau,

Kabupaten

Tana

Tidung dan Kabupaten Bulungan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.45).


79


7.


2015

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Pencapaian posisi relative kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2013 mencapai 87% berada diatas capaian nasional 82,51% berarti baik (tidak bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kota Tarakan

95,90%,

diatas

capaian

nasional dan provinsi berarti baik, capaian di Kabupaten Malinau berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti agak baik (telah ada perubahan), capaian di Kabupaten Bulungan 79,86%, Kabupaten Tana Tidung 69,25% dan Kabupaten Nunukan 39,99% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti buruk/bermasalah (Grafik 4.46). Tren pencapaian analisis relevansi kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 relevan dan berada diatas capaian nasional akan tetapi di tahun 2012 naik kembali dari 88,50% di tahun 2011 menjadi 90,83% di tahun 2013. Hal ini membuktikan belum ada perbaikan

yang

signifikan

untuk

mengatasinya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kaltara (Grafik 4.47).


80


2015


Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) yang perlu untuk dituntaskan

terdapat

di

wilayah

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung,

Kabupaten

Malinau

dan

Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kota Tarakan masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.48).

8.

Angka Morbiditas Pencapaian

posisi

morbiditas

(%)

relative di

angka Provinsi

Kaltim/Kaltara tahun 2013 mencapai 9,18% berada dibawah capaian nasional 11,46% berarti baik (tidak bermasalah). Dari

5

kabupaten/kota

di

Provinsi

Kaltara, capaian di Kabupaten 17,20%, berada provinsi

diatas berarti

capaian Buruk,

nasional capaian

dan di

Kabupaten Bulungan 12,78% dan Kabupaten Malinau 9,19% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti agak baik (telah ada perubahan), capaian di Kabupaten Tana Tidung 9,62% dan Kota Tarakan 5,74% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti baik/tidak bermasalah. (Grafik 4.49).


81



2015

Tren pencapaian analisis relevansi angka morbiditas (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 sangat relevan dan masih berada dibawah capaian nasional. Dalam 5 tahun terakhir akan angka morbiditas di Kaltara mengalami penurunan signifikan terutama terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,01% dari 12,19% di tahun 2012 menjadi 9,18 di tahun 2013. Hal ini membuktikan telah terjadi perbaikan yang signifikan untuk mengatasi angka morbiditas untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kaltara (Grafik 4.50). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kemiskinan

kebijakan

tingkat

terhadap

angka

morbiditas (%) yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Kabupaten

Nunukan, Bulungan

dan karena

masuk kuadran 1 berwarna merah berarti sedangkan

prioritas capaian

pertama, untuk

di

Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.51).


82



2015

4.3. Capaian Bidang Infrastruktur Dasar Analisis

bidang infrastruktur

dasar

yang

merupakan

karekteristik

penting dalam

penanggulangan kemiskinan dan sering dinamakan indikator utama adalah indikator rumah tangga dengan sanitasi layak (%) , indikator rumah tangga dengan air minum layak (%) dan indikator rumah tangga dengan akses listrik (%). Capaian indikator-indikator tersebut di Provinsi Kaltara tahun 2012, sebagaian besar masih bermasalah, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator bidang infrastruktur dasar yang mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Kaltara : 1.

Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak

Pencapaian posisi relative proforsi rumah tangga Kaltim/Kaltara

tahun

2013

dengan sanitasi layak (%) di Provinsi

mencapai

72,69% berada diatas capaian nasional 60,45% berarti baik (tidak bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kabupaten Tana Tidung 79,30% dan Kota Tarakan 75,38% berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti baik, capaian di Kabupaten Bulungan 62,63% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah ada perbaikan, capaian di Kabupaten Nunukan 27,23% dan Kabupaten Malinau 19,98% berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti bermasalah (Grafik 4.52). Tren pencapaian analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 sangat relevan. Dalam 5 tahun terakhir tren capaian berfluktuatf, hal ini terlihat pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar -1,81% dari 68,37% di tahun 2010 menjadi 66,56% di tahun 2011 walaupun di tahun 2012 naik menjadi 71,80% dan di tahun 2013 naik kembali menjadi 72,69% (Grafik 4.53).


83



2015


kebijakan

tingkat

kemiskinan terhadap proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan karena masuk kuadran 1 berwarna

merah

berarti

prioritas

pertama, sedangkan capaian untuk di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.54).

2.

Proporsi rumah tangga dengan air minum layak

Pencapaian

posisi

relative

proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara mencapai

tahun

2013

11,56%

berada

dibawah

capaian

nasional

40,82%

berarti

buruk

(bermasalah). kabupaten/kota

Dari di

5

Provinsi

Kaltara, capaian di Kabupaten Malinau 60,84%, Kabupaten Tana Tidung 47,52%, Kabupaten Nunukan 43,15%, dan Kabupaten Bulungan 42,60% berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti baik, capaian di Kota Tarakan 28,61% berada dibawah capaian nasional berarti buruk/bermasalah. Walaupun ke empat Kabupaten di Kaltara capaiannya sudah baik, hanya terdapat di ibukota kabupaten saja, sedangkan di ibukota kecamatan dan perdesaan proporsi rumah tangga dengan air minum layak masih bermasalah (buruk) disebabkan belum ada PDAM yang layak untuk melayani kebutuhan air bersih bagi penduduk. Penduduk hanya bergantung pada air sumur untuk MCK, sedangkan air hujan untuk dikonsumsi, sedangkan bagi penduduk yang berada di sekitar daerah aliran sungai LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

84



2015

pada umumnya menggunakan air sungai untuk MCK termasuk untuk di konsumsi selain air hujan (Grafik 4.55). Tren

pencapaian

analisis

relevansi

proporsi rumah tangga dengan air mimun layak terhadap

di

Provinsi nasional

Kaltim/Kaltara

tahun

2002-2013

sangat relevan. Dalam 5 tahun terakhir tren capaian berfluktuatf, hal ini terlihat pada tahun 2013 terjadi kenaika sebesar 0,56% dari 31,00% di tahun 2011 menjadi

31,56%

di

tahun

2011

(Grafik 4.56). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi

kebijakan

tingkat

kemiskinan terhadap proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kota Tarakan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas

pertama,

sedangkan

capaian untuk di Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.57).


85


3.

2015


Proporsi rumah tangga dengan akses listrik Pencapaian posisi relative proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun

2013

mencapai

96,13%

berada dibawah capaian nasional 96,46%

berarti

(bermasalah).

buruk Dari

5

kabupaten/kota di Provinsi Kaltara, capaian di Kota Tarakan 100% berada

diatas

capaian

nasional

berarti baik (tidak bermasalah) namun 2 tahun terakhir ini di Kota Tarakan sangat kekurangan energy listrik

sehingga

sangat

sering

terjadi kematian listrik bergilir sehingga menjadi masalah utama dan besar di Kota Tarakan sebagai kota jasa dan pendidikan di Kaltara. Capaian akses listrik di Kabupaten Malinau 95,96%, Kabupaten Bulungan 95,07%,

Kabupaten

Tana

Tidung

93,43,52%, dan Kabupaten Nunukan 83,17%,

berada

dibawah

capaian

nasional dan provinsi berarti buruk (Grafik 4.58). Tren pencapaian analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2002-2013 tidak relevan. Dalam 5 tahun terakhir tren capaian berfluktuatf, hal ini terlihat pada tahun LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

86


2015


2011 terjadi penurunan sebesar 1,59% dari 95,18% di tahun 2010 menjadi 93,59% di tahun 2011 walaupun di tahun 2012 naik menjadi 94,63% begitu juga di tahun 2013 naik menjadi 96,13% (Grafik 4.59). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan, karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.60).

4.

Proporsi desa dengan jaringan listrik

Pencapaian posisi relative proporsi desa Grafik 4.61

dengan jaringan listrik (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011 mencapai 96,52% berada diatas capaian nasional 96,25%

berarti

baik

(tidak

bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti baik, hanya di Kabupaten Nunukan 42,15%, berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti

Grafik 4.62

buruk

(Grafik

4.61).

Tren

pencapaian analisis relevansi proporsi desa dengan jaringan listrik (%) di Provinsi nasional

Kaltim/Kaltara tahun

2002-2013

terhadap sangat

relevan dan berfluktuatif. Hal ini terlihat

pada

tahun

2002

terjadi

penurunan sebesar -2,08% dari 90,99% di tahun 2002 menjadi 88,91% di tahun 2005 terus naik sebesar 4,17% di tahun 2008 sehingga menjadi 93,08% kemudian naik menjadi 96,25,46% di tahun 2011 (Grafik 4.62).


87


2015


Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara,

Grafik 4.63

intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap proporsi desa dengan jaringan listrik (%) yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan capaian untuk

di

Kabupaten

Bulungan,

Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.63).

5.

Proporsi rumah tangga dengan akses jalan R4

Pencapaian posisi relative proporsi desa

Grafik 4.64

dengan akses jalan R4 (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011 mencapai 78,46%

berada

nasional

87,21%

dibawah

capaian

berarti

buruk

(bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi

Kaltara,

capaian

di

Kota

Tarakan 100%, Kabupaten Tana Tidung 100%, berada diatas capaian nasional Grafik 4.65

berarti

baik

(tidak

bermasalah).

Capaian akses jalan R4 di Kabupaten Bulungan 84,72% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah

ada

Kabupaten

perbaikan, Malinau

capaian

66,27%

dan

Kabupaten Nunukan 42,15%, berada dibawah capaian nasional dan provinsi berarti buruk (Grafik 4.64). LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

88


2015


Tren pencapaian analisis relevansi Grafik 4.66

proporsi desa dengan akses jalan R4 di Provinsi

Kaltim/Kaltara

terhadap

nasional tahun 2002-2013 relevan dan berfluktuatf, hal ini terlihat pada tahun 2005 terjadi kenaikan sebesar 41,16% dari 53,04% di tahun 2002 menjadi 94,20% di tahun 2005 akan tetapi

terjadi

22,85% menjadi

di

penurunan

tahun

71,25%

2008

sebesar sehingga

kemudian

naik

menjadi 78,46% di tahun 2011 (Grafik 4.65). Dari 5 Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap proporsi desa dengan akses jalan R4 (%) yang perlu untuk dituntaskan terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.66).

6.

Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Grafik 4.67

Pencapaian posisi relative aksesbulitas pasar

tradisional

Kaltim/Kaltara

(km)

tahun

di

2011

Provinsi mencapai

42,94% berada diatas capaian nasional 14,39% berarti buruk (bermasalah). Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara berada, capaian di Kabupaten Malinau 63,50%, Kabupaten Nunukan 44,40%, berada diatas capaian nasional dan provinsi berarti buruk, capaian di Kabupaten Bulungan 42,13% dan Kabupaten Tana Tidung 34,45% berada diantara capaian nasional dan provinsi berarti telah ada perbaikan, capaian di Kota Tarakan 5,17% dibawah capaian nasional dan provinsi berarti baik (Grafik 4.67).


89


Tren pencapaian analisis relevansi

2015


Grafik 4.68

aksebilitas pasar tradisional (km) di Provinsi nasional


terhadap

2002-2013

sangat

relevan dan meningkat, hal ini terlihat pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 4,34% dari 47,82% di tahun 2005 menjadi 43,48% di tahun 2008 terus turun sebesar 0,54% di tahun 2011 sehingga menjadi 42,94% (Grafik 4.68). Dari 5 Kabupaten/Kota di

Grafik 4.69

Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap aksebilitas pasar tradisional (km)

yang

perlu

dituntaskan

untuk

terdapat

di

wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Kabupaten Kabupaten karena berwarna

Nunukan, Bulungan, Tana

masuk

dan

Tidung

kuadran

merah

1

berarti

prioritas pertama, sedangkan capaian untuk di Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.69).

4.4. Capaian Bidang Ketenagakerjaan Analisis bidang ketenagakerjaan yang merupakan indikator daerah, juga sangat penting dalam penanggulangan

kemiskinan.

Indikator-indikator

tersebut

adalah

indikator

Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) (%) , indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%), dan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%). Capaian indikator-indikator tersebut di Provinsi Kaltara tahun 2012, sebagaian besar masih bermasalah, sehingga masih menjadi


90



2015

prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Ketenagakerjaan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Kaltara Tahun 2012 : 1.

Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)

Pencapaian posisi relative jumlah angkatan kerja (jiwa) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun

Grafik 4.70

2012 mencapai 1.777.381 jiwa naik sebesar 12.685 jiwa dibanding tahun 2011 yang berjumlah

1.764.696

jiwa.

Dari

5

kabupaten/kota di Provinsi Kaltara paling terbanyak ke terkecil, capaian untuk di Kota Tarakan 93.800 jiwa, Kabupaten Nunukan 71.635 jiwa, Kabupaten Bulungan 54.016 jiwa, Kabupaten Malinau 33.099 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 7.226 jiwa (Grafik

Grafik 4.71

4.70). Untuk Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap jumlah angkatan kerja (jiwa) tahun 2012 yang perlu untuk dituntaskan terdapat di 5 kabupaten/kota se-Kaltara karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama (Grafik 4.71).

2.

Jumlah Bekerja (Jiwa)

Pencapaian posisi relative jumlah bekerja (jiwa) di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2012 mencapai 1.619.118 jiwa naik sebesar 28.115

Grafik 4.72

jiwa dibanding tahun 2011 yang berjumlah 1.591.003 jiwa. Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi

Kaltara

jumlah

angkatan

paling

terbanyak ke terkecil, capaian untuk di Kota Tarakan 86.052 jiwa, Kabupaten Nunukan 63.159 jiwa, Kabupaten Bulungan 49.210 jiwa, Kabupaten Malinau 30.045 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 6.590 jiwa (Grafik 4.72). LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

91


Untuk

Kabupaten/Kota

di


Kaltara,

2015

Grafik 4.73

intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap jumlah angkatan kerja (jiwa) tahun 2012 yang perlu untuk dituntaskan terdapat di 5 kabupaten/kota se-Kaltara karena masuk kuadran 2 berwarna merah berarti prioritas pertama (Grafik 4.73).

3.

Jumlah Pekerja Tidak Penuh (Jiwa)

Pencapaian posisi relative jumlah pekerja tidak

penuh

(jiwa)


di

Grafik 4.74

Provinsi

2012 mencapai

363.369 jiwa turun sebesar 9.574 jiwa dibanding tahun 2011 yang berjumlah 353.795 jiwa. Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara jumlah pekerja tidak penuh paling terbanyak ke terkecil, capaian untuk di Kota Tarakan 11.405 jiwa, Kabupaten Nunukan 23.978 jiwa, Kabupaten Bulungan 13.568 jiwa, Kabupaten Malinau Grafik 4.75

10.872 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 2.392 jiwa (Grafik 4.74). Untuk Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi

kebijakan

tingkat

kemiskinan terhadap jumlah pekerja tidak penuh (jiwa) tahun 2012 yang perlu untuk dituntaskan terdapat di Kabupaten Bulungan karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan masuk dalam kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.75).


92


2015


4.5. Capaian Bidang Pertumbuhan Ekonomi Analisis bidang ekonomi difokuskan pada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Kedua indikator ini yang dianggap paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut Capaian indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Kaltara : 1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pencapaian pertumbuhan ekonomi (%)

Grafik 4.76

di Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011 mencapai 1,74% turun sebesar 3,21% dibanding tahun 2010 sebesar 4,95% berada dibawah capaian nasional di tahun 2011 sebesar 6,52% berarti buruk/bermasalah. Dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Kaltara

pencapaian

pertumbuhan

ekonomi di tahun 2010 paling terbesar ke terkecil, di Kabupaten Malinau 13,90%, Kota Grafik 4.77

Tarakan 8,20%, Kabupaten Tana Tidung 5,77%, Kabupaten Bulungan 5,63% dan Kabupaten Nunukan 5,63% (Grafik 4.76). Untuk

Kabupaten/Kota

di

Kaltara,

intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2010

yang

terdapat

di

perlu

untuk

dituntaskan

Kabupaten

Nunukan,

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, capaian di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan berada di kuadran 1 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.77).


93


2.


2015

Inflasi (%)

Pencapaian inflasi (%) di Provinsi Kaltara tahun 2011 yang di wakili oleh Kota Tarakan naik sebesar 1,49% dibanding tahun 2010 dari

Grafik 4.78

6,43% di tahun 2011 menjadi 7,92% di tahun

2010.

(Grafik

4.78).

Untuk

Kabupaten/Kota di Kaltara, intervensi kebijakan tingkat kemiskinan terhadap tingkat inflasi tahun 2011 yang perlu untuk dituntaskan terdapat di Kota Tarakan karena masuk kuadran 1 berwarna merah berarti prioritas pertama, capaian di

Grafik 4.79

Kabupaten

Malinau,

Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung berada di kuadran 2 berwarna kuning berarti prioritas kedua (Grafik 4.79).

4.6. Analisis Akar Masalah Per Indikator Penemuan akar masalah untuk setiap indikator yang masih bermasalah dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah selaku penyedia layanan dan masyarakat selaku pengguna jasa layanan. Akar masalah tidak selalu bersumber dari kurangnya fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah, namun dapat juga bersumber dari persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah atau budaya dan sosial ekonomi menjadi hambatan masyarakat mengakses layanan pemerintah.

Sebagai

contoh,

prioritas

intervensi

pemerintah

terhadap

program

penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan adalah pada indikator APK SD. Indikator APK SD yang masih rendah dapat dilihat dari bagaimana layanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan yang telah disediakan pemerintah, apakah mereka langsung dapat memanfaatkannya ataukah ada faktor budaya, LP2KD Prov. Kaltara, 2014-2015

94



2015

sosial ekonomi masyarakat yang menhambat mereka untuk mengkases layanan pendidikan. Misalnya saja, setelah tamat SD, karena ekonomi keluarga kekurangan, maka anak yang tamat SD diminta oleh orang tuanya untuk membantu bekerja mencari nafkah keluarga dan tidak diberi melanjutkan sekolah ke janjang SMP. Secara lebih rinci akar masalah dapat dilakukan dengan analisis ketersediaan dan pemanfaatan berikut: Tabel 4.2. Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan No

Indikator Utama

Aspek Ketersediaan (Supplay)

Indikator Pendukung

1 A

2

3

4

Pendidikan

1

APK SD/MI (%)

2

APM SMA/MA (%)

3

APS usia 7-12 tahun (%)

4


5


- tersedianya gedung sekolah, rasio guru cukup, pendidikan gratis SD s/d SMA/SMK hanya di perkotaan yang bisa diakses transfortasi darat. - budaya membantu orang tua bekerja untuk mencukupi kebutuhan pangan

kebijakan dana pendidik 20% melalui APBD, jarak sekolah jauh, bis sekolah hanya bagi siswa di perkotaan, tersedianya lapangan kerja informal, membantu ortu mencari nafkah (nelayan, buruh, berkebun, berladang, berburu),

B 1

Kesehatan AKB

2 3 4

Rasio Bidan Rasio Dokter Jarak Puskesmas Terdekat

5 6 7

Keluhan Kesehatan Pengobatan Sendiri Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

komitmen dan keberpihakan pemda terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sangat tinggi terjangkau sehingga mutasi baik ke ibukota kab/kota di Kaltara maupun ke luar Kaltara

8

Angka Morbiditas

- Tenaga medis hanya terfokus di Ibukota kab/kota, tersedianya bangunan rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu akan tetapi alat medis minin, tersedianya mobil ambulance, speedboat ambulance, dan tenaga medis tidak betah ditempat kerjanya terutama diperdesaan, lebih mempercayai dukun beranak karena biayanya terjangkau


95



2015

Lanjutan Tabel 4.2. 1 C 1

2 Infrastruktur Dasar Sanitasi Layak

3

2

Air Minum Layak

- Daya pembangkit listrik terbatas (diesel)

3

Akses Listrik

- Melimpahnya batubara, angin, dan gelombang laut

4

Jaringan Listrik

- melimpahnya batu gunung, tanah urug, dan kayu hutan

5

Akses Jalan R4

- jalan yang ada belum diperbaiki dan diaspal

6

Aksebilitas Pasar Tradisional

-

D 1

Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja

- melimpahnya potensi SDA

2 3

Jumlah Bekerja Jumlah Pekerja Tidak Penuh

mahalnya ongkos angkut barang dan jasa serta biaya hidup

E 1

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

2

Inflasi

- Daerah aliran sungai (DAS) yang melimpah

4 infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun belum berkualitas, jika telah dibangun hanya menyentuh sebagian kecil pemukiman penduduk miskin di Kaltara, akibatnya tenaga kependidikan, tenaga medis, dan pelayanan dasar lainnya jadi tidak betah, sementara SDA di perdesaan di Kaltara sangat melimpah termasuk bonus demografi akan tetapi kualitas dan kuantitasnya tidak memadai

belum terbangunnya jalan hingga ke pemukiman penduduk asli di Kaltara baik di pegunungan dan pesisir

- melimpahnya potensi SDA

sulitnya aksebilitas jalan layak untuk memanfaatkan SDA

- Daya saing daerah masih rendah

belum terbangunnya sarana penunjang daya saing daerah yang berkualitas (BLK) berbasis keunggulan ekonomi daerah

- Kota Tarakan rujukan inflasi daerah

tersedianya pasar modern


96



2015

Lanjutan Tabel 4.2. No

Indikator Utama

Faktor Pemanfaatan (Demand)

1 A

2

5

Pendidikan

1

APK SD/MI (%)

2

APM SMA/MA (%)

3


4


5


B 1

Kesehatan AKB

2 3 4

Rasio Bidan Rasio Dokter Jarak Puskesmas Terdekat

5 6 7

Keluhan Kesehatan Pengobatan Sendiri Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

8

Angka Morbiditas

rendahnya arti penting bersekolah bagi kebanyakan masyarakat miskin, terpaksa putus sekolah demi memenuhi kebutuhan primer keluarga, sulitnya mendapatkan guru yang betah mengajar, mahalnya biaya transfortasi ke sekolah

rendahnya regulasi untuk mempercepat membangun infrastruktur jalan, jembatan dan sarana angkutan umum bagi penduduk di Kaltara sehingga tenaga medis dan kependidikan tidak betah dilokasi kerjanya


Indikator Pendukung 6 Perlunya sinkronisasi, harmonisasi dan akselerasi dari seluruh peran para stakeholder (pemerintah, agama, masyarakat, pelaku usaha) di Kaltara yang dipayungi oleh peraturan yang pro terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah

97



2015

Lanjutan Tabel 4.2. 1 C 1

2 Infrastruktur Dasar Sanitasi Layak

2

Air Minum Layak

3

Akses Listrik

4

Jaringan Listrik

5

Akses Jalan R4

6

Aksebilitas Pasar Tradisional

D 1

Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja

2 3

Jumlah Bekerja Jumlah Pekerja Tidak Penuh

E 1

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

2

Inflasi

5

6

ekspektasi masyarakat Kaltara sangat tinggi terhadap percepatan pembangunan di Kaltara terutama di perdesaan terpencil, terisolasi dan terluar

tersedianya bahan bangunan dan summber energi yang terbarukan belum pernah dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat

tenaga kerja belum kompeten dan daya saing tenaga kerja rendah

Kondisi alam Kaltara kaya perlu tenaga kerja yang mumpuni untuk dikelolah

SDA yang tersedia belum berdampak optimal terhadap pengentasan penduduk miskin di Kaltara

SDA melimpah terdapat di daerah perdesaan, terisolasi, terpencil dan pulaupulau kecil

rendahnya SDM daerah

barang yang dikonsumsi penduduk miskin tidak disubsidi, barang yang tersedia dan dikonsumsi penduduk miskin paling banyaknya berasal dari negara tetangga


98

BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

Recommend Documents