BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan memerlukan satu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ”Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja” dengan pengertian sebagai berikut: Gemah ripah

: perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin;

Loh jinawi

: perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur;

Tata tentrem

: suatu aturan,

kondisi

masyarakat

disiplin,

yang

demokratis,

taat

bijak

pada dalam

bertindak, aman, tentram, dan damai; Karta raharja

: tercapainya tingkat kemakmuran/kesejahteraan di

masyarakat

yang

berpedoman

pada

keselamatan lahir dan batin; Filosofi pembangunan Kabupaten Sleman ini selaras dengan filosofi pembangunan daerah DIY yaitu “Hamemayu Hayuning Bawana”, bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan. Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni “SLEMAN SEMBADA”. Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan

kebenaran

menghindari

dari

perbuatan

tercela,

mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, SEMBADA merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti masing-masing hurufnya sebagai berikut: RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 1

S

: Sehat Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan.

E

: Elok dan Edi Elok

adalah

aspek

keindahan

yang

alami

yang

hanya

diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pertamanan. M : Makmur dan Merata Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat. B

: Bersih dan Berbudaya Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilainilai Pancasila.

A

: Aman dan Adil Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan.

D

: Damai dan Dinamis Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa,

mantap

kerukunan,

dalam

semua

musyawarah,

menciptakan

permasalahan

namun

tetap

berbagai

diselesaikan

menggalakkan

bentuk dengan dinamika

masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan. A

: Agamis Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya,

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 2

aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi. SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi Sleman yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri. Sejahtera dimaksudkan sebagai

suatu

kondisi

wilayah

dan

masyarakat

yang

terpenuhi

kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat. Lestari dimaksudkan tumbuh

berkembang

terus

menerus,

berkelanjutan

dan

berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan

perkembangan.

Mandiri

dimaksudkan

berdiri

di

atas

kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut menjadi dasar dalam menetapkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sleman. Visi dan Misi selanjutnya dicantumkan dalam dokumen RPJPD dan

RPJMD.

Sehubungan

dengan

berakhirnya

periode

RPJMD

Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015, maka penyusunan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

dan

2008

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Pelaksanaan

Tatacara Rencana

Penyusunan, Pembangunan

Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselaran program

dan

kegiatan

pembangunan

daerah

kabupaten

dengan

pembangunan daerah provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman 2006-2025 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”. Makna dari visi tersebut adalah : RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 3

Sejahtera

: perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan

tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius Demokratis

:

perwujudan

komitmen

untuk

melembagakan

pelibatan yang membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam kebijakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Berdaya saing

: perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera

memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan permasalahan

yang

dimiliki

untuk

meningkatkan

taraf

hidup

masyarakat secara berkelanjutan. Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah,

organisasi

politik,

organisasi

sosial

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

Misi

kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : 1.

Misi kesatu : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang

memerlukan dukungan dari

seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien,

akuntabel.

Misi

ini

menjiwai

dan

menjadi

dasar

implementasi misi-misi yang lain. 2.

Misi kedua : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat serta memperhatikan nilainilai keadilan, kepentingan sosial dan berwawasan lingkungan.


IV - 4

3.

Misi ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumber

daya

yang

sehat,

cerdas,

produktif,

kompetitif

dan

berakhlak mulia sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan dan relevansi mutu pelayanan dasar. 4.

Misi keempat : Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis; Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. menjaga

Penegakkan

norma/kaidah

supremasi hukum

hukum dalam

dilakukan

untuk

masyarakat

serta

mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Keempat misi diatas dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah dan dilaksanakan melalui program-program pembangunan. Prioritas dirumuskan berdasarkan permasalahan, isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2015 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2016 serta tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana format dalam RKP tahun 2017, RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2006-2025, RPJMD DIY tahun 2012-2017 dan RKPD DIY tahun 2017. Program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran

pembangunan

daerah.

Selanjutnya

tujuan

dan

sasaran

pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut:


IV - 5

Tabel 4.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SLEMAN VISI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

VISI SLEMAN Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing

MISI DIY Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

1.

MISI SLEMAN

TUJUAN DIY

TUJUAN SLEMAN

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik

Mewujudkan 1. pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif

Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah

1.

SASARAN SLEMAN Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

INDIKATOR SASARAN 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.


IV - 6

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A Nilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah Jumlah desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu Hasil leveling lembaga pengawasan Opini BPK terhadap LKD Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat

VISI DIY

VISI SLEMAN

MISI DIY

MISI SLEMAN

TUJUAN DIY

TUJUAN SLEMAN 2.

3.

4.

5.


IV - 7

SASARAN SLEMAN Penerapan eGov

INDIKATOR SASARAN 9.

Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi dan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Meningkatnya 10. Persentase jabatan Kapasitas sesuai dengan Aparatur kompetensi 11. Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan Kesesuaian 12. Persentase pembentukan pembentukan peraturan Perda Kabupaten perundangyang tepat asas undangan daerah dengan undangundang yang mengaturnya Meningkatnya 13. Persentase kinerja PPNS pelanggaran Perda yang ditangani

VISI DIY

VISI SLEMAN

MISI DIY Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

2.

MISI SLEMAN

TUJUAN DIY

TUJUAN SLEMAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif Mewujudkan peningkatan pelayanan publik

2.

Memantapkan prasarana dan sarana publik

Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata


IV - 8

Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat

6. 7.

8.

SASARAN SLEMAN Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

INDIKATOR SASARAN 14. Pertumbuhan ekonomi 15. Lama tinggal wisatawan 16. Nilai ekspor 17. Tingkat pengangguran terbuka

Meningkatnya 18. Persentase prasarana prasarana dan dan sarana sarana perekonomian perekonomian yang berkualitas 19. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 9. Menurunnya 20. Persentase KK kemiskinan miskin 21. Jumlah lembaga sosial yang aktif 10. Meningkatnya 22. Jumlah Desa kontribusi Wisata kategori sektor-sektor mandiri ekonomi lokal 23. Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan

VISI DIY

VISI SLEMAN

MISI DIY

Membangun peradaban berbasis nilainilai kemanusiaan

MISI SLEMAN

3.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

TUJUAN DIY

Mewujudkan peningkatan derajad kualitas hidup masyarakat

Mewujudkan pengembang an pendidikan yang berkarakter


IV - 9

SASARAN SLEMAN

TUJUAN SLEMAN

3.

Meningkatkan 11. pembangunan manusia

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

12.

Meningkatnya kualitas pendidikan dan mengintegrasi kan nilai-nilai karakter dalam pendidikan

INDIKATOR SASARAN 24. Nilai Tukar Petani 25. Persentase peningkatan nilai produksi industri 26. Angka Kematian Ibu 27. Angka Kematian Bayi 28. Status balita gizi buruk 29. Persentase RTH yang dikelola 30. Luasan alih fungsi lahan 31. Persentase guru layak mengajar 32. Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) 33. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini 34. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

VISI DIY

VISI SLEMAN

MISI DIY

MISI SLEMAN

TUJUAN DIY

SASARAN SLEMAN

TUJUAN SLEMAN

4.

Mewujudkan lingkungan hidup dan penataan ruang yang nyaman bagi masyarakat

13.

14.

Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang


IV - 10

15.

INDIKATOR SASARAN

35. Angka Anak Putus Sekolah SD/MI,SMP /MTs,SMA/SMK/MA 36. Terbentuknya Desa Berkarakter 37. Persentase penanganan anak berhadapan dengan hukum 38. Persentase ormas kepemudaan yang aktif 39. Persentase Prestasi olahraga Meningkatnya 40. Waktu tundaan ruas kenyamanan jalan pada jam sibuk dan 41. Persentase tingkat ketertiban penanganan umum pelanggaran K3 (Ketertiban, Kenyamanan, dan Keindahan) Meningkatnya 42. Jumlah lembaga keikutsertaan tangguh bencana masyarakat dalam mitigasi bencana Meningkatnya 43. Rasio layanan kualitas pengelolaan lingkungan sampah hidup 44. Indeks Pencemaran Air Sungai

VISI DIY

VISI SLEMAN

MISI DIY

MISI SLEMAN

TUJUAN DIY

Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilainilai budaya

4.

Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis


SASARAN SLEMAN

TUJUAN SLEMAN

5.

Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak

16.

17.

18.

IV - 11

INDIKATOR SASARAN

Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Meningkatnya 45. Persentase apresiasi dan Pelestarian warisan peran serta budaya masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Meningkatnya 46. Persentase perlindungan penanganan terhadap perlindungan perempuan perempuan dan dan anak anak terhadap kekerasan Meningkatnya 47. Jumlah konflik kerukunan SARA masyarakat

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 atau disebut nawacita adalah sebagai berikut : 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2.

Membangun

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih,

efektif,

demokratis dan terpercaya 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi Domestik

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa

9.

Memperteguh

kebhinekaan

dan

memperkuat

restorasi

sosial

dituangkan

pada

Indonesia Sembilan Rencana

Agenda

Kerja

Prioritas

Pemerintah

tersebut

(RKP)

diatas

Tahun

2017

dengan

tema

pembangunan “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Tema pembangunan tahun 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Aktualisasi Jogja Gumregah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

melalui

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkeadilan, guna menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah”. Arah

pembangunan

Kabupaten

Sleman

berdasarkan

RPJPD

Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 yaitu : 1.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/kawasan. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 12

2.

Kerja sama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan wilayah/kawasan perlu terus ditingkatkan agar daerah-daerah dalam satu wilayah pembangunan dapat tumbuh secara serasi dan mampu memecahkan masalah-masalah secara bersama-sama.

3.

Peningkatan pemerataan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan, diutamakan bagi kecamatan/desa yang tertinggal dan kurang

berkembang

sehingga

ketimpangan

ekonomi

dan

kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dengan mengacu agenda pembangunan Nasional, indikasi tema pembangunan

DIY,

dan

berpedoman

pada

arah

pembangunan

berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah “Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan tema pembangunan tersebut untuk mendukung tema nasional dan indikasi tema Daerah Istimewa Yogyakarta. Keselarasan tema pembangunan Sleman dengan tema pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.2 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema DIY dan Tema Kabupaten Sleman NASIONAL Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah

DIY

SLEMAN

Aktualisasi Jogja Gumregah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, guna menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah

Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya

Keselarasan antar tema pembangunan dapat dilihat dengan kata kunci (key word) utama tema yaitu: 1.

Memberdayakan potensi lokal, didukung dengan upaya: a. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi lokal b. Peningkatan infrastruktur RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 13

c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2.

Menuju kemandirian, didukung dengan upaya: a. Peningkatan daya saing daerah b. Peningkatan kualitas SDM

3.

Menuju kesejahteraan, didukung dengan upaya: a. Peningkatan kualitas kesehatan b. Peningkatan kualitas pendidikan c. Penurunan ketimpangan sosial ekonomi d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup e. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat dan mitigasi bencana

4.

Masyarakat Sleman yang berbudaya, didukung dengan upaya: a. Peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum b. Peningkatan tata kelola pemerintahan c. Penguatan penegakan hukum d. Peningkatan

kerukunan

masyarakat

dengan

mengangkat

kebudayaan lokal dan kesetaraan gender Memberdayakan ekonomi lokal merupakan upaya mendorong perkembangan potensi lokal dengan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi lokal, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sehingga sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Menuju masyarakat

kemandirian Sleman

merupakan

menuju

upaya

masyarakat

untuk

mandiri

mendorong

melalui

upaya

peningkatan daya saing daerah serta menyiapkan SDM unggul agar dapat bersaing dengan dunia global. Menuju kesejahteraan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas

kesehatan

dan

pendidikan

masyarakat

Sleman

serta

meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dengan perlindungan dari pemerintah. Masyarakat Sleman yang berbudaya merupakan kondisi dimana kenyamanan dan ketertiban umum dapat terjaga dengan diiringi oleh apresiasi terhadap kebudayaan lokal dan kesetaraan gender dan didukung dengan pemerintahan yang kompeten dalam pelayanan dan penegakan hukum. Sedangkan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah sebagai berikut:


IV - 14

1.

Persentase penduduk miskin masih tinggi Persentase penduduk miskin tahun 2015 sebesar 11,36%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 11,85% dan diharapkan telah menurun kembali di tahun 2016. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang serius

untuk

menurunkan

angka

tersebut

mengingat

masih

banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 41.023 KK di 2015. Upaya penanggulangan dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan pendidikan,

kesehatan,

keluarga

berencana;

peningkatan

pendapatan masyarakat miskin; pemugaran rumah tidak layak huni. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 masih sebesar 6,17%, atau

sebanyak

25.943

orang

dan

6,12%

di

tahun

2015.

Pengangguran terbuka ini disebabkan peluang kerja/kesempatan kerja yang ada tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja atau dengan kata lain ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kerja. Link match antara pasar kerja dengan pencari kerja juga belum optimal. Disamping itu, penyebab yang lebih utama dikarenakan Sleman tidak bisa menciptakan kawasan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selain itu perhitungan indeks gini menunjukkan bahwa pada tahun terakhir indeks gini adalah sebesar 0,41 yang berarti masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk. Beberapa

permasalahan

daerah

lain

terkait

dengan

upaya

penanggulangan kemiskinan adalah: a.

Rendahnya pendapatan penduduk yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ketrampilan

b.

Rendahnya akses permodalan/keuangan/perbankan

c.

Belum adanya pendampingan yang intensif kepada kelompok miskin atas usaha yang sejenis

d.

Rendahnya akses pemasaran produk kelompok miskin

e.

Belum maksimalnya kemitraan antara kelompok miskin dan pelaku usaha yang lebih besar

2.

Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah Sektor ekonomi lokal di Kabupaten Sleman belum memberikan kontribusi yang maksimal. Beberapa potensi masih dapat terus dikembangkan dengan diiringi pembinaan, pendampingan serta RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 15

mempermudah akses modal. Beberapa potensi lokal Sleman yang masih akan dikembangkan adalah potensi desa wisata, produkproduk pertanian dan produk UMKM. Dari sektor pertanian, produktivitas padi di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan mencapai 65,33 kuintal/ha pada tahun 2015 dari 60,19 di 2014. Kenaikan ini turut mendukung persentase sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang meningkat menjadi 12,59% di tahun 2015 dari 8,87% di tahun 2014. Walaupun begitu, kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Sleman masih datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Hal ini dapat menjadi masalah karena sektor tersebut tidak banyak berperan di dalam penyediaan peluang kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian ini diharapkan akan meningkatkan Nilai Tukar Petani. Pengembangan UMKM dan destinasi wisata menjadi salah satu target

Kabupaten

Sleman

untuk

menarik

wisatawan,

baik

wisatawan nusantara maupun mancanegara. Jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman yang pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 5.196.816 orang dengan rincian wisatawan nusantara sebanyak 4.936.929 orang dan 259.887 orang wisatawan mancanegara dibanding jumlah wisatawan pada tahun 2014 yang sebanyak 4.132.933 orang wisatawan, dengan rincian 3.820.575 orang

wisatawan

nusantara

dan

312.358

orang

wisatawan

mancanegara. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,35%. Untuk pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 meliputi investasi PMA 57 unit dengan nilai investasi US$ 233,54, investasi PMDN 51 unit dengan nilai investasi Rp3.159.444,00 sedangkan Non fasilitas unit

usahanya

menjadi

34.548

dengan

nilai

investasi

Rp4.756.616,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan, yaitu naik sebesar 0,68%. Sedangkan pada tahun 2014, realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2015 mengalami peningkatan, yaitu naik sebesar 62,37%. Naiknya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2014 sebanyak RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 16

7.492 orang meningkat menjadi sebanyak 8.479 orang pada tahun 2015, PMDN pada tahun 2014 sebanyak 9.922 orang menjadi sebanyak 11.913 orang pada tahun 2015, dan non fasilitas pada tahun 2014 sebanyak 268.779 orang menjadi 282.872 orang pada tahun 2015. 3.

Indeks Kepuasan masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan. Indeks

kepuasan

masyarakat

yang

dicapai

oleh

Pemerintah

kabupaten Sleman masih berada di angka 78,54 pada tahun 2015 atau naik dari 77,77 di tahun 2014, sedangkan Indeks reformasi birokrasi baru berada di angka 60,97. Nilai tersebut masih perlu ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa isu lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah: a.

Belum semua SKPD memiliki Standar Pelayanan (SP)

b.

Masih adanya pelanggaran displin oleh PNS

c.

Masih terdapat indikator capaian daerah yang belum tercapai (35 indikator tidak tercapai dari 132 indikator)

d.

Belum ada monitoring penerapan SOP

e.

Kurangnya komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru

f.

Keterbatasan prasarana dan sarana kearsipan

g.

Belum optimalnya pengelolaan informasi publik

h.

Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

i.

Masih banyaknya perjanjian kerjasama yang pasif

j.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal

k.

Cakupan

pelayanan

administrasi

kependudukan

belum

menyeluruh l.

Keterlibatan publik dalam musrenbang yang masih perlu ditingkatkan

m.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres, pilkada, pilkades dan pilduk

4.

Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 97,67%. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dapat lebih dioptimalkan lagi pada saat RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 17

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

sudah

mempunyai

peraturan

daerah tentang ketertiban umum yang saat ini masih menjadi pembahasan dengan legislatif. Pada bidang perlindungan masyarakat, khususnya pada aspek mitigasi bencana, Kabupaten Sleman masih menghadapi beberapa masalah seperti: a.

Masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum dipasang EWS

b.

Masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak

c.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih dibawah SPM yang diamanatkan Permendagri.

Sebagai langkah antisipasi bencana di Kabupaten Sleman mulai tahun 2016 pengembangan lebih ditekankan pada pengembangan jumlah lembaga tangguh bencana dan sekolah siaga bencana demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mitigasi bencana serta penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. 5.

Masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan Kasus kematian bayi dan ibu melahirkan masih ditemukan di Kabupaten Sleman. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 3,45 per 1.000 kelahiran, turun dari angka 4,65 per 1.000 kelahiran di 2014. Pada kasus kematian ibu melahirkan mencapai 27,67 per 100.000 ibu melahirkan, turun dari 83,29

per

100.000

ibu

melahirkan.

Walaupun

telah

terjadi

penurunan pada kasus kematian bayi dan ibu melahirkan, sektor kesehatan

tetap

menjadi

perhatian

dengan

meningkatkan

pelayanan kesehatan dan lingkungan, peningkatan rumah tangga sehat, sarana prasarana kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana. 6.

Kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya angka partisipasi sekolah untuk kelompok PAUD dan SMA/SMK/MI menjadi isu yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sleman masih di bawah 75% sedangkan APK di tingkat SMA/SMK/MI juga masih belum 100%. Banyaknya anak sleman yang bersekolah di luar

Kabupaten

Sleman,

khususnya

Kota

Yogyakarta

yang

menyebabkan hasil penghitungan angka partisipasi sekolah belum maksimal, harus mendapat perhatian tersendiri dari Pemerintah RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 18

Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan baik dari sarana prasarana, tenaga pendidik , prestasi siswa dan nilai kelulusan. Semakin maraknya kenakalan remaja, vandalisme, dan narkoba juga merupakan permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Untuk selanjutnya,

demi

mengoptimalkan

kualitas

pendidikan

dan

karakter generasi muda, Pemerintah Kabupaten Sleman akan selalu berusaha memenuhi kualifikasi guru layak mengajar, standar mutu manajemen berbasis sekolah (MBS) dan meningkatkan peran pemuda, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. 7.

Penurunan kualitas lingkungan hidup Rendahnya kualitas lingkungan hidup yang dibuktikan dengan masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu dibawah 40% disebabkan oleh pencemaran yang terjadi pada udara, air dan tanah. Selain itu juga ditambah dengan produksi sampah yang tidak terkelola dengan maksimal di Kabupaten Sleman. Hingga tahun 2015 persentase penanganan sampah mencapai 39,97% dan rasio TPS per satuan penduduk sebesar 1,051. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan Kabupaten Sleman masih berkisar di angka 30%, sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Sleman sebesar 122,4 ha dan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan terbangun cukup besar dengan penurunan lahan pertanian sebesar 0,11% per tahun. Hal ini menjadi perhatian karena fungsi Kabupaten Sleman sebagai daerah konservasi resapan air untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman yang menjadi pendukung utama kehidupan masyarakat Sleman,

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

mengambil

langkah-

langkah konkrit untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), meningkatkan rasio pelayanan dan pengelolaan sampah, serta mengelola alih fungsi lahan agar dapat terkendali dan sesuai pemanfaatannya. 8.

Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan Prasarana dan sarana publik di Kabupaten belum seluruhnya dalam keadaan baik.Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 0,5426 sedangkan drainase kondisi baik sebesar 48,76%. Hal ini berpengaruh pada


IV - 19

kenyamanan

berlalu

lintas

dan

dapat

memicu

terjadinya

kecelakaan. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Sleman mencapai 1:8.244 dengan

saluran

sepanjang

2.698,34km

dan

luas

budidaya

pertanian 22.233ha. Sektor ini perlu mendapat perhatian besar karena pertanian merupakan salah satu penyumbang PDRB yang besar di Kabupaten Sleman. Selain itu, di bidang permukiman permasalahan ada pada rasio bangunan ber IMB baru mencapai 47,01 dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 98,33%, listrik 99%, dan sanitasi 88,27%. Sarana

prasarana

publik

sangat

diperlukan

sebagai

dasar

pelayanan publik dan peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di Kabupaten Sleman. Sebagai tindak lanjut, sarana dan prasarana publik akan ditingkatkan dengan

kegiatan-kegiatan

pembangungan,

peningkatan,

pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana publik. 9.

Masih adanya konflik dan permasalahan sosial Semakin

heterogennya

masyarakat

Kabupaten

Sleman

mengakibatkan meningkatnya konflik sosial, suku dan agama serta jumlah

PMKS.

Permasalahan

tersebut

harus

mendapatkan

perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal yang akan dilakukan adalah dengan menumbuhkan jiwa toleransi dan empati serta meningkatkan wawasan kebangasaan bagi anggota masyarakat. Selain konflik sosial, bidang kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak juga perlu mendapat perhatian. Walaupun IPG

Kabupaten

Sleman

pada

tahun

2014

sebesar

72,30

pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dengan aduan KDRT sebesar 237. Permasalahan lain yang perlu dioptimalkan penyelesaiannya adalah banyaknya fasilitas umum yang belum berperspektif gender. 10. Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal Kabupaten

Sleman

memiliki

11

festival

seni

budaya

yang

diselenggarakan setiap tahun. Selain itu, juga terdapat 153 sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta 780 Benda, Situs dan Kawasan

Cagar

Budaya

yang

dilestarikan.

Hal

ini

perlu

ditingkatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat terutama RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 20

dalam menjaga kelestariannya guna mendukung pembentukan karakter

masyarakat

Kabupaten

Sleman

yang

tetap

mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Berdasarkan isu strategis dan realisasi pembangunan daerah tahun 2015, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran daerah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2017 NO 1

PRIORITAS SLEMAN Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan

SASARAN DAERAH Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban umum

INDIKATOR SASARAN Waktu tundaan ruas jalan pada jam sibuk Persentase tingkat penanganan pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3) Meningkatnya Jumlah lembaga keikutsertaan tangguh bencana masyarakat dalam mitigasi bencana MeningkatRasio layanan nya kualitas pengelolaan lingkungan sampah hidup Indeks Pencemaran Air Sungai

SATUAN menit %

Desa dan sekolah %

TARGET 30 90

29 dan 44

9,40

nilai

43,00

Indeks Pencemaran Udara

nilai

41

Indeks Tutupan Hutan Persentase RTH yang dikelola Luasan alih fungsi lahan

nilai

32,26

%

20,05

ha

<100


IV - 21

NO 2

PRIORITAS SLEMAN Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

SASARAN DAERAH Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

INDIKATOR SASARAN Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

SATUAN %

TARGET 95

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A

%

60

Nilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah

%

90

Jumlah desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu

Desa

75

Hasil leveling lembaga pengawasan

Level

2

Opini BPK terhadap LKD

Opini BPK

WTP

%

31

nilai

78.74

Layanan

60 dan 15

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Penerapan egov

Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi dan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi

%

90

Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan

%

39


IV - 22

NO 3

4

5

6

PRIORITAS SLEMAN Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa Memperkuat penegakan hukum


Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

SASARAN DAERAH Menurunnya kemiskinan

Kesesuaian pembentukan peraturan perundangundangan daerah dengan undangundang yang mengaturnya Meningkatnya kinerja PPNS Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

INDIKATOR SASARAN Persentase KK miskin

SATUAN %

TARGET 10,02

Jumlah lembaga % sosial yang aktif Persentase % pembentukan Perda Kabupaten yang tepat asas

50

Persentase pelanggaran Perda yang ditangani Angka Kematian Ibu

%

100

per 100. 000 kelahira n hidup

62,79

Angka Kematian Bayi

per 1000 kelahira n hidup

4,33

Status balita gizi buruk Pertumbuhan ekonomi

%

0,44

100

%

5,46

Lama tinggal wisatawan

hari

Nilai ekspor

US$

Tingkat pengangguran terbuka Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap

Rasio

Wisnus : 2,92 Wisman: 2,70 42.500. 000 5,90

%

69,54

%

65,45


IV - 23

NO 7

8

PRIORITAS SLEMAN Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal

Meningkatkan kualitas pendidikan karakter

SASARAN DAERAH Meningkatnya kontribusi sektor-sektor ekonomi lokal

INDIKATOR SASARAN Jumlah Desa Wisata kategori mandiri Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan Nilai Tukar Petani Persentase peningkatan nilai produksi industri Meningkatkan Persentase guru kualitas layak mengajar pendidikan Persentase dan pengelolaan mengintegra- sekolah yang sikan nilaimemenuhi nilai karakter manajemen dalam mutu berbasis pendidikan sekolah (MBS) Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD, SMP, SMA/K

SATUAN Desa wisata %

TARGET 8 3,40

Nilai

111,90

%

2,8

%

87

%

97,10

%

78,23

%

APK: - SD/MI: ≥100 - SMP/M Ts: ≥100 APM: - SD/MI: 100 - SMP/M Ts: 83,98

Angka Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

%

APS SD/MI 1,02, SMP/M Ts 1,12

Terbentuknya Desa Berkarakter Persentase penanganan anak berhadapan dengan hukum

Desa

4

%


100

IV - 24

NO

9

PRIORITAS SLEMAN

Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

SASARAN DAERAH

Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembang an dan pelestarian budaya Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

INDIKATOR SASARAN Persentase ormas kepemudaan yang aktif Persentase Prestasi olahraga Jumlah konflik SARA

SATUAN %

TARGET 90

%

71

Persentase Pelestarian warisan budaya

%

23,83

Persentase penanganan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan

%

100

Kasus

≤5

Keselarasan sasaran pembangunan antara Sleman dengan DIY dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.4 Sinkronisasi Sasaran Daerah Tahun 2017 NO 1

SASARAN SLEMAN Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban umum

2

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mitigasi bencana Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Penerapan e-gov

3 4

SASARAN DIY Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

5 6

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Menurunnya kemiskinan

Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun


IV - 25

NO 7

8 9 10 11 12 13

14 15

16 17

18

SASARAN SLEMAN Kesesuaian pembentukan peraturan perundangundangan daerah dengan undang-undang yang mengaturnya Meningkatnya kinerja PPNS Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kontribusi sektor-sektor ekonomi lokal Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian Meningkatkan kualitas pendidikan dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

SASARAN DIY

Harapan hidup masyarakat meningkat Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali Pendapatan masyarakat meningkat Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Aksesibilitas pendidikan meningkat Daya saing pendidikan meningkat Melek huruf masyatakat meningkat Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sedangkan sinkronisai indikator sasaran adalah sebagai berikut :


IV - 26

Tabel 4.5 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Tahun 2017

NO 1

2

3

4 5

6 7

8

9

INDIKATOR SASARAN SLEMAN Waktu tundaan ruas jalan pada jam sibuk Persentase tingkat penanganan pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3) Jumlah lembaga tangguh bencana Rasio layanan pengelolaan sampah Indeks Pencemaran Air Sungai

SATUAN

TARGET

menit

30

%

90

Desa dan sekolah

29 dan 44

%

9,40

nilai

43,00

Indeks Pencemaran Udara

nilai

41

Indeks Tutupan Hutan Persentase RTH yang dikelola Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A Nilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah

nilai

32,26

%

INDIKATOR SASARAN DIY

SATUAN

TARGET

Load factor angkutan perkotaan meningkat

%

42,57

Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan

%

15,72

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Predikat

20,05 %

95

%

60

%

90


IV - 27

A

NO 10

11 12 13

14 15

16

17

18 19 20

INDIKATOR SASARAN SLEMAN Jumlah desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu Hasil leveling lembaga pengawasan Opini BPK terhadap LKD Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi dan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan Persentase KK miskin Jumlah lembaga sosial yang aktif Persentase pembentukan Perda Kabupaten yang tepat asas

SATUAN

TARGET

desa

75

Level

2

Opini BPK

WTP

%


SATUAN

Opini Pemeriksaan BPK

opini

Indeks ketimpangan pendapatan

Indeks gini

TARGET

WTP

31

Nilai

78,74

Layanan

60 dan 15

%

90

%

39

%

10,02

%

50

%

100


0,2878

IV - 28

NO 21

22

INDIKATOR SASARAN SLEMAN Persentase pelanggaran Perda yang ditangani Angka Kematian Ibu

23

Angka Kematian Bayi

24

Status balita gizi buruk Luasan alih fungsi lahan

25

26 27

28 29 30

31

32

Pertumbuhan ekonomi Lama tinggal wisatawan

Nilai ekspor Tingkat pengangguran terbuka Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Jumlah Desa Wisata kategori mandiri

SATUAN %

TARGET


SATUAN

TARGET

100

per 100. 000 kelahira n hidup

62,79

per 1000 kelahira n hidup

4,33

%

0,44

ha

<100

%

5,46

hari

Wisatawan nusantara: 2,92

hari

Wisatawan mancanegara: 2,70

US$ rasio

tahun

74,18

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Pendapatan per kapita pertahun Lama tinggal wisatawan nusantara Lama tinggal wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara

%

64,75

Juta/ Rp hari

8,50

hari

2,60

2,69

orang

4.561.646

orang

272.162

42.500.000

5,90

%

69,54

%

65,45

Desa Wisata

Angka harapan hidup

8


IV - 29

NO 33

34 35

36 37

38

39

INDIKATOR SATUSASARAN AN SLEMAN Persentase % peningkatan produksi pertanian dan perikanan Nilai Tukar % Petani Persentase % peningkatan nilai produksi industri Persentase guru % layak mengajar Persentase % pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) Angka % Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini Angka % Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD, SMP, SMA/K

TARGET

TARGET

111,90 2,8

87 97,10

Persentase % satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya

40,00

78,23

APK: Angka melek - SD/MI: huruf ≥100 - SMP/M Ts: ≥100 APM: - SD/MI: 100 - SMP/M Ts: 83,98

Angka Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

%

APS SD/MI 1,02, SMP/MTs 1,12

41

Terbentuknya Desa Berkarakter Persentase penanaganan anak berhadapan dengan hukum

Desa

4

%

SATUAN

3,40

40

42


Rata-rata lama sekolah

%

95,00

tahun

12,00

100


IV - 30

NO 43

44 45 46

47

INDIKATOR SASARAN SLEMAN Persentase Ormas kepemudaan yang aktif Persentase Prestasi olahraga Jumlah konflik SARA Persentase Pelestarian warisan budaya


SATUAN

TARGET

%

90

%

71

Kasus


SATUAN

TARGET

≤5

%

23,83

%

100

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya

%

70,00

Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan sembilan prioritas tersebut untuk mendukung sembilan prioritas nasional. Keselarasan prioritas

pembangunan

Kabupaten

Sleman

dengan

prioritas

pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada skema berikut ini :


IV - 31

Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, DIY dan Sleman No 1

2

3

4

5 6

Prioritas Nasional (nawacita) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Prioritas DIY Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur

Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang Membangun tata kelola Kinerja pemerintahan yang bersih, aparatur dan efektif, demokratis dan birokrasi terpercaya Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Memperkuat penegakan hukum

Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa Kesehatan

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi

8


Pendidikan

9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Sosial dan Budaya

7

Prioritas Sleman

Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal Meningkatkan kualitas pendidikan karakter Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender


IV - 32

Selanjutnya

masing-masing

prioritas

pembangunan

daerah

dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:


IV - 33

Tabel 4.7 SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL, DIY DENGAN PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 PRIORITAS NO NASIONAL (NAWACITA) 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

PRIORITAS DIY Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

Meningkatkan Meningkatnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban, ketertiban umum dan kenyamanan

Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang


IV - 34

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM

Waktu 30 menit Program perencanaan tundaan ruas prasarana wilayah dan jalan pada jam sumber daya alam sibuk Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

TARGET 2017 1 dokumen 61% 76% 76% 56,25% 98% 100%

NO

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)

PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN Persentase tingkat penanganan pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3)

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam mitigasi bencana


IV - 35

Jumlah lembaga tangguh bencana

TARGET 2017 90%

29 desa dan 44 sekolah

PROGRAM Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

TARGET 2017 21% 2.500 Orang

34 kelompok

≤ 450 kali 2 dokumen 63% 89%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Rasio layanan kualitas pengelolaan lingkungan hidup sampah Indeks Pencemaran Air Sungai Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan


IV - 36

TARGET 2017

9,40% 43,00 41 32,26

PROGRAM Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program penyediaan dan pengolahan air baku Program lingkungan sehat perumahan

TARGET 2017 50% 15;3;225 9,40 29,50% 86%,76%, dan 2 dokumen 79,15% 14 kampung, dan 10% 3% 5,49% 20,00% 70% 71,50%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Persentase RTH yang dikelola Luasan alih fungsi lahan

TARGET 2017

PROGRAM

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 20,05% Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman < 100 ha Program perencanaan tata ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

TARGET 2017 51 dan 21

20,05% 1 unit 23% 7 raperda 42 desa 87%

44,44% 100%

Program Pengembangan 2 jenis Sistem Informasi Pertanahan


IV - 37

NO 2

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

Kinerja aparatur dan birokrasi

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik


SASARAN DAERAH Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

IV - 38

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

Persentase 95% konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase 60% unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A

Nilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah

90%

Jumlah desa yag melaksanakan

75 desa

PROGRAM

TARGET 2017

Program perencanaan pembangunan daerah

95%

Program pengembangan kualitas kebijakan publik Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

10% 60% dan 11 SKPD

100%

90% 69% 86 Desa

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

siklus tahunan desa tepat waktu



IV - 39

Level 2

Opini BPK terhadap LKD

WTP

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

31%

PROGRAM Program peningkatan administrasi pemerintahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

TARGET 2017 12 kecamatan 90% Level 2

100%

WTP , 100%, 100% dan 100% 5%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN Indeks Kepuasan Masyarakat

TARGET 2017 78,74

PROGRAM Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program pengkajian dan penelitian bidang iptek Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


IV - 40

TARGET 2017 45%, nilai 78,74, dan 100% 100% 75% 93% 65% 90% 33% 2% 72%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM Program Penataan Administrasi Kependudukan Program kerjasama informasi dan media massa Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


IV - 41

TARGET 2017 100%, 99,32%, 89%, dan 58% 42 jejaring 84,34% 90% 100%

95% 20%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

Penerapan e-govt

Meningkatnya Kapasitas Aparatur


IV - 42

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

Jumlah 60 dan layanan 15 pemda layanan berbasis teknologi informasi dan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi

90%

PROGRAM Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

TARGET 2017 90% 75%, 325 publikasi, 250 lelang, dan 80% 20 layanan, 40 layanan, 15 layanan, dan 76% 55%

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program pengkajian dan 80% penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Pembinaan dan 90%, 85%, Pengembangan Aparatur dan 86%

NO

3


PRIORITAS DIY

Memperkuat Kinerja kehadiran aparatur dan negara dalam birokrasi melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

PRIORITAS SLEMAN

Memperkuat penegakan hukum


SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan

39%

Kesesuaian pembentukan peraturan perundangundangan daerah dengan undangundang yang mengaturnya

Persentase pembentukan Perda Kabupaten yang tepat asas

100%

Meningkatnya kinerja PPNS

Persentase pelanggaran Perda yang ditangani

IV - 43

100%

PROGRAM Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum Program penegakan hukum

TARGET 2017 60% 39%

4 perda 100% 100% 100%

NO 4

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

PRIORITAS DIY Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

Pemerataan Menurunnya pembangunan kemiskinan sampai ke tingkat desa


IV - 44

INDIKATOR SASARAN Persentase KK miskin

TARGET 2017 10,02%

PROGRAM Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

TARGET 2017 155 kelompok

90% 90% 70% 90% 10,02% dan 77 % 15%

NO

5


Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

PRIORITAS DIY

Kesehatan

PRIORITAS SLEMAN


SASARAN DAERAH

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

INDIKATOR SASARAN

Jumlah lembaga sosial yang aktif Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Status balita gizi buruk


IV - 45

TARGET 2017

50% 62,79 4,33

0,44%

PROGRAM

TARGET 2017

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program pengembangan perumahan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

20 BUMDES

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

76%

88,10% 98,25% 50% 95% 77%, 62,79, 4,33, 80%, 10%, 94%, dan ≥95%

52,5% 0,44% dan 12,40%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


IV - 46

TARGET 2017 52,5% 100% dan 70% 100% dan 100% 80%

< 1,8 71% 30 unit usaha 33,50%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM Program perencanaan sosial budaya Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU


IV - 47

TARGET 2017 45% 79,25% dan TFR=2 1,4% 86 orang dan 8,28% 80,03%

151 kelompok 86 kelompok 40 kelompok

NO 6

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

PRIORITAS DIY Pertumbuhan ekonomi

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Meningkatnya produk dan Pertumbuhan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar internasional

Pertumbuhan ekonomi


IV - 48

TARGET 2017 5,46%

PROGRAM Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

TARGET 2017 33,33% 71,28% Rp.4,525 milyar 10 koperasi 92,55% 19.198 pelaku usaha perdagangan

2% 51% 236 produk

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

INDIKATOR SASARAN

Lama tinggal wisatawan

Nilai ekspor Tingkat pengangguran terbuka


IV - 49

TARGET 2017

Wisnus: 2,92 Wisman: 2,70 US$ 42. 500.000 5,90

PROGRAM Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

TARGET 2017 1.064 orang 45 UMKM

115 wirausaha baru 4.323.000 orang 3 buah 6 buah US$ 42. 500.000 70%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

INDIKATOR SASARAN

Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 50

TARGET 2017

69,54%

65,45%

PROGRAM Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Transmigrasi Regional Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

TARGET 2017 100% 75% 45% 22 pasar dan obyek wisata 77%

77%

56,15% 65,45% 54,50% 76,40%

NO

7


Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik

PRIORITAS DIY

Pertumbuhan ekonomi

PRIORITAS SLEMAN

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor- sektor strategis ekonomi Lokal


SASARAN DAERAH

Meningkatnya kontribusi sektorsektor ekonomi lokal

IV - 51

INDIKATOR SASARAN

Jumlah Desa Wisata kategori mandiri Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan

TARGET 2017

8 desa wisata 3,40%

PROGRAM Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Desa Wisata

TARGET 2017 65,45% 54,50% 76,40% 48,85% 1 dokumen 95% 40% 8 desa wisata

Program peningkatan 0,5% produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan 0,7% produksi hasil peternakan

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Nilai Tukar Petani


IV - 52

TARGET 2017

PROGRAM

Program pengembangan budidaya perikanan 111,90% Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

TARGET 2017 9,0% 48 kelompok 15% 10%

80% 5% 5% 1.100 kg

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Persentase peningkatan nilai produksi industri


IV - 53

TARGET 2017

2,8%

PROGRAM

TARGET 2017

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1,1% 5 produk

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

100%, 70%, 87,5%, 90%, 90%, 80%, 140%, 141% 1 kelompok 5 produk

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3 produk 65 IKM 20 sentra industri 38 IKM

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM

TARGET 2017

Program Pengembangan 0,5% Industri Kecil dan Menengah

8


Pendidikan


Meningkatnya Persentase kualitas guru layak pendidikan dan mengajar mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini


IV - 54

87%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program pengembangan kreativitas siswa dan guru

87,00% 99% Kab:1.056, Prov:486, nas:36

97,10%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

97,10% 100%

78,23%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

78,23%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

IV - 55

PROGRAM

TARGET 2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD, SMP, SMA/K. Angka Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

APK SD/MI ≥100%, APK SMP/MTs ≥100%, APM SD/MI 100%, APM SMP/MTs 83,98% APS SD/MI 1,02, SMP/MTs 1,12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI ≥100%, APK SMP/MTs ≥100%, APM SD/MI 100%, APM SMP/MTs 83,98% APS SD/MI 1,02, SMP/MTs 1,12

Terbentuknya Desa Berkarakter

4 desa

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

75,25% 99,04% 4 desa 57,22%

Persentase penanganan anak berhadapan dengan hukum RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

TARGET 2017

100%

8 unit 25,00%, 28 satgas 8 desa

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN Persentase ormas kepemudaan yang aktif

Persentase Prestasi olahraga


IV - 56

TARGET 2017 90,00%

71%

PROGRAM Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

TARGET 2017 1 dokumen 90,00% 26,00%

91,00% 74,00% 83,00%

NO 9

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

PRIORITAS DIY Sosial dan budaya

PRIORITAS SLEMAN Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender


SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kerukunan masyarakat

Jumlah konflik SARA

Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Persentase Pelestarian warisan budaya

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak


IV - 57

TARGET 2017 ≤5

23,83%

100%

PROGRAM Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pelestarian dan Pengembangan peninggalan budaya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

TARGET 2017 ≤5 kasus 100% 77% 58,29% 17,68% 14,20% 5,70% 82%

100%

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN

TARGET 2017

PROGRAM Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan


IV - 58

TARGET 2017 28 desa

100%

Tabel 4.8 URAIAN PRIORITAS SLEMAN, PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NO 1 1

PRIORITAS SLEMAN 2 Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

4 Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


IV - 59

SATUAN 5 Dokumen

TARGET 2017 6 1

ANGGARAN

SKPD

7 8 140.000.000 BAPPEDA

%

61

8.617.576.550 D.HUBKOMINFO

%

76


%

76


NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif


IV - 60

SATUAN 5

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

%

6 56,25

7 8 1.029.756.950 D.HUBKOMINFO

%

98


%

100


%

21

1.060.393.500 K. SATPOL PP, K. KESBANG, D.PASAR

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

4 Peningkatan kapasitas anggota linmas


IV - 61

SATUAN 5 Orang

TARGET 2017 6 2500

ANGGARAN

SKPD

7 8 7.027.748.100 K.SATPOL PP, K.KESBANG, D.PASAR, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

4 Jumlah kelompok jaga warga

5 Kelompok

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Kali

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana


IV - 62

SATUAN

Dokumen

TARGET 2017 6 34

≤ 450

2

ANGGARAN

SKPD

7 8 3.374.125.500 K.SATPOL PP, KEC.

GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

412.978.550 K. KESBANG

82.350.000 BPBD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

4 Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani Persentase perbaikan rumah akibat bencana

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial


IV - 63

SATUAN 5

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

%

6 63

7 8 11.962.695.700 D.NAKERSOS,

%

89

4.434.128.700 BPBD

%

50

7.226.376.500 DPUP, BPBD

BPBD, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA 4 Layanan pengelolaan sampah

SATUAN 5 Jumlah TPS tipe A;B;C

Rasio layanan Rasio pengelolaan sampah Sampah yang % tertangani Persentase jumlah (%) pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencenmaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase jumlah (%) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan Jumlah dokumen dokumen KLHS tata ruang


IV - 64

TARGET 2017 6 15; 3; 225

ANGGARAN

SKPD

7 8 10.059.348.650 D.PASAR, BLH

9,40 29,50 86,00

76

2

8.051.273.500 RSUD SLEMAN, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.PASAR, BLH

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program penyediaan dan pengolahan air baku

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan Jumlah kampung iklim

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 79,15

Kampung

14

Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat

%

10

%

3

%

5,49

Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik

%

20,00

%

70


IV - 65

ANGGARAN

SKPD

7 110.000.000 BLH

8

4.466.182.200 D.SDAEM,

BAPPEDA, D.PERTANIAN, BLH

16.430.809.450 DPUP, BLH

441.137.000 D.SDAEM

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program lingkungan sehat perumahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4 Persentase kawasan kumuh yang tertangani Peningkatan jumlah sekolah dan pondok pesantren berbudaya lingkungan

Program pengelolaan areal pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase RTH yang dikelola Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Jumlah desa target pengawasan


IV - 66

SATUAN 5 % Sekolah dan pondok pesantren % Unit %

Raperda/ Perda

Desa

TARGET 2017 6 71,5 51 dan 21

20,05 1 23

7 Ra perda

42

ANGGARAN 7 15.664.184.000 DPUP

SKPD 8

315.000.000 BLH

8.947.576.600 BLH

6.515.000.000 DPUP

839.970.000 DPUP, BAPPEDA

2.223.013.000 DPUP, BPMPPT, KPPD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

4 Tertib Administrasi Pertanahan

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan


IV - 67

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 87

%

44,44

%

100

ANGGARAN 7 4.961.764.375

SKPD 8 DPUP, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.PASAR, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD

5.250.000.000 DPUP

275.000.000 KPPD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

2


NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program perencanaan pembangunan daerah

4 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

Program pengembangan kualitas kebijakan publik

Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati


IV - 68

SATUAN 5

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

6 2

7 8 939.000.000 BPMPPT, KPPD

%

95

4.284.709.875 BAPPEDA, SETDA,

%

10

1.954.025.500 DISDIKPORA, DINKES, D.BUDPAR, SETDA

Jenis

INSPEKTORAT, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)


IV - 69

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 60

Jumlah SKPD

11

ANGGARAN

SKPD

7 8 3.032.954.025 DISDIKPORA, DINKES, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD,D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK,

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, SET.KORPRI, DISPENDA, BLH

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu


IV - 70

%

100

5.314.655.375 DISDIKPORA, DINKES, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD,

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"

%

90

983.050.000 DINKES, SETDA

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.

%

69

394.869.000 KAD


IV - 71

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundangundangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah


IV - 72

SATUAN 5 Desa

TARGET 2017 6 86

ANGGARAN

SKPD

7 8 846.944.500 SETDA, KEC.

GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan administrasi pemerintahan

INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70


IV - 73

SATUAN 5 Kecamatan

TARGET 2017 6 12

ANGGARAN

SKPD

7 8 2.963.749.450 SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4 Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan



IV - 74

SATUAN 5 %

Level

TARGET 2017 6 90

2

ANGGARAN

SKPD

7 8 1.738.764.875 SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN 41.685.000 INSPEKTORAT

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

4 Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/Setifikasi JFA/IB/TB Program peningkatan dan Opini BPK terhadap Pengembangan pengelolaan laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan keuangan dan daerah kekayaan daerah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah


IV - 75

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 100

Opini BPK

WTP

%

100

%

100

ANGGARAN

SKPD

7 8 144.550.000 INSPEKTORAT

139.030.586.107 DISDIKPORA,

DINKES, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR,

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

1

2

3

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target


IV - 76

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 100

%

5

ANGGARAN 7

SKPD 8 D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

20.049.230.200 BPMPPT, DPKAD, D.PASAR, DISPENDA

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 Persentase unit % pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP) Indeks Kepuasan nilai Masyarakat Persentase tindak % lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan


IV - 77

5

TARGET 2017 6 45

78,74 100

ANGGARAN

SKPD

7 8 7.344.423.125 DINKES, DPUP,

BAPPEDA, BKBPMPP, BPMPPT, K.KESBANG, SETDA, SETWAN, DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KORPRI

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase pemenuhan % layanan administrasi perkantoran


IV - 78

SATUAN 5

TARGET 2017 6 100

ANGGARAN

SKPD

7 8 94.712.647.745 DISDIKPORA, DINKES,

DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL,BKBPMPP, D.NAKERSOS,D.PERIND AGKOP,BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP,K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR,D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC.MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI,

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik


IV - 79

%

75

36.217.869.144 DISDIKPORA, DINKES,

DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pengelolaan % kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu


IV - 80

93

5.359.852.600 DISDIKPORA,

DINKES, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

Program Pengembangan data/informasi

Persentase ketersediaan data untuk perencanaan


IV - 81

%

65

449.487.500 BAPPEDA, BPBD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Kerjasama Pembangunan Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Penataan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase kerjasama yang aktif Persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/kajian Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan Tingkat kepuasan masyarakat Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran


IV - 82

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 90

%

33

%

2

%

72

(%)

100%

(%)

99,32%

(%)

89,00%

ANGGARAN

SKPD

7 8 571.797.050 DINKES, BAPPEDA, SETDA 288.227.000 BAPPEDA, BKBPMPP 88.279.000 SETDA

764.081.375 SETDA, KAD 5.231.775.900 D.DUKCAPIL, KEC.

GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC.

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

1

2

3

Program kerjasama informasi dan media massa Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

5 (%)

Jumlah jejaring informasi dan media massa Kondisi gedung pemerintahan baik

Jejaring %

Persentase pengguna % layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya Persentase pemenuhan % layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati


IV - 83

TARGET 2017 6 58%

42 84,34 90

100

ANGGARAN

SKPD

7

8 NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

2.768.201.525 BPMPPT, SETDA, SETWAN, KORPRI 47.628.930.000 DPUP, BPMPPT, K.PERPUSDA 109.199.500 SETDA

1.360.464.865 SETDA

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu


IV - 84

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 95

ANGGARAN

SKPD

7 8 2.946.114.750 BAPPEDA,

BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, SETDA, D.PERTANIAN, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL ,KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

4 Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.


IV - 85

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 20

ANGGARAN

SKPD

7 8 4.062.742.295 DISDIKPORA, DINKES,

DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, D.BUDPAR, K.SATPOL PP, K.KESBANG, BPBD, SETDA, SETWAN, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

SKPD 8 KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer Jumlah publikasi informasi melalui media online Jumlah lelang pengadaan barang jasa


IV - 86

%

90

%

75

Publikasi

325

Lelang

250

256.013.500 KAD 11.522.279.220 DISDIKPORA, DINKES, DPUP, D.SDAEM, BAPPEDA, D.HUBKOMINFO, D.DUKCAPIL, BKBPMPP, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, BPMPPT, K.SATPOL PP

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

1

2

3

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin

SATUAN 5 %

Jumlah modul layanan layanan kepemerintahan berbasis TIK Jumlah modul layanan layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Persentase peningkatan % layanan informasi berbasis teknologi


IV - 87

TARGET 2017 6 80

20 40 15

76

ANGGARAN 7

5.051.143.750

SKPD 8 K.KESBANG, BPBD, SETDA, BKD, INSPEKTORAT, DPKAD, D.PASAR, D.PERTANIAN, KAD, K.PERPUSDA, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. DEPOK, KEC. KALASAN, KPPD, KORPRI, DISPENDA, BLH D.HUBKOMINFO, BPBD, BKD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi Persentase pelayanan pensiun tepat waktu Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian Persentase kepuasan pengguna alumni diklat


IV - 88

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 55

%

80

%

90

%

85,00%

%

86,00%

%

60

ANGGARAN

SKPD

7 8 91.428.000 D.HUBKOMINFO, BKBPMPP 146.154.000 SETDA

4.406.051.600 SETDA, BKD, INSPEKTORAT, D.PERTANIAN

40.000.000 BKD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

4 Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan Kelompok PMKS yang aktif

Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan Cakupan penanganan anak terlantar Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo


IV - 89

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 39

ANGGARAN 7 2.343.371.000 BKD

SKPD 8

Kelompok

155

663.212.000 D.NAKERSOS, D.PASAR

%

90%

1.484.820.050 D.NAKERSOS, SETDA

%

90

41.324.000 D.NAKERSOS

%

70


%

90


NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase KK miskin

SATUAN 5 %

Keaktifan Tim % Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa


IV - 90

TARGET 2017 6 10,02 77,00

ANGGARAN

SKPD

7 8 12.050.529.935 KBPMPP, SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4 Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk


IV - 91

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 15

BUMDES

20

ANGGARAN

SKPD

7 8 2.629.414.150 BKBPMPP,

D.PERINDAGKOP,D. BUDPAR, SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

593.130.000 BKBPMPP, D.PERINDAGKOP, SETDA, D.PERTANIAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4

Memperkuat penegakan hukum

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB Ketersediaan rumah layak huni Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda


IV - 92

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 88,10

%

98,25

%

50

Perda

4

ANGGARAN

SKPD

7 8 150.979.000 D.PERINDAGKOP

4.600.000.000 DPUP 975.393.900 D.NAKERSOS, SETDA 30.258.429.350 SETWAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Penataan Peraturan Perundangundangan

4 Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya


IV - 93

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 100

ANGGARAN

SKPD

7 8 3.118.792.225 DINKES, D.BUDPAR, BPBD, SETDA, SETWAN, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BLH

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 4 Program peningkatan Persentase pelayanan dan bantuan penanganan hukum hukum Program penegakan hukum Persentase pelanggaran Perda yang ditangani


IV - 94

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 100

%

100

ANGGARAN

SKPD

7 8 739.124.500 K.SATPOL PP, SETDA, SET.KORPRI 2.165.506.500 D.HUBKOMINFO,

D.PERINDAGKOP, K.SATPOL PP, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

NO 1 5

PRIORITAS SLEMAN 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

NAMA PROGRAM 3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 5 Ketersediaan jenis obat % menurut kelas terapi Cakupan penduduk % yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan per 100. 000 Menurunnya AKI

kelahiran hidup

Menurunnya AKB Prosentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan Prosentase Angka Bebas Jentik (ABJ)


IV - 95

TARGET 2017 6 95% 77,00% 62,79

per 1000 kelahiran hidup

4,33

%

80

%

10

%

94

%

≥ 95%

ANGGARAN

SKPD

7 8 7.139.040.000 DINKES 106.011.832.435 DINKES

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

4 Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Status balita gizi buruk Cakupan balita pendek dan sangat pendek Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS Pengendalian penyakit menular Pengendalian penyakit tidak menular Kualitas pelayanan kesehatan baik

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


IV - 96

SATUAN 5

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

%

6 76%

7 8 742.030.000 DINKES, D.PERINDAGKOP

%

52,5

1.551.000.000 DINKES

% %

0,44 12,40

1.844.779.800 DINKES

%

52,5

140.000.000 SETDA

%

100

3.092.473.050 DINKES

%

70

%

100

%

100

726.132.500 DINKES, RSUD PRAMBANAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

SKPD

4 Cakupan sarana prasarana di rumah sakit

Cakupan pelayanan Balita

per 1000 kelahiran hidup

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pelayanan kesehatan lansia Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/ makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya Pelayanan kesehatan masyarakat baik

%

71

61.295.500 DINKES

Unit usaha

30

25.873.000 D.PERINDAGKOP


IV - 97

%

%

6 80

ANGGARAN

3 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

5

TARGET 2017

< 1,8

33,50%

7 8 46.999.728.000 RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN

107.281.500 DINKES

125.028.274.260 DINKES, RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program perencanaan sosial budaya Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan Angka prevalensi peserta KB aktif Total Fertility Rate (TFR)

Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Persentase KB pria Persentase capaian KB mandiri


IV - 98

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 45

%

79,25

angka per 1.000 penduduk perempuan

ANGGARAN

SKPD

7 8 502.917.500 DINKES, BAPPEDA, D.BUDPAR 5.456.246.750 BKBPMPP

2

%

1,4

235.066.500 BKBPMPP

Orang

86

254.415.500 BKBPMPP

% %

8,28 80,03

1.750.362.500 BKBPMPP

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

6


NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

4 Jumlah kelompok PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar Program penyiapan tenaga Jumlah kelompok pendamping kelompok bina Institusi Masyarakat keluarga Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB Program pengembangan Jumlah Kelompok model operasional BKBKerja Operasional Pos Posyandu-PADU Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu) Program perencanaan Persentase dokumen pembangunan ekonomi kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan


IV - 99

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

5 kelompok

6 151

7 8 356.870.000 BKBPMPP

Kelompok

86

250.535.875 BKBPMPP

Kelompok

40

114.232.000 BKBPMPP

%

33,33

2.485.328.000 BAPPEDA, D.NAKERSOS, D.PERINDAGKOP, D.BUDPAR, SETDA, DPKAD, D.PASAR

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 Persentase investor sektor prioritas

%

5

Nilai investasi

Rp

Koperasi yang terbentuk pertahun

Koperasi

Persentase koperasi aktif

%

Jumlah pelaku usaha perdagangan

Pelaku usaha perdagangan

Persentase % peningkatan pedagang pasar yang tertib Persentase penyalur % barang dalam pengawasan yang patuh


IV - 100

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

6 71,28

7 8 910.000.000 BPMPPT

4,525 milyar

175.000.000 BPMPPT

10


92,55


19.198

817.475.000 D.PERINDAGKOP, D.PASAR

2

1.109.152.000 D.PERINDAGKOP, D.PASAR

51

6.485.317.000 D.PERINDAGKOP, BPMPPT, SETDA, D.PASAR

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4 Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan Peningkatan aksesibilitas UMKM

5 Produk

Jumlah wirausaha baru

Wirausaha baru

Jumlah kunjungan wisatawan Peningkatan kapasitas destinasi wisata Jumlah kerjasama/ kemitraan pariwisata

Orang

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan


IV - 101

SATUAN

TARGET 2017 6 236

Orang

1064

UMKM

45

115

4.323.000 Buah Buah

3 6

ANGGARAN

SKPD

7

8

717.485.000 D.PASAR

1.880.042.500 D.PERINDAGKOP


4.052.496.000 BPMPPT, D.BUDPAR 12.982.945.000 D.BUDPAR 1.194.612.000 D.BUDPAR

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4 Nilai ekspor kumulatif

Program Transmigrasi Regional Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

SATUAN 5 US$

TARGET 2017 6 42.500.000

ANGGARAN

SKPD


Persentase tenaga kerja yang dilatih

%

70

8.437.810.000 D.NAKERSOS

Persentase konflik yang ditangani

%

100

1.293.179.960 D.NAKERSOS

Persentase penempatan pencari kerja Persentase calon transmigran yang berangkat Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten Cakupan ketersediaan air untuk pertanian

%

75


%

45

1.004.002.500 D.NAKERSOS

Pasar dan obyek wisata

22

38.048.673.500 DPUP, D.PASAR

%

77

51.865.154.430 D.SDAEM, BAPPEDA


IV - 102

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

INDIKATOR KINERJA 4 Embung dan sungai terkelola baik Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik


IV - 103

SATUAN 5

TARGET 2017

ANGGARAN

%

6 77

%

56,15

9.200.000.000 DPUP

%

65,45

78.633.000.000 DPUP

% %

54,50 76,40

% % %

65,45 54,50 76,40

101.603.734.230 DPUP

%

48,85

14.854.894.940 DPUP

SKPD

7 8 10.261.164.800 D.SDAEM

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal

NAMA PROGRAM 3 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Desa Wisata Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan budidaya perikanan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 5 Ketersediaan data base dokumen jalan dan jembatan

TARGET 2017 6 1

ANGGARAN 7 630.000.000 DPUP

Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik Persentase peserta pembinaan Jumlah desa wisata kategori mandiri Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian

%

95

4.703.402.420 DPUP

%

40

850.000.000 DPUP

Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan Persentase peningkatan produksi ikan


IV - 104

jumlah

SKPD 8

8

648.518.000 D.BUDPAR

%

0,5

5.530.927.100 D.PERTANIAN

%

0,7

320.000.000 D.PERTANIAN

%

9,0


NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

4 Kenaikan kelas kelompok Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis Persentase penangan kesehatan ternak

5 Kelompok

6 48

7 8 2.219.055.625 D.PERTANIAN

%

15


%

10


%

80


Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasikan

%

5


%

5



IV - 105

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 Peningkatan jumlah Kg ikan di perairan umum Persentase peningkatan konsumsi ikan Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi Persentase Penanganan daerah rawan pangan Persentase cadangan pangan Persentase Pola Pangan Harapan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah


IV - 106

5

% Jumlah produk

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

6 1100

7 8 144.000.000 D.PERTANIAN

1,1


5

%

100

%

70

%

87,5

%

90


NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4 Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase ketersediaan energi dan protein

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian Peningkatan produk pertanian/perkebunan yang bersertifikat Peningkatan produk perternakan yang bersertifikat Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan


IV - 107

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 90

%

80

% % Kelompok

ANGGARAN

SKPD

7

8

140 141 1

Jumlah produk

5


Jumlah produk

3


IKM

65


NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

8


NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

3 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 Jumlah sentra yang dikukuhkan

5 Sentra industri

6 20


Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri Persentase pertumbuhan nilai produksi industri Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4

IKM

38


%

0,5

566.256.500 D.PERINDAGKOP, BPMPPT

%

87,00%

Program pengembangan Kreativitas siswa dan Guru

Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis

jumlah prestator Jumlah prestasi


IV - 108

99 Kabupaten: 1056 Propinsi : 486 nasional : 36

31.458.384.500 DISDIKPORA, BKD

2.808.553.000 DISDIKPORA, SETDA

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

TARGET 2017

ANGGARAN

%

6 97,10%

7 8 7.219.275.150 DISDIKPORA

%

100,00%

%

78,23%

18.670.481.500 DISDIKPORA

%

APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,98% APS SD/MI 1,02, SMP/MTs 1,12

38.299.263.889 DISDIKPORA, SETDA

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4 Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terlayaninya PAUD umur 0-6 tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Kasar (APK) dan Angka Tahun Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs,

5

%


IV - 109

SKPD

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal

Program Pengembangan Budaya Baca Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

INDIKATOR KINERJA 4 Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman Meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Sleman Terbentuknya Desa Berkaraktetr Persentase minat baca masyarakat Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza


IV - 110

SATUAN 5

TARGET 2017

%

6 75,25%

%

99,04%

ANGGARAN

SKPD

7 8 1.766.538.500 DISDIKPORA, BKBPMPP

Desa % Unit

%

4 57,22

910.686.500 K.PERPUSDA

8

756.164.500 K.PERPUSDA

25,00%

648.434.500 DISDIKPORA, D.NAKERSOS

NO

PRIORITAS SLEMAN

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

3

4 Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS Tersedianya dokumen data potensi kepemudaan Persentase ormas kepemudaan yang aktif Persentase ormas pemuda yang aktif di bidang kewirausahaan

5 Satuan tugas (satgas)

Persentase keaktifan budaya olah raga di sekolah Persentase prestasi olahraga pelajar

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


IV - 111

TARGET 2017 6 28

ANGGARAN

SKPD

7

8

Desa

8

170.407.000 BKBPMPP

Dokumen

1

303.000.000 DISDIKPORA

%

90,00%


%

26,00%


%

91,00%


%

74,00%

2.512.418.800 DISDIKPORA, SETDA, KORPRI

NO 1 9

PRIORITAS SLEMAN 2 Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3 Program pengembangan wawasan kebangsaan

4 Jumlah konflik SARA

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase penanganan konflik ipoleksosbudhankam


IV - 112

SATUAN 5

TARGET 2017

Kasus

6 ≤5

%

100

ANGGARAN

SKPD

7 8 7.307.902.950 K.KESBANG, SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN 697.945.000 K.KESBANG

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program pendidikan politik masyarakat

INDIKATOR KINERJA 4 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 77%

ANGGARAN

SKPD

7 8 1.390.238.425 K.KESBANG, SETDA, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI,KEC. PAKEM, KEC.CANGKRINGAN

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase pengelolaan % nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat


IV - 113

58,29%

977.275.000 D.BUDPAR, K.PERPUSDA

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pelestarian dan Pengembangan peninggalan budaya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

TARGET 2017

ANGGARAN

%

6 17,68%

7 8 3.612.500.000 D.BUDPAR

%

14,20%

1.960.320.000 D.BUDPAR

%

5,70%

%

82

Persentase lembaga PUG aktif

%

100

450.000.000 BKBPMPP

Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Desa

28

800.000.000 BKBPMPP

INDIKATOR KINERJA 4 Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional Persentase pengelolaan keragaman budaya Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya Persentase pemenuhan hak anak


IV - 114

SATUAN 5

SKPD

534.165.000 D.BUDPAR 2.020.000.000 BKBPMPP

NO

PRIORITAS SLEMAN

1

2

NAMA PROGRAM 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

INDIKATOR KINERJA 4 Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan


IV - 115

SATUAN 5 %

TARGET 2017 6 100

ANGGARAN

SKPD

7 8 408.786.600 BKBPMPP

Tabel 4.9 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta NO 1 1

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) 2 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

PRIORITAS DIY 3 Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur Lingkungan hidup dan penataan ruang


PRIORITAS SLEMAN 4 Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan

IV - 116

PROGRAM 5 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

ANGGARAN 6 140.000.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

8.617.576.550

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

2.902.056.500

1.415.568.750

1.029.756.950 3.460.177.000 3.213.084.500

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4


IV - 117

PROGRAM 5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

ANGGARAN 6 1.060.393.500 7.027.748.100 3.374.125.500 412.978.550 82.350.000 11.962.695.700 4.434.128.700 7.226.376.500 10.059.348.650

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program penyediaan dan pengolahan air baku Program lingkungan sehat perumahan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


IV - 118

ANGGARAN 6 8.051.273.500 110.000.000 4.466.182.200 16.430.809.450 441.137.000 15.664.184.000 315.000.000

8.947.576.600 6.515.000.000 839.970.000 2.223.013.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

2

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya




IV - 119

PROGRAM

ANGGARAN

5 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program perencanaan pembangunan daerah

6 4.961.764.375

Program pengembangan kualitas kebijakan publik Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.954.025.500

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.314.655.375

5.250.000.000 275.000.000 939.000.000 4.284.709.875

3.032.954.025

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan administrasi pemerintahan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah


IV - 120

ANGGARAN 6 983.050.000 394.869.000 846.944.500 2.963.749.450 1.738.764.875 41.685.000 144.550.000 139.030.586.107

20.049.230.200

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Program kerjasama informasi dan media massa


IV - 121

ANGGARAN 6 7.344.423.125 94.712.647.745 36.217.869.144 5.359.852.600 449.487.500 571.797.050 288.227.000 88.279.000 764.081.375 5.231.775.900 2.768.201.525

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

PROGRAM 5 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


IV - 122

ANGGARAN 6 47.628.930.000 109.199.500 1.360.464.865 2.946.114.750 4.062.742.295 256.013.500 11.522.279.220 5.051.143.750 91.428.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

3

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



Memperkuat penegakan hokum

IV - 123

PROGRAM 5 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum Program penegakan hukum

ANGGARAN 6 146.154.000 4.406.051.600 40.000.000 2.343.371.000 30.258.429.350 3.118.792.225 739.124.500 2.165.506.500

NO 1 4

PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) 2 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

PRIORITAS DIY 3

PRIORITAS SLEMAN 4 Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa

PROGRAM 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Pengembangan Perumahan


IV - 124

ANGGARAN 6 663.212.000

1.484.820.050 41.324.000 536.206.000 58.936.000 12.050.529.935 2.629.414.150 593.130.000 150.979.000 4.600.000.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

5

Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Kesehatan


PROGRAM 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata


IV - 125

ANGGARAN 6 975.393.900 7.139.040.000 106.011.832.435 742.030.000 1.551.000.000 1.844.779.800 140.000.000 3.092.473.050 726.132.500 46.999.728.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program perencanaan sosial budaya Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga


IV - 126

ANGGARAN 6 107.281.500 61.295.500 25.873.000 125.028.274.260 502.917.500 5.456.246.750 235.066.500 254.415.500 1.750.362.500 356.870.000 250.535.875

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Pertumbuhan ekonomi



IV - 127

PROGRAM 5 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

ANGGARAN 6 114.232.000 2.485.328.000 910.000.000 175.000.000 129.020.000 244.105.000 817.475.000 1.109.152.000 6.485.317.000 717.485.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4


IV - 128

PROGRAM 5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Transmigrasi Regional

ANGGARAN 6 1.880.042.500 632.193.000 4.052.496.000 12.982.945.000 1.194.612.000 733.054.000 8.437.810.000 1.293.179.960 968.185.500 1.004.002.500

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

PROGRAM 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6 38.048.673.500

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

10.261.164.800

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9.200.000.000

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 129

ANGGARAN

51.865.154.430

78.633.000.000 101.603.734.230 14.854.894.940 630.000.000 4.703.402.420

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik


Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal

IV - 130

PROGRAM 5 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Desa Wisata Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

ANGGARAN 6 850.000.000 648.518.000 5.530.927.100

Program peningkatan produksi hasil peternakan

320.000.000

Program pengembangan budidaya perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2.513.968.300 2.219.055.625 3.384.720.100 2.006.042.600 1.128.906.600 829.597.000 431.629.200

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

1

2

3

4

8


Pendidikan


Meningkatkan kualitas pendidikan karakter IV - 131

PROGRAM 5 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ANGGARAN 6 144.000.000 609.500.000 6.322.163.850 1.371.006.725 193.866.000 819.399.000 80.985.000 317.225.000 566.256.500 31.458.384.500

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program pengembangan Kreativitas siswa dan Guru Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan


IV - 132

ANGGARAN 6 2.808.553.000 7.219.275.150 18.670.481.500 38.299.263.889 1.766.538.500 910.686.500 756.164.500 648.434.500 170.407.000 303.000.000 408.313.900

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pelestarian dan Pengembangan peninggalan budaya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Sosial dan Budaya


Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

IV - 133

ANGGARAN 6 188.000.000 227.983.700 2.512.418.800 7.307.902.950 697.945.000 1.390.238.425 977.275.000 3.612.500.000 1.960.320.000 534.165.000 2.020.000.000

NO


PRIORITAS DIY

PRIORITAS SLEMAN

PROGRAM

1

2

3

4

5 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


IV - 134

ANGGARAN 6 450.000.000 800.000.000 408.786.600

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan Prioritas pembangunan kewilayahan mengacu pada kebijakan pengembangan

wilayah

terpadu

tahunan.

Pembangunan

wilayah

Terpadu (PWT Tahunan) adalah program dan kegiatan pembangunan wilayah secara terpadu untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari program kewilayahan yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD. Pengembangan kawasan terpilih pada Pembangunan Wilayah Terpadu Tahun 2017 mengambil tema sebagai berikut: 

Kawasan

Penyangga

Prambanan

Ratu

Boko

dengan

tema

“Kecamatan Sebagai Pusat Kebudayaan” 

Kawasan

Koridor

Yogyakarta

Tempel-Sleman

Wilayah

“Pengembangan

dan

Kabupaten

Infrastruktur

Kawasan

Sleman

Penunjang

Perkotaan

dengan

Perekonomian

tema dan

Pengendalian Tata Ruang” 

Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan dengan tema “Kawasan Perdesaan Prioritas Ketahanan Pangan” Dalam rangka perwujudan Pembangunan Wilayah Terpadu Tahun

2017 sesuai dengan tema pengembangan pada Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko, Kawasan Koridor Tempel-Sleman-Mlati, Kawasan Perkotaan

Yogyakarta

Wilayah

Kabupaten

Sleman,

dan

Kawasan

Keamanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman maka disusun arahan program kegiatan seperti terlampir dalam matriks di bawah ini. Tabel 4.10 Matriks Arahan Program dan Kegiatan Pembangunan Wilayah Terpadu Tahun 2017 NO

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI

SKPD PELAKSANA

Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko

A 1

Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya pada kawasan penyangga KSN Prambanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Kecamatan pembangunan sarana Prambanan dan prasarana pariwisata Kecamatan Kalasan

SUMBER DANA INDIKATIF

APBN APBD Prov APBD Kab.


Dinas Budpar

IV - 135

NO

2

B 1

C 1

2

D 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI

Kecamatan Berbah Pengembangan daerah Kecamatan APBN tujuan wisata Prambanan APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Kalasan Kecamatan Berbah Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya Penyusunan kebijakan Kecamatan APBD Kab. pengelolaan, Prambanan pengembangan dan Kecamatan pelestarian peninggalan Kalasan budaya (Output:Kajian Kecamatan Kecamatan sebagai Pusat Berbah Kebudayaan) Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana Kecamatan APBD Kab. detail tata ruang Prambanan kawasan Perencanaan Kecamatan APBN pengembangan kawasan Prambanan APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Kalasan Kecamatan Berbah Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamatan APBD Kab. n jalan Prambanan Kecamatan Kalasan Kecamatan Berbah

Kecamatan Prambanan Kecamatan Kalasan Kecamatan Berbah E Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Peningkatan jalan Kecamatan Prambanan Kecamatan Kalasan Kecamatan Berbah 2 Peningkatan jembatan Kecamatan dan gorong-gorong Prambanan Kecamatan Kalasan Kecamatan Berbah Kawasan Koridor TempelPengembangan Sleman dan pengendalian 2


Rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan

SKPD PELAKSANA

Dinas Budpar

Dinas Budpar/BAP PEDA

DPUP

DPUP

DPUP

APBD Kab.

DPUP

APBD Kab.

DPUP

APBD Kab.

DPUP


IV - 136

NO

A 1

2

B 1

2

C 1

2

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI


kota-kota cepat tumbuh Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat Perencanaan Koridor APBN pengembangan TempelAPBD Kab. infrastruktur Sleman Pembangunan/peningkat Koridor APBN an infrastruktur TempelAPBD Prov Sleman APBD Kab. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamatan APBN n jalan Tempel APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Sleman Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamatan APBN n jembatan Tempel APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Sleman Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan jalan Kecamatan APBN Tempel APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Sleman Peningkatan jembatan Kecamatan APBN dan gorong-gorong Tempel APBD Prov Kecamatan APBD Kab. Sleman

D 1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Kecamatan APBD Kab. pemanfaatan ruang Tempel Kecamatan Sleman E Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1. Pengawasan Kecamatan APBD Kab. Pemanfaatan tanah Tempel Kecamatan Sleman Kawasan Perkotaan Pengembangan Yogyakarta Wilayah wilayah Kabupaten Sleman perkotaan strategis A Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat 1 Perencanaan Kecamatan APBN pengembangan Ngaglik APBD Kab. infrastruktur Kecamatan Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak 2 Pembangunan/peningkat Kecamatan APBN an infrastruktur Ngaglik APBD Prov


SKPD PELAKSANA

tumbuh DPUP

DPUP

DPUP

DPUP

DPUP

DPUP

DPUP

KPPD

tumbuh DPUP

DPUP

IV - 137

NO

B 1

2

C 1

2

D 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI

SUMBER DANA INDIKATIF APBD Kab.

Kecamatan Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamatan APBN n jalan Ngaglik APBD Kecamatan APBD Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamatan APBN n jembatan Ngaglik APBD Kecamatan APBD Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan jalan Kecamatan APBN Ngaglik APBD Kecamatan APBD Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Peningkatan jembatan Kecamatan APBN dan gorong-gorong Ngaglik APBD Kecamatan APBD Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Kecamatan APBD pemanfaatan ruang Ngaglik Kecamatan Depok

SKPD PELAKSANA

DPUP Prov Kab.

DPUP Prov Kab.

DPUP Prov Kab.

DPUP Prov Kab.

Kab.


DPUP

IV - 138

NO

E 1.

F 1

G 1

H 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI


SKPD PELAKSANA

Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pengawasan Kecamatan APBD Kab. KPPD Pemanfaatan tanah Ngaglik Kecamatan Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan Kabupaten APBD Kab. BAPPEDA kerjasama pengelolaan Sleman persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fasilitasi sanitasi Kecamatan APBN BLH permukiman Ngaglik APBD Kab. Kecamatan Depok Kecamatan Mlati Kecamatan Gamping Kecamatan Ngemplak Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Penyediaan PSD  Candi APBN DPUP Kawasan Kumuh Dukuh, APBD Kab. Candi Karang, Candi Winangu n, Turen1 dan Turen2, Sardonoh arjo, Kec Ngaglik,  Blotan, Wedomart ani, Kec Ngemplak  Rogobang san, Bimomart ani, Kec Ngemplak  Dabag,


IV - 139

NO

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI









 




SKPD PELAKSANA

Gorongan ,Kentung an, Ngropoh1 ,Ngropoh 2,Soropad an1,Sorop adan2, dan Soropada n 3, Condongc atur, Kec Depok Blimbings ari, Gowok, Janti, Karangm alang & Mricam, Caturtun ggal, Kec Depok Banaran dan Jairejo, Sendanga di, Kec Mlati Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati Rajek Lor dan Rajek Wetan, Tirtoadi, Kec Mlati Trihanggo ,Gamping Gamping Kidul, Mejing Wetan, Patukan Desa Ambarket awang, Kec Gamping Banyume neng, Banyurad en, Kec Gamping


IV - 140

NO

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI


 Dusun Beluran, Desa Sidomoy, Kec. Godean I Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 Penataan RTH  Kawasan APBN Stadion APBD Maguwoh Kabupaten arjo, Depok  Kawasan Embung Tambakb oyo, Condongc atur, Depok J Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Pembangunan saluran Kecamatan APBN drainase/gorong-gorong Depok APBD Kecamatan Kabupaten Gamping Kawasan Keamanan Pengembangan Ketahanan Pangan kawasan produksi pertanian tanaman pangan A Peningkatan ketahanan pangan/perkebunan 1 Pemanfaatan Kecamata APBD Kab. pekarangan untk n Minggir pengembangan pangan Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan 2 Penanganan pasca panen Kecamata APBD Kab. dan pengolahan hasil n Minggir pertanian Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan 3 Pengembangan cadangan Kecamata APBD Kab. pangan daerah n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n


SKPD PELAKSANA

BLH/DPUP

DPUP

Dintanhut

Dintanhut

Dintanhut

IV - 141

NO

4

5

6

7

8

B 1 C 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI


SKPD PELAKSANA

Moyudan Kecamata n Seyegan Pengembangan desa Kecamata APBD Kab. Dintanhut mandiri pangan n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Pengembangan lumbung Kecamata APBD Kab. Dintanhut pangan desa n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Pengembangan Kecamata APBD Kab. Dintanhut perbenihan/pembibitan n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Peningkatan produksi, Kecamata APBD Kab. Dintanhut produktivitas dan mutu n Minggir produkperkebunan, Kecamata produk pertanian n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Fasilitasi koordinasi Kecamata APBD Kab. Dintanhut ketahanan pangan n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Kabupate BAPPEDA Pengembangan pertanian n Sleman Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamata APBD Kab. D.SDAEM n jaringan irigasi n Minggir


IV - 142

NO

2

3

4

5

6

D 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI


Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Pembangunan/peningkata Kecamata APBD n jaringan iigasi n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Operasi dan Kecamata APBD pemeliharaan jaringan n Minggir irigasi Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Peningkatan pengelolaan Kecamata APBD irigasi partisipatif n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Pemutakhiran data Kecamata APBD jaringan irigasi n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Peningkatan Kecamata APBD kelembagaan pengelola n Minggir irigasi Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamata APBN n jalan n Minggir APBD

SKPD PELAKSANA

Kab.

D.SDAEM

Kab.

D.SDAEM

Kab.

D.SDAEM

Kab.

D.SDAEM

Kab.

D.SDAEM

DPUP Prov


IV - 143

NO

2

E 1

F 1.

G 1

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

LOKASI

SUMBER DANA INDIKATIF APBD Kab.

SKPD PELAKSANA

Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Rehabilitasi/pemeliharaa Kecamata APBN DPUP n jembatan n Minggir APBD Prov Kecamata APBD Kab. n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Kecamata APBD Kab. DPUP pemanfaatan ruang n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pengawasan Kecamata APBD Kab. KPPD Pemanfaatan tanah n Minggir Kecamata n Godean Kecamata n Moyudan Kecamata n Seyegan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Penyediaan PSD  Margodad APBN DPUP Kawasan Perdesaan i, APBD Kab. Potensial Seyegan  Sendanga gung, Minggir  Sumberar um, Moyudan


IV - 144

Gambar 4.1 Peta Prioritas PWT Jangka Tahunan 2017


IV - 145

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sleman juga selaras dengan kebijakan DIY, yaitu menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat sebagaimana indikator berikut : Tabel 4.11 Sasaran Kewilayahan Tahun 2017 Target

Indikator Sasaran

No

Kewilayahan

DIY

Sleman

80,70

80,98

12,20%

10,02%

1

IPM

2

Kemiskinan

3

Tingkat Pengangguran

6,18%

5,90%

4

Pertumbuhan Ekonomi

6,15%

5,46%


Ket

IV - 146

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu

alat

kelengkapan

Dewan

berdasarkan

ketentuan

Pasal

64

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1

tahun

2010

tentang

Tata

Tertib

DPRD

Kabupaten

Sleman,

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2014 mempunyai tugas Memberikan Saran dan Pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman menyampaikan beberapa pokok pikiran sesuai dengan bidang- bidang sebagai berikut :

1.

1.

Bidang Pemerintahan

2.

Bidang Keuangan Daerah

3.

Bidang Pembangunan Infrastruktur

4.

Bidang Kesejahteraan Rakyat

BIDANG PEMERINTAHAN Salah

satu

indikator

keberhasilan

dari

penyelenggaraan

pemerintahan adalah bagaimana segenap aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten hingga di tingkat desa atau dusun. DPRD Kabupaten Sleman dalam hal ini mendorong adanya peningkatan dari seluruh aspek pelayanan, mulai dari pelayanan umum sampai

dengan

pengurusan

perizinan.

Kemudahan,

kecepatan,

ketepatan waktu dan biaya murah di dalam pengurusan sertifikat tanah, IMB, SIUP dan surat-surat lainnya seperti akte, KK, KTP dan lain-lain. Terkait eksekutif,

Propperda Dewan

yang telah disepakati antara Dewan dan

meminta

kepada

eksekutif

untuk

segera

menyampaikan draft-draft raperda yang telah siap dibahas. Sehingga semua raperda yang masuk dalam propperda dapat terselesaikan sesuai yang

direncanakan.

Sosialisasi

terhadap

peraturan

perundang-

undangan baik dari Pusat maupun daerah supaya di galakkan sampai tingkat bawah terutama perda-perda yang sudah disahkan. Sementara itu terkait dengan perizinan khususnya mengenai pendirian Toko Modern, Dewan meminta kepada Eksekutif dalam hal ini Badan Perijinan harus betul-betul cermat, teliti, dan

selektif dalam


IV - 147

mengeluarkan

perijinannya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. Dewan meminta kepada eksekutif untuk betul-betul secara riil dalam melaksanakan penegakan perda-perda yang sudah disahkan. Sebagai contoh dilapangan masih terdapat pendirian toko-toko modern yang tidak berijin namun tetap beroperasi, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bahkan dapat mematikan usahan/toko-warung tradisional kalangan menengah ke bawah. Disamping itu terkait dengan perijinan pendirian hotel/apartemen agar dilakukan pembatasan/pengendalian sehingga tidak mengurangi lahan-lahan produktif, dan juga diadakan kajian yang berhubungan dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Dewan mendorong kepada eksekutif agar mengadakan kegiatan pelatihan kepada segenap aparat desa khususnya di bidang sistem manajemen

akuntansi

dan

pelaporan

keuangan,

disertai

dengan

pendampingan secara berkelanjutan. 2.

BIDANG KEUANGAN DAERAH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman meminta agar

eksekutif melakukan pencermatan dan menggali terhadap potensipotensi pendapatan asli daerah secara terus menerus, dan di-update setiap tahun, agar tidak terjadi pembiaran potensi yang tidak/belum tergali dengan optimal, padahal sudah seharusnya potensi pendapatan tersebut ditangani secara serius guna meningkatkan pendapatan daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan disegala bidang guna peningkatan kesejahteraan dan kepentingan orang banyak, dalam hal ini sebagai contoh pemasukan dari parkir. Dewan meminta kepada eksekutif agar dalam APBD dianggarkan pos anggaran untuk peningkatan kesejahteraan GTT/PTT. Selain itu terkait

dengan

pertanian

Dewan

meminta

untuk

peningkatan/penguatan pembangunan di bidang pertanian yang dapat mewujudkan kesejahteraan petani. 3.

BIDANG PEMBANGUNAN Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai merupakan aspek

terpenting untuk mendorong kemajuan pembangunan disegala bidang terutama

peningkatan

perencanaan

perekonomian

pembangunan

daerah

masyarakat, harus

maka

dalam

dilaksanakan

secara

komprehensif dan berkesinambungan. pembangunan dan perbaikan infrastruktur belum sepenuhnya merata, masih terdapat wilayahRKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017

IV - 148

wilayah yang belum terjangkau oleh pembangunan infrastruktur yang mereka butuhkan. Perlunya pembangunan yang ramah lingkungan dan sehat dalam berbagai bidang pembangunan infrastruktur. Dewan mendorong adanya pembangunan infrastruktur transportasi untuk kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan pengembangan bidang energi alternatif. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Sleman periode yang lalu akan dibahas kembali pada masa jabatan Dewan tahun ini. Harapannya kedepan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan partisipasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Di Kabupaten Sleman sudah saatnya diperlukan adanya regulasi

atau Peraturan Daerah tentang Pendidikan Non formal.

Hal ini

diperlukan dalam rangka mengatasi kenakalan remaja, tawuran dan penyimpangan seksualitas yang sering terjadi. Pendidikan kepada anak didik tidak hanya dilakukan secara formal melalui sekolah, tetapi juga dilakukan di rumah dan di lingkungan tempat tinggal kita. Oleh karena itu kedepan perlu didorong Perda ini untuk diwujudkan. Disamping itu beberapa

aspek

pembangunan

dan

pengembangan

yang

menjadi

persoalan, dan menjadi pokok-pokok pikiran di bidang kesra

adalah

sebagai berikut : -

Pengembangan kemandirian ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

-

Penguatan

peran

pemuda

dalam

pembangunan

desa

dan

kelurahan. -

Program penguatan peran perempuan dan ketahanan keluarga.

-

Peningkatan kesejahteraan pekerja (karyawan dan buruh)

-

Peningkatan kapasitas bisnis UKM.

-

Pengembangan seni budaya bangsa yang menitik beratkan pada aspek keluhuran moral dan budi pekerti.

-

Pengarusutamaan pembangunan mental spiritual masyarakat.

-

Pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal masyarakat.

-

Pengembangan dan pembangunan desa wisata dalam perspektif ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan.

-

Kemudahan akses layanan kesehatan berupa program preventif, maupun

kuratif

melalui

pembangunan,

pengembangan


dan

IV - 149

penguatan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas, posyandu dan sejenisnya). -

Pembangunan pusat pengembngan teknologi, riset dan pendidikan.

-

Peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang dan pembinaan kepemimpinan pemuda, dan

-

Pengembangan bidang entrepreneur dan sociopreneur masyarakat.


IV - 150

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents