BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan pembangunan memerlukan satu filosofi yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ”Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja” dengan pengertian sebagai berikut: Gemah ripah

: perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin;

Loh jinawi

: perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanamtanaman yang ada di atasnya sangat subur;

Tata tentrem

: suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai;

Karta raharja

: tercapainya

tingkat kemakmuran/kesejahteraan di

masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin; Filosofi pembangunan Kabupaten Sleman ini selaras dengan filosofi pembangunan daerah DIY yaitu “Hamemayu Hayuning Bawana”, bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan. Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni “SLEMAN SEMBADA”. Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu

berkeluh

kesah,

bulat

tekad,

kukuh

mempertahankan

kebenaran

menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya

sendiri,

rela

berkorban,

dan

mengabdi

bagi

kepentingan

dan

kesejahteraan bersama. Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, SEMBADA merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti masing-masing hurufnya sebagai berikut: S : Sehat Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan. E : Elok dan Edi

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 1

Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek

keindahan

sebagai

hasil

rekayasa

manusia,

misalnya

pertamanan. M:

Makmur dan Merata Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat.

B:

Bersih dan Berbudaya Yaitu

kondisi

lingkungan

yang

terbebas

dari

segala

bentuk

pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. A:

Aman dan Adil Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran,

bebas

dari

gangguan

dan

rongrongan

yang

mengancam keselamatan lahir dan batin karenja terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. D:

Damai dan Dinamis Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan

dinamika

masyarakat

secara

individu

maupun

kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan. A:

Agamis Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi.

SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi SLeMan yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat. Lestari dimaksudkan tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan.


IV - 2

Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 5 tahun berupa visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sleman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Makna dari visi tersebut adalah : -

Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat

yang lebih sehat, cerdas dan

berkemampuan ekonomi

memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya dengan baik. Secara kuantitatif keadaan ‘lebih’ ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang

pada tahun sebelumnya adalah 78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015. -

Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional. Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%.

-

Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu

menyeimbangkan

pembangunan

antara

partisipasi

laki-laki

dan

dan

akses

perempuan,

terhadap sehingga

hasil dapat

mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.


IV - 3

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Misi kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : 1. Misi

meningkatkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

melalui

peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang komponen

masyarakat

pembangunan

memerlukan dukungan dari seluruh

dalam

yang

pelaksanaan

mengedepankan

pemerintahan

partisipasi,

dan

transparansi,

responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk

menjaga

norma/kaidah

hukum

dalam

masyarakat

serta

mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima. Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta

memiliki

peran

yang

sama

pentingnya

dalam

aktivitas

pembangunan. Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain. 2. Misi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia

yang sehat dan cerdas yang pada

gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 4

akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. 3. Misi meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman

dalam

menciptakan

kesejahteraan

masyarakat

terutama

kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. 4. Misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan

sosial ekonomi

masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. 5. Misi meningkatkan

pemberdayaan dan peran perempuan di segala

bidang. Misi

ini

merupakan

peningkatan

permasalahan kesenjangan

intensitas

perhatian

terhadap

peran perempuan dalam pembangunan.

Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah di sektor domestik dan di sektor publik.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 disusun sebagai penjabaran RPJMD tahun 2011-2015 pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2013 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2014, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2015, dan RKPD Propinsi DIY tahun 2015. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 5

tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SLEMAN VISI Terwujudnya Masy.

MISI Misi satu :

TUJUAN a)

SASARAN

Meningkatkan kapasitas

1)

Meningkatnya kualitas SDM aparat

pemerintah daerah

2)

Meningkatnya efektifitas dan

Sleman yang lebih

Meningkatkan tata kelola

sejahtera lahir batin,

pemerintahan yang baik

berdaya saing dan

melalui peningkatkan

3)

Meningkatnya transparansi

berkeadilan gender pada

kualitas birokrasi dalam

4)

Meningkatnya pelayanan

tahun 2015

memberikan pelayanan

efisiensi birokrasi

masyarakat

prima bagi masyarakat.

5)

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

6)

Meningkatnya kerjasama daerah

7)

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

b)

Meningkatkan pengelolaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat

pembangunan daerah

dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

c)

Menciptakan keamanan dan

1)

Meningkatnya kesadaran hukum

2)

Terkendalinya stabilitas keamanan

ketertiban masyarakat

masyarakat dan ketertiban masyarakat 3)

Meningkatnya kerukunan masyarakat

4)

Meningkatnya penanggulangan bencana

d)

Mewujudkan kehidupan

1)

masyarakat yang demokratis

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.

2)

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM

Misi dua :

a)

Meningkatkan kualitas

Meningkatkan kualitas hidup

1)

Meningkatnya kualitas pendidikan

penduduk

2)

Meningkatnya derajad kesehatan

3)

Mengendalikan laju pertumbuhan

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

penduduk

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

b)

c)

d)

Meningkatkan perlindungan

Meningkatnya kualitas pelayanan

dan kesejahteraan sosial

terhadap PMKS

Meningkatkan peran generasi

Meningkatnya pemberdayaan generasi

muda dan prestasi olah raga

muda dan olah raga

Meningkatkan pelestarian

Meningkatnya kepedulian masyarakat

budaya

terhadap budaya


IV - 6

VISI

MISI Misi tiga :

TUJUAN a)

1)

Meningkatnya pertumbuhan

kemandirian ekonomi,

2)

Meningkatnya penanaman modal

pemberdayaan ekonomi

3)

Meningkatnya pendapatan

Meningkatkan

rakyat dan

daerah.

b)

penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan perekonomian

SASARAN ekonomi

Meningkatkan daya beli

masyarakat dan menurunnya

masyarakat c)

Meningkatkan ketahanan

disparitas pendapatan 4)

Meningkatnya ketersediaan pangan

1)

Meningkatnya kualitas pelayanan

pangan Misi empat :

a)

Mewujudkan ketersediaan

transportasi jalan

pengelolaan prasarana dan sarana,

2)

Meningkatnya prasarana dan

3)

Meningkatnya kualitas transportasi

sumberdaya

sarana irigasi

alam dan lingkungan hidup

komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi 4)

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

5)

6)

Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

7)

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga

8)

Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan

9)

Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan

b)

Meningkatkan pengelolaan

1)

Menjaga kualitas sumberdaya

2)

Menjaga kelestarian fungsi

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari

alam lingkungan hidup 3)

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi

Misi lima :

Meningkatkan kualitas hidup

Meningkatkan

perempuan dan anak

pemberdayaan dan peran perempuan di segala

1)

Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak

2)

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

bidang


IV - 7

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Arah pembangunan Sleman selama 5 (lima) tahun telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Dengan memperhatikan arah pembangunan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan daerah tahun 2013, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah “Memantapkan kondisi perekonomian

daerah

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat”. dengan 2 kata kunci (key word) utama tema yaitu : 1.

Memantapkan kondisi perekonomian daerah a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan b. Peningkatan daya saing daerah

2.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat a. Penurunan persentase KK Miskin b. Penurunan pengangguran c. Peningkatan daya beli masyarakat d. Peningkatan kualitas SDM e. Peningkatan perlindungan masyarakat (sosial, keamanan, dan bencana).

Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan tema pembangunan tersebut untuk mendukung tema nasional dan tema Daerah Istimewa Yogyakarta. Keselarasan tema pembangunan Sleman dengan tema pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada skema berikut ini :


IV - 8

Tabel 4.2 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, DIY dan Sleman NASIONAL

DIY

Melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan

SLEMAN

Mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap)

Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Keselarasan tema pembangunan baik di tingkat Nasional, DIY, maupun Sleman adalah memiliki kata kunci pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Memantapkan kondisi perekonomian daerah merupakan upaya mendorong aktivitas perekonomian daerah sehingga tidak rentan terhadap perubahanperubahan, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka gini ratio semakin rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin dapat ditekan. Upaya peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui upaya membangun dan memantapkan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, dan menyiapkan SDM yang unggul. Peningkatan menurunkan

kesejahteraan

persentase

KK

masyarakat

Miskin,

merupakan

menurunkan

angka

upaya

untuk

pengangguran,

meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perlindungan masyarakat dari perrmasalahan sosial, keamanan dan bencana. Sedangkan Isu strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Persentase penduduk miskin masih tinggi Persentase penduduk miskin tahun 2013 sebesar 13,89%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 15,85 %. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang serius

untuk

menurunkan angka tersebut mengingat masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Sleman. 2.

Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2013 masih tinggi yaitu sebesar 6,47%, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,25%. Hal ini disebabkan peluang kerja/kesempatan kerja yang ada tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja atau dengan kata lain ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kerja. lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan tingkat RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 9

pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki. Link match antara pasar kerja dengan pencari kerja juga belum optimal. Disamping itu, penyebab yang lebih utama dikarenakan Sleman tidak bisa menciptakan kawasan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. 3.

Pertumbuhan ekonomi masih rendah Pertumbuhan ekonomi Sleman sebesar 5,45% masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,23%. Diperlukan pertimbangan yang cermat dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi, karena posisi Sleman sebagai kawasan resapan air yang tidak memungkinkan untuk dieksploitasi menjadi kawasan industri.

4.

Produktivitas pertanian tanaman pangan masih rendah Kabupaten

Sleman

merupakan

lumbung

padi

di

Derah

Istimewa

Yogyakarta dengan nilai produktivitas Tahun 2012 sebesar 67,94 kw/ha. Produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata DIY dan Kabupaten lain di DIY ( Kulonprogo sebesar 69,57 kw/ha, Bantul sebesar 68,17 kw/ha. Rendahnya produktivitas padi disebabkan antara lain karena sudah berkurangnya daya dukung lahan (kandungan lahan organik di lahan sawah rendah akibat penggunaan pupuk anorganik tidak disertai pupuk organik yang seimbang) dan gangguan OPT terutama di daerah Sleman barat sebagai penyangga utama produksi padi. 5.

Kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2012 di Kabupaten Sleman adalah 78,67, berada di urutan kedua setelah Kota Yogyakarta. Diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan, untuk merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Penilaian kinerja pelayanan publik juga harus melibatkan pihak eksternal untuk menilai secara obyektif terhadap kinerja unit pelayanan publik.

6.

Cakupan jaminan kesehatan belum optimal Prosentase cakupan jaminan kesehatan masih sebesar 61.66%, yaitu sebanyak 653.228 jiwa (melalui Askes PNS, TNI, POLRI, Jamkesmas, Jamsostek dan Jamkesda) dari total jumlah penduduk 1.059.383 jiwa. Khusus kepesertaan Jamkesda penduduk miskin sebanyak 168.872 jiwa. Diperlukan upaya perluasan coverage untuk menjamin seluruh penduduk Sleman telah masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat.

7.

Prosentase guru layak mengajar masih belum terpenuhi Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa untuk menjadi guru baik pada PAUD/TK, SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA/SMK maka harus memiliki RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 10

kualifikasi akademik minimum Diploma IV

atau S1 sesuai dengan

jenjangnya masing-masing. Untuk Kabupaten Sleman dengan jumlah guru TK sebesar 2.300 orang maka yang telah memenuhi kualifikasi baru sebesar 46,26% atau sebesar 1.064 artinya masih ada guru sejumlah 1.236 orang yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan perundang-undangan. Untuk jenjang SD dengan jumlah guru sebesar 6.250 yang sudah memenuhi kualifikasi DIV atau S1 sebesar 67,44%, atau sebesar 4.215 orang artinya masih ada sekitar 2.035 orang yang kualifiaksinya belum terpenuhi. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK dengan jumlah guru sebesar 3.661 orang yang sudah memenuhi kualifikasi sebesar 90,33 % atau sebesar 3.306 , sehingga yang belum memenuhi sebesar 355 orang guru. 8.

Angka Melek Huruf Angka melek huruf berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sleman ada pada angka 94,53%, artinya masih ada 5,47% penduduk Sleman yang tidak melek huruf. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan adalah usia lansia, namun tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan angka melek huruf.

9.

Stabilitas keamanan menjelang Pilkada 2015 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam menciptakan kondisi yang tentram, tertib, aman dan teratur. Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan agar pelaksanaan Pilkada 2015 berjalan aman dan harmonis. Peningkatan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah akan turut meningkatkan angka partisipasi politik dalam Pilkada 2015.

10. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai Kabupaten Sleman memiliki indeks kebencanaan yang tinggi, namun prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai. Idealnya semua padukuhan di radius km 4-6 dari puncak Gunung Merapi terdapat Early Warning System (EWS) awan panas. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana yang ada, jumlah EWS awan panas yang diperlukan sebanyak 26 buah untuk 26 titik lokasi. Namun yang ada baru sebanyak 8 lokasi dan hanya 4 buah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman atau 30,77%. Selanjutnya untuk EWS banjir lahar diperlukan sebanyak 16 EWS sedangkan yang dimiliki baru 9 buah (56,25%). Untuk EWS tanah longsor diperlukan 9 titik yakni Desa Gayamharjo 2 lokasi, Sambirejo 4 lokasi dan Desa Wukirharjo 3 lokasi. Namun Kabupaten Sleman belum memiliki EWS RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 11

tanah longsor (0%). Jalur evakuasi yang rusak saat ini masih sekitar 30% dan hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir). Untuk penanggulangan bahaya kebakaran saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman baru memiliki 3 unit

mobil dengan

kapasitas 3.000-5.000 liter, idealnya memiliki 6 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (respon time rate) perlu dibentuk 2 Wilayah Manajemen Kebakaran yakni Depok untuk wilayah tengah dan timur dan Godean untuk wilayah barat 11. Kondisi fisik pasar tradisional belum memadai Jumlah pasar tradisonal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 41 pasar. Dari total jumlah tersebut, pasar tradisional yang dalam kondisi baik sebanyak 12 pasar atau 29,27%, artinya masih ada 29 pasar tradisional yang perlu pembenahan. 12. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal. Jaringan irigasi di Sleman termasuk dalam kategori memadai, dimana 75% jaringan irigasi dalam kondisi baik. Namun masih terdapat lahan pertanian yang tidak terairi dan munculnya konflik pemanfaatan air. Diperlukan upaya pengelolaan yang proporsional dalam pendistribusian air baik untuk kepentingan pertanian maupun perikanan serta upaya antisipatif terhadap kelangkaan air di musim kemarau. 13. Penanganan persampahan belum optimal Wilayah Kabupaten Sleman termasuk wilayah yang cepat tumbuh, terutama di kawasan perkotaannya. Dengan kondisi tersebut, masalah persampahan bukan lagi menjadi masalah yang sederhana, diperlukan penanganan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan juga masyarakat. Timbunan sampah di Kabupaten Sleman ± 1.119.014 m3 per tahun. Dari total jumlah tersebut, sampah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 139.047 m3 per tahun atau 12,42%, sampah yang dikelola secara mandiri sejumlah ± 238.072 m3 per tahun atau 21,27%, sedangkan sisa sampah yang masih belum tertangani ± 741.895 m3 per tahun atau 66,30%. 14. Penanganan PMKS belum optimal Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tinggi. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2013 menyebutkan masih ada 32.336 orang di Sleman sebagai PMKS yang terbagi dalam 12 jenis, mulai dari balita terlantar sampai dengan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Diperlukan penanganan yang lebih optimal dengan pelibatan


IV - 12

berbagai pihak termasuk pemerintah DIY untuk menyelesaikan masalah PMKS ini.

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah tahun 2015 yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran daerah sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2015 No

Prioritas Daerah

1

Penanggulangan kemiskinan

2

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan

Sasaran Daerah 1.

2.

3.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya penanaman modal

Indikator Sasaran

Satuan

Target

a. Tingkat pengangguran terbuka b. Persentase KK Miskin c. Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan d. PDRB per kapita ADHB e. Indeks Gini a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer b. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder c. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier

%

6,10

% %

13,40 10,30

(Rp 000) %

19.688 0,44 2,26

%

5,27

%

7,09

%

18,40

Rp. 000

2.802.298.989

US$

2.456.645

Rp.000

5.009.128.407

%

140

%

141

%

0,33

%

0,26

%

90

%

100

%

100

%

62,5

Jenis

10

Jenis

4

%

100

a. Pertumbuhan nilai penanaman modal b. Nilai investasi PMDN c. Nilai investasi PMA

3

4

Menjaga stabilitas ketahanan pangan

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

4. Meningkatkan ketersediaan pangan

5.

6.

7.

Meningkatnya kualitas SDM aparat

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

Meningkatnya transparansi

d. Nilai investasi non PMA/PMDN a.Ketersediaan energi per kapita b.Ketersediaan protein per kapita a. Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 b. Kasus pelanggaran disiplin PNS c. Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi a. Tingkat capaian indicator kinerja daerah b. Persentase OPD yang memiliki SOP c. SKPD yang menerapkan Sistem Kearsipan Pola Baru Kategori Baik a. Penyediaan prasarana sarana informasi publik b. Jenis informasi yang disajikan c. Persentase aduan


IV - 13

masyarakat yang ditindak lanjuti

5

6

Peningkatan kualitas kesehatan

Peningkatan kualitas pendidikan

8.

Meningkatnya pelayanan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat

79

9.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan b. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD

WTP

10. Meningkatnya kerjasama daerah

Persentase banyaknya kerjasama aktif

11. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Cakupan penerbitan KTP

12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

a. Keterlibatan publik dalam Musrenbang b. Keterwakilan komponen masyarakat dalam Musrenbang c. Rasio swadaya masyarakat

13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 b. Penanganan kasus pemasalahan hukum

%

21

%

95 99

%

%

96

Komponen

1: 5 90

% %

100

14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk

15. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM

Angka kejadian pelanggaran HAM

16. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya

a. Fasilitasi kelompok seni % b. Jenis kelompok kesenian Jenis perempuan yang difasilitasi a. Usia harapan hidup Tahun b. Angka kematian bayi Per 1000 kh c. Angka kematian balita Per 1000 kh d. Angka kematian ibu Per 100.000 kh % e. Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + % f. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk % g. Prevalensi HIV % h. Persentase balita dengan gizi buruk % i. Persentase balita dengan gizi kurang a. Angka melek huruf % b. Rata-rata lama sekolah Tahun c. Rata-rata APK SD % d. Rata-rata APK SMP % e. Rata-rata APK SMA/K % f. Rata-rata APM SD % g. Rata-rata APM SMP % h. Rata-rata APM SMA/K %

17. Meningkatnya derajad kesehatan

18. Meningkatnya kualitas pendidikan

19. Meningkatnya

Prestasi olahraga tingkat

8

79

%

Kejadian

Ranking


IV - 14

1

11,5 5

76,14 5,22 2 69,31 87 50 0,50 0,50 9 98,50 10,71 114,81 108,97 79,04 99,98 81,26 55,18 3

7

8

Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

pemberdayaan generasi muda dan olah raga 20. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Provinsi

Konflik SARA

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

21. Meningkatnya kerukunan masyarakat 22. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan

23. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi

Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis

Persentase menurunnya jumlah konflik dimasyarakat

%

7,14

Kasus

≤6

% %

64 76,10

%

79,5

%

79

SKPD

48

%

50

%

93,14

%

34

Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah sesuai standar Kelayakan prasarana dan sarana sekolah Kondisi prasarana dan sarana olahraga baik

%

82,4

%

81

%

84

28. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan

Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik

%

77

29. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan

Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik

%

65,2

30. Menjaga kualitas sumberdaya alam

a. b.

Luas lahan kritis Luas lahan rusak akibat penambangan Alih fungsi lahan pertanian Tertib adminsitrasi pertanahan RTH perkotaan

Ha Ha

420 150

%

0,20

%

91

%

54

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminsitratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

%

100

%

100

Proporsi panjang jalan dan jembatan baik - Jalan - Jembatan

24. Meningkatnya kualitas a. transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi b. 25. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

a. b.

26. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

c.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana

c. d. e. 31. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik

27. Meningkatnya prasarana a. dan sarana pendidikan dan olahraga b.

9

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten SKPD melaksanakan eGov

a.

b.


IV - 15

c.

d. e. 32. Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energy

a. b.

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Usaha yang memiliki IPAL Usaha yang memiliki dokumen lingkungan Energi terbarukan terbangun Elektrifikasi

33. Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana

10

11

Peningkatan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Peningkatan kesetaraan gender

a. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana b. Regulasi penanggulangan bencana c. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana d. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik 34. Meningkatnya kualitas a. Peran dan partisipasi pelayanan terhadap PMKS masyarakat dalam menanggulangi PMKS 35. Terkendalinya laju b. Sumber potensi pertumbuhan penduduk kesejahteraan social: 36. Meningkatnya pelayanan - Karang taruna desa terhadap perempuan dan - Pekerja social anak masyarakat c. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial d. Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial e. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum g. Lembaga PUG yang aktif 37. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

%

100

%

89

%

99,30

Buah

380

%

99,40

Orang

3.823

Regulasi

6

%

34,75

%

55

Lembaga

75

KTD Orang

86 470

%

65

%

74

a. Indeks pembangunan gender b. Partisipasi perempuan di eksekutif pemerintah c. Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja


100

75

77 75,79 %

58

%

45,85

IV - 16

Keselarasan sasaran pembangunan antara Sleman dengan DIY dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4 Sinkronisasi Sasaran Daerah Tahun 2015

Sasaran Daerah Sleman 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya penanaman modal 4. Meningkatkan ketersediaan pangan 5. 6. 7. 8. 9.

Meningkatnya kualitas SDM aparat Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi Meningkatnya transparansi Meningkatnya pelayanan masyarakat Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 10. Meningkatnya kerjasama daerah 11. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan 12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik 15. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM 16. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya 17. Meningkatnya derajad kesehatan 18. Meningkatnya kualitas pendidikan

19. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga 20. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 21. Meningkatnya kerukunan masyarakat 22. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan 23. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 24. Meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi 25. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 26. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 27. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 28. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 29. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan 30. Menjaga kualitas sumberdaya alam 31. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 32. Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energy 33. Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana 34. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS

Sasaran DIY Kesenjangan pendapatan masayarakat menurun ----Pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat meningkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat ----Layanan publik meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat -------

------Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat - Aksesibilitas pendidikan meningkat - Daya saing pendidikan meningkat - Peningkatan melek huruf masyatakat ------Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi jalan dan akses masyarakat di pedesaan ----------------Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali dan pengelolaan energy berkesinambungan ---

---


IV - 17

35. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 36. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 37. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

-------

Sasaran DIY yang tidak menjadi sasaran Sleman adalah kunjungan dan lama tinggal wisatawan karena indikator tersebut sudah masuk sebagai indikator kinerja program bukan sebagai sasaran. Tabel 4.5 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Tahun 2015

No 1 2 3

SLEMAN Indikator Sasaran Satuan

4

Tingkat pengangguran terbuka Persentase KK Miskin Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan PDRB per kapita ADHB

5

Indeks Gini

6

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier Pertumbuhan nilai penanaman modal Nilai investasi PMDN Nilai investasi PMA Nilai investasi non PMA/PMDN Ketersediaan energi per kapita Ketersediaan protein per kapita Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 Kasus pelanggaran disiplin PNS Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi Tingkat capaian indicator kinerja daerah Persentase OPD yang memiliki SOP SKPD yang menerapkan Sistem Kearsipan Pola Baru Kategori Baik Penyediaan prasarana sarana informasi publik Jenis informasi yang disajikan Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti Indeks kepuasan masyarakat Opini Badan Pemeriksa Keuangan Persentase kontribusi PAD terhadap APBD Persentase banyaknya kerjasama aktif Cakupan penerbitan KTP Keterlibatan publik dalam Musrenbang Keterwakilan komponen masyarakat dalam Musrenbang Rasio swadaya masyarakat

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Target

DIY Indikator Sasaran

% % %

6,10 13,40 10,30

-------

(Rp 000)

19.688

%

2,26

Pendapatan per kapita per th. ADHK Indeks ketimpangan pendapatan ---

%

5,27

---

%

7,09

---

% Rp. 000 US$ Rp.000 % % %

18,40 2.802.298.989 2.456.645 5.009.128.407

140 141 0,33

---------------

% %

0,26 90

-----

%

100

---

% %

100 62,5

-----

Jenis

10

---

Jenis %

4 100

-----

% %

79 WTP 21

--Opini pemeriksaan BPK ---

%

95

---

%

99 96

-----

Komponen

8

---

1: 5

---

0,44


Target

7.800 0,29

WTP

IV - 18

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Penanganan kasus pemasalahan hukum Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk Angka kejadian pelanggaran HAM Fasilitasi kelompok seni

%

90

---

%

100

---

%

79

----

Kejadian % Jenis

1 11,5 5

---Derajad partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

76,14 5,22 2 69,31 87

Angka harapan hidup ---------

Jenis kelompok kesenian perempuan yang difasilitasi Usia harapan hidup Tahun Angka kematian bayi Per 1000 kh Angka kematian balita Per 1000 kh Angka kematian ibu Per 100.000 kh % Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + % Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk % Prevalensi HIV % Persentase balita dengan gizi buruk % Persentase balita dengan gizi kurang Angka melek huruf % Rata-rata lama sekolah Tahun Rata-rata APK SD % Rata-rata APK SMP % Rata-rata APK SMA/K % Rata-rata APM SD % Rata-rata APM SMP % Rata-rata APM SMA/K % Prestasi olahraga tingkat Provinsi Ranking Persentase menurunnya jumlah % konflik dimasyarakat Konflik SARA Kasus Proporsi panjang jalan dan jembatan baik - Jalan % - Jembatan % Luas lahan pertanian mendapatkan % irigasi teknis Tersedianya fasilitas perlengkapan % jalan (rambu, marka, guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten SKPD melaksanakan e-Gov SKPD Persentase kondisi prasarana dan % sarana dasar permukiman baik Cakupan ketersediaan rumah layak % huni Kondisi prasarana dan sarana % perekonomian baik % Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah sesuai standar Kelayakan prasarana dan sarana % sekolah Kondisi prasarana dan sarana % olahraga baik Kondisi prasarana dan sarana % kesehatan baik % Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik Luas lahan kritis Ha Luas lahan rusak akibat Ha penambangan Alih fungsi lahan pertanian % Tertib adminsitrasi pertanahan %

50 0,50 0,50 9 98,50 10,71 114,81 108,97 79,04 99,98 81,26 55,18 3 7,14

50%

73,97

--------Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah -----------------

≤6

---

64 76,10 79,5

-------

79

---

48 50

-----

93,14

---

34

---

82,4

---

81

---

84

---

77

---

65,2

---

420 150

-----

0,20 91

--Kesesuaian pemanfaatan


93,25 10,8 tahun

70%

IV - 19

74 75

76

77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91

92 93 94 95 96

RTH perkotaan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminsitratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Usaha yang memiliki IPAL Usaha yang memiliki dokumen lingkungan Energi terbarukan terbangun Elektrifikasi Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana Regulasi penanggulangan bencana Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS Sumber potensi kesejahteraan social: - Karang taruna desa - Pekerja social masyarakat Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum Lembaga PUG yang aktif Indeks pembangunan gender Partisipasi perempuan di eksekutif pemerintah Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja Predikat SAKIP kabupaten

% %

54 100

%

100

ruang terhadap RTRW kabupaten dan RTRW provinsi meningkat --Persentase peningkatan kualitas lingkungan

9,43%

---

%

100 ---

% %

89 99,30

Buah % Orang

380 99,40 3.823

-----------

Regulasi %

6 34,75

-----

%

55

---

Lembaga

75

---

KTD Orang %

86 470 65

-------

%

74

---

%

100

---

%

75

---

lembaga %

77 75,79 58

-------

%

45,85

---

B

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah


B

IV - 20

Prioritas pembangunan

Penanggulangan kemiskinan

Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

No

1

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Penanggulangan Kemiskinan

2

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

Kinerja

D. Perindagkop

75% 16.028

Jumlah IKM mendapat pelatihan iptek

IV - 21

Jumlah IKM

D. Nakersos, Bappeda, DPUP, Badan KB, PM dan PP, Bag. Kesra, D.Perindagkop, D.Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, D. Duk Capil D. Perindagkop

D. Nakesos

D. Nakersos

D. Nakersos

13,40%

100%

75% 60% 60% 70%

Target 2015

SKPD

Persentase KK Miskin

Penerapan K3 pada perusahaan

Indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis: - Kompetensi - Masyarakat - kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan


Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1

4

3

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program/Pembangunan

1

No

Uraian Program Pembangunan Daerah

Tabel 4.6

No


13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program/Pembangunan

D. Perindagkop

12 kali

IV - 22

Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah dalam kondisi baik

Cakupan pembinaan PKL

34%

1.200

27.068.084

958

Jumlah UMKM bersertifikat HAKI Eksport bersih perdagangan

580

jumlah koperasi aktif

Jumlah promosi produk UKM

D. Perindagkop

3.309,61 milyar

Nilai produk UMKM sektor industri

Bag.Perekonomian.D.Per indagkop, D.Pasar, Kec.Ngaglik D.Perindagkop, Bag. Perekonomian D.Pasar, Setda, Satpol PP, kecamatan D.Pasar, D. Perindagkop

D. Perindagkop

D. Perindagkop

15%

D. Perindagkop

D. Perindagkop

1% 2%

D. Perindagkop

SKPD Target 2015 2%

Meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah SIUP

Kinerja Indikator Peningkatan nilai produksi kelompok/sentra Pertumbuhan industri


No

No


Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

18

19

20

22

21

17

Indikator

Kinerja

IV - 23

Lembaga ekonomi desa yang aktif Rasio swadaya masyarakat

Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Lembaga kemasyarakatan desa aktif

Investor yang berinvestasi di Sleman - PMA/PMDN - Non PMA/PMDN Nilai investasi Non PMA/PMDN

Persentase Pedagang menempati tempat dasaran sesuai dengan ijin peruntukannya Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah POKDARWIS


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi

15

16

Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

Program/Pembangunan

14

No

1:4

70%

80%

100%

Rp.5.009.128. 407.000

2 investor 1000 investor

12 kelompok

3.940.293 orang

65%

Target 2015

Badan KB, PM dan PP, Bag. Kesra,

Bag. Kesra, Bag. Adpem, 17 kecamatan, Badan KB, PM dan PP D. Perindagkop

K.P3M

K.P3M

K.P3M

D. Budpar, Bag.Perekonomian D. Budpar

D.Pasar

SKPD

3

No

Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)


Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

4

6

5

Indikator

Kinerja

IV - 24

jumlah eks penyandang sosial, eks napi narkoba, HIV mendapat

Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah penyuluhan bagi anak terlantar/gepeng mendapat pembinaan Jumlah penca mendapat pelatihan kerja Bantuan subsidi kebutuhan dasar panti asuhan

Desa memiliki administrasi baik Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial


Program pembinaan anak terlantar

3

2

1

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

desa

Program/Pembangunan

23

No

D.Nakersos

D.Nakersos, Bag. Kesra

D. Nakersos D. Nakersos

Dinas Nakersos, Badan KB, PM dan PP

30 kali 10 orang 38 panti 100 orang

D. Nakersos

Bag.Pemdes, D.Pertanian, perikanan dan Kehutanan, 17 Kec. Bag. Pemdes, 17 Kec.

SKPD

59%

65%

80%

Target 2015

4

No

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;


6

5


IV - 25

95%

B

Predikat SAKIP Rekomendasi yang dapat

Kategori baik

WTP

Inspektorat

Inspektorat

DPKAD, Bag. Adpem, Bag. Umum, D.Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, D.Budpar, D.Kesehatan, D. Pertanian, Kec. Minggir, Kec. Depok, Kec. Turi Bag.Tapem, Inspektorat

Bag.Tapem, Bag. Humas, Bag.Hukum

Set. DPRD

90% baik

D.Nakersos, Bag. Kesra

SKPD

75 lembaga

Target 2015

Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan

3

2

4

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang berperan dalam penanganan PMKS

Kinerja Indikator pembinaan/penyuluhan

Program peningkatan kapasitas Persentase produk hukum lembaga perwakilan rakyat daerah yang terselesaikan oleh DPRD Program peningkatan pelayanan Kinerja kepala kedinasan kepala daerah/ wakil daerah/wakil kepala daerah daerah Program peningkatan dan Opini BPK Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

penyakit sosial lainnya)

Program/Pembangunan

1

7

No

No


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Program pengembangan kualitas kebijakan publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

10

13

12

IV - 26

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Kebijakan yang di Implementasikan

Kinerja OPD baik

Jumlah pelaksanaan diklat pegawai berdasarkan need assesment indeks kepuasan pegawai


Program Pendidikan Kedinasan

9

11

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan

Kinerja Indikator Penyempurnaan kebijakan sistem ditindaklanjuti dan prosedur pengawasan Program optimalisasi Ketersediaan Sistem pemanfaatan teknologi informasi Informasi

Program/Pembangunan

8

7

No

SKPD

79%

80%

90%

80%

Bag. Perekonomian, Bag. Adpem, Bag.Humas, Bag.Kesra Bappeda, Set . DP Korpri, KPP, Satpol PP, Bag. Pemdes, Bag. Perekonomian, Bag. Adpem, Bag. Humas,

BKD, D.Pasar, Set. DP Korpri, Bag. Organisasi Bag.Organisasi

BKD, D.Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan 100% Bag.Hukum, Bag. Adpem, Bag.Pemdes, D.Kesehatan, D.PUP, Set DPRD, Kantor Kesbang, D. Perindagkop, D.Pasar,16 kec. 35 jenis diklat BKD

26

Target 2015

No


Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum Program penegakan hukum

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

15

18

22

21

20

19

17

Indikator

Kinerja

IV - 27

Ketersediaan data dan informasi pembangunan Persentase kerjasama yang aktif Meningkatnya koordinasi wilayah perbatasan (MoU) sinergitas pengembangan wilayah strategis dan cepattumbuh

Persentase kontribusi PAD terhadap APBD

Rata-rata skor evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan Jumlah invensi dan inovasi teknologi Penanganan kasus permasalahan hukum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)


Program peningkatan administrasi pemerintahan

14

16

Program/Pembangunan

No

75%

5 MoU

95%

75%

21%

90%

100%

5%

70,50%

Target 2015

15 Kecamatan

Bag. Tapem

Bag. Tapem

Bappeda

Dipenda

Bag. Hukum, Set DP KORPRI, SatPol PP D. Hubkominfo, D. Perindagkop, SatPol PP, 16 kec.

Bappeda

Bag.Organisasi, Bag.Umum, Set DPRD, D. Perindagkop, D.Pasar, D. Kesehatan, DPKAD 17 Kecamatan Bag.Tapem

SKPD

No


Program perencanaan sosial budaya

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

25

26

28

31

30

29

D.Hubkominfo

90%

IV - 28

K. Arsip Daerah

90%

Tingkat kepuasan pengguna layanan kearsipan SKPD memiliki website

K. Arsip Daerah

5%

Tingkat kerusakan arsip

40%

K. Arsip Daerah, BKD

98% 62,5%

D. Duk Capil, 17 Kecamatan K. Arsip Daerah

100%

SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan pola baru (SKPB) kategori baik Arsip statis terkelola baik

Bappeda

100%

SKPD

Persentase dokumen kajian ekonomi yang diimplementasikan Persentase dokumen kajian sosial budaya yang diimplementasikan Cakupan penerbitan KTP dan Akta Kelahiran

Target 2015 Bag. Tapem, Bag. Adpem, Bappeda, Inspektorat, 17 kecamatan Bappeda

Kinerja

90%

Indikator

Kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundangan


Program perencanaan pembangunan ekonomi

24

27

Program perencanaan pembangunan daerah

Program/Pembangunan

23

No

5

No

Peningkatan kualitas kesehatan


Massa

Program/Pembangunan


IV - 29

Status gizi masyarakat baik 90%

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

90%

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

90%

100%

Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

95%

DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, UPT POAK, UPT Labkes, UPT JPKM, 25 Puskesmas, Bagian Umum DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, 25 Kecamatan, UPT Labkes, Dinas Perindagkop Bappeda, DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, 25 Puskesmas DINAS KESEHATAN

Bag. Humas

41

Jumlah jejaring informasi dan media massa Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan baik

SKPD

D.Hubkominfo

Target 2015

48 skpd

Kinerja

SKPD melaksanakan egov

Indikator

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 33 Program kerjasama informasi dan media massa 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

32

No

No


Program/Pembangunan

IV - 30

Sarpras RS dalam kondisi baik

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rasio : - puskesmas per-satuan penduduk - puskesmas pembantu per-satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk 90%

43,144

16,641

46,596.1

100%

84.22

0,98% 82%

1,7%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : DBD Malaria Kesembuhan TB dan penemuan penderita Indeks Kesehatan Masyarakat

100%

Target 2015

Kinerja Indikator Cakupan lingkungan sehat


11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 12 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No

RSUD Prambanan, RSUD Sleman

RSUD Prambanan, RSUD Sleman

DINAS KESEHATAN

Bappeda, DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, UPT Labkes DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN, Dinas Pasar DINAS KESEHATAN, RSUD Prambanan, UPT POAK

SKPD

No


Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

20

22

21

Indikator

Kinerja

IV - 31

Fasilitasi pusat informasi komunikasi tentang KRR Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuahn masyarakat 30% tiap tahun Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Cakupan layanan informasi dan konseling KRR

Cakupan peserta KB aktif

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Jaringan kemitraan layanan kesehatan Cakupan pelayanan anak Balita Cakupan pelayanan Lansia


Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi

18

19

Program Keluarga Berencana

sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan pelayanan kesehatan

Program/Pembangunan

17

16

15

14

13

No

Badan KB, PM dan PP Badan KB, PM dan PP Badan KB, PM dan PP

90%

100% 80%

100%

Badan KB, PM dan PP

Badan KB, PM dan PP

100%

79%

RSUD Sleman, UPT JPKM, UPT Labkes, 25 Puskesmas Badan KB, PM dan PP

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN, 25 Puskesmas DINAS KESEHATAN

SKPD

100%

100%

90%

85%

Target 2015

6

No

Peningkatan kualitas pendidikan


Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal

4

Indikator

Kinerja

IV - 32

Angka partisipasi kasar SMP Prosentase kelulusan SD/MI Prosentase kelulusan SMP/MTs Angka partisipasi kasar SMA/SMK Prosentase kelulusan SMA/SMK Angka melek huruf

Angka partisipasi kasar PAUD Angka partisipasi kasar SD

Cakupan anggota bina keluarga balita ber KB

Cakupan penyuluhan kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja Rasio pembantu pembina KB satu petugas di setiap desa


Program Pendidikan Menengah

3

2

1

25

24

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

konseling KRR

Program/Pembangunan

23

No

98,50

95,10

79,04

90,56

98,25

108,97

114,81

75,95

D. DikPORa

D. DikPORa

D. DikPORa, D. Nakersos, Kec. Minggir

D. DikPORa, 14 Kec.

Badan KB, PM dan PP

Badan KB, PM dan PP

1:1 80%

Badan KB, PM dan PP

SKPD

17 kecamatan

Target 2015


Peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik;

No

7

Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

7

8

2

1

10

Indikator

IV - 33

Proporsi panjang jalan dan jembatan baik Tersedianya sistem drainase skala kawasan dan skala kota sehingga

Sekolah yang sudah menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah Partisipasi guru dan siswa dalam pengembangan kreativitas Ketersediaan data potensi kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Meningkatnya minat baca masyarakat

SKPD

D.PUP D.PUP

50%

Kantor Perpustakaan Daerah

D. DikPORa

D. DikPORa

D. DikPORa

D. DikPORa

D. DikPORa, BKD

50%

32%

90%

Ada

72%

96%

74%

Kualifikasi tenaga pendidik

76,5

Target 2015

87,25 93,5

Kinerja

- SD - SMP - SMA/SMK

Kelayakan guru mengajar


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6

9

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program/Pembangunan

5

No

No


9

8

7

IV - 34

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan per pipaan dan bukan jaringan per pipaan terlindungi

Kondisi sarana prasarana air baku baik Embung dan sungai terkelola baik

Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis

Kinerja Indikator tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun kondisi jalan dan jembatan baik Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia


Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

6

5

4

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program/Pembangunan

3

No

75%

75%

60%

73%

75%

75%

33%

Target 2015

D.PUP, RSUD Sleman, RSUD Prambanan

D.SDAEM, Kantor Kesbang D. SDAEM

D.SDAEM, Bappeda

D.PUP

D.PUP

D.PUP

SKPD

No


Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

12

16

15

14

13

IV - 35

Ketersediaan perumahan bagi korban bencana alam Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Pemakaman umum kondisi baik Tersedianya informasi mengenai RTR wialayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW

Kinerja Indikator dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari - Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Kondisi sarana pemerintahan baik Cakupan ketersediaan rumah layak huni


Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Program Pengembangan Perumahan

10

11

Program/Pembangunan

No

100%

100%

70%

10%

93,12%

93,14

69%

70%

Target 2015

Bappeda, DPPD, DPUP

D.PUP, Bappeda

Kantor Kesbang , RSUD Sleman, RSUD Prambanan

D.PUP, Bappeda, Kec. Prambanan, Kec. Cangkringan

D.PUP, RSUD Sleman

SKPD

No


Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

21

22

20

IV - 36

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten kondisi baik Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib

Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik

Kinerja Indikator beserta rencana rincinya


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan

19

18

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program/Pembangunan

17

No

D. Hubkominfo D. Hubkominfo

D. Hubkominfo

D. Hubkominfo

60%

72%

87%

D. Hubkominfo, Bappeda

74,50%

72%

D.PUP

SKPD

70%

Target 2015


Menjaga stabilitas ketahanan pangan;

No

8

11

10

9

8

7

6

5

4

IV - 37

Meningkatnya produksi peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Meningkatnya jumlah peternak yang menerapkan teknologi Meningkatnya luas hutan rakyat

Jumlah kelompok yang menerapkan SOP GAP Meningkatnya produksi pertanian Jumlah penyuluh naik jenjang Jumlah ternak yang sehat

Kenaikan kelas kelompok petani Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

Kinerja Indikator uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Penanganan daerah rawan pangan


Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hsl. produksi pertanian/perkebunan Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2

3

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Program/Pembangunan

1

No

3%

30%

2,5%

1,5%

95%

20%

1,5%

15%

5%

48 kelompok

10%

Target 2015

D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

D. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Bag. Perekonomian D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

SKPD


Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana

No

9

Program, optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

16

2

3

4

1

17

15

14

IV - 38

meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA

pencemaran lingkungan hidup

sampah terkelola baik di kawasan perkotaan

Tersedianya jalur khusus angkutan BGGC

Terpeliharanya jenis ikan diperairan umum

Kinerja Indikator Berkurangnya Luas lahan kritis Dokumen perencanaan pengelolaan hutan Meningkatnya produksi ikan Meningkatnya penerapan teknologi dibidang perikanan Meningkatnya konsumsi ikan


Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perencanaan dan pengembangan hutan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan

12

13

Program/Pembangunan

No

7%

< ambang batas

15%

10%

5%

10%

5%

14%

2 buah

Target 2015 10%

K.LH, D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, D.SDAEM

D.PUP, K.LH,Bappeda, RSUD Prambanan, RSUD Sleman, D.Pasar K.LH, Bappeda, D.SDAEM, D.PUP

Bappeda



D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan D.Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

SKPD

No


14

13

12

11

10

9

IV - 39

Meningkatnya penggunaan energi alternatif

Meningkatnya jumlah kelompok penambangan rakyat yang berijin Rasio electricity

Penyelesaian masalah pertanahan Informasi pertanahan tersedia Penambangan yang sesuai dengan kaidah teknis

Tertib pemanfaatan pertanahan

Mempertahankan RTH perkotaan

Tingkat polusi

Kinerja Indikator Informasi SDA dan LH tersedia


Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pengembangan Energi Terbarukan

8

7

6

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program/Pembangunan

5

No

5%

95%

10%

70%

75%

57%

84%

< ambang batas >30%

Target 2015 80%

D. SDAEM

Bappeda, D. SDAEM

D. SDAEM

D. SDAEM

D.PPD, D.PUP

D.PPD

K.LH, RSUD Sleman, RSUD Prambanan DPUP, D. Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan D.PPD, D.Perindagkop, D.Pasar

KLH

SKPD


Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;

No

10

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat

16

17

4

6

5

3

2

85%

IV - 40

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres,

79%

Rasio pos siskamling per 34,88 jumlah desa

Masyarakat sadar kebangsaan

≤6

Kantor Kesbang, 17 kecamatan

Sat. Pol PP

Kantor Kesbang, D.Pasar, 17 kecamatan, Satpol PP Kantor Kesbang, Bag.Umum, 17 kecamatan Kantor Kesbang

7,14%

Konflik SARA

17 kecamatan

2 kali

Cakupan patroli petugas Trantib kecamatan Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat

BPBD

Kantor Kesbang, 17 Kecamatan

BPBD, Bappeda

SKPD

30%

4 Desa

Target 2015 6 Perbup

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Desa tangguh bencana

Kinerja Indikator Regulasi penanggulangan bencana


Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

15

1

Program/Pembangunan

No

11

No

Peningkatan kesetaraan gender


Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dlm pemb.

4

IV - 41

75,8

75%

Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Indeks Pembangunan Gender

77%

100%

Target 2015

Persentase lembaga PUG yang aktif

Kinerja Indikator pileg, pilkada, pilkades, pilduk Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2

3

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program/Pembangunan

1

No

Badan KB, PM dan PP

Badan KB, PM dan PP

Badan KB, PM dan PP, 15 Kecamatan

Badan KB, PM dan PP

SKPD

Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan kesebelas prioritas tersebut untuk mendukung 9 (sembilan) prioritas nasional dan 7 (tujuh) prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta. Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman dengan prioritas pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada skema berikut ini : Tabel 4.7 Keselaran Prioritas Pembangunan Nasional, DIY dan Sleman Prioritas Nasional 1.

Sosial Budaya dan

Prioritas DIY 1.

Sosial Budaya

Prioritas Sleman 1. Penanggulangan

kehidupan beragama

Kemiskinan 3. Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan 5. Peningkatan Kualitas Kesehatan 6.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

10. Peningkatan Penanganan PMKS 11. Peningkatan Kesetaraan Gender 2.

Ekonomi

2.

Ekonomi

2.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pendapatan

3.

Ilmu pengetahuan dan

3.

Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan 4

Peningkatan Tata Kelola

Teknologi

Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

4.

Politik

4.

Hukum dan Aparatur

7.

Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

5.

Ketahanan dan Keamanan

6.

Hukum dan Aparatur

7.

Pembangunan Wilayah

5.

dan Tata Ruang

Pembangunan Wilayah 8.

Peningkatan Kualitas

dan Tata Ruang

Prasarana dan Sarana Publik

8.

Penyediaan Sarana

6.

dan Prasarana 9.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Penyediaan Sarana dan Prasarana

7.

Lingkungan Hidup dan 9.

Peningkatan

Mitigasi Bencana

Pengelolaan Sumber


IV - 42

Lingkungan Hidup

Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana

Sementara itu sinkronisasi kebijakan Pemkab Sleman Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dengan Bidang-bidang Pembangunan Nasional tergambarkan dalam table berikut : Tabel 4.8 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dengan Bidang-Bidang Pembangunan Nasional NO

1

BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

URAIAN

Rp.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan : a. Pendidikan - Program Pelayanan Administrasi

8,235,059,050

Perkantoran - Program peningkatan sarana dan

1,854,917,000

prasarana aparatur -Program peningkatan kapasitas sumber

403,756,000

daya aparatur - Program peningkatan pengembangan

394,928,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pendidikan Anak Usia Dini

3,711,373,000

- Program Wajib Belajar Pendidikan

38,239,968,500

Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah

12,558,720,000

- Program Peningkatan Kualitas

1,296,422,000

Pendidikan Non Formal - Program Peningkatan Mutu Pendidik

19,463,072,858

dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan

8,290,076,900

Pendidikan - Program Pengembangan Kreativitas

2,381,054,500

Siswa dan Guru b. Kesehatan - Program Pelayanan Administrasi

2,807,742,000


863,600,000

prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas

599,204,000

sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan

574,812,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan


IV - 43

NO


URAIAN keuangan - Program Obat dan Perbekalan

Rp. 6,091,220,000

Kesehatan - Program Upaya Kesehatan

61,205,648,000

Masyarakat - Program Pengawasan Obat dan

225,561,000

Makanan - Program Promosi Kesehatan dan

1,120,323,000

Pemberdayaan masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1,300,127,000

- Program Pengembangan Lingkungan

132,500,000

Sehat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Standarisasi Pelayanan

1,485,153,000 1,645,030,000

Kesehatan - Program pengadaan, peningkatan

48,651,752,000

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - Program peningkatan pelayanan

81,786,000

kesehatan anak balita - Program peningkatan pelayanan

72,529,000

kesehatan lansia - Program peningkatan pelayanan

35,501,679,000

kesehatan c. Pemberdayaan Perempuan - Program keserasian kebijakan

247,000,000

peningkatan kualitas Anak dan Perempuan - Program Penguatan Kelembagaan

3,295,455,950

Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Peningkatan Kualitas Hidup

156,000,000

dan Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan peran serta dan

103,000,000

kesetaraan jender dalam pembangunan d. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Program Pelayanan Administrasi

550,896,000


802,500,000


58,500,000


217,000,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


IV - 44

NO


URAIAN - Program Keluarga Berencana - Program Kesehatan Reproduksi

Rp. 1,945,220,000 137,500,000

Remaja - Program pelayanan kontrasepsi

253,500,000

- Program pembinaan peran serta

961,900,000

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri - Program promosi kesehatan ibu, bayi

39,500,000

dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - Program pengembangan pusat

372,520,000

pelayanan informasi dan konseling KRR - Program penyiapan tenaga

318,000,000

pendamping kelompok bina keluarga e. Sosial

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

295,603,500

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Program Pelayanan dan Rehabilitasi

916,985,500

Kesejahteraan Sosial - Program pembinaan anak terlantar

31,350,000

- Program pembinaan para penyandang

101,263,000

cacat dan trauma - Program pembinaan panti asuhan/

34,756,000

panti jompo - Program Pemberdayaan Kelembagaan

244,161,500

Kesejahteraan Sosial - Program Penanggulangan Kemiskinan

3,183,941,000

f. Kebudayaan - Program Pelayanan Administrasi

684,886,500


544,872,000


33,543,000


123,375,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pengembangan Nilai Budaya

471,119,000

- Program Pengelolaan Kekayaan

812,290,000

Budaya - Program Pengelolaan Keragaman

1,937,048,000

Budaya g. Kepemudaan dan Olah raga - Program Pengembangan dan

176,135,275

Keserasian Kebijakan Pemuda - Program peningkatan peran serta


547,079,950

IV - 45

NO


URAIAN

Rp.

kepemudaan - Program peningkatan upaya

115,408,000

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Program upaya pencegahan

656,990,800

penyalahgunaan narkoba - Program Pengembangan Kebijakan

254,992,000

dan Manajemen Olahraga - Program Pembinaan dan

909,475,000

Pemasyarakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan

1,980,000,000

Prasarana Olahraga h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Program Peningkatan Keberdayaan

1,447,799,000

Masyarakat Pedesaan - Program pengembangan lembaga

249,666,700

ekonomi pedesaan - Program peningkatan partisipasi

4,881,181,006

masyarakat dalam membangun desa - Program peningkatan kapasitas

1,179,585,950

aparatur pemerintah desa 2

Bidang Ekonomi, meliputi urusan : a. Tenaga Kerja - Program Pelayanan Administrasi

995,022,600


687,954,500


104,194,000


98,354,400

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Peningkatan Kualitas dan

2,761,350,500

Produktivitas Tenaga Kerja - Program Peningkatan Kesempatan

848,045,000

Kerja - Program Perlindungan Pengembangan

712,438,500

Lembaga Ketenagakerjaan b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Program Pelayanan Administrasi

607,058,200


370,126,300


106,929,000

sumber daya aparatur


IV - 46

NO


URAIAN - Program peningkatan pengembangan

Rp. 181,457,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program penciptaan iklim Usaha Kecil

81,295,000

Menengah yang kondusif - Program Pengembangan

457,793,500

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program Pengembangan Sistem

485,990,000

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas

259,495,000

Kelembagaan Koperasi c. Penanaman Modal daerah

- Program Pelayanan Administrasi

225,090,000


102,650,000


37,704,000


113,705,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Peningkatan Promosi dan

773,707,500

Kerjasama Investasi - Program Peningkatan Iklim Investasi

188,853,000

dan Realisasi Investasi - Program Penyiapan potensi

973,449,000

sumberdaya,sarana dan prasarana daerah d. Ketahanan Pangan - Program Pelayanan Administrasi

1,735,146,750


1,778,214,000


160,900,000


371,850,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Peningkatan Ketahanan

2,620,219,500

Pangan pertanian/perkebunan e. Pertanian - Program Peningkatan Kesejahteraan

1,344,914,150

Petani - Program peningkatan pemasaran hasil

1,014,100,000

produksi pertanian/perkebunan - Program peningkatan penerapan


1,564,812,500

IV - 47

NO


URAIAN

Rp.

teknologi pertanian/perkebunan - Program peningkatan produksi

8,652,002,350

pertanian/perkebunan - Program pemberdayaan penyuluh

1,277,949,500

pertanian/perkebunan lapangan - Program pencegahan dan

821,701,450

penanggulangan penyakit ternak - Program peningkatan produksi hasil

168,570,000

peternakan - Program peningkatan pemasaran hasil

134,006,750

produksi peternakan - Program peningkatan penerapan

224,175,000

teknologi peternakan f. Kehutanan - Program Pemanfaatan Potensi

246,138,000

Sumber Daya Hutan - Program rehabilitasi hutan dan lahan - Program perencanaan dan

1,937,400,500 45,410,500

pengembangan hutan g. Pariwisata - Program Pengembangan Pemasaran

2,177,300,000

Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi

1,526,706,000

Pariwisata - Program Pengembangan Kemitraan

649,498,000

h. Kelautan dan Perikanan - Program pengembangan budidaya

4,658,925,000

perikanan - Program pengembangan sistem

93,620,000

penyuluhan perikanan - Program optimalisasi pengelolaan dan

389,741,000

pemasaran produksi perikanan - Program pengembangan kawasan

119,355,000

budidaya laut, air payau dan air tawar i. Perdagangan - Program Perlindungan Konsumen dan

388,704,000

pengamanan perdagangan - Program Peningkatan dan

870,745,000

Pengembangan Ekspor - Program Peningkatan Efisiensi

229,590,000

Perdagangan Dalam Negeri - Program Pembinaan pedagang kaki

583,276,900

lima dan asongan - Program Pembangunan Sarana dan

44,801,613,000

Prasarana Ekonomi - Program Pembinaan dan Penataan

2,193,639,950

Pedagang Pasar j. Perindustrian - Program peningkatan Kapasitas Iptek


538,695,500

IV - 48

NO


URAIAN

Rp.

Sistem Produksi - Program Pengembangan Industri Kecil

740,150,000

dan Menengah - Program Peningkatan Kemampuan

109,000,000

Teknologi Industri k. Transmigrasi - Program Transmigrasi Regional 3

557,422,400

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi urusan : a. Komunikasi dan Informatika - Program Pengembangan Komunikasi,

2,161,932,000

Informasi dan Media Massa - Program pengkajian dan penelitian

167,666,875

bidang komunikasi dan informasi - Program kerjasama informasi dan

2,045,227,375

media massa b. Energi dan Sumberdaya Mineral - Program pembinaan dan pengawasan

937,587,950

bidang pertambangan - Program pengawasan dan penertiban

109,180,000

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan - Program pembinaan dan

2,130,996,500

pengembangan bidang ketenagalistrikan - Program Pengembangan Energi

353,000,000

Terbarukan 4

Bidang Sarana dan Prasarana,meliputi urusan : a. Pekerjaan Umum - Program Pelayanan Administrasi

924,065,100


4,110,903,000


155,451,500


449,384,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pembangunan Jalan dan

39,019,500,000

Jembatan - Program Pembangunan saluran

12,456,429,500

drainase/gorong-gorong - Program Pembangunan

7,554,400,000

turap/talud/brojong


IV - 49

NO


URAIAN - Program rehabilitasi/pemeliharaan

Rp. 27,940,271,000

Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan sistem

390,000,000

informasi/data base jalan dan jembatan - Program peningkatan sarana dan

822,045,000

prasarana kebinamargaan - Program pengembangan dan

23,829,036,250

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Program penyediaan dan pengolahan

450,985,000

air baku - Program pengembangan, pengelolaan

5,389,900,000

dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Program pengembangan kinerja

6,704,763,000

pengelolaan air minum dan air limbah - Program pengembangan wilayah

150,000,000

strategis dan cepat tumbuh - Program pembangunan infrastruktur

30,837,302,000

perdesaaan - Program Pembangunan dan

17,078,500,000

Rehabilitasi Gedung Pemerintah b. Perumahan - Program Pengembangan Perumahan

8,673,449,500

- Program peningkatan kesiagaan dan

2,162,143,300

pencegahan bahaya kebakaran - Program pengelolaan areal

3,483,138,500

pemakaman c. Penataan ruang - Program Perencanaan Tata Ruang

1,138,300,000

- Program Pengendalian Pemanfaatan

1,246,641,500

Ruang d. Perhubungan - Program Pelayanan Administrasi

2,414,190,000


1,051,430,000


114,250,000


221,045,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pembangunan Prasarana

7,921,405,000

dan Fasilitas Perhubungan - Program Rehabilitasi dan

3,578,450,000

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program peningkatan pelayanan


510,266,000

IV - 50

NO


URAIAN

Rp.

angkutan - Program Pembangunan Sarana dan

118,060,000

Prasarana Perhubungan - Program peningkatan dan

3,206,135,000

pengamanan lalu lintas - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1,051,950,000

e. Lingkungan Hidup - Program Pelayanan Administrasi

164,147,000


83,360,000


18,517,000


81,214,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pengembangan Kinerja

5,747,542,000

Pengelolaan Persampahan - Program Pengendalian Pencemaran

6,525,882,900

dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan dan Konservasi

2,232,975,000

Sumber Daya Alam - Program Peningkatan Kualitas dan

190,985,000

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian

96,607,000

Polusi - Program Pengelolaan ruang terbuka

4,170,020,000

(hijau RTH) f. Pertanahan - Program Pelayanan Administrasi

659,407,000


360,036,000


28,020,000


177,520,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Penataan penguasaan,

2,045,102,500

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Program Penyelesaian konflik-konflik

285,289,000

pertanahan - Program Pengembangan Sistem

257,950,000

Informasi Pertanahan


IV - 51

NO 5


URAIAN

Rp.

Bidang Pemerintahan a. Perencanaan Pembangunan - Program Pelayanan Administrasi

889,455,000


588,566,000


52,000,000


211,171,400

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pengembangan

410,700,000

data/informasi - Program Kerjasama Pembangunan

409,915,750

- Program Pengembangan Wilayah

34,942,500

Perbatasan - Program Perencanaan Pengembangan

24,900,000

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh - Program peningkatan kapasitas

20,000,000

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Program perencanaan pembangunan

5,467,431,050

daerah - Program perencanaan pembangunan

1,687,704,000

ekonomi - Program perencanaan sosial budaya

355,650,000

b. Kependudukan dan Capil - Program Pelayanan Administrasi

1,065,708,700


244,550,000


36,319,000


200,349,000

'sistem pelaporan capaian kinerja dan 'keuangan - Program Penataan Administrasi

3,525,141,350

Kependudukan c. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri - Program Pelayanan Administrasi

1,810,918,300


1,806,594,500


201,713,500


486,476,250

sistem pelaporan capaian kinerja dan


IV - 52

NO


URAIAN

Rp.

keuangan - Program peningkatan keamanan dan

667,528,900

kenyamanan lingkungan - Program pemeliharaan kantrantibmas

5,115,456,850

dan pencegahan tindak kriminal - Program pengembangan wawasan

4,924,493,000

kebangsaan - Program kemitraan pengembangan

358,255,450

wawasan kebangsaan - Program pemberdayaan masyarakat

887,406,500

untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Program peningkatan pemberantasan

50,870,000

penyakit masyarakat (pekat) - Program pendidikan politik masyarakat - Program pencegahan dini dan

371,510,470 6,134,765,350

penanggulangan korban bencana alam d. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian - Program Pelayanan Administrasi

38,228,377,725


9,033,241,165


1,299,453,150


2,255,327,725

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program peningkatan kapasitas

14,124,845,275

lembaga perwakilan rakyat daerah - Program peningkatan pelayanan

1,644,094,500

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah - Program peningkatan dan

36,318,832,150

Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah - Program pembinaan dan fasilitasi

75,000,000

pengelolaan keuangan desa - Program peningkatan sistem

3,498,975,700

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Program Peningkatan Profesionalisme

95,950,000

tenaga pemeriksa dan aparatur


IV - 53

NO


URAIAN

Rp.

pengawasan - Program Penataan dan

75,171,000

Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program optimalisasi pemanfaatan

9,479,452,875

teknologi informasi - Program Penataan Peraturan

1,771,523,100

Perundang-undangan - Program Pendidikan Kedinasan

123,852,500

- Program peningkatan kapasitas

4,194,594,960

sumberdaya aparatur - Program Pembinaan dan

4,409,022,166

Pengembangan Aparatur - Program penataan kelembagaan dan

860,000,000

ketatalaksanaan - Program pengembangan kualitas

1,227,348,000

kebijakan publik - Program peningkatan kualitas

10,556,271,620

pelayanan publik - Program peningkatan administrasi

1,731,492,412

pemerintahan - Program pengkajian dan penelitian

558,654,000

bidang Iptek - Program peningkatan pelayanan dan

557,055,000

bantuan hukum - Program penegakan hukum - Program Pengelolaan Pendapatan

753,191,000 18,182,990,550

Daerah e. Statistik - Program pengembangan

2,760,909,750

data/informasi/statistik daerah f. Kearsipan - Program Pelayanan Administrasi

270,872,000


108,564,000


95,365,000


83,600,000

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program perbaikan sistem administrasi

227,160,000

kearsipan - Program penyelamatan dan

2,567,829,450

pelestarian dokumen/arsip daerah - Program pemeliharaan rutin/berkala

207,630,000

sarana dan prasarana kerasipan - Program peningkatan kualitas


437,873,438

IV - 54

NO


URAIAN

Rp.

pelayanan informasi g. Perpustakaan - Program Pelayanan Administrasi

140,283,125


141,000,000


39,000,000


73,810,100

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pengembangan Budaya

1,051,720,800

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Sedangkan untuk sinkronisasi kebijakan Pemkab Sleman Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dengan Bidang-bidang Pembangunan Propinsi DIY tergambarkan dalam table berikut : Tabel 4.9 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dengan Bidang-Bidang Pembangunan Provinsi DIY

NO

1

2

PRIORITAS PROVINSI

Program Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi

3

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4

Hukum dan Aparatur

5

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi urusan : a. Pekerjaan Umum

6 7

10

ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD BELANJA LANGSUNG 290,460,013,439

- Program Pelayanan

JUMLAH

290,460,013,439

95,898,154,700

95,898,154,700

7,905,590,700

7,905,590,700

207,300,827,056

207,300,827,056

924,065,100

924,065,100


IV - 55

NO

PRIORITAS PROVINSI

ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD Program Administrasi Perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong - Program Pembangunan turap/talud/brojong - Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Program penyediaan dan pengolahan air baku - Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan - Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

JUMLAH

BELANJA LANGSUNG 4,110,903,000

4,110,903,000

155,451,500

155,451,500

449,384,000

449,384,000

39,019,500,000

39,019,500,000

12,456,429,500

12,456,429,500

7,554,400,000

7,554,400,000

27,940,271,000

27,940,271,000

390,000,000

390,000,000

822,045,000

822,045,000

23,829,036,250

23,829,036,250

450,985,000

450,985,000

5,389,900,000

5,389,900,000

6,704,763,000

6,704,763,000

150,000,000

150,000,000

30,837,302,000

30,837,302,000

17,078,500,000

17,078,500,000


IV - 56

NO

PRIORITAS PROVINSI

ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD Program Pemerintah

JUMLAH

BELANJA LANGSUNG

b. Perumahan - Program Pengembangan Perumahan - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - Program pengelolaan areal pemakaman

8,673,449,500

8,673,449,500

2,162,143,300

2,162,143,300

3,483,138,500

3,483,138,500

1,138,300,000

1,138,300,000

1,246,641,500

1,246,641,500

2,414,190,000

2,414,190,000

1,051,430,000

1,051,430,000

114,250,000

114,250,000

221,045,000

221,045,000

7,921,405,000

7,921,405,000

c. Penataan ruang - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Perhubungan - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Program peningkatan pelayanan angkutan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3,578,450,000

3,578,450,000

510,266,000

510,266,000

118,060,000

118,060,000

3,206,135,000

3,206,135,000

1,051,950,000

1,051,950,000

164,147,000

164,147,000

e. Lingkungan Hidup - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


IV - 57

NO

PRIORITAS PROVINSI

ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD

JUMLAH

Program - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

BELANJA LANGSUNG 83,360,000

83,360,000

18,517,000

18,517,000

81,214,000

81,214,000

5,747,542,000

5,747,542,000

6,525,882,900

6,525,882,900

2,232,975,000

2,232,975,000

190,985,000

190,985,000

96,607,000

96,607,000

4,170,020,000

4,170,020,000

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Program Penyelesaian

659,407,000

659,407,000

360,036,000

360,036,000

f. Pertanahan

28,020,000

28,020,000

177,520,000

177,520,000

2,045,102,500

2,045,102,500

285,289,000

285,289,000


IV - 58

NO

PRIORITAS PROVINSI

ANGGARAN BELANJA DALAM RKPD Program konflik-konflik pertanahan - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

JUMLAH

BELANJA LANGSUNG

257,950,000

257,950,000

4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan Prioritas pembangunan kewilayahan mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yaitu : a.

pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;

b.

pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;

c.

pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d.

pengembangan

kawasan

pertanian

dalam

rangka

keamanan

dan

ketahanan pangan; e.

pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;

f.

pengembangan kawasan pendidikan;

g.

pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;

h.

pengembangan

kawasan

permukiman

yang

aman,

nyaman,

dan

berwawasan lingkungan; i.

pemantapan prasarana wilayah;

j.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Sebagai tindak lanjut penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah,

maka ditetapkan kawasan strategis kabupaten, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut terdiri dari : 1)

Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi: a.

Kawasan strategis provinsi yang terdiri atas : i.

Kawasan perkotaan Kabupaten seluas kurang lebih 9.835 hektar yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yaitu Kecamatan : Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngemplak dan Ngaglik;

ii.

Kawasan koridor Yogyakarta-Piyungan-Wonosari-RongkopSadeng;

iii.

Kawasan koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 59

iv. b.

Kawasan koridor Tempel-Parangtritis.

Kawasan strategis kabupaten, seluas kurang lebih 4.886 hektar berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram meliputi :

2)

i.

Kecamatan Moyudan;

ii.

Kecamatan Minggir;

iii.

Kecamatan Seyegan;

iv.

Kecamatan Godean;

v.

Kecamatan Mlati; dan

vi.

Kecamatan Tempel.

Kawasan strategis sosial budaya, meliputi : a.

Kawasan strategis nasional, yaitu kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala komplek Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko yang berada di Kecamatan Prambanan;

b.

Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi :

3)

i.

Kecamatan Berbah,

ii.

Kecamatan Kalasan

iii.

Kecamatan Prambanan

Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi

4)

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang meliputi : a.

Kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.728,38 hektar meliputi :

b.

i.

Kecamatan Turi;

ii.

Kecamatan Pakem;

iii.

Kecamatan Cangkringan.

Kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 hektar berupa kawasan resapan air meliputi: i.

Kecamatan Seyegan;

ii.

Kecamatan Mlati;

iii.

Kecamatan Ngemplak.

iv.

Kecamatan Ngaglik;

v.

Kecamatan Sleman;

vi.

Kecamatan Tempel; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 60

vii.

Kecamatan Turi;

viii.

Kecamatan Pakem; dan

ix.

Kecamatan Cangkringan.

Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman meliputi kawasan pengembangan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pengembangan pertanian, kawasan pengembangan perkebunan, kawasan pengembangan perikanan, kawasan pengembangan pertambangan, kawasan pengembangan industri,

kawasan

pengembangan

pariwisata,

kawasan

pengembangan

permukiman berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut.

1.

Kawasan Hutan Rakyat Hutan rakyat merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan pengembangan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Pengembangan kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 3.171 hektar berada di: Kecamatan Gamping; Kecamatan Seyegan; Kecamatan Berbah;

Kecamatan

Moyudan;

Kecamatan

Minggir;

Kecamatan

Prambanan; Kecamatan Tempel; Kecamatan Turi; Kecamatan Pakem; dan Kecamatan Cangkringan.

2.

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 21.113 hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan komoditas utama padi terutama dikembangkan di Kecamatan Minggir, Moyudan, Seyegan, dan Godean. Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 7.643 hektar yang tersebar

di

seluruh

Kecamatan

dengan

komoditas

utama

salak

dikembangkan di Kecamatan Turi, Pakem, dan Tempel.

3.

Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 9.117 hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan komoditas tembakau di Kecamatan Tempel, Seyegan, Ngaglik, Ngemplak, dan Sleman; Kopi di Kecamatan Pakem, dan Prambanan; Coklat di Kecamatan Turi, Pakem, Ngemplak,Tempel, dan Godean; Mendong di Kecamatan Minggir.


IV - 61

4.

Kawasan Peternakan Kawasan

peternakan

tersebar

di

seluruh

Kecamatan

dengan

komoditas utama Sapi perah di Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Tempel;

Sapi potong di Kecamatan Prambanan, Berbah, Ngemplak,

Ngaglik,

Mlati, Seyegan, dan Tempel; Kerbau di Kecamatan Minggir,

Moyudan, dan Tempel. Kambing peranakan Etawa di Kecamatan Turi, Berbah, dan Godean. Pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten meliputi: Kecamatan Turi, Tempel, Pakem, dan Kecamatan Cangkringan.

5.

Kawasan Perikanan Kawasan pengembangan perikanan, di wilayah Kabupaten Sleman meliputi budi daya perikanan darat dan pengembangan perikanan dengan konsep minapolitan. Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan

sedangkan

pengembangan

perikanan

dengan

konsep

minapolitan di Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Berbah.

6.

Kawasan Pertambangan Potensi

pertambangan

berupa

kawasan

pengembangan

pertambangan mineral bukan logam dan batuan antara lain Batu kapur di Kecamatan Gamping; Breksi batuapung di Kecamatan Berbah dan Prambanan; Andesit berada di Kecamatan Sayegan, Prambanan, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Godean; Tanah liat di Kecamatan Gamping, Godean, Seyegan, Sleman, Prambanan, Berbah; dan Kecamatan Tempel; Pasir, kerikil, dan batu kali di seluruh kecamatan.

7.

Kawasan Pengembangan Industri Kawasan pengembangan industri, di Kabupaten Sleman meliputi kawasan pengembangan industri sedang dan pengembangan industri rumah tangga. Secara umum, alokasi kawasan pengembangan industri di Kabupaten Sleman berdasarkan kemampuan lahan berada di sekitar Desa Balecatur,

Kecamatan

Gamping.

Akan

tetapi,

dimungkinkan

untuk

membangun pabrik yang merupakan bagian dari kegiatan industri. Pabrikpabrik tersebut dimungkinkan untuk dibangun terutama di Desa Balecatur Kecamatan Gamping serta wilayah di Kecamatan Berbah dan Kecamatan Kalasan. Selain itu, wilayah yang juga telah dimanfaatkan untuk kegiatan industri berada di wilayah Kecamatan Berbah ataupun sentra industri yang berada di bagian barat dari wilayah Kabupaten Sleman. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015

IV - 62

Pengembangan industri sedang, dengan luas kurang lebih 260 hektar berada di Kecamatan Gamping, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Kalasan. Pengembangan industri rumah tangga (industri kecil dan mikro) berada di Kecamatan Moyudan, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngemplak.

8.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kawasan pengembangan pariwisata, di Kabupaten Sleman meliputi kawasan pengembangan wisata alam, pariwisata budaya, wisata perkotaan dan wisata perdesaan. Pengembangan pariwisata alam dengan menitik beratkan pada keragaman flora dan fauna, dan pemandangan alam Gunungapi Merapi, dengan tujuan utama Kaliurang, Lava Tour (wisata minat khusus), dan Agrowisata di wilayah Kecamatan Turi, Cangkringan, Pakem, dan Tempel. Pengembangan pariwisata budaya berupa cagar budaya dengan tujuan utama Candi Prambanan dan Komplek Ratu Boko berada di Kecamatan Prambanan; berada di Kecamatan Prambanan; Candi Barong berada di Kecamatan Prambanan serta beberapa candi lainnya di Kecamatan Kalasan dan Ngemplak. Wisata perkotaan berupa wisata pendidikan, ilmu pengetahuan, dan belanja meliputi: Kecamatan Depok; Kecamatan Mlati; dan Kecamatan Ngaglik. Wisata perdesaan berupa wisata pertanian dan kehidupan perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.

9.

Kawasan Pengembangan Permukiman Kawasan pengembangan permukiman, di wilayah Kabupaten Sleman meliputi kawasan pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan permukiman perdesaan dan pengembangan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) a.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi lahan seluas kurang lebih 12.590 hektar;

b.

Kawasan permukiman perdesaan meliputi lahan seluas kurang lebih 10.232 hektar. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sleman telah memiliki

kecenderungan yang besar dan berkembang terutama pada KPY yaitu Kecamatan Depok, Mlati, Ngaglik dan Gamping serta Ngemplak dan juga


IV - 63

yang telah tumbuh di sekitar Kota Sleman sebagai pusat pelayanan pemerintahan pada tingkat kabupaten serta IKK di tiap kecamatan lainnya. Di

wilayah

Kabupaten

Sleman

ini,

permukiman

perdesaan

dikembangkan di luar kawasan permukiman tersebut di atas. Permukiman perdesaan dikembangkan dengan model Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) atau Kawasan Terpadu Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) untuk Kecamatan

Minggir,

Moyudan

dan

Kecamatan

Seyegan.

Wilayah

perdesaan meliputi permukiman perdesaan yang mencakup lahan seluas lebih kurang 39.341,64 ha.

10. Kawasan Pendidikan Tinggi Perkembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Sleman pada dekade ini mengalami kemunduran. Animo masyarakat untuk mengirimkan anaknya kuliah di Yogyakarta semakin berkurang. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh persaingan dengan daerah lain serta isu-isu negatif di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti narkoba, pergaulan bebas dan keamanan. Dari 32 perguruan tinggi negeri dan swasta, beberapa sudah mulai kekurangan mahasiswa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitasnya dan secara keruangan diwadahi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sleman selaras dengan kebijakan DIY, yaitu menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat sebagaimana indikator berikut : Tabel 4.10 Sasaran Kewilayahan Tahun 2015 No

Indikator Sasaran Kewilayahan

1

IPM

2

Kemiskinan

Target DIY

Sleman

80

80

15%

13,40%

Ket

Target 15% sudah terlampaui pada tahun 2013, sehingga target direvisi.

3

Tingkat Pengangguran

6,45%

6,10%

4

Pertumbuhan Ekonomi

5,93%

5,93%


IV - 64

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents