BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1. Agenda Pembangunan Daerah Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada tahun 2013 tidaklah ringan, rintangan, tantangan dan hambatan seperti adanya bencana alam: tanah longsor, banjir, angin beliung, yang sulit untuk diprediksi, kondisi perekonomian lokal yang tidak menentu sebagai akibat adanya goncangan perekonomian global yang berlanjut pada krisis energi dan pangan yang terjadi pada akhir tahun 2006-2007 yang lalu, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional yang berdampak pula pada perekonomian daerah Kabupaten Ponorogo. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansiil di Amerika serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis Global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di barbagai negara termasuk Indonesia. Dallam memasuki tahun 2009 tekanan tersebut terus perlu diwaspadai karna perekonomian dunia yang tidak menentu yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional. Pada pertengahan tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat berdampak pada meningkatnya beban bagi masyarakat yakni naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Adanya kenaikan TDL mempunyai multyfliyer effect yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga diperlukan agenda pembangunan yang jelas serta pendekatan-pendekatan dan strategi yang yang sesuai dan dapat mendukung, mendorong dalam melaksanakan programprogram pembangunan pada tahun 2013.

Agenda utama Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan upaya pemerintah kabupaten ponorogo untuk memberikan perhatian lebih dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapai dalam tahun 2013. Tantangan pembangunan yang dihadapi pada tahun 2013 meliputi tantangan yang bersifat internal dan eksternal yaitu:

Lampiran RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .

Bab IV_ Halaman 82

1. Tantangan Internal Tantangan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam, diantaranya meliputi: a. Masih tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan dibeberapa daerah marginal dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang tinggi. Jumlah penduduk miskin tahun 2011 mencapai 89.667 RTM atau (307.847 jiwa). Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk kategori 1: Sangat Miskin berjumlah 24.977 RTM (109.792 jiwa), Kategori 2: Hampir Miskin berjumlah 32.345 RTM (106.632 jiwa) dan Kategori 3:

Miskin

berjumlah 32.345 RTM (91.423 jiwa). (Sumber TNP2K, 2011). b. Jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan layak atau menganggur masih cukup besar yang mencapai 3,25% pada tahun 2010. c. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang masih rendah (5,97%) dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur (7,22%) dan pertumbuhan ekonomi Nasional (6,60%) pada tahun 2011 (y o y). d. Kondisi infrastruktur baik diperdesaan maupun di perkotaan yang belum memadai e. Kapasitas Fiskal Daerah yang rendah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2011 tentang Peta Kapasitas Daerah bahwa Kabupaten Ponorogo mempunyai Ka[pasitas Fiskal Daerah sebesar 0,1303 yang masuk dalam kategori rendah. f.

Efektifitas birokrasi yang masih belom optimal.

2. Tantangan Eksternal a. Adanya ketidak pastian global seperti kenaikan harga komoditas dunia, kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan BBM, serta adanya krisis energi yang dibarengi dengan kebijakan pembatasan BBM.


Bab IV_ Halaman 83

b. Adanya krisis politik timur tengah yang berkepanjangan c. Adanya krisis fiskal di Eropa d. Terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada cuaca ekstrim.

Adapun agenda pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 yakni: a. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, dan pemberian Kepastian Akses Kesehatan terutama bagi Masyarakat Miskin b. Memacu produk unggulan pertanian, yang menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai ikon Wilayah Agropolitan, Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, Pengembangan Iklim dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan c. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional d. Peningkatan Peranan dan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa e. Pengembangan stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga menjadi daya tarik sektor pariwisata 4.2. Strategi dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, 2011 dan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2012, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2013, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran RPJMD 2010-2015. Pencapaian pembangunan tahun 2010 2011 dan perkiraan pencapaian tahun 2012 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2013. Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2013 harus dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan penekanan pembangunan dan strategi yang tepat sehingga rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan di samping dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan tahun 2013, juga memberi kontribusi yang penting bagi terwujudnya


Bab IV_ Halaman 84

Ponorogo yang Sejahtera, Aman, Berbudaya dan Berkeadilan, yang menjadi Visi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang dihadapi tahun 2013 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Masalah dan tantangan tersebut diantaranya ada yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada juga yang berasal dari lingkungan internal

Guna mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maka penyusunan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 meperhatikan pula Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yaitu “Memantapkan Ekonomi Domestik Yang Kuat Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” “ Ekonomi domestik yang kuat merupakan perwujudan dari: (1). Resilience (Daya Tahan) ekonomi; (2). Daya Saing dan (3) Inklusif. Sedangkan untuk meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat dimaksudkan sebagai upaya pemerataan dari kesejahteraan rakyat yang telah dicapai, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan / pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijabarkan kedalam strategi untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalanpersoalan perubahan iklim (pro-environment). Strategi empat jalur (Four-track strategy) ini, dijabarkan kedalam prakarsaprakarsa baru sebagai pengungkit (leverage) bagi pemantapan ekonomi domestik.. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain mencakup: 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di enam koridor ekonomi. Upaya tersebut diharapkan akan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.


Bab IV_ Halaman 85

2. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan MP3EI. MP3Ei merupakan affirmative action sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya pro growt, tetapi juga pro job, pro enviroment termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. 3. Percepatan Pembangunan Duble Track Rel Kereta Api Semarang Surabaya. 4. Terselesainya Breakwater pelabuhan Bakaheuni-Merak 5. Peninjauan kembali terkait Investasi Daerah.

Prioritas pembangunan Nasional tahun 2013 meliputi 11 prioritas dan 3 prioritas bidang lainnya yaitu: 1. reformasi biorkrasi dan tatakelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. kebudayaan, kreativitas dan inovasi tegnologi Disamping itu juga memperhatikan prioritas lainya dibidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas dibidang Perekonomian serta Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.


Bab IV_ Halaman 86

Disamping memperhatikan prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2013, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2013 juga memperhatikan tema pembangunan Propinsi Jawa Timur tahun 2013 yaitu “ Meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur melalui perluasan dan penguatan UMKMK, pasar dalam negeri serta perbaikan infrastruktur” Tema tersebut akan dijabarkan dalam 9 agenda pembangunan yaitu: 1. Peningkatan aksesibiltas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 2. Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan 3. Revitalisasi pertanian dan penyediaan infrastruktur perdesaan 4. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup 5. Reformasi administrasi dan peningkatan pelayanan publik 6. Peningkatan kesalehan sosial 7. Peningkatan kesetaraan gender 8. Peningkatan

keamanan

dan

ketertiban,

supremasi

hukum

dan

penghormatan HAM 9. Percepatan penanganan dampak sosial ekonomi lumpur lapindo. Adapun prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 meliputi 18 prioritas yaitu: a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan c. Perluasan lapangan kerja d. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan e. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat f.

Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis

g. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah h. Peningkatan investasi, ekspor non-migas dan pariwisata


Bab IV_ Halaman 87

i.

Peningkatan daya saing industri manufaktur

j.

Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur

k. Pemeliharaan kaulitas dan fungsi lingkungan hidup serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang l.

Percepatan pelaksanaan reformasi administrasi dan peningkatan pelayanan publik.

m. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial n. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender. o. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olah raga p. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM q. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas r. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas lapindo.

Mengacu pada agenda dan prioritas

pembangunan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tahun 2013 baik secara nasional dan maupun Propinsi Jawa Timur maka tema pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2013 dalam rangka menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan tahun 2013 dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2010 dan 2011 serta perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2012 maka tema yang diambil dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 adalah “Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang lebih baik, Menuju Rahayuning Bumi Reyog” yang dirumuskan kedalam 3 strategi Pembangunan Ekonomi yaitu: 1. Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk ikut mengendalikan dan mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pola Lampiran RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .

Bab IV_ Halaman 88

pertumbuhan cenderung terjadi apabila perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar dikhawatirkan akan berdampak semakin jauhnya dari tujuan utama pembangunan. Pola pembangunan ekonomi akan mengahsilkan perubahan atau perkembangan dalam struktur ekonomi dan akan menghasilkan transformasi struktural. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong proses pertumbuhan yang menghasilkan perkembangan industri sesuai corak dan karakteristik daerah dan diharapakan akan mampu mendorong

terbentuknya

struktur

perekonomian

yang

berimbang.

Pembangunan ekonomi diarahakan kepada pembangunan industri pertanian berbasis pertanian. Keterkaitan sektor agroindustri dan sektor pertanian akan menciptakan permintaan investasi pada sektor pertanian primer sebagai penyedia bahan baku dan menciptakan konsumsi dari produksi industri yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada momentum pertumbuhan yang meliputi: a. Pertumbuhan pendapatan b. Pertumbuhan investasi c. Pertumbuhan kesempatan kerja

2. Pemeratan Ekonomi Pemerataan ekonomi sangat terkait dengan upaya distribusi pendapatan, pemeraan akses modal dan sarana prasarana. Dalam hal pemerataan mempunyai dua dimensi yakni dimensi spacial dan dimensi horisontal. Pemertaan spacial yakni pemerataan yang bersifat kewilayahan, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi problem ketimpangan perekonomian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Banyak kasus ketimpangan terjadi antara daerah perkotaan dengan perdesaan yang terpencil. Sementara pemerataan horisontal merupakan pemerataan berdimensi kelas sosial ekonomi masyarakat. Dalam dimensi ini pemertaan dimaksudkan untuk


Bab IV_ Halaman 89

mengatasi kesenjangan perekonomian antara kalangan masyarakat borjuis dengan kelompok termarginalkan. Isu distribusi pendapatan merujuk pada persoalan seberapa jauh pendapatan terdistribusikan secara merata diantara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menyangkut didalamnya kebijakan penataan penciptaan kesempatan yang sama bagi usaha sektor formal maupun sektor non-formal. Dalam kacamata ini, usaha non-formal selayaknya tidak dipandang sebagai sumber problem, justru sebaliknya menjadi sektor riil yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian lokal. Isu pemerataan akses modal menyangkut seberapa jauh masyarakat dari kelas sosial yang berbeda mendapatkan kemudahan akses bagi permodalan. Penguatan akses modal ini berangkat dari persoalan mekanisme dan persyaratan akses modal konvensional seperti bank pada umumnya yang tidak bisa dirasakan seluruh pelaku usaha terutama masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki jaminan. Dengan demikian kebijakan penguatan akses modal diarahkan pada proteksi usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) melalui pinjaman lunak maupun kemitraan. Disebut pinjaman lunak karena bunga pinjaman jauh dibawah bunga bank (sekitar 7-10%), masa pengembalian (grace period) cukup panjang antara satu hingga 3 tahun dan tanpa agunan. Pinjaman / kredit lunak sendiri pada pendistribusiannya bisa melalui jalur perbankan maupun jalur alternatif lainnya. Sumber pembiayaan bagi penciptaan pemerataan akses modal bisa diupayakan pemerintah daerah berasal dari dana APBD maupun dana yang terhimpun dari pihak lain atas jaminan dan perlindungan pemerintah daerah. Tentu saja pemerataan distribusi akses modal disertai strategi program pendampingan optimalisasi pemanfaatan bantuan modal tersebut. Isu pemerataan sarana dan prasarana penunjang perekonomian merujuk pada persoalan seberapa jauh upaya pemerintah kabupaten / kota mengatasi kesenjangan kemampuan usaha masyarakat akibat perbedaan ketersediaan sarana prasarana penunjang perekonomian. Di banyak tempat, problem kesenjangan ini lebih bersifat spasial, akibat hambatan georgrafis dan faktor alam lainnya. Disamping perhitungan ekonomis yang dipakai oleh penyedia Lampiran RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .

Bab IV_ Halaman 90

jasa fasilitasi sarana prasarana penunjang tersebut. Sarana Prasarana penunjang ini setidaknya meliputi ketersediaan energi, listrik, komunikasi, transportasi, dan air bersih. Tanpa dorongan kuat dari pemerintah daerah, bila secara ekonomis tidak menguntungkan, penyedia jasa-jasa tersebut enggan berinvestasi terutama bagi daerah pedalaman. Dalam kaitannya dengan penilaian pemerataan ekonomi sebagaimana di atas, rasio prosentase penduduk miskin ataupun angka tingkat kemiskinan menjadi existing condition atas program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah secara keseluruhan. Disamping itu rasio besaran anggaran yang disalurkan langsung untuk menunjang program-program pemerataan di atas diapresiasi sebagai bukti komitmen anggaran dari pemerintah kabupaten / kota. Masih terkait lingkup pemerataan ekonomi, juga diapresiasi model penganggaran pembangunan yang sejak awal dikonsep sebagai upaya pemerataan. Di banyak tempat model penganggaran bersifat block grand yang tersalur ke seluruh wilayah menjadi contoh model ini. Model penganggaran block grand pada pemanfaatannya, biasanya memberikan kebebasan bagi partisipasi warga untuk mengalokasikan pendanaan apakah diperuntukan bagi ekonomi produktif atau pembangunan fisik atau kebutuhan lain sesuai aspirasi lokal di wilayah tempat tinggal. Prinsip utama model penganggaran pembangunan ini mengutamakan pemerataan spasial selanjutnya baru diikuti pemerataan sektoral.

3. Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Lokal dimaksudkan sebagai strategi yang mencoba memadukan dua faktor kondisi ekonomi lokal yaitu tantangan (problem) dan peluang (potensi). Pertama, Upaya untuk mengatasi berbagai kendala maupun persoalan lokal yang menghambat perekonomian masyarakat pada bagian wilayah tertentu atau beberapa bagian wilayah kabupaten / kota. Baik itu kendala geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sosial


Bab IV_ Halaman 91

budaya, maupun teknologi. Demikian pula dengan persoalan yang meliputi faktor-faktor produksi dari mode produksi (mode of production) yang berjalan pada sistem perekonomian setempat. Kedua, respon kabupaten / kota atas kondisi peluang

(potensi)

perekonomian

lokal yaitu

upaya

untuk

mengoptimalkan eksplorasi maupun eksploitasi berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal pada bagian wilayah tertentu maupun beberapa bagian wilayah. Respon ini biasanya diaktualisasikan banyak daerah dalam bentuk pengembangan produk unggulan daerah atau pencitraan daerah secara umum sebagai sentra icon ekonomi tertentu. Inovasi-inovasi pemberdayaan yang dapat dilaksankan sebagaimana berikut; (a) Pemberdayaan ekonomi lemah yaitu kebijakan mengatasi problem yang dialami pelaku ekonomi lokal yang memiliki keterbatasan penguasaan faktorfaktor produksi (kapital, skill, in put & out put, dll), yang dipastikan merupakan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Hal ini menyangktu pembekalan teknis keahlian, keterampilan, managerial, akses pasar, modal dan kemitraan usaha. (b) Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Lokal yaitu pendirian dan atau pemberdayaan terhadap lembaga ekonomi seperti Lembaga Keuangan, Koperasi, Lumbung Desa, Badan Usaha Milik Desa, maupun institusi kolektif ekonomi lokal lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Kearifan lokal menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal. Dengan otonomi, tak saja kearifan lokal yang ditumbuhkan tetapi juga lembaga-lembaga ekonomi lokal yang sebenarnya telah ada. Hanya saja, perannya kurang mendapat tempat dalam struktur ekonomi formal. Ia muncul dan tumbuh dalam komunitaskomunitas kecil sehingga peranannya tidak menonjol. (c) Peningkatan Kapasitas Ekonomi Rakyat yaitu peningkatan kemampuan produksi ekonomi rakyat lokal secara umum, atas mata pencaharian yang digelutinya, dengan berbagai fasilitasi penunjang ekonomi lokal. Sasaran inovasi bidang ini terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau lebih Lampiran RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .

Bab IV_ Halaman 92

sering disebut masyarakat miskin. Secara khusus penanganan kemiskinan ini meliputi; Pertama, orientasi jangka pendek yang diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok mendesak warga miskin. Kedua, orientasi jangka panjang yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan secara struktural dan sosio kultural. Program ini terutama mengarah pada upaya membangun budaya usaha (entrepreneurship) dari masyarakat miskin. Disamping fasilitasi sarana dan prasarana penunjang ekonomi produktif yang bisa dirasakan sebagian besar masyarakat. Disamping itu dinilai pula komitmen anggaran ekonomi daerah yaitu rasio anggaran yang dialokasikan langsung terkait usaha ekonomi produktif atau inovasi pemberdayaan sebagaimana di atas, berbanding total anggaran pembangunan daerah (belanja publik). Dengan demikian bisa terukur seberapa jauh lembaga, ihtiar dan kearifan lokal bidang ekonomi, tidak saja terlindungi, tetapi lebih diupayakan berkembang dan memainkan peran signifikan, dalam dinamika ekonomi daerah secara keseluruhan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 disusun secara komprehensip dalam upaya lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik untuk mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2010 – 2015. Program prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Momentum pertumbuhan mempunyai peranan sangat penting didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mudah dipahami bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemertaan pertumbuhan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Perekonomian Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2013 ditagetkan mampu tumbuh sebesar 6,34 persen sebagaimana proyeksi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 –


Bab IV_ Halaman 93

2015. Dengan memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 yang mencapai 5,78 persen

dan target

perekonomian pada tahun 2012 yang diproyeksikan akan mampu tumbuh 6,15 persen. Dengan melihat kondisi sektor dominan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Ponorogo yaitu sektor Pertanian, maka pada sektor ini harus diberikan perhatian khusus untuk lebih didorong perkembangan dan pertumbuhannya baik dari sisi mutu produk, kwantitas produk dan ketersediaan produk secara kontinuitas (secara terus menerus) serta lalulintas barang senantiasa terjaga. Dengan kontribusinya sektor pertanian yang mencapai 35,26% terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogodengan tingkat pertumbuhan 3,26%

menandakan bahwa sektor pertanian secara luas dengan sub-sub

sektornya yang mencakup subsektor perkebunan, hortikultura, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan harus senantiasa dijaga dan sekaligus dipacu agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo sesuai terget dan harapan kita semua. Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 27,63% dengan tingkat pertumbuhan 8,57% dan jasa – jasa memberikan kontribusi sebesar 14,05% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,13%. 2. Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang harus tersedia, terjangkau dan sekaligus berkualitas serta berbasis budaya berkarakter bangsa. Pendidikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masnusia yang pada intinya memanusiakan, mendewasakan serta merubah perilaku serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Pada kenyataannya pendidikan bulakanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidak puasan karena pendidikan menyangkut investasi dan kondisi kehidupan yang akan datang melainkan juga menyangkut suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya


Bab IV_ Halaman 94

pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehudupan masyarakat. Sekolah sebagai intitusi/ lembaga pendidikan, merupakan wadah atau tempat proses pendidikan dilakukan. Sekolah memiliki sistem yang komplek dan dinamis. Dalam kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling terkait. Oleh karenanya sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa. 3. Pelayanan Kesehatan Merata dan Terjangkau Upaya pemertaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bekum optimal. Hal ini disebabkan begitu kompleknya permasalahan kesehatan yang ada saat ini mulai dari infrastruktur kesehatan yang belum memadai, terbatasnya penganggaran dan juga tenaga medis maupun paramedis. Pembangunan kesehatan diarahkan pada terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, yang ditandai dengan: Meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirnkan dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Strategi yang dapat dilaksanakan agar tujuan yang ditentukan dapat terealisasi antara lain: a. Menggerakan dan memberdayakan masyarakat hidup sehat. b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. c. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan. d. Meningkatkan pembiayaan kesehatan


Bab IV_ Halaman 95

4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan penggerak pembangunan ekonomi. Kegiatan sektor transfortasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dalam konteks ini kedepan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis

wilayah

semakin

penting

untuk

diperhatikan.

Pengalaman

menunjukkan bahwa infrastruktur transfortasi berperan besar dalam membuka isolasi

wilayah

serta

ketersediaan

pengairan

merupakan

prasyarat

pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transfortasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi, informatika, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum penyehatan lingkungan mengalami penurunan baik kuantitas maupun kulitasnya. Hal ini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan yang ujung-ujungnya akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang cukup besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur meru[pakan masalah mendesak untuk diselesaikan. 5. Penciptaan Lapangan Kerja Pengangguran

merupakan masalah sosial yang dapat dipecahkan

dengan meciptakan lapangan kerja secara berkesinambungan. Dampak yang


Bab IV_ Halaman 96

ditimbulkan akibat adanya pengangguran yang tidak tertangani akan menyebabkan krisis sosial yang multidimensional. Secara ekternal penyebab sulitnya mencari pekerjaan diantaranya: a. Krisis ekonomi yang menyebabkan macetnya perusahaan dalam menjalankan roda bisnis oragisasinya. b. Lulusan dunia pendidikan yang tidak link dan match dengan dunia kerja. Banyaknya lulusan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan/ lowongan yang ada, hal ini disebabkan rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada. c. Rendahnya mobilitas masyarakat artinya masyarakat tidak berusaha untuk mencari kerja ditempat lain yang membutuhkan tenaga kerja. Disamping faktor ekternal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor internal pencari kerja/ orang yang bersangkutan. Rendahnya ketrampilan yang dimiliki seseorang dan rendahnya prestasi yang dimiliki (Kompetensi) merupakan penyebab seseorang sulit mencari atau mendapatkan pekerjaan. Untuk meraih suskses seseorang mau tidak mau harus melakukan upaya transformasi keuanggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktifitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pribadi pribadi yang memiliki wawasan yang luas, terampil, disiplin, sanggup menghasilkan karyakarya terbaik dan berdaya saing.

Disamping itu perlu juga ditingkatkan

kecerdasan akademik, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sehingga akan menjadi pribadi-pribadi super yang mampu mengelola waktu secara efektif, percaya diri yang pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagi persoalan/ hambatan yang ada. Secara nasional jumlah pengangguran di indonesia cukup besar mencapai 9,25 juta sedangkang di Kabupaten Ponorogo Tingkat Pengangguarn terbuka mencapai 3,45 persen atau sekitar 31 ribu pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 naik menjadi 3,83 persen. Dibawah tingkat pengangguran terbuka Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 sebesar 4,25 persen. Jumlah penggangguran akan bertambah setiap tahunnya apabila tidak dibarengi dengan penciptaan peluang kerja yang memadai, hal ini dapat


Bab IV_ Halaman 97

disebabkan dengan setiap tahun pengguran senantiasa bertambah dengan bertambahnya lulusan sekolah yang tidak melanjutkan sekolah, sementara itu pekerjaan belum diperoleh. 6. Investasi dan Iklim Berusaha Untuk mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan investasi dan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk mendorong penanaman modal diperlukan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dengan adanya penanaman modal diharpakan akan berdampak pada: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, meningkatkan daya saing dunia usaha, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dan goalnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Penanganan Kemiskinan Berbicara masalah kemiskinan dan keterbelakangan tidak lepas dari maaslah perdesaan. Kemiskinan terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya konsumsi kalori yang diperlukan dan melebarnya kesenjangan. Kemiskinan yang menimpa masyarakat berhubungan erat dengan status sosial ekonomi dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri dan cenderung melekat pada pribadi seseorang seperti: tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, rendahnya aksesibilitas terhadap kesehatan dan juga pendidikan. Hal ini akan berdampak pada penentuan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Ada tiga komponen penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat yakni: (1) rendahnya


Bab IV_ Halaman 98

taraf hidup; (2) rendahnya rasa percaya diri dan (3) terbatsnya kebebasan. Ketiga aspek ini mempunya hubungan timbal balik yang saling kait mengkait. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan rendahnya produktifitas kerja, rendahnya produktifitas kerja disebabkan oleh tingginya tingginya pertumbuhan tenaga kerja yang tidak dibarengi peluang kerja, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo merupakan masalah yang harus diupayakan penanggulangannya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat miskin ini akan menjadi penting karena akan mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan

agar

masyarakat

miskin

lebih

berkesempatan

untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (Asset). Management program-program kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan lebih baik. Banyak program kemiskinan dan pengangguran milik pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang saling tumpang tindih sehingga efesiensi dan efektivitas program sangat rendah. Untuk itu pengelolaan program yang lebih baik sudah merupakan keniscayaan yang saat ini diperlukan, mengingat dana pembangunan kita semakin terbatas. Program untuk rakyat miskin seharusnya dapat dipetakan sehingga menjadi mosaik yang bagus dilihat dari bentuk, ragam dan warna artinya: tidak perlu adanya penyeragaman (standarisasi) tetapi yang diperlukan adalah koordinasi yang efisien dan efektif. Lokasi, target, macam dan besarnya bantuan tentu bisa menjadi kualifikasi mengelompokkan program. Mengingat Kabupaten Ponorogo ini cukup luas dengan penduduk yang cukup besar managemen program ini sangat penting. 8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana


Bab IV_ Halaman 99

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir , sejak tahun 2001 hingga tahun 2011 sudah terjadi ratusan kejadian bencana di Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar dari kejadian bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor. Tak terhitung betapa besarnya kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, baik dari sisi materiil maupun imateriil. Jika menyimak jenis bencana yang terjadi sebagian besar sebenarnya lebih diakibatkan oleh kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Belajar dari pengalaman, kiranya sudah saatnya mengajak masyarakat untuk akrab dengan bencana, terutama bagi masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana. 9. Ketahanan Pangan dan Energi Merujuk pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996, Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagin rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan ketahanan energi adalah kondisi terpenuhinya energi bagi rumah tangga, komersial, transfortasi dan industri yang cukup baik jumlah maupun mutunya, dengan harga yang terjangkau baik dalam kondisi normal maupun krisis dan darurat energi. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang cukup besar bagi negara-negara ASEAN karena bisa dilihat dari fenomena Global saat ini dimana harga pangan dan enrgi cenderung semakin meningkat di pasar dunia bahkan dalam enam bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik secara sistematis. Kenaikan harga pangan yang terus melambung akan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat bahkan akan dapat meningkatkan jumlah kemiskinan di masyarakat. Dalam menghadapi krisi pangan di ASEAN, dilaksanakan ASEAN Integrated Food Security Frame Work yakni suatu penelitian dan pengembangan serta investasi dalam bidang pangan yang secara khusu memformulasikan cadangan pangan di ASEAN. Nyaris tidaka ada kegiatan di masyarakat yang lepas dari peran penting energi, bahkan setiap aktifitas ekonomi membutuhkan energi. Oleh karena itulah


Bab IV_ Halaman 100

ketahanan energi akan menentukan ketahanan ekonomi. Dalam menghadapi krisis energi ini sangat diperlukan solusi inovatif dengan meningkatkan keanekaragaman sumber energi dan mengurangi konsumsi energi yang berlebihan serta mengurangi dampak-dampak negatifnya pada lingkungan. 10. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik dalam mengemban amanah rakyat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tatalaksana dan sumberdaya apartur. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Reformasi birokrasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan reformasi birokrasi ditujukan untuk: a. Menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga sesuai harapan masyarakat. c. Meningkatnya

efektifitas,

efiensi

dan

produktifitas

birokrasi

pemerintahan d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan e. Meningkatnya disiplin dan etos kerja pegawai. 11. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat terlihat dari semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk lai-laki, kontribusi perempuan dalam sektor non pertanian, serta partisipasi perempuan dibidang politik dan legislatif. Untuk mencapai target MDG’s kebijakan yang diambil adalah


Bab IV_ Halaman 101

mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, menurunkan buta huruf penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan baca tulis fungsional

bagi

penduduk

dewasa

dan

meningkatkan

kemam[puan

kelembagaan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan berwawasan gender. 12. Politik Hukum dan Kamtibmas Sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Karena arah kebijakan pembangunan tertuang dalam berbagai peraturan perundang undangan, dan dalam undang-undang dan peraturan daerah yang tertuang dalam program legislasi daerah (Prolegda). Berbagai langkah dalam mewujudkan supremasi hukum antara lain dengan pembenahan sistem dan politik hukum melalui langkah-langkah penguatan subtansi hukum baik dalam bentuk peraturan perundang undangan maupun kekayaan kearifan lokal. Dalam kehidupan berdemokrasi tetap membutuhkan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif. Bahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan keamanan dan ketertiban yang menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.


Bab IV_ Halaman 102

BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Recommend Documents