BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1. Agenda Pembangunan Daerah Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada tahun 2012 tidaklah ringan, rintangan, tantangan dan hambatan seperti adanya bencana alam, tanah longsor, banjir, angin beliung, yang sulit untuk diprediksi, kondisi perekonomian lokal yang tidak menentu sebagai akibat adanya goncangan perekonomian global yang berlanjut pada krisis energi dan pangan yang terjadi pada akhir tahun 2006-2007 yang lalu, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional yang berdampak pula pada perekonomian daerah Kabupaten Ponorogo. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansiil di Amerika serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisis Global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di barbagai negara termasuk Indonesia. Dallam memasuki tahun 2009 tekanan tersebut terus perlu diwaspadai karna perekonomian dunia yang tidak menentu yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional. Pada pertengahan tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat berdampak pada meningkatnya beban bagi masyarakat yakni naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Adanya kenaikan TDL mempunyai multyfliyer effect yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga diperlukan agenda pembangunan yang jelas serta pendekatan-pendekatan dan strategi yang yang sesuai dan dapat mendukung, mendorong dalam melaksanakan programprogram pembangunan pada tahun 2012.

Agenda utama Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 merupakan upaya pemerintah kabupaten ponorogo untuk lebih memberikan perhatian lebih dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapai dalam tahun 2012 yaitu: a. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, dan pemberian Kepastian Akses Kesehatan terutama bagi Masyarakat Miskin

RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2012. 1212

Bab IV_ Halaman 75

b. Memacu produk unggulan pertanian, yang menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai ikon Wilayah Agropolitan, Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan, Pengembangan Iklim dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan c. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional d. Peningkatan Peranan dan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa e. Pengembangan stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga menjadi daya tarik sektor pariwisata 4.2. Strategi dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Berdasarkan pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2010, perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2012, masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai sasaran RPJMD 2010-2015. Pencapaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian tahun 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2012. Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2012 harus dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan penekanan pembangunandan strategi yang tepat sehingga rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan di samping dapat mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan tahun 2012, juga memberi kontribusi yang penting bagi terwujudnya Ponorogo yang Sejahtera, Aman, Berbudaya dan Berkeadilan, yang menjadi Visi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang masih dihadapi tahun 2012 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Masalah dan tantangan tersebut diantaranya ada yang berasal dari lingkungan eksternal, dan ada juga yang berasal dari lingkungan internal

Guna mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maka penyusunan prioritas pembangunan


Bab IV_ Halaman 76

dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 meperhatikan pula Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan / pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Percepatan dan perluasan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijabarkan kedalam strategi untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalanpersoalan perubahan iklim (pro-environment). Strategi empat jalur (Four-track strategy) ini, dijabarkan kedalam prakarsaprakarsa baru sebagai pengungkit (leverage) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain mencakup: 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2. Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur 3. Program Klaster Keempat 4. Peningkatan Kesempatan Kerja

Disamping itu juga memperhatikan prioritas lainya dibidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas dibidang Perekonomian serta Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Disamping memperhatikan prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2011, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 juga memperhatikan tema pembangunan Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yaitu “ Pemertaan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang


Bab IV_ Halaman 77

didukung

Pemantapan

Tata

Kelola

Kepemerintahan

Dalam

Rangka

Mewujudkan Kemakmuran Yang Lebih Baik” Tema tersebut akan diterjemahkan melalui empat strategi pokok pembangunan yaitu: 1. Pembangunan yang berkelanjutan yang berpusat pada rakyat, yang mengedepankan pada partisipasi rakyat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada Masyarakat miskin 3. Pengarusutamaan Gender 4. Keseimbangan

pemertataan

pembangunan

dan

pertumbuhan

ekonomi melalui pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri.

Mengacu pada Strategi pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2012 baik secara nasional dan maupun Propinsi Jawa Timur maka tema pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dalam rangka menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan tahun 2012 dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2010 dan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2011 maka tema yang diambil dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 adalah “Pemberdayaan masyarakat yang didukung Pelayanan Publik Yang Efektif Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rahayuning Bumi Reyog” yang dirumuskan kedalam 4 strategi pembangunan yaitu: 1. Pemberdayaan dan Pendampingan. Ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengurangi berbagai keterbelakangan dan dependensi kehidupan masyarakat.

Dengan

strategi

pemberdayaan

dapat

diharapkan

memunculkan berbagai jenis varietas baru dalam segala lini kehidupan. Ini didasarkan pada argument bahwa salah satu keterbelakangan masyarakat karena adanya ketergantungan pada mode of production yang menyebabkan melemahnya aspek-aspek kreativitas.


Bab IV_ Halaman 78

2. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development). Dalam pendekatan ini mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri, keluarga dan lingkungannya. 3. Pembangunan ekonomi melalui pendekatan Pro Growth, Pro Job Pro-Poor, Pro Gender dan Pro Enviroment. Melalui strategi pro growth, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Ponorogo yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian

untuk

menghadapi

berbagai

goncangan.

Hal

ini

menunjukkan bahwa strategi progrowth, pro jobs, pro poor, pro gender dan pro enviroment, telah memberikan arah pembangunan yang benar, menyeluruh, berkeadilan dan berkelanjutan. 4. Keseimbangan

pemerataan

pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi, melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (pro enviroment). Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan

sumber

daya,

dan

mengarahkan

proses

yang

mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Prakarsa dan kreativitas rakyat merupakan sumber daya pembangunan yang utama. Kesejahteraan material dan spiritual mereka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 disusun secara komprehensip dalam upaya lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik untuk mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2010 – 2015. Program prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 adalah sebagai berikut:


Bab IV_ Halaman 79

1.

Peningkatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Sosial Dasar Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu

merupakan

salah

satu

alat

untuk

mengembalikan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masayarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Dengan berpedoman pada Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha, Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum dan Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat serta Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi pijakan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan komitmennya dalam

mutu pelayanan. Harapan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan yang berkualitas telah direspon pisitip oleh Pemerintah

daerah

dengan

menetapkan

Standar

Pelayanan,

Pengembangan Standart Operating Prosedures dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

2.

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Perekonomian Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2012 ditagetkan mampu tumbuh sebesar 6,15 persen sebagaimana proyeksi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015. Dengan memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 yang mencapai 5,95 persen dan target perekonomian pada tahun 2011 yang diproyeksikan


Bab IV_ Halaman 80

akan mampu tumbuh 5,97 persen. Dengan melihat kondisi sektor dominan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Ponorogo yaitu sektor Pertanian, maka pada sektor ini harus diberikan perhatian khusus untuk lebih didorong perkembangan dan pertumbuhannya baik dari sisi mutu produk, kwantitas produk dan ketersediaan produk secara kontinuitas (secara terus menerus) serta lalulintas barang senantiasa terjaga. Dengan kontribusinya sektor pertanian yang mencapai 27,96% terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogo menandakan bahwa sektor pertanian secara luas dengan sub-sub sektornya yang mencakup subsektor perkebunan, hortikultura, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan harus senantiasa dijaga dan sekaligus dipacu agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo sesuai terget dan harapan kita semua. Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan dan jasa – jasa.

3. Penanganan Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus diselesaikan secara bersama-sama dan secara nasional melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana, sistematis, terintegrated dan berkesinambungan. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJMN-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2010-2014, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan.

Secara nasional Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan di bawah GarisKemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15


Bab IV_ Halaman 81

persen). Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur per Maret 2010 berjumlah 5.529.300 jiwa atau 15,26 persen diatas angka kemiskinan nasional. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo merupakan masalah yang harus diupayakan penanggulangannya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat miskin ini akan menjadi penting karena akan mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (Asset). Perkembangan prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan (BPS). Pada tahun 2007 prosentase penduduk miskin cukup tinggi yaitu 36,87 persen mengalami penurunan pada tahun berikutnya sebesar 3,80 persen sehingga pada tahun 2008 menjadi 33,09 persen dan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 6,70 persen sehingga menjadi 26,35 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2010 meningkat menjadi 30,89 persen. (BPS Ponorogo, 2011) Apabila ditinjau dari Rumah Tangga Miskin (RTM) jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 98.027 RTM dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 21.733 RTM sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 menjadi 76.294 RTM dan pada tahun 2010 menjadi 74.917 RTM. (BPS Ponorogo, 2011) Management program-program kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan lebih baik. Banyak program kemiskinan dan pengangguran milik pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang saling tumpang tindih sehingga efesiensi dan efektivitas program sangat rendah. Untuk itu pengelolaan program yang lebih baik sudah merupakan keniscayaan yang saat ini diperlukan, mengingat dana pembangunan kita semakin terbatas. Program


Bab IV_ Halaman 82

untuk rakyat miskin seharusnya dapat dipetakan sehingga menjadi mosaik yang bagus dilihat dari bentuk, ragam dan warna artinya: tidak perlu adanya penyeragaman (standarisasi) tetapi yang diperlukan adalah koordinasi yang efisien dan efektif. Lokasi, target, macam dan besarnya bantuan tentu bisa menjadi kualifikasi mengelompokkan program. Mengingat Kabupaten Ponorogo ini cukup luas dengan penduduk yang cukup besar managemen program ini sangat penting.

4.

Penciptaan Lapangan Kerja Pengangguran

merupakan masalah sosial yang dapat dipecahkan

dengan meciptakan lapangan kerja secara berkesinambungan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran yang tidak tertangani akan menyebabkan krisis sosial yang multidimensional. Secara ekternal penyebab sulitnya mencari pekerjaan diantaranya: a. Krisis ekonomi yang menyebabkan macetnya perusahaan dalam menjalankan roda bisnis oragisasinya. b. Lulusan dunia pendidikan yang tidak link dan match dengan dunia kerja. Banyaknya lulusan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan/ lowongan yang ada, hal ini disebabkan rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada. c. Rendahnya mobilitas masyarakat artinya masyarakat tidak berusaha untuk mencari kerja ditempat lain yang membutuhkan tenaga kerja. Disamping faktor ekternal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor internal pencari kerja/ orang yang bersangkutan. Rendahnya ketrampilan yang dimiliki seseorang dan rendahnya prestasi yang dimiliki (Kompetensi) merupakan penyebab seseorang sulit mencari atau mendapatkan pekerjaan. Untuk meraih suskses seseorang mau tidak mau harus melakukan upaya transformasi keuanggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktifitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pribadi pribadi yang


Bab IV_ Halaman 83

memiliki wawasan yang luas, terampil, disiplin, sanggup menghasilkan karyakarya terbaik dan berdaya saing.

Disamping itu perlu juga ditingkatkan

kecerdasan akademik, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sehingga akan menjadi pribadi-pribadi super yang mampu mengelola waktu secara efektif, percaya diri yang pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagi persoalan/ hambatan yang ada. Secara nasional jumlah pengangguran di indonesia cukup besar mencapai 9,25 juta sedangkang di Kabupaten Ponorogo Tingkat Pengangguarn terbuka mencapai 3,45 persen atau sekitar 31 ribu pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 naik menjadi 3,83 persen. Dibawah tingkat pengangguran terbuka Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 sebesar 4,25 persen. Jumlah penggangguran akan bertambah setiap tahunnya apabila tidak dibarengi dengan penciptaan peluang kerja yang memadai, hal ini dapat disebabkan dengan setiap tahun pengguran senantiasa bertambah dengan bertambahnya lulusan sekolah yang tidak melanjutkan sekolah, sementara itu pekerjaan belum diperoleh.

5.

Pembangunan Infrastruktur Untuk mendukung program pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai. Selain kuantitas yang perlu ditambah, peningkatan mutu/kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur juga perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana vital yang cukup berperan dalam proses pembangunan antara lain di bidang transportasi, telekomunikasi, lembaga keuangan dan sarana perdagangan. Salah satu prasarana transportasi dalam kegiatan perekonomian serta kemudahan untuk mobilitas penduduk dalam kegiatan sosial adalah ketersediaan jalan yang baik.

Seiring dengan semakin meningkatnya

pembangunan nasional di Kabupaten Ponorogo senantiasa selalu dilakukan perbaikan dan pembangunan jalan Negara, Propinsi, Kabupaten maupun jalan poros desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memberikan perhatian pada peningkatan kualitas jalan disamping penambahan panjang jalan melalui RKPD kabupaten Ponorogo Tahun 2012. 1212

Bab IV_ Halaman 84

berbagai program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah juga dilaksanakan dengan model swakelola pemberdayaan masyarakat untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan monitoring terhadap pekerjaan dan memelihara secara swadaya masyarakat.

6.

Pemberdayaan Masyarakat Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, adanya kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat. Potensi

masyarakat

untuk

mengembangkan

kelembagaan,

keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi kewaspadaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan. Potensi masyarakat tersebut diatas, dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat madani yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan baik serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Untuk mendorong proses pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat

yaitu

(1)

Pemberdayaan


masyarakat

diarahkan

pada

Bab IV_ Halaman 85

penyelenggaraan

mekanisme

demokrasi

secara

jujur

dan

adil.

(2)

Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sumber daya organisasi dan budaya lokal, (3) Untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pengembangan inisiatif lokal, (4) Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan cara fasilitasi, komunikasi, penguatan inisiatif dan pemberian penghargaan;


Bab IV_ Halaman 86

BAB IV AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Recommend Documents