BAB I PANDUAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN

1

BAB I PANDUAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN

I. Penyusunan Anggaran Proses penyusunan anggaran untuk kegiatan HPEQ merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kode: 23), dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berdasarkan PP No. 21 Pasal 7 tahun 2004, Kementerian Negara/Lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Penyusunan anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang harus mencerminkan suatu output yang terukur. Penyusunan RKAKL harus mengacu pada rencana strategi pengembangan Kementerian Negara/Lembaga.

II. Transformasi Kategori Komponen terhadap Klasifikasi Anggaran Berdasarkan tata cara penganggaran; kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri (PLN) harus dicantumkan dalam RKA-KL yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menyusun penganggaran kegiatan HPEQ ketentuan di Loan Agreement (LA) No: 7737-ID 1 harus ditransformasikan/dikorelasikan terhadap klasifikasi anggaran dengan benar, agar persyaratan yang telah disepakati di LA dapat dipenuhi untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan pembayaran tidak eligible (layak). Ketentuan di LA dan dokumen proyek lainnya yang berkaitan dengan proses penganggaran; serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencantuman PHLN dalam RKA-KL mengacu pada ketentuan Komponen 3: Results-based Financial Assistance Package (FAP) untuk institusi pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang meliputi perguruan tinggi negeri maupun swasta. A. Komponen Pembiayaan terdiri dari: 1) Komponen Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa, 2) Komponen Pembiayaan Pekerjaan Sipil 3) Komponen Pembiayaan Pendidikan Bergelar dan Tidak Bergelar. 4) Komponen Pembiayaan Lokakarya dan Pengembangan Sistem 1

Dokumen LA No: 7737-ID dan PAD-HPEQ

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) Proyek HPEQ IBRD Loan No. 7737-ID

2 5) Komponen Pembiayaan Hibah 6) Komponen Pembiayaan Beasiswa 7) Komponen Pembiayaan Komponen Khusus B.

Porsi/Persentase Pembiayaan PHLN dan Pendamping Non Porsi (Local Cost): Presentase Pembiayaan PHLN yang tertulis didalam LA untuk kategori (3) adalah 100%. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pada ”Country Financing Parameters” untuk Indonesia. Maka dalam hal ini adalah beban pemerintah untuk menyediakan pendamping non porsi, sebagaimana kewajiban yang disepakati dalam tabel rincian biaya proyek per komponen dan sumber dana yang dapat dilihat pada Annex 5 (lampiran 5) PAD (Project Appraisal Document);

III. Persyaratan Pencantuman PHLN dalam RKA-KL: 1) Status PHLN: NPPHLN (dalam hal ini LA No: 7737-ID) sudah ditandatangani dan mempunyai kode register PHLN: 10796401. 2) Cara Penarikan: Pencantuman cara penarikan PHLN yaitu Rekening Khusus (RK). 3) Pengalokasian PHLN dalam RKA-KL memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Jenis kegiatan/sub kegiatan/paket pekerjaan yang akan dibiayai terdapat dalam uraian kategori dalam NPPLN • Dana PHLN untuk setiap kategori pengeluaran masih tersedia, untuk menghindari terjadinya overdrawn (kelebihan penarikan) pada satu kategori. Ketersediaan dana PHLN selama periode pelaksanaan dapat dicek dari ”Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN”, ataupun laporan IFR • Porsi dana PHLN sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam Schedule 2 – LA • Jumlah dana pendamping non porsi per Tahun Anggaran dalam Annex 5 PAD wajib disediakan oleh Kemdiknas. 4) Standar Biaya: Pembiayaan kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), dan billing rate (harga satuan) yang telah ditetapkan oleh CPCU dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Dalam hal belum tersedia standar biaya tersebut, dapat digunakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan alokasi maksimum sebagaimana tercantum pada project costing (biaya kegiatan). Berdasarkan pada penjelasan paragraf di atas, maka transformasi/korelasi kategori/komponen terhadap klasifikasi anggaran adalah sebagaimana tercantum pada Tabel III.1. Sedangkan tujuan proyek terkait dengan ”Klasifikasi Program” yang secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.


3 Tabel III.1 Korelasi component/category dan expenditure account dengan Anggaran Komponen

Kategori

Kode Kegiatan

Kode SubKegiatan

Expenditure Account

Komponen 1 1.1

1

- IC (Int.)

1.2

1

- IC (Int.)

3

- Grants

3

- IC (Nat, Int)

Klasifikasi

Kategori Jenis Belanja - Barang tdk mengikat - Barang tdk mengikat

Komponen 3

3 3

- SH, NCB, ICB Pendidikan bergelar

3

-Pendidikan Tidak Bergelar, Inhouse Training

3

Lokakarya

3

Pengembangan Sistem - Hibah Beasiswa Komponen Khusus: - Student exchange - Staff exchange - Hibah publikasi - Hibah seminar - Penyelenggaraan seminar nasional/internasi onal

- Bantuan sosial atau belanja lain lain Barang tidak mengikat Barang modal - Perjalanan - Belanja Barang Operasional lainnya - Perjalanan - Honor - Jasa Profesi - Belanja Barang Operasional lainnya - Perjalanan - Honor - Jasa Profesi - Belanja Barang Operasi lainnya - Belanja Barang Operasi lainnya - Belanja Barang Operasi lainnya Bantuan sosial - Perjalanan - Honor - Jasa Profesi - Belanja Barang Operasional lainnya - Hibah


4 Komponen

Kategori

Kode Kegiatan

Kode SubKegiatan

Expenditure Account - Akreditasi internasional - Hibah HAKI - Hibah sertifikasi

Kategori Jenis Belanja

IV. Pendekatan Penyusunan Rencana Anggaran dan Formulir RKA-KL Penyusunan Rencana Anggaran untuk kegiatan HPEQ akan mengacu pada Rencana Implementasi Program (RIP) tahun berikutnya dari PIU, dan detail project costing2 untuk mengisi formulir RKA-KL serta mengacu tata cara pada PP No: 21 tahun 2004 dan PMK No: 100 tahun 2010. Penyusunan draft awal anggaran disusun oleh Direktur Eksekutif, sekretaris program dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) di bawah tanggung jawab Direktur PIU dan dikoordinasikan dengan Bagian Perencanaan institusi perguruan tinggi untuk penggabungan dengan kegiatankegiatan lain di dalam perguruan tinggi tersebut (detail urutan pembahasan anggaran pada Tabel halaman III-12). Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAKL antara lain: a. Kewajiban Satker Perguruan Tinggi untuk menyusun kegiatan-kegiatan mengacu pada rencana strategi perguruan tinggi. b. Kewajiban kementerian/lembaga untuk mencantumkan Visi dan Misi kementerian/lembaga/unit organisasi pada RKA-KL yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan; c. Kewajiban untuk melaksanakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dengan penambahan kolom prakiraan maju dari semula satu kolom menjadi dua kolom untuk prakiraan maju dua tahun ke depan.

V. Penyusunan RKAKL untuk komponen 3 (PTS dan PT BHMN) Penyusunan draf awal Rencana Anggaran untuk PTS dan PT BHMN kegiatan HPEQ disusun berdasarkan Rencana Implementation Program (RIP) tahun berikutnya dari PIU untuk diserahkan pada bulan Juli tahun berjalan dan diserahkan ke CPCU untuk diteruskan ke Direktorat Akademik Dikti. Selanjutnya berdasarkan jumlah dari dana yang diajukan PIU tersebut maka akan disusun RKAKL yang merupakan bagian dari Satker DIPA Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan dana dari masing-masing PIU dikelompokkan dalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) bantuan sosial yang kemudian akan ditransfer kepada PIU tersebut melalui Kantor KPPN wilayah Jakarta.

2

Lihat Lampiran-2 PMM (form pengisian RKAKL yang baru)


5 VI. Penyusunan RKAKL untuk komponen 3 (PTN) Penyusunan draf awal Rencana Anggaran untuk PTN kegiatan HPEQ disusun berdasarkan Rencana Implementation Program (RIP) tahun berikutnya dari PIU untuk diserahkan pada bulan Juli tahun berjalan dan diserahkan ke CPCU untuk diteruskan ke Direktorat Akademik Dikti. Selanjutnya berdasarkan jumlah dari dana yang diajukan PIU tersebut maka akan disusun pagu untuk masing-masing PIU yang kemudian akan didistribusikan ke institusi perguruan tinggi penerima hibah. Kemudian masing-masing perguruan tinggi akan menyusun RKAKL berdasarkan pagu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

VII. Jadwal Penyusunan Dokumen RKA-KL/Anggaran Jadwal penyusunan anggaran untuk HPEQ akan sangat terkait dengan jadwal penyusunan Renja-KL, RKA-KL dan RAPBN (Tabel III.4), oleh karena itu jadwal penyusunan anggaran HPEQ, dokumen yang diperlukan dan personel yang bertanggung jawab sebagaimana penjelasan pada Tabel III.5; harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan; agar proses penganggaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan program/kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan dan memenuhi ketentuan LA.


6 Table III.2. Jadwal Penyusunan Renja-KL/RKA-KL/RAPBN: Jadwal

Deskripsi

Institusi / Pejabat yang terlibat

Keterangan

Maret

SEB mengenai prioritas Pembangunan Nasional dan pagu indikatif

Menteri Perencanaan dan Keuangan

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja - KL

April

Penyusunan Rencana Kerja - KL

Kementerian Negara / Lembaga

Sebagai salah satu dasar kebijakan FiskalAnggaran

April - Mei

Penelaahan Renja - KL dan pembahasan dengan DPR

DPR dan Departemen ybs

Mei

SE sebagai Pagu Sementara Kementerian Negara / Lembaga

Menkeu

Untuk dasar penyusunan RKA-KL

Penyusunan RKA-KL dan pembahasan dengan DPR

Kementerian Negara / Lembaga ( KL )

Berdasarkan Renja-KL dan Pagu Sementara

Penyampaian dokumen RKA-KL ke Bappenas dan Depkeu cq DJAPK

KL, Bappenas, DJAPK

Setelah RKA-KL disetujui DPR

Juni - Juli

Penelaahan RKA-KL

KL, Bappenas, DJAPK

Akhir Juli

Himpunan RKA-KL

Depkeu

Sidang Kabinet, Himpunan RKA-KL, Nota Keuanganan dan Rancangan UU APBN

Kabinet RI

Mei - Juni

Juni

Awal Agustus

Pertengahan Agustus

Penyampaian RUU APBN kepada DPR

Sptember Oktober

Pembahasan RUU APBN dengan DPR

Akhir Oktober

Setelah penelaahan RKAKL selesai

DPR, DJAPK dan Budget Committee

UU APBN

November

Penyesuaian RKA-KL RAPBN

Kementerian Keuangan dan Negara / Lembaga

Akhir November

Keppres tentang Rincian APBN menurut organisasi, fungsi, sub fungsi program, kegiatan, sub kegiatan dan jenis belanja serta lokasi kegiatan / sub kegiatan

Disusun oleh DJAPK

Awal Desember

Penyusunan konsep DIPA

Departemen ybs

Pertengahan Desember

Konsep DIPA disampaikan kepada Menkeu cq DJPBN

DJPBN

Desember

Penelaahan kesesuaian antara konsep DIPA dengan Keppres tentang Rincian APBN

DJPBN dan KL

Berdasarkan Kepprs Rincian APBN

SP-DIPA disahkan selambat-lambatnya 31 Desember


7 III.3.a. Jadwal Penyusunan Anggaran PTN: Format / Dokumen pendukung

Penanggung jawab /

Jadwal

Deskripsi

April

Memberi input rencana anggaran program / proyek kepada Satker

Sesuai format formulir pada PMK 54

Penanggung jawab kegiatan program / proyek ybs

Juli

Pembahasan Awal RKA-KL

TOR dan RAB Kegiatan


November

Pembahasan Akhir RKA-KL



Desember

Penelaahan RKA-KL



Instansi terkait

III.3.b. Jadwal Penyusunan Anggaran PTS dan PT BHMN : Jadwal

Deskripsi

Format/Dokumen Pendukung Rencana Kegiatan RIP

April Juli

Menyusun RIP Pembahasan Awal RKAKL

November

Pembahasan Akhir RKAKL

RIP

Desember

Penelahaan RKA-KL

RIP

Penanggungjawab/Inst ansi terkait Koordinator Kegiatan Penanggungjawab Kegiatan HPEQ, Direktorat Akademik Penanggungjawab Kegiatan HPEQ Direktorat Akademik Penanggungjawab Kegiatan HPEQ Direktorat Akademik


8 III.3.c. Prosedur penyusunan Anggaran (PTN, PTBHMN 2013) PROSES

DOKUMEN

PIC/Keterangan

MULAI

Mengkaji kebutuhan program di masingmasing PIU & CPCU

Menyusun RKAKL masing-masing PIU & CPCU

RIP tahun mendatang dari PIU & CPCU

Masukan dari PiC dr PIU dan CPCU

Draft RKAKL PIU & CPCU

PiC dr PIU dan CPCU

Draft RKAKL

PiC dri PIU dan CPCU


PiC dari PIU dan CPCU

Sesuai RIP & Workplan

Perkiraan Biaya

Kategori kegiatan, sub keg & MAK jelas

Hitung Alokasi Rupiah LN Rupiah Murni sesuai kategori

Masukkan komponen/ sub komponen nilai Rp LN & USD, RM

Draft RKAKL PIU & CPCU Disetujui DGHE

Membuat RKA-KL berdasar AWP dan RK yang disetujui

SELESAI

KPA dari PIU dan CPCU


KPA dari PIU dan CPCU


9 III.3.d. Prosedur penyusunan Anggaran (PTS dan PT BHMN 2011-2012) PROSES

DOKUMEN

PIC/Keterangan

MULAI

Mengkaji kebutuhan program di masingmasing PIU

RIP tahun mendatang dari PIU

Masukan dari PiC dr PIU

Mengirim PIU ke CPCU

Penggabungan dana PIU ke RKAKL CPCU


PiC dari PIU dan CPCU

Sesuai RIP & Workplan

Perkiraan Biaya

Draft RKAKL

PiC dari PIU dan CPCU Kategori kegiatan, sub keg & MAK jelas

Draft RKAKL PIU & CPCU Hitung Alokasi Rupiah LN Rupiah Murni sesuai kategori

Masukkan komponen/ sub komponen nilai Rp LN & USD, RM


PJK dan BPP CPCU

Disetujui DGHE


KPA dari CPCU

Membuat RKA-KL berdasar AWP dan RK yang disetujui

SELESAI

KPA dari CPCU


10 III.3.e. Prosedur Penyusunan DIPA / POK per Tahun Anggaran PROSES

DOKUMEN

MULAI

USULAN RKAKL

DRAFT RKAKL DISETUJUI ?

PIC/Keterangan Bagian Perencanaan dari CPCU dan PIU

TIDAK

YA PEMBAHASAN RKAKL

DRAFT RKAKL

Sekjen Diknas

DISETUJUI ?

TIDAK YA PENYUSUNAN DIPA/POK

PENANDATANGAN AN DIPA/POK

MENERIMA DIPA/POK

SELESAI

RKAKL& PENDUKUNG (TOR)

RKAKL

Dirjen Anggarann

Dirjen Anggaran

DIPAPOK

Dirjen dan Sekjen Anggaran

DIPAPOK

KPA PIU dan CPCU


11 III.3.f. Prosedur Penyusunan Rencana Operasional Kerja ( ROK ) PROSES

DOKUMEN

PIC/Keterangan

MULAI

Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan /Pelaksanaan Utama

DIPA/POK

#KPA

Menetapkan Jadwal Kegiatan

DIPA/POK

#KPA

Menghitung Bobot Pekerjaan Kegiatan Berdasarkan Jadwal

DIPA/POK

#KPA

Menyusuun ROK sesuai dengan Out Line

DIPA/POK

#KPA

SELESAI


12 III.3.g. Prosedur Penyusunan Revisi Volume / Biaya dalam DIPA untuk Komponen 1, 2, 3 dan 4 PROSES

DOKUMEN

PIC/Keterangan

MULAI

Usulan Revisi Vol/Biaya dalam DIPA PIU/CPCU

Disetujui Oleh KPA? Revisi

TIDAK

DIPA Berkas Usulan Revisi

TIDAK

DIPA

KPA PIU dan CPU Berkas Usulan Revisi

YA

Disetujui Oleh Dep. Keuangan

PK dan Bendahara PIU dan CPCU

DIPA Berkas Usulan Revisi

KPA PIU dan CPU

YA Menerima Surat Persetujuan Revisi

DIPA Revisi

SELESAI


13 III.3.h. Prosedur Penyusunan Revisi Volume / Biaya dalam POK PROSES

DOKUMEN

PIC/Keterangan

MULAI

Usulan Revisi Vol/Biaya dalam DIPA PIU/CPCU

POK Berkas Usulan Revisi

Revisi Disetujui Oleh KPA? YA Menerima Surat Persetujuan Revisi

PK dan Bendahara PIU dan CPCU

TIDAK

POK

KPA PIU dan CPU Berkas Usulan Revisi

POK Revisi

KPA PIU dan CPU

SELESAI


BAB I PANDUAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Recommend Documents