BAB III PANDUAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN

33

BAB III PANDUAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN I.

Dasar Hukum Sesuai dengan Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa orang atau badan yang menerima atau menguasai uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya. Di samping itu ditegaskan bahwa departemen/lembaga yang menguasai bagian anggaran harus menyelenggarakan tata buku anggaran, dan dalam penatausahaan pembukuan dimaksud mengikuti pedoman petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan merupakan tanggung jawab dari Bendahara. Dalam menyelenggarakan pembukuan untuk proyek bantuan pinjaman luar negeri, bendaharawan harus selalu berpedoman pada: 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia No. 17 Tahun 2004. 2. Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya. 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep. 330/M/V/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep. 331/V/1968 tentang Pedoman Bagi Pegawai yang Diberi Tugas Melakukan Pemeriksaan Umum Kas para Bendaharawan/Penegak Hukum. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep. 332/M/V/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-106/A.6/2001 Tentang Petunjuk Pemungutan PPN/PPN BM dan PPh Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, 6 Agustus 2002. 7. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1988 dan Nomor 74 tahun 1993 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP-DLN). 8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan Nomor 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka APBN.

Panduan Pelaksana Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) Proyek HPEQ IBRD Loan No. 7737-ID

34 II. Ketentuan Bendaharawan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian lembaga/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbendaharaan maka Bendahara harus melakukan penatausahaan/pencatatan atas semua kegiatan proyek sesuai ketentuan. Berdasarkan dasar hukum/peraturan–peraturan di atas, maka: 1. Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan: a. Pembayaran Langsung (LS) yang dibayarkan kepada yang berhak. b. Penyediaan dana UP kepada Bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran menerima dana UP tersebut untuk kemudian membayarkannya kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, maka Bendahara Pengeluaran menerima dana UP dalam Rekening Bendahara Pengeluaran melalui pembindahbukuan dari rekening Kas Negara atas SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. 2. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang diizinkan mempunyai persediaan uang tunai setinggi-tingginya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk CPCU dan PIU PTN sedangkan untuk PIU PTS dan PT BHMN setinggi-tingginya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-157/A/2002. Mekanismenya adalah Bendahara Pengeluaran mengambil uang (tunai) dana UP yang berada di dalam rekening bank dan uang tunai tersebut disimpan dalam Brankas Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian uang/dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat berada di 3 tempat: a. Bank b. Pos/Giro c. Brankas Bendahara Pengeluaran 3. Setiap orang yang memegang uang negara atau disebut sebagai Bendahara Pengeluaran harus mempunyai Buku Kas Umum serta mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku tersebut. 4. Di tingkat proyek (CPCU dan PIU), pencatatan yang dilakukan adalah untuk mendukung akuntansi yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) sebagai entitas akuntansi. Pencatatan pembukuan oleh proyek adalah: a.

Buku Kas Umum (BKU)


35 Mempunyai fungsi untuk mencatat semua penerimaan maupun semua pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral juga untuk penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan. b. Buku Kas Pembantu (BP) • BP Bank Mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan pembayaran dengan cek. • BP Kas Tunai Mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. • BP Pengawasan Kredit per Mata Anggaran Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang sudah dibukukan dalam BKU, sesuai dengan MAK-nya. • BP Panjar Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi uang muka/persekot/panjar yang telah dibukukan dalam BKU. • BP Pajak Mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. c. Buku Tambahan Terdiri dari Buku Panjar Perorangan dan buku tambahan lainnya. Bentuk buku/form dan cara pengisiannya dapat dilihat pada bagian Instruksi Kerja Bendaharawan.

III. Prosedur Kerja Bendaharawan


36

•

Prosedur Pengajuan Uang Muka oleh BPP Proses

Dokumen

Penanggung jawab (PIC)/Keterangan

Mulai

Lampiran SPP

Mempertanggungu. jawabkan penggunaan UP

Bukti Pengeluaran

Menyerahkan pada Bendahara

Lampiran SPP Bukti Pengeluaran

# BPP Melengkapi . form SPTB, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori

# BPP

Tidak Ok ?

Ya

# Bendahara Pengeluaran

Lampiran SPP Bukti Pengeluaran

Bila ada yang tidak sesuai/salah pengisian/tidak ada lampiran bukti pengeluaran maka dikembalikan ke BPP untuk direvisi/dilengkapi

Prosedur Pengajuan SPP – SP2D GU

# Bendahara Pengeluaran Lihat pada Bab Pencairan – Dana


37 •

Prosedur Pembukuan

) Bukti penerimaan / pengeluaran


38 •

Alur dokumen yang meliputi alur sejak awal diterima/dibuat dokumen sampai dengan dibukukan dan penyusunan laporan (pembukuan dan pelaporan)

Dokumen Sumber

Laporan Realisasi Anggaran

UAKPA/ Satker/ Proyek

Sistem Akuntansi Instansi

Neraca Buku Realisasi Penyediaan dan Penyerapan Sumber Dana

Buku Pembantu per Loan/Grant

IFR

Buku Pembantu per Loan/Grant

Proses Konsolidasi per Dokumen / Provinsi / Departemen

Proses Penyusunan Laporan

Kartu per Komponen

Kartu per Komponen

IFR

Laporan Pelaksanaan Proyek

Laporan Pelaksanaan Proyek

IV. Instruksi Kerja Bendaharawan 1. Ketentuan Umum Bendaharawan a) Setiap bendaharawan yang mengurus uang negara wajib mempunyai satu Buku Kas Umum dan beberapa Buku Pembantu. b) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu c) Bendaharawan wajib mengerjakan sendiri Buku Kas Umum. d) Apabila Buku Kas dikerjakan oleh orang lain harus ditunjuk dengan Surat Keputusan/Surat Perintah oleh pejabat yang berwewenang. e) Apabila bendaharawan meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum tidak boleh dibawa dan harus disimpan di kantornya. f) Untuk keperluan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh aparat pemeriksa, Buku Kas Umum tidak diperkenankan dibawa atau dipinjam keluar dari kantor bendaharawan. g) Untuk keperluan penyidik dan pembuktian di pengadilan Buku Kas Umum dapat dipinjamkan kepada aparat penyidik yang diketahui oleh KPA dengan Berita Acara dengan ketentuan:


39 • Apabila dipinjam selama 1 minggu Buku Kas Umum yang sudah ditutup tidak perlu dipindahkan ke Buku Kas Umum baru. • Apabila dipinjam lebih dari 1 minggu Buku Kas Umum yang sudah ditutup dipindahkan ke Buku Kas Umum untuk dibuka kembali. h) Bendaharawan wajib menyetorkan sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada waktunya, yaitu: • Jika target fisik telah diapai 100% sisa uang harus disetorkan selambatlambatnya dalam waktu 10 hari berikutnya. • Sisa uang pada akhir tahun anggaran harus disetorkan selambatlambatnya tanggal 5 Januari tahun berikutnya. i) Bendaharawan sebagai wajib pungut PPh dan PPN serta pajak-pajak lainnya atas porsi pemerintah Indonesia wajib menyetorkan pungutan-pungutan tersebut ke dalam rekening kas negara pada bank pemerintah yang ditunjuk menurut tata cara yang berlaku. j) Selaku wajib pungut pajak bendaharawan harus memperoleh nomor pokok wajib pungut dari kantor pajak setempat. k) Dokumen harus disimpan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. l) Semua uang yang menjadi urusan bendaharawan harus disimpan pada bank pemerintah, terkecuali untuk pembayaran tunai sehari-hari harus disimpan dalam brankas sampai jumlah tertentu yang diperbolehkan menurut peraturan. 2. Verifikasi Dokumen Dokumen Pembukuan a) PTN Penerimaan: • SPM yang telah terbit SP2D-nya yang terdiri dari SPM-UP, SPM-TUP, SPMGU, SPM Nihil • SP2D (UP, TUP, GUP Nihil) • Pungutan Pajak • Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) • Bukti pengembalian panjar • Kredit Nota Bank (jasa giro) • Keterangan Kas untuk selisih kas yang ditemukan pada saat penutupan BKU • Dokumen aplikasi • Dokumen otorisasi Pengeluaran: • Bukti pengeluaran pasti • SPM-LS yang telah terbit SP2D-nya • SPM-GUP Nihil yang telah terbit SP2D-nya • SP2D (LS, GUP Nihil) • Bukti pembayaran panjar • Bulti penyetoran


40 • • • •

Debet Nota Bank (biaya bank) Dokumen aplikasi Dokumen otorisasi SPM Nihil (dalam rangka peniadaan selisih kas)

b) PT Swasta dan PT BHMN Penerimaan • Pungutan Pajak • Bukti pengembalian panjar • Kredit Nota Bank (jasa giro) • Keterangan Kas untuk selisih kas yang ditemukan pada saat penutupan BKU • Dokumen otorisasi Pengeluaran • Bukti pengeluaran pasti • Bukti pembayaran panjar • Bulti penyetoran • Debet Nota Bank (biaya bank) • Dokumen otorisasi

Pengujian Dokumen Pembukuan a) PTN Tata cara pengerjaan: • Tanda bukti pengeluaran terdiri dari asli dan tembusan serta pada tanda bukti asli dibubuhi tulisan „Asli”. • Tiap tanda bukti kas diberi nomor urut. • Tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama instansi/satuan kerja/proyek dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. • Dalam tanda bukti pengeluaran jumlah yang tertulis dengan huruf sama dengan yang tertulis dengan angka, tanpa cacat baik coretan maupun perubahan. • Uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas sesuai dengan tujuan pengeluaran dana yang tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA atau yang dipersamakan). • Tanda bukti pengeluaran harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran dan tanda tangan dibubuhkan dengan tinta/ballpoint. • Dalam tanda bukti pengeluaran harus dicantumkan tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran. • Dalam tanda bukti yang diajukan kepada negara oleh pengusaha/rekanan harus dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat yang jelas. • Tanda bukti yang diajukan oleh pihak ketiga kepada negara untuk memperoleh pembayaran yang harus disertai dokumen yang menjadi dasar dari pembayaran tersebut.


41 • Apabila pihak ketiga di samping tagihan mempunyai hutang kepada negara yang langsung ada hubungannya dengan tagihan tersebut, maka hutang tersebut diperhitungkan. • Bendaharawan harus yakin bahwa tanda tangan penerima adalah dari yang berhak menerima pembayaran. • Bagi mereka yang tidak dapat menandatangani sendiri tanda bukti pembayaran maka pembayaran hanya dapat dilakukan dengan surat kuasa. • Tanda bukti pengeluaran sebelum dilakukan pembayaran harus disetujui dan ditanda tangani lebih dahulu oleh: - Bukti pengeluaran sampai dengan 10 juta ditandatangani oleh PJK dan BPP, - Bukti pengeluaran di atas 10 juta ditandatangani oleh PPK dan BP dan pembayaran harus dilakukan melalui Pembayaran Langsung (LS). b) PTS dan PT BHMN Tata cara pengerjaan: • Tanda bukti pengeluaran terdiri dari asli dan tembusan. • Tiap tanda bukti kas diberi nomor urut. • Tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama instansi/satuan kerja/proyek dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. • Dalam tanda bukti pengeluaran jumlah yang tertulis dengan huruf sama dengan yang tertulis dengan angka, tanpa cacat baik coretan maupun perubahan. • Uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas sesuai dengan tujuan pengeluaran dana yang tercantum dalam RIP. • Tanda bukti pengeluaran harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran, dan tanda tangan dibubuhkan dengan tinta/ballpoint. • Dalam tanda bukti pengeluaran harus dicantumkan tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran. • Dalam tanda bukti yang diajukan kepada negara oleh pengusaha/rekanan harus dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat yang jelas. • Tanda bukti yang diajukan oleh pihak ketiga kepada PIU untuk memperoleh pembayaran yang harus disertai dokumen yang menjadi dasar dari pembayaran tersebut. • Bagian Keuangan PIU harus yakin bahwa tanda tangan penerima adalah dari yang berhak menerima pembayaran. • Bagi mereka yang tidak dapat menandatangani sendiri tanda bukti pembayaran maka pembayaran hanya dapat dilakukan dengan surat kuasa. • Tanda bukti pengeluaran sebelum dilakukan pembayaran harus disetujui dan ditandatangani lebih dahulu oleh Direktur PIU, kemudian baru dibayarkan uangnya setelah dinyatakan tanggal lunas bayar dan ditandatangani Bagian Keuangan PIU. Pembayaran kepada pihak ketiga harus dilakukan dengan mekanisme transfer bank. Pembayaran tunai hanya dapat dilakukan untuk transaksi setinggi-tingginya Rp1.000.000,(satu juta rupiah).


42

3. Ketentuan Pemberian Uang Muka pada BPP a) PTN Bendahara Pengeluaran dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam proyek/satuan kerja untuk mengelola UP, oleh karena itu serah terima yang dilakukan di antara kedua belah pihak harus tercatat/terdokumentasi dengan jelas: • Pada saat Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang muka pada BPP dengan menggunakan dokumen Tanda Terima Bendahara - BPP (contoh: form f) • Tanda Terima ini ditandatangani oleh Bendahara, BPP dan Pembuat Komitmen. • Tanda Terima dibuat 2 rangkap dengan pendistribusian sebagai berikut : - Asli : Bendahara Pengeluaran - Copy: BPP • Apabila BPP melakukan pertanggungjawaban (maksimal tiap akhir bulan), maka: - Tanda Terima harus di-update dengan mengisi kolom Sudah Dipertanggungjawabkan dengan SPTB no. .... tanggal ..... Rp ....... Sisa Uang Muka Rp 0,- Bila pertanggungjawaban yang dilakukan belum atas keseluruhan uang muka yang dipegang oleh BPP, maka hal ini harus tampak pada Tanda Terima dengan mengisi kolom Sudah Dipertanggungjawabkan dengan SPTB no. .... tanggal ... Rp .... Sisa Uang Muka Rp xxx,Untuk kemudian, pada saat pertanggungjawaban berikutnya diberi keterangan kembali sama dengan di atas sampai dengan sisa uang muka 0. Sudah Dipertanggungjawabkan dengan SPTB no. .... tanggal ... Rp .... Sisa Uang Muka Rp 0,• Apabila BPP mendapatkan uang muka tambahan dimana uang muka yang sebelumnya belum selesai dipertanggungjawabkan, hendaknya Tanda Terima yang digunakan berbeda dengan Tanda Terima (Tanda Terima baru/lain) sebelumnya untuk memudahkan penelusuran dokumen. b) PT Swasta dan PT BHMN Pada PT Swasta tidak ada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Pengeluaran Keuangan langsung ditangani oleh Bagian Keuangan PIU yang merupakan Bagian Keuangan Universitas. Ketentuan administrasi keuangan yang dikelola oleh Bagian Keuangan pada PT Swasta dan PT BHMN secara umum harus mengikuti aturan penggunaan uang negara. Akan tetapi mengingat dana yang diberikan kepada PTS dan PT BHMN berupa dana Block Grant, maka pengendalian penggunaan keuangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: • Rekening yang digunakan untuk proyek adalah rekening institusi atas nama Rektor.


43 • Pengambilan dana dari rekening tersebut hanya boleh dilakukan oleh Bagian Keuangan Proyek dengan persetujuan Direktur Eksekutif dan diketahui oleh Direktur PIU (Dekan/Wakil Rektor). • Uang muka yang diberikan oleh Bagian Keuangan PIU kepada setiap Koordinator Kegiatan harus mendapat persetujuan dari Bendahara dan Direktur Eksekutif dan diketahui oleh Direktur PIU. • Pertanggungjawaban uang muka diajukan oleh Direktur Eksekutif selambat-lambatnya satu bulan setelah uang muka dikeluarkan dengan disetujui oleh Bagian Keuangan PIU dan diketahui oleh Direktur PIU (contoh: form g). Apabila selama 1 bulan uang muka belum dapat dipertanggungjawabkan maka unit kegiatan tersebut tidak dapat mengajukan uang muka kembali. • Setiap pembelanjaan harus mengikuti aturan penggunaan uang negara (KepMen) baik satuan maupun jenis pembelanjaanya. • Setiap transaksi harus didukung dengan bukti tertulis yang sah sesuai dengan aturan penggunaan uang negara. • Pembayaran uang kepada pihak ketiga dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diatur di dalam kontrak antara PIU dengan pihak ketiga. • Pembayaran kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan Bagian Keuangan PIU, Direktur Eksekutif dan diketahui oleh Direktur PIU Bila direktur PIU berhalangan wewenang otorisasi akan diberikan kepada Wakil Rektor. 4. Ketentuan Pertanggungjawaban Uang Muka oleh BPP untuk PTN Dana UP yang diberikan pada BPP harus dipertanggungjawabkan oleh BPP kepada Bendahara Pengeluaran maksimal 1 bulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Bukti-bukti pengeluaran BPP harus disimpan rapi. b. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tersebut BPP mengisi form: • SPTB berdasarkan Mata Anggaran (MAK) • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran • Rekapitulasi Pengeluaran Per Kategori c. Mengup-date buku-buku seperti misalnya BP Kas Tunai, BP Uang Muka/Panjar, BP Pajak. d. Menyerahkan pertanggungjawaban uang muka kepada BPP berupa form-form poin b dan bukti-bukti pengeluarannya. 5. Ketentuan Opname Kas untuk PTN Bendahara Pengeluaran dibantu oleh beberapa BPP dalam proyek/satuan kerja untuk mengelola UP. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan implementasi proyek, maka Bendahara Pengeluaran wajib melakukan opname kas (contoh: form h) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilaksanakan minimum 3 bulan sekali dan bukan pada saat akhir bulan, dikarenakan tiap akhir bulan BPP sudah melakukan pertanggungjawaban kas. b. Opname kas ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap BPP/Bendahara oleh Bagian Keuangan Satker/PT. Hal di atas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tetap menjaga kelangsungan fungsi pengendalian internal dalam satuan kerja. 6. Ketentuan Rekonsiliasi Buku-Buku antara Bendahara Pengeluaran dengan BPP Panduan Pelaksana Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) Proyek HPEQ IBRD Loan No. 7737-ID

44 Bendahara Pengeluaran dibantu oleh beberapa BPP dalam proyek/satuan kerja untuk mengelola UP, dimana masing-masing BPP juga memelihara/meng-update Buku-Buku Pembantu masing-masing. Untuk menghindari terjadinya perbedaan pencatatan antara Bendahara Pengeluaran dan BPP, maka kedua belah pihak wajib untuk melakukan rekonsiliasi atas buku-buku yang mereka pelihara. 7. Ketentuan Rekonsiliasi Bank Bendahara Pengeluaran diwajibkan untuk melakukan Rekonsiliasi Bank (contoh: form i) setiap akhir bulan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Cocokkan transaksi debet/kredit (masuk/keluar) yang ada pada Rekening Koran Bank dengan transaksi debet/kredit (masuk/keluar) pada Buku Pembantu (BP) Bank Proyek. b. Apabila transaksi D/K (masuk/keluar) pada BP Bank Proyek tidak ada pada Rekening Koran Bank, maka transaksi-transaksi tersebut dicatat pada form Rekonsiliasi Bank pada bagian: Transaksi yang Belum Dibukukan oleh Bank c. Apabila transaksi D/K (masuk/keluar) pada Rekening Koran Bank tidak ada pada BP Bank Proyek, maka transaksi-transaksi tersebut dicatat pada form Rekonsiliasi Bank pada bagian: Transaksi yang Belum Dibukukan oleh Proyek d. Beda antara Rekening Koran dan Buku Pembantu Bank Proyek merupakan penjumlahan dari poin a dan b. 8. Peraturan Perpajakan Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, bahwa untuk dana yang berasal dari LOAN untuk pengguna jasa utama tidak dikenai pajak. Untuk itu beberapa kegiatan yang tidak dikenai pajak untuk kegiatan HPEQ adalah untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan policy study, hibah pengajaran, hibah penelitian dan beasiswa baik untuk staf maupun mahasiswa. Untuk kegiatan hibah penelitian, hibah pengajaran, pengembangan sistem (policy study) kegiatan bentuknya kontrak lumpsum. 9. Instruksi Kerja Pencatatan/Penjurnalan per Transaksi


45 - PTN D o ku m en

T ra nsaksi A . P en erim aan

P enca tatan P ad a B u ku

S isi P en catatan

U raian P en catatan

P enan ggu ng Jaw ab

1. P enerim aan Su rat P erintah M em bay ar D an a U Y H D (SP M -D U )

SP M -D U L em bar ke-5

1. B u ku K as U m u m 2. B u ku B an k

1 . P en erim aan (D ) 2 . P en erim aan (D )

1. D iterim a S P M .D U lem bar ke-5 N o … .tgl… 2. D iterim a S P M .D U lem bar ke-5 N o … .tgl…

1. B end ah araw an 2. B end ah araw an

2. P enerim aan Su rat P erintah M em bayar D an a T am bahan U Y H D (S P M -T U )

SP M -T U L em bar ke-5

1. B u ku K as U m u m 2. B u ku B an k

1 . P en erim aan (D ) 2 . P en erim aan (D )

1. D iterim a S P M .T U lem bar ke-5 N o … .tgl… 2. D iterim a S P M .T U lem bar ke-5 N o … .tgl…


3. P enerim aan Su rat P erintah M em bay ar D ana P enggan tia n U Y H D (SP M -G U )

SP M -G U L em bar ke-5

1 . P en erim aan (D ) 2 . P en erim aan (D ) 3 . P o sisi P en ggantian U Y H D p a d a ko lo m "G an ti"

1. D iterim a S P M .G U lem bar ke-5 N o … .tgl… 2. D iterim a S P M .G U lem bar ke-5 N o … .tgl… 3. D iterim a S P M .G U lem bar ke-5 N o … .tgl…

1. B end ah araw an 2. B end ah araw an 3. B end ah araw an

1. B u ku K as U m u m

1.

- P enerim aan (D ) - P eng elu aran (K )

1.

1. B end ah araw an

2. B u ku P ajak

2.

- P enerim aan (D )

2.

4. P enerim aan Su rat P erintah M em bay ar L angsu ng (S P M -L S )

1. B u ku K as U m u m 2. B u ku B an k 3. B u ku W A SD IT M A K (sesu ai M A K yan g terka it)

SP M -L S L em bar ke-5

- P eng elu aran (K )

3. B u ku W A SD IT M A K (sesu ai M A K yan g terka it) 5. P enerim aan Su rat P erintah M em bayar N ihil (S P M -N ih il)

SP M -N ihil L em bar ke-5

6. P enerim aan U an g

C ek

B u ku K a s U m u m

1.

8. P enerim aan P an jar/ P o rseko t/ U ang

Faktu r P ajak (co p y) Su r at Seto ran P ajak (co p y)

K w itan si P en erim aan P o rseko t

- P enerim aan (D )

2. B u ku B an k

- P eng elu aran (K ) 2 . P en gelu aran (K )

3. B u ku T u n ai

3 . P en erim aan (D )


1.

2. B u ku K as T u n ai

2.

3. B u ku P ajak

3.

1. B u ku K as U m u m 2. B u ku K as T u n ai 3. B u ku P anjar

1. 2. 3.

-

P enerim aan (D ) P eng elu aran (K ) P enerim aan (D ) P eng elu aran (K ) P enerim aan (D ) P eng elu aran (K )

- P enerim aan (D ) - P enerim aan (D ) - P enerim aan (D )


2. B end ah araw an

- D iterim a P o to n gan P P n d ari P T … . - D iterim a P o to n gan P P h d ari P T … . 3.

- D ibaya r kep ad a P T … .d engan S P M .L S N o … tgl… . - D iterim a SP M .G U N ihil lem bar ke-5 N o … .tg l… . - SP M .G U N ihil lem bar ke-5 N o … .tgl… .

P enerim aan (D ) P en gelu ara n (K )


d ari B an k

7. P enerim aan d an P en yeto r an P ajak

3 . C ara P em bayaran P a d a K o lo m "SP M L S "

- D iterim a SP M .L S lem bar ke-5 N o … .tgl… - D ibaya rkan kep ad a P T … .d en gan SP M .L S N o … .tgl… - D iterim a P o to n gan P P n d ari P T … . - D iterim a P o to n gan P P h d ari P T … .

1.

- D iterim a U ang d ari B ank u ntu k K as d en gan C ek N o … tgl… - P erg eser an U an g atas cek N o … tgl… 2. D iam bil U an g u n tu k K as d engan C ek N o … .tgl… 3. D iterim a U an g d a ri B an k u n tu k K as d engan C ek N o … tgl… 1. 2. 3.

-

D iterim a P ajak d a ri P T … D iseto r p ajak d ari P T … D iterim a P ajak d a ri P T … D iseto r p ajak d ari P T … D iterim a P ajak d a ri P T … D iseto r p ajak d ari P T …

1. D iterim a P engem balian P an jar/ P o rseko t d ari 2. D iterim a P engem balian P an jar/ P o rseko t d ari 3. D iterim a P engem balian P an jar/ P o rseko t d ari

3. B end ah araw an

B en d ah araw an

1. B end ah araw an




46 B. Pengeluaran 1. Dibayar Tunai Kepada…. Per Kas (GU)

2. Dibayar per Bank Kepada….

Transaksi 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan tunai (per Kas)

4. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek (per Bank)

5. Disetor Uang ke Bank

Kwitansi Faktur/Nota Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan Surat Perintah Kerja Kwitansi Faktur/Nota Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan Surat Perintah Kerja Bukti-bukti sah Lainnya Dokumen - Kwitansi - Bukti-bukti sah Lainnya

- Kwitansi - Bukti-bukti sah Lainnya

Cek

1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3. Buku WASDITMAK

1. Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Posisi Ganti pada Kolom "Belum"

1. Dibayar Pembelian 2. Dibayar Pembelian 3. Dibayar Pembelian

1. Bendaharawan 2. Bendaharawan 3. Bendaharawan

1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3. Buku WASDITMAK (MAK yang terkait) 4. Buku Bank

1. Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Posisi Ganti pada Kolom "Belum" 4. Pengeluaran

1. Dibayar Pembelian… 2. Dibayar Pembelian…cek No…. 3. Dibayar Pembelian…


4. Dibayar melalui Bank

4. Bendaharawan

Pencatatan Pada Buku 1. Buku Kas Umum

Sisi Pencatatan 1. Pengeluaran (K)

Penanggung Jawab 1. Bendaharawan

2. Buku Tunai

2. Pengeluaran (K)

3. Buku Panjar

3. Pengeluaran (K)

1. Buku Kas Umum

1. Pengeluaran (K)

2. Buku Bank

2. Pengeluaran (K)

3. Buku Panjar

3. Pengeluaran (K)

1. Buku Kas Umum

1. - Pengeluaran (K) - Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D) 3. Pengeluaran (K)

Uraian Pencatatan 1. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 2. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 1. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 2. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 1. - Disetor uang ke Bank - Pergeseran uang 2. Diterima Setoran 3. Disetor Uang ke Bank

2. Buku Bank 3. Buku Tunai



2. Bendaharawan

3. Bendaharawan

1. Bendaharawan 2. Bendaharawan 3. Pembantu Bendaharawan

47 PTS Dan PT BHMN Transaksi Dokumen A. Penerima an 1. Penerimaan Cek Uang dari Bank

Pencatatan Pada Buku

1. Buku Kas Umum 2. Buku Bank 3. Buku Tunai

Sisi Pencatatan

1. - Penerimaan (D) - Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Penerimaan (D)

2. Penerimaan dan Penyetoran Pajak

3. Penerimaan Panjar / Porsekot / Uang

Faktur Pajak (copy) Surat Setoran Pajak (copy) Kwitansi Penerimaa n Porsekot

1. Buku Kas Umum 2. Buku Tunai 3. Buku Pajak

1. Buku Kas Umum 2. Buku Tunai 3. Buku Panjar

1. 2. 3. -

Penerimaan (D) Pengeluaran (K) Penerimaan (D) Pengeluaran (K) Penerimaan (D) Pengeluaran (K)

1. Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D) 3. Penerimaan (D)


Uraian Pencatatan

Penanggung Jawab

1. – Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No… tgl … - Pergeseran Uang atas Cek No… tgl… 2. Diambil Uang untuk Kas dengan Cek No… tgl… 3. Diterima Uang dari Bank untuk Kas dengan Cek No…. tgl… 1. - Diterima Pajak dari PT… - Disetor pajak dari PT… 2. - Diterima Pajak dari PT… - Disetor pajak dari PT… 3. - Diterima Pajak dari PT… - Disetor pajak dari PT…

1. Bendaharawan

1. Diterima Pengembalian Panjar / Porsekot dari 2. Diterima Pengembalian Panjar / Porsekot dari 3. Diterima Pengembalian Panjar / Porsekot dari


2. Bendaharawan

3. Bendaharawan


48 B. Pengeluaran 1. Dibayar Tunai Kepada…. Per Kas (GU)

2. Dibayar per Bank Kepada….

Transaksi 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan tunai (per Kas)

4. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek (per Bank)

5. Disetor Uang ke Bank

Kwitansi Faktur/Nota Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan Surat Perintah Kerja Kwitansi Faktur/Nota Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan Surat Perintah Kerja Bukti-bukti sah Lainnya Dokumen - Kwitansi - Bukti-bukti sah Lainnya

- Kwitansi - Bukti-bukti sah Lainnya

Cek

1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3. Buku WASDITMAK

1. Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Posisi Ganti pada Kolom "Belum"

1. Dibayar Pembelian 2. Dibayar Pembelian 3. Dibayar Pembelian


1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3. Buku WASDITMAK (MAK yang terkait) 4. Buku Bank

1. Pengeluaran (K) 2. Pengeluaran (K) 3. Posisi Ganti pada Kolom "Belum" 4. Pengeluaran

1. Dibayar Pembelian… 2. Dibayar Pembelian…cek No…. 3. Dibayar Pembelian…


4. Dibayar melalui Bank

4. Bendaharawan

Pencatatan Pada Buku 1. Buku Kas Umum

Sisi Pencatatan 1. Pengeluaran (K)

Penanggung Jawab 1. Bendaharawan

2. Buku Tunai

2. Pengeluaran (K)

3. Buku Panjar

3. Pengeluaran (K)

1. Buku Kas Umum

1. Pengeluaran (K)

2. Buku Bank

2. Pengeluaran (K)

3. Buku Panjar

3. Pengeluaran (K)

1. Buku Kas Umum

1. - Pengeluaran (K) - Penerimaan (D) 2. Penerimaan (D) 3. Pengeluaran (K)

Uraian Pencatatan 1. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 2. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja kepada… 1. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 2. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 3. Dibayar Panjar/Porsekot/ uang muka kerja dengan Cek No…Kepada… 1. - Disetor uang ke Bank - Pergeseran uang 2. Diterima Setoran 3. Disetor Uang ke Bank

2. Buku Bank 3. Buku Tunai



2. Bendaharawan

3. Bendaharawan

1. Bendaharawan 2. Bendaharawan 3. Pembantu Bendaharawan

49 10. Buku/form dan cara pengisiannya Buku–buku yang digunakan Bendahara Pengeluaran dan BPP sama, hanya saja BPP tidak menggunakan Buku Pembantu Bank. a. Buku Kas Umum - PTN BUKU KAS UMUM BULAN ………… Penerimaan Tanggal 1

Pengeluaran Uraian

2 Sisa Bulan Lalu

Nomor Bukti SPM/ Kas SP2D 3 4

Buku Jumlah Pembantu 5

Jumlah

6

Tanggal

Uraian

7

8


Buku Jumlah Pembantu

Rp…..

Rp…..

11

12

Rp…..

Jumlah Pengeluaran Sisa Jumlah

Rp….. Rp….. Rp….. ……………………………………….. Bendahara Pengeluaran

NIP

KolomPenerimaan 1. Diisi tanggal pembukuan Saldo Awal/penerimaan

7. Diisi tanggal pembukuan pengeluaran

KolomPengeluaran

2. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi

8. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi

3. Nomor Bukti Pembukuan

9. Nomor Bukti Pembukuan

4. Nomor SPM/SP2D

10. Nomor SPM/SP2D

5. Diisi MAK yang terkait

11. Diisi MAK yang terkait

6. Jumlah penerimaan/saldo awal

12. Jumlah Pengeluaran


50 - PTS BUKU KAS UMUM BULAN…………

Penerimaan TGl Uraian 1 2

No. Bukti Kas 3

Keterangan: Kolom Penerimaan 1. Diisi tanggal pembukuan Saldo Asal 2. Uraian singkat mengenai transaks/mutasi keuangan yang terjadi 3. Nomor bukti Pembukuan 4. Jumlah penerimaan/saldo awal

Jumlah 4

TGl 5

Uraian 6

Pengeluaran 5. Diisi tanggal pembukuan pengeluaran 6. Urian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi 7. Nomor buktim pengeluaran 8. Jumlah pengeluaran

No. Bukti Kas 7

Pengeluaran Jumlah 8

BendaharaPengeluaran

NIP

Tata pembukuan Bagian Keuangan PIU untuk Buku Kas Umum: • Buku Kas Umum yang dipergunakan oleh Bagian Keuangan PIU adalah Buku Kas Umum bentuk Skontro. • Penerimaan dibukukan pada halaman sebelah kiri dan pengeluaran pada sebelah kanan. • Pada halaman pertama BKU dicatat oleh Bagian Keuangan PIU jumlah halamannya, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tiap halaman diberi nomor urut dan paraf. Halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksaan kas. • Jumlah-jumlah penerimaan dan pengeluaran dibukukan terlebih dahulu, kemudian baru diterima atau dibayarkan jumlah uangnya. • Setelah jumlah-jumlah penerimaan/pengeluaran dibukukan dalam BKU, selanjutnya dibukukan dalam Buku Pembantu yang bersangkutan. • BKU ditulis dengan tinta hitam/biru. • Dalam KU tidak dibenarkan adanya ruangan-ruangan yang tidak terisi, tanda-tanda, bekas hapusan atau tindasan tulisan. • Apabila ada coretan harus dibuat garis linier sehingga tulisan semula masih terbaca dan diparaf. Pembukaan BKU: • Pada awal tahun anggaraan • Buku Kas Umum yang dipergunakan oleh bendaharawan adalah Buku Kas Umum bentuk Skontro. • Pada saat berlakunya Surat Keputusan Penunjukan Bagian Keuangan PIU Penutupan BKU: • BKU ditutup sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Panduan Pelaksana Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) Proyek HPEQ IBRD Loan No. 7737-ID

51 • Setiap penutupan BKU harus ditandatangani oleh Bagian Keuangan PIU dan diketahui KPA. • Setelah BKU ditutup pada akhir bulan KPA selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya harus memuat/mengirimkan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas Bendaharawan (LKK) kepada: - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara - Kepala Biro Keuangan - Kepala Sub Bagian Keuangan dilampiri foto kopi SPM/SP2D. b. BP Bank - PTN BUKU PEMBANTU BANK BULAN : …………

Tanggal

Uraian

Nomor Cek/SPM/SP2D Giro dll

1

2

3

Penerimaan/ Setoran 4

Pengeluaran/ Pengambilan

Sisa

5

6

Jumlah …………………………….. Bendahara Pengeluaran

NIP Kolom : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Cek/Giro sebagai Bukti Pembukuan Jumlah penerimaan berupa Cek/Giro Jumlah pengeluaran/pembayaran dengan Cek/Giro Jumlah saldo awal/saldo setelah ada penerimaan/pengeluaran (5 - 6)


52 - PTS dan PT BHMN BUKU PEMBANTU BANK BULAN : …………

Tanggal

Uraian

Nomor Cek/Giro dll

Penerimaan/ Setoran

1

2

3

4

Pengeluaran/ Pengambilan

Sisa

5

6

Jumlah …………………………….. Bendahara Pengeluaran

NIP Kolom : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Cek/Giro sebagai Bukti Pembukuan Jumlah penerimaan berupa Cek/Giro Jumlah pengeluaran/pembayaran dengan Cek/Giro Jumlah saldo awal/saldo setelah ada penerimaan/pengeluaran (5 - 6)


53 b. BP Kas Tunai - PTN BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BULAN ………………….

Tanggal

Uraian

1

2


BKP/MAK

Penerimaan

Pengeluaran

Sisa

5

6

7

8

Rp…………….. Rp…………….. Rp……………..

Jumlah

…………………………………….. Bendahara Pengeluaran

NIP

KOLOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi Nomor Bukti Pembukuan sesuai dengan BKU Nomor SPM/SP2D Diisi Buku Kas Pembantu / MAK terkait Jumlah penerimaan berupa kas/uang tunai Jumlah pengeluaran/pembayaran dengan kas/tunai Jumlah saldo awal/saldo setelah ada penerimaan / pengeluaran


54 - PTS dan PT BHMN

Tanggal 1

Uraian 2

Buku Pembantu Kas Tunai Bulan ................... Nomor Bukti Kas Penerimaan Pengeluaran 3 4 5

Sisa 6

Rp .............. Rp .............. Rp. ............. ....................................... Bendahara Pengeluaran,

NIP. .................................. Kolom 1. Diisi tanggal penerimaan/pengeluaran/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU 2. Uraian singkat mengenai transaksi/mutasi keuangan yang terjadi 3. Nomor Bukti Pembukuan sesuai dengan BKU 4. Jumlah Penerimaan berupa kas/uang tunai 5. Jumlah Pengeluaran/pembayarann dengan kas/tunai 6. Jumlah Saldo awal/saldo setelah ada penerimaan/pengeluaran


55 c. BP Wasditmak - PTN BUKUPEMBANTUPENGAWASANKREDIT PERMAK DIK/ DIP TANGGAL ……………….NO…………. DIREKTORAT / KANTOR MATAANGGARAN TAHUNANGGARAN NAMADANKODE KEGIATAN/TOLOK UKUR

KREDIT ANGGARANYANGTERSEDIA DIK/DIPA REVISI REVISI I

Bukti No

Tgl

1

2

Kas

SPM/SP2D

3

4

Perihal 5

Pembayaran Rp 6

Cara Pembayaran Posisi Penggantian UYHD Sisa SPM /SP2D Dana Yg Belum Keterangan Kredit Penggantian Langsung UYHD Diganti Rp Rp Rp Rp Rp Rp 7 8 9 10 11 12

Jumlah Dipindahkan (Rp.) ……………………………… Bendahara Pengeluaran

NIP

Kolom: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Diisi Nomor Urut Tanggal pembukuan transaksi/mutasi sesuai dengan BKU Nomor Bukti Transaksi/Mutasi sesuai BKU Nomor SPM/SP2D Uraian mengenai transaksi yang terjadi Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan BKU Sisa Kredit Anggaran (Yaitu Jumlah Pagu Kredit Anggaran (-) Jumlah Pembayaran) Sisa Kredit Anggaran dikurangi Jumlah Pembayaran Jumlah Pembayaran dengan SPM/SP2D-LS Jumlah Pembayaran dengan UYHD Jumlah Penggantian Dana UYHD(dasar SPM/SP2D-TU) Jumlah Penggunaan UYHD(kolom8) yang belumdiganti Keterangan untuk memberikan penjelasan yang tidak tertampung dalamkolom1 s.d 10


56 - PTS dan PT BHMN BUKU PEMBANTU PENGAWASAN KREDIT PER MAK DIK / DIP TANGGAL………..NO……… DIREKTORAT/KANTOR MATA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN NAMA DAN KODE KEGIATAN/TOLOK UKUR No. Tgl Bukti Kas Perihal 1 2 3 4

KREDIT ANGGARAN YANG TERSEDIA DIK /DIPA REVISI Sisa Kredit 5

Pembayaran 6

Sisa kredit 7

REVISI1 Keterangan 8

Jumlah Dipindahkan Keterangan : 1. Diisi Nomor urut 2. Tanggal pembukuan transaksi/mutasi sesuai dengan BKU 3. Nomor bukti Transaksi/Mutasi sesuai BKU 4. Uraian mengenai transaski yang terjadi 5. Jumlah yang biayarkan sesuai dengan BKU 6. Sisa Kredit Anggaran/Yaitu Jumlah Pagu Kredit Anggaran(-) Jumlah Pengeluaran Sisa Kredit Anggaran dikurangi jumlah Pembayaran 7. Keterangan memberikan penjelasannya yang tidak tertampung dalam kolom 1 s.d. 7

BendaharaPengeluaran

NIP


57 d. BP Panjar - PTN

BUKU PEMBANTU UANG MUKA BULAN: …………………..

Penerimaan Tanggal

Uraian

1

2

Nomor Bukti Kas 3

Sisa Bulan Lalu

Jumlah 4 Rp…….. ……….

Jumlah yang sudah dipertanggung jawabkan

Rp……..

Sisa belum dipertanggungjawabkan

Rp………

Jumlah

Rp………

Tanggal

Uraian

5

6

Pengeluaran Nomor Bukti Jumlah Kas 7 8 Rp……..

Rp………

Jumlah

……………………………………… Bendahara Pengeluaran

___ _________________ NIP Kolom Penerimaan 1. Diisi tanggal penerimaan/saldo awal sesuai tanggal pembukuan pada BKU 2. Uraian singkat tentang penerimaan pertanggungjawaban/kontra pos uang muka kerja 3. Nomor bukti penerimaan/kontra pos uang muka kerja 4. Jumlah pertanggungjawaban uang muka kerja

Kolom Pengeluaran 5. Diisi tanggal pembayaran uang muka kerja sesuai tanggal pembukuan pada BKU 6. Uraian singkat tentang pembayaran uang muka kerja 7. Nomor bukti pembayaran uang muka kerja 8. Jumlah pembayaran uang muka kerja

-


58 - PTS dan PT BHMN e. BP Pajak BUKU PEMBANTU PENERIMAAN/SETORAN PAJAK BULAN : …………………………….

Tgl

Uraian

1

2

Nomor Bukti Kas 3

PPh Ps.21

PPh Ps.22

PPN

Jumlah

Tgl

Uraian

4

5

6

7

8

9

Nomor Bukti Kas 10

Jumlah Sisa yang belum disetor Jumlah

PPh Ps.21

PPh Ps.22

PPN

Jumlah

11

12

13

14

Rp…. Rp….

Rp…. Rp….

Rp…. Rp….

Rp…. Rp….

Jumlah ……………………….. Bendahara Pengeluaran

NIP

Kolom Penerimaan : 1. Diisi Tanggal Pembukuan penerimaan sesuai BKU 2. Uraian atas pungutan pajak 3. Nomor Bukti Pungutan Pajak sesuai BKU 4. Jumlah pajak yang dipungut PPh.21 5. Jumlah pajak yang dipungut PPh.22 6. Jumlah pajak yang dipungut PPN 7. Jumlah pajak yang telah dipungut (4+5+6)

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Diisi Tanggal Pembukuan pengeluaran sesuai BKU Uraian atas setoran pajak Nomor Bukti Setoran Pajak sesuai BKU Jumlah pajak yang disetor untuk PPh.21 Jumlah pajak yang disetor untuk PPh.22 Jumlah pajak yang disetor untuk PPN Jumlah pajak yang disetor untuk (4+5+6)


59 f. Form Tanda Terima antara Bendahara Pengeluaran dan BP Pembantu TANDA TERIMA BENDAHARA - BPP

No. Tgl

: :

Untuk Keperluan : _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Uang Muka :

Rp xxx

Sudah dipertanggungjawabkan dengan SPTB No.

Tanggal

Rp

Sisa Uang Muka

Terbilang : Menyetujui ( PK )

Bendahara Pengeluaran

BPP


60 g. Form Tanda Terima uang muka pelaksanaan program (PTS dan PT BHMN) Tanda Terima Nomor : Tanggal : Sudah terima dari

: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Uang Muka Kegiatan

: Rp.

Untuk Keperluan

: ......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

Menyetujui, Direktur Eksekutif,

Setuju dibayar, Bagian Keuangan,

...................., ......................... Yang menerima, Koordinator Program,

(............................)

(...................................)

(..................................)

Mengetahui, Direktur,

(.................................)


61 h. Form Opname Kas BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, hari ……………..... tanggal …………................ jam …….....… Kami yang bertanda tangan dibawah ini bahwa tidak ada dana lain yang dipercayakan pada saya yang belum saya beritahukan. telah melakukan penghitungan bersama atas sisa keuangan Bendahara / BPP / Proyek………………………………., dan

1. UANG TUNAI Uang kertas

Rp.

100,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

50,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

20,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

10,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

5,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

1,000 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

500 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Uang kertas

Rp.

100 ……………..

lembar

Rp.

……………………………

Dana tersebut di atas telah dihitung di depan saya dan telah dikembalikan kepada saya sebagai Bendahara/BPP, dalam keadaan seperti diberikan semula. Rp. 1,000 …………….. buah Rp. …………………………… Uang logam Uang logam

Rp.

500 ……………..

buah

Rp.

……………………………

Uang logam

Rp.

100 ……………..

buah

Rp.

……………………………

Uang logam

Rp.

50 ……………..

buah

Rp.

……………………………

Uang logam

Rp.

25 ……………..

buah

Rp.

……………………………

Uang logam

Rp.

10 ……………..

buah

Rp.

……………………………

Uang logam

Rp.

5 ……………..

buah

Rp.

…………………………… Rp. ……………………………

2. Tanda Terima Uang Muka

Rp. ……………………………

3. Jumlah dana

Rp. ……………………………

4. Saldo menurut buku kas

Rp. ……………………………

5. Beda kas karena

Rp. ……………………………

6.

Nama

:

Jabatan

: Bendahara / BPP

Tanda tangan

7. Pemeriksaan kas tersebut diatas telah kami saksikan kebenaran pelaksanaannya.

Nama

:

Jabatan

: Pembuat Komitmen

Tanda tangan

8. Petugas Pemeriksa : ( bila ada i.e. Auditor, Tim Supervisi )

Nama

:

Jabatan

:

Tanda tangan


62 i.

Form Rekonsiliasi Bank REKONSILIASI SALDO R/K BANK BANK

Periode :

:

Saldo Menurut Rekening Koran Bank

Rp.

A

Saldo Menurut Buku Pembantu Bank Proyek / Satuan Kerja

Rp.

B

Rp.

A-B

Selisih Perbedaan tersebut disebabkan karena I.

Transaksi-2 yang belum dibukukan Bank :

=

II.

Transaksi-2 yang belum kami bukukan

JUMLAH

Rp.

C


BAB III PANDUAN PELAKSANAAN PEMBUKUAN

Recommend Documents