13
Bab III Pelaksanaan Penelitian
III.1 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Hegarmanah, Kota Bandung. Pemilihan daerah lokasi didasarkan pada data spasial PBB dilakukan pemutakhiran melalui pengukuran langsung di lapangan. 786000
786500
787000
787500
788000
788500
789000
lj . k apt. ab d. ha mid /jl . p an oram a
lj . p an oram a g
BLOK 1
Ciumbuleuit jl. dr. s etiabud i
jl. desa
i Cip ag ant
i
j l . h ega rsa jl . h eg arsa
Su ng ai C i pa ga nti
ri v
komple k s eca pa j l . b udi sa
j l. bu di sa ri i
BLOK 5
j l . b udi sa ri raya
ir
Su nga
9240000
9240000
Geger Kalong
ri v
Hegarmanah
j l. he ga r sa ri
sa r i vi
iii sa r
j .l bu di
di .lj bu
a r ay i
bud
j l . b ud i sa ri i
BLOK 2 isar jl.
ea n l. kapt e nt end j
.lj
Sun
gai
Cip
i an t ag
i bud sa ri ii
. se jl. dr
.l k s. t ubun
Ci pa Su ng ai
ga nti
j
9239500
9239500
i ud ti ab
BLOK 3 o m k p k. a n o rt e ck c. id a d a p
& m s p . surur i
lj . bu i vi i
j .l buki it ndah i
dis ar
l. buki ti ndah j
a i pi a C unS g ti ga n
BLOK 6
unpar
ian
j l . bu ki tj
9239000
g i n C S u a
9239000
p a it a n i g
j .l c
ki
end i
ndea n n e e t
BLOK 9
aria n
.g u b ki st sa t ra
j l. buki t jar
jl. kapt
.lj he gar mana h tengah
BLOK 4
j l . ks . tab uan
S u n a i a g C i p g a n it
j l . ci um bul
e ui t
a r b ik th g e .g u g
pag
an ti
BLOK 10
S un g a iC i
r .se jl . d
. n a a t e g jr a g
BLOK 11
BLOK 8
tia
rs . p aru -p aru
i bu d
bul eu ti
p nt i asu han a i naput ra b i
un S
j l . ci um
r d u a b h g .g e g
l r ia h . ma g g
gai
C
ki ap
g dun un
. b p .m u h g a ir g
.lj heg a nah arm
nS u g a iC i
gap na it
jl . ci umb ul eu it
BLOK 7
BLOK 12
Dago
i g . panj g
a la n g a g m s .g ra a g
jl .
9238500
se
9238500
d r. tia
Cipedes
jl . dr.
BLOK BLOK 13 14 seti abu
di
jl . ci
um bu le
uit
Pasteur
S ungai Ci kapundung
u di b
i p . a g r a g
Cipaganti 786000
786500
787000
787500
788000
788500
789000
Gambar III.1. Kelurahan Hegarmanah
Kelurahan Hegarmanah merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kelurahan Hegarmanah berbatasan dengan wilayah kelurahan lain di Kota Bandung yaitu : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ledeng, Cidadap. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dago, Coblong. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gegerkalong, Sukasari 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipaganti, Coblong dan Kelurahan Pasteur, Sukajadi.
14
III.2 Konseptual Untuk mengoptimalkan fungsi redistribusi beban pajak, metode penghitungan PBB terhutang harus mempertimbangkan penghasilan WP dalam menentukan pajak terhutang, karena dapat diketahui WP yang tidak mampu dan WP yang mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.
Prosedur pemberian pengurangan dan/atau penambahan beban pajak harus didasarkan suatu peristiwa hukum yang dibenarkan oleh hukum pajak, dalam hal ini adalah surat pemberitahuan atau surat ketetapan pajak. Jadi kepada WP yang tidak atau terlambat menyampaikan pada waktu yang telah ditetapkan, tidak perlu dimasukkan dalam prosedur.
Pendistribusian defisit beban pajak harus mempertimbangkan peraturan lain yang terkait PBB terhutang seperti maksimal PBB terhutang berdasarkan penghitungan beban pajak dengan menggunakan tarif NJKP yang maksimal adalah 100%. Selain itu, besarnya defisit beban pajak akan didistribusikan juga harus tingkat toleransi rencana penerimaan, hal ini terkait kebijakan pembiayaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
III.3 Data dan Alat Bantu Data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1. Peta ZNT PBB Peta ZNT PBB yang digunakan pada penelitian ini merupakan peta tematik ZNT pada Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB) yang berbentuk digital dalam format mapinfo. Data SIG PBB terdiri dari peta persil yang memiliki data atribut nilai tanah, sungai, simbol, jalan, text, dan blok di kelurahan Hegarmanah.
2. Basis data atribut Sismiop PBB Data atribut Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak PBB (Sismiop PBB) didapat dari KP PBB Bandung berupa data obyek dan subyek pajak PBB yang ada di kelurahan Hegarmanah.
15
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Hegarmanah terdiri dari 14 blok PBB dan terdapat 4475 obyek pajak PBB.
3. Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Data WP OP diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung (KPP Bandung). Data PPh OP yang diambil adalah data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama, Alamat yang terdaftar, dan data jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2006 di kelurahan Hegarmanah.
4. Data Sampel Wajib Pajak Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini diperhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Santoso, 2001) : S
=
Z2 r N 2 Z r +(N-1)e2
................................................... (3.1)
Dimana : S = Jumlah sampel Z = Ukuran Tingkat kepercayaan / nilai rata2 dari Standar Error • Untuk Tingkat Kepercayaan 90 %, nilai Z = 1.64 • Untuk Tingkat Kepercayaan 95 %, nilai Z = 1,96 • Untuk Tingkat Kepercayaan 99 %, nilai Z = 2,58 r = variasi proporsi populasi, nilai r untuk populasi berimbang adalah 0,25 N = jumlah populasi (responden) dalam area sampling e = Margin error sampling (%), tergantung dari ketelitian yang direncanakan,
semakin
kecil
sampling
error,
akan
mengakibatkan jumlah sampel yang semakin besar.
Pada penelitian ini sampel diambil dengan tingkat kepercayaan 95 %, jumlah populasi merupakan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan
16
PPh OP tahun pajak 2006 yaitu 394, dan margin error sampling yang direncanakan sebesar 10 %.
Oleh karena itu jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini minimal berjumlah 78 WP.
Pada
penelitian ini jumlah sampel yang digunakan berjumlah 211 WP.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras berupa seperangkat komputer dengan spesifikasi Pentium M 1,7 GHz, harddisk 40 GB, memory 128 MB, monitor 15 inchi, dan printer canon untuk mencetak hasil-hasil penelitian. Untuk perangkat lunak yang digunakan adalah microsoft word untuk penulisan laporan, mapinfo professional dan arcview untuk pembuatan peta dan analisis spasial, microsoft excell, serta microsoft power point untuk tayangan presentasi.
III.4 Pengelompokan Data Berdasarkan Karakteristik Seluruh sampel data dikelompokkan berdasarkan nilai tanah per m2, nilai bangunan per m2, dan penghasilan setelah PPh. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk mempelajari karakteristik data – data tersebut. Ada pun pembagian kelas tanah, kelas bangunan, dan penghasilan adalah sebagai berikut : Tabel III.1 Pembagian Kelas Tanah dan Kelas Bangunan Kelompok
Kelas Tanah
Kelas Bangunan
Tinggi
Di atas 1.862.000
Di atas 4.000.000
Sedang
802.000 – 1.862.000
1.200.000 – 4.000.000
Rendah
Di bawah 802.000
Di bawah 1.200.000
Tabel III.2 Pembagian Penghasilan Setelah PPh Penghasilan Bersih Nihil Rp
1
s.d
Rp
25.000.000
Rp
25.000.001
s.d
Rp
50.000.000
Rp
50.000.001
s.d
Rp
100.000.000
Rp
100.000.001
s.d
Rp
200.000.000
Rp
200.000.000
Lebih dari
17
III.5 Pembuatan Metode Penghitungan Pembuatan metode penghitungan dilakukan untuk mengetahui kekurangan metode saat ini dan mencari metode yang dapat mengurangi kekurangan metode tersebut.
Tabel III.3 Metode – Metode Penghitungan PBB Terhutang Metode
Ukuran Kemampuan
Keterangan
E1
Kekayaan
Tidak ada pengurangan
E2
Kekayaan, Penghasilan
Hanya ada pengurangan
U1
Kekayaan + Penghasilan
Tidak ada redistribusi beban pajak
U2
Kekayaan + Penghasilan
Ada redistribusi beban pajak
U3
Kekayaan + Penghasilan
Ada redistribusi beban pajak dengan pembatasan maksimal PBB terhutang
III.5.1 Metode Eksisting (E1) Dalam metode E1 ini, penghitungan PBB terhutang dilakukan hanya berdasarkan NJOP sebagaimana yang berlaku saat ini sesuai UU PBB dengan rumusan matematika sebagai berikut :
PBB Terhutang = (NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB dimana NJOP
= Nilai Jual Objek Pajak,
NJOPTKP
= Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak,
tarif NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) : - 20% untuk NJOP ≤ Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) - 40% untuk NJOP > Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tarif PBB
= 0,5%
III.5.2 Metode Eksisting dengan Komponen Pengurangan (E2) Dalam metode E2 ini, penambahan komponen pengurangan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 362/KMK.04/1999, dimana besar pengurangan PBB dalam kondisi normal (tidak terkena bencana) setinggi – tingginya 75% dari pokok ketetapan PBB sehingga asumsi yang digunakan dalam
18
metode ini adalah kepada semua WP yang memiliki penghasilan di bawah PTKP dianggap mengajukan surat permohonan pengurangan PBB terhutang dan oleh KPP Pratama semua permohonan dikabulkan dengan besarnya pengurangan yang diberikan adalah 75% dari PBB terhutang, sehingga rumusan matematika sebagai berikut : PBB Terhutang = (NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB - 75% x [(NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB] untuk WP dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 0,- (nol rupiah)
III.5.3 Metode Usulan 1 (U1) Dalam metode U1 ini adalah metode usulan (alternatif) dengan penghitungan PBB terhutang hampir sama dengan penghitungan dalam metode E2. Perbedaannya adalah surat permohonan pengurangan PBB diganti SPT Tahunan PPh OP, di mana jika Penghasilan Bersih Setelah Pajak Penghasilan (PBSPPh) < Beban PBB maka WP dianggap mengajukan permohonan pengurangan PBB. Dalam penelitian ini diasumsikan KPP Pratama semua permohonan dikabulkan dengan besarnya pengurangan yang diberikan adalah selisih antara Beban PBB - PBSPPh, sehingga rumusan matematika sebagai berikut : PBB Terhutang = (NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB - { [(NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB] - PBSPPh} untuk WP dengan PBSPPh < Beban PBB
III.5.4 Metode Usulan 2 (U2) Dalam metode U2 ini adalah juga metode usulan (alternatif) dengan penghitungan PBB terhutang hampir sama dengan penghitungan PBB terhutang dalam metode U1. Perbedaannya adalah jika dalam metode U1 KPP Pratama tidak mendistribusikan defisit penerimaan akibat adanya pengurang, maka dalam metode U2 ini, defisit penerimaan tersebut distribusikan kepada semua WP yang mampu berdasarkan rasio antara Penghasilan Bersih Setelah PPh dan Beban PBB (PBSPPhBP) dari WP yang mampu terhadap total PBSPPhBP. Dengan pendistribusian defisit ini, rencana penerimaan PBB tetap dapat terpenuhi (100%), sehingga rumusan matematika sebagai berikut :
19
Tahap 1 : PBB Terhutang untuk WP dengan PBSPPh < beban PBB (dan pada tahap ini akan diketahui jumlah total pengurangan PBB)
PBB Terhutang = [(NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB] - {[(NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB] - PBSPPh}
Tahap 2 : PBB Terhutang untuk untuk WP dengan PBSPPh > beban PBB (dan pada tahap ini mekanisme redistribusi beban PBB dilakukan)
PBB Terhutang = [(NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP x tarif PBB] + [(PBSPPhBP / ∑ PBSPPhBP) x ∑ pengurangan]
III.5.5 Metode Usulan 3 (U3) Dalam metode U3 ini adalah juga metode usulan (alternatif) dengan penghitungan PBB terhutang hampir sama dengan penghitungan PBB terhutang dalam metode U2. Perbedaannya adalah adanya batasan PBB terhutang maksimal dimana batas maksimal PBB terhutang tersebut adalah penghitungan PBB terhutang dengan tarif NJKP = 100% sebagaimana telah dijelaskan pada bab II. Adapun rumusan matematika PBB terhutang maksimal adalah sebagai berikut : PBB Maksimal = (NJOP – NJOPTKP) x tarif NJKP (100%) x tarif PBB (0,5%)
Tabel III.4 Rumus matematika dari setiap metode Metode
Pajak Terutang =
E1
Beban Pajak
E2
Beban Pajak – 75% Beban Pajak jika PBSPPh = 0
U1
Beban Pajak – (Beban Pajak – PKP) jika PKP < Beban Pajak
U2
Beban Pajak – Pengurangan + Tambahan PBB
U3
Beban Pajak – Pengurangan + Tambahan PBB, ada PBB maksimal
20
III.6 Pengujian Metode Penghitungan Pengujian metode dilakukan untuk mencari metode terbaik dalam melakukan redistribusi beban pajak. Untuk menguji kelebihan dari suatu metode dapat digunakan beberapa ukuran diantaranya : a. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban PBB-nya Ukuran ini untuk mengetahui berapa jumlah WP yang akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban PBB-nya terkait dengan kemampuan (penghasilan) WP untuk memikul beban pajak tersebut.
b. PBB terhutang maksimal untuk setiap objek Ukuran ini untuk mengetahui adanya jumlah PBB terhutang yang melebihi beban pajak maksimal yang seharusnya ditanggung oleh setiap objek pajak. Beban pajak maksimal adalah beban pajak yang dihitung berdasarkan penghitungan PBB dengan menggunakan tarif NJKP 100 % karena tarif NJKP yang berlaku saat ini adalah antara 20% - 100%.
c. Rencana penerimaan Ukuran ini untuk mengetahui berapa besar defisit penerimaan PBB yang akan didistribusikan kepada WP yang mampu, berdasarkan rencana penerimaan PBB yang telah ditetapkan.
III.7 Kriteria Pemilihan Metode Terbaik Pemilihan metode terbaik dilakukan berdasarkan hasil ukuran yang dihasilkan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Tidak ada WP yang kesulitan memenuhi kewajiban PBB-nya b. Tidak ada PBB terhutang yang melebihi batasan PBB maksimal c. Rencana penerimaan yang maksimal dengan batasan kedua ukuran di atas
