BAB III Pelaksanaan Penelitian

BAB III Pelaksanaan Penelitian

III.1.Daerah Penelitian Daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang meliputi wilayah administrasi Kelurahan Pidada, Panjang Selatan dan Karang Maritim Kecamatan Panjang dan Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kelurah Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat pada gambar III.1 sebagai berikut :

Lokasi penelitian

Gambar III.1 Lokasi penelitian III.2. Daerah Kajian Penelitian Daerah kajian penelitian dibatasi terhadap tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan luas ± 9,013 Ha yang dapat dilihat pada lampiran 1 tesis ini.

Daerah kajian penelitian tersebut dipilih dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Dengan pembatasan daerah penelitian, diharapkan penelitian bisa dilaksanakan secara lebih terfokus. 2. Warga masyarakat pada lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik tanahnya jika dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.

3. Lokasi yang dipilih sebagai daerah penelitian pernah dilakukan inventarisasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. 4. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang sama dapat diterapkan di lokasi lain sepanjang permasalahannya sejenis.

III.3.Alat Penelitian 1. Perangkat keras (hardware) pengolah data, terdiri dari 1 (satu) set laptop Compaq Presario dengan spesifikasi teknis : processor Intel Celeron M, RAM 512 MB, harddisk 60 GB, Mouse dan Printer HP deskjet 3920. 2. Perangkat lunak (software), terdiri dari Ms.Office 2003 untuk penulisan laporan penelitian dan pembuatan slide presentasi dan Autodesk Map untuk pengolahan digitasi Citra Ikonos yang sudah terkoreksi

III.4. Pelaksanaan Penelitian Tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir penelitian seperti pada gambar III.2 berikut ini :

Gambar III.2 Diagram alir penelitian

41

III.4.1. Persiapan Tahap persiapan dimulai dengan kegiatan identifikasi dan perumusan masalah yang dilakukan dengan identifikasi permasalahan yang ada, menentukan tujuan penelitian, melakukan kajian pustaka tentang teori dan prosedur pemberian hak atas tanah, teori konflik dan resolusi konflik serta mempelajari penelitianpenelitian sejenis yang terdahulu.

III.4.2. Pengumpulan Data III.4.2.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini terdiri dari : 1. data primer, diperoleh secara langsung dengan cara penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan para narasumber dari PT. PELINDO II Cabang Panjang, tokoh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional dan pihakpihak terkait. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai : a. riwayat penguasaan tanah oleh PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat; b. pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang; c. kepentingan PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat atas tanah HPL yang menjadi obyek konflik; d. bentuk penyelesian konflik yang telah dilakukan oleh para pihak. 2. data sekunder, diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) baik di Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun di Kantor PT. PELINDO II Cabang Panjang. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai : a. riwayat penguasaan tanah oleh PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat; b. pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang; c. kepentingan PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat atas tanah HPL yang menjadi obyek konflik; d. bentuk penyelesian konflik yang telah dilakukan oleh para pihak; e. kondisi eksisting penguasaan fisik bidang tanah HPL f. Citra Ikonos terkoreksi yang telah di-overlay dengan peta pendaftaran tanah

42

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 1. Observasi, dilakukan dengan merekam apa yang terjadi di lapangan berupa fenomena atau gejala dari pihak-pihak yang berkonflik dan perilaku aparat pemerintah, BPN dan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya penyelesaian konflik 2. wawancara, merupakan alat untuk merekam persepsi dan opini dari narasumber melalui kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara lisan tentang obyek yang diteliti 3. studi

kepustakaan,

merupakan

kegiatan

untuk

mengumpulkan

dan

mempelajari literatur ilmiah dan peraturan serta arsip yang mengandung konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. III.4.2.2. Hasil Pengumpulan Data III.4.2.2.1. Data Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang Tanah pelabuhan Panjang dikuasai oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang sejak jaman Hindia Belanda berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 35 tanggal

5 Juni 1928 yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 195 Tahun 1928.

Tanah pelabuhan menurut PP Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran, terdiri dari 2 (dua) daerah yaitu DLKR dan DLKP Pelabuhan yang batas-batasnya akan ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah.

Batas-batas DLKR dan DLKP tersebut kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1987 - Nomor KM.154/AL/106/PHB-87 tanggal 23 Juli 1987 tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang.

PT. PELINDO II Cabang Panjang mengajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah DLKR kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Atas permohonan tersebut Kepala BPN menerbitkan SK Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 16/ HPL/BPN/89

43

tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. Nomor 16/HPL/BPN/89/A/29 tanggal 3 Mei 1989. Berdasarkan keputusan pemberian HPL tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung diterbitkan Sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989 seluas 1.050.000 M2 atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta (sekarang PT. PELINDO II Cabang Panjang). PT. PELINDO II Cabang Panjang, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1969 mempunyai kewenangan untuk mengelola DLKR dan DLKP, karena menurut peraturan tersebut DLKP meliputi juga daratan disekeliling DLKR Pelabuhan (pasal 3 ayat 3). Tetapi dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Jo. PP Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, DLKP Pelabuhan berubah dari wilayah daratan menjadi wilayah perairan. Selanjutnya PP Nomor 70 tahun 1996 tersebut diganti dengan PP Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Dan berdasarkan PP tersebut batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Panjang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan Surat Keputusan No. 57 tahun 2001 tanggal 12 Nopember 2001.

Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang pada awalnya secara administratif meliputi 3 (tiga) kelurahan yaitu Way Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan Kecamatan Panjang.

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2001,

tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, terjadi pemekaran wilayah di lokasi tanah HPL tersebut sehingga pada saat ini tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan dan Karang Maritim Kecamatan Panjang.

III.4.2.2.2. Data Riwayat Penguasaan Tanah Oleh Warga Masyarakat Riwayat penguasaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh warga masyarakat dapat diperoleh berdasarkan keterangan dari para narasumber yaitu mantan Lurah Way Lunik, tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Pidada serta dari PT. PELINDO II Cabang Panjang

melalui

wawancara mendalam (depth interview).

44

Hi. Kamaluddin Lubis, 78 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008, menerangkan bahwa narasumber dan warga masyarakat mulai menguasai tanah pelabuhan sejak tahun 1968. Tanah tersebut semula rawa-rawa yang mereka timbun untuk didirikan rumah semi permanen. Tahun 1977, sebagian rumah warga masyarakat dibayar ganti rugi karena pada lokasi tersebut dibangun PT. Semen Baturaja. Selanjutnya warga masyarakat mendirikan rumah di lokasi lain tetapi masih didalam tanah pelabuhan Panjang. Dalam perkembangannya penguasaan tanah tersebut semakin luas dan menjadi pemukiman penduduk.

Narasumber Endang Suherman, 64 tahun, dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008, menerangkan bahwa narasumber adalah mantan Lurah Way Lunik yang menjabat dari tahun 1985-2001. Narasumber tidak mengetahi pasti kapan warga masyarakat menguasai tanah pelabuhan, akan tetapi pada saat narasumber mulai menjabat sebagai Lurah Way Lunik tahun 1985, tanah tersebut telah dikuasai oleh warga masyarakat untuk pemukiman penduduk.

Narasumber Edyson Hutabarat, 68 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Pidada dalam wawancara tanggal 15 Maret 2008 menerangkan bahwa narasumber sudah menguasai tanah pelabuhan Panjang sejak tahun 1975. Pada sekitar tahun itu juga warga masyarakat mulai menguasai tanah pelabuhan yang semula rawa untuk diurug dan dibangun rumah semi permanen.

Hi.Sardi, 65 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Pidada dalam wawancara tanggal 16 Maret 2008 menerangkan bahwa narasumber telah menguasai tanah pelabuhan Panjang sejak tahun 1970. Pada saat itu dilokasi tanah yang dikuasainya masih sepi, namun tidak lama kemudian warga masyarakat mulai menguasai tanah yang semula rawa tersebut untuk dibangun rumah hingga menjadi pemukiman sampai sekarang ini.

Data pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung

45

Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang tidak memiliki bukti awal kepemilikan tanah. Sedangkan sebagian kecil lainnnya memiliki Surat Keterangan Hak Milik Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang pada umumnya dikeluarkan antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 oleh Lurah Way Lunik dan Kelurahan Panjang Utara. Substansi dari bukti awal kepemilikan tersebut pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai rumah diatas tanah pelabuhan. Disamping bukti awal tersebut, sebagian kecil warga masyarakat juga mempunyai surat bukti pembayaran pajak Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) yang dikeluarkan antara tahun 1983 sampai dengan 1986.

III.4.2.2.3.Data Proses Pemberian HPL Kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang Proses penerbitan HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang , berdasarkan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung adalah

sebagai berikut : 1. PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan surat tanggal 19 Oktober 1988 mengajukan permohonan hak kepada Kepala BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan melampirkan SK Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1987-Nomor KM.154/AL/106/PHB87 tanggal 23 Juli 1987 dan Peta Situasi tanggal 3 Oktober 1988; 2. Setelah kegiatan yang menjadi kewenangannya dilaksanakan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung dengan Daftar Pengantar Nomor AG.100/KAB.117/PHL/1988 tanggal 1 Nopember 1988; 3. Selanjutnya, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala BPN dengan Daftar Pengantar Nomor AG.110/DA.3606/PH/1988 tanggal 15 Nopember 1988; 4. Oleh Kepala BPN kemudian diterbitkan Surat Keputusan No. 16/HPL/ BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta seluas 1.050.000 M2 yang terletak di Kelurahan Way Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung Jo. Nomor

46

16/HPL/BPN/89/A/29 tanggal 3 Mei 1989 tentang Ralat Atas Surat keputusan Kepala BPN tanggal 4 Pebruari 1989 Nomor 16/HPL/ BPN/89. 5. Setelah semua kewajiban sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Pemberian HPL tersebut dipenuhi oleh pemohon, selanjutnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung diterbitkan sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989 (SU Nomor 2/1989 tanggal 3 Oktober 1988) atas tanah seluas 1.050.000 M2 yang terletak di kelurahan Way Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta (sekarang PT.PELINDO II Cabang Panjang). Warkah permohonan penerbitan hak pengelolaan atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung hingga saat ini belum diketemukan. Tetapi surat keputusan Kepala BPN Nomor 16/HPL/BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. SK Nomor 16/ HPL/BPN/ 89/A/29 tanggal 3 Mei 1989 mengenai pemberian hak pengelolaan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang bisa diperoleh.

Menurut ketentuan PMDN Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diganti dengan PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, ditentukan bahwa sebelum hak atas tanah diberikan kepada pemohon, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan tanah oleh petugas Panitia Pemeriksaan Tanah. Panitia tersebut bertugas untuk memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis bidang tanah yang diajukan permohonan haknya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dipakai sebagai salah satu dasar pertimbangan BPN dalam menerbitkan hak atas tanahnya.

Warkah permohonan pemberiam hak pengelolaan atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang yang sampai saat ini belum diketemukan setidaknya mempersulit peneliti dalam menggali informasi mengenai pertimbangan apakah yang dijadikan dasar bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan surat keputusan hak pengelolaan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang atas

47

tanah yang sebagian telah dikuasai oleh warga masyarakat untuk pemukiman penduduk. Terlebih lagi dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya BA Panitia Penelitian Tanah maupun informasi mengenai penguasaan tanah oleh warrga masyarakat tersebut. Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang pada saat ini sebagian dikuasai oleh warga masyarakat untuk pemukiman. Untuk itu, terkait dengan pemberian HPL tersebut kiranya penting untuk mengkaji apakah penguasaan tanah oleh warga masyarakat dilakukan sebelum atau sesudah HPL tersebut diberikan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Kegiatan awal dalam rangka penerbitan suatu hak atas tanah adalah pelaksanaan pengukuran. Data mengenai pelaksanaan pengukuran seharusnya bisa diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kanwil BPN Propinsi Lampung. Tetapi data tersebut tidak bisa diperoleh karena data yang ada hanyalah hasil pengukuran tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang berupa Peta Situasi Nomor 3 Oktober 1988. Sedangkan vieldwerk maupun data pendukung lainnya juga belum diketemukan.

Informasi mengenai penguasaan tanah oleh warga masyarakat dapat diperoleh melalui wawancara dengan petugas ukur yang ditunjuk untuk mengukur tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang. Sakah satu petugas ukur, Joko Siswoyo, dalam wawancara tanggal tanggal 8 Maret 2008, menerangkan bahwa pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut dilakukan dengan didampingi oleh pegawai PT. PELINDO II Cabang Panjang sebagai petunjuk batas. Pada saat dilakukan pengukuran, didalam lokasi tanah yang diukur telah ada pemukiman penduduk yang padat. Demikian juga petugas ukur Suparman, dalam wawancara tanggal 8 Maret 2008 yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran, pada lokasi tanah PT. Pelindo II Cabang Panjang tersebut telah terdapat rumah-rumah masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan.

Informasi mengenai keberadaan warga masyarakat diatas HLP PT. PELINDO II Cabang Panjang juga diperoleh dari narasumber Endang Suherman, mantan Lurah

48

Way Lunik dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh warga masyarakat telah dilakukan jauh sebelum sertipikat hak pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan II Panjang diterbitkan pada tahun 1989. Demikian juga narasumber Hi. Kamaluddin Lubis, tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008 dan narasumber Edyson Hutabarat dalam wawancara tanggal 15 Maret 2008 serta Hi. Sardi dalam wawancara tanggal 16 Maret 2008, keduanya tokoh masyarakat Kelurahan Pidada bahwa penguasaan tanah oleh warga masyarakat diatas tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang telah dilakukan jauh sebelum terbitnya HPL.

Narasumber Agus Fazri, 38 tahun, Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan Pelayanan Pelanggan PT. PELINDO II Cabang Panjang dalam wawancara tanggal 13 Maret 2008 juga menerangkan bahwa pemukiman penduduk sudah ada saat dilakukan pengukuran bidang tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Keterangan para narasumber tersebut diatas menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang diatas tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang telah dilakukan sebelum diberikannya hak pengelolaan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan SK Kepala BPN Nomor 16/HPL/ BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. SK Nomor 16/HPL/BPN/ 89/A/29 tanggal 3 Mei 1989.

Keterangan para narasumber mengenai penguasaan tanah oleh warga masyarakat sebelum HPL diberikan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut selanjutnya oleh peneliti dilakukan crosscheck dengan narasumber di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang memberikan hak atas tanah.

Sudiarto, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam wawancara tanggal 17 Maret 2008, menerangkan bahwa sulit bagi narasumber untuk memberikan penjelasan

49

mengenai penerbitan HPL tersebut tanpa mempelajari warkah penerbitan haknya, namun demikian narasumber berpendapat bahwa dalam proses permohonan hak atas tanah, ada kegiatan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk memeriksa data fisik dan yuridis bidang tanah yang dimohon, sehingga apabila pada saat diajukannya permohonan haknya tanah tersebut ternyata sebagian telah dikuasai warga masyarakat seharusnya keberadaan warga masyarakat menjadi pertimbangan BPN dalam penerbitan hak atas tanahnya.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh narasumber Radja Awal Harahap, Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kanwil BPN Propinsi Lampung dalam wawancara tanggal 26 Maret 2008 yang menyatakan bahwa pemberian HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh BPN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan warga masyarakat sudah pasti dipertimbangkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menurut narasumber, meskipun sebagian tanah tersebut telah dikuasai warga masyarakat untuk pemukiman namun HPL tersebut tetap diberikan kepada PT.PELINDO II Cabang

Panjang karena tanah tersebut merupakan aset

PT.PELINDO II Cabang Panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW). III.4.2.2.4. Data Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang Hak Pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas 105 Ha sesuai Sertipikat Nomor 01/WayLunik/1989 adalah sebagaimana terlihat pada lampiran 1 tesis ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tahun 2002 menunjukkan bahwa pada saat ini, tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang dikuasai oleh : a. PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas lebih kurang

: ± 62,21 Ha;

b. Dikuasai warga masyarakat seluas lebih kurang

: ± 36,19 Ha;

c. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas lebih kurang

: ± 6,60 Ha;

50

Tanah yang dikuasai PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas ± 62,21 Ha tersebut, secara fisik tidak semuanya dipergunakan oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang, tetapi sebagian diantaranya seluas 11,3958 Ha dikuasai oleh pihak ketiga dengan HGB diatas HPL. HGB diatas HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut sebagaimana terlihat pada tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1. HGB diatas HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang No.

Nama Pemegang HGB

No.Sertipikat

Tgl.Sertipikat

Luas (M2)

1.

PT. Paramitra Langgeng Raya

447/WLK

29-11-1994

23.500

2.

PT. Inti Sentosa Alam Bahtera

05/Pi

08-05-1996

53.559

3.

CV. Bumi Waras

454/WLK

13-01-1999

1.528

4.

PT. Inti Sentosa Alam Bahtera

473/WLK

17-07-2007

20.499

5.

PT. Inti Sentosa Alam Bahtera

474/WLK

07-08-2007

14.872

Jumlah

113.958

Sumber : Kantor Pertanahan Kota bandar Lampung tahun 2002

Tanah HPL PT. PELINDO Cabang Panjang secara fisik juga dikuasai oleh pihak ketiga, namun kepada pihak ketiga tersebut belum diterbitkan sertipikat HGB. Pihak-pihak tersebut dapat dilihat dari tabel III.2 berikut ini : Tabel III.2. Penguasaan HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh Pihak Ketiga yang Belum Bersertipikat No.

Nama Pihak Ketiga

Luas Tanah (M2)

1.

PT. Semen Baturaja

32.000

2.

Angkatan Laut

35.000

3.

Kantor BNI 1946 Jumlah

3.200 70.200

Sumber : Kantor Pertanahan Kota bandar Lampung tahun 2002

Data diatas menunjukkan bahwa dari tanah hak pengelolaan seluas ± 62,21 Ha yang dikuasai PT. PELINDO II Cabang Panjang, secara fisik tanah tersebut seluas ± 18,4158 Ha telah dipergunakan oleh pihak ketiga, sehingga tanah HPL yang benar-benar dikuasai secara fisik dan dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. PELINDO II Cabang Panjang adalah seluas ±

43,7942 Ha.

51

Di lapangan, tanah tersebut dipergunakan untuk

dermaga umum, gudang,

lapangan penumpukan, workshop, perkantoran, dermaga curah kering, gudang dan lain-lain.

III.4.2.2.5. Data Penguasaan Fisik Bidang Tanah Oleh Warga Masyarakat Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tahun 2002, menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh warga masyarakat diatas HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang sebagaimana terlihat pada tabel III.3 berikut ini : Tabel III. 3 HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai masyarakat No.

Kelurahan

Kecamatan

Luas (Ha)

1. 2. 3. 4.

Way Lunik Tlb. Selatan 3,429 Pidada Panjang 13,950 Panjang Selatan Panjang 13,831 Karang Maritim Panjang 4,980 JUMLAH 36,190 Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tahun 2002

Jumlah Persil 281 1.295 1.053 280 2.909

Tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai warga masyarakat pada daerah yang menjadi wilayah kajian penelitian yaitu Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang

Kota bandar Lampung adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.4

berikut ini : Tabel III.4 HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang yang Dikuasai Masyarakat pada Wilayah Kajian Penelitian No.

Kelurahan

Kecamatan

Jml.Bidang

Luas (M2)

Jml.Pddk

1. Way Lunik

Telb.Selatan

281

34.290

1.202

2. Lk.III Pidada

Panjang

537

55.840

2.846

818

90.130

4.048

Jumlah

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tahun 2004

52

Penggunaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang dapat dilihat pada lampiran 2 tesis ini.

Penggunaan tanah HPL oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah bidang yang dikuasai

:

281 bidang

2. Luas tanah secara keseluruhan

:

34.290 M2

3. Jumlah penduduk

:

1.020 jiwa

4. Tahun penguasaan

:

1968-sekarang

a. perumahan

:

278 bidang

b. lapangan olah raga

:

1 bidang

c. balai pertemuan

:

1 bidang

d. masjid/mushollah

:

1 bidang

e. warung (menyatu dengan rumah tinggal

:

41 bidang.

5. Pengggunaan dan pemanfaatan tanah

Sedangkan penggunaan tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai warga masyarakat Lingkungan III Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 1. Jumlah bidang yang dikuasai

:

537 bidang

2. Luas tanah secara keseluruhan

:

55.084 M2

3. Jumlah penduduk

:

2.846 jiwa

4. Tahun penguasaan

:

1952-sekarang

a. perumahan

:

534 bidang

b. kantor Kelurahan

:

1 bidang

c. masjid/mushollah

:

2 bidang

d. warung

:

78 bidang.

e. bengkel

:

4 bidang

f. pasar

:

1 bidang

g. salon

:

6 bidang

5. Pengggunaan dan pemanfaatan tanah

53

III.4.2.2.6. Data Legalisasi Pemerintah Kepada Warga Masyarakat Keberadaan warga masyarakat yang menguasai tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang juga telah memperoleh legalisasi dari pemerintah. Untuk mengetahui bentuk dari legalisasi dari pemerintah terhadap keberadaan warga masyarakat di lokasi hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang

Panjang

dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh narasumber Kusman,S.E., Lurah Kelurahan Way Lunik dalam wawancara tanggal 26 Maret 2008 yang menyatakan bahwa semua warga masyrakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan yang dewasa telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

Bentuk pengakuan yang lain dari pemerintah adalah dengan diberikannya fasilitas jaringan Listrik dan telephone serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lokasi pemukiman tersebut. Selain hak-hak yang telah diperoleh warga masyarakat dari pemerintah, warga masyarakat juga telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang mereka tempati. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Sutomo, S.Sos, Lurah Pidada Kecamatan Panjang dalam wawancara tanggal 27 Maret 2008. Keberadaan warga masyarakat di lokasi tersebut juga di dukung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015, yang dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), menunjukkan bahwa pada lokasi tanah yang menjadi obyek konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang rencana penggunaan tanahnya untuk penataan kawasan pemukiman.

Fakta tersebut telah dikonfirmasikan kepada narasumber Nunuk Tri Murni, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kota Bandar Lampung dalam wawancara tanggal 25 maret 2008 yang menyatakan bahwa pada lokasi tanah yang menjadi obyek konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung memang diperuntukkan untuk penataan kawasan pemukiman.

54

Adapun penggunaan tanah di lokasi obyek konflik sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar III.3 sebagai berikut :

Gambar III.3 RTRW pada lokasi konflik untuk kawasan pemukiman

III.4.2.2.7. Data Kepentingan Warga Masyarakat Terhadap Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang Warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan warga masyarakat Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, sebagai pihak yang secara fisik menguasai sebagian tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang, mempunyai kepentingan terhadap tanah HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang. Kepentingan tersebut adalah kepentingan untuk memperoleh hak milik atas tanah yang dirasakan sangat mendesak, karena kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, apalagi tanah yang mereka kuasai tersebut merupakan

satu-satunya

tempat

tinggal

yang

mereka

miliki,

sehingga

ketergantungan warga masyarakat akan tanah tersebut sangat tinggi.

55

Alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi warga masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasainya antara lain adalah : 1. berdasarkan hasil penelitian dari data-data sekunder yang dikuatkan dengan kesaksian para narasumber, warga masyarakat telah menguasai tanah pelabuhan Panjang lebih dari 30 tahun. 2. penguasaan tanah oleh warga masyarakat tersebut sudah dilakukan jauh sebelum dikeluarkannya SKB Mendagri dan Menhub Nomor 63 Tahun 1987 No. KM.154/AL.106/PHB-87 tanggal 23 Juli 1987 tentang Batas-Batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Panjang yang menjadi salah satu dasar penerbitan sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989 atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta (sekarang PT.PELINDO II Cabang Panjang). 3. ketentuan PP Nomor 70 Tahun 1996 pasal 1 butir 9 yang menyatakan bahwa DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sedangkan fakta di lapangan PT. PELINDO II Cabang Panjang tidak pernah menggunakan tanah yang dikuasai warga masyarakat untuk kegiatan pelabuhan. 4. Adanya legalisasi dari pemerintah terhadap keberadaan warga masyarakat dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, adanya jaringan listrik, jaringan telephone, jaringan air dan fasilitas sosial lainnya berupa masjid, mushola, lapangan olah raga dan lain-lain. 5. warga masyarakat telah memenhi kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 6. alasan eksternal, yaitu masa reformasi tahun 1998 dan diberikannya sertipikat hak atas tanah kepada warga masyarakat yang menempati tanah DLKP Pelabuhan yang hingga tahun 2002 berjumlah 2033 sertipikat hak atas tanah, sehingga memicu kecemburuan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.

III.4.2.2.8. Data Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang Terhadap Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang selaku pemegang hak atas tanah mempunyai kepentingan untuk dapat menggunakan tanahnya yang menurut master plan PT.

56

PELINDO II Cabang Panjang, tanah yang dikuasai masyarakat untuk pemukiman tersebut merupakan bagian dari HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang yang akan dipergunakan untuk perluasan operasional kegiatan pelabuhan.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang terhadap tanah HPL tersebut dapat dilihat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung yang disusun Badan Perencanaan Kota (Bapekot) Kota Bandar Lampung Tahun 2005 yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pelabuhan Panjang baik laut maupun darat sampai dengan tahun 2030 yaitu pengembangan dermaga, perluasan lapangan penumpukan dan pembangunan gudang.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang dapat dilihat dari Pengembangan Pelabuhan Panjang hingga tahun 2030 terdiri dari tahapan pembangunan pelabuhan Panjang yang dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (2005-2010) Rencana pembangunan jangka pendek, lebih merupakan realisasi dari hal-hal yang direncanakan dalam master plan lama pelabuhan Panjang. Namun demikian, rencana pembangunan jangka pendek ini merupakan langkah awal yang strategis untuk melaksanakan skenario penataan pelabuhan Panjang selanjutnya. Oleh karena itu skenario ini merupakan bagian dari mata rantai rencana pembuatan master plan pelabuhan Panjang sampai 25 tahun mendatang.

Langkah-langkah penataan yang diambil dalam skenario rencana pembangunan jangka pendek pelabuhan Panjang adalah penambahan lapangan peti kemas, renovasi terhadap gudang yang lama, penghijauan kawasan pelabuhan, penambahan kantor peti kemas, pembangunan reception facilities dan perluasan lahan pelabuhan Panjang. Skenario perluasan perluasan lahan pelabuhan Panjang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan jangka pendek. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi pengembangan fasilitas perusahaan-perusahaan yang ada di dalam

57

pelabuhan Panjang. Adapun langkah yang diambil dalam usaha memperluas lahan pelabuhan ini adalah dengan mengadakan reklamasi untuk mencegah adanya penggusuran terhadap penduduk yang berada di lahan PT.PELINDO II Cabang Panjang. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2020) Rencana

pembangunan

jangka

menengah

disusun

berdasarkan

prediksi

perkembangan dan kebutuhan yang akan diperlukan oleh Pelabuhan Panjang dalam menuju sebagai pelabuhan internasional. Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah ini adalah bangunan perkantoran baru, penambahan terminal petikemas dan lapangan penumpukan, pemindahan gudang curah cair, penambahan gudang baru, pembangunan pusat pengolahan limbah dan perluasan dermaga.

Pembangunan gudang-gudang baru yang akan banyak dibangun pada lahan perluasan pelabuhan hasil reklamasi menjadi perhatian dalam rencana pembangunan jangka menengah, akan tetapi dalam rencana pembangunan jangka menengah ini pun belum mengarah pada tanah yang dikuasai oleh warga masyrarakat.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2016-2030) Rencana jangka panjang ini merupakan rencana yang disusun berdasarkan visi Kota Bandar Lampung menjasi kota berkelas dunia. Rencana ini adalah rencana yang paling optimistik dengan cita-cita menjadikan pelabuhan Panjang sebagai Pelabuhan Bertaraf Internasional.

Agenda penting dalam pembangunan jangka panjang sampai sekitar 25 tahun mendatang antara lain menyatukan lahan PT. PELINDO II Cabang Panjang, bolevard sebagai orientasi tapak, gerbang pelabuhan, penambahan dermaga, pusat orientasi pelabuhan, pembuatan lapangan penumpukan peti kemas dan gudang, membuat jalan inspeksi sekeliling lokasi pelabuhan, konsep penghijauan, waterfront belt, terminal petikemas baru dan studi 3 dimensi kawasan pelabuhan.

58

Rencana penyatuan lahan PT. PELINDO II Cabang Panjang menjadi perhatian dalam tahap ini, karena dalam perkembangan Kota Bandar Lampung, tanah pelabuhan menjadi terpecah-pecah. Dibeberapa lokasi, tanah pelabuhan belum digunakan dan tidak terkontrol secara baik telah dimanfaatkan oleh warga sebagai pemukiman dan apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat secepatnya, maka kemungkinan untuk mengembalikan menjadi tanah pelabuhan akan sangat sulit. Selain itu ada hal-hal yang menyebabkan tanah pelabuhan menjadi terpecah dan sulit untuk dikontrol, yaitu pembangunan jalan umum ditengah-tengah tanah pelabuhan. Dengan adanya jalan umum di tengah tanah pelabuhan, maka banyak muncul fasilitas umum yang dimiliki masyarakat yang dibangun di jalan tersebut dan pada akhirnya juga memicu pertumbuhan pemukiman baru disekitar jalan tersebut.

Pemukiman liar yang sebelumnya menempati tanah pelabuhan harus segera direlokasi di tempat lain. Selanjutnya tanah tersebut harus segera diolah untuk pengembangan fasilitas pelabuhan agar tanah tersebut tidak kembali ditempati secara liar. PT. PELINDO II Cabang Panjang, berdasarkan kepentingan tersebut diatas tetap berupaya untuk dapat menguasai dan menggunakan tanah HPL yang pada saat ini dikuasai oleh warga masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Agus Fazri, Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan Pelayanan Pelanggan PT. PELINDO II Cabang Panjang dalam wawancara tanggal 13 Maret 2008, bahwa untuk jangka pendek PT. PELINDO II Cabang Panjang belum mempunyai rencana untuk menggunakan tanah HPL yang dikuasai warga masyarakat, sehingga sejauh ini keberadaan pemukiman penduduk tersebut belum mengganggu operasional PT. PELINDO II Cabang Panjang, namun untuk jangka panjang tanah tersebut tetap akan dipergunakan untuk perluasan kegiatan operasional pelabuhan.

Alasan-alasan PT. PELINDO II Cabang Panjang untuk tidak melepaskan tanah HPL yang dikuasai warga masyarakat adalah :

59

a. tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang, sehingga pihak PT. PELINDO II Cabang Panjang lebih berhak atas tanah tersebut daripada masyarakat; b. tanah HPL tersebut sudah tercatat sebagai tanah aset pemerintah yang sesuai UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akte Pendirian Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor 3 Tahun 1992 Jo. Akta Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998, bahwa setiap tindakan untuk pelepasan/penghapusan asset (dalam hal ini tanah) harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham/kementerian BUMN. III.4.2.2.9. Data Kepentingan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kepentingan terhadap HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang. Kepentingan tersebut adalah adanya kontribusi PT. PELINDO II Cabang Panjang terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kota (Bapekot) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 menunjukkan

bahwa,

Pemerintah

Kota

Bandar

Lampung

berencana

mengembangkan kegiatan yang mampu menyediakan dan mengoperasikan jasa kepelabuhan dengan mutu yang terbaik yang mampu memberikan kepuasan pelanggan secara maksimal dan mampu menampilkan perusahaan sehat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan rencana fungsi kegiatan pelabuhan Panjang sebagai berikut : 1. Fungsi Interface, yang menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai terminal point barang dari dua atau lebih moda transportasi yang

berbeda, yaitu moda

transportasi darat (roadways, inland waterways, railways transportation system) ke moda transportasi laut dan sebaliknya. 2. Fungsi Link, yang menjadikan Pelabuhan Panjang dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dalam proses transportasi mulai dari tempat asal barang

60

(original port) samai ke tempat tujuan (destination port) atau dari wilayah produksi ke wilayah distribusi. 3. Fungsi Gateway, yang menjadikan Pelabuhan Panjang berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian daerah (regional), nasional dan internasional serta berfungsi sebagai pintu gerbang suatu negara, karena dilatarbelakangi oleh peraturan dan prosedur internasional yang harus diikuti bagi setiap kapal yang berkunjung. 4. Fungsi Industrial Zone Entity, yang menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai tempat distribusi, konsolidasi barang (cargo consolidation and cargo distribution centre) dan merupakan bagian kegiatan industri dan perdagangan dalam upaya optmalisasi, efisiensi produksi dan biaya.

III.4.2.2.10. Data Kepentingan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Tanah HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang Badan Pertanahan Nasional adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada UUPA yang didalamnya terdapat amanat dan misi untuk mewujudkan pengaturan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk melaksanakan amanat UUPA tersebut ditetapkan sasaran bidang pertanahan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1983, yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Kepentingan Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang adalah karena keterlibatan BPN dalam mengabulkan permohonan pemberian HPL dari PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan bukti hak atas tanah berupa setipikat hak pengelolaan Nomor 01/Way Lunik/1989 kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Data yang ada menunjukkan bahwa pada saat HPL tersebut diajukan pernohonannya oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang, sebagian dari tanah

61

yang diajukan permohonan haknya telah dikuasai oleh warga masyarakat untuk

pemukiman

penduduk,

sehingga

dibelakang

hari

menimbulkan

konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat. Padahal saah satu tujuan diberikannya

HPL

kepada pemegang hak adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya dan mewujudkan tertibnya administrasi pertanahan. Untuk itu, peran aktif BPN dalam upaya penanganan konflik tersebut sangat dibutuhkan.

III.4.2.2.11. Data Bentuk Penyelesaian Konflik Antara PT. PELINDO II Cabang Panjang Dengan Warga Masyarakat Upaya penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan warga masyarakat Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut : 1. Penyelesaian konflik melalui pengaduan formal Konflik penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, pada awalnya diselesaikan oleh warga masyarakat dengan cara menyampaikan pengaduan secara formal yang ditujukan kepada berbagai instansi, antara lain : a. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung; b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung; c. Pemerintah Kota Bandar Lampung; d. Pemerintah Propinsi Lampung; e. DPRD Kota Bandar Lampung, dan f. DPRD Propinsi Lampung

Warga masyarakat Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Pidada, melalui surat tanggal 8 Agustus 1998 dan 31 Agustus 1998, mengajukan permohonan sertipikat hak milik melalui Prona Swadaya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung atas tanah yang terletak diatas hak pengelolaan PT. PELINDO Cabang II Panjang. Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan identifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 12 Oktober 1998.

62

Surat-surat tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan surat Nomor KPBL.1060/500/1998 tanggal 20 Oktober 1998 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah yang dimohon berada pada hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang, sehingga untuk dapat diajukan permohonan haknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, melalui surat Nomor 500-4697 tanggal 14 Juli 2000, minta konfirmasi penggunaan tanah kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang. Surat tersebut ditanggapi oleh General Manager PT. PELINDO II Cabang Panjang melalui surat Nomor FP.012/1/1/C.PJG.2000 tanggal 9 Agustus 2000 yang pada intinya tanah yang dikuasai masyarakat tersebut termasuk dalam master plan/Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Panjang sehingga tetap akan dikelola oleh pelabuhan Panjang.

Koordinasi antar instansi

dengan salah satu pihak yang berkonflik juga

dilakukan pada tanggal 30 Juli 1999 yang dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kota bandar Lampung, perwakilan dari

Kantor Pertanahan Kota bandar

Lampung, Camat Panjang dan perwakilan dari PT. PELINDO II Cabang Panjang yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai warga masyarakat berada diatas hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang sehingga dilokasi tersebut tidak bisa dimasukkan program pensertipikatanmelalui Prona Swadaya.

Koordinasi antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan General Manager PT. PELINDO II Cabang Panjang juga dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2001 yang membahas kemungkinan pihak pelabuhan Panjang untuk merespon keinginan warga masyarakat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, akan tetapi PT. PELINDO II Cabang Panjang tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga hal tersebut akan disampaikan kepada yang berwenang yaitu PT. PELINDO II Jakarta.

Warga masyarakat, melalui surat tanggal 30 Oktober 2001 mengajukan permohonan bantuan untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah yang

63

dikuasainya kepada Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui nota dinas Nomor 570-2335 tanggal 13 Nopember 2001 kepada Walikota Bandar Lampung mengusulkan agar dilakukan inventarisasi subyek dan obyek tanah yang dikuasai warga masyarakat.

Tim dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Pada tanggal 21 sampai dengan 26 Januari 2002 melakukan inventarisasi dan penelitian lapangan dengan hasil bahwa tanah hak pengelolaan yang dikuasai warga masyarakat seluas lebih kurang 36,19 Ha yang terdiri dari 2.953 bidang dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, melalui surat Nomor 590/501/10/2002 tanggal 24 April 2002, Walikota Bandar Lampung minta kepada Direktur Utama PT. PELINDO II Pusat untuk melepaskan tanah HPL yang telah dikuasai warga masyarakat karena keberadaan pemukiman penduduk telah ada sebelum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1987, sedangkan untuk perluasan pelabuhan agar dilakukan dengan cara reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2001.

Surat Walikota Bandar Lampung tersebut oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang ditanggapi dengan surat Nomor FP.015/1/9/C.PJG-04 tanggal 9 Agustus 2004 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang telah tercatat sebagai asset dan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor 3 tahun 1992 jo. Akta Nomor 4 tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998, bahwa setiap tindakan untuk pelepasan/penghapusan asset harus mendapat persetujuan dari pemegang saham/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Upaya penyelesaian tersebut oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang,

telah

dilaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. PELINDO II Pusat di Jakarta melalui surat Nomor FP.015/6/13/P/ II.05 tanggal 29 Agustus 2005.

64

2. Penyelesaian konflik melalui negosiasi Negosiasi tanggal 23 Desember 2002 diadakan di Kantor PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dihadiri wakil dari kedua pihak untuk membahas tuntututan masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada agar tanah HPL yang telah dikuasai masyarakat dilepaskan oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk Tim Penyelesaian Masalah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Negosiasi dilanjutkan pada tanggal 3 Pebruari 2003 yang bertempat di Kantor PT.PELINDO II Cabang Panjang yang dihadiri wakil dari kedua pihak. Hasil dari pertemuan tersebut adalah penunjukan nama-nama anggota Tim Penyelesaian Masalah serta penyusunan rencana kerja tim tersebut.

PT. PELINDO II Cabang Panjang melalui Surat Keputusan General Manager Nomor UM.338/2/1/C.PJG.2004 tanggal 3 Mei 2004, dibentuklah Tim Terpadu Inventarisasi Permasalahan Tanah hak pengelolaan Pelabuhan Panjang di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Pidada Panjang. Tim tersebut beranggotakan perwakilan dari PT.PELINDO II Cabang Panjang, warga masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait antara lain Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Camat dan Lurah

setempat. Tim tersebut bertugas melakukan

inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang.

Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Masalah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor UM.339/2/13/C.PJG.2004 tanggal 9 Juni 2004 berupa rekapitulasi inventarisasi tanah HPL Pelabuhan Panjang yang dihuni oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang yaitu seluas 9,0874 Ha dengan jumlah 739 Kepala Keluarga.

Hasil Tim tersebut oleh warga masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan negosiasi penyelesaian konflik kepada PT. PELINDO II Kantor Pusat di Jakarta

65

pada tanggal 2 Agustus 2004 yang dihadiri para wakil dari kedua pihak. Dalam negosiasi tersebut PT.PELINDO II Pusat menawarkan kepada masyarakat untuk membuat Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan tarif sewa Rp. 0,- (nol rupiah), namun warga masyarakat menginginkan agar PT. PELINDO II Cabang Panjang melepaskan tanah HPL yang telah dikuasai masyarakat tersebut untuk bisa dimohonkan haknya.

3. Penyelesaian konflik melalui Pengadilan PT. PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat hingga saat ini belum berniat untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur hukum (litigasi), tetapi narasumber Agus Fazri, Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan Pelayanan Pelanggan PT. PELINDO II Cabang Panjang dalam wawancara tanggal 13 Maret 2008 menyatakan bahwa pihaknya berniat untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur hukum jika upaya penyelesaian konflik melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil.

III.4.3. Pengolahan Data Data yang sudah dikumpulkan diatas kemudian diolah. Pengolahan data tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. editing, yaitu data diperiksa kembali kelengkapannya, kejelasan dan relevasinya dengan penulisan yang dilakukan. Terhadap data yang belum lengkap

dan

kurang

jelas,

maka

data

tersebut

diupayakan

untuk

kelengkapannya dengan melakukan konfirmasi ulang ke sumber data yang bersangkutan. b. coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban yang merupakan hasil wawancara dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban agar mudah untuk dianalisis; c. penyusunan dan pengelompokan data (informasi) yang diperoleh sesuai dengan kerangka yang menjadi pokok bahasan yang telah ditetapkan secara sistematis dan rinci. d. pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu check, recheck dan cross check terhadap data yang diperoleh. Data tersebut

66

dibandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara antara lain sebagai berikut : - membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; - membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

III.4.3.1. Riwayat Penguasaan Tanah Oleh Warga Mayarakat dan Pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para narasumber kemudian dilakukan cross check dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang hasilnya menunjukkan bahwa penguasaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang telah dilakukan sejak 30 tahun yang lalu.

PT. PELINDO II Cabang Panjang baru memperoleh hak atas tanah pada tahun 1989 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/HPL/BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. Nomor 16/HPL/BPN/89/A/29 tanggal 3 Mei 1989

yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung dengan sertipikat Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989. Dengan demikian penguasaan tanah oleh masyarakat telah dilakukan jauh sebelum hak pengelolaan tersebut diberikan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang. III.4.3.2. Kondisi Eksisting Penguasaan Tanah HPL Oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang dan Warga Mayarakat Data mengenai kondisi eksisting penguasaan tanah hak pengelolaan baik oleh PT.PELINDO II Cabang Panjang maupun warga masyarakat selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk melakukan deliniasi pada citra satelit Ikonos yang terkoreksi dan yang

di-overlay dengan peta pendaftaran untuk memperoleh batas-batas

tanah HPL yang secara fisik dikuasai oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang maupun oleh warga masyarakat berdasarkan kondisi lapangan yang ada pada saat ini.

67

Hasil dari kegiatan deliniasi Citra Ikonos yang telah di-overlay dengan peta pendaftaran tanah tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 yang meliputi deliniasi terhadap : 1. Tanah HPL yang secara fisik di lapangan dikuasai oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang. 2. Tanah HPL yang secara fisik di lapangan dikuasai okeh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada, Panjang Selatan dan Karang Maritim Kecamatan Panjang. 3. Tanah HPL di daerah kajian penelitian yang dikuasai oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang

Dari data-data diatas, menunjukkan bahwa meskipun PT. PELINDO II Cabang Panjang telah memegang sertipikat hak pengelolaan Nomor 1/Way Lunik atas tanah seluas 105 Ha, akan tetapi secara fisik tanah hak pengelolaan tersebut tidak semuanya bisa dikuasi PT. PELINDO II Cabang Panjang, melainkan sebagian dari hak pengelolaan tersebut secara fisik dikuasai oleh warga masyarakat untuk pemukiman penduduk. III.4.3.3. Bentuk Konflik Antara PT. PELINDO II Cabang Panjang Dengan Warga Mayarakat Hasil pengumpulan data mengenai bentuk konflik yang terjadi antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Pidada dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, menunjukkan bahwa kepentingan warga masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah HPL yang dikuasainya karena untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu perumahan, sehingga warga masyarakat menuntut agar tanah HPL tersebut dilepaskan oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang untuk menguasai tanah HPL tersebut karena dalam jangka panjang, tanah tersebut akan dipergunakan untuk perluasan operasional pelabuhan, sehingga PT. PELINDO II Cabang Panjang tetap ingin menguasai tanah HPL tersebut.

68

III.4.3.4. Bentuk Penyelesaian Konflik Antara PT. PELINDO II Cabang Panjang Dengan Warga Mayarakat Hasil pengumpulan data mengenai bentuk penyelesaian konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Pidada dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, menunjukkan bahwa konflik tersebut diselesesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk pengaduan secara formal kepada instansi terkait dan negosiasi antara para pihak yang berkonflik. Upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi tersebut gagal karena masing-masing pihak masih tetap bertahan pada keinginan untuk sama-sama memperoleh tanah HPL tersebut. Warga masyarakat cenderung melakukan upaya penyelesaian seperti semula yaitu melalui pengaduan kepada instansi terkait. Dengan demikian para pihak belum pernah menempuh upaya penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, konsiliasi, pencarian fakta maupun mediasi. Sedangkan upaya litigasi (jalur hukum) memang dihindari oleh para pihak yang berkonflik.

Banyaknya surat pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi PT. PELINDO II Cabang Panjang juga berupaya untuk menolak permohonan warga masyarakat tersebut dengan alasan bahwa tanah yang dikuasai warga masyarakat tersebut termasuk dalam HPL Nomor 01/Way Lunik atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang dan telah dimasukkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Panjang. Disamping itu tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut sudah tercatat sebagai asset yang untuk pelepasannya harus mendapat persetujuan dari pemegang saham/Kementerian BUMN.

Melihat perbedaan kepentingan dari dua pihak tersebut, instansi terkait juga berupaya untuk memberikan masukan dan alternatif penyelesaian, namun demikian pembahasan kearah penyelesaian konflik yang dilakukan instansi terkait juga masih bersifat koordinatif dan masih dalam tataran untuk menggali informasi dan keingingan dari salah satu pihak saja tanpa melibatkan pihak lainnya.

69

Misalnya, pertemuan tanggal 30 Juli 1999 dan tanggal 18 Oktober 2001 yang dihadiri pihak PT. PELINDO Cabang Panjang.

Yang menarik dalam upaya penyelesaian konflik tersebut adalah sikap dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung yang melalui surat nomor 590/501/10/2002 tanggal 24 April 2002 kepada PT. PELINDO II Jakarta minta kepada PT. PELINDO II untuk melepaskan HPL yang dikuasai warga masyarakat dengan alasan warga masyarakat telah menguasai tanah tersebut sebelum HPL diterbitkan. Padahal di awal konflik tersebut sikap BPN tegas tidak mengabulkan permohonan masyarakat tanpa seijin pemegang HPL. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan keputusan BPN yang mengabulkan permohonan pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang pada tahun 1989. Jika warga masyarakat sudah menguasai tanah sebelum pemberian HPL, seharusnya hal itu dijadikan pertimbangan dalam pemberian haknya.

III.4.4. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan kategori yang telah diterapkan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dikaitkan dengan kategori-kategori tersebut, kemudian dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada sehingga dapat diintepretasikan secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian sekunder. a. Data mengenai proses pemberian HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan teori pemberian hak atas tanah untuk menghasilkan kesimpulan apakah pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Data mengenai kondisi eksisting penguasaan tanah HPL oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat yag telah diolah, kemudian dianalisis dengan teori pemberian hak atas tanah. Untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan dan batas-batas tanah dilakukan identifikasi dengan menggunakan Citra Ikonos untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting yang sebenarnya. Disamping itu analisis juga dilakukan dari sudut pandang administrasi

70

pertanahan untuk menghasilkan kesimpulan apakah penguasaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut telah sesuai dengan tujuan diberikannya HPL. c. Data mengenai bentuk konflik yang terjadi antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan teori pemberian konflik untuk menghasilkan kesimpulan mengenai sumber, bentuk dan kompleksitas serta intensitas konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat. d. Data mengenai bentuk penyelesaian konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat diolah, kemudian

dianalisis dengan teori

penyelesaian konflik menghasilkan kesimpulan mengenai bentuk penyelesaian konflik yang telah ditempuh dan penyebab kegagalan upaya tersebut. e. Setelah pertanyaan penelitian sekunder terjawab, maka dari analisis tersebut dipergunakan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu bagaimanakah rumusan penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang dan Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk-betung Selatan.

71