BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN
Tahapan pelaksanaan penelitian dalam bentuk diagram alir dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Persiapan Penelitian: Wilayah penelitian Alat yang digunakan dalam penelitian
• •
Pengumpulan Data Data Fisik
Kantor Pertanahan
Data Yuridis
Depkimpraswil Peta Tematik Normalisasi S. CisarantenCinambo
Peta pendaftaran tanah
PBB
Kantor Pertanahan
Depkimpraswil
NJOP bumi tahun 2006 wilayah penelitian
• Nama pemilik • Jenis kepemilikan bidang tanah • Jenis hak kepemilikan atas bidang tanah • Luas bidang tanah pada sertifikat • Luas bidang tanah yang terkena pengadaan
• Keppres No 55 tahun 1993 • Peraturan Kepala BPN No 1 tahun 1994 • Dokumentasi pengadaan tanah proyek normalisasi S.CisarantenCinambo wilayah penelitian
overlay
Kantor Kelurahan • Nama pemilik
Data Atribut
Data Spasial Peta pengadaan tanah interaktif Normalisasi Sungai CisarantenCinambo Ruas Jalan CisarantenJalan Golf, Kota Bandung
Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan Penelitian
21
Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
3.1 Persiapan Penelitian 3.1.1 Wilayah Penelitian Wilayah penelitian m erupakan wilayah pr oyek normalisasi S ungai C isarantenCinambo ruas Ja lan Cisaranten-Jalan Golf yang terdiri da ri 2 ( dua) kelurahan da n 2 ( dua) kecamatan di Kota Bandung, yaitu : •
Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik
•
Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung
3.2 Wilayah Penelitian
3.1.2 Alat Penelitian Alat y ang di gunakan da lam pe nelitian ini a dalah Notebook, P rinter da n p erangkat lunak. Spesifikasi dan fungsi masing-masing alat penelitian adalah sebagai berikut: 1. Komputer ya ng di gunakan a dalah Notebook Toshiba Portege M 800-A312 dengan spesifikasi: Processor Intel Core2Duo 2.00 GHz, 1024 Mb DDR2 SDRAM, Harddisk 200 G B, O S Windows V ista H ome Premium E dition, K omputer i ni di gunakan sebagai alat unt uk memasukan da ta, m enyimpan da ta d an m engelola da ta s erta menyajikan hasil. 22
2. Printer yang di gunakan a dalah Epson C X 310 0, unt uk m encetak ha sil pe ngolahan data dan naskah hasil penelitian. 3. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Microsoft Vista Home Premium digunakan sebagai sistem operasi. b. Microsoft
Office Word 2007 , di gunakan unt uk pe nulisan l aporan dan
pembuatan diagram hasil penelitian. c. Microsoft O ffice P owerPoint 200 7, digunakan u ntuk m elakukan pr esentasi hasil penelitian. d. Autodesk M ap 2004, di gunakan unt uk prosedur dijitasi peta pe ndaftaran tanah ( sistem koor dinat TM-3º) d an peta tematik normalisasi (sistem koordinat lokal), penggabungan antar dua lembar peta pendaftaran tanah dan peta t ematik normalisasi, serta unt uk m elakukan pr osedur overlay dan editing. e.
ArcGIS 9.2, di gunakan unt uk membuat peta pe ngadaan tanah interaktif proyek normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas Jalan Cisaranten-Jalan Golf dengan merelasikan data spasial dengan data atributnya.
3.2 Pengumpulan Data Dalam membentuk dan merelasikan data spasial dan data atribut untuk pembuatan peta pengadaan t anah interaktif, dan dalam menjabarkan m ekanisme pe ngadaan tanah u ntuk pembangunan kepentingan umum proyek normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas Jalan Cisaranten-Jalan G olf, K ota B andung, data ya ng di gunakan t erdiri da ri d ata f isik dan da ta yuridis. Data tersebut meliputi: 1. Data fisik, berupa: Peta pe ndaftaran t anah format hardcopy dari K antor P ertanahan K otamadya Bandung dengan sistem koordinat TM-3˚ skala 1:1000 (Lampiran C). Peta Tematik Normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas Jalan CisarantenJalan Golf format hardcopy dari Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Departemen KimPrasWil dengan s istem koor dinat l okal skala 1: 1000 (Lampiran D). 2. Data yuridis, berupa : Status ke pemilikan bi dang t anah yang telah be rsertifikat yang t erkena pengadaan tanah. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Lampiran E), terdiri dari: 23
•
Nama pemilik
•
Jenis kepemilikan bidang tanah
•
Jenis hak kepemilikan atas bidang tanah
•
Luas bidang tanah pada sertifikat
Status ke pemilikan bi dang t anah ya ng be lum be rsertifikat ya ng t erkena pengadaan tanah. Data tersebut d idapatkan da ri ka ntor k elurahan w ilayah penelitian dan Balai B esar W ilayah Sungai C itarum, DepKimPrasWil (Lampiran E), terdiri dari: • Nama pemilik NJOP bumi tahun 2006 wilayah penelitian, didapatkan dari kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung (Lampiran F). Undang-undang pe ngadaan t anah untuk pe mbangunan ke pentingan u mum (Lampiran G), yang terdiri dari: • Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 t ahun 1994 t entang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Dokumentasi pengadaan tanah wilayah penelitian studi kasus, yang diperoleh dari K antor B alai B esar Wilayah S ungai C itarum, Depkimpraswil, Kota Bandung, yang terdiri dari: • Luas bidang tanah hasil pengukuran bagi bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat • Luas bi dang-bidang tanah ya ng t erkena pe ngadaan t anah/yang di bebaskan baik bagi bidang-bidang tanah yang belum maupun yang telah bersertifikat • Surat-surat Keputusan terkait pengadaan tanah 3.3 Pengolahan Data 3.3.1 Pembuatan Peta Pengadaan Tanah Interaktif Normalisasi Sungai CisaranetnCinambo Ruas Jalan Cisaranten-Jalan Golf, Kota Bandung 3.3.1.a Tahapan Pembentukan Data Spasial Digitasi Data f isik ya ng di gunakan da lam t ugas a khir i ni adalah dua l embar data pe ta pendaftaran t anah hardcopy dengan s istem koor dinat TM 3 ˚ dan da ta peta t ematik 24
normalisasi S ungai Cisaranten-Cinambo ruas Jal an Cisaranten-Jalan G olf. Kota Bandung format hardcopy yang terdiri dari dua lembar dengan sistem koordinat lokal, sehingga untuk membuat pe ta pengadaan tanah interaktif dari d ata-data t ersebut, tahapan a wal y ang harus dilakukan a dalah d igitasi ya ng dilakukan de ngan memanfaatkan software Autodesk M ap 2004. Proses di jitasi pa da software Autodesk M ap 2004 di lakukan de ngan pe rintah polyline (PL). Pada pe ta pe ndaftaran t anah, o bjek-objek yang di dijit a dalah obj ek bidang tanah, sungai, dan jalan yang dipisahkan oleh beberapa jenis layer, yaitu : •
Layer Bidang Tanah untuk pendijitan objek bidang tanah.
•
Layer Sungai untuk pendijitan objek sungai.
•
Layer Jalan untuk pendijitan objek jalan.
Sementara pada peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas Jalan Cisaranten-Jalan G olf, obj ek-objek ya ng di dijit a dalah ob jek bidang t anah yang t erkena pengadaan tanah, garis rencana, sungai dan jalan yang dipisahkan oleh beberapa jenis layer, yaitu : •
Layer Bidang Tanah untuk pendijitan objek bidang tanah.
•
Layer Area Rencana untuk pendijitan objek garis rencana.
•
Layer Sungai untuk pendijitan objek sungai.
•
Layer Jalan untuk pendijitan objek jalan.
Output dari proses ini adalah peta pendaftaran tanah dan peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo wilayah penelitian yang sudah berformat digital. Registrasi Peta Kedua p eta P endaftaran T anah ya ng di peroleh merupakan pe ta hardcopy bersistem koordinat TM 3˚ yang didijitasi dalam sistem koordinat lokal, oleh sebab itu harus dilakukan registrasi agar diperoleh kembali peta pendaftaran tanah dengan sistem koordinat TM 3˚ dengan memanfaatkan metode sistem transformasi koordinat metode Helmert 2D. Peta pendaftaran t anah yang dilakukan registrasi ada lah peta pe ndaftaran tanah lembar pertama dengan 4 bua h t itik s ekutu ya ng t elah di ketahui koor dinatnya ba ik da lam s istem koordinat lama (lokal) maupun sistem koordinat baru (TM 3˚). Titik -titik grid yang berlokasi di ujungujung peta, ba ik ujung ki ri-kanan b awah m aupun uj ung ki ri-kanan atas di pilih sebagai t itik sekutu dalam tahapan registrasi ini.
25
Titik Sekutu
Sistem Koordinat Lama (x,y)
Sistem Koordinat Baru (x,y)
1
141.268 ; 642.512
331000 ; 734500
2
646.729 ; 642.556
331500 ; 734500
3
647.035 ; 143.736
331500 ; 734000
4
142.016 ; 143.656
331000 ; 734000
Tabel 3.1 Daftar Koordinat Titik Sekutu Pada Tahapan Registrasi
Dari ha sil hitungan sistem t rasformasi koor dinat H elmert 2D car a least square, diperoleh nilai parameter trasformasi sbb: a. Translasi, p ergeseran k e a rah s umbu a xis da n or dinat da ri t itik a cuan koor dinat peta ke titik acuan registrasi, sebesar 330857.125 m ke arah sumbu x, dan sebesar 733858.728 m ke arah sumbu y. b. Rotasi, perputaran lembar peta agar memiliki orientasi yang benar sesuai dengan orientasi bidang registrasi, sebesar 0˚00’02.1’’. c. Perbesaran, berkaitan dengan skala dan faktor skala, sebesar 0.995897423 kali.
3.3. Hasil Registrasi 26
Penggabungan Antar Lembar Peta Pendaftaran Tanah Lembar peta pendafataran tanah yang kedua masih dalam sistem koordinat lokal. Oleh s ebab i tu, di lakukan t ransformasi koor dinat m etode H elmert 2D untuk m endapatkan koordinat pe ta da lam s istem TM 3 ˚ sekaligus unt uk menggabungkan dua lembar pe ta pendaftaran tanah yang berurutan. Titik sekutu yang digunakan adalah titik-titik grid yang terletak di ujung kiri atas dan ujung kanan atas peta pendaftaran tanah lembar pertama dan yang terletak di ujung kiri bawah dan ujung kanan bawah pada peta pendaftaran tanah lembar kedua. Titik Sekutu 1
2
S.K Lama (x,y) 331001,280 ; 734750,202
∆x
∆y
505,313
-0,339
S.K Baru (x,y) 330998,409 ; 734501,240
∆X
∆Y
505,460
0,028
331503,8699 ; 734501,268
331506,593 ; 734749,863
Tabel 3.2 Daftar Koordinat Titik Sekutu Pada Tahapan Penggabungan Anta Lembar Peta Pendaftaran Tanah
Dari ha sil hitungan sistem tra sformasi koor dinat H elmert 2D, pa da pr oses i ni terjadi: a. Translasi, sebesar 434,918 m ke arah sumbu x, dan sebesar -702,504 m ke arah sumbu y. b. Rotasi, sebesar -0˚02’29.8” c. Perbesaran, sebesar 1,000290kali.
27
3.4 Hasil Penggabungan Antar Lembar Peta Pendafataran Tanah
Penggabungan Antar Lembar Peta Tematik Normalisasi Sungai CisarantenCinambo ruas Jalan Cisaranten-Jalan Golf Agar m emudahkan pr oses overlay, maka l embar-lembar da ta pe ta te matik normalisasi digabungkan t erlebih da hulu. Penggabungan antar lembar pe ta t ematik normalisasi dilakukan d engan sistem t ransformasi koo rdinat metode H elmert 2D. Metode Helmert 2D m ensyaratkan pe nggunaan m inimal 2 t itik s ekutu. D alam pe nggabungan a ntar lembar peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo wilayah penelitian, titik sekutu yang digunakan adalah sebanyak 2 buah yang dipilih berdasarkan lekuk/detail sungai. Titik Sekutu 1
2
S.K Lama (x,y) 331276,568 ; 733980,318
∆x
∆y
S.K Baru (x,y) 331343,939 ; 734312,376
75,293
-113,182
∆X
∆Y
130,624
-195,246
331474,563 ; 734117,130
331351,861 ; 733867,136
Tabel 3.3 Daftar Koordinat Titik Sekutu Pada Tahapan Penggabungan Anta Lembar Peta Tematik Normalisasi 28
Gambar 3.5 Letak Titik Sekutu Pada Tahapan Penggabungan Antar Lembar Peta Tematik Normalisasi
Berdasarkan data koordinat titik sekutu yang telah diketahui koordinatnya baik dalam s istem koor dinat l ama ( lokal) m aupun s istem koor dinat b aru (TM 3 ˚), m aka da pat dihitung parameter transformasi. Parameter transformasi ya ng di hitung pada t ahapan i ni adalah: a. Translasi, sebesar -237797,482 m ke a rah s umbu x, da n s ebesar 535542,764 m ke ar ah sumbu y. b. Perbesaran, sebesar 1,728057646 kali. c. Rotasi tidak te rjadi da lam ta hapan ini. R otasi b aru di lakukan s etelah ke dua l embar peta tematik tersebut te lah di -overlay terhadap pe ta pe ndaftaran tanah sehingga pe rputaran orientasi peta tematik benar-benar mengacu kepada orientasi bidang yang dianggap benar (peta pendaftaran tanah). .
29
Gambar 3.6 Hasil Penggabungan Antar Lembar Peta Tematik Normalisasi
Overlay Overlay dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi dari sumber yang berbeda. Sumber data yang dimaksud adalah : • Sumber data peta pendaftaran tanah Dari data peta pendaftaran tanah, bisa diambil informasi bidang tanah, sungai, dan jalan. Sumber data peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo Dari data peta tematik normalisasi, bisa diambil informasi bidang tanah yang belum terdapat pada peta pendaftaran tanah, dan garis rencana. Tahapan overlay yang di lakukan dengan m entransformasi peta da ri s istem koordinat l okal ke s istem koordinat TM 3 ˚sehingga didapatkan peta pendaftaran tanah dan peta tematik normalisasi ya ng saling be rtampalan. Untuk m endapatkan parameter transformasi, maka t erlebih da hulu ha rus di tentukan t itik-titik s ekutu ya ng a kan di gunakan. Titik-titik sekutu yang digunakan dipilih berdasarkan lekuk/detail sungai sebanyak 4 buah. 30
Gambar 3.7 Lokasi Titik Sekutu Pada Tahapan Overlay Titik Sekutu 1
S.K Lama (x,y) 331301,259 ; 734704,882
S.K Baru (x,y) 331049,823 ; 734799,098
2
331411,632 ; 734552,508
331113,346 ; 734706,667
3
331359,606 ; 734186,751
331079,080 ; 734498,095
4
331297,383 ; 733816,223
331040,182 ; 734281,030
Tabel 3.4 Daftar Koordinat Titik Sekutu Pada Tahapan Overlay
Dari ha sil hit ungan sistem t rasformasi koor dinat H elmert 2D car a least square, diperoleh nilai parameter trasformasi sbb: a. Translasi, sebesar 131863.530 m ke arah sumbu x dan sebesar 310666.510 m ke arah sumbu y. b. Rotasi, sebesar 0˚34’53.03’. c. Perbesaran, sebesar 0,884251529 kali. 31
Gambar 3.8 Hasil Overlay
Editing Tahapan editing dilakukan untuk menghilangkan objek-objek yang terdapat pada peta baru hasil overlay antara peta tematik normalisasi dengan peta pendaftaran tanah. Objekobjek yang dihilangkan tersebut adalah : • objek sungai dari peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo. • objek bidang tanah dari peta tematik normalisasi yang sudah terdapat pada peta pendaftaran tanah. • objek jalan yang didapatkan dari peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo. Sementara objek-objek yang dipertahankan adalah : • objek garis rencana dari peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo. • objek bidang tanah dari peta pendaftaran tanah. • objek bidang tanah pada peta tematik normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo yang tidak terdapat pada peta pendaftaran tanah.
32
Gambar 3.9 Hasil Editing
Mengubah fromat *dwg ke format *shp Hasil editing masih merupakan data peta yang berformat *dwg. Apabila data peta yang m asih be rformat *dw g t ersebut d ibuka di
software ArcGIS 9.2, m
aka a kan
menghasilkan data spa sial de ngan layer-layer be rdasarkan j enis t opologinya. H al i ni a kan menyulitkan dalam hal penyusunan data atribut dan perelasian antara data spasial dengan data atribut. Sehingga, untuk mendapatkan layer-layer data spasial yang dibuka melalui software ArcGIS 9.2 sama de ngan yang sebagaimana t elah tersusun pa da sa at data tersebut m asih berformat * dwg ( berdasarkan j enis obj ek), maka peta t ersebut harus m elewati t ahapan pembentukan topologi. Cara mengubah format*dwg ke format *shp telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil dari tahapan ini adalah data spasial yang telah berformat *shp. 3.3.1.b Penyusunan dan Perelasian Data Atribut dengan Data Spasial Menyusun data atribut Data spa sial yang t elah be rformat *shp dibuka dengan memanfaatkan software ArcGIS 9.2. Tujuannya adalah untuk menyusun data atribut dan merelasikannya dengan data spasial.
33
Nama Field
Tipe
Area
Double
Nama_jalan
Text
Tabel 3.5 Struktur Data Tabel Jalan
•
Field area menunjukkan luas
•
Field nama_jalan menunjukkan nama jalan
Gambar 3.10 Layer Jalan
Nama Field
Tipe
Area
Double
Nama_sungai
Text
Tabel 3.6 Struktur Data Tabel Sungai
•
Field area menunjukkan luas
•
Field nama_sungai menunjukkan nama sungai
34
Gambar 3.11 Layer Sungai
Nama Field
Tipe
Area
Double
Tabel 3.7 Struktur Data Tabel Area Rencana
•
Field area menunjukkan luas
35
Gambar 3.12 Layer Area Rencana
Nama Field
Tipe
Area
Double
ID_bidang_tanah
Long
Nama_pemilik
Text
Jenis_kepemilikan
Text
Status_sertifikasi
Text
Jenis_hak
Text
Wilayah
Text
Area_sertifikat/pengukuran
Short
NJOP
Currency
Tabel 3.8 Struktur Data Tabel Bidang Tanah
• Field area menunjukkan luas bidang tanah hasil perhitungan melalui pengolahan data yang telah dilakukan penulis • Field ID_bidang_tanah menunjukkan no mor i dentifikasi bi dang t anah da lam pe ngadaan tanah studi kasus 36
• Field nama_pemilik menunjukkan nama pemilik bidang tanah • Field Jenis_kepemilikan menunjukkan j enis k epemilikan bidang t anah, a pakah dalam bentuk perseorangan atau instansi pemerintah • Field Status_sertfikasi menunjukkan status sertifikasi bidang tanah tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum • Field Jenis_hak m enunjukkan jenis ha k ya ng melekat pa da ke pemilikan bi dang t anah, apakah hak milik, atau hak pakai • Field Wilayah menunjukkan lokasi kelurahan dan kecamatan bidang tanah berada • Field Area_sertifikat/pengukuran menunjukkan luas b idang t anah be rdasarkan ser tifikat atau hasil pengukuran panitia pengadaan tanah. • Field NJOP menunjukkan NJOP bumi tahun 2006 bidang-bidang tanah
• Gambar 3.13 Layer Bidang Tanah
Bidang Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk memberikan informasi visual dan luas dari area pengadaan tanah, bidang tanah, bagian sungai, da n j alan ya ng terkena pengadaan tanah, maka layer-layer pada pe ta pengadaan t anah unt uk normalisasi Sungai C isaranten-Cinambo ruas Jal an Cisaranten-Jalan Golf, K ota B andung, dilakukan pr osedur intersect yang d ilakukan de ngan m emanfaatkan software ArcGIS 9.2. 37
Intersect atau i nterseksi, a dalah i risan da ri dua bua h da ta yang t ersimpan da lam layer ya ng s aling be rtampalan. Untuk mendapatkan i nformasi vi sual da n l uas bi dang t anah mana s aja y ang t erkena pe ngadaan t anah, layer-layer yang di tampalkan adalah layer area rencana dengan layer bidang t anah. Hasilnya disimpan dalam l ayer ba ru bernama Bidang_tanah_yang_dibebaskan. Nama Field
Tipe
Area
Double
ID_bidang_tanah
Long
Nama_pemilik
Text
Jenis_kepemilikan
Text
Status_sertifikasi
Text
Jenis_hak
Text
Wilayah
Text
Area_panitia
Short
NJOP
Currency
Tabel 3.9 Struktur data Tabel Bidang tanah yang dibebaskan
• Field area m enunjukkan luas bidang t anah ya ng terkena pe ngadaan tanah berdasarkan hasil pengolahan data penulis • Field ID_bidang_tanah menunjukkan nomor i dentifikasi bi dang t anah da lam pe ngadaan tanah studi kasus • Field nama_pemilik menunjukkan nama pemilik bidang tanah • Field Jenis_kepemilikan menunjukkan j enis ke pemilikan bi dang t anah, a pakah perseorangan atau instansi pemerintah • Field Status_sertifikasi menunjukkan status sertifikasi bidang tanah tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum • Field Jenis_hak menunjukkan j enis ha k bi dang t anah ya ng melekat pa da ke pemilikan, apakah hak milik atau hak pakai • Field Wilayah menunjukkan lokasi kelurahan dan kecamatan bidang tanah berada • Field Area_panitia m enunjukkan luas bi dang t anah yang terkena pe ngadaan tanah
berdasarkan hasil pengolahan data panitia pengadaan tanah • Field NJOP m enunjukkan N JOP bumi tahun 2006 bidang-bidang tanah ya ng t erkena
pengadaan tanah 38
Gambar 3.14 Hasil Intersect Layer Bidang Tanah Dengan Layer Area Rencana
Bagian Sungai yang Terkena Normalisasi Untuk m emberikan informasi vi sual da n luas bagian Sungai C isaranten-Cinambo yang t erkena nor malisasi, m aka di lakukan intersect antara dua bua h l ayer, ya itu l ayer area rencana dengan sungai. H asil d ari analisis intersect disimpan da lam l ayer ba ru bernama sungai_dalam_area_rencana. Nama Field
Tipe
Sungai_ID
Long
Area
Double
Tabel 3.10 Struktur Data Tabel Sungai Dalam Area Rencana
•
Field Sungai_ID menunjukkan nomor identifikasi potongan-potongan badan sungai yang
berada di dalam area rencana normalisasi •
Field Area menunjukkan luas dari masing-masing potongan badan sungai tersebut
39
Gambar 3.15 Hasil Intersect Layer Sungai Dengan Layer Area Rencana
Jalan yang Berada di dalam Area Pengadaan Tanah Untuk memberikan informasi visual dan luas jalan yang terkena pengadaan tanah proyek normalisasi S ungai C isaranten-Cinambo ruas Ja lan Cisaranten-Jalan G olf, K ota Bandung, maka di lakukan intersect antara dua buah l ayer, yaitu l ayer area r encana dengan jalan.
Hasil da
ri ana
lisis
disimpan
intersect
dalam l
ayer ba
ru
bernama
jalan_dalam_area_rencana. Nama Field
tipe
Jalan_ID
Long
Area
Double
Tabel 3.11 Struktur Data Tabel Jalan Dalam Area Rencana
•
Field Jalan_ID menunjukkan nama jalan yang berada di dalam area rencana normalisasi
•
Field Area menunjukkan luas dari jalan tersebut
40
Gambar 3.16 Hasil Intersect Layer Jalan Dengan Layer Area Rencana
41
3.3.2
Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
3.3.2.a Berdasarkan Keppres no 55 tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN no 1 tahun 1994 Berikut adalah diagram yang menggambarkan tahapan dalam mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berdasarkan Keppres no 55 tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN no 1 tahun 1994: Pengajuan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada
RTRW
ya
tidak
sesuai?
pindah lokasi
SK Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
tidak
Area pengadaan tanah lebih dari 1 hektar?
Jual beli/tukar menukar/kesepakatan lainnya secara langsung tanpa melalui pihak panitia pengadaan tanah
ya Pengajuan permohonan pengadaan tanah kepada panitia pengadaan tanah
tidak
tujuan penyuluhan tercapai?
Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah (penyuluhan)
Penyuluhan kembali
ya
Pematokan garis rencana, pematokan batas bidang tanah dan inventarisasi data status kepemilikan
Pengumuman hasil
tidak Tercapai?
Musyawarah
musyawarah
ya SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
Keberatan?
ya
Upaya gubernur agar pemegang hak menyetujui bentuk & besar ganti rugi usulan panitia PT Provinsi
tidak Pemberian ganti rugi
Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah
tidak
Keberatan?
ya
tidak
Pengukuhan /pengubahan SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
Keberatan?
ya
Proyek berjalan
Pencabutan hak oleh Presiden
tidak
Pindah lokasi ?
ya
Kembali ke tahap awal (penetapan lokasi)
Gambar 3.17 Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan 42
Pengajuan Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum Instansi P emerintah ya ng m emerlukan t anah mengajukan pe rmohonan pe netapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikomadya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, atau diajukan kepada Gubernur melalui Kepala K antor P ertanahan P rovinsi j ika tanah ya ng di perlukan t erletak di dua w ilayah Kabupaten/Kotamadya atau di DKI Jakarta. Atas dasar tersebut, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Citarum yang bertindak atas nama Departemen Pemukiman dan Presarana Wilayah Propinsi Jawa Barat mengajukan surat permohonan penetapan lokasi seluas 25,20 Ha yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul Cisaranten Wetan, Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik dan Cisaranten Kulon Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung, dalam rangka menormalisasi Sungai C isaranten-CInambo kepada Walikota Bandung melalui K epala K antor pe rtanahan Kotamadya Bandung. Dalam surat permohonan, dilampirkan beberapa hal : a. Lokasi tanah yang diperlukan b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembangunan, dan lamanya pelaksanaan pembangunan Setelah menerima surat permohonan tersebut, Bupati/Walikotamadya memerintahkan kepada K epala K antor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya unt uk m engadakan k oordinasi dengan Ketua Bappeda Tingkat II, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ketataprajaan dan i nstansi pe merintah t erkait ya ng membutuhkan t anah unt uk be rsama-sama m elakukan penelitian mengenai ke sesuaian p eruntukan t anah ya ng di mohon dengan R TRW a tau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. Oleh karena terjadi ke sesuaian an tara t ujuan pe mbangunan proyek nor malisasi Sungai Cisaranten-Cinambo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka kemudian Walikota B andung m engeluarkan Surat K eputusan un tuk m enyetujui pe netapan l okasi pengadaan tanah untuk pembangunan normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten.
43
Pengajuan Permohonan Pengadaan Tanah Kepada Panitia Pengadaan Tanah Oleh karena da lam p engajuan penetapan lokasi disebu tkan bahwa ar ea ya ng dibutuhkan untuk m endukung pe laksanaan pe mbangunan nor malisasi S ungai C inamboCisaranten lebih dari 1 Ha, maka setelah pihak instansi pemerintah yang membutuhkan lahan mendapatkan SK penetapan lokasi pengadaan tanah dari Walikota, pihak instansi pemerintah tersebut s elanjutnya w ajib m engajukan pe rmohonan pe ngadaan t anah ke pada pa nitia pengadaan tanah. Berdasarkan P asal 7 dan 8 K eputusan pr esiden N omor 55 t ahun 1993, s truktur organisasi Panitia Pengadaan Tanah adalah: 1.
Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap Anggota
2.
Kepala Kantor Badan P ertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya seba gai W akil Ketua merangkap sebagai Anggota
3.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Anggota
4.
Kepala I nstansi P emerintah D aerah ya ng be rtanggung j awab di bidang ba ngunan sebagai Anggota
5.
Kepala I nstansi P emerintah D aerah ya ng be rtanggung j awab di bidang pe rtanian sebagai Anggota
6.
Camat ya ng w ilayahnya meliputi bi dang t anah di mana r encana da n pe laksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota
7.
Lurah/Kepala D esa ya ng w ilayahnya meliputi bi dang t anah di mana rencana da n pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota
8.
Asisten Sekretaris W ilayah Desa B idang Pemerintahan at au Kepala B agian Pemerintahan pa da K antor B upati/Walikotamadya s ebagai S ekretaris I buk an Anggota
9. Kepala S eksi pa da ka ntor P ertanahan Kabupaten/Kotamadya seba gai Sekretaris II bukan Anggota. Tugas poko k P anitia P engadaan T anah m enurut pa sal 8 K eppres N omor 55 T ahun 1993 adalah : 1.
Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2.
Mengadakan pe nelitian mengenai s tatus huk um t anah yang ha k a tasnya a kan dilepaskan atau diserahkan.
3.
Menaksir d an mengusulkan besarnya ga nti k erugian atas t anah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan. 44
4.
Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
5. Mengadakan m usyawarah de ngan pa ra pe megang ha k a tas tanah d alam r angka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 6. Menyaksikan pe laksanaan pe nyerahan ua ng ga nti r ugi ke pada pa ra pe megang ha k atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah. 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pada t ahapan i ni, p ihak B adan P ertanahan N asional, sebagai s alah s atu a nggota Panitia P engadaan Tanah antara l ain bertugas un tuk membuat pe ta te matik normalisasi Sungai C isaranten-Cinambo de ngan c ara m elakukan pe ngukuran rincikan bidang-bidang tanah, s ungai, dan jalan ya ng be rada di a rea penetapan lokasi. P eta tematik i ni berfungsi untuk menggambarkan area proyek normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo sekaligus untuk menunjukkan data spasial dari objek-objek penting yang berkaitan dengan proyek normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo. Peta t ematik normalisasi S ungai C isaranten-Cinambo i ni ke mudian di tandatangani oleh K epala K antor Pertanahan K otamadya B andung untuk di tunjukkan ke pada pi hak Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (Departemen KimPrasWil). Peta tematik normalisasi S ungai C isaranten-Cinambo be lum m emiliki a spek hukum sebab belum ada unsur legalitas status kepemilikan dari bidang tanah yang terplot pada peta tematik tersebut, namun, peta ini digunakan oleh pihak panitia pengadaan tanah sebagai dasar untuk melakukan inventarisasi dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Penyuluhan) Panitia be rsama-sama de ngan i nstansi P emerintah ya ng memerlukan t anah memberikan pe nyuluhan ke pada m asyarakat y ang t erkena l okasi pe mbangunan mengenai maksud da n t ujuan pe mbangunan a gar masyarakat memahami da n menerima pe mbangunan yang bersangkutan. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Panitia dan dipandu oleh Ketua Panitia serta dihadiri oleh para anggota panitia dan Pimpinan Instansi terkait dan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai keperluan sampai tujuan penyuluhan tersebut tercapai. Penetapan batas lokasi dan inventarisasi Pada t ahap ini ditetapkan ba tas lokasi pr oyek di l apangan berdasarkan data garis rencana y ang telah digambarkan di at as pe ta tematik normalisasi S ungai C isarantenCinambo. Batas lokasi proyek di lapangan ditandai dengan patok (pematokan). 45
Pematokan adalah memindahkan atau mentrasfer t itik-titik r encana ya ng a da di peta perencanaan ke lapangan atau permukaan bumi [Hendriatiningsih. 1984]. Pada tahap ini pekerjaan yang dilakukan berdasarkan data yang telah tersedia berupa peta tematik normalisasi yang harus diset di lapangan, diantaranya : • Mengeset sudut • Mengeset jarak Sebelum melakukan p ematokan, ke dua da ta t ersebut telah dihitung t erlebih da hulu dari peta tematik normalisasi dengan menggunakan rumus hitungan jarak dan sudut jurusan antara dua buah titik yang diketahui koordinatnya. Pematokan tidak hanya dilakukan terhadap jalur/garis rencana namun juga terhadap batas-batas bidang t anah ya ng be rada di da lam ga ris r encana. Pihak yang m elakukan pematokan garis rencana maupun batas-batas bidang tanah di lapangan adalah pihak Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah, yaitu Departemen Kimpraswil. Setelah patok-patok batas bidang t anah dan ba tas lokasi pe laksanaan pr oyek normalisasi selesai dipasang, maka, panitia menunjuk petugas dari Kantor Pertanahan untuk membuat peta inventarisasi data atau yang disebut juga sebagai peta hasil rincikan. Peta i nventarisasi d ata/peta ha sil r incikan i ni m erupakan turunan p eta tematik normalisasi S ungai Cisaranten-Cinambo yang memuat da ta spa sial ar ea proye k normalisasi dan obj ek b idang t anah ya ng t erkena pe ngadaan t anah lengkap de ngan nom or i dentifikasi bagi bi dang-bidang tanah t ersebut s ebagaimana ya ng b atas-batasnya te lah dipatok di lapangan, s ebagai d asar untuk m enunjukkan s tatus l egalitas kepemilikannya da lam be ntuk daftar. Apabila panitia sudah memperoleh peta inventarisasi data, maka panitia pengadaan tanah baru dapat melakukan inventarisasi data mengenai status hukum bidang-bidang tanah, termasuk ba ngunan, t anaman da n/atau be nda-benda l ain y ang t erkait d engan bi dang t anah yang ditunjukkan ol eh pe ta i nventarisasi da ta yang ke mudian a kan di publikasikan da lam bentuk daftar inventarisasi data.. Daftar inve ntarisasi da ta/daftar ha sil rincikan ada lah data ya ng berisi st atus kepemilikan suatu bidang tanah, bangunan , dan tanaman berdasarkan nomor identifikasinya. Untuk melaksanakan tahap inventarisasi, pantia menugaskan instansi terkait dengan pendataan yang dimaksud, diantaranya:
46
1.
Untuk mengetahui luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanah, penyelidikan riwayat p enguasaan d an pe nggunaan t anah oleh pe tugas da ri K antor B adan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung.
2.
Untuk mengetahui pemilik, jenis, luas, konstruksi dan kondisi bangunan, dilakukan oleh petugas dari instansi Dinas Bangunan Pemerintah Kotamadya Bandung
3.
Untuk mengetahui pemilik, jenis, umur, dan kondisi tanaman, dilakukan pendataan oleh petugas dari instansi Dinas Pertanian Pemerintah Kotamadya Bandung.
4.
Untuk mengetahui pemilik, jenis, umur, dan kondisi benda-benda lain yang terkait dengan t anah, di lakukan pe ndataan oleh pe tugas da ri i nstansi P emerintah D aerah Tingkat II yang bertanggung jawab mengenai benda-benda yang akan didata. Dalam melakukan t ugasnya, pa ra pe tugas i nventarisasi merupakan s atu t im ya ng
melaksanakan tugasnya secar a be rsamaan berdasarkan surat t ugas da ri P anitia P engadaan Tanah. Hasil i nventarisasi t ersebut d itandatangani oleh
petugas ya ng m elaksanakan
inventarisasi, diketahui atasannya dan pimpinan instansi yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia. Keberadaan peta, khususnya peta i nventarisasi data memiliki peranan penting dalam pengadaan tanah yang berfungsi untuk menunjukkan: • Area rencana proyek pada suatu wilayah tertentu • Posisi, be ntuk, dan j umlah da ri b idang-bidang t anah ya ng be rada di da lam a rea rencana (yang terkena pengadaan tanah) • Luas bidang tanah yang terkena pengadaan tanah Dari fungsi keberadaan peta sebagimana yang telah disebutkan diatas, dapat dikatakan tanpa peta, mustahil pengadaan tanah dapat berjalan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam beberapa poin berikut: •
Dalam ha l pe rancangan a nggaran pe ngadaan t anah, tanpa pe ta, pihak i nstansi pemerintah ya ng m emerlukan tanah t idak da pat m enghitung anggaran pe ngadaan tanah ol eh karena t idak ada nya da sar ya ng da pat m enunjukkan letak area rencana proyek ya ng di maksud s ekaligus l etak, luas dan j umlah bidang-bidang t anah ya ng terkena pengadaan tanah.
•
Dalam hal tahapan inventarisasi data, tanpa peta, panitia tidak dapat menyusun daftar inventarisasi s ebagai da ta ya ng b erisi s tatus ke pemilikan bi dang t anah yang t erkena
47
pengadaan t anah oleh k arena tidak adanya da sar ya ng d apat m enunjukkan bi dangbidang tanah mana saja yang harus diinventarisasi. •
Dalam hal pembayaran ganti rugi, panitia pengadaan tanah akan mengalami kesulitan dalam menghitung be sar ga nti r ugi yang bi sa di dapatkan ol eh pe milik bi dang t anah oleh ka rena t idak a danya da sar ya ng menunjukkan l uas s uatu bi dang t anah s etelah terpotong oleh garis rencana.
•
Dalam hal pembayaran ganti rugi, tanpa keberadaan peta, pihak pemilik bidang tanah kemungkinan t idak m udah unt uk mempercayai be sar l uas bi dang t anahnya ya ng terkena pengadaan tanah. Pengumuman hasil inventarisasi Panitia P engadaan Tanah mengumumkan hasil i nventarisasi d i K antor B adan
Pertanahan Nasional K ota B andung, Kantor C amat, dan Kantor K elurahan terkait sel ama 1 bulan dalam be ntuk pe ta, y ang d isebut s ebagai pe ta inventarisasi data d an da ftar untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan. Jika ada ke beratan yang oleh pa nitia dianga p be ralasan, dan diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia mengadakan perubahan terhadap daftar dari peta. Hasil i nventarisasi t ersebut di umumkan da lam bentuk da ftar da n pe ta ya ng t elah ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Para Anggota panitia. Semua ha sil i dentifikasi ya ng d ilakukan oleh p anitia harus di umumkan ke pada semua pe megang ha k a tas t anah u ntuk ke mudian diberikan w aktu unt uk menyanggahnya. Apabila ternyata ada yang menyanggah, maka Panitia Pengadaan Tanah harus menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu sebelum proses pembebasan tanah berlanjut. Pengumuman ha sil inventarisasi ini di tujukan untuk m emenuhi a zas publisitas dalam pengadaan tanah, sehingga semua pihak, baik instansi pemerintah yang membutuhkan tanah, m aupun pi hak p emilik t anah, ba ngunan, dan t anaman m engetahui s ecara t ransparan mengenai ke benaran d ari s tatus k epemilikan dan i nformasi luas bi dang t anahnya yang terkena pengadaan tanah. Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi Setelah batas tenggang waktu yang ditentukan berakhir, Panitia Pengadaan Tanah mengundang instansi yang m embutuhkan l ahan, pe megang ha k a tas t anah da n pe milik bangunan, t anaman da n/atau be nda-benda ya ng t erikat de ngan t anah ya ng be rsangkutan 48
untuk m engadakan m usyawarah d i tempat ya ng di tentukan oleh P anitia P engadaan T anah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah dilaksanakan secaran l angsung antara i nstansi P emerintah yang membutuhkan tanah dengan para pemegang ha k atas tanah dan pe milik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda yang terikat dengan tanah yang bersangkutan. Jika j umlah pe megang ha k a tas t anah da n pe milik ba ngunan, t anaman da n/atau benda-benda ya ng t erikat de ngan t anah ya ng be rsangkutan.dianggap t idak memungkinkan untuk terselenggaranya musyawarah yang efektif, makan musyawarah dapat dilakukan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk diantara dan oleh mereka yang telah memegang surat kuasa yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat. Hal-hal yang diperhatikan mengenai ganti rugi adalah : 1.
Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan. 2.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, adalah : a. Lokasi tanah b. Jenis hak atas tanah c. Status penguasaan tanah d. Peruntukkan tanah e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah f. Prasarana yang tersedia g. Fasilitas dan utilitas h. Lingkungan i. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah
3.
Nilai taksiran bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait atas tanah. Dalam pros es m usyawarah, para pe megang atau wakil pe megang hak at as tanah
berhak untuk menyampaikan keinginannya mengeai bentuk dan besar ganti rugi. Jika dalam penyampaiannya sesuai dengan sejumlah hal-hal yang diperhatikan mengenai ganti rugi tanah seperti yang telah disebutkan diatas, maka pihak instansi Pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah. Ganti r ugi dinyatakan da lam be ntuk ya ng t idak menyebabkan pe rubahan t erhadap pola hi dup m asyarakat de ngan m empertimbangkan ke mungkinan di laksanakan a lih pemukiman ke lokasi yang sesuai.
49
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 t ahun 1994 tentang petunjuk p elaksanaan p engadaan tanah unt uk ke pentingan um um, t aksiran ni lai t anah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah adalah sebagai berikut : 1.
Hak milik : a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100% b. Yang belum bersertifikat dinilai 90%
2.
Hak Guna Usaha a. Yang masih berlaku dinilai 80% jika perkebunan tersebut masih diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas I, II dan III) b. Yang sudah berakhir dinilai 60% jika perkebunan itu masih diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas I, II, dan III) c. Hak guna usaha yang masih berlaku dan yang sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V) d. Ganti r ugi tanaman perkebunan ditaksir ol eh i nstansi p emerintah daerah yang bertanggung j awab d i b idang pe rkebunan de ngan m emperhatikan f aktor i nvestasi, kondisi kebun, dan produktifitas tanaman.
3.
Hak Guna Bangunan a. Yang masih berlaku dinilai 80%. b. Yang sudah berakhir dinilai 60% jika tanahnya masih dipakai sendiri atau oleh orang lain a tas pe rsetujuannya, da n be kas pe megang ha k
telah m engajukan
perpanjangan/pembaharuan ha k s elambat-lambatnya 1 t ahun s etelah ha knya be rakhir atau hak itu berakhir belum lewat 1 tahun. 4.
Hak Pakai a. Yang j angka w aktunya t idak di batasi da n be rlaku s elama t anahnya d ipergunakan untuk keperluan tertentu dinilai 100% b. Hak pakai dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dinilai 70% c. Hak pakai yang sudah berakhir dinilai 50% jika tanahnya masih dipakai sendiri atau oleh or ang l ain a tas persetujuannya, da n be kas pe megang ha k t elah m engajukan perpanjangan/pembaharuan ha k s elambat-lambatnya 1 t ahun s etelah ha knya be rakhir atau hak itu berakhir belu lewat 1 tahun.
5.
Tanah wakaf dinilai 100% dengan ketentuan ganti rugi diberikan dalam bentuk tanah,
bangunan, dan perlengkapan yang dibutuhkan.
50
Untuk ga nti r ugi ba ngunan da n t anaman, masing-masing s udah a da s tandar ha rga tersendiri ya ng m engacu pa da ke putusan K epala K antor Dinas B angunan P emerintah K ota Bandung dan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bandung. Apabila pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman, dan/atau bendabenda l ain yang t erkait de ngan t anah ya ng be rsangkutan menyetujui harga ga nti rugi ya ng diusulkan o leh pi hak instansi P emerintah yang memerlukan tanah, Panitia m engeluarkan keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan tersebut. Namun, j ika pe megang ha k a tas tanah da n pe milik ba ngunan, t anaman, da n/atau benda-benda l ain yang terkait d engan t anah b elum menyetujui ha sil musyawarah, m aka musyawarah diadakan lagi hingga tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. J ika m usyawarah ul ang tidak j uga menghasilkan ke sepakatan, m aka P anitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besar ganti rugi berdasarkan nilai nyata atau dengan m emperhatikan ha l-hal ya ng di perhatikan mengenai be sar ga nti r ugi s eperti ya ng telah di sebutkan di atas da n pe ndapat, s aran ke inginan da n pe rtimbangan ya ng be rlangsung dalam musyawarah. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Instansi pe merintah ya ng memerlukan t anah membuat da ftar nom inatif pe mberian ganti rugi berdasarkan i nventarisasi ya ng t elah di lakukan da n ke putusan pa nitia a tau keputusan Gubernur mengenai bentuk dan besar ganti rugi. Pemberian ganti rugi dalam be ntuk ua ng di bayarkan s ecara l angsung kepada ya ng berhak d i l okasi ya ng t elah di tentukan ol eh panitia, de ngan di saksikan ol eh sekurangkurangnya tiga orang anggota panitia. Pemberian ganti rugi dalam bentuk uang harus dibuktikan dengan tanda penerimaan. Untuk pemberian ganti rugi dalam bentuk selain uang, harus dituangkan dalam berita acara ganti ke rugian ya ng di tandatangai ol eh pe nerima ga nti ke rugian ya ng be rsangkutan da n Ketua atau Wakil Panitia, serta sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia. Bagi para penerima uang ganti rugi wajib untuk difoto sebagai bukti telah menerima uang ganti rugi. Format foto yang yang dilakukan adalah foto close-up sambil menunjukkan papan bertuliskan bentuk da n be sar ga nti r ugi ya ng t elah i a t erima. Hal i ni be rtujuan unt uk menghindari kl aim be lum menerima ga nti r ugi di ke mudian ha ri da ri p ihak ya ng sesungguhnya telah menerima ganti rugi dikarenakan kemunduran fisik manusia (lupa).
51
Pemberian ganti rugi untuk tanah wakaf dilakukan melalui Nadzir yang bersangkutan, sementara u ntuk t anah ulayat, di lakukan da lam be ntuk s arana d an p rasarana ya ng da pat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri A graria / Kepala B PN N omor 1 t ahun 199 4 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagi yang memakai tanah t anpa s esuatu ha k di berikan uang s antunan. Y ang di maksud de ngan memakai t anah tanpa sesuatu hak adalah: 1.
Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960
2.
Mereka yang memakai tanah bekas hak barat
3.
Bekas pemegang hak guna bangunan yang tidak memenuhi syarat
4.
Bekas pemegang hak pakai yang tidak memenuhi syarat
Berdasarkan ke tentuan Pasal 6 Undang-Undang N omor 51 P rp T ahun 1960, s eseorang yang menguasai tanah tanpa mendapatkan wewenang atau kuasa yang sah dari yang berhak memberi kua sa, di kenakan pi dana kurungan. Namun s ebaliknya, da lam ka itannya de ngan pengadaan tanah unt uk pembangunan ke pentingan um um, y ang di sebutkan dalam Keppres Nomor 55 t ahun 199 3, m aupun pe raturan Menteri A graria/Kepala B adan P ertanahan Nasional nomor 1 t ahun 1994, t etap diberikan ganti rugi yang disebut dengan santunan yang besarnya di tetukan o leh P anitia P engadaan T anah. P enentuan be sarnya u ang s antunan i ni tidak h arus di dahului dengan m usyawarah a ntara ke dua belah p ihak, a kan tetapi c ukup dengan penentuan sepihak yaitu panitia pengadaan tanah. Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Bersamaan dengan pemberian ganti rugi, dibuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ya ng ditandatangani ol eh pe megang ha k a tas t anah dan K epala K antor P ertanahan Kotamadya Bandung serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota panitia. Apabila ya ng di lepaskan merupakan t anah ya ng be lum be rsertifikat, maka penyerahan tersebut harus disaksikan oleh Camat, dan Lurah/Kepala Desa setempat. Pada saat
pembuatan surat pe rnyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah,
pemegang hak atas t anah wajib menyerahkan sertifikat da n/atau surat-surat t anah ya ng berkaitan kepada Panitia. Kepala K antor P ertanahan K ota B andung mencatat ha pusnya ha k a tas t anah ya ng dilepaskan atau diserahkan pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah yang dilepaskan haknya a tau ya ng di serahkan be lum be rsertifikat, m aka pa da s urat-surat t anah ya ng bersangkutan dicatat bahwa tanah tersebut telah diserahkan atau dilepaskan haknya. 52
Panitia membuat berita acara pengadaan tanah setelah pelepasan hak atau penyerahan tanah setelah selesai dilaksanakan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau pada akhir tahun anggaran. Untuk s etiap bi dang tanah di lakukan pe mberkasan dokum en pe ngadaan t anah, da n surat-surat tanah s erta dokum en-dokumen ya ng be rhubungan de ngan pe ngadaan t anah diserahkan ke pada i nstansi P emerintah ya ng m embutuhkan t anah. S ementara a rsip be rkas pengadaan tanah di simpan di K antor P ertanahan K otamadya B andung. S etelah I nstansi Pemerintah yang m embutuhkan t anah m enerima be rkas do kumen pe ngadaan t anah, m aka instansi t ersebut wajib s egera m engajukan pe rmohonan ha k a tas tanah hingga m emperoleh sertifikat atas nama instansi induknya. Pencabutan Hak Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda ya ng t erkait de ngan t anah ya ng b ersangkutan dengan s egera G ubernur da pat menyampaikan usul kepada Kepala kantor pertanahan setempat untuk melakukan pencabutan hak. Pencabutan hak di lakukan j ika d iperlukan tanah unt uk k epentingan u mum s edang musyawarah ya ng t elah di usahakan untuk m encapai kesepakatan be rsama m engenai penyerahan tanah d an g anti r ugi t idak m embawa ha sil ya ng kongkr it pa dahal tidak bi sa mendapatkan lahan lain [Harsono, Boedi. 2007] Dalam rangka penyelesaian melalui pencabutan hak, Gubernur mengusulkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat u ntuk di bentuk P anitia P enaksir unt uk m enerapkan besarnya ganti rugi terhadap tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan dicabut dengan melampirkan taksiran. Pengadministrasian Hasil Pembebasan dan Pencabutan Proses pe ngadaan tanah diakhi ri dengan pe lepasan dan penyerahan hak at as t anah yang kemudia dilanjutkan dengan pengadministrasian hasil pembebasan dan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan tujuan awal dari pengadaan tanah. Panitia pe ngadaan t anah ya ng be rwenang da lam mengajukan pr osedur te rsebut dengan cara mengajukan surat yang berkaitan dengan tanah kepada unit yang bertugas dalam hal pe rawatan aset n egara, yang biasanya
pada uni t organisasi di t iap-tiap l embaga
pemerintahan tang diberi nama Bagian Perlengkapan. Apabila t idak segera diadministrasikan atau t erjadi ke salahan dalam pros es pengarsipan, m aka memungkinkan t erjadinya pe nyerobotan aset ne gara tersebut ol eh pi hak 53
lain a tau pa ling t idak terjadi pe nguasaan f isik t anah ol eh pi hak ya ng t idak be rwenang. Sehingga, jika suatu saat pada tanah tersebut akan dilakukan suatu pembangunan, maka akan membutuhkan w aktu da n bi aya y ang l ebih b anyak ka rena pa da um umnya pi hak ya ng menguasai fisik tanah akan bersitegang dalam mempertahankan lokasi yang ditempati apabila akan a da pi hak l ain y ang be rmaksud m emanfaatkan t anah t ersebut. Akan m emakan bi aya lebih, s ebab pa da Peraturan M enteri A graria / Kepala B PN N omor 1 t ahun 1994 t entang petunjuk pe laksanaan p engadaan t anah unt uk k epentingan umum, di sebutkan ba hwa pi hak yang t idak m emiliki s uatu ha k a tas t anah namun memanfaatkan tanah tersebut a kan tetap diberikan santunan yang besarnya ditentukan oleh panitia. Oleh s ebab i tu i nstansi ya ng m embutuhkan t anah a pabila t elah m enyelesaikan tahapan pelepasan hak atas t anah dari pe milik t anah kepada i nstansi yang m embutuhkan tanah, w ajib unt uk m engamankan f isik t anah be serta do kumentasi baik pa da unit ke rja internal instansi terkait maupun pada arsip nasional. Pengamanan f isik t anah ya ng t elah di bebaskan da pat be rupa pe rawatan, pengawasan, seperti pe mberian tanda ba tas t anah, pemagaran, pemberian tulisan/peringatan yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah.
54
3.3.2.b Berdasarkan Pelaksanaan Secara umum, mekanisme pengadaan tanah sebagaimana yang terjadi di lapangan dapat ditunjukkan melalui flowchart berikut: Pengajuan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada
RTRW
ya
tidak
sesuai?
pindah lokasi
SK Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
Area pengadaan tanah lebih dari 1 hektar?
tidak
Jual beli/tukar menukar/kesepakatan lainnya secara langsung tanpa melalui pihak panitia pengadaan tanah
ya
Pengajuan permohonan pengadaan tanah kepada panitia pengadaan tanah
tidak
tujuan penyuluhan tercapai?
Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah (penyuluhan)
Pematokan garis rencana, pematokan batas bidang tanah dan inventarisasi data status kepemilikan
Penyuluhan kembali
ya
Pengumuman hasil
musyawarah
ya
SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
Keberatan?
tidak
Tercapai?
Musyawarah
ya
Upaya gubernur agar pemegang hak menyetujui bentuk & besar ganti rugi usulan panitia PT Provinsi
Konsinyasi oleh Panitia Pengadaan Tanah
tidak Pemberian ganti rugi
Pengambilan uang ganti rugi di pengadilan
Keberatan?
tidak Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah
ya Pengukuhan /pengubahan SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
tidak
Keberatan?
Proyek berjalan ya tidak
Pencabutan hak oleh Presiden
Pindah lokasi ?
ya
Kembali ke tahap awal (penetapan lokasi)
Gambar 3.18 Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Berdasarkan Pelaksanaan 55
3.4 Hasil Pengolahan Data 3.4.1 Hasil Kualitatif Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Menyetujui Keputusan Bentuk dan Besar Ganti Rugi.
Tercapai?
Musyawarah
tidak
musyawarah
ya
SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
Pemberian ganti rugi
Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah
Proyek berjalan
Gambar 3.19 Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Bagi Pemilik Bidang Tanah, Bangunan, dan Tanaman Menyetujui Keputusan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
56
Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang tidak Menyetujui Keputusan Bentuk dan Besar Ganti Rugi.
musyawarah
tidak
SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
ya Keberatan?
tidak
Tercapai?
Musyawarah
Upaya gubernur agar pemegang hak menyetujui bentuk & besar ganti rugi usulan panitia PT Provinsi
konsinyasi oleh penitia pengadaan tanah
Pengambilan uang ganti rugi di pengadilan
tidak
Keberatan?
ya
Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah
Pengukuhan /pengubahan SK Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
tidak
Keberatan?
Proyek berjalan
ya Pencabutan hak oleh Presiden
Gambar 3.20 Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Apabila Pemilik Bidang Tanah, Bangunan, dan Tanaman Tidak Menyetujui Bentuk dan Besar Ganti Rugi.
57
3.4.1 Hasil Kuantitatif Luas Jenis Obyek
Area (m2)
Jalan
417.963
Sungai
6539,772
Jalan di dalam area rencana
417,963
Luas bidang tanah yang harus dibebaskan
29173,703
Sungai di dalam area rencana
3370,902
Lain-lain
2095.866
Rencana Total area proyek
35085,434
Tabel 3.12 Luas Masing-masing Objek Terkait Pengadaan Tanah Studi Kasus
Melalui tabel di atas, dapat d isimpulkan bahwa ar ea bidang t anah yang ha rus dibebaskan sebagaimana ya ng didapatkan penulis m elalui peta pe ngadaan tanah interaktif yang telah di buat adalah s ebesar 29173,703 m
2
sedangkan hasil pe rhitungan ya ng t elah
dilakukan oleh panitia pengadaan tanah adalah sebesar 28744 m2. Artinya terdapat perbedaan sebesar 429,703 m2 atau sebesar 1.49% dari total area versi Panitia Pengadaan Tanah. Berdasarkan wilayah Kelurahan dan Kecamatan bidang tanah bertempat, luas bidang tanah yang terkena pengadaan tanah adalah sebesar sebagai berikut : Wilayah
Area (m2)
Area versi Panitia (m2)
Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Ujung Berung
17138,508 12035,195
17445 11299
Total
29173,703
28744
Tabel 3.13 Informasi Luas bidang tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Berdasarkan Wilayah Penelitian
Status Kepemilikan Berikut a dalah data kua ntitatif ya ng menunjukkan j umlah b idang t anah ya ng t erkena pengadaan tanah dalam r angka m enormalisasi S ungai C isaranten-Cinambo Ruas Jal an Cisaranten-Jalan Golf, Kota Bandung berdasarkan status kepemilikan tanah.
58
Wilayah
Jenis kepemilikan
Status sertifikasi
Jenis hak
Kel. Cisaranten Kulon
Perseorangan
Bersetifikat Belum bersertifikat
Hak Milik
Kec. Arcamanik
Instansi Pemerintah
Bersertifikat
Hak Pakai
3
TOTAL
50
Bersertifikat Belum bersertifikat
Hak Milik
10 11
Bersertifikat
Hak Pakai
1
TOTAL
22
Kel. Cisaranten Wetan
Perseorangan
Kec. Ujung Berung
Instansi Pemerintah
Jumlah Bidang tanah 24 23
Tabel 3.14 Jumlah Bidang Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Berdasarkan Status Kepemilikan
Harga ganti rugi tanah apabila berdasarkan NJOP bumi tahun 2006 Harga ganti r ugi t anah yang di berikan ke pada pe milik t anah ya ng t erkena pengadaan tanah proyek normalisasi Sungai Cisaranten-Cinambo ruas jalan Cisaranten-Jalan Golf, Kota Bandung apabila berdasarkan NJOP bumi tahun 2006 ditunjukkan pada tabel berikut: No ID b.tnh
NJOP
Luas (m2)
Harga
No ID
NJOP
Luas (m2)
Harga
195
Rp 243.000/m2
196
Rp 47.628.000
231
Rp. 128.000/m2
526
Rp. 67.328.000
196
Rp 243.000/m2
337
Rp.81.891.000
232
Rp. 128.000/m2
341
Rp.43.648.000
197
Rp 243.000/m2
15
Rp. 3.645.000
233
Rp. 128.000/m2
72
Rp.9.216.000
198
Rp. 160.000/m2
266
Rp.42.560.000
234
Rp. 160.000/m2
602
Rp.96.320.000
199
Rp. 260.000/m2
333
Rp. 86.580.000
235
Rp. 160.000/m2
190
Rp.30.400.000
200
Rp. 243.000/m2
472
Rp. 114.696.000
236
Rp. 285.000/m2
268
Rp. 76.380.000
201
Rp. 243.000/m2
442
Rp. 107.406.000
237
Rp. 243.000/m2
117
Rp. 28.431.000
59
No ID b.tnh
NJOP
Luas (m2)
Harga
No ID
NJOP
Luas (m2)
Harga
202
Rp. 160.000/m2
672
Rp. 107.520.000
238
Rp.200.000/m2
355
Rp. 71.000.000
203
Rp. 160.000/m2
332
Rp.53.120.000
239
Rp.200.000/m2
14
Rp. 2.800.000
204
Rp. 160.000/m2
852
Rp.136.320.000
240
Rp. 200.000/m2
80
Rp. 16.000.000
205
Rp. 160.000/m2
2102
Rp.336.320.000
241
Rp. 243.000/m2
669
Rp. 162.567.000
206
Rp. 160.000/m2
512
Rp.81.920.000
242
Rp. 243.000/m2
6
Rp. 1. 258.000
207
Rp. 128.000/m2
1053
Rp. 134.784.000
243
Rp. 160.000/m2
22
Rp. 3.520.000
208
Rp. 128.000/m2
83
Rp. 10.624.000
244
Rp. 160.000/m2
42
Rp. 6.720.000
209
Rp. 128.000/m2
77
Rp. 9.856.000
245
Rp. 128.000/m2
51
Rp. 6.520.000
210
Rp. 128.000/m2
36
Rp.4.608.000
246
Rp. 128.000/m2
53
Rp. 6.784.000
211
Rp. 128.000/m2
463
Rp. 59.264.000
247
Rp. 128.000/m2
73
Rp. 9.344.000
212
Rp. 128.000/m2
411
Rp. 52.608.000
248
Rp. 128.000/m2
16
Rp. 2 048.000
213
Rp. 160.000/m2
29
Rp. 4.640.000
249
Rp. 128.000/m2
30
Rp. 3.840.000
214
Rp. 128.000/m2
35
Rp. 4.480.000
250
Rp. 128.000/m2
14
Rp. 1.792.000
215
Rp. 128.000/m2
84
Rp. 10.752.000
251
Rp. 128.000/m2
16
Rp. 2.048.000
216
Rp. 128.000/m2
248
Rp.31.744.000
252
Rp. 200.000/m2
46
Rp. 9.200.000
217
Rp. 160.000/m2
108
Rp. 17.280.000
253
Rp. 200.000/m2
49
Rp. 9.800.000
218
Rp. 128.000/m2
72
Rp. 9.216.000
254
Rp. 200.000/m2
23
Rp. 4.600.000
219
Rp. 128.000/m2
183
Rp. 23.424.000
255
Rp. 128.000/m2
1962
Rp 251.136.000
220
Rp.128.000/m2
39
Rp. 2.432.000Rp.
256
Rp.128.000/m2
994
Rp.127.232.000
221
Rp. 128.000/m
59
7.552.000
256a
Rp. 128.000/m2
140
Rp. 17.920.000
222
Rp. 128.000/m2
78
Rp.9.984.000
256b
Rp. 128.000/m2
84
Rp. 10.752.000
224
Rp. 128.000/m2
1442
Rp. 184.576.000
257
-
-
-
225
Rp. 394.000/m2
1413
Rp.556.722.000
258
-
-
-
226
Rp. 394.000/m2
1521
Rp.599.274.000
259
Rp. 128.000/m2
594
Rp. 76.032.000
227
Rp. 394.000/m2
113
Rp.44.522.000
260
-
-
-
228
Rp. 394.000/m2
138
Rp. 54.372.000
261
-
-
-
229
Rp. 394.000/m2
10
Rp. 3.940.000
262
-
-
-
230
Rp. 128.000/m2
174
Rp. 22.272.000
263
Rp. 128.000/m2
178
Rp. 22.784.000
--------------------
TOTAL
Rp. 4.232.646.000
Tabel 3.15 Harga Ganti Rugi Bidang Tanah Wilayah Penelitian Berdasarkan NJOP Bumi
60