Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1
Sistematika 1
Kebijakan Kurikulum 2013
2
Pelatihan
3
Pembelajaran
4
Penilaian
5
Pendampingan
6
Monitoring dan Evaluasi
2
1 Kebijakan Kurikulum 2013
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
TRISAKTI DAN NAWACITA
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi ke-7: Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Nawacita ke 8 dan 9: 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; memperkuat kurikulum dan peaksanaannya 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Program Aksi (Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan): 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa 2. Memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
4
Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019 Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Dilandasi Semangat Gotong Royong KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDAMPINGAN PENILAIAN PENDAMPINGAN MONEV
MONEV
STRATEGI 1 Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. ▪ Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. ▪ Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
STRATEGI 2 Peningkatan Mutu dan Akses
▪ Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. ▪ Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. ▪ Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi.
STRATEGI 3 Pengembangan Efektivitas Birokrasi melalui Perbaikan Tatakelola dan Pelibatan Publik ▪ Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. ▪ Membantu penguatan kapasitas tatakelola pada birokrasi pendidikan di daerah. ▪ Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.
▪ Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tatakelola yang bersih, efektif, dan efesien serta melibatkan publik.
5
Sasaran Penerapan Kurikulum Secara Nasional
KEBIJAKAN KEBIJAKANK-13 K-13
1
Mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di semua sekolah di Indonesia yang terintegrasi di dalam kurikulum setiap sekolah
2
Memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum daerah berbasis keunggulan lokal
3
Meningkatkan kapasitas sekolah (termasuk guru) dalam menerapkan kurikulum nasional dalam tahap selanjutnya secara mandiri mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks kebutuhannya
4
Mendorong pengayaan materi dan alat ajar pendukung kurikulum yang bermutu dan beragam
5
Menumbuhkan Siswa sebagai warganegara Indonesia serta bagian dari masyarakat dunia yang berkarakter dan bertaqwa melalui kurikulum nasional yang utuh
PELATIHAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDAMPINGAN PENILAIAN PENDAMPINGAN MONEV
MONEV
6
Pemanfaatan dan Hasil Perbaikan Dokumen Kurikulum 2013 Permasalahan KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN
Ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus, pedoman mata pelajaran, dan buku.
Kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada Sikap Spiritual dan Sikap Sosial.
Pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan sebaran taksonomi antar jenjang.
PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDAMPINGAN PENILAIAN PENDAMPINGAN MONEV
Hasil Perbaikan
MONEV
Penyelarasan antara KI-KD dengan silabus, dan buku.
Penataan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada mata pelajaran selain Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan Mata Pelajaran PPKn, pembelajaran dan penilaian hasil belajar
Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan.
Perbaikan kurikulum berdasarkan pada prinsip; mudah dipelajari, mudah diajarkan, terukur, dan bermakna untuk dipeljari. 7
Perbaikan Buku
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDAMPINGAN PENILAIAN PENDAMPINGAN MONEV
MONEV
Konsekuensi perubahan Kurikulum 2013 adalah perubahan urutan penyajian materi dalam buku. Buku lama tetap dapat dipergunakan sebagai sumber belajar dengan melakukan penyesuaian urutan penyajian materi pembelajaran.
Peningkatan aspek akuntabilitas dan responsibilitas diupayakan melalui pencantuman nama, alamat kontak, dan akun fb dari penerbit, penulis, konsultan, reviewer, penilai, editor serta ilustrator buku sesuai permendikbud
8
Prinsip Penilaian Buku KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Aspek yang Dinilai 1. 2. 3. 4.
Isi Bahasa Penyajian Kegrafikaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Accountable Responsible Gradation Diversity in unity Nondiscriminatory Nonpartisan Impersonal Repetitiveness Menuju “Zero Error” 9
TINGKATAN TAKSONOMI BERPIKIR (ANDERSON, 2001)
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDAMPINGAN PENILAIAN PENDAMPINGAN MONEV
MONEV
10
Penilaian Kompetensi:Tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan
KEBIJAKAN K-13
KELUASAN –KEDALAMAN DAN KEBERLANJUTAN/SCOPE DAN SEQUEN
SMA/K
PELATIHAN
SMP PEMBELAJARAN PENILAIAN
SD PENDAMPINGAN
MONEV
FAKTUAL KONSEPTUAL PROSEDURAL
TINGKATAN BERPIKIR
METAKOGNITIF KERANGKA PERBAIKAN KOMPETENSI: TINGKATAN BERPIKIR DAN KATEGORI PENGETAHUAN PADA KOMPETENSI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN DAN PSIKOPEDAGOGI 11
Tahap Implementasi Kurikulum 2013 Kurikulum yang diperbaiki adalah Kurikulum 2013. Nama kurikulum nasional yang digunakan tetap Kurikulum 2013. KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
2015
2016
2017
2018
2019
PEMBELAJARAN ± 40% sekolah K06
± 75% sekolah K06
± 94% sekolah K06
± 40% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10)
PENILAIAN PENDAMPINGAN ± 35% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10)
MONEV
Perbaikan K13 ± 6% sekolah K13
6%
25%
± 35% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11)
± 19% sekolah K13
± 19% sekolah K13
(kelas 1,4,7,10)
(kelas 1,2,4,5,7,8,10,11)
± 6% sekolah K13
± 6% sekolah K13
± 25% sekolah K13
(semua kelas)
(semua kelas)
(semua kelas)
60%
100%
Tahap implementasi kurikulum nasional dengan pendampingan sekolah dan pengimbasan dari Sekolah Rintisan
12
Skema Persiapan Sekolah
1
Kapasitas sekolah
Kesiapan sekolah didorong secara kontinu lewat berbagai metode komprehensif dengan skema persiapan sekolah yang lengkap
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
contoh:
2
Berbagai bentuk assesmen kesiapan sekolah (termasuk guru) serta tingkat kapasitas sekolah dalam penerapan kurikulum nasional, yang terintegrasi dengan bentuk assesmen lain yang sudah ada
3
Pelibatan sekolah Rujukan untuk ikut mendampingi sekolah lainnya dalam rangka percepatan peningkatan kesiapan sekolah
Tahap Implementasi: * Kriteria Sekolah Rintisan dan proses Monev dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit terkait
Definisi
Rujukan
√ Menerapkan Mengembangkan √
Siap
Menerapkan √ Mengembangkan X
Belum siap
Menerapkan Mengembangkan
Tahun Ajaran
Sekolah yang Disiapkan
2015/2016
6%
16.991 Sekolah Rintisan (Eks-sekolah sasaran dan mandiri K13 + 26 sekolah lulus verifikasi)
2016/2017
19%
Sekolah lainnya*
2017/2018
35%
Sekolah lainnya*
2018/2019
40%
Seluruh sekolah sudah implementasi
X X
Target
Catatan: 1. Di luar skema ini, peningkatan kapasitas kepala sekolah/guru secara umum akan sejalan dengan fokus mendorong kesiapan sekolah untuk menerapkan Kurikulum Nasional serta pengembangan berkelanjutan. 2. Indikator keberhasilan skema persiapan ini adalah 90% sekolah yang didampingi siap menerapkan kurikulum nasional.
13
Proses Pengembangan Dokumen Kurikulum KESIAPAN PESERTA DIDIK
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEBUTUHAN
KEBIJAKAN K-13 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SATUAN PENDIDIKAN
PELATIHAN
Kurikulum yang berlaku secara nasional
KERANGKA DASAR KURIKULUM (Filosofis, Yuridis, Konseptual)
PEMBELAJARAN PENILAIAN
STRUKTUR KURIKULUM
PENDAMPINGAN
MONEV
STANDAR PROSES
KEMDIKBUD
STANDAR ISI
STANDAR PENILAIAN
SEKOLAH SILABUS
PENDAMPINGAN DAN OTORISASI RPP PENGEMBANGAN OPSI TEMPLATE SILABUS, BUKU SISWA DAN GURU SERTA MATERI AJAR BERMUTU
KURIKULUM TINGKAT DAERAH DAN SEKOLAH (Pilihan, Terintegrasi dengan Keunggulan Lokal)
MATERI DAN ALAT AJAR
14
Sekolah Rintisan yang Mengimplementasikan Kurikulum 2013
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
No Prov. Kab/Kota Jenjang Rintisan 1 2 3 4
34
444 438 311 234 Total
Total
SD SMP SMA SMK
2.514 1.421 1.163 998 6.096
6.083
Satu Mandiri Jumlah Semester 6.808 9.322 3 2.663 4.087 21 989 2.173 2 409 1.409 26* 10.869 16.991
25
11.256
17.364
Update per tanggal 19 Februari 2016 Catatan: ➢ Berdasarkan Permendikbud No. 160/2014 dan Surat Edaran Bersama Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen No. 233/C/KR/2015; Sekolah Rintisan adalah sekolah yang sudah melaksanakan K13 selama 3 Semester (Semester keempat) sesuai data pokok yang diberikan sekolah pada awal pelaksanaan ➢ Sekolah yang baru melaksanakan 1 Semester (26* sekolah) diizinkan melanjutkan mengimplementasikan K13 melalui Keputusan BAN-SM Tahap 1 (untuk kepentingan pengimbasan dan implementasi bertahap) 15
2 Pelatihan
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Jenjang dan Jadwal Pelatihan
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN
IN
Minggu II Maret Peserta Tim Pengembang Tempat Jakarta Anggaran Direktorat
796 org
IP
Minggu III Maret – I April Peserta TPK Provinsi Tempat Region Anggaran Direktorat
PENDAMPINGAN
3.245 org MONEV
IK
Minggu II Peserta Tempat Anggaran
April – II Mei TPK Kab/kota LPMP LPMP
34.548 org
SS
Minggu III April – IV Juni Peserta TPK Kab/kota Tempat LPMP/Sekolah Induk Anggaran LPMP
254.597 org 17
Rencana Pelatihan Instruktur Nasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.10 13.10 – 13.25 13.25 – 13.45 13.45 – 14.30 14.30 – 14.40 14.40 – 15.00 15.00– 16.00
Durasi/ menit 60 60 10 15 10 45 5 20 60
10 11
16.00– 16.45 14.45– 17.00
45 15
No KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
1 2 3 4 5
Waktu
SD SMP SMA SMK PKLK Jumlah
Kegiatan
Narasumber
Chek in Registrasi Makan Siang Pembukaan Acara Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Panitian Pengarahan Mendikbud dan Pembukaan secara Resmi Pembacaan Doa Break - Mendikbud meninggalkan tempat acara Pemamparan: Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti Penjelasan Teknis Pelatihan dan Pendampingan K13
PESERTA 134 Terdiri atas: 154 Tim Pengembang , LPMP, 204 Guru Berprestasi, 162 Yayasan, Tim Direktorat, 142 Tim Kemenag Tim Media, 796
MC Pemandu Dirjen Dikdasmen Mendikbud Kasubdit Program SMP Panitia Kabalitbang Staf Ahli Panitia
Pembukaan tanggal 20 MARET TAHUN 2016 di Jakarta
18
3 Pembelajaran
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Penguatan Pembelajaran
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Proses Pembelajaran diselenggarakan: • interaktif, • inspiratif, • menyenangkan, • menantang, • memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, Memberikan ruang yang cukup kepada siswa untuk: • berprakarsa, • berkreativitas, dan Mengembangkan kemandirian sesuai: • bakat, • minat, • perkembangan fisik dan psikologis siswa 20
Prinsip Pembelajaran
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
• Dari diberi tahu menuju mencari tahu; • Dari guru sebagai sumber belajar utama menjadi berbasis aneka sumber belajar; • Dari tekstual menuju penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; • Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; • Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran holistik/terpadu; • Dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi-dimensi; • Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
21
Prinsip Pembelajaran
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
• Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); • Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. • Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); • Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; • Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan • Pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya siswa.
22
4 Penilaian
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pasal 3 1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. 3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk: a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; c) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan d) memperbaiki proses pembelajaran.
24
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pasal 4 Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur; b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender; d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran; e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik; g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkahlangkah baku; h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 25
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
Pasal 5 1) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 2) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
Pasal 6 Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran.
MONEV
Pasal 7 1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. 26
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pasal 8 Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi: a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus; b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar; c. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; d. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi; e. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai; f. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai; g. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan h. peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 27
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pasal 9 Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi: a. menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan; b. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; c. penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan Ujian Sekolah/Madrasah; d. Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir tahun; e. hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi; f. hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran; g. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan h. kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru. 28
Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pasal 10 1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. 2) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi peserta didik SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB.
29
5 Pendampingan
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengertian dan Tujuan Pendampingan
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pengertian • Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan kurikulum yang diberikan kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di SD, SMP, SMA, SMK sesuai kurikulum yang berlaku. Tujuan 1. Umum • Program Pendampingan bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menjamin keterlaksanaan Kurikulum secara efektif dan efisien. 2. Khusus • Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Kurikulum di sekolah • Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (modelling) dan penguatan secara personal, dan spesifik (coaching) dalam pelaksanaan kurikulum secara langsung di sekolah. • Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Kurikulum di sekolah. • Membangun budaya mutu sekolah kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di sekolah melalui Program Pendampingan yang dilakukan secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan. 31
Indikator Keberhasilan 1.Pengawas Sekolah semakin mampu melaksanakan supervisi dan bimbingan kepada sekolah terkait pelaksanaan kurikulum KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
2.Kepala Sekolah makin memahami manajemen implementasi kurikulum yang meliputi: – Perencanaan – Pelaksanaan – Evaluasi diri sekolah – Budaya sekolah 3.Guru semakin: Memahami: • proses pembelajaran dan penilaiannya. • buku dan materi/alat ajar bermutu serta penggunaannya • permasalahan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan kurikulum dan penanggulangannya Terampil: • melaksanaan penilaian formatif dan sumatif, termasuk pencatatan dan pelaporan lewat rapor • mengelola Interaksi dengan siswa dan komunikasi dengan orangtuamenyusun rencana pembelajaran • mengelola pembelajaran. 4.Pemangku Kepentingan di komunitas lingkungan sekolah (terutama keluarga/orangtua) semakin memberikan dukungan dan kontribusi secara lebih efektif kepada sekolah. 32
Pola Pendampingan
KEBIJAKAN K-13
Instruktur yang terseleksi
Model ‘on’ dan ‘in’
Lokasi atau Sekolah yang akan Didampingi
Pendekatan In House Training (IHT) PELAKSANAAN
PERSIAPAN
PELATIHAN PENYUSUNAN MATERI PENDAMPINGAN
PEMBELAJARAN
No.
PENENTUAN PENDAMPING
PELATIHAN Alokasi PENDAMPING
Materi
PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Waktu (JP @45
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
Penyaji IN
PELAPORAN PENDAMPINGAN
Penyaji IP
Pe
Materi 1 Materi UmumPelatihan 1.1. Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti 1.2. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 1.3. Penerapan Literasi dalam Pembelajaran 1.4. Kompetensi, Materi, dan Pembelajaran 1.5. Penilaian Hasil Belajar dan Pengelolaan Nilai 1.6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Sekolah (termasuk penjelasan pertanggungjawaban Biaya Operasional Pendampingan kepada peserta yang mewakili Induk Kluster)
12 Dilaksanakan oleh Direktorat - Online LPMP 2 Tim PBP Direktorat Tim PBP Direktorat Penyiapan Materi Pelatihan - Off line LPMP 2 KaBalitbang/KaPuskurbuk KaBalitbang/KaPuskurbuk Jadwal dan Lokasi Pelatihan Pendampingan 2 Tim Literasi dan Puskurbuk Tim Literasi dan PuskurbukLPMP 2 Kabid Puskurbuk/TPK Pusat Instruktur Nasional Instruktur 2 KaPuspendik/Kabid Instruktur Nasional Instruktur 2 Kasubdit Kurikulum Kasubdit Kurikulum LPMP
2 Materi Pokok
36
33
Alur Model On – In
KEBIJAKAN K-13
Persiapan
Workshop Bersama Sekolah Rintisan dan Imbas (IN-1)
Pelaksanaan Pembelajaran di dalam kelas Rintisan dan Imbas (ON-1)
Evaluasi Kinerja; Hasil ON-2 dan IN2
Pelaksanaan Pembelajaran di dalam kelas Rintisan dan Imbas (ON-2)
Evaluasi Kinerja; Hasil ON-1 dan IN1
PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Pelaksanaan Disesuaikan Kondisi Direktorat
Tim Pendamping merupakan kolaborasi atas: ▪ Sekolah Rintisan dan Imbas 34
Kriteria Calon Pendamping
KEBIJAKAN K-13
Calon Pendamping adalah telah mengikuti Pelatihan K13, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tim Pengembang Kurikulum, yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
1. Telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran; 2. Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4, diutamakan di bidang pendidikan; 3. Telah mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun; 4. Diutamakan memiliki prestasi akademik; 5. Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman sebagai Narasumber/Pendamping/Fasilitator dalam bidang pendidikan; 6. Bersedia melaksanakan pendampingan dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat terkait; 7. Direkomendasikan oleh atasan/pejabat yang berwenang.
35
6 Monitoring dan Evaluasi
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUANdan BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Tujuan dan Manfaat Monev Tahun Pelajaran 2016/2017
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Tujuan • Untuk mengawal proses implementasi kurikulum agar berjalan sesuai dengan rencana. • Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di sekolah dan memerlukan penanganan segera. • Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum oleh sekolah dan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. • Untuk mengetahui kesesuaian antara ide, desain, dokumen, dan implementasi kurikulum Manfaat • Sebagai rujukan untuk melakukan perbaikan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam skema pengembangan dan implementasi kurikulum secara nasional • Untuk mengkompilasi dan menyebarluaskan praktik baik serta inovasi di Sekolah Rintisan • Bahan masukan perbaikan kurikulum 37
Kedudukan dan Proses Monev Kurikulum dan Implementasi
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
38
Monev Kurikulum
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
39
Penetapan Fokus Monev
KEBIJAKAN K-13
1
PELATIHAN
Penyiapan Materi Bimtek Monev Pembuatan Aplikasi Monev
2
Workshop Persiapan Monev
3
Rekrutmen Petugas Monev Pusat, Provinsi, Kab/Kota
PENDAMPINGAN
MONEV
KOORDINATOR
Penyiapan Draf Juknis dan Instrumen Monev
Rakor Persiapan Monev Internal Kemdikbud
PEMBELAJARAN PENILAIAN
Penyusunan juknis dan instrumen Monev
Alur Monev Implementasi Direktorat UKMP3
1. Juknis Monev 2. Instrumen Monev 3. Materi Bimtek Monev
Direktorat
4
Bimtek Petugas Monev
5
Pelaksanaan Monev di Lapangan
Provinsi Kab/Kota UKMP3
6
Analisis Data dan Pelaporan Hasil Monev
7
Rakor Hasil Monev (Perumusan Kebijakan Baru)
D i r e k t o r a t
D i r e k t o r a t
40
Komponen Indikator Monev
KEBIJAKAN K-13 PELATIHAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENDAMPINGAN
MONEV
Komponen Buku
Indikator Kebenaran, kelengkapan, keterbacaan, tataletak dan fisik, pengiriman, kesesuaian penggunaan Pelatihan Materi, pelatih, manfaat, teknis pelaksanaan (pelatihan guru dan bimtek pendampingan) Proses Pemahaman materi, pemahaman proses, Pembelajaran (kemudahan/kesulitan, kesesuaian, kebenaran) Kompetensi guru Proses Penilaian Pemahaman materi, pemahaman proses, manfaat Manajemen Pembelajaran Layanan Siswa dan Budaya Sekolah
Penjadwalan, alokasi guru, fasilitas, kelas, siswa, keterkaitan dengan ekstrakurikuler/ko-kurikuler Bimbingan konseling dan karir, administrasi kesiswaan, pembinaan karakter, keamanan dan kebersihan sekolah 41
TERIMA KASIH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 PETA SEBARAN
Total Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013: 17.364 Sekolah Per 19 Februari 2016 43
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 SUMATERA PETA SEBARAN
44
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 JAWA PETA SEBARAN
45
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 KALIMANTAN PETA SEBARAN
46
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 SULAWESI PETA SEBARAN
47
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 BALI DAN NUSA TENGGARA PETA SEBARAN
48
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 MALUKU DAN MALUKU UTARA PETA SEBARAN
49
PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 PAPUA PETA SEBARAN
50