KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA BOEDIARSO TEGUH WIDODO DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017 DAN KNOWLEDGE SHARING KEBERHASILAN KEPALA DAERAH
MAKASSAR, 23 MARET 2017
OUTLINE
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBN TA 2018 STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
2
Pendahuluan (1) : Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai penyerahan sumber-sumber pendanaan Pasal 18, Bab VI UUD 1945: Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi & daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masing-masing mempunyai pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten,& kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, dikenal dengan istilah big bang, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola: Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.
Money follows function Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure) KEMENTERIAN KEUANGAN
508
491 341
294
1998
34
33
30
26
2000 Prov.
Pemerintahan Daerah
2010
2015 Kab./Kota
HKPD
UU No. 22/1999
UU No. 25/1999
UU No. 32/2004
UU No. 33/2004
UU No. 23/2014
RUU HKPD
Coverage HKPD Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya
3
Pendahuluan (2): Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Kualiltas Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat Total TKDD
513,3
Belanja K/L
582.9
573,7
623,1
710,9
577.2
732.1
677.6
764,9 763.6
900 800 700
500
60
46.7
600
Peran strategis kebijakan dan Alokasi TKDD : Perbaikan layanan dasar publik. Penurunan kesenjangan antar daerah. Pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
20.8
0
0
400 300
602.3
573.7
513.3
664.2
704.9
200 100 0
2013 LKPP
2014 LKPP
Transfer ke Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN
2015 LKPP Dana Desa
2016 Realisasi
2017 APBN
Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD meningkat signifikan, sehingga volumenya lebih besar dibanding belanja KL bukti penguatan desentralisasi dan implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”
Belanja Kementerian/Lembaga
4
Kebijakan Umum TKDD dan Pokok-Pokok Perubahan Fundamental TKDD 2017 2015
2016 & 2017
I. TRANSFER KE DAERAH
I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan
A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil
1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum
a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus
b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Transfer Khusus
C. Dana Keistimewaan DIY
a. DAK Fisik
D. Dana Transfer Lainnya
b. DAK Nonfisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA 1 2 3 4 5
II. DANA DESA
Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Sekolah Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
KEMENTERIAN KEUANGAN
No 1 2 3 4
Jenis DAK Nonfisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil
5
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
6
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
7
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM).
8
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa (dalam triliun Rp)
2016
URAIAN APBN-P
Realisasi Sementara
APBN 2017
Kebijakan
Selisih Terhadap APBN-P
Realisasi Sementara
Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. Dana Alokasi Khusus Fisik b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik B. Dana Insentif Daerah
729,3 705,5 494,5 109,1 68,7 40,5 385,4 211,0 89,8 121,2 5,0
664,2 640,4 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,5 75,2 89,3 5,0
704,9 677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1 7,5
-24,4 -28,4 9,2 -16,3 -10,1 -6,3 25,5 -37,6 -31,5 -6,1 2,5
40,7 36,7 27,7 2,3 8,0 -5,7 25,5 8,9 -16,9 25,8 2,5
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa JUMLAH
18,8 18,3 0,6 47,0 776,3
18,8 18,3 0,5 46,7 710,9
20,4 19,6 0,8 60,0 764,9
1,5 1,3 0,3 13,0
1,5 1,3 0,3 13,3
-11,4
54,0
KEMENTERIAN KEUANGAN
• Dana Transfer > Belanja K/L • Perluasan penggunaan DBH • Pagu DAU tidak Final • DTU minimal 25% untuk infrastruktur • Alokasi DAU sesuai pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi • DAK Fisik untuk prioritas daerah dan nasional • Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017: FORMULA ALOKASI Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah. Formula alokasi: berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA). by origin: daerah penghasil menerima alokasi sesuai potensinya, daerah lain menerima alokasi dalam rangka pemerataan DBH PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
DBH SUMBER DAYA ALAM
7
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Postur DBH 2017
Alokasi DBH sebesar Rp92,8 T, naik Rp 2,3 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp90,5 T.
(dalam miliar Rp)
2016 No
DBH
1
2
APBN-P
Realisasi Sementara
APBN 2017
3
4
5
Selisih Thdp Realisasi APBN-P Sementara 6=5-3
7=5-4
1 DBH Pajak 1. PPh
68.619,6 31.629,1
50.636,3 17.738,4
58.576,5 33.798,8
(10.043,1) 2.169,7
7.940,2 16.060,4
2. PBB
16.583,3
12.507,7
16.224,7
(358,6)
3.717,0
3. CHT
2.834,0
2.817,0
2.997,6
163,6
180,6
Kurang bayar 2 DBH SDA 1. Migas
17.573,2 40.456,3 13.250,7
17.573,2 39.898,7 10.600,5
5.555,5 34.216,9 11.917,8
2. Minerba
13.231,9
16.646,0
14.188,9
957,0
(2.457,1)
3. Kehutanan
1.596,4
680,7
1.521,1
(75,3)
840,4
4. Perikanan
554,4
249,5
760,0
205,6
510,5
5. Panas Bumi
504,6
403,7
527,7
23,1
124,0
Kurang bayar Total
11.318,3 109.075,8
11.318,3 90.535,0
5.301,4 92.793,4
(6.016,9)
(6.016,9) 2.258,4
KEMENTERIAN KEUANGAN
(12.017,7) (12.017,7) (6.239,4) (5.681,8) (1.332,9) 1.317,3
(16.282,5)
Rincian Kurang Bayar DBH
No.
Jenis DBH
KB s.d 2015
1
2
3
1.
2.
Pajak a. PPh b. PBB c. CHT SDA a. Kehutanan b. Minerba c. Migas d. Perikanan e. Panas Bumi Total
7.087,6 4.014,3 3.069,4 3,9 6.763,5 408,6 361,3 5.749,4 244,2 13.851,2
Penundaan DBH TW IV 2016
Total KB
KB APBN 2017
Sisa KB
4
5=3+4
6
7=5-6
10.577,6 7.494,4 3.066,2 17,0 948,1 606,1 218,6 22,5 100,9 11.525,8
17.665,3 11.508,7 6.135,6 20,9 7.711,7 1.014,7 361,3 5.968,0 22,5 345,1 25.376,9
5.555,5 4.014,3 1.537,2 3,9 5.301,4 408,6 361,3 4.287,3 244,2 10.856,9
12.109,8 7.494,4 4.598,4 17,0 2.410,2 606,1 1.680,7 22,5 100,9 14.520,0
8
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Perluasan Diskresi Penggunaan DBH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain untuk mendanai: •peningkatan kualitas bahan baku •pembinaan industri •pembinaan lingkungan sosial •sosialisasi ketentuan di bidang cukai •pemberantasan barang kena cukai ilegal. dapat juga digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas & kebutuhan daerah dengan porsi 50%.
DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi, dapat digunakan untuk: •pengelolaan taman hutan raya •pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan •penataan batas kawasan •pengawasan & perlindungan •penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah & air •pengembangan perbenihan •penelitian dan pengembangan. 0,5% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN
9
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Formula Alokasi DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota
AD
CF
PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO • •
Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi
Prov AD = 40%, CF =60% Kab/Kota AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal
KbF
KpF
Bagian Provinsi
Bagian Kab/Kota
10%
90%
Jumlah Penduduk
PAD Luas Wilayah
PDRB per Kapita
IPM
DBH
IKK
KEMENTERIAN KEUANGAN
10
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Kebijakan Pembobotan Variabel DAU BOBOT VARIABEL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL - INDEKS JUMLAH PENDUDUK - INDEKS LUAS WILAYAH (LUAS LAUT) - INDEKS IKK - INDEKS INVERS IPM - INDEKS PDRB VARIABEL KAPASITAS FISKAL - PAD - DBH PAJAK - DBH SDA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016 PROVINSI KAB/KOTA 40% 49% 60% 51%
2017 PROVINSI KAB/KOTA 40% 45% 60% 55%
30% 15% 40% 27% 17% 11%
30% 13% 45% 28% 17% 12%
30% 15% 45% 27% 17% 11%
30% 13% 50% 28% 17% 12%
70% 75% 85%
60% 60% 80%
70% 75% 85%
60% 60% 80% 11
Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung dalam APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning
Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah.
12
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017: Mekanisme Pengalokasian Berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan sinkronisasi kegiatan DAK antarwilayah, antarbidang, dan antara DAK dengan sumber pendanaan di luar DAK
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis
Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN
Bappenas
Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Kemenkeu
Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c.Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.
Provinsi
a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
13
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 : Jenis dan Bidang DAK Fisik 1. DAK REGULER
2. DAK PENUGASAN
3. DAK AFFIRMASI
Untuk membantu pemenuhan SPM dan mendukung kegiatan perekonomian daerah
Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP Menu dgn lokus terbatas
Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Perumahan dan Permukiman; 4) Pertanian; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Sentra Industri Kecil; dan 7) Pariwisata KEMENTERIAN KEUANGAN
1) Pendidikan SMK; 2) Kesehatan (RS dan Rujukan); 3) Air Minum; 4) Sanitasi; 5) Jalan; 6) Pasar; 7) Irigasi; dan 8) Energi Skala Kecil
1) Perumahan dan Permukiman; 2) Transportasi (Transportasi Desa, Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu) 3) Kesehatan (Puskesmas)
14
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 : Pagu per Bidang DAK Fisik
KEMENTERIAN KEUANGAN
(dalam trilliun Rupiah)
15
Kebijakan DAK Fisik 2017: Perbaikan Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Kinerja Penyerapan & Capaian Output
65%
KEMENTERIAN KEUANGAN
16
Kebijakan DAK Fisik 2017 : Bisnis Proses Penyaluran melalui KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN
17
Kebijakan DAK Fisik 2017 : Transisi Penyaluran Melalui KPPN Mulai 2017
JAN MINGGU 3-4
FEB MINGGU 1-4
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016
JAN MINGGU 3
PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB
JAN - MARET
PENYUSUNAN SOP LINK
FEB - MARET
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
MARET
SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA
APRIL
PENYALURAN TRIWULAN I
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KEMENTERIAN KEUANGAN
18
Kebijakan Dana Alokasi Fisik 2017:
Rencana Carry-Over DAK Fisik TA 2016 pada APBN-P 2017 Penyerapan DAK Fisik TA 2016 Belum Optimal Pagu 51.996,39 24.861,40 2.605,73 10.345,85 89.809,37
Tw/Tahap I Tw/Tahap II Target Realisasi Target Realisasi 15.598,92 15.598,92 12.999,10 12.661,73 7.458,42 7.458,42 6.215,35 6.129,68 781,72 781,72 651,43 617,60 3.103,76 2.962,56 3.103,76 2.516,33 26.942,81 26.801,61 22.969,64 21.925,34
PENYALURAN Tw/Tahap III Tw IV Total Target Realisasi Target Realisasi 12.999,10 11.428,85 10.399,28 5.152,55 44.842,04 6.215,35 5.524,12 4.972,28 2.674,44 21.786,66 651,43 524,02 521,15 182,76 2.106,10 4.138,34 993,83 0,00 0,00 6.472,71 24.004,22 18.470,82 15.892,70 8.009,74 75.207,51
(dalam miliar Rp)
%
TIDAK SALUR
86,2% 7.154,35 87,6% 3.074,74 80,8% 499,64 62,6% 3.873,15 83,7% 14.601,87
DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. • Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai. Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya. → Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017. → Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: • Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. • Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016. • Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016. KEMENTERIAN KEUANGAN
19
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (1) Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat Formula Alokasi Unit Cost
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Rp45,12T)
Jumlah
• •
Bantuan Operasional • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) (Rp3,58T)
untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Sasaran : 46,2 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK
Sasaran: 5,6 juta siswa •
• KEMENTERIAN KEUANGAN
Gaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x jumlah guru x 12 bulan
untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD.
•
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Rp 6,62T)
Frekuensi
Contoh: TPG PNSD
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal. Sasaran: 5,3 juta ibu hamil, 12,2 ribu Puskesmas, dan 104 RS
Bantuan Operasional • untuk mendukung program KB. Keluarga Berencana • Sasaran: 4.586 balai penyuluhan, 20.470 fasilitas kesehatan, dan 508 (BOKB) (Rp0,29T) kampung KB & Posyandu
Peningkatan • Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) Rp0,1T •
Administrasi Kependudukan (Rp0,75T)
untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan. Sasaran: 23,6 ribu peserta pelatihan
•
•
untuk keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan (SAK) Sasaran: untuk dinas yang menangani dukcapil dan jumlah kecamatan
20
Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 (2) (miliar Rp)
2016 No.
Uraian
1 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9
2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru PNSD) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG Guru PNSD) BOK dan BOKB Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (PK2UKM & Naker) Dana Kegiatan Administrasi Kependudukan di Prov & Kab/Kota Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) JUMLAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN-P 3 43.923,6 2.281,9 69.762,7 1.020,5 3.559,9 264,3 400,0 121.212,9
Realisasi APBN 2017 Sementara 4 5 43.923,6 45.120,0 2.281,9 3.581,7 39.167,6 55.573,4 820,1 1.400,0 - 1.669,9 2.630,9 6.910,0 237,5 100,0 750,0 199,3 89.260,5 115.105,0
Selisih Terhadap Realisasi APBN-P Sementara 6=5-3 7=5-4 1.196,4 1.196,4 1.299,8 1.299,8 (14.189,3) 16.405,8 379,5 579,9 1.669,9 1.669,9 3.350,1 4.279,1 (164,3) (137,5) 750,0 750,0 (400,0) (199,3) (6.107,9) 25.844,5
(dalam miliar rupiah) Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik
Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah
Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. 21
Kebijakan Dana Insentif Daerah 2017 Tujuan: memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik pengelolaan kesehatan fiskal, keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta ekonomi & kesejahteraan DIALOKASIKAN KEPADA PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.
KEMENTERIAN KEUANGAN
KABUPATEN BERDASARKAN
KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.
22
Kebijakan DID 2017: Resume Penilaian
KEMENTERIAN KEUANGAN
23
Distribusi Dana Insentif Daerah 2017 DID besar di Jawa (34,6%) dan Sumatera (27,3%) : kinerja keuangan, layanan publik, ekonomi dan kesejahteraan antardaerah tidak merata, di kedua pulau lebih baik dari daerah lain di luar Jawa dan Sumatera. (dalam miliar rupiah) SUMATERA Se-Provinsi DID Daerah Aceh 726,3 19 Sumut 154,2 4 Sumbar 544,1 17 Riau 22,5 3 Jambi 65,0 4 Sumsel 82,5 11 Bengkulu 97,0 3 Lampung 208,4 10 Babel 137,3 3 1 Kep. Riau 7,5 75 Jumlah 2044,8
KALIMANTAN Se-Provinsi DID Daerah Kalbar 60,0 8 Kalteng 208,7 11 Kalsel 284,7 14 Kaltim 149,1 9 Kaltara 22,5 3 Jumlah 725,0 45
JAWA Se-Provinsi DID Daerah DKI Jakarta 0,0 0 Jabar 461,9 21 Jateng 1099,9 23 DIY 270,8 6 Jatim 682,0 31 Banten 80,6 5 Jumlah
2.595,2
Se-Provinsi Sulteng Sulut Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Jumlah
SULAWESI DID Daerah 95,3 5 262,4 13 206,8 17 149,6 8 52,5 7 166,2 5 932,8 55
Maluku,Papua, Papua Barat Se-Provinsi Maluku Papua Maluku Utara Papua Barat Jumlah
DID 295,0 80,6 110,8 67,5 553,9
Daerah 9 5 4 9 27
BALI, NTB,NTT Se-Provinsi DID Daerah Bali 201,8 9 NTB 254,2 11 NTT 192,3 6 Jumlah 648,3 26
86
PERLU: • Peningkatan kapasitas bagi Pemda dengan kinerja kurang baik; • Perbaikan kriteria yang mencerminkan kinerja sesungguhnya serta Optimalisasi penggunaan DID untuk kegiatan produktif.
KEMENTERIAN KEUANGAN
24
Kebijakan Dana Desa 2017 : Sumber Pendapatan Desa PENDAPATAN DESA
DANA DESA NASIONAL
Pendapatan Asli Daerah Alokasi APBN :
100,000
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
80,000
Bagian dari PDRD kab/kota
40,000
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD) • Minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
60,000
20,000 0 2015
2016 DD
ADD
2017 BAGI HASIL PDRD *miliar
Bantuan keuangan dari APBD Hibah dan Sumbangan pihak ketiga Lain-lain Pendapatan yang sah KEMENTERIAN KEUANGAN
2015 DANA DESA (DD)* ADD* BAGI HASIL PDRD* TOTAL* JUMLAH DESA RATA-RATA TOTAL PER DESA**
2016
**juta
2017
20.766 33,835 2.650 57.251 74.093
46.982 35.455 2.849 85.286 74.754
60.000 33.224 3.119 96.344 74.954
772,6
1.140,8
1.285,3
25
Kebijakan Dana Desa 2017 : Pengalokasian Dana Desa ALOKASI UNTUK 74.954 DESA Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. CARA PENGHITUNGAN Konsisten dengan tahun sebelumnya Proporsi dan bobot formula: 90% Alokasi Dasar (Pemerataan), 10% variabel jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%) 2. Prioritas penggunaan: Membiayai pembangunan Pemberdayaan masyarakat
KEMENTERIAN KEUANGAN
PERTIMBANGAN memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4 standar deviasi yang paling rendah.
Pelaksanaan diutamakan melalui: Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi
26
KEBIJAKAN DANA DESA 2017 (2):
DANA DESA DIALOKASIKAN SECARA MERATA DAN BERKEADILAN
Provinsi Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Total
Jumlah Pagu Share share Desa (triliun) pulau nasional 2.031 1,6 30,8% 2,7% 1.434 1,1 21,2% 1,8% 1.865 1,4 26,9% 2,3% 841 0,7 13,5% 1,2% 447 0,4 7,7% 0,7% 6.618 5,2 100,% 8,7%
SUMATERA Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Babel Kepri Bengkulu Lampung Total
Jumlah Pagu share share Desa (trliiun) pulau nasional 6.497 4,9 27,2% 8,2% 5.418 4,2 23,3% 7,0% 928 0,8 4,4% 1,3% 1.592 1,3 7,2% 2,2% 1.399 1,1 6,1% 1,8% 2.859 2,3 12,8% 3,8% 309 0,3 1,7% 0,5% 275 0,2 1,1% 0,3% 1.341 1,0 5,6% 1,7% 2.435 2,0 11,1% 3,3% 23.053 18,0 100% 30,0%
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jumlah Pagu Desa (triliun) Sulut 1.508 1,2 Sulteng 1.842 1,4 Sulsel 2.257 1,8 Sultra 1.917 1,5 Gorontalo 657 0,5 Sulbar 575 0,5 Total 8.756 6,9 Provinsi
share share pulau nasional 17,4% 2,0% 20,3% 2,3% 26,1% 3,0% 21,7% 2,5% 7,25% 0,8% 7,25% 0,8% 100% 11,5%
KALIMANTAN SULAWESI
JAWA Jumlah
Pagu
4,5 6,4 0,4 6,3 1,0 18,6
Maluku Malut Papua Papbar Total
Jumlah Pagu Desa (triliun) 1.198 1,0 1.064 0,8 5.420 4,3 1.743 1,4 9.425 7,5
share share pulau nasional 13,3% 1,7% 10,7% 1,3% 57,3% 7,2% 18,7% 2,3% 100% 12,5%
PAPUA & MALUKU
BALI & NUSA TENGGARA share
Provinsi Desa (triliun) pulau Jabar 5.312 Jateng 7.809 DIY 392 Jatim 7.724 Banten 1.238 Total 22.475
Provinsi
24,2% 34,4% 2,2% 33,9% 5,4% 100%
Share nasional 7,5% 10,7% 0,7% 10,5% 1,7% 31,0%
Pagu Jumla share share (triliun Provinsi h Desa pulau nasional ) Bali 636 0,5 13,2% 0,8% NTB 995 0,9 23,7% 1,5% NTT 2996 2,4 63,2% 4,0% Total 4.627 3,8 100% 6,3%
Wilayah Jawa-Bali Luar Jawa-Bali Jumlah
Jumlah Nilai Desa (miliar) 23.111 19,1 51.843 74.954
% 31,83%
40,9 68,17% 60,00 100,00%
27
Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa 2016
Untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rp40,8 T (87,7%)
Rp3,1 T (6,8%)
2016
2016
28
Kebijakan Dana Desa 2017 :
Penyaluran Dana Desa Berdasarkan Pada Kinerja Pelaksanaan Di Daerah
Perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, sehingga diharapkan mampu mempercepat penyediaan layanan dasar publik dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa
KEMENTERIAN KEUANGAN
29
Kebijakan Dana Desa 2017: Tantangan, Kebijakan & Implikasi TANTANGAN
KEBIJAKAN
IMPLIKASI
Penggunaan Dana Desa belum optimal
Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prioritas kegiatan pembangunan pelayanan dasar skala desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa
Kapasitas Perangkat Desa belum memadai
Penyelenggaraan pelatihan tatakelola keuangan desa & pelatihan pengelolaan dana desa
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas Pelaporan.
Percepatan rekrutmen pendamping desa yang berkompeten
Pengelolaan Dana Desa lebih baik
Penyediaan Pendamping Desa: • kompetensi belum memadai, • proses rekruitmen lama, • mobilisasi yang terlambat Peraturan perundangan terkait Desa yang diterbitkan K/L berpotensi tumpang tindih
Sinergi peraturan perundangan.
Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa
Mengoptimalkan peran perwakilan Kemenkeu di daerah dalam hal penyaluran, pemantauan dan evaluasi
KEMENTERIAN KEUANGAN
Dampak Dana Desa signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian
30
Ekualisasi Pendapatan & Belanja Antarwilayah Untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI KALIMANTAN
I.
SUMATERA I.
Pendapatan a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
II.
Triliun Rp 144,1 66,9 6,8 70,4
Belanja
232,3
a. TKDD b. Belanja K/L
176,1 56,2
Neto (I-II)
II.
(88,2)
Triliun Rp
Pendapatan
86,0
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
32,0 1,1 52,9
Belanja
93,9
a. TKDD b. Belanja K/L
73,6 20,3
Neto (I-II)
I.
II.
SULAWESI
Triliun Rp
Pendapatan
19,7
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
16,6 0,6 2,5
Belanja
I.
104,5
a. TKDD b. Belanja K/L
(7,9)
MALUKU dan PAPUA
73,3 31,2
Neto (I-II)
(84,8)
II.
Triliun Rp
Pendapatan
18,4
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
10,7 1,7 6,0
Belanja
89,6
a. TKDD b. Belanja K/L
71,7 17,9
Neto (I-II) JAWA I.
II.
Pendapatan
Triliun Rp 1.143,2
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
884,9 161,6 96,6
Belanja
302,8
a. TKDD b. Belanja K/L
201,8 101,0
Neto (I-II)
840,4
BALI dan NUSRA I.
II.
Triliun Rp
Pendapatan
15,5
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
11,7 1,5 2,3
Belanja
56,4
a. TKDD b. Belanja K/L
39,5 17,0
Neto (I-II)
(71,3)
(40,9)
Keterangan: 1. Pendapatan yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat 2. Belanja yang dikembalikan dari Pusat ke Daerah 3. Data dalam Triliun Rp 4. Data rata-rata 2014-2016
Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. KEMENTERIAN KEUANGAN
31
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (1) KEBIJAKAN UMUM • Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.
• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan publik. • • • •
Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output per bidang. Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Jenis DAK Fisik: DAK Regular pemenuhan SPM urusan wajib layanan dasar, a.l. pendidikan, kesehatan, infrastruktur. DAK Penugasan lokus dan program prioritas sesuai prioritas nasional dalam RKP 2018, a.l. pendidikan vokasi, RS Rujukan, irigasi, dan air minum & sanitasi. DAK Afirmasi percepatan infrastruktur daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal, a.l. Transportasi, perumahan dan permukiman.
• Memberikan rewards kepada daerah berprestasi dalam kinerja: tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN
32
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (2) Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar
Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal
DAK REGULER
DAK AFIRMASI
1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata 1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 1. Pendidikan (SMK)
Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN
DAK PENUGASAN
2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33
Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (3)
1
• Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibanding 2017 • Janji kampanye : Alokasi minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M tiap desa
2
• Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014
3
Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: • Mempercepat pengentasan kemiskinan. • Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. • Memberikan afirmasi pada desa sangat tertinggal dan tertinggal.
KEMENTERIAN KEUANGAN
4
Afirmasi basis kewilayahan untuk daerah: perbatasan, tertinggal, & kepulauan
5
Optimalisasi Pemanfaatan untuk kegiatan pro-poor: • pelayanan kesehatan masyarakat miskin • pelayanan pendidikan masyarakat miskin • perbaikan gizi masyarakat miskin Pro-job: • pelaksanaan kegiatan secara swakelola • kegiatan dilakukan secara padat karya • Pemberian pelatihan untuk kewirausahaan • Pemberian pelatihan business plan • Pemberdayaan masyarakat desa
34
Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Peningkatan Basis Data Perpajakan
Modernisasi • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data.
• Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan wajib pajak Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Dibidang penilaian dan penagihan dpt dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN. • Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP KEMENTERIAN KEUANGAN
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, epayment dan sejenisnya
Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan PAD
• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan. • Menyusun SOP setiap pelayanan. Peningkatan SDM
Sinergi Pemda dan DPRD dlm menetapkan Perda PDRD Untuk meningkatkan PAD tanpa menimbulkan distorsi terhdp perekonomian
• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan. • Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik. • Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
35
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Prinsip, Syarat & Sumber Pinjaman Daerah
PRINSIP UMUM
LOAN
SUMBER PINJAMAN
Inisiatif Pemda
Untuk menutup:
a. Defisit APBD;
b. Pengeluaran pembiayaan
c. Kekurangan arus kas Dapat diteruskan sbg pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD
KEMENTERIAN KEUANGAN
PERSYARATAN
Sisa pinjaman + pinjaman yang akan Pemerintah Daerah Lain; ditarik < 75% Lembaga Keuangan Bank; penerimaan umum Lembaga Keuangan Bukan APBD tahun Bank; sebelumnya Masyarakat, dalam bentuk Rasio kemampuan keuangan daerah Obligasi Daerah (DSCR) > 2,5 Tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang Pemerintah Pusat
36
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)
Saat Ini
SUMBER DANA
Penyertaan Pemerintah
KEGIATAN
Pinjaman Daerah
PENERIMA MANFAAT
PEMDA
Ke Depan
Penyertaan Pemerintah
Pinjaman Multilateral
Pinjaman Daerah
PEMDA
Pasar Modal
Grant/ Hibah
KEMENTERIAN KEUANGAN
PDF & Jasa Konsultasi / Advisory
TUJUAN
1.meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar; 2.meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman dengan pembentukan debt management unit ; 3.mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund (“PDF”); dan 4.meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development).
37
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Prinsip, Syarat & Penilaian Obligasi Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
38
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Proses Penerbitan Obligasi Daerah
DJPPR
KEMENTERIAN KEUANGAN
39
Strategi Pengembangan Pembiayaan Daerah: Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
Transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat Infrastruktur ekonomi dan sosial:
- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor. - BUMN dan/atau BUMD dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. - PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha. Penanggung Jawab Proyek:
Bersumber dari: - pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; - pembayaran ketersediaan layanan (availability payment); dan/atau - bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif Pengembalian investasi perpajakan, berdasarkan usulan PJPK.
STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.
Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).
Contoh Proyek KPBU: Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Tahun 2015 sebesar Rp1,38 T. KEMENTERIAN KEUANGAN
40
OUTLINE
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah:
Pengaturan yang lebih komprehensif mengikuti peningkatan kompleksitas hubungan keuangan antar berbagai level pemerintahan Daerah dg LNP & BUMD
Desentralisasi Pendapatan: Pengelolaan PAD TKDD Pinjaman Daerah
Kerjasama dengan pihak ketiga; Kerja sama dengan lembaga atau pemda LN; Pinjaman kepada BUMD; Hibah kepada lembaga nonpemerintah/BUMD; Subsidi kepada BUMD; dan Penyertaan modal kepada BUMD.
Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat & Daerah
Desentralisasi Belanja: Belanja sesuai prioritas daerah Belanja yg ditentukan penggunaannya
Prov dg Kab/Kota
Pendanaan tugas pembantuan; Bagi hasil pajak provinsi; Hibah antar pemerintah; Pinjaman antar pemerintah; Pelaksanaan Dana Otsus & DK DIY; Sinkronisasi usulan DAK Fisik; Evaluasi APBD kab./kota.
Antar Daerah
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pendanaan kerja sama Hibah antar Daerah Pinjaman antar Daerah Bantuan keuangan
41
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah: Perubahan Substansial dalam rangka terciptanya HKPD yang lebih berkualitas
Pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan, & akuntabel:
Optimalisasi peran DAU sebagai equalization grant dengan: menghilangkan Alokasi Dasar, dengan masa transisi. mengukur Kapasitas Fiskal dengan pendekatan potensi. mengukur Kebutuhan Fiskal dengan memperkirakan kebutuhan sektoral. menggunakan cluster provinsi & kab/kota.
Reformulasi DAK utk menjaga prioritas nasional & keseimbangan layanan publik antar daerah:
Pengaturan penggunaan DTU setidaknya 25% untuk belanja infrastruktur Konversi penyaluran DTU bagi daerah yg memiliki kas dan/atau simpanan dalam jumlah tidak wajar.
Rp
Rp
Rp
Rp
pendekatan proposal based. pendekatan lokasi prioritas. pendekatan unit cost. sinkronisasi & harmonisasi dg Belanja K/L & Daerah.
Mekanisme penyaluran DAK & Dana Desa yang berbasis kinerja: kinerja output kinerja penyerapan
Pengaturan DID sebagai bentuk reward KEMENTERIAN KEUANGAN
Memberikan insentif bagi daerah yang berkinerja baik berdasarkan kriteria tertentu
Mendorong penggunaan pinjaman daerah sbg sumber pendanaan: Pembentukan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus (LPPI) Pengaturan mengenai Obligasi Daerah Syariah
Monev untuk menjaga kualitas belanja daerah Perluasan objek monev meliputi keseluruhan siklus administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan outcome. Hasil monev menjadi dasar kebijakan TKDD tahun berikutnya.
42
TANTANGAN DAN STRATEGI (5) SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan daya saing (competitiveness) daerah
Penyederhanaan perizinan investasi di daerah
Stabilisasi politik, ekonomi, dan sosial
Sinergi Pembangunan di Daerah
Deregulasi dan debirokratisasi Perencanaan penyusunan Penetapan APBD yang: RKPD: • berkualitas • sesuai kebutuhan dan • tepat waktu prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembentukan pelayanan satu pintu (one stop services) Sinergi Pemda dan DPRD
Pelaksanaan belanja yang efisien dengan pemantauan oleh DPRD
Evaluasi: Eksekutif dan legislatif mereviu kebijakan untuk menjaga efektivitas belanja
43
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
44