ISSN 2302-0172 pp. 44- 54
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 Pages
ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB DI PROVINSI ACEH 1)
Zulfa Eliza1), Said Muhammad2), Muhammad Nasir3) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Abstract: The purpose of this research is to examine the relationship of fiscal decentralization to economic growth in Indonesia during the years 2005-2009. The data used is panel data that includes data General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund as well as the data of Gross Regional Domestic Product (GRDP) with all regencies/cities in Aceh Province. Analysis model used is the method of panel data with four variables, they are: Gross Regional Domestic Product (GDP) as the dependent variable while the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) as independent variables. Data are grouped into three areas, they are, (1). North-East, (2). Middle, and (3). WestSouth. The purpose of grouping is to see the difference in the results for the three regions. In general, the General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund have positive effect on GDP. While the Special Allocation Fund has no effect on GDP (the estimation is not significant). Based on these results, the provincial government needs to ensure the sustainability of fiscal transfers to regions that have been proven to encourage regions economic growth. For local governments need to maximize the use of the transfer by looking at the scale of development priorities that aim to accelerate the region's economic development can be realized . Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Regional Gross Domestic Product. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2005-2009. Data yang digunakan adalah data panel yang mencakup data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus, dan Dana Bagi Hasil serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan empat variabel yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel terikat (dependent variable) sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana BAgi Hasil (DBH) sebagai variabel bebas (independent variable). Data dikelompokkan atas tiga wilayah yaitu, (1). TimurUtara, (2). Tengah dan (3). Barat-Selatan. Tujuan pengelompokkan ini adalah untuk melihat perbedaan hasil untuk tiga wilayah tersebut. Secara umum, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB (hasil estimasi tidak signifikan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah provinsi perlu menjamin kelangsungan transfer fiskal ke daerah yang terbukti telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. bagi pemerintah daerah perlu memaksimalkan penggunaan transfer ini dengan melihat skala prioritas pembangunan sehingga tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Kata kunci: DAU, DAK, DBH dan PDRB.
kebijakan
PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi adalah salah
perdagangan
dikendalikan
oleh
luar
negeri
pemerintah
yang
menjadi
satu indikator yang lazim digunakan untuk
instrumen utama dalam usaha menstimulus
melihat
suatu
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain perbaikan
bangsa. Kebijakan fiskal dan moneter serta
sistem kelembagaan pemerintah juga memiliki
keberhasilan
pembangunan
Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 44
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengaruh terhadap pembangunan ekonomi.
Secara terpisah, pemerintah Indonesia
Salah satu aspek reformasi yang
juga telah mengeluarkan Undang-Undang No.
mendapat perhatian penting dalam kerangka
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,
pembangunan daerah hingga sekarang adalah
sesuai
persoalan kebijakan otonomi daerah. Otonomi
Understanding
daerah yang sedang bergulir sebagai bagian dari
pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang
Aceh
oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam
merupakan
Undang-Undang
dirancang dengan suatu tawaran melebihi dari
No.
12
Tahun
2008
dengan
otonomi
Tentang Pemerintah Daerah.
Otonomi
yang
mengemuka
Memorandum
(MoU)
Helsinki
Merdeka
(perubahan kedua atas UU Nomor 32 / 2004)
Perdebatan
amanat
(GAM).
suatu
biasa. Aceh,
Otonomi
bentuk
Dalam
otonomi
of
antara
khusus yang
Undang-Undang
daerah
Aceh
selain
mendapatkan kekuasaan lebih besar dalam
dikalangan praktisi ekonomi berkaitan dengan
menentukan
desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup
pendidikannya sendiri, juga memperoleh bagian
lama. Isu utama yang menarik untuk senantiasa
pendapatan yang lebih besar dari penerimaan
dikaji adalah mengenai keterkaitan antara
pertambangan minyak dan gas bumi dengan
desentralisasi fiskal dengan salah satu indikator
persentase masing-masing sebesar 55 persen
kesejahteraan masyarakat, yakni pertumbuhan
dan 40 persen.
ekonomi. Terdapat dua teori yang bertentangan
Jumlah
sistem
dan
pengadilan
perkembangan
dan
Dana
dalam membahas masalah tersebut. Dalam teori
Perimbangan yang di transfer dari pemerintah
konvensional (Traditional Theory) dijelaskan
pusat kepada Provinsi Aceh yang mencakup
bahwa
hanya
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
menimbulkan kesenjangan antar daerah, namun
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak
juga tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi
(DBH) baik bagi hasil pajak maupun yang
dan dapat mengganggu stabilitas. Namun
bukan hasil pajak. Tabel di bawah ini meringkas
demikian, dalam teori perspektif baru (New
secara keseluruhan dana perimbangan dari
Perspective
Theory)
pusat kepada provinsi Aceh sebagai berikut :
desentralisasi
fiskal
desentralisasi
fiskal
tidak
menilai dapat
bahwa
meningkatkan
efisiensi dan mereduksi kesenjangan antar daerah
serta
ekonomi.
mempercepat
Penerapan
pertumbuhan
desentralisasi
dapat
menempatkan daerah pada posisi yang lebih baik darisisi keuangan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Widhiyanto, 2008 : 19). 45 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Aceh Tahun 2005-2009 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahu n 2005 2006 2007 2008 2009
DAU( Rp) 2,830, 725 4,559, 998 5,178, 437 5,791, 428 6,323, 828
DAK (Rp) 229,5 50 592,8 00 800,6 88 969,6 46 992,1 08
DBH(R p) 693,727 1,331,4 45 1,369,3 60 1,435,7 66 1,005,1 01
persen. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai keterkaitan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pertumbuhan PDRB. Hal ini sangatlah penting mengingat tujuan otonomi daerah itu sendiri sebagai alat untuk mendorong pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis mencoba untuk meneliti tentang masalah tersebut dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Alokasi
Dari data di atas dapat di lihat bahwa pada
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
tahun 2006, Dana alokasi Umum meningkat
dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap
sangat drastis sebesar Rp. 4.559.998 juta dari
Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh.”
tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.830.725 juta. Sedangkan Dana Alokasi Khusus, peningkatan
RUMUSAN MASALAH
yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2007
Berdasarkan latar belakang penelitian
sebesar Rp.800.668 juta dari tahun sebelumnya
yang telah dijelaskan di atas maka dapat
sebesar Rp. 592.800 juta. Dan Dana Bagi Hasil
dirumuskan masalah penelitian adalah seberapa
mengalami penurunan yang signifikan pada
besar pengaruh dana alokasi umum, dana
tahun 2009 sebesar Rp. 1.005.101 dari tahun
alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap
sebelumnya yaitu tahun 2008 sebesar Rp.
pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh. Sehingga
1.435.776 juta.
tujuan penelitian ini adalah Adapun tujuan
Terjadinya
fluktuasi
pertumbuhan
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
PDRB juga mengakibatkan terjadinya fluktuasi
pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi
pertumbuhan PDRB per kapita. Pada tahun
khusus, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan
2006 PDRB per kapita Aceh mengalami
PDRB di Provinsi Aceh.
pertumbuhan yang sangat kecil yaitu sebesar 2,37 persen, tetapi pada tahun 2007 dan 2008
STUDI KEPUSTAKAAN
PDRB per kapita Aceh mengalami penurunan
Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
sebesar 3,98 persen dan 6,82 persen. Sementara
Pertumbuhan
ekonomi
berarti
pada tahun 2009 PDRB per kapita Aceh
perkembangan kegiatan dalam perekonomian
kembali mengalami penurunan sebesar 0,07
yang menyebabkan barang dan jasa yang Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 46
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diproduksikan dalam masyarakat meningkat
diakuisebagai
(Sukirno, 1994 : 10).
bersih
Otonomi daerah tidak hanya berhenti
penambahan
dalam
bersangkutan.
nilai
kekayaan
periode
tahun
anggaran
Sedangkan
pada
butir
14
pada pembagian dana pembangunan yang
sebelumnya juga disebutkan bahwa Anggaran
relatif adil antara pemerintah pusat dan daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
yang
disebut
diwujudkan
dalam
bentuk
dana
APBD
adalah
rencana
keuangan
perimbangan (balance fund), tetapi keberhasilan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
otonomi daerah juga diukur dari berapa besar
dengan peraturan daerah.
produksi yang dapat disumbangkan masyarakat
Sumber pendapatan daerah menurut
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau
UU No. 32 tahun 2004 pasal 157, dan UU No.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
33 tahun 2004 pasal 6Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. Menurut undang-undang
Keuangan Daerah Keuangan daerah dalam PP No. 105 tahun 2000 adalah : ”semua hak dan kewajiban daerah
dalam
rangka
dan
Peraturan
Pemerintah
tersebut pendapatan daerah terdiri dari 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri
penyelenggaraan
dari:
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
a.
Hasil pajak daerah
uang termasuk di dalamnya segala bentuk
b.
Hasil retribusi daerah
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
c.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”.
yang dipisahkan d.
Lain-lain PAD yang sah
Sistem pembiayaan pemerintah mencakup
2.
Dana perimbangan
pembagian keuangan antara pemerintah pusat
3.
Lain-lain pendapatan yang sah.
dan daerah serta pemerataan antara daerah
Lebih rinci pada pasal 10 Undang-
secara adil dan proposional,demokratis dan
undang No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa
transparan,
yang
dengan
tetap
memperhatikan
menjadi
sumber-sumber
pembiayaan
potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan
untuk pembangunan daerah (capital investment),
dengan kewajiban dan pembagian kewenangan
antara lain berasal dari dana perimbangan yang
tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan
diterima oleh daerah-daerah pemerintah pusat.
keuangannya.
Dana perimbangan tersebut berupa: a. Dana Bagi Hasil (DBH) b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Penerimaan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 butir 15 menjelaskan bahwa pendapatan daerah 47 -
adalah
semua
hak
daerah
Volume 2, No. 1, Februari 2014
yang
c. Dana Alokasi Khusus Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala membiayai pelaksanaan pembangunan daerah
Di mana:
melalui PAD berupa Pajak Daerah, Retribusi
Yi
= PDRB riil di Kabupaten/kota i
Daerah, BUMD dan lain PAD yang sah. Akan
β1
= Konstanta
tetapi dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang
βi
= Konstanta dari tiap cross-section
sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya
β2β3β4 = Koefisien Regresi
pelaksanaan
DAUit
otonomi
daerah.
Diharapkan
= Jumlah Dana Alokasi Umum di
dengan adanya otonomi, kemandirian daerah
kabupaten/kota selama periode t
dapat diwujudkan yang dimanifestasikan lewat
DAKit
struktur PAD yang kuat.
kabupaten/kota selama periode t DBHit
= Jumlah Dana Alokasi Khusus di
=
Jumlah Dana Bagi Hasil di
kabupaten/kota selama periode t
METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
POPit
Penelitian ini terbatas pada data dan informasi mengenai variabel bebas yaitu DAU,
Aceh sebagai variabel terikat selama periode 2005 sampai tahun 2009. Data yang digunakan
ei
dari
= error terms Adapun untuk mengetahui model
estimasi yang sesuai dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut : 1.
Estimasi
dengan
model
Fixed
Effect
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan
penduduk
kabupaten/kota selama periode t
DAK, dan DBH serta variabel nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil propinsi
=Jumlah
2.
Dilakukan
Redundant Test
mengetahui
penelitian ini.
apakah
model
untuk yang
sesuai adalah Pool Least Square atau Fixed Effect. Hipotesis nol
Model Analisis
dari test ini adalah bahwa model
Untuk melihat bagaimana pengaruh dana
perimbangan
terhadap
yang
pertumbuhan 3.
Y= β1 + β2X2i + β3X3i +β4X4i + Ui
Estimasi
4.
Yi = β1 + βi + β2DAUit + β3DAKit + β4DBHit + ei
Least
dengan
model
Random
Dilakukan
Hausman
Test
untuk
mengetahui
apakah
model
yang
sesuai Yang dapat diubah menjadi,
Pool
Effect.
Adapun persamaan umum data panel adalah sebagai berikut:
adalah
Square.
PDRB di Propinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan alat ukur analisa data panel.
sesuai
adalah
Fixed
Effect
atau
Random Effect. Hipotesis nol dari test ini adalah bahwa model yang sesuai adalah Random Effect.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 48
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 5.
Setelah model yang sesuai diperoleh,
estimasi yang yang
digunakan adalah estimasi
diperoleh
berdasarkan
hasil
analisa panel data untuk semua kabupaten/kota di provinsi Aceh.
uji Dari hasil pengujian Redundant test
panel data tersebut.
dan Haussman test diketahui bahwa model HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
yang sesuai untuk estimasi adalah model fixed effect. Dari hasil estimasi panel data diatas dapat
Tabel
dianalisis
berdasarkan
koefisien-
koefisiennya sebagai berikut:
Hasil Estimasi PengaruhDAU, DAK, dan DBH Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh
Y = 30509438 + 4,93 DAU – 13,22 DAK + 2,53 DBH
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :
1. Jika
variabel
DAU
meningkat
Rp.
1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 4,93 Juta Rupiah, dengan asumsi bahwa variabel DAK dan DBH dianggap konstan. 2. Jika
variabel
DAK
meningkat
Rp.
1.000.000, maka nilai PDRB riil akan turun sebesar 13,22 Juta Rupiah, dan dengan asumsi bahwa variabel DAU dan DBH dianggap konstan. Sumber: Hasil Analisa Panel Data Provinsi Aceh
3. Jika
variabel
DBH
meningkat
Rp.
1.000.000, maka nilai PDRB Riil akan naik sebesar 2,53 Juta Rupiah, dan dengan
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelimpahan
keuangan
dan
urusan
asumsi bahwa variabel DAU dan DAK dianggap konstan.
perpajakan dari pemerintah pusat ke daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selama periode penelitian 2005-2009. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui
49 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Koefisien determinasi (R2)
pada
variabel PDRB Riil adalah 0,99 yang berarti
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 99,5%
nilai
PDRB
Riil
oleh
variabel
independen (DAU, DAK, dan DBH).
diperoleh hasil β1 = 4,93 (β1 ≠ 0), dengan nilai t hitung
Sedangkan heterogenitas dari tiap-tiap
> t tabel (5,05 > 1,65) . Hal ini
menunjukkan
bahwa
variabel
DAU
Kabupaten/Kota di Aceh sangat beragam.
berpengaruh terhadap PDRB riil. Variabel
Kabupaten/Kota
DAK diperoleh hasil β2
di
Provinsi
Aceh
yang
=13,22 (β2 ≠ 0),
mempunyai heterogenitas positif adalah Aceh
dengan nilai mutlak t hitung > t tabel (-2,23 >
timur, Aceh Barat. Hal ini berarti kelima
1,65) . Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Kabupaten/Kota tersebut mempunyai model
DAK
estimasi dengan nilai konstan yang lebih tinggi
Sedangkan variabel DBH diperoleh hasil β3
dari
=2,53 (β3 ≠ 0), dengan t hitung > t tabel (4,47 >
rata-rata
di
Aceh.
Sedangkan
Kabupaten/Kota lain mempunyai heterogenitas
berpengaruh
terhadap
PDRB
Riil.
1,65).
negatif, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota tersebut mempunyai model estimasi dengan nilai konstan yang lebih rendah dari rata-rata di Aceh.
Pembuktian Hipotesis Secara Simultan Hipotesis
penelitian
ini
menyatakan terdapat pengaruh faktor-faktor independen (DAU, DAK, dan DBH) terhadap PDRB Riil secara simultan. Uji-F dilakukan dengan membandingkan Fhitung denga Ftabel. Dengan kriteria pengujian, jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga membuktikan bahwa variabel DAU, DAK dan DBH memberi pengaruh terhadap PDRB riil secara simultan.
Pembuktian Hipotesis Secara Parsial
Uji
ini
dilakukan
untuk
mengetahui adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap PDRB Riil secara parsial. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, variabel DAU Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 50
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel Hasil Estimasi Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap PDRB di Wilayah Pantai Barat Selatan
Alokasi Umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB Riil, hal ini terjadi karena Dana Alokasi Khusus jauh lebih kecil dari Dana Alokasi khusus dan
Variable
C
DAU_ DAK_ DBH_
Coef ficient
Std. tError Statistic
1327 738 17.98 9445 531.9 087 0.43600 0.45 0.94942 6 9230 7 5.85 2.25 2.597 8018 5555 152 1.33 0.17 7.603 6580 5787 415 Effects Specification
Prob.
Dana Bagi Hasil.
Model persamaan estimasi panel data 0.0000
berdasarkan tabel di atas adalah: Y = 13279445 - 0,44 DAU + 5,86 DAK
0.3461
+ 1,34 DBH
0.0118 0.0000
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa :
1. Jika besarnya koefisien DAU sebesar 0,44
Cross-section fixed (dummy variables)
juta rupiah dapat diartikan bahwa setiap 0.99 Mean R-squared 1093 dependent var Adjusted R- 0.98 S.D. squared 8464 dependent var S.E. of 139 Akaike info regression 9481. criterion Sum 1.19 Schwarz squared resid E+14 criterion Log 1234.7 likelihood 98 F-statistic Durbin1.81 Prob(FWatson stat 0413 statistic)
15402 288 13030 086 31.344 95 31.910 68
peningkatan DAUsebesar Rp. 10.000.000 akan mendorong meningkatnya PDRB riil sebesar 4,4 juta rupiah dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap konstan atau ceteris paribus. 2. Jika besarnya koefisien DAK sebesar 5,86
377.07 66 0.0000 00
juta rupiah dapat diartikan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar Rp. 10.000.000 akan mendorong meningkatnya PDRB riil sebesar 58,6 juta rupiah dengan asumsi
Sumber: Hasil Analisa Panel Data Wilayah pantai Barat Selatan
ceteris paribus. 3.
Dan jika besarnya koefisien DBH sebesar
Hasil Estimasi Untuk Wilayah Pantai Barat
1,34 juta rupiah dapat diartikan bahwa
Selatan
setiap
kenaikan
DBH
sebesar
Rp.
untuk
10.000.000 akan mendorong meningkatnya
wilayah pantai barat selatan memiliki pengaruh
PDRB riil sebesar 13,4 juta rupiah dengan
positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau
asumsi ceteris paribus.
Hasil
penelitian
PDRB Riil di seluruh kabupaten kota dalam wilayah pantai barat selatan. Sedangkan Dana 51 -
Volume 2, No. 1, Februari 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sedangkan koefisien determinasi (R2) atau
KESIMPULAN DAN SARAN
Rsquare pada variabel PDRB Riil adalah
Kesimpulan
0,9910 yang berarti 99,10% nilai PDRB Riil yang
mempengaruhi
variabel
1. Transfer keuangan dari pemerintah pusat
independen
kepada
(DAU, DAK, dan DBH).
pemerintah
daerah
sejak
era
desentralisasi jumlahnya terus meningkat, baik itu dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.
Pembuktian Hipotesis Secara Simultan Hipotesis secara simultan ini melihat
Disisi lain angka pertumbuhan ekonomi pun
bagaimana pengaruh faktor-faktor independen
terus meningkat, secara umum pertumbuhan
terhadap faktor dependen yaitu PDRB riil
ekonomi
secara simultan. Pengujian kebenaran hipotesis
menunjukkan nilai positif.
inindilakukan dengan uji F. Dengan kriteria
selama
periode
penelitian
2. Secara umum, Dana Alokasi Umum dan
pengujian, jika F hitung > F tabel ( 72,773 >
Dana
Bagi
Hasil
berpengaruh
positif
2,725) maka Ho ditolak yang berarti variabel
terhadap PDRB Riil. Sedangkan Dana
DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap
Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap
PDRB riil secara simultan.
PDRB Riil (hasil estimasi tidak signifikan). 3. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana bagi hasil dimasing-masing
Pembuktian Hipotesis Secara Parsial Uji ini dilakukan untuk mengetahui
wilayah, ada yang berpengaruh positif
adanya pengaruh yang signifikan secara parsial
maupun
tidak
berpengaruh
antar
antara variabel independen terhadap PDRB Riil
wilayah,terkadang di wilayah yang satu
secara parsial. Berdasarkan tabel 4.4 hasil
berbeda dengan wilayah yang lainnya.
analisis dari DAU diperoleh hasil β1 = 0,44 (β1
4. Dari hasil estimasi secara parsial, wilayah
≠ 0), dengan thitung > ttabel (0,95 > 1,67) pada
pantai Utara-Timur dan wilayah Tengah
semua variabel DAU.
Dana Alokasi Umum secara statistik tidak
Hasil analisis dari DAK diperoleh
berpengaruh terhadap PDRB Riil. Untuk
hasil β2 = 5,86 dengan nilai mutlak thitung <
wilayah pantai Barat-Selatan, Dana Alokasi
ttabel (2,59 < 1,67) pada semua variabel DAK
Umum secara statistik tidak berpengaruh
sehingga menunjukkan variabel DAK tidak
terhadap PDRB Riil.
berpengaruh terhadap PDRB riil. Sedangkan pada analisis dari DBH akan menghasilkan β3 =
Saran 1.
Pemerintah
pusat
harus
menjamin
1,34 dan dengan nilai mutlak t hitung > t tabel
kelangsungan transfer fiskal ke daerah,
(7,6 > 1,67) pada semua variabel juga tidak
karena
terbukti
dana
perimbangan
berpengaruh terhadap PDRB riil.
mampu
mempengaruhi
pertumbuhan
ekonomi
daerah
dan
selanjutnya
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 52
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pertumbuhan ekonomi nasional.di sisi
perimbangan khusus Provinsi Aceh yang
lain pemerintah pusat juga memperluas
utama adalah dirumuskannya aturan
kewenangan bagi pemerintah daerah
main yang baku yang mengikat seluruh
dalam mengurus rumah tangga sendiri.
proses
Implementasi terhadap Undang-Undang
Selanjutnya yang juga
Nomor 32 tentang Pemerintah daerah
adalah
perlu menindaklanjuti dengan berbagai
disalurkan sampai ke tingkat kampung
aturan pelaksana, sehingga pembangunan
tersebut
di
memberikan dampak bagi kemajuan
tingkat
daerah
dilaksanakan
sesuai
benar-benar
dengan
aspirasi
pengelolaan
bagaimana
terserap
dana
tersebut. penting
agar
dengan
dana
baik
yang
dan
masyarakat.
masyarakat lokal. 2.
Pemerintah kembali
provinsi
kebijakan
perlu
mengkaji
pemberian
Dana
DAFTAR PUSTAKA
Alokasi khusus kepada daerah, sehingga ini mampu menunjang pertumbuhan perekonomian
daerah.
karena
pada
dasarnya seluruh transfer yang diberikan ke
kabupaten/kota
bertujuan
untuk
Arsyad dan Erwin, (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Tesis – S2.
memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan kemampuan
keuangan
pemerintah kabupaten/kota. 3.
Pemerintah
Kabupaten/kota
mengoptimalkan
penggunaan
perlu dana
transfer dari pemerintah pusat sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga dengan dana tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat lokal. 4.
Penanganan kendala antara lain dengan memberikan
bantuan
asistensi
pertanggungjawaban
53 -
Harapan
terkait
_________________. (2006). Aceh Dalam Angka Tahun 2005 : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Aceh. Bahl, R.W dan Linn, J.F. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press Oxford Basri,Faisal (2002). Perekonomian Indonesia.. Erlangga, Jakarta.
pengelolaan
dana perimbangan Khusus Provinsi Aceh. 5.
Astuti, E.S., Haryanto, J.T. (2005). Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Provinsi, Manajemen Usahawan Indonesia, TH XXXV (12), 45-54.
pada
tingkat distrik untuk menata manajemen dan
Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. YKPN, Yogyakarta.
pengelolaan
Volume 2, No. 1, Februari 2014
dana
Boediono. (2002). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal,
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Jakarta: Makalah yang disampaikan dalam rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara tingkat nasional. Dornbusch, R.S. Fischer dan R.Startz. (2004). Macroeconomics, 9th ed, McGraw-Hill. Feltenstein, A., dan Iwata, S. (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy and its Costs. Journal of Development Economics. Elsevier: Great Britain. Gujarati, D.N., dan porter D.C. (2009). Basic Econometrics. Fifth edition, McGrawHill Companies, New York.
Volume 2, No. 1, Februari 2014
- 54
