PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JEMI, Vol.4, No.2, Desember 2013

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Asmaul Husna, SE., Ak., MM dan Myrna Sofia, SE., M.Si (Universitas Maritim Raja Ali Haji) ABSTRAKSI Pengembangan wilayah suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa factor yang salah satunya adalah factor ekonomi daerah tersebut Budiharsono. 2005. Jika pendapatan atau sumber dana suatu wilayah mengalami peningkatan maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masing-masing item dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan wilayah Kabupaten Bintan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau dimana Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten baru dan kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan metode kudrat terkecil (Ordinary least square/OLS) dengan data time series. Hasil Penelitian bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan Keywords : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

PENDAHULUAN Latar Belakang Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan, daerah juga memiliki sumber dana sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Peraturan tentang penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut Pujiati, 2008, dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap

1

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS. Kab Bintan dimana perekonomian Kab Bintan pada awal pendirian relatif mengalami sedikit penurunan dan kemudian mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Dan dari segi umur dimana Kabupaten Bintan masih tergolong kabupaten baru yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 3. Apakah hasil perusahaan milik daerahberpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 4. Apakah penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 5. Apakah DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 6. Apakah DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 7. Apakah DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? 8. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, penerimaan lain-lain yang sah, DAU, DAk dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau? TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris. 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

2


2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh penerimaan lain-lain yang sah terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh DAU Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, penerimaan lain-lain yang sah, DAU, DAk dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah: 1. Publikasi ilmiah melalui prosiding local pada jurnal yang ber ISSN dan belum terakreditasi. 2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 3. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau TINJAUAN PUSTAKA Kajian Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari nilai PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut dapat dianggap sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Sirojuzilam, 2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/ hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah.

3


Pajak daerah Menurut Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak dan retribusi daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah. Retribusi daerah Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda. Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil perusahaan milik daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMN. Di era otonomi daerah ini BUMN memiliki peran yang penting dalam menyuplai penerimaan daerah. Lain-lain penerimaan daerah yang dianggap sah Penerimaan ini terdiri dari hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. yakni bersumber dari: Dana Bagi Hasil (DBH) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP) (Sidik, 2002). Dana Alokasi Umum (DAU) Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional. Pengembangan Wilayah Menurut Budiharsono, 2005 salah satu pilar pengembangan wilayah adalah aspek ekonomi, dimana dalam aspek ekonomi terdapat pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan.

4


Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi, 2008, melihat pengaruh PAD terhadap PDRB Kabupaten Dairi dari tahun 1986 sampai tahun 2004, diperoleh hasil bahwa pajak dan retribusi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Dairi. Sementara sumber PAD lainnya seperti Laba dari perusahaan daerah dan lainlain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Dairi. Penelitian yang dilakukan oleh Izatul, 2011 dengan judul pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan pekerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009 diperoleh hasil bahwa seluruh variable independan yang digunakan dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. Peneliti Batubara, 2010, dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir”. Dengan hasil penelitian, bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosie. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD. Retribusi daerah dan Lauin-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bersifat meningkatkan PDRB kabupaten Toba Samosir. Kerangka Pemikiran Adapun kerangka sebagai berikut:

pemikiran

dalam

PAD - Pajak Daerah - Retribusi daerah - Hasil Perusahaan daerah - Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Dana -

penelitian

ini

adalah

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Perimbangan DAU DAK DBH

Hipotesis Penelitian Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

5


2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, penerimaan lain-lain yang sah, DAU, DAk dan DBH berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bintan (DPPKAD) Jl. Bintan Buyu No 5 Bintan, dan data juga diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan (BPS). Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data sekunder runtun waktu (time series) selama 7 tahun mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Sumber data utama berasal dari publikasi BPS dan DPPKAD. Objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, lain-lain pendapatan darah yang sah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diperoleh dari laporan realisasi APBD kabupaten bintan serta PDRB (Produk Regional Domestic Bruto) berdasarkan harga konstan Kabupaten Bintan dalam bentuk laporan tahunan. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan alat pengolahan data SPSS 19 untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen, maka penelitian ini menggunakan modelregresi 6


linier berganda dengan metode kudrat terkecil (Ordinary least square/OLS). (Gujarati, 1999). Defenisi Operasional Variabel Variabel Dependen Adapun variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, yang diwakili PDRB atas harga konstan dari tahun 2006 sampai tahun 2012 dinyatakan dalam rupiah Variabel Independen Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Pajak daerahmerupakan iuran wajib yang diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten bintan dalam satuan rupiah. Retrisbusi daerah merupakan penerimaan daerah yang dipungut langsung sebagai pembayaran atas imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemkab bintan kepada masyarakat dalam satuan rupiah Hasil Perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan berupa keuntungan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Berupa hasil penjualan asset darah dan jasa giro. Dana Perimbangan Dana Alokasi Umummerupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD dialokasikan untuk mendanai atau melaksanakan fungsi layanan dasar secara umum kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dinyatakan dalam satuan rupiah. Dana Alokasi Khususmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD dialokasikan untuk mendanai atau melaksanakan fungsi layanan dasar secara khusus kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dinyatakan dalam satuan rupiah. Dana Bagi Hasil pajak dan Non Pajakmerupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi Analisis Regresi dan Uji Hipotesis Persamaan Regresi Adapun Model berikut:

Regresi

dalam

Penelitian

7

ini

adalah

sebagai


PE = a + b1PD + b2RD + b3HPD + b4LLP + b5DAU + b6DAK + b7DBH + e PE = Pertumbuhan Ekonomi PD = Pajak Daerah RD = Retribusi Daerah HPD = Hasil Perusahaan Daerah LLP = Lain-lain Penerimaan Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus DBH = Dana Bagi Hasil pajak dan non pajak. b1,2,3,4,5,6,7 = koefisien regresi a = Konstanta e = Error Pengujian Hipotesis Uji Regresi Parsial (Uji t) Uji Regresi Simultan (Uji F) Uji Rdan Uji Adjusted R Square HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Variabel independenyang semulanya terdiri dari 7 akan tetapi karena data hasil perusahaan daerah tidak didapatkan maka variabel tersebut tidak dimasukkan, sehingga penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, pada pengujian ini terjadi multikolinearitas dikarenakan adanya data yang tidak memenuhi syarat sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan semi log, yaitu dengan di LN kan variabel dependen. Namun dari cara tersebut hasilnya masih menunjukkan terjadi multikolinearitas, sehingga seluruh variabel di harus diLN kan. Setelah seluruh variable di LN kan ternyata hasilnya masih terjadi multikolinearitas dengan nilai VIF pada variabel X1 atau pajak daerah memiliki nilai VIF tertinggi. Agar penelitian ini masih tetap bisa diteruskan maka cara berikutnya adalah dengan mengurangi variabel tersebut sehingga jumlah variable dalam penelitian ini menjadi 5 variabel independen yaitu retribusi daerah (LNx2), lain-lain pendapatan sah daerah (LNx3), dana alokasi umum (LNx4), dana alokasi khusus (Lnx5) dan dana bagi hasil (LNx6). Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data semesteran, karena data bulanan atau triwulan tidak lengkap. Tahun penelitian yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2012 yaitu 7 dan dikali 2 sehingga jumlah N sebanyak 14. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

8


Berdasarkan hasil output spss 19 diperoleh informasi bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hasil Uji Multikolinearitas Dari hasil pengujian multikolinearitas diketahui bahwa seluruh variabel independen yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Dari grafik 5.1 diatas diketahui bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini menyebar merata dan tidak membentuk suatu pola sehingga terhindar dari heteroskedastisitas dan pengujian bisa dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Hasil Pengujian Autokorelasi Dari tabel 5.10 diatas diketahui bahwa nilai durbin watson diantara nilai 2 dan -2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasis sehingga bisa dilanjutkan kepada penelitian hipotesis. Analisis Regresi Berganda Dari output spss 19 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: LNY = a+b2LNX2+b3LNX3+b4LNX4+b5LNX5+b6LNX5+e LNY = 24,488 + 0,131LNX2 – 0,182LNX3 + 0,224LNX4 – 0,045LNX5 – 0,017LNX6 + e Jika seluruh variabel independen nilainya konstan maka nilai pertumbuhan ekonomi (LNY) sebesar 24,488, dan jika nilai retribusi daerah (LNX2) naik sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi(LNY) juga akan naik sebesar 0,131 begitu juga sebaliknya, dan jika nilai lain-lain pendapatan daerah (LNX3) naik sebesar 1 maka nilai pertumbuhan ekonomi (LNY) turun sebesar 0,182 begitu juga sebaliknya, jika nilai dana alokasi umum (LNX4) naik sebesar 1 maka nilai pertumbuhan ekonomi (LNY) juga naik sebesar 0,224 begitu juga sebaliknya dan jika nilai dana alokasi khusus (LNX5) naik sebesar 1 maka nilai pertumbuhan ekonomi (LNY) turun sebesar 0,045 begitu juga sebaliknya dan jika nilai dana bagi hasil (LNX6) naik sebesar 1 maka nilai pertumbuhan ekonomi (LNY) turun sebesar 0,017 begitu juga sebaliknya. Hasil Pengujian Determinasi Hasil uji determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, hasil pengujian determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

9


Dari output spss 19 diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.852 atau 85,2 % hal ini berarti pertumbuhan ekonmi terhadap retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebesar 85,2% sisanya 14,8% dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Hasil Pengujian Uji F Dari hasil pengolahan data diatas diketahui bahwa nilai sig F sebesar 0,001 lebih kecil dari alpa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Hal ini bnerarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen, dan persamaan regresi atau model penelitian dalam penelitian ini baik. PEMBAHASAN Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Bintan Retribusi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB kabupaten Bintan, hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi, 2008, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Batubara, 2010. Pengaruh Lain-lain Pendapatan DaerahTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Lain-lain pendapatan daerahtidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sianturi, 2008. Berbeda dengan hasil penelitian Batubara, 2010. Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Bintan hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Izatul, 2011. Dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusalim dkk, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Bintan, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Izatul, 2011 dan Agussalim dkk, 2010. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Bintan, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Izatul, 2011 dan Agussalim dkk, 2010.

10


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Adapun kesipulan pada penelitian ini adalah: a. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan b. Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan c. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan d. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan e. Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan Saran a.Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian yang lebih luas lagi yaitu melakukan penelitian pada sebuah provinsi suatu daerah sehingga data yang terkumpul lebih banyak dan hasil penelitian bisa lebih mengenderal dan mendekati teori. b.Penelitian selanjutnya agar memasukan variabel inrtervening misalnya belanja modal atau investasi swasta dalam penelitian, sehingga ruang lingkup hasil penelitian bisa berkembang

11


DAFTAR PUSTAKA Agussalim, dkk, 2010. Pengaruh Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi http://pasca.unhas.ac.id diakses 10 Maret 2013

Terhadap Tengah.

Azzumar, Handayani. 2010. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). http://eprints.undip.ac.id/33133/1.Jurnal.pdf diakses 7 Maret 2013 Batubara, Bobby Nelson, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir. http://repository.usu.ac.id diakses 11 Maret 2013 Budiharsono, Sugeng. 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan. PT. Pradnya Pramita Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesedinan Semarang di Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal: 61-70 Siddik, Mahfud, 2004. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia. Disampaikan Pada Seminar “ Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta Sirojuzilam. 2005. Beberapa Aspek Pembangunan Regioanal, ISEI Bandung Simanjuntak, Robert A. 2005. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun. Editor: Anhar Ganggang, Jakarta: Yayasan Tifa Sianturi, Roni Delima, 2008. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi.http://repository.usu.ac.id diakses 11 Maret 2013 Ulfi

S. Izzatul, 2011. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pekerja Terhadap PDRB di Jawa Tengah 2007-2009. http://eprints.undip.ac.id/33133/1.Jurnal.pdf diakses 8 Maret 2013

…………………………., Bintan dalam Angka, 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

12

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Recommend Documents