IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INTEGRASI TOL LAUT DAN TOL UDARA
PT. PELNI (PERSERO) 9 AGUSTUS 2017
HARRY BOEDIARTO
OUTLINE 1. KONDISI DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT) DI DAERAH PERBATASAN, TERISOLASI, TERPENCIL DAN TERLUAR 2. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI LAUT UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PEREKONOMIAN DI DAERAH PERBATASAN, TERPENCIL, TERISOLASI DAN TERLUAR 3. PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KONEKTIVITAS DAN TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 4. PROGRAM RUMAH KITA
KONDISI DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT) DI DAERAH PERBATASAN, TERISOLASI, TERPENCIL DAN TERLUAR
Keterangan: 1. Jumlah pulau terluar → 92 pulau (Perpres 78 Tahun 2005) 2. Di daerah tertinggal → 66 Pulau terluar (71,7%), 25 pulau berpenghuni. 3. Pulau terluar di daerah tertinggi tersebar di 23 kabupaten pada 14 provinsi.
GAMBARAN LAYOUT PELABUHAN DI DAERAH TERPENCIL, TERISOLASI DAN TERTINGGAL
Pelabuhan Waingapu
Pelabuhan Rote
Pelabuhan Sabu
Pelabuhan Lewoleba
GAMBARAN LAYOUT PELABUHAN DI DAERAH TERPENCIL, TERISOLASI DAN TERTINGGAL
Pelabuhan Larantuka
Pelabuhan Tahuna
Pelabuhan Wasior
Pelabuhan Morotai
DOKUMENTASI PROGRAM TOL LAUT (BONGKAR MUAT)
Pelabuhan Tg. Perak
Container Yard PT. SBN
Pelabuhan Lewoleba
PERMASALAHAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT) DARI KOTA-KOTA DI PULAU JAWA MENUJU PELABUHAN-PELABUHAN DI DAERAH PERBATASAN, TERISOLASI, TERPENCIL DAN TERLUAR I.
II. III.
IV.
V.
VI.
Awal dimulainya angkutan barang (tol laut) pada akhir tahun 2015, tipe kemasan yang diangkut adalah kontainer ukuran 20 feet dengan berat maksimal 20 ton (termasuk berat kontainer) dan general cargo. Jenis komoditi yang dapat diangkut oleh kapal angkutan barang (tol laut) yang disubsidi oleh Pemerintah terdiri dari 11 jenis bahan pokok dan 7 jenis bahan penting (Perpres 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pada tahun 2016 diperbolehkan angkutan muatan balik dari daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan ke Pulau Jawa. Di beberapa pelabuhan tujuan belum tersedia alat bongkar muat seperti forklif, reachstacker, crane, dll yang menyebabkan pembongkaran kontainer dan general cargo membutuhkan waktu relatif lama sehingga berpengaruh kepada voyage kapal yang telah ditentukan. Permintaan masyarakat kota-kota lain selain Kota Pesisir tempat pelabuhan tujuan berlokasi, untuk ikut merasakan dampak muatan angkutan barang yang disubsidi terhadap kota-kota pedalaman maupun kota-kota yang ada di pulau-pulau kecil yang berada di sekitar pelabuhan singgah. Tahun 2016, inisiatif dari Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN mulai diperkenalkan Ru ah Kita yang berfungsi sebagai sentra logistik untuk penyediaan barang kebutuhan masyarakat serta mendekatkan pasar komoditi dari daerah tujuan untuk dipasarkan di Pulau Jawa. Mulai tahun 2017, terbit Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan yang antara lain tidak membatasi jenis komoditi yang harus diangkut oleh angkutan barang (tol laut).
PERMASALAHAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT) DARI KOTA-KOTA DI PULAU JAWA MENUJU PELABUHAN-PELABUHAN DI DAERAH PERBATASAN, TERISOLASI, TERPENCIL DAN TERLUAR VII. Beberapa permasalahan di pelabuhan antara lain : 1. Saumlaki, Dobo, Namrole, Kisar, Wasior, Sabu, Rote, Lewoleba dan sebagainya memerlukan alat angkut lanjutan darat dan laut untuk pelayanan door to door service” (logistik) karena kontainer 20 feet hanya bisa sampai container yard di pelabuhan dan tidak bisa keluar pelabuhan karena jalan akses belum memadai. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan alat angkut yang efisien dengan penggunaan bahan bakar karena semakin menuju daerah yang terisolasi, terpencil dan perbatasan permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan ketersediaan bahan bakar. 2. Untuk Pelabuhan Timika perlu lanjutan angkutan darat dan udara menghubungkan Pelabuhan Timika ke bandara dan dari Bandara Timika ke Wamena. Dan dari Wamena untuk didistribusikan ke beberapa kabupaten yang ada di pegunungan tengah. 3. Perlu dipertimbangkan penggunaan kemasan lain disamping kontainer yang lebih kecil dari ukuran 20 feet agar barang turun dari kapal dapat diangkut oleh kendaraan kecil sesuai dengan kapasitas jalan yang tersedia di kota dimana pelabuhan tersebut berada. VIII. PT. PELNI (Persero) telah mengoperasikan 6 (enam) rute angkutan barang (tol laut) bersubsidi sejak tahun 2015 dan di tahun 2017 akan di tambah 1 (satu) rute dari Surabaya menuju Kisar dan Namrole. Selain itu, PT. PELNI (Persero) ditugaskan untuk mengelola Ru ah Kita di Saumlaki, Timika, Manokwari dan Morotai.
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI LAUT UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PEREKONOMIAN DI DAERAH PERBATASAN, TERPENCIL, TERISOLASI DAN TERLUAR
Spesifikasi Kontainer No. 1 2 3 4 5
Kontainer
Berat Kosong (kg)
Max. Berat Kotor (kg)
730 950 1.300 2.330 4.000
2.000 6.000 10.160 24.000 30.480
6 ft 8 ft 10 ft 20 ft 40 ft
6 feet
Dimensi Panjang Tinggi Lebar (m) (m) (m) 1,83 1,55 1,9 2,44 2,2 2,26 2,99 2,44 2,59 6 2,43 2,6 12,2 2,43 2,60
10 feet 8 feet
20 feet
Keterangan
40 feet
Spesifikasi Truk Jenis Kendaraan
Max. Cargo (ton)
Internal (m)
Tare Weight (ton) L
W
H
Truk Cold Diesel
3,5
2,1
4
2
2
Truk Engkel
15
3,5
6-7
3
3
Cold Diesel
Truk Engkel
POTENSI PENGGUNAAN SARANA LANJUTAN ANGKUTAN DARAT DARI DAN KE PELABUHAN DI DAERAH TERPENCIL, TERISOLASI DAN PERBATASAN YANG DISINGGAHI ANGKUTAN BARANG TOL LAUT
Truk Kontainer Mobil Barang Motor Barang
Darat
Sepeda/ Becak baranag
Udara
Kapal Kargo
Kerata Api
Kereta Barang
Antarmoda
Potensi Penggunaan Sarana Lanjutan Angkutan Darat Dari Dan Ke Pelabuhan
Rute Pelabuhan Utama - Utama Rute Pelabuhan Utama - Pengumpul Rute Pelabuhan Pengumpul - Pengumpul
Rute Pelabuhan Pengumpul – feeder Intermoda
Jenis Angkutan Laut Penngumpan (feeder) lanjutan
Rute Pelabuhan feeder – feeder Rute Pelabuhan feeder – feeder regional Rute Pelabuhan feeder Regional – feeder regional
Rute Pelabuhan feeder Regional – feeder lokal Rute Pelabuhan feeder lokal – feeder lokal
POTENSI JENIS WADAH / KEMASAN UNTUK PENGIRIMAN BARANG
Kontainer Intermodal
Wadah Pengiriman
Wadah curah menengah / intermediate bulk container (FIBC)
Wadah (kemasan) general cargo
Wadah pengiriman dgn kekuatan yg sesuai utk menahan pengiriman, penyimpanan dan penanganan
Wadah pengiriman hasil industri yg dirancang utk dpt digunakan kembali, pengangkutan penyimpanan barang curah cair dan kering. Wadah ini dpt ditumpuk dan dipasang palet. Dapat dipindahkan oleh forklif atau soket palet
Terbuat dari kotak baja dpt digunakan kembali (reuseable), ukuran besar utk pelayaran perdagangan internasional sama dgn wadah pe giri a i ter odal yg dira ca g utk dipindahkan dari satu moda dari/ke moda transportasi lainnya
95 ft 40 ft dry Ukuran
8 ft 6 ft 1040 ltr Ukuran
Dirancang utk penyimpanan, pengangkutan bahan curah kering
Jenis
20 – 50 Kg
Tas tenun polyphropylene
5 – 25 Kg
Tas Tenun Leno
50 – 70 Kg
High Density Polyethylene (HDPE)
430 – 1360 Kg
Kardus bergelombang
1 – 30 Kg
Multiwall Paper
5 – 60 Kg
Fibre Drum
10 – 250 ltr
10 ft
reefer
Dirancang utk penyimpanan, pengangkutan cairan
Tenunan karung plastik
20 ft
1250 ltr
Yg paling umum berupa wadah plastik/tembus pandang (polietilena) dgn kandang besi galvanis yg dilekukan di palet
Flexi Intermediate Bulk Container (FIBC)
2 ton
JENIS ALAT ANGKUT BARANG KEMASAN UNTUK DOOR TO DOOR SERVICE”
JENIS ALAT ANGKUT BARANG KEMASAN TENAGA MATAHARI UNTUK DOOR TO DOOR SERVICE”
SALAH SATU ALAT ANGKUT KARGO DAN KEMASAN UNTUK DAERAH TERPENCIL, TERISOLASI DAN PERBATASAN
CONTOH KAPAL/PERAHU YANG BERTENAGA SURYA Sudah dapat beroperasi 1(satu) kapal
Desain untuk Electronic hybrid boat untuk penggunaan pengangkutan orang sakit
Desain untuk Electronic hybrid boat untuk Fishing yg dilengkapi dengan Lemari Pendingin
Sudah uji coba di perairan Batam
LANDING CRAFT TANK (LCT)
LCT dibangun oleh Kemenhub dapat dimanfaatkan untuk angkutan lanjutan (feedering) ke pulau-pulau kecil disekitar pelabuhan singgah angkutan barang (tol laut) sebanyak 20 unit dan akan digunakan tahun 2017/2018
TIPE KAPAL STERNLOADER/SEATRUCK DESIGN YANG MERUPAKAN PENYEMPURNAAN KAPAL LCT YANG LEBIH EFISIEN BIAYA OPERASIONALNYA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN LANJUTAN FEEDERING KE PULAU-PULAU KECIL DI SEKITAR PELABUHAN YANG MERUPAKAN PELABUHAN SINGGAH YANG DILAYANI RUTE ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT)
TIPE DAN JENIS ARMADA PELAYARAN RAKYAT YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK ANGKUTAN FEEDERING (LANJUTAN) KE PULAU-PULAU KECIL LAINNYA DARI PELABUHAN SINGGAH YANG DILAYANI RUTE ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT)
Pinisi
Lete
Nade
Lambo
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KONEKTIVITAS DAN TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KAPAL PENUMPANG , PERINTIS, TOL LAUT, & KAPAL TERNAK YANG DIOPERASIKAN PT.PELNI TAHUN 2017 Jumlah Kapal
Jumlah Pelabuhan
Jumlah Pangkalan
Jumlah Voyage
PENUMPANG
26 KAPAL
89 PELABUHAN
7 PANGKALAN
643 VOYAGE
PERINTIS
46 KAPAL
305 PELABUHAN
22 PANGKALAN
1228 VOYAGE
TOL LAUT
6 KAPAL
44 PELABUHAN
3 PANGKALAN
60 VOYAGE )
TERNAK
1 KAPAL
8 PELABUHAN
1 PANGKALAN
24 VOYAGE
JENIS PELAYANAN KAPAL, JARAK TEMPUH DAN FREKUENSI PELAYANAN KAPAL YANG DIOPERASIKAN OLEH PT. PELNI (PERSERO) No.
Jenis Pelayanan
Pelabuhan Singgah (buah)
Mil Laut (NM)
Frekuensi Pelayanan (voyage/hari)
1
Penumpang
98
106.690
14 – 21
2
Perintis
310
56.257
7 – 21
3
Barang
30
18.090
14 – 28
4
Ternak
7
2.366
14
JARINGAN ANGKUTAN LAUT YANG DIOPERASIKAN OLEH PT. PELNI (PERSERO) DI INDONESIA
MIANGAS CALANG
PULAU LAUT
MEULABOH SUSOH
MARORE
Belawan
RANAI / PENAGI
SEDANAU TAREMPA
Letung
TAPAK TUAN
SUBI MIDAI
KUALA MARAS
SINGKIL
SERASAN
SINABANG P.BANYAK
SENAYANG P. BERHALA TELUK BAYUR
SIKABALUAN/ POKAI PEI PEI/ TLK KATURAI TUA PEJAT PASAPUAT/ SIMANGAYAK
PAINAN/PANASAHAN
TAGULANDANG BITUNG Amurang
SINTETE
Kijang TAMBELAN P. PEKAJANG
Sampit
Tg.Pandan
SINAKAK MESUJI PANJANG ENGGANO
KOTABARU BATULICIN MARABATUAN
MARADAPAN
LINAU P. KELAPA P. PRAMUKA
MASALEMBO
Gorontlo Luwuk
Palu Pos o Pare2 Kendar MAJENE i Kolaka
Kumai
TOBOALI
Tenate
KWANDANG
Balikpapan
PONTIANAK
BLINYU
BENGKULU
MELONGUANE MANGARANG
Tarakan
Tg.Balai TANJUNG PINANG
LABUAN BAJAU
MARAMPIT
LIPANG TAHUNA
Bangai BOBONG
KENDARI
Bau2
MATASIRI MAKASSAR KERAMAIAN
MANOKWARI
Biak
SORONG
SERUI SANANA
Namlea Namrol e
Ambon
GORAM/ONDOR P. TIOR
TG.PRIOK
KALIANGET
P. KUR
Benoa
TANJUNG WANGI
BADAS
Lemba r
RAIJUA
Keterangan : : Kapal Penumpang Pelni : Kapal Perintis : Kapal Barang
ROMANG LIRANG
Kalabahi KISAR
Bim WAIKELO a WAINGAPU
TUAL Dobo
LEWOLEBAKALABAHI MAUMBAWA
REO BIMA MBORONG
Kaimana
ENDE SABU
ATAPUPU WINI NAIKLIU KUPANG
NDAO
SEIRA
AGATS
Dobo
MOLU
PAGERUNGAN BESAR
SEMARANG SURABAYA
JAYAPURA NABIRE
Banda
BANDA
SELAYAR SUNDA KELAPA
SARMI
WASIOR
GESER
AMBON
TEBA
FAKFAK
AMAHAI
LARAT MERAUKE SAUMLAKI
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DAN JARINGAN KAPAL BARANG (TOL LAUT) Natuna Lirung
Tarempa Tahuna
Morotai
Tobelo Ternate
Biak
Babang
Manokwari Fak - Fak Namlea
Surabaya
Wanci
Maumere
Dobo
Kisar
Larantua Calabai (Dompu)
Nabire Kaimana Timika
Makassar
Tg.Priok
Serui
Wasior
Saumlaki
Loweleba
Waingapu
Rote Sabu
Merauke
T-3 T–5 T-6 T – 11 T – 12 T – 13 T–9
= = = = = = =
KM. LOGISTIK NUSANTARA I KM. CJN III-32
KM. CJN III-4 KM. MENTARI PERDANA KM. MERATUS ULTIMA I KM. FREEDOM
KM. CJN III-22
Psl 25 (1)
UU No 7 Th 2014 ttg Perdagangan
Perdagangan antarpulau Psl 23 (1)
Pemerintah mengatur kegiatan antarpulau untuk integrasi pasar dalam negeri
(2) Pengaturan diarahkan untuk
Psl 27
Pemerintah dan Pemda mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yg terjangkau Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah dapat menunjuk BUMN
Menjaga keseimbangan antardaerah yg surplus dan daerah yg minus Memperkecil kesenjangan harga antardaerah Mengamankan distribusi barang yg dibatasi perdagangannya Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
Penjelasan
Barang kebutuhan pokok beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai dan garam beryodium
Menyediakan sarana dan prasarana antarpulau Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
Mencegah penyelundupan ke luar negeri Meniadakan hambatan perdagangan antarpulau
Barang penting seperti pupuk, semen, BBM dan gas
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI (a)
Pasal 59 (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan
Distribusi Pangan
Pasal 59 (2)
Dilakukan melalui
pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah NKRI secara efektif dan efisien (b)
Pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan keamanan mutu, gizi dan tidak bertentangan dgn agama keyakinan, & budaya masyarakat (c)
Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan
(2) Infrastruktur distribusi pangan Sarana Distribusi (3) Pangan (4) Kelembagaan Distribusi Pangan Pasal 60 (1)
Pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan dan lembaga jasa perdagangan
Pengembangan lembaga pemasaran Pengaturan distribusi pangan yang dapat memperlancar pasokan pangan
a. b. c. d. e. f. g.
Jalan; Prasarana perkeretaapian; Jembatan; Pelabuhan Laut; Bandar Udara; Terminal Barang; Pergudangan yg sesuai untuk Distribusi Pangan; h. Infrastruktur Bongkar Muat
Sarana Transportasi jalan, perkeretaapian, laut dan udara Sarana Transportasi khusus untuk distribusi pangan yg dapat mempertahankan keamanan mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan & budaya masyarakat Sarana Bongkar Muat (6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pengembangan sarana distribusi pangan diatur dgn Peraturan Menteri yg menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1)
Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional
PP No. 78 /2014
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Pasal 2
Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal
Tujuan
Tentang PPDT
Meningkatkan koordinasi intergrasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
Penjelasan Pasal 2 (1) huruf b
Kebutuhan dasar antara lain kebutuhan sandang, pangan dan papan Sarana dan prasarana dasar antara lain layanan kesehatan dan pendidikan
Menjamin terselenggaranya operasi analisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal
Pasal 3
Kriterian & penetapan daerah tertinggal Perencanaan (2)
Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pelaku usah
Pelaksanaan Pengawasan, pemantauan dan evaluasi
Pendanaan Peran serta masyarakat dan pelaku usaha
Permenhub No. 152 Thn 2016 ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat (B/M) Barang dari dan ke Kapal (1)
(2)
(3)
Permenhub No. 152 Thn 2016 ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat (B/M) Barang dari dan ke Kapal
(5)
Kegiatan Usaha B/M brg merupakan kegiatan usaha yg bergerak dlm bidang B/M brg dari dan ke kapal di pelabuhan
Receiving/Delivery Perusahaan B/M
Kegiatan Usaha B/M oleh perusahaan Angkutan Laut Nasional (ALN) hanya utk kegiatan B/M brg tertentu utk kpl yg dioperasikannya Untuk B/M brg selain disebutkan pd (4) hrs dilakukan oleh Perusahaan B/M (PBM) dan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
Kegiatan B/M brg curah cair dilakukan dgn pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan ALN
Kegiatan B/M brg curah kering yg di B/M melalui conveyor atau sejenisnya yg (8) dilakukan dgn menggunakan conveyor milik atau dikuasai oleh perusahaan ALN.
(9)
Cargodoring
Kegiatan Usaha B/M dilakukan pelaksana kegiatan B/M yg terdiri dari
(6) Perusahaan ALN dpt melakukan B/M jika di pelabuhan tdk terdapat PBM & BUP (7)
Stevedoring
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan BUP utk melakukan kegiatan B/M brg diatur dgn Permen tersendiri
Perusahaan ALN Badan Usaha Pelabuhan yg tlh memperoleh konsesi (4)
Untuk jenis brg meliputi Milik penumpang Curah cair yg dibongkar atau dimuat melalui pipa Curah kering yg dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya Yg diangkut diatas kendaraan melalui kpl Ro-ro
PRODUKSI TOL LAUT 2016 TRAYEK T-1 KM. FREEDOM
TRAYEK T-2 KM. MENTARI PERDANA Muatan Awal (Berangkat)
170
181
171
250 197
200
115 99
87
102
TEUS
85
127
100
54 45
50 3
Voy IV
Voy V
KM. KM. Nusantara Mentari Pelangi Perdana 101
KM. Freedom
Voy III
KM. Freedom
KM. Freedom
Voy II
KM. Freedom
KM. Freedom
Voy I
KM. Freedom
KM. CJN III-32
0
Voy I
Voy II
Muatan Balik
101 83
72
31 10
109
96
159 118 97
79
25
21
11
7
KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN III-22 III-22 III-22 III-22 III-22 III-22 III-22 III-22 III-22
Voy I
Voy II
Voy III
Voy IV
KM. Mentari Perdana
KM. Mentari Perdana
KM. Mentari Perdana
Voy III
Voy IV
Voy V
Voy VI
TRAYEK T-4 KM. MERATUS ULTIMAI Muatan Awal (Berangkat)
TEUS
TEUS
Muatan Awal (Berangkat)
77
KM. Mentari Perdana
Voy VI Voy VII Voy VIII Voy IX
TRAYEK T-3 KM. CARAKA JAYA NIAGA III-22
140 120 100 80 60 40 20 0
198
175
150
22
KM. CJN III-32
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Muatan Balik
KM. CJN III-32
TEUS
Muatan Awal (Berangkat)
Voy V
Voy VI
Voy VII Voy VIII
Voy IX
146
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
157 133
118
128
142
1 KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. Meratus Meratus Meratus Meratus Meratus Meratus Meratus Meratus Ultima Ultima Ultima Ultima Ultima Ultima Ultima Ultima Voy I
Voy II
Voy III Voy IV Voy V Voy VI Voy VII Voy VIII
PRODUKSI TOL LAUT 2016 TRAYEK T-5 KM. CARAKA JAYA NIAGA III-32 Muatan Awal (Berangkat) 100 79
TEUS
80
72
75
71
56
60
54
40 20 0 KM. CJN III-32
KM. CJN III-32
KM. CJN III-32
KM. CJN III-32
KM. CJN III-32
KM. CJN III-32
Voy I
Voy II
Voy III
Voy I V
Voy V
Voy VI
TRAYEK T-6 KM. CARAKA JAYA NIAGA III-4 Muatan Awal (Berangkat) 350
Muatan Balik
325
300
274.048 242.355
TON/M3
250
226.848
171
200
169 114.85
150 100
262.564
147.776
108
69.4
146.459 121.17
99.37
81.679
50
166.322
4.4
0 KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN KM. CJN III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 III-4 Voy I
Voy II
Voy III
Voy IV
Voy V
Voy VI
Voy VII
Voy VIII
Voy IX
Voy X
Voy XI
Voy XII
Voy XIII
Voy XIV
Voy XV
Voy XVI
JENIS DAN FREKUENSI PELAYANAN KAPAL SERTA POTENSI KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PT. PELNI (PERSERO) No.
Jenis Pelayanan
Jumlah kapal yang melayani (unit)
Pelabuhan Singgah (buah)
Ruas (Buah)
Mil Laut (NM)
Frekuensi Pelayanan (hari)
Frekuensi Pelayanan Ideal (hari)
1
Penumpang
26
96
532
106.690
14
?
2
Perintis
46
732
1484
56.257
14 - 28
?
3
Barang
6
35
70
18.090
14 - 28
?
4
Ternak
1
9
8
2.366
30
?
5
Pariwisata
?
?
?
?
?
?
6
Feeder
?
?
?
?
?
?
7
Coastal Shipping
?
?
?
?
?
?
KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR WILAYAH
Note :
Developed Area
Perpindahan Orientasi pembangunan dari transportasi darat ke laut
PEMANFAATAN LAUT SEBAGAI RUANG BAGI PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Memanfaatkan lalu lintas kapal melalui NKRI untuk kesejahteraan bangsa
Poros Maritim Dunia
Jumlah penduduk no 5 di dunia (250 jt jiwa)
Negara Kepulauan terbesar di dunia
Kondisi Geografis
Panjang pantai no dua di dunia setelah Canada 2/3 wilayah merupakan perairan Terdiri dari lebih 17.000 pulau
Amanat Presiden
Terletak antara dua benua (Asia & Australia)
Tol Laut
MARITIME CLUSTER
Posisi Geografis
Terletak antara Samudera Hindia & Pasifik Tempat perlintasan transportasi laut antara kawasan industri (Asia Timur) & pusat energi (Timur Tengah)
P E R M A S A L A H A N
Permukiman tersebar dan tidak merata : • Jawa : 57,5 % • Sumatera 21,3 % • Kalimantan : 5,8 % • Maluku : 1,1 % • Sulawesi : 7,3 % • Papua : 1,5 % • Lainnya : 5,5 % Kepadatan penduduk : Jawa : 58,8 % Sumatera : 21,0 % Kalimantan : 5,5 % Sulawesi : 2,2 % Pulau lainnya : 7,5 %
SOLUSI ?
Transportasi tidak efisien (mahal)
Ketimpangan wilayah
Logistik & Transportasi laut
Industri & Jasa Terkait Pelabuhan
Pembangunan yacht Jasa-jasa terkait dgn Marina, Yacht & Wisata
Pembangunan Kapal Baru
Angkutan Laut
Perawatan & Perbaikan Kapal
R&D Keseimbangan Antarpulau Disparitas Harga
Pelabuhan
Wisata Bahari
Pembangunan Kapal
Konstruksi di Bidang Maritim Kontraktor Maritim Pengerukan & Reklamasi
Offshore (Industri Lepas Pantai)
MARITIME CLUSTER
Industri Penunjang Maritim
Jasa-jasa Terkait Maritim
Perikanan
Perdagangan Industri Perikanan
Pertahanan & Keamanan
Pertambangan & Migas Upstream Supply & Services
Teknologi elektronik Teknologi Mesin Teknologi Informasi & Komunikasi
TNI AL Polair Bakorkamla
SKEMATIS PELAYANAN SIMPUL DAN JARINGAN TRANSPORTASI LAUT DIKAITKAN DENGAN DESAIN KAPAL/PERAHU YANG BERFUNGSI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LINER ANTARA PELABUHAN PENGUMPAN
Pelabuhan Utama Jaringan Tetap dan Teratur (liner) Rute Kapal-kapal Pelni
Kolektor Jaringan Tetap dan Teratur (liner) Rute Kapal-kapal Perintis Pengumpan Jaringan Tetap dan Teratur (liner) Rute Kapal-kapal? Pengumpan Regional Jaringan Tetap dan Teratur (liner) Rute Kapal-kapal? Lokal BBM Sulit di Dapat
Usulan Pembuatan Kapal/Perahu yang Bertenaga Surya atau Kapal Rede
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP. 414/2013 TENTANG PENETAPAN RIPN
Sabang, Belawan, Dumai, Batam (3 terminal), Palembang, Panjang, Banten, Tanjung Priok, Cilamaya, Cilacap, Semarang, Tanjung Perak, Tanjung Bulu Pandan, Benoa, Socah, Teluk Lamong, Pontianak, Sampit, Banjarmasin, Tanah Ampo, Kupang, Balikpapan, Bitung, Makassar, Ternate, Pantoloan, Ambon, Sorong, Jayapura, Merauke
UTAMA
, antara lain : Malahayati, Tanjung Balai Asahan, Selat Panjang, Bengkalis, Tanjung Buton, Pekanbaru, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Bojonegara, Sunda Kelapa, Kep. Seribu, Tegal. Batang, Gresik, Sampang, Bima, Kumai, Pelaihari, Garongkong, Luwuk, Tangkiang, Nunukan, Tarakan, Samarinda, Maloy, Manado, Banggai, Bau-bau, Waingapu, Ende, Manado, Pare-Pare, Kendari, Biak, Manokwari, Fak-Fak
PENGUMPUL
antara lain : Susoh, Idi, Air Bangis, Serasan, Nipah Panjang, Malakoni, Bagan Siapi-Api, Toboali, Karang Agung, Teluk Betung, Brebes, Jepara, Tuban, Buleleng, Sape, Reo, Lirung, Lawele, Jailolo, Sanana, Serui
TOTAL : 1240 PORTS
PENGUMPAN
CONTOH RUTE PELAYARAN YANG MENGHUBUNGKAN PELABUHAN UTAMA SAMPAI DENGAN PELABUHAN LOKAL
Belawan
Morotai Bitung
Pontianak
Kumai
Ternate Fak-fak Babang
Manokwari Wasior
Banjarmasin Sorong Makassar
Timika
Dobo Lewoleba Waingapu
: Rute Pelabuhan Utama – Utama : Rute Pelabuhan Utama – Pengumpul : Rute Pelabuhan Pengumpul – Pengumpul : Rute Pelabuhan Pengumpul – Pengumpan : Rute Pelabuhan Pengumpang – Pengumpan : Rute Pelabuhan Pengumpang – Pengumpan Regional : Rute Pelabuhan Pengumpan Regional – Pengumpan Regional : Rute Pelabuhan Pengumpan Regional – Pengumpan Lokal : Rute Pelabuhan Pengumpan Lokal – Pengumpan Lokal
Serui
Nabire Kaimana
Tj. Priok
Keterangan:
Biak
Kupang
Kisar
Tepa
Saumlaki
Merauke
ATURAN PENGGUNAAN KONTAINER UNTUK ANGKUTAN BARANG UU No. 17 / 2008 Tentang Pelayaran Pasal 149 (1)
Pasal 149 (2)
Setiap petikemas yg akan digunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan petikemas
Tata cara penanganan penempatan dan penataan petikemas serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal
Alat angkut (kapal) diperairan Indonesia mengikuti azas Cabotage demikian pula dengan kontainer / peti kemas
Pernyataan dari INCAFO (Indonesian Cabotage Forum)
PERGERAKAN PETIKEMAS DI PELABUHAN INDONESIA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TERMINAL PETIKEMAS BICT , BELAWAN DUMAI, RIAU BATAM, KEPRI TELUK BAYUR, SUMBAR PALEMBANG, SULSEL PANJANG, LAMPUNG JICT , TANJUNG PRIOK TPK KOJA, TANJUNG PRIOK TO III , TANJUNG PRIOK PONTIANAK, KALBAR TPKS TG. EMAS, JATENG TPS TANJUNG PERAK, JATIM BANJARMASIN, KALSEL KARIANGAU, KALTIM MAKASSAR, SULSEL BITUNG , SULUT SORONG & JAYAPURA, PAPUA TOTAL
PELABUHAN
DEPO ASDEKI
TEUS 400.000 150.000 100.000 150.000 250.000 200.000 4.700.000 980.000 250.000 200.000 300.000 2.000.000 200.000 150.000 400.000 250.000 150.000
TEUS 160.000 0 0 0 120.000 110.000 1.450.000 370.000 100.000 0 200.000 1.300.000 0 0 150.000 0 0
10.130.000
3.940.000
Sumber : ASDEKI (2014), kontainer milik Indonesia sekitar 300.000 buah
KETERANGAN OCEAN & DOM OCEAN & DOM OCEAN & DOM NO ASDEKI OCEAN & DOM OCEAN OCEAN OCEAN OCEAN DOM OCEAN OCEAN OCEAN & DOM OCEAN & DOM OCEAN & DOM OCEAN & DOM DOM
KONSEKUENSI AKIBAT TIDAK MEMPERHATIKAN BERAT KONTAINER YANG AKAN MUAT KE ATAS KAPAL
Kelebihan berat kontainer
Tipped container handler.
PERMASALAHAN KELAYAKAN KONTAINER
PERATURAN WAJIB VERIFIKASI BERAT KONTAINER BERDASARKAN WORLD SHIPPING COUNCIL/WSC Pergerakan kontainer Dalam Negeri
International Maritime Organisation (IMO)
Maritime Safety Commite (MSC) pd session ke 93 May 2014
Perubahan Safety of Lite at Sea Convention (SOLAS) utk persyaratan pemuatan kontainer yg dikemas di atas kapal utk diekspor
? kontainer harus memiliki berat yg diverifikasi
Kebijakan & Prosedur
Berlaku terhitung 1 Juli 2016
Pengirim (Shipper)
Freight Forwarder (Jasa pengurusan transport/JPT)
Operator Kapal
Pengirim (Shipper) bertanggungja wab utk memverifikasi berat kontainer
Operator Terminal
Operator Kapal Diverifikasi oleh Operator Terminal
Sebelum kontainer yg telah dikemas dimuat keatas kapal berat harus ditimbang
Setelah kontainer dikemas
Metode penimbangan kontainer
Semua kargo dan isi kontainer ditimbang di tambah bobot kontainer sesuai yg tertera pd ujung pintu kontainer
Memperkirakan berat tidak diizinkan, pengiriman (Shipper) memiliki tanggungjawab utk menimbang kontainer yg sudah dikemas (menimbang isinya)
Prinsip Dasar Persyaratan Verifikasi Berat kontainer
A carrier (pembawa) dapat mengandalkan verifikasi berat dari pengirim (shipper). Pengirim memberikan berat yg diverifikasi menurut & metode yg telah disertifikasi dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai yuridiksi pd kemasan & penyegelan kontainer selesai verifikasi berat dari pengirim (shipper) hrs sesuai dengan persyaratan SOLAS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
Kurangnya verifikasi berat dari pengirim yg ditandatangani dapat diatasi dgn menimbang kontainer yg telah dikemas di pelabuhan Ketika Otoritas Terminal menerima kontainer ekspor yg telah dikemas dgn tidak memiliki verifikasi berat oleh pengirim yang ditandatangani maka kegiatan tsb harus diproses di terminal utk rencana penumpukan diatas kapal. Terminal dan pembawa perlu menyepakati situasi ini Jika kontainer yg dikemas ditimbang di pelabuhan muat maka data tsb digunakan utk rencana penumpukan dikapal
Rencana penumpukan diatas kapal harus menggunakan berat yang diverifikasi utk semua kontainer yg dikemas diatas kapal
Peralatan berat yg digunakan hrs memenuhi sertifikasi nasional & persyaratan kalibrasi
METODE PUBLIKASI/KOMUNIKASI UNTUK PENINGKATAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT) Belum banyak shipper dan konsumen utk memanfaatkan brg yg diangkut oleh angkutan brg tol laut baik dr daerah asalh dan tujuan Membangun Persepsi
Rata-rata muatan balik (return cargo) masih kosong
Humas
Optimalisasi kapasitas muat kapal tol laut
who where
Permasalahan Tol Laut blm termanfaatkan scr optimal
Penyampaian Kebijakan Tol Laut
Mengubah Prilaku
Marketing
Beberapa pelabuhan yg disandari trayek blm dilengkapi peralatan B/M antara lain pelabuhan Dobo dan Timika Kecepatan kapal tol laut perlu ditingkatkan Kebutuhan brg diluar Perpres 71/2015 dibutuhkan oleh Pemda
Merupakan tujuan kegiatan komunikasi marketing
what Pilihan kegiatan yg disukai utk dijadikan alternatif event Lokasi pelabuhanpelabuhan terpilih Shipper di daerah asal dan tujuan
Target Audience
METODE PUBLIKASI/KOMUNIKASI UNTUK PENINGKATAN ANGKUTAN BARANG (TOL LAUT)
Strategi kreatif konten
Tarif pesaing Kepastian jadwal (rute tetap & teratur)
Target audience menengah ke atas Traget audience menengah ke bawah
Above the line
Media masa mainstream Media sosial
Event Below the line
Flyer, poster, dll
Rute Rute pelayaran Rute
Key messeges
Jenis & Kapasitas kapal Terhubung dgn Rumah Kita yg berfungsi sbg Distribution Centre utk mendekatkan pasar ke konsumen
Jenis brg yg dapat diangkut
Strategi penyampaian
Rute Keberhasilan Rute Rute Rute Bentuk bentuk Infografis
Strategi kreatif visual
Tol laut dan Rumah Kita mendekatkan shipper ke pasar sbg key messege Penyampaian visual kapal laut, pelabuhan, rute dan Rumah Kita
Action plan & Timeline
RUMAH KITA
Berdasarkan Surat dari Menteri Perhubungan No. AL. 005/4/17 Phb-2017 Perihal Penetapan Penanggung Jawab Program Rumah Kita / Sentra Logistik Untuk Mendukung Tol Laut
48
PEMBUKAAN RUMAH KITA DI TIMIKA, MARET 2017
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG RUMAH KITA TIMIKA BERUPA GUDANG INDUK
Uk. 12 x 17 meter Peruntukan: • Gudang Semen/Bahan Bangunan • Gudang Sembako dll (Terpisah/disekat)
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG RUMAH KITA TIMIKA BERUPA COLD STORAGE Kapasitas: Unit 1 = ± 40 Ton Unit 2 = ± 25 Ton 1 unit Reefer Container = 12 Ton Total Kapasitas = ± 77 Ton PENGIRIMAN BARANG KE TIMIKA MULAI DARI MARET 2017
No
Jenis barang
1
Ayam Beku
2
Semen Tonasa
3
Barang Campuran (sembako)
qty
satuan
16
ton
7.200
sak
3
Teus
Keterangan: 1. Harga beras cap tawon @25 kg sebesar Rp. 310.000, sedangkan dengan ada tol laut menjadi sebesar Rp. 299.000, turun 4%. 2. Harga beras cap sintanola @25 kg sebesar Rp. 280.000, sedangkan dengan ada tol laut menjadi sebesar Rp. 260.000, turun 7%. 3. Harga ayam beku per kilo sebesar Rp. 30.000, sedangkan dengan ada tol laut menjadi sebesar Rp. 28.000/kg, turun 7%.
DUKUNGAN RUMAH KITA DI TIMIKA KE WAMENA VIA UDARA Catatan: 1. Kegiatan pengiriman semen dari Timika ke Wamena menggunakan pesawat komersial. 2. Kapasitas angkut 1 kali flight (@Rp. 112.000) 14,5 ton / 296 sak @50 kg. 3. Pengiriman barang dilakukan 4 kali dalam seminggu (Rabu s/d Sabtu). 4. Harga semen per sak di Wamena sebesar Rp. 510.000 s/d Rp. 520.000/sak, sekarang turun sampai Rp. 465.000/sak, turun 9%. 5. Rute Timika – Wamena menggunakan pesawat Boing 737 Tri MG.
52
RUMAH KITA DI MANOKWARI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI SORONG DAN SERUI Outlet Retail
BONGKARAN DI SERUI
Keterangan: 1. Ayam beku dijual dengan harga Rp. 28.000/kg, sedangkan harga pasaran sekitar Rp. 32.000/kg, turun 12%. 2. Harga air mineral jenis Aqua dijual dengan harga Rp. 51.000/dus @600 ml, sedangkan harga pasaran sekitar Rp. 60.000/dus @600 ml, turun 17%.
MANOKWARI
COLD STORAGE, SORONG
MANOKWARI
SERUI 53
BISNIS TRADING
RUMAH KITA DI MOROTAI DAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DI TIDORE
MOROTAI
TIDORE
GUDANG KERING, MOROTAI
COLD STORAGE, TIDORE
GUDANG KERING, TIDORE
COLD STORAGE, TIDORE 55
KOORDINASI DENGAN KUPP MOROTAI 1. Koordinasi penggunaan gudang milik KUPP Morotai sebagai sentra distribusi Rumah Kita. 2. Sambil menunggu keputusan, pengiriman barang untuk stok barang akan dikirim ke Tidore (Pelabuhan terdekat yang sudah memiliki infrastruktur pendukung seperti pergudangan dan cold storage). 3. Bekerja sama dengan BUMD Tidore. 4. Penandatanganan MOU antara PELNI Logistik dan PEMDA Tidore sudah dilakukan pada tanggal 24 Juli 2017.
56
KOORDINASI DENGAN WALIKOTA TIDORE
RENCANA PENGIRIMAN KE TIDORE
No
Jenis barang
qty
satuan
1
Ayam Beku
16
ton
2
Beras cap tawon 10 kg
100
sak
3
Beras cap tawon 25 kg
150
sak
4
Tepung terigu segitiga biru 25 kg
600
Sak
5
Gula merk SBR 50 kg
575
sak
Keterangan: 1. Rencana berangkat tanggal 5 Agustus 2017 via KM. Mentari Express 2. Harga ayam beku per kilogram di pasar tidore ± Rp. 40.000 s/d 45.000/kg, dengan adanya kegiatan ini harga ayam beku menjadi sebesar Rp. 30.000/kg s/d 35.000/kg, turun 57 22% - 25%.
RUMAH KITA DI SAUMLAKI DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DI MERAUKE
SAUMLAKI
MERAUKE
Keterangan : 1. Lokasi Rumah Kita di Saumlaki finishing bulan September. 2. Sambil menunggu finishing Rumah Kita di saumlaki, infrastruktur yang ada di Merauke berupa cold storage digunakan sebagai pendukung. 3. Harga jual ayam di Merauke sebesar Rp. 38.000/ekor, sedangkan harga dengan ada tol laut menjadi Rp. 34.000 s/d 35.000/ekor, turun 8% 10%.
SAUMLAKI
PENEMPATAN COLD STORAGE DI MERAUKE
DUKUNGAN PELNI UNTUK KEGIATAN RUMAH KITA DI NATUNA
Pemuatan Semen Milik PT. PELNI ke Selat Lampa
PENGIRIMAN BARANG PELNI LOGISTIK KE NATUNA
No
Jenis barang
qty
satuan
4400
sak
1
Semen
2
Minyak Goreng
1
ton
3
Gula
1
ton
4
Tepung Terigu @25 kg
500
Sak
5
Beras
5
ton 59
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Logistik dan transportasi laut yg efisien dan efektif menjadi tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua daerah di Indonesia. Artinya, harus ada koordinasi antar sektor yang berperan dalam kegiatan logistik termasuk transportasi laut. 2. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga transportasi laut menjadi tulang punggung untuk distribusi barang yang berdampak langsung terhadap pengurangan disparitas harga bahan pokok dan bahan penting antara Jawa dan luar Jawa serta konektivitas Pulau Jawa sebagai pusat produksi dan konsumsi barang dari/ke Luar Jawa. 3. Muatan balik dari luar jawa ke jawa harus diperbanyak agar efisiensi penggunaan kapal angkutan barang meningkat (angkutan barang dari jawa ke luar jawa cukup banyak tetapi, muatan balik relatif sedikit). Hal ini menuntut adanya pertembuhan simpul-simpul di luar jawa yang menjadi pusat produksi sehingga menghasilkan barang yagn dapat dipasarkan di Pulau Jawa atau membawa raw material yang dibutuhkan di pusat produksi Pulau Jawa. Usaha ini harus dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta. 4. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Keberpihakan terhadap transportasi laut dan logistik harus dilakukan secara terus menerus sampai terjadi keseimbangan perkembangan wilayah sehingga angkutan laut dan logistik menjadi relatif seimbang. b. Pelabuhan yang disinggahi angkutan barang (tol laut) juga harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan logistik antara lain seperti penerapan Ru ah Kita di beberapa pelabuhan atau kota yang telah ditunjuk agar mendekatkan pasar dan sub distribusi logistik ke masyarakat. c. Kelengkapan sarana bongkar muat serta sumber daya manusia yang menangani kegiatan bongkar muat harus tersedia disetiap pelabuhan yang disinggahi oleh angkutan barang (tol laut) agar terjadi efisiensi pelayanan kapal angkutan barang (tol laut) sehingga waktu pelayanan dan pelayaran atau voyage yang ditetapkan tercapai;
LANJUTAN.... d. Perlu dukungan angkutan lanjutan darat dan laut pada setiap pelabuhan singgah angkutan barang (tol laut) berupa moda angkutan darat yang efisien penggunaan bahan bakar minyak mengingat di daerah terpencil, terluar, terisolasi dan perbatasan ketersediaan bahan bakar minyak relatif langka atau penggunaan moda angkutan darat yang menggunakan bahan bakar tenaga matahari mengingat teknologi ini sudah banyak di terapkan di beberapa negara dengan harga yang relatif terjangkau sekaligus meminimalkan biaya operasional. e. Untuk dukungan moda angkutan laut hampir sama dengan moda angkutan darat yaitu ketersediaan angkutan lanjutan yang sifatnya liner (tetap dan teratur) terutama yang menghubungkan pelabuhan pelabuhan feeder (pengumpan, pengumpan regional dan pengumpan lokal). 5.
Menumbuhkembangkan rute/trayek keperintisan barang oleh pemerintah dari pusat distribusi (pulau jawa) ke daerahdaerah lain yang terpencil untuk menambah frekuensi waktu pelayaran dari 30 hari menjadi 14 hari atau melakukan crossing pelayaran dari pusat distribusi Pulau Jawa dan pada saat yang sama kapal lainnya berangkat dari akhir pelabuhan singgah.
6.
Penggunaan kontainer berukuran lebih kecil dari 20 feet patut dipertimbangkan karena keterbatasan jalan akses dari dan ke pelabuhan singgah rute pelayaran angkutan barang (tol laut) di daerah terpencil, terluar, terisolasi dan perbatasan sekaligus menyiapkan standar tarif baiya untuk penggunaan kontainer dibawah 20 feet.
7.
Perlu dilakukan pemisahan secara jelas tarif sea freight dan tarif cargo handling sehingga mempermudah perhitungan subsidi angkutan barang (tol laut) sekaligus mudah dievaluasi kendala kendala yang dialami pada setiap rute serta penanganan cargo handling disetiap pelabuhan singgah (biaya cargo handling disetip pelabuhan berbeda sedangkan tarif sea freight relatif sama). Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no. 152 tahun 2016 ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat (B/M) Barang dari dan ke Kapal bahwa perusahaan pelayaran dapat melakukan pelayanan tanpa harus melalui perusahaan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat untuk jenis jenis barang barang tertentu.
LANJUTAN.... 8.
Selain itu juga, diperlukan adanya standar keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian angkutan barang menggunakan kontainer atau bentuk kemasan lainnya termasuk penempatan barang di dalam kontainer, penyusunan barang di dalam kontainer, penimbangan barang untuk dimasukkan ke dalam kontainer, kualitas material dan rangka kontainer yang diperbolehkan untuk digunakan, standar berat kontainer, penyusunan penempatan dan penumpukan kontainer di atas kapal dan di lapangan penumpukan di pelabuhan serta jenis barang termasuk kemasannya yang dapat diangkut oleh kapal barang.
9.
Untuk kemudahan Tracking dan Tracing kontainer maupun bentuk kemasan barang lainnya diperlukan labelling yang diletakkan di kontainer atau kemasan barang lainnya sehingga mudah dilacak dan ditelusuri sesuai dokumen yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan dan Penyelenggara Pelayaran.
10. Diperlukan pembuatan sistem perencanaan, penumpukan, penempatan dan penyusunan Kontainer di atas kapal maupun kemasan barang lainnya di dalam kontainer serta di container yard (CY). 11. Diperlukan peralatan timbangan untuk menimbang kontainer yang akan dinaikkan ke atas kapal atau ditumpuk didalam kontainer sehingga dapat direncanakan metode penumpukan kontainer dengan mempertimbangkan titik berat kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. 12. Perlunya diperbanyak kapal/perahu yang menjadi feeder pelayaran tetap dan teratur dari pelayaran yang sudah ada (termasuk pelayaran rakyat), sehingga dapat menjangkau daerah tertinggal, terisolasi dan terluar. 13. Perlunya jembatan udara yang bersubsidi untuk menghubungkan pelabuhan yang berlokasi di daerah pesisir dan telah disinggahi angkutan barang (tol laut) yang terkoneksi dengan moda angkutan darat sampai ke bandara dan terkoneksi lagi dengan moda angkutan udara dari bandara terdekat menuju bandara daerah terpencil atau pegunungan agar harga barang di daerah pegunungan yang terpencil, terilosali dapat lebih murah lagi (menurunkan disparitas harga).
TERIMA KASIH
