Manfaat. Sedikit STRES Untuk Kesehatan INFO KESEHATAN

Mata Borneo • Agustus - September 2015

43

INFO KESEHATAN

Manfaat

Sedikit STRES Untuk Kesehatan Stres kronis memang berdampak buruk bagi kesehatan. Namun jika Anda hanya merasa sedikit stres, ternyata hal itu justru bermanfaat bagi tubuh. Apa saja? Simak selengkapnya seperti yang dilansir dari Good Housekeeping berikut ini. 1. Stres dan kesenangan Tidak semua hal-hal yang menyebabkan stres itu berhubungan dengan sesuatu yang negatif. Contohnya pernikahan, banyak orang stres memikirkan persiapannya sekaligus merasakan kesenangan ketika mengalaminya. 2. Lebih sosialis Sebuah penelitian dari Jerman pernah membuktikan kalau seseorang yang berada dalam situasi penuh tekanan - misalnya pidato di depan umum atau ujian matematika - memiliki perilaku

42

yang lebih sosialis. Mereka juga cenderung lebih percaya pada orang lain dan mau berbagi. 3. Meningkatkan memori Saat stres, hormon cortisol meningkat dan sifatnya mirip seperti sakelar lampu dalam otak. Sehingga stres membuat

seseorang mampu berpikir lebih jernih. Selain itu, kemampuan ingatan juga semakin membaik saat seseorang stres.

4. Menciptakan kreativitas Beberapa orang mampu memaksimalkan sisi kreatif dalam dirinya jika berada dalam situasi yang benar-benar penuh tekanan dan membuatnya stres. 5. Lebih waspada Stres bisa disebut sebagai reaksi tubuh terhadap bahaya atau perubahan yang tidak pasti. Sehingga dalam jangka pendek, stres bisa membuat seseorang menjadi lebih waspada dan sadar ketika menjalani sesuatu. 6. Meningkatkan sistem imun Sedikit stres pun memberi dampak yang luar biasa pada sistem imun. Sebab stres mampu merangsang tubuh meningkatkan pertahanan dan memaksimalkan kinerja sistem imun. 7. Cepat sembuh Penelitian lain pernah membuktikan kalau sedikit stres dalam jangka pendek mampu membuat pasien yang baru dioperasi cepat sembuh dari kondisinya. Itulah beberapa manfaat sedikit stres bagi kebiasaan. Namun sebaiknya segera atasi stres itu agar sifatnya tidak berubah jadi berbahaya pada tubuh.(berbagai sumber)


GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

BUPATI MEMBERIKAN BANTUAN BIBIT KEPADA IBU PKK. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA PARA TEMU LAPANG PRODUKTIVITAS PADI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI HADIRI TEMU LAPANG KEGIATAN UPSUS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI DI DESA TEBING TINGGI-SIDAS, SENGAH TEMILA, 6-8. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI LANDAK TURUT IKUT SERTA PADA PANEN RAYA PADI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI MEMBERIKAN BANTUAN BENIH DAN OBAT-OBATAN KEPADA PERWAKILAN KELOMPOK TANI. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI MENCOBA ALAT MESIN PANEN PADI. (MAKHREN-HUMAS)


3

GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

BUPATI MENGIKUTI PANEN RAYA DI DESA ANDENG, KECAMATAN SENGAH TEMILA. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI MENGIKUTI PANEN RAYA PADI, DI TEBING TINGGI-SIDAS, SENGAH TEMILA. (MAKHREN-HUMAS)

BUPATI SAAT MENINJAU PUPUK DAN OBAT-OBATAN TANAMAN PADI. (MAHKREN-HUMAS)

PANEN RAYA DI DESA ANDENG KECAMAYAN SENGAH TEMILA 68. (MAHKREN-HUMAS)

PANEN RAYA TEBING TINGGI DESA SIDAS, KECAMATAN SENGAH TEMILA. (MAKHREN-HUMAS)

SIDANG PARIPURNA DPRD, 10 AGUSTUS 2015. (MAKHRENHUMAS)

4


CELOTEH

MUMPUNG MASIH ADA WAKTU:

Menggugat Moralitas, Kapasitas dan Etika Politik Para Calon Pilkada ilkada Serentak 2015 semakin gencar diberitakan. Tak terkecuali Pilkada di 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Para kandidat sudah jauh-jauh hari menebar pesona. Memasarkan diri. Menjual citra. Mensosialiasaikan programprogram yang akan dilakukan. Melakukan black campain terhadap lawan. Bukan cuma itu. Sentimen kesukuan, kelompok suku, bahkan agama dimainkan. Pokoknya berbagai cara dilakukan. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Teori Machiavelli menjadi keniscayahaan. Konsep agama soal etika politik dinomorduakan. Etika politik untuk kelompok surgawi, bukan kelompok duniaawi, kilah beberapa tim sukses. Kita lakukan kekerasan kalau yang lain main kekerasaan. Istilahnya: orang jual, kita beli. Duh! Seandainya Jahwal Nehru masih hidup, pasti Beliau marah dengan konsep kekerasan yang didengunkan. Ahimsa. Lakukan tanpa kekerasan, ujarnya. Belum lagi soal politik uang. Strategi sudah disusun bagaimana caranya membeli suara efektif dan efisien. Bahkan kalau perlu KPU, PPK dan PPS disuap. Tak ada uang jangan harapkan maju dalam pilkada, walaupun Anda punya segudang kapasitas, Tidak ditoleh dalam system demokrasi Indonesia yang begini. Yang ditunjuk oleh Partai Politik orang yang ber-uang

P


dan loyal pada partai, walaupun moralitas hancur lebur. Kalau moralitas calon, kapasitas dan etika politik dinomorduakan mau apa jadinya negeri ini. Mau membangun kabupaten yang baik? Mau peduli dengan wong cilik? Mau option for the poor? Mau lihat jalan dan jembatan dibangun desa di seluruh desa? Mau lihat ada ribuan anak-anak muda di kuliahkan? Jauh. Jauhlah itu. Tahu sebabnya itu tidak mungkin? Landasan dasar seperti moralitas, kapasitas dan etika politik tidak ada sama sekali. Yang ada justru para pemenang akan korup dan korup. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana uang yang akan dikorup tidak tersangkut (diperiksa) BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Pada tingkat rakyat, selama lima tahun, hanya bisikbisik soal korupsi sang pemenang dan kroni-kroninya. Mumpung masih ada waktu. Lakukan kontrak politik dengan para kandidat soal apa yang diinginkan rakyat di desa. Simak baik-baik siapa calon yang maju, Baca trik recordnya. Lihat sepakterjangnya di kabupaten. Lalu baca juga program kerjanya baik-baik, Jangan pilih berdasarkan suku atau agama. Lihat siapa yang punya kapasitas. Mampu tidak nantinya ia membiayai RPJMD-nya. Bukan cuma pemimpin yang hanya tahu menunggu dana DAU dan DAK setiap tahunnya untuk APBD, tetapi mencari dana-dana dari pihak ketiga yang banyak di luar sana. Kalau tidak punya kapasitas mencari dana di luar yah sama saja. Paling-paling marah ke pusat yang kasi dana kurang dari pengajuan. Pemerintah pusat tidak adil sama pemerintah daerah, begitu biasanya omongan untuk mencari kambing hitam. Lihat siapa saja yang sudah berbuat

Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

untuk segala lapisan dan golongan. Jangan pilih kandidat yang kasi uang. Ambil saja uangnya. Tapi jangan dipilih. Catat siapa yang beri. Laporkan kepihak Panwaslu. Kawal masa kampanye. Setiap kecurangan laporkan. Kawal penghitungan suara. Sudah waktunya rakyat yang bergerak. Mumpung masih ada waktu. Kalau tidak? Jangan harapkan lahir pemimpin yang betul-betul cinta sama rakyat di Kalbar ini. Kalau tidak jangan diharapkan ada pemimpin yang betul-betul mau mendengar suara rakyat. Yang ada justru pemimpin yang begitu-begitu saja. Sami mawon. Sama saja. Setali dua uang dengan peminpin yang sebelumnya. Ingat kawan-kawan. Mumpung masih ada waktu!***

41

MATA INFO

DUDUK di tepi jendela saat berusia 80 tahun sambil memandang foto-foto masa lalu, sebuah pikiran kemudian terlintas di kepala, “Seandainya dulu aku melakukan itu.” Pikiran tersebut kerap terlintas ketika ada yang disesalkan. Kira-kira hal apa saja yang kemungkinan disesalkan di hari tua? Simak ulasan berikut agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Tidak resign dari pekerjaan yang bukan passion Padahal, jika Anda melakukannya lebih awal, Anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk merintis karier di bidang yang dicintai. Seandainya resign lebih awal, tentunya kesuksesan pun datang lebih cepat. Tidak travelling di Usia 20-an Saat usia 20-an memang belum punya banyak uang tapi punya banyak waktu ditambah kondisi fisik masih prima. Seiring bertambahnya usia, uang memang dimiliki, tapi tidak demikian dengan waktu, kesempatan, serta kesehatan. Tidak rajin menabung Setidaknya jika kebiasaan ini ditanamkan sejak muda, Anda bisa memetik hasil investasi yang menakjubkan di hari tua. Tidak mengajak orangtua berlibur Jangan sampai Anda menyesal karena tidak sempat membahagiakan orangtua. Saat orangtua sudah tiada, sudah terlambat untuk menyenangkan hati mereka. Tidak menjaga kesehatan Jika selagi muda tidak rajin berolahraga dan tidak menerapkan konsumsi makanan sehat, siap-siap digerogoti penyakit di hari tua. Tidak berusaha sungguh-sungguh Anda hari ini adalah hasil dari apa yang dilakukan di masa lalu. Jangan sampai menyesal karena sewaktu muda tidak berusaha sungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Tidak berjuang mewujudkan mimpi Hidup cuma sekali. Apakah Anda puas menjadi tua dengan impian yang tidak terwujud? Semuanya ada di tangan Anda. Demikian dilansir dari Idiva, Selasa (11/8/ 2015).

40

TUJUH

Penyesalan Seseorang DI USIA TUA

Jangan Berhubungan Dengan Mantan, Ini Alasannya Apakah Anda tahu alasan mengapa Anda harusnya tidak berteman dengan mantan Anda? Nah, tetap berhubungan dengan seseorang yang jelas tidak berhasil dalam menjalin hubungan hanya akan mempersulit hidup Anda. Tidak ada yang melarang Anda untuk tetap berteman dengan mantan Anda, tapi apakah pasangan Anda yang baru akan menerima hal itu? Ini bukan tentang pertanyaan untuk mengetahui persetujuan dari pasangan Anda saat ini. Tapi lebih kepada Anda untuk merelakan sesuatu yang lama pergi. Berteman dengan mantan Anda memiliki kemungkinan merusak hubungan Anda saat ini. Ketika Anda mengakhiri sebuah hubungan, lebih baik Anda memulai hidup yang baru tanpa menoleh lagi ke belakang. Bahkan jika Anda tidak berada dalam suatu hubungan sekalipun saat ini, tetap di sarankan untuk Anda melanjutkan hidup Anda yang baru bukannya dengan tetap berhubungan dengan mantan, hal itu dapat

membantu Anda mengurangi beban emosional Anda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda sebaiknya tidak berhubungan dengan mantan. 1. Kangen Mungkin Anda akan merindukan dia jika Anda tetap berhubungan dengan mantan Anda setelah putus, kadang hal itu bukanlah hal yang baik untuk Anda. 2. Susah Move on Move on untuk menatap hidup Anda ke depan jelas lebih sulit jika Anda tetap berhubungan dengan mantan setelah putus, sangat sulit untuk Anda dapat pindah ke lain hati dan hal ini jelas tidak sehat untuk Anda. 3. Membandingkan Tidak menutup kemungkinan jika Anda tetap menjalin komunikasi dengan matan Anda, tanpa di sadari Anda akan membandingkan pasangan Anda saat ini dengan matan Anda, dan hal itu jelas akan membat Anda merasa tidak puas dengan hubungan Anda saat ini. 4. Di Benci Pasangan Pasangan Anda mungkin akan merasa gelisah jika Anda masih menjalin komunikasi yang baik dengan mantan, dan jelas hal itu akan membuat pasangan Anda mulai tidak menyukai Anda. 5. Cemburu Apakah Anda menyadari hal ini? Saat Anda tetap menjalin komunikasi yang baik dengan mantan bukan hanya pasangan Anda saat ini yang merasa cemburu kepada Anda tetapi juga mantan Anda. Mungkin mantan Anda merasa tidak senang melihat Anda dengan pasangan baru Anda saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika mantan Anda mencoba untuk merusak hubungan Anda dengan pasangan baru Anda. Mata Borneo • Agustus - September 2015

DAFTAR ISI

“

“

Pengantar Kabar Utama POTRET PILKADA SERENTAK DI KALBAR HAL 7 Dipastikan pada tanggal 9 Desember 2015 nanti akan diadakan Pilkada untuk pertama kalinya di Negara ini, tepatnya Pilkada Serentak Gelombang Pertama Pemilihan Kepala daerah (Pilkada)

Kalbar Salah Satu Provinsi Rawan Konflik Di Pilkada Serentak HAL 10

Galeri Seremonial

..................

04

Daftar Isi

..................

05

Bok Redaksi

..................

06

Suara Intan

..................

20

Kabar Melawi

..................

24

Kabar Bengkayang

..................

27

Kabar Ketapang

..................

30

Kabar Sanggau

..................

35

Kabar Sintang

..................

36

Berita dan Tawa

..................

38

Celoteh

..................

41

Zulkifli : Pembuatan Paspor Paling Lama 3 Hari HAL 18 Empat Paslon Mendaftar ke KPU Sekadau HAL 31 Tercatat ada empat pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati Sekadau periode 2015-2020 yang sudah mendaftarkan diri ke KPU setempat selama masa pendaftaran 26 - 28 Juli.

Dewan Desak Perbaikan Turunan di Ruas Gonis Rabu - Sei Asam HAL 34

TANGKAL IJAZAH PALSU DALAM PILKADA HAL 14 5


BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

Catatan Redaksi

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoy Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Agus Budianto SEKRETARIS REDAKSI: Zakaria Oyop, S.Pd TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan Agus Budianto BIRO-BIRO: A. Sutarjo (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Harry Ardiansyah (Mempawah) Boy Herlian (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Asun Purwanti, SE Stefanus A. Yani KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Kharesya Onx (0813 5213 0013) FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pemuda Tungkul, Komplek Ruko Pasar Rakyat No. 2 Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] BANK BRI CABANG NGABANG: No. Rek. 117801000011568 a.n. Lissius Sahat Tinambunan 081352398088

6

PILKADA: BENIH PERUBAHAN VERSUS PENYAKIT KORUPSI !!! “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cendrung disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti akan disalahgunakan) “ (Lord Acton ; 1834-1902). Idealnya pemilihan Kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat akan menghasilkan Pemimpin Daerah yang Pro Rakyat. Dipastikan program-program yang dibuatnya jelas akan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, sebagaimana janjinya manakala berkampanye memikat para rakyat pemilihnya. Pilkada secara langsung adalah demokrasasi yang sesungguhnya tanpa perwakilan seperti di masa Orde Baru dulu, Melalui Pilkada secara langsung inilah, rakyat berharap akan muncul benihbenih perubahan , daerah otonom menjadi maju, masyarakatnyapun menjadi makmur dan sejahtera. Dikarenakan Pemimipin atau Kepala Daerah yang terpilih memang muncul dan dipilih oleh mayoritas masyarakatnya. Namun apa mau dikata, realitas berkata lain, faktanya tak semua Kepala Daerah yang terpilih langsung oleh rakyat itu, benarbenar memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya dan memajukan daerahnya. Justru yang terjadi adalah ada banyak Kepala Daerah, dari Gubernur, Bupati atau Walikota yang tersandung kasus korupsi. Memperkaya diri dengan modus merampokan dana APBN/APBD, melalui mark up anggaran, Perjalanan Dinas fiktif, maupun penyalahgunaan dana Bansos. Serta menguras sumber daya alam di daerah yang ada utuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dus, apa yang dikatakan oleh Lord Action, Seratus tahun lalu, benar adanya. Kekuasaan itu Korup, Kekuasaan itu cendrung disalahgunakan. Apalagi bila mental pejabat yang terpilih itu sudah bejat adanya, ditambah lagi dengan system di pemerintahan yang memamg sudah korup dari sananya, seperti kebiasaan mark up

anggaran, SPPD Fiktif, dll, silakan sidang pembaca yang terhormat tambah sendiri. Bicara tentang Korupsi di negeri ini, maka itu adalah penyakit akut lama, jauh sebelum Republik ini berdiri. Tinjauan Kompas (2014:32), tercatat di pusat informasi kompas (PIK), tulisan Dukut Imam Widodo yang bertajuk Soerabaia Tempo Doeloe, telah menggambarkan penyakit Korupsi itu. Dukut menuliskan pengalaman seorang Gubernur Pantai Timur Jawa, Nicolas Engelhard, 15 April 1805, yang mengungkapkan kalau dirinya kaya raya, karena sogokan orang-orang pribumi yang menginginkan jabatan. Zaman VOC dulu saja menjadi Pejabat mesti menyogok Gubernur Belanda, lalu, apa bedanya dengan ingin menjadi Pejabat di era Pilkada langsung sekarang ini?? Sepertinya sama saja. Di era sekarangpun Calon yang akan maju mesti mengeluarkan Dana yang tak sedikit, baik untuk membayar perahu partai, membiayai kampanye, belum lagi dana segar untuk serangan fajar sebelum hari pemilihan. Ada istilah Ada Duit Ada Suara. Tak mengherankan jika Calon yang terpilih, menjadi lupa untuk memajukan daerahnya dan mensejahterahkan rakyatnya. Si Pejabat terpilih sibuk mengembalikan dana-dana yang telah dikeluarkannya dahulu,pastinya dengan menggerogoti dana APBD yang nota benenya adalah dana rakyat. Menjadikan Pilkada Langsung yang membawa benih-benih perubahan yang lebih baik adalah dengan memutus mata rantai aliran dana dan meminimalkan biaya Pilkada ; Perahu Partai Tak Perlu Dibayar, kampanye tanpa artis dan hura-hura, Rakyat pemilih tidak meminta sumbangan dan uang dari Si Calon. Rakyat Justru Menolak Memilih Calon Yang Berpolitik Uang, maka Penyakit Korupsi akan lenyap di Negeri ini (***)

RUBRIK WARTA DESA: Diperuntukkan bagi Publikasi Desa (Program Desa, Potensi dan Masalah) yang ada di Kabupaten Landak. Hubungi : 081352398088 - Email: [email protected]


TIPS STUDI

Apakah anak Anda nakal? Anda tahu mereka sebenarnya memiliki hati yang baik dan Anda mencintainya. Tapi mereka tetap membangkang, tidak mematuhi Anda. Mereka membuat Anda stress dan hampir frustrasi. Sebelum Anda mempertimbangkan sekolah dengan disiplin tinggi untuk anak nakal itu, sebuah studi baru dalam pengembangan psikologi menunjukkan bahwa anak nakal Anda akan tumbuh lebih baik dari pada temannya yang diam-diam saja. Para peneliti dari University of Luxembourg, University of Illinois dan Free University of Berlin melacak data 745 orang di Luxembourg dari abad ke 12 ke 52, dan menemukan bahwa orang-orang yang menentang otoritas seperti anak-anak cenderung memiliki penghasilan lebih tinggi saat orang dewasa. “Melanggar aturan dan menentang otoritas orang tua adalah prediktor non kognitif pendapatan tinggi yang terbaik setelah menghitung IQ, status sosial ekonomi orang tua, dan capaian pendidikan,” kata studi itu seperti dilansir dari laman Yourtango, Rabu (12/8). Ternyata anak-anak yang menantang orang tua mereka cenderung tetap bersekolah dalam waktu lama dan lebih mungkin untuk mengejar pendidikan ting-


Anak Nakal Miliki

Miliki

PENDAPATAN LEBIH TINGGI

Ketika Dewasa

gi. Hal ini harus dicatat bahwa kesuksesan bekerja telah diukur oleh peneliti menggunakan sebuah indeks ranking karier berdasarkan status sosial ekonomi dan martabat. Para peneliti mengangkat beberapa teori tentang mengapa kesimpulan mereka mungkin akan terjadi. “Kita mungkin beranggapan bahwa siswa yang mencetak gol tinggi pada skala ini akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi karena mereka lebih bersedia untuk lebih menuntut saat titik kariernya kritis, seperti saat negosiasi gaji atau kenaikan gaji,” tulis para

peneliti. Ada juga alasan penting lainnya anak penentang dapat tumbuh menjadi penghasil uang yang besar. “Kita juga tidak bisa mengatur individu yang kemungkinan besar menyukai atau bersedia merusak aturan mendapatkan pembayaran yang tinggi untuk alasan yang pantas."

39

PENGANTAR KABAR UTAMA

POTRET PILKADA

SERENTAK DI KALBAR Dipastikan pada tanggal 9 Desember 2015 nanti akan diadakan Pilkada untuk pertama kalinya di Negara ini, tepatnya Pilkada Serentak Gelombang Pertama Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Propinsi, Kabupaten dan Kota Se- Indonesia, termasuklah di provinsi Kalimantan Barat, yang akan menggelar Pilkada serentak di 7 Kabupaten, meliputi Kabupaten Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu. Setidaknya telah ada 810 Pasangan Calon telah Terdaftar dalam Pilkada Serentak 2015 di seluruh Indonesia yang terdiri dari pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta


Walikota dan Wakil Walikota di 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten. Pendaftarannyapun telah dilaksanakan serentak oleh KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 26 hingga 28 Juli 2015 lalu. Para calon pemimpin daerah ini meliputi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Adapun komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui

7

BERITA & TAWA

83 Daerah Berpotensi Calon Tunggal Wakil Ketua DPR Fadli Zon meJika setelah diperpanjang masih ngatakan, ada kemungkinan calon ada daerah yang memiliki calon tunggal kepala daerah terus bertunggal, lanjut dia, barulah pilkada tambah. "Ada potensi (calon tungdi daerah tesebut diundur pada gal) di 83 daerah," kata Fadli di pilkada serentak tahap kedua Gedung DPR, Senin (10/8/2015). tahun 2017. Pasalnya, calon-calon yang su"Pemerintah tidak vakum. Ada dah ada saat ini belum diverifikasi aturan (Pelaksana tugas). Ini opsi oleh Komisi Pemilihan Umum FADLI ZON yang memungkinkan, sambil revisi (KPU). Jika sudah diverifikasi diUU Pilkada dan Pemda," tandasnya. mungkinkan calon tunggal akan bertambah. Sebelumnya, saat ini masih terdapat tujuh "Di beberapa daerah calon bisa saja tidak daerah yang mempunyai calon tunggal, yaitu memenuhi kualifikasi dan bisa ditolak KPU. Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Itu sudah dibahas dengan KPU dan Bawaslu. Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Kita sepakati tambah waktu," ujar politikus Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Gerindra ini. Kota Samarinda. (*)

Perpanjang Jabatan Incumbent tunggal, maka pilkada serentak di Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah daerah itu akan ditunda hingga menyarankan agar Presiden Jokowi tahun 2017. Pimpinan daerah termemperpanjang masa jabatan sebut akan dijabat oleh pelaksana kepala daerah incumbent di tujuh tugas (Plt) dari birokrat. daerah yang mempunyai calon "Saya menganggap, kalau mau tunggal. lebih simpel dan lebih legitimate, "Maka kepala daerah itu bisa angkat saja pejabat lama, diperpandilantik menjabat sampai pilkada jang masa jabatannya," ujarnya. berikutnya. Dan dia tidak bisa maju Adapun ketujuh daerah tersebut kembali di Pilkada 2017 karena FAHRI HAMZAH sudah terhitung dua periode," katanya di yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, gedung DPR. Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Dia mengaku khawatir. Jika tujuh daerah Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara dan tersebut tetap mempunyai calon kepala daerah Kota Samarinda. (*)

CARA MEMBUAT SUAMI BAHAGIA Malam sebelum pernikahannya, calon pengantin perempuan berbicara dengan ibunya. "Mam," katanya, "Aku ingin mama untuk mengajariku bagaimana untuk membuat suami baruku bahagia." Ibu mengambil napas dalam-dalam dan mulai, "Ketika dua orang mencintai, menghormati, dan saling menghargai satu sama lain, bercinta bisa menjadi hal yang sangat indah..." "Aku tahu bagaimana caranya bercinta, Mam," calon pengantin itu merasa terganggu, "Aku ingin mama mengajariku bagaimana membuat nasi goreng yang lezat."

PULANG KALAH BERKELAHI Tono pulang dari taman bermain dengan hidung berdarah, mata hitam, dan pakaian robek. Nampak jelas sekali bahwa ia berada dalam perkelahian yang buruk dan dia kalah. Sementara ayahnya memasang perban pada luka-lukanya, ia bertanya kepada anaknya apa yang terjadi. "Yah, Ayah," kata Tono, "Saya menantang Badu untuk berduel. Dan, ayah tahu, aku memberinya kesempatan untuk memilih senjatanya." "He-eh," kata sang ayah, "tampaknya itu adalah perkelahian yang adil." "Aku tahu, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan memilih kakak perempuannya!"

INGIN MENCERAIKAN SUAMI

REDAKSI MENERIMA TULISAN BERUPA OPINI DISERTAI CV SINGKAT. KIRIM KE email: [email protected] 38

Seorang wanita ingin menceraikan suaminya dengan alasan kekejaman. Organnya begitu besar dan itu menyakitkan bagi dia untuk berhubungan seks. Setelah dia telah menjelaskan masalahnya ke pengacara, ia mengatakan bahwa ia akan mengajukan tuntutannya. "Pertama!" Kata wanita itu. "Mengapa dia tidak bisa mengamplas dan mengecilkannya sedikit?" Mata Borneo • Agustus - September 2015

PENGANTAR KABAR UTAMA

jalur partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon

KABUPATEN KETAPANG 1 . ANDI DJAMIRUDINCHANISIUS KUAN PDIP (9 kuris) Hanura (5 kuris) Demokrat (5 kuris) PKB (2 kuris) 2 . BOYMAN HARUNGURDANI AHMAD PAN (6 kursi) Nasdem (3 kursi) 3. HENRIKUS-GUSTI KAMBOJA Golkar (8 kursi) Gerindra (3) 4. MARTIN RANT AN-SUPRAPTO RANTAN-SUPRAPTO Independen: 32.997 dukungan 5. ASWIN FUAD-SUWIGNJO Independen: 23.961 dukungan 6. H DARMANSYAH-UTI RUSHAN ST Independen: 30.864 dukungan

KABUPATEN SINTANG 1 . IGNASIUS JUANSENEN MARYONO PDIP (6 Kursi) Hanura (2 kursi) PAN (2 kursi) PKPI (3 kursi) Demokrat 4 (kursi) 2 . AGRIANUSCHOMAIN WAHAB Gerindra (5 kursi) PKB (4 Kursi) 3 . JAROT WINARNOASKIMAN Nasdem (5 kursi) Golkar (3 kursi) PPP (1 kursi)

Bakal calon telah di depan mata, rekam jejak masing-masing calon sedikit banyak pastilah telah diketahui oleh para masyarakat pemilih dimasing-masing daerahnya, pada akhirnya masyakat pemilih dimasing-masing kabu-

8

melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Di Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah di 7 kabupaten di Kalbar, pada hari Selasa (28/7/ 2015), lalu. Sebanyak 22 pasangan bakal

calon bupati dan wakil bupati telah mendaftar untuk ikut dalam kontestasi politik lima tahunan ini. Berikut nama-nama pasangan bakal calon tersebut:

KABUPATEN SAMBAS 1 . TONY KURNIADI ST MSiHj. EKA NURHA YATI, SE NURHAY Independen: 38. 349 suara 2 . H. ATBAH ROMIN SUHAILI SUHAILI-Hj. HAIRIAH PKS (4 kursi) PPP (4 kursi) Gerindra (5 kursi) Hanura (3 kursi) 3 . Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI ALWI-H. HASANUSI PAN (6 kursi) PDIP (6 Kursi) Demokrat (4 kursi) Nasdem (4 kursi) PBB (1 kursi)

KABUPATEN MELAWI 1. PANJI-DADI SUNARYA PDIP (5 kursi) Nasdem (2 kursi) Hanura (1 kursi) 2 . FIRMAN MUNT A COMUNTA JHON MURKANTO Golkar (6 kursi) Gerindra (4 kursi) PAN (3 Kursi) PKS (2 Kursi) Demokrat (2 kursi) PPP (2 Kursi) PKPI (2 Kursi PKB (2 Kursi)

patenlah yang paiing paham dan mengerti, pemimpin yang bagaimana yang mereka butuhkan untuk memajukan dan mensejahterahkan masyarakat daerahnya. (Sumber KPU)

KABUPATEN BENGKAYANG 1 . SEBASTIAN DARWIS SERURAKHMAD PDIP (6 kursi) 2 . SURYADMAN GIDOTAGUSINUS NAON Gerindra (4 kursi) Hanura (4 kursi) Nasdem (4 kursi) PAN (1 kursi)

KABUPATEN SEKADAU 1 . RUPINUS-ALOYSIUS PDIP (6 Kursi) Demokrat (4 Kursi) PKPI (3 Kursi) 2 . SIMSON-SUBARNO Hanura (4 Kursi) Nasdem (3 Kursi) Gerindra (4 Kursi) 3 . YANSEN EFFENDY-SAHARUDIN PAN (3 Kursi) Golkar (3 Kursi) 4 . PENSONG-AMONG * Independen: 10.870 dukungan

KABUPATEN KAPUAS HULU 1. FRANSISKUS DIAAN SHANDI ASWAD SH PDIP (4 kursi) Demokrat (3 kursi) Hanura (2 kursi) 2 . AM NASIR SHANTONIUS L AIN PAMERO PPP (5 kursi) Golkar (4 kursi) PKPI (3 kursi) Gerindra (3 kursi) PAN (2 kursi) PKS (1 kursi) PKB (1 kursi) Nasdem (2 kursi) PBB (tanpa kursi)


KABAR SINTANG

PASANGAN BALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG JAROT-ASKIMAN DISAMBUT HANGAT OLEH MASSA SAAT MEMASUKI PINTU GERBANG KPUD UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI SALAH SATU KANDIDAT.

"JAS MERAH" Melenggang ke KPU

Sintang, Mata Borneo. Pasangan dengan tagline “JAS MERAH” (Jarot-Askiman Merakyat Adil dan Harmonis) ini kemudian mendatangi kantor KPU dengan diiringi ratusan pendukungnya. Arak-arakan ratusan simpatisan tiba di Kantor KPU Sintang sekitar pukul pukul 15.30 wib dan langsung disambut Ketua KPU Sintang Supranto Aji. Saat tiba di Aula KPU Sintang, kedua Pasangan langsung menuju meja registrasi untuk mengisi absen pasangan calon yang mendaftar. Setelah itu, lalu menyerahkan berkas ke Ketua KPU Sintang.


Dari sejumlah berkas yang diserahkan oleh kedua pasangan ke KPU Sintang, terdapat beberapa berkas yang belum dilengkapi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang ini. “Pasangan calon diminta melengkapi berkas yang masih dalam proses sebelum tanggal 3 Agustus,” ujar Ketua KPU Sintang, Supranto Aji. Selain itu, Supranto menambahkan usai menyerahkan berkas pendaftaran akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang waktunya akan ditentukan oleh penyelenggara Pilkada. “Tim pemenangan juga diminta menyiapkan desain atribute kampanye, dan diserahkan ke KPU untuk dilakukan pencetakan,” katanya. Calon Bupati Sintang, Jarot

Maju karena Mu'jizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa itulah yang mengantarkan pasangan Jarot Winarno dan Askiman untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sintang yang diusung partai Nasdem, Golkar dan PPP. Winarno mengatakan pihaknya telah menyelesaikan seluruh berkas yang menjadi persyaratan dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Sintang serentak. “Semua berkas telah kita siapkan dan serahkan kepada KPU, namun ada sebagian berkas yang belum terlengkapi. Hanya salah tafsir saja, seperti berkas dukungan partai yang harusnya ditanda tangani seluruh partai dalam satu kertas, bukan terpisahpisah,” katanya. Terpisah, Askiman mengatakan dirinya bisa tampil sebagai calon wakil bupati Sintang karena mu'jizat dari tuhan. Dirinya pun siap berhenti dari dari PNS. “Ini rencana tuhan dalam kehidupan saya, keputusan MK beberapa waktu lalu menyatakan bahwa saya telah memenuhi syarat untuk maju dalam pertarungan Pilkada.”kata Askiman usai mendaftar ke KPU Sintang. Dengan moto motto rencana terlaksana janji ditepati kewajiban dipenuhi dirinya yakin bisa memimpin Sintang lima tahun kedepan lebih baik lagi. “Untuk persiapan kita sudah siap, karena memang Jarot-Askiman sudah di kenal di kalangana masyarakat kabupaten Sintang. Karena dua pasangan ini adalah menabur kasih di semai kejayaan yang akan dituai bersama masyarakat Sintang,”tukasnya. (Sus)

37

KABAR UTAMA

810 Pasangan Calon Telah Terdaftar

Pilkada Serentak 2015 Pendaftaran pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten telah dilaksanakan serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Para calon pemimpin daerah ini meliputi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Jakarta, Mata Borneo. Komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9 provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota.

9

KOMISIONER KPU RI HADAR NAFIS GUMAY KETIKA DIWAWANCARAI AWAK MEDIA.

Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU RI Arief Budiman, Rabu (29/7) di Media Centre KPU RI. Arief Budiman dalam kesempatan tersebut menyampaikan hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pertanggal 29 Juli 2015 pukul 19.30 WIB. “Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana” ujar Arief Budiman. Arief menambahkan, terdapat satu daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur yang tidak ada satupun pasangan calon mendaftar. Kemudian terdapat 14 daerah yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan ada 15 daerah yang memerlukan perpanjangan masa pendaftaran. Untuk jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 or-

ang. Sementara itu Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan semua pihak terutama partai politik untuk tidak membiarkan kepemimpinan di daerah menjadi kosong. Apabila tidak ada juga yang mendaftar, maka daerah tersebut harus menunggu sampai pilkada tahun 2017. “Seperti contoh kasus di Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur, sebenarnya salah satu pasangan calon sudah siap untuk mendaftar di KPU, tetapi karena pasangan calon yang lain tidak jadi mendaftar hingga ditunggu sampai batas waktu akhir pendaftaran, akhirnya pasangan calon tersebut juga tidak jadi mendaftar,” papar Hadar di depan para pewarta media di Media Centre KPU RI. Hadar juga mengharapkan tidak adanya pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU menjalankan tugas sesuai amanah UU, jadi seharusnya apapun itu harus dilakukan dalam upaya penegakan UU. Posisi KPU hanya mengatur dalam hal tata cara pelaksanaannya. Hadar juga berharap aparat berwajib juga diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik dalam proses tahapan pilkada ini. (Sumber : KPU)


KABAR SINTANG

Polri Siap Amankan Pilkada

WAKAPOLRES SINTANG MELAKUKAN PENGECEKAN LANGSUNG KENDARAAN DINAS POLRI UNTUK PENGAMANAN PILKADA 2015. FOTO: SUSIANTI

Sintang, Mata Borneo. Dalam rangka kesiapan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2015, Polres Sintang yang dipimpin langsung Kapolres Sintang AKBP Mahyudi Nazriansyah melakukan pengecekan langsung kendaraan dinas polri, Kamis (30/07). Kapolres Sintang AKBP Mahyudi Nazriansyah mengatakan pengecekan rannas tersebut guna mengevalusi kendaraan layak pakai untuk persiapan pengamanan Pilkada mendatang.“hari ini kita melakukan apel pengecekan seluruh kendaraan dinas di jajran polres Sintang. "Kita mengecek kesiapan kendaraan dinas kita, baik itu kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan roda enam dalam rangka pengamanan pilkada di kabupaten Sintang,“ katanya. Mahyudi menambahkan Secara umum kesiapan kendaraan dinas jajaran polres sintang telah mencapai 99 persen. “Sekitar 99 persen kendaraan kita siap untuk melaksanakan tugas pengamanan, namun ada beberapa hal-hal kecil yang tentunya sudah kita sampaikan ke anggota untuk segera dilengkapi. Sehingga saat pengamanan pilkada semuanya lebih siap baik personil maupun sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan,” tambahnya. Lebih lanjut mahyudi mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan personil sesuai dengan tahapan pengamanan. “Di masing masing tahapan kita sudah membuat rencana pengamanan, dari tahap awal itu sudah ada pengaturan, ada 2/3 personil kita turunkan yaitu 337 personil ada juga yang 1/3 dan sebagainya. Masing masing tahapan sudah kami siapkan personilnya,“ tuturnya. Dalam pengamanan pilkada ini tentu Polri tidak sendiri namun juga bersinergi dengan instansi terkait baik TNI, dan instansi lainnya. “Tentunya polri disini sebagai leding sector akan melihat sejauh mana situasi dan kondisi dilapangan, bila perlu kita akan meminta kekuatan dari pihak TNI atau instansi terkait lainnya,” ujarnya. (sus)

36


KABAR UTAMA

Kalbar Salah Satu Provinsi Rawan Konflik Di Pilkada Serentak Mata Borneo, Mata Borneo. Polri telah memetakan kerawanan provinsiprovinsi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Sejumlah langkah penanganan pun sudah disusun untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan aman. “Secara keseluruhan, Polri telah memetakan daerah rawan satu dan dua sehingga perlu dilakukan penebalan keamanan,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam rapat konsultasi gabungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015) Dalam dokumen materi yang disampaikan oleh Kapolri, dipaparkan bahwa ada 17 wilayah yang masuk dalam kategori rawan satu. Daerah-daerah itu adalah Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Sumbar, Babel, Banten, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Jambi, Kepri, Bengkulu, Sulut, Gorontalo, Sulbar, dan DIY. Sementara itu, ada 14 wilayah yang masuk dalam kategori rawan dua yaitu Papua, Papua Barat, Sulses, Malut, Maluku, NTT, NTB, Sumut, Jatim, Jateng, Bali, Kaltim, Kaltara dan Sulteng. Usai rapat, Badrodin menjelaskan beberapa parameter suatu daerah dikatakan rawan. Semua faktor-faktor itu dievaluasi untuk menentukan status tiap wilayah. “Ada parameter rawan atau tidak. Penyelenggara lengkap atau tidak, apa ada sejarah konflik. Apa ada konflik parpol, bagaimana calon yang maju. Apa di daerah tersebut punya potensi konflik. Bagaimana karakter masyarakatnya. Semua kita evaluasi untuk menentukan apa rawan atau tidak,” ujar Badrodin kepada wartawan. Pemetaan kerawanan yang disebutkan baru sampai batas provinsi. Polri akan kembali mendeskripsikannya kembali hingga tingkat kabupaten dan kota. Badrodin mencontohkan penentuan tingkat kerawanan di Nias Selatan. “Nias

10

Selatan, rawan tidak? Tiap ada pemilu pasti diulang, pasti ribut. Itu salah satu contoh. Itu masih global, akan kita pertajam sampai kabupaten/kota,” ungkapnya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga mengatakan bahwa belum seluruh anggaran untuk pengamanan Pilkada sudah cair. Baru 50 persen anggaran yang sudah disetujui. “Polri mengajukan biaya anggaran Rp 1,127 triliun namun anggaran yang disetujui baru Rp 563 miliar atau 49,59%. Sehingga masih kekurangan Rp 564,2 miliar,” kata Badrodin dalam rapat konsultasi gabungan tentang Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015). Badrodin menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Pilkada, biaya penyelenggaraan Pilkada serentak, termasuk pengamanan ditanggung APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Terkait dana yang belum cair pun sedang dikoordinasikan. “Saat ini kapolres dan kapolda tengah berkoordinasi dengan kepala daerah,” ujarnya. Sebanyak 135.263 personel akan diterjunkan untuk mengamankan Pilkada. Mabes Polri juga menerjunkan 3929 personel untuk membantu. Sebelumnya, kekurangan anggaran pengamanan ini sempat menjadi alasan agar Pilkada ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kesiapan jajarannya mengawal jalannya Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Meski masih terkendala anggaran pengamanan, bukan berarti Pilkada di 269 daerah, ditunda. “Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalau toh ada kekurangan anggaran, bukan itu alasan untuk melakukan penundaan. Karena memang masih

ada waktu untuk bisa mencukupi kebutuhan itu,” kata Jenderal Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7/2015). Hingga saat ini, terhitung kekurangan anggaran pengamanan Pilkada serentak berjumlah Rp 500 miliar dari kebutuhan Rp 1 triliun. Adapun anggaran ini sepenuhnya digelontorkan dari dana APBD daerah masingmasing dengan nilai yang tidak sama, tergantung kondisi wilayah daerah itu. Polri baru menggunakan dana APBN bila terjadi situasi kontijensi (darurat) dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu untuk pergeseran pasukan ke titik terjadi kontijensi. (int) Mata Borneo • Agustus - September 2015

KABAR SANGGAU

Fraksi PDIP Ingatkan SKPD Percepat Lelang

BUPATI SANGGAU PAOLUS HADI SAAT MENERIMA RAPERDA LKPJ APBD TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK DIUSULKAN MENJADI RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DARI WAKIL KETUA DPRD SANGGAU, USMAN.

Sanggau, Mata Borneo. Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau secara bulat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Sanggau. Paripurna yang dihadiri Bupati, Paolus Hadi, Sekretaris Daerah Sanggau Al Leysandri dan seluruh SKPD serta anggota DPRD Sanggau itu berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna lantai II DPRD Sanggau, Jumat (7/8). Paripurna yang mengagendakan pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut sempat diskor tiga jam untuk menghormati umat muslim yang melaksanakan shalat Jumat. Meskipun menerima, sejumlah fraksi memberikan catatan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kepada Bupati Sanggau untuk dilaksanakan. Diantaranya fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Yeremias Marsilianus, PDI Perjuangan meminta agar agar Bupati mengingatkan dan mendesak seluruh SKPD untuk segera mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan Mata Borneo • Agustus - September 2015

karena saat ini sudah memasuki bulan Agustus . Hal itu disampaikan PDI Perjuangan agar kegiatan yang dananya telah dianggarkan di APBD tahun 2015 bisa terserap seluruhnya. Percepatan lelang proyek itu, menurut PDI Perjuangan sangat diperlukan untuk menyerap APBD terealsiasi dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara jika terjadi keterlambatan dipastikan agar merugikan masyarakat karena banyak pembangunan yang tidak selesai atau selesai separuh tapi tidak bisa digunakan. Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Sanggau melalui juru bicaranya, Susana Herpena juga menerima pelaksanaan LKPJ APBD tahun anggaran 2014. Fraksi berlambang pohon beringin tersebut juga memberikan beberapa catatan penting untuk Pemerintah Daerah. Diantaranya menyoroti kinerja PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau. Menurut Golkar, dengan tidak disampaikannya laporan keuangan pada PDAM Tirta Pancu Aji Sanggau tahun anggaran 2014 membuktikan lemahnya sistem pengelolaan administrasi keuangan pada PDAM. Hal itu, menurut Golkar menyebabkan LKPJ pelaksa-

naan APBD tahun anggaran 2014 yang disampaikan Bupati menjadi tidak lengkap. Oleh karenanya, Golkar meminta Bupati untuk segera membenahi lemahnya kinerja PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau. Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga menyoroti masih lemahnya penyerapan anggaran tahun berjalan yang masih sekitar 40 persen dari total APBD tahun anggaran 2015. Atas kondisi tersebut, Golkar meminta Bupati untuk melakukan evaluasi secara ketat langkah-langkah yang sudah diambil dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal bangunan gedung, jalan serta jaringan irigasi karena ada kekhawatiran dari fraksi Golkar bahwa penyerapan anggaran tahun 2015 tidak berjalan maksimal. Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga memuji kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dalam kurun waktu 10 tahun baru mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Daerah. Sementara itu, fraksi Gerindra dalam pendapat akhirnya menilai, realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2014 masih terjadi sejumlah pemborosan diantaranya belanja pegawai terdiri dari honorium PNS realisasinya Rp37 milyar lebih, honorarium non PNS yang realisasinya Rp20 milyar lebih. Selain itu, Gerindra juga menilai, pada belanja barang dan jasa juga terdapat belanja yang terkesan pemborosan antara lain objek jenis belanja jasa kantor dengan realisasi Rp51,9 milyar lebih, belanja perawatan kendaraan bermotor yang realialisasinya mencapai Rp7 milyar lebih, belanja cetak dan penggandaan dengan realisasi Rp11,5 milyar lebih, belanja makan dan minum dengan realisasi Rp10,6 milyar lebih, belanja perjalanan dinas yang terealisasi Rp42 milyar lebih, belanja pemeliharaan dengan realisasi Rp36,9 milyar, belanja jasa konsultasi dengan realisasi Rp8,7 milyar lebih dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp5,5 milyar. Atas kondisi tersebut, Gerindra menilai masih terjadi pemborosan. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran belanja yang akan datang, Gerindra meminta agar dilakukan penghematan dengan prioritas yang terukur terhadap belanja langsung ataupun tidak langsung. (*)

35

KABAR UTAMA

Kubu ARB Tidak Usung Hendrikus-Kamboja Pontianak, Mata Borneo. Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Adang Gunawan, SE, mengatakan untuk Pilkada Kabupaten Ketapang Partai Golkar (ARB) tidak pernah mengusung atau merekomendasikan nama calon Bupati Ketapang Hendrikus-Gusti Kamboja (calon Wakil Bupati Ketapang). "Yang kita rekomendasikan untuk menjadi calon Bupati Ketapang adalah Yasir Ansari (Ketua DPD Partai Golkar Ketapang. Hendrikus itu daftar saja sebagai calon tidak ada bagaimana bisa kita merekomendasikan namanya" tegas Adang saat menggelar konfrensi pers di kantornya kemarin. Adang menjelaskan saat di Jakarta rapat tim 10 yang anggotanya dari kubu ARB 5 orang dan 5 orang dari kubu Agung Laksono khusus untuk menentukan calon di Ketapang selalu tertunda. Ini dikarenakan dari ARB memutuskan Yasir menjadi calon

Adang Gunawan, SE

Bupati Ketapang, dilihat dari koalisi partai yang sudah ada, hasil survei, dapat meyakinkan Yasir bisa menang. Sementara dari kubu AL memutuskan calon lain, makanya rapat ditunda," jelasnya. Sampai akhirnya H-1 akhir pendaftaran calon kepala daerah, sudah ada hasil rapat dan dapat disepakati bersama 6 Surat Keputusan dukungan calon kepala daerah Pilkada di Kalbar. "Kemudian hari terakhir pendaftaran (28/7) saya diperintahkan tim Pilkada ARB untuk membawa surat dukungan atas nama Yasir Ansari sebagai calon Bupati Ketapang. Namun kenyataanya SK Ketapang tidak keluar-keluar dari DPP, dan saya mendapat telepone ternyata SK tersebut sudah ada di tangan Gusti Kamboja di Kabupaten Ketapang. Saya kaget kenapa bisa SK tersebut ada di tangan Gusti Kamboja padahal itu adalah hak kami," jelas Adang.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar


Yang menjadi pertanyaan, adalah kenapa bisa berada ditangan Gusti Kamboja (kubu AL), ini berarti ada indikasi pemalsuan atau di curi dan di ubah nama dukungan. "Sampai sekarang saya tidak pernah lihat SK dukungan Golkar kubu ARB kepada Hendrikus-Gusti Kamboja," jelasnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, ungkap Adang, di DPP Golkar kubu ARB, staf DPP yang membuat SK dukungan calon kepala daerah disuruh, ditekan dan diancam sampai nangis-nangis oleh salah satu oknum agar membuat dan mengeluarkan SK dukungan atas nama Hendrikus-Gusti Kamboja. "Masalah yang terjadi Pilkada Kabupaten Ketapang sudah saya laporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, ARB, Sekjen Idrus Marham, dan Nurdin Khalid. Mereka kaget kenapa nama dukungan bisa berubah, dan nanti akan ditindaklanjuti," jelasnya. Adang juga mengaku terus dilobi kubu AL dengan cara-cara menawarkan berbagai macam hal, untuk bisa mendukung pasangan calon Bupati yang didukung kubu AL. "Saya bersukur KPU Ketapang tegas, hanya saya menyayangkan kenapa sampai jam 03.00 WIBA subuh penutupan pendaftaran calon, harusnya jam 00.00 WIBA sudah ditutup pendaftaran calon," katanya. Untuk itulah, ungkap Adang DPD Partai Golkar Kalbar memerintahkan kepada DPD Partai Golkar Ketapang untuk tidak datang pada saat pendaftaran HendrikusGusti Kamboja di KPU Ketapang. "Bagaimana mau mendaftar sementara berkas SK dukungan tidak ada, mau daftar pakai apa? sementara SK tidak pernah terima kubu ARB," ungkap Adang. Sementara untuk Pilkada di kabupaten lainnya di luar Ketapang, Sintang dan Sekadau, sudah disepakati bersama di tim 10, untuk mendukung pasangan calon ternyata di lapangan seperti di Bengkayang dukungan berbeda, kemudian Kabupaten Melawi, Kapuas Hulu dan Sambas, Ketua DPD kubu AL tidak datang pada saat pendaftaran. (*)

11

KABAR SEKADAU SUARA INTAN

Dewan Desak Perbaikan Turunan di Ruas Gonis Rabu - Sei Asam Sekadau, Mata Borneo. Pengerjaan jalan Gonis Rabu-Sei Asam di Kabupaten Sekadau sepanjang lebih kurang 13 kilometer yang rampung tahun lalu rupanya masih menyisakan masalah. Sebab, salah satu titik jalan di jalur itu rawan kecelakaan, dan berada di sebuah turunan yang terdapat gorong-gorong dibawahnya yang disinyalir belum tuntas pengerjaannya. Belum selesai atau bagaimana ya? Tapi herannya, kok tidak diselesaikan dan dibiarkan begitu saja ya," kata Muhammad, anggota DPRD Sekadau asal Sungai Ayak kepada sejumlah wartawan di kantornya. Dia menegaskan, yang menjadi masalah adalah keselamatan pengguna jalan saat melintas di titik tersebut. Sebab, posisi gorong-gorong tepat berada di turunan tajam. Kondisi badan jalan di atas gorong-gorong itu pun rusak dan berlubang. Jika pengguna kendaraan tak hati-hati, bukan tidak mungkin akan celaka sat lewat di titik tersebut. "Beberapa waktu lalu bahkan ada pemotor

34

yang jatuh disitu dan harus dijahit karena KONDISI menderita luka cukup TURUNAN serius. Makanya kita YANG PERLU PERBAIKAN minta segera dilakukan pengaspalan agar tidak ada korban lainnya," desak politisi PAN. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, Heri Handoko Susilo saat dikonfirmasi terpisah mengatakan pengerjaan gorong-gorong tersebut me- gorong saat ini mengalami kerusakan dan rupakan proyek terpisah dari pengerjaan jalan berlubang. "Timbunan jalannya ada lubangRabu-Sei Asam. nya. "Itu kan yang dikerjakan box culvert-nya Nanti kita atasi lah dalam waktu dekat, kita paket tahun ini, misah sama (proyek) ja- akan mengupayakan perbaikan jalan yang lannya. Pengerjaan gorong-gorong itu sendiri rusak diatas gorong-gorong tersebut. Nanti hanya proyek pemeliharaan saja," ujar Heri. kita minta bantu yang mengerjakan jalan, kan Ia mengakui memang timbunan gorong- cuma sedikit," pungkasnya. (tar)


KABAR KALBAR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, DRS. CORNELIS, MH MEMASANG TANDA PANGKAT PENJABAT BUPATI BENGKAYANG DRS. MOSES AHIE MSI, PADA PELANTIKAN DI BALAI PETITIH, KANTOR GUBERNUR KALBAR.

Pejabat Bupati Segera Bertugas

Pontianak, Mata Borneo. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, meminta pejabat Bupati Bengkayang, Drs. Moses Ahie, M.Si yang baru dilantik untuk segera bertugas. "Segera bertugas di Bengkayang," tegasnya ketika memberikan sam butan ketika pelantikan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/8). Gubernur Cornelis juga meminta maaf karena pelantikan seharusnya 10 Agustus namun harus dilaksanakan sehari sesudahnya, karena ada permasalahan dengan administrasi, namun di Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah beres. "Sehingga untuk mengisi kekosongan dari jam 00.00 WIB kemarin sampai jam pelantikan ini ditunjuk Sekretaris Daerah Bengkayang Drs. Kristianus Anyim. Agar tidak ada kekosongan pemerintahan," katanya.

12

Orang nomor satu di Kalbar ini juga menjelaskan bahwa Suryadman Gidot dan Agustinus Naon bukan diberhentikan, namun karena sudah habis masa jabatannya. Moses Ahie, memang tidak asing di Bengkayang, karena sebelumnya ia pernah mendampingi Yakobus Luna pada periode awal Bengkayang diketok palu menjadi Kabupaten Baru pemekaran dari Sambas. Moses Ahie yang saat ini menjabat sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat menyatakan siap langsung bertugas, karena ini perintah pimpinan. Moses memang tinggal di Singkawang. Namun Cornelis meminta demi efektifitas tugas sebagai penjabat Bupati yang harus memahami dan memimpin keamanan teritorial, maka harus berdomisili di Kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia tersebut,

terlebih menjelang Pemilihan Kepala daerah serentak Desember mendatang. Moses Ahie menyatakan siap kembali ke Bengkayang karena dalam waktu dekat mempersiapkan kedatangan menteri Koordinator Politik dan Keamanan Tedjo Edhu Purdijatno meletakan Batu Pertama Perguruan Tinggi Santhi Buana Bengkayang dan Upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus mendatang. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis, SPd, Mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot beserta Istri dan Agustinus Naon beserta Istri, keduanya mendapat apresiasi dari Gubernur Kalimantan Barat dalam bentuk puagam penghargaan. Karena telah memimpin Bumi Sebalo tersebut selama lima tahun. (*) Mata Borneo • Agustus - September 2015

KABAR SEKADAU

Sekadau Pertemuan Tokoh Lintas Agama

PARA TOKOH MASYARAKAT DI SEKADAU BERFOTO BERSAMA USAI PERTEMUAN TOKOH LINTAS AGAMA.

Sekadau, Mata Borneo. Keberagaman merupakan realitas yang ada sejak alam atau bumi diciptakan, sementara dalam konteks Indonesia, keberagaman sudah ada sejak sebelum Indonesia berdiri, Kata Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, Kaharudin. Kemenag Sekadau mengadakan pertemuan tokoh lintas agama, Selasa di gedung PKK Sekadau Hilir. "Menjadikan keberagaman sebagai bingkai kerukunan, merupakan tema pertemuan hari itu. Kita harus menyadari betapa hingga saat ini konflik tidak juga pernah pernah sepi dengan latar belakang adanya perbedaan," katanya. Menurut dia, ketegangan dan konflik disebabkan sentimen agama, suku, ras dan golongan masih saja muncul. Ini menandakan bahwa keberagaman sebagai realitas yang harus diterima sebagai rahmat dan dipahami terus menerus. Tujuan pertemuan Tokoh lintas agama Kabupaten Sekadau adalah untuk mengoptimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mempererat kerukunan antarumat beragama, membina relasi yang erat antar elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya pembinaan kerukunan serta meningkatkan pemahaman tokoh agama tentang wawasan multikultural. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau M.Taufik saat membuka pertemuan menuturkan ruang lingkup Kementerian Agama hanya memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama. Tugas dan pokok Kementerian Agama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, kerukunan umat beragama, mutu Mata Borneo • Agustus - September 2015

giatan-kegiatan ini, apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama," katanya berharap. Pada kesempatan tersebut juga disepakati memelihara kerukunan, keharmonisan dan persatuan kesatuan antarumat beragama di Kabupaten Sekadau. Dengan ditandatangani kesepakatan oleh tokoh agama yang hadir pada pertemuan hari itu. Adapun isi kesepakatan pertama senantiasa menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama, kedua menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ketiga mewaspadai dan menindak tegas pihak yang ingin merusak toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sekadau. Pertemuan tokoh lintas agama itu juga dihadiri ormas keagamaan, dewan adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas pemuda dan pemuda sebagai pembicara, seperti Gerakan Pemuda Anshor Tohidin, Ketua BAMAG Sekadau Pdt.Martin Jasmine Selain itu Pemuda Katolik Sekadau Matius Djohn, S.Pd. M.Si dan Ketua MUI Sekadau H.Mudhlar juga menjadi Narasumber. "Ada sedikit permasalahan mengenai pemahaman, belum nyaman, baru tenang beragama atau merasa berdosa ketika orang belum mengikuti agamanya, padahal kita ini hakekatnya diciptakan berbeda seperti ini, mampukah kita jika diciptakan bersama, satu suku satu agama, pasti mampu dan pasti bisa," ungkap Kaharudin,S.Ag ketika menutup pertemuan. Mudah-mudahan dengan pemahaman nyaman dengan perbedaan ini, kita sadar dengan hakekat keberagaman. Seperti ketika Natal dan Lebaran bisa bergantian, di lingkungan tempat tinggal ketika mudik Lebaran atau Natal, bergantian bagi pegawai di rumah sakit, kepolisian dan lainnya. "Apabila kita memahami realitas kekayaan perbedaan itu ternyata menyenangkan, membuat itu menjadi lapang dan indah," katanya. (tar)

pendidikan agama, pelayanan haji serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara Pancasila, kita sadari pertentangan dan perselisihan umat beragama akan melahirkan kehancuran yang fatal bagi semangat persatuan bangsa ini," kata dia. Menurut dia, sendi-sendi kehidupan beragama mudah sekali terprovokasi dengan isuisu yang tidak sehat. Maka kesadaran kerukunan umat beragama harus terus dikawal dengan sebaik-baiknya. Pengawalan kerukunan beragama itu merupakan tata kehidupan yang wajib dilakukan, diantaranya meminimalisir gesekan-gesekan yang menimbulkan SARA. Pentingnya kerukunan itu sendiri harus dipupuk dan ditingkatkan, di antaranya gesekan yang mudah dan selalu membuat timbulnya konflik adalah melalui penyiaran agama, aktivitas keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Selanjutnya Kapolres Sekadau yang diwakili Wakapolres Kompol Catur Prasetiyo,S.IK dalam pemaparannya mengharapkan agar tidak mudah menyalahkan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, perlu saling menghormati dan saling menjaga kondisi damai. Kemajemukan jangan dijadikan perbedaan, keANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN majemukan itu jadikan PRODUK/ IKLAN DI SANGGAU DAN SEKADAU persahabatan atau perKAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO satuan. "Ke depan dihaDENGAN HARGA SUPER MURAH” rapkan diambil langkahSEGERA HUBUNGI: ANTONIUS SUTARJO langkah forum silahturahBIRO KABUPATEN SANGGAU HP. 0821 4831 5969 mi komunikasi, semakin kita melaksanakan ke-

33

KABAR UTAMA

Empat Daerah Ditunda Ke Pilkada 2017

Mata Borneo,-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di tujuh kabupaten/kota yang hanya mempunyai satu pasangan calon yang mendaftar pada tanggal 9-11 Agustus 2015. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya. Perkembangan terakhir dari proses pelaksanaan pendaftaran kembali tersebut, pada hari pertama tanggal 9 Agustus 2015 tidak ada satupun daerah menerima pendaftaran. Kemudian pada hari kedua, terdapat satu pasangan calon mendaftar di Kabupaten Pacitan. Selanjutnya pada hari ketiga, atau hari terakhir masa pendaftaran di hari ini sudah ada penerimaan pendaftaran di Kota surabaya. KPU Kota Surabaya telah menerima pendaftaran atas nama Drs. Rasyio M.Si dan Drs. Dimam Abror, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Sementara itu, di Kota Samarinda juga masih berlangsung proses pendaftaran. “Bagi empat kabupaten/kota yang lain, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada satupun calon tambahan yang mendaftar hingga proses pendaftaran kembali ditutup pada pukul 16.00 waktu setempat. Beberapa ada yang datang di empat kabupaten ini, meskipun Mata Borneo • Agustus - September 2015

berniat untuk mendaftar, tetapi tidak membawa berkas yang dinyatakan cukup untuk mendaftar, sehingga tidak ada satupun yang masuk dalam klasifikasi pendaftaran,” papar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam konferensi pers, Selasa (11/8) di Media Centre KPU RI. Husni juga menjelaskan bahwa jumlah pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya sebanyak 852 pasangan calon yang terdiri dari 21 pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 117 pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota. Tabulasinya adalah 1 pasangan calon terdaftar di 5 daerah, karena Kota Samarinda masih dalam proses pendaftaran, 2 pasangan calon terdaftar di 80 daerah, 3-4 pasangan calon terdaftar di 154 daerah, 5-6 pasangan calon terdaftar di 25 daerah dan lebih dari 6 pangan calon terdaftar di 5 daerah. “Saat ini di 262 daerah yang menyelenggaraan pilkada sedang berlangsung pelaksanaan verifikasi dan penelitian dokumen perbaikan, kemudian penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015. Bersamaan dengan kegiatan ini, di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada sedang dilaksanakan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih atau coklit yang akan berakhir sampai tanggal 19 Agustus

2015,” ujar Husni. Husni juga menegaskan bahwa pada saat ini KPU masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, sehingga bagi empat daerah yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Mataram yang tetap mempunyai satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada di keempat daerah tersebut diundur ke tahun 2017. Sementara itu, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay juga menjelaskan bahwa KPU telah mempunyai jadwal utama yang direncanakan untuk 262 daerah. Namun kemudian ada jadwal bagi 7 daerah yang pasangan calon masih kurang dari 2 pasangan calon, dan pada hari ini menjadi 5 daerah, karena KPU masih menunggu proses pendaftaran di Kota Samarinda. Bagi daerah yang menerima pendaftaran, keesokan harinya bisa mulai pemeriksaan kesehatan, kemudian ada perbaikan dokumen, ada pemeriksaan dokumen perbaikan, dan kemudian penetapannya akan berbeda dengan jadwal utama, yaitu menjadi tanggal 30 Agustus 2015. “Seandainya pada tanggal 24 Agustus 2015 nanti ditetapkan, terdapat daerah yang pada saat penetapan masih kurang dari 2 pasangan calon, maka daerah itu akan dibuka kembali pendaftaran, sehingga penetapan kemungkinan baru pada tanggal 18 September 2015. Harapan kami, keserempakan proses pilkada ini bisa terjadi pada tanggal 9 Desember 2015,” ujar Hadar. (Sumber: KPU)

13

KABAR SEKADAU

Bupati Sekadau Resmikan Rumah Duka Yayasan Bhakti Luhur PERESMIAN RUMAH DUKA OLEH BUPATI SEKADAU

Sekadau, Mata Borneo. Bupati Sekadau Simon Petrus meresmikan penggunaan gedung rumah duka Yayasan Bhakti Luhur Sekadau di jalan Irian, Sekadau Hilir, Rabu (12/8). Bupati Sekadau Resmikan Rumah Duka Yayasan Bhakti LuhurBangunan senilai lebih 800 juta rupiah itu nantinya akan digunakan untuk menyemayamkan jenazah

32

umat Tionghoa sebelum dimakamkan. Peresmian rumah duka Bhakti Luhur ditandai dengan pembukaan plang nama gedung dan penandatanganan prasasti oleh bupati Simon Petrus. "Saya salut dengan semangat saudarasaudara untuk membangun gedung ini. Saya dukung, apalagi posisinya pas di pinggir jalan.

Ini juga menandakan bahwa pluralisme juga berlaku dengan sangat baik di Sekadau. Belasan tahun lalu belum bisa bebas," ungkap Bupati Sekadau, Simon Petrus dalam sambutannya. Dia melanjutkan, sekarang sudah bebas bisa apa saja karena haknya sama dengan warga Negara yang lain. Saya senang melihat umat Tionghua di Sekadau juga bisa berkembang seperti di daerah lain. "Kita berharap bangunan tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan dirawat oleh umat. Sudah dibangun, harus dirawat dengan baik," pesannya. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Budaya Tionghua (MABT) Kabupaten Sekadau, Titi Hermanto menjelaskan bangunan itu akan dipergunakan sebagai tempat menyemayamkan umat Tionghua yang meninggal sebelum dimakamkan. "Sebelumnya, tempat persemayaman berada di bangunan lama yang ukurannya kurang representatif. Terbangunnya gedung ini berkat persatuan kita semua. Mudahmudahan persatuan ini bisa terus terjaga," pungkasnya. (tar)


KABAR UTAMA

TANGKAL IJAZAH PALSU DALAM PILKADA

Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerja sama menangkal penggunaan ijazah palsu dalam proses pendaftaran pasangan calon untuk pilkada serentak melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). MoU terkait verifikasi ijazah calon kepala daerah dan wakilnya ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Menristekdikti M. Nasir di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, dan berlaku hingga lima tahun ke depan. "Penggunaan gelar adalah daya tarik untuk mendapatkan suara pemilih. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah calon yang sudah mendaftar di KPUD berhak atas gelarnya atau tidak," ujar Ketua KPU Husni Kamil Malik selepas acara tersebut. Husni melanjutkan pemalsuan ijazah adalah tindakan pidana dan diatur oleh

14

Penggunaan gelar adalah daya tarik untuk mendapatkan suara pemilih. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah calon yang sudah mendaftar di KPUD berhak atas gelarnya atau tidak HUSNI KAMIL MALIK Ketua KPU undang-undang. Menurut Menristekdikti Muhammad Nasir dalam kesempatan yang sama, pengguna ijazah palsu akan diberikan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. "Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012, ancaman hukuman bagi yang mengeluarkan ijazah adalah maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Sementara bagi pemegang ijazah palsu ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp500 juta," kata Nasri. Nasri mengingatkan, yang termasuk

ijazah palsu adalah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak diakui oleh Kemenristekdikti atau ijazah dari lembaga yang sudah diakui, proses pembelajarannya tidak sesuai. Menristekdikti menyatakan pihaknya akan segera menyelesaikan proses verifikasi ijazah setelah data dari KPU terkumpul seluruhnya. "Setelah semua terkumpul, kami langsung melakukan verifikasi. Mungkin sekitar satu minggu selesai," ujar Nasir. Pihak KPU dan Kemenristek sendiri membuka pengaduan dari masyarakat jika mengetahui informasi tentang penggunaan ijazah palsu oleh pasangan calon kepala daerah. Pengaduan bisa disampaikan melalui KPU di masing-masing daerah dan jika ingin memeriksa secara langsung, masyarakat bisa membuka laman milik Kemenristekdikti forlap.dikti.go.id. "Itu merupakan pangkalan data perguruan tinggi di Indonesia. Di sana terdapat informasi mulai dari nama alumni hingga berapa SKS yang ditempuh selama kuliah," kata Nasir. Ada pun penandatanganan MoU ini dihadiri juga oleh beberapa perwakilan kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (ant)


KABAR SEKADAU

Empat Paslon Mendaftar ke KPU Sekadau

Sekadau, Mata Borneo. Tercatat ada empat pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati Sekadau periode 2015-2020 yang sudah mendaftarkan diri ke KPU setempat selama masa pendaftaran 26 - 28 Juli. Pasangan Rupinus-Aloysius menjadi yang pertama mendaftar ke KPU pada tanggal 27 Juli kemarin. Kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, PKPI, PPP dan PKB ini mendaftar ke KPU dengan didampingi parpol pengusung dan tim sukses lengkap. Pasangan berjuluk R-A ini maju dalam Pilkada dengan bekal 13 kursi di DPRD Sekadau. Masing-masing PDIP 6 kursi, demokrat 4 kursi dan PKPI 3 kursi. Pasangan ini yakin menang Pilkada dengan target raihan 60 persen suara. Pada hari yang sama, pasangan Pensong Benny-Kristian Amon menyusul mendaftar ke KPU Sekadau. Pasangan yang menempuh jalur independen ini tiba di KPU sekira pukul 16.00 WIB. Sedangkan pada hari terakhir 28 Juli,


pasangan Simson-Paulus Subarno menyusul mendaftar ke KPU. Pasangan calon yang diusung tiga partai yakni Gerindra, Hanura dan Nasdem ini datang ke KPU Sekadau sekitar pukul 11.50 WIB. Mengantongi 11 kursi DPRD Sekadau yakni 4 kursi Gerindra, Hanura 4 kursi dan Nasdem 3 kursi. Kandidat terakhir yang mengajukan diri untuk maju dalam Pilkada adalah pasangan Yansen Akun Efendy-H. Saharudin. Munculnya nama Yansen dalam Pilkada Kabupaten Sekadau memang menjadi kejutan tersendiri. Namanya memang sempat terdengar beberapa waktu terakhir. Yansen-Sahar maju dengan diusung PAN dan Golkar dengan jumlah kursi 6 buah di DPRD Sekadau. "Ada beberapa tahapan dalam pendaftaran pencalonan bupati dan wakil bupati berdasarkan PKPU NO 9 dan 12, misalnya yang diatur dalam pasal 39," kata Ketua KPU Sekadau, Gusti Mahmud Buang. Dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon, KPU menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan, dan juga meneliti keabsahan persyaratan dukungan partai politik tingkat pusat dan dokumen. Berkas tersebut kemudian akan diteliti oleh KPU. Adapun beberapa elemen yang ditelaah diantaranya keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 huruf b persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 huruf b. "Hari ini KPU hanya menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas peryaratan pencalonan kandidat. Kandidat bakal calon harus memenuhi syarat pencalonan seperti formulir model B1. KWK, Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik Pusat tentang persetujuan pasangan calon, formulir B2 KWK soal pernyataan kesepakatan koalisi, dan sejumlah syarat lainnya. Pemberitahuan mengenai hasil pemeriksan berkas akan diumumkan pada pada 3 sampai dengan 4 Agustus, dan masa perbaikan berkas mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus nanti," pungkasnya. (tar)

31

KABAR UTAMA

KPU Ketapang Reschedule Tahapan Pencalonan "Berdasarkan hasil konsultasi ke Jakarta, KPU Kabupaten Ketapang diarahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Langkah pertama, melakukan perubahan terbatas keputusan tahapan, program dan jadwal serta menindaklanjuti keputusan tersebut,” kata Ketua KPU Kabupaten Ketapang Ronny Irawan di Jakarta KPU Kabupaten Ketapang menjadwal ulang tahapan pencalonan seiring keputusan Panitia Pengawas Pemilu yang mengabulkan gugatan Henrikus - Gusti Kamboja pada Selasa (11/8). "Berdasarkan hasil konsultasi ke Jakarta, KPU Kabupaten Ketapang diarahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Langkah pertama, melakukan perubahan terbatas keputusan tahapan, program dan jadwal serta menindaklanjuti keputusan tersebut,” kata Ketua KPU Kabupaten Ketapang Ronny Irawan di Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, arahan kedua, melakukan koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Ketapang serta melaksanakan sosialisasi kepada Partai Gerindra, Partai Golkar serta pasangan calon atas nama Drs. Henrikus M.Si – Ir. H. Gusti Kamboja M.H. Sebutnya, lebih lanjut arahan dari KPU RI bahwa pada saat pendaftaran seluruh dokumen baik Persyaratan Pencalonan maupun Syarat Calon harus sudah dilengkapi pada saat pendaftaran dan tidak ada masa perbaikan. "Sehingga KPU Kabupaten Ketapang diminta untuk mengatur jadwal sedemikian rupa. Pada saat pertemuan tersebut KPU Kabupaten Ketapang diarahkan bahwa jadwal penetapan pasangan calonnya mengikuti tahapan perpanjangan kedua pendaftaran pasangan calon di 7 (tujuh) daerah yang mempunyai calon tunggal,” paparnya. Menurut Ronny, lebih rinci, terkait jadwal tersebut akan diplenokan oleh KPU Kabupaten Ketapang. Dikatakannya, KPU Ketapang akan mensosialisasikan rincian jadwal kepada pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si – Ir. H. Gusti Kamboja, M.H. serta partai politik yang mengusung yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra. “KPU sebagai penyelenggara tetap berdasarkan norma hukum dan prosedur,” katanya. Ronny menyebutkan pada saat pendaftaran Mata Borneo • Agustus - September 2015

KPU KETAPANG DIDAMPINGI KPU PROVINSI KALBAR SAAT KONSULTASI KE KPU RI (KPU KETAPANG).

nanti partai politik beserta pasangan calon wajib memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Yakni partai politik atau gabungan partai politik memenuhi 20% kursi atau 25% suara sah hasil pemilu, menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon dan menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

Lebih lanjut, sebutnya, secara teknis, dalam proses penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Ketapang berpedoman pada Surat Edaran KPU nomor 402/KPU/VII/2015 tenggal 24 Juli 2015. "Saat pendaftaran tersebut Partai Politik atau gabungan partai politik dan Pasangan Calon wajib menyerahkan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 42 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. KPU Kabupaten Ketapang dalam mengambil keputusan berdasarkan kehatihatian serta azas penyelenggara demi mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berkualitas serta berintegritas," katanya menegaskan. (ant)

15

KABAR KETAPANG

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang akhirnya memutuskan untuk mengabulkan seluruh tuntutan Henrikus - Gusti Kamboja terkait pembatalan pendaftaran oleh KPU setempat pada Pilkada mendatang.

Panwaslu Kabulkan Gugatan Henrikus

Ketapang, Mata Borneo. Dalam sidang yang berlangsung di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, Ketapang, Selasa itu, Ketua Panwaslu Ketapang Sukardi mengatakan menerima seluruh tuntutan pasangan Henrikus - Gusti Kamboja. Berdasarkan keputusan itu, maka Panwaslu menyatakan membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 27/BA/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Henrikus dan Gusti Kamboja Tanggal 29 Juli 2015. Kemudian, meminta kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk menerima pendaftaran pasangan calon Henrikus dan Gusti Kamboja. Selain itu, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi

30

terhadap persyaratan pasangan calon sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak KPU Ketapang yang merupakan pihak termohon dalam sidang sengketa ini seusai persidangan menegaskan menghormati keputusan yang telah diputuskan oleh majelis sengketa yang dalam hal ini adalah Panwaslu Ketapang. "Tentunya kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh pihak Panwaslu, namun untuk aspek tindak lanjut dari keputusan ini, tentu akan kami konsultasikan dan koor-

dinasikan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat mengenai langkah dan tindak lanjut kedepannya," ujar Ronny Irawan, Ketua KPU Keteapang. Ia mengaku pada saat melakukan penolakan pihaknya juga terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat, sehingga dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan hal yang sama untuk mengambil langkah dan tindak lanjut kedepannya. "Saat ini kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi terkait hasil putusan sidang sengketa ini, dan kami sedang menunggu arahan dari jenjang di atas kami, dan saat ini hasil putusan panwaslu sedang dalam proses pembahasan di jenjang di atas kami," ujar dia. Untuk tahapan pendaftaran Pilkada ini, ia menegaskan masih akan menunggu arahan dari KPU Provinsi dan KPU Pusat, lantaran yang terjadi di Ketapang berjalan tidak dalam kondisi normal sehingga wewenang mengenai langkah kedepan yang harus kami lakukan, tentu menunggu arahan KPU pusat selaku pemilik wewenang dan pembuat PKPU. Gusti Kamboja yang merupakan pemohon dalam perkara ini, seusai persidangan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh saksi, seluruh pengurus partai yang telah mendukung dan mengikuti jalannya persidangan selama ini. "Kepada Panwaslu kami mengucapkan terima kasih karena telah memutuskan sengketa ini dengan adil, sehingga hak konstitusi kami sebagai calon dapat dipenuhi, dan kami berkeyakinan kami telah memenuhi peraturan perundang-undangan," ujar Gusti Kamboja. Dengan keputusan Panwaslu ini, ia meminta KPU Ketapang segera memproses kembali pendaftaran pihaknya sebagaimana yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Panwaslu dalam keputusan akhir sengketa ini. "Tentu kita meminta KPU segera memproses pendaftaran kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang sengketa yang adil ini," kata dia.(ant)


KABAR UTAMA

Sedikitnya kami telah menolak pemasukan uang Rp500 miliar. Artinya ada uang 'cash' datang, tapi kami tolak. Ini merupakan perjuangan yang tidak mudah. Paling tidak kami memikirkan jalan yang baik dan konsisten Jakarta, Mata Borneo. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai Presiden Joko Widodo belum perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada meski tujuh daerah terancam tak mengikuti pilkada lantaran hanya memiliki calon tunggal. "Kalau baru tujuh, delapan daerah belum perlu. Perppu perlu dikeluarkan kalau sudah 81 daerah dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak," kata Surya usai membuka Sidang Pleno Istimewa terkait Pilkada di DPP Partai NasDem, Senin. Ia menegaskan, tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah butuh perhatian khusus dari partai politik mengingat perpanjangan waktu peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya tinggal hitungan hari. "Tujuh daerah memang butuh perhatian karena mungkin akan tertunda. Tapi secara umum, pelaksanaan seluruh persyaratan, telah masuk ke KPU. Di dalam pemikiran ini, Partai NasDem yang ikut mengusung calon kepala daerah berharap prosesnya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata

16

PERPPU SOAL PILKADA

BELUM PERLU

Surya. Menurut dia, di usia Partai NasDem yang begitu muda seperti saat ini, sudah cukup banyak hal-hal fenomenal? yang telah diraih. termasuk tingginya antusiasme dari calon peserta pilkada yang meminta dukungan dari Partai NasDem. "Kami tidak membayangkan di dalam menyongsong dukungan kepala daerah, antusiasme yang begitu tinggi, termasuk dari peserta pilkada. Itu semua sebuah parameter yang bagus," ucap Surya Paloh. Selama ini, kata Surya, komitmen Partai NasDem tidak semata- mata membebaskan biaya politik. Langkah demikian, diakui bukanlah masalah yang sederhana. "Partai kami tentunya juga memerlukan biaya yang besar untuk menjalankan berbagai kegiatan," katanya. Tolak Rp300 miliar Dijelaskan, sejak dibentuk dan hingga berjalan saat ini, Partai NasDem sudah menolak pemasukan uang tunai sedikitnya Rp500 miliar. Namun tawaran uang sebesar itu ditolak karena NasDem tidak mengenal politik transaksional. "Sedikitnya kami telah menolak pemasuk-

an uang Rp500 miliar. Artinya ada uang 'cash' datang, tapi kami tolak. Ini merupakan perjuangan yang tidak mudah. Paling tidak kami memikirkan jalan yang baik dan konsisten," ujar Surya. Surya Paloh juga menegaskan Partai NasDem lebih mengutamakan investasi manusia ketimbang menjalankan politik transaksional. Oleh karena itu, keberhasilan pilkada serentak harus dioptimalkan agar muncul orang-orang berkualitas di daerah. "Tim yang dipersiapkan oleh DPP harus bisa mencari calon yang terbaik, sehingga, bisa memenangkan pilkada di sejumlah daerah," katanya. Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten-kota yang memiliki calon tunggal. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB); Kota Samarinda di Kalimantan Timur; serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).(ant) Mata Borneo • Agustus - September 2015

KABAR BENGKAYANG

Kirim 35 Orang Tuntut Ilmu di STPP Malang Bengkayang-Mata Borneo. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang benar-benar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang khususnya dibidang pertanian. Karena mayoritasnya masyarakat Kabupaten Bengkayang bermata pencaharian petani. "Tahun ini sebanyak 35 orang putra dan putri terbaik Kabupaten Bengkayang dibeasiswakan Pemda untuk menuntut ilmu di STPP Malang,"beber Kasa, S.TP Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang ditemui diruang kerjanya. Ia melanjutkan, 35 orang tersebut berasal dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dalam proses perekrutan, para calon penerima beasiswa Pemda Bengkayang tersebut diseleksi sangat ketat terutama nilai akhir pelajarannya. Selain nilai, calon penerima beasiswa juga wajib memiliki Kartu Keluarga dan KTP Kabupaten Bengkayang. "Walaupun calon penerima beasiswa tamatan SMA di Kabupaten Bengkayang namun KK dan KTPnya bukan asal Kabupaten Bengkayang ditolak," tegasnya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga Kabupaten Bengkayang. Untuk apa menghabiskan anggaran APBD Kabupaten Bengkayang untuk menguliahkan orang yang tidak memiliki KK dan KTP Bengkayang. Di kabupaten/kota lain saja berani menolak warga luar kabupaten/kota. Saat ini juga kita harus berani menolak. Diakuinya, sudah banyak contoh kongkrit warga luar Kabupaten Bengkayang yang hanya menghabiskan anggaran APBD Bengkayang namun enggan menjadi warga Kabupaten Bengkayang. (yopi)


29

KABAR UTAMA

SANKSI PARPOL TAK USUNG CALON

Jakarta, Mata Borneo. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menyarankan agar partai politik yang tak mengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015, diberi sanksi. "Sanksi tersebut mulai denda materi hingga pencabutan keikutsertaan partai bersangkutan di daerah di mana partai politik tersebut enggan mendaftarkan kandidatnya pada ajang kontestasi kepemiluan lainnya," kata Muradi, di Jakarta, Senin. Ia menilai parpol yang tak mengusung calon kepala daerah secara tidak langsung sudah menyandera demokrasi di Indonesia. Pilkada akan ditunda hingga 2017 bagi daerah yang tidak memiliki minimal dua pasangan calon kepala daerah. Muradi mengatakan fungsi parpol dalam melakukan rekrutmen, mengakselerasi


kehendak publik, hingga kaderisasi kepemimpinan politik harus selaras dengan hak konstitusi publik untuk memilih pemimpinnya. Sehingga apabila kemudian partai politik abai dalam menjalankan kefungsian tersebut, sanksi bagi partai politik yang menyabot dan menyandera praktik pilkada serentak tersebut adalah keniscayaan untuk diterapkan. Pengajar politik dan pemerintahan Unpad Bandung ini mengatakan, bila parpol tak mengusung calon dalam pilkada, maka fungsi parpol terancam disandera oleh kepentingan pragmatisme segelintir elite politik. Pragmatisme politik ini cenderung memanfaatkan celah peraturan terkait pilkada, baik di UU pilkada maupun peraturan KPU. "Perpanjangan masa pendaftaran untuk tujuh daerah yang masih memiliki satu pasang calon juga dalam hemat saya tidak cukup membantu," ucapnya.

Ia menjelaskan, tahapan pemberian sanksi bisa dilakukan dengan dua skema. Pertama, skema berjenjang dengan basis penilaian penyelenggara pemilu, baik KPU kabupaten/ kota maupun provinsi bersama Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi. Pada skema ini, bisa saja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut dilibatkan. Rekomendasi sanksi ini juga perlu melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM agar menegaskan asas keterlibatan bersama. Skema kedua, tambah dia, KPUD, Panwas atau Bawaslu bisa melakukan penilaian dengan membentuk semacam panel ahli yang berasal dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam menilai partai-partai politik tersebut. Sehingga, akan didapat penilaian yang berintegritas untuk merekomendasikan pencabutan keikutsertaaan partai bersangkutan di daerah tersebut melalui KPU, Bawaslu pusat dengan pelibatan DKPP ke pemerintah. "Dua skema pemberian sanksi tersebut harus juga ditegaskan ada dalam Perppu sebagai respons dari kebuntuan atas praktik tidak sehat sejumlah partai politik di sejumlah daerah tersebut. Sehingga pilkada serentak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya," kata Muradi. (ant)

17

KABAR BENGKAYANG

STTIH Menjawab Tantangan Pendidikan

BUPATI BENGKAYANG SURYADMAN GIDOT SAAT MENGHADIRI PERESMIAN STTIH GPIBI ANUGERAH BENGKAYANG.

Bengkayang, Mata Borneo. Sekolah Tinggi Theologi Injili Humble (STTIH) merupakan lembaga pendidikan tinggi teologi yang terpanggil ikut serta mencerdaskan bangsa dalam membangun manusia yang cerdik,tulus dan rendah hati. Di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia (GPIBI) saat ini ada 14 pendeta yang bergelar doktor akademis lulusan dari dalam dan luar negeri, selayaknya mendedikasikan ilmunya bagi bangsa, gereja-gereja Tuhan, dan khususnya gereja PIBI melalui sekolah tinggi teologi injili humble. STTIH sendiri memiliki Visi menjadi sekolah tinggi teologi injili yang mempunyai keseimbangan teori dan praktek antara iman dan ilmu, sebagai pendidikan ditingkat regional, nasional dan internasional. Sementara Misinya adalah melaksanak mandat ilahi dalam bidang spritual dan pengembangan manusia seutuhnya, meningkatkan pengetahuan manusia dengan injili dan praktek digereja serta masyarakat, memperlengkapi dan melatih calon calon pemimpin kristen yang mempunyai integritas dan profesionalisme, menjadi hamba Tuhan

28

yang melayani, mengasihi dan mengabdi kepada Tuhan dan sesama manusia serta melakukan penelitian ilmiah dalam penerapan ilmu ditengah tengah gereja dan masyarakat. Sementara itu Menjelang akhir Jabatannya pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagai Bupati Bengkayang Suryadman Gidot,M.Pd melakukan Peresmian dan Pelantikan Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Theologi Injili Humble (STTIH) Bengkayang. Dikatakan Gidot," kita harus menyambut baik keberadaan STTIH dan menjawab tantangan kedepan dalam bidang pendidikan, maka kita sudah siapkan beberapa program pilihan yang dapat dipilih nantinya di STTIH. Acara Peresmian berlangsung, Jumat (7/ 8) bertempat di Gereja PIBI Anugerah Bengkayang Kehadiran Bupati Gidot juga didampingi Wakil Bupati Agustinus Naon, Ketua DPRD Bengkayang Martinus Kajot, Wakil Ketua DPRD Yosua Sugara, dimana kali ini mengambil Tema "Tuhan Telah Memilih Dan Menetapkan Kamu Menjadi HambaNya" Sebelumnya Ketua Panitia Peresmian dan

Pelantikan Pejabat Struktural STTIH Pendeta Sangkot Sibarani,M.Miss memandu acara dengan semarak, diiringi dengan lagu-lagu pujian. Kepada media ini, Pdt. Sangkot Sibarani, M.Miss mengatakan," STTIH memiliki ijin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan SK Dirjen Bimas Kristen untuk program-program Ijin Institusi SK No.DJ.III/Kep/HK.00.5/529/2014, Sarjana Theologi (S.Th) SK No.DJ.III/Kep/HK.00.5/ 530/2014, Sarjana Pendidikan Agama Kristen (S.PAK) SK.No.DJ.III/Kep/HK.00.5/ 531/2014, Magister Theologi (M.Th) SK No.DJ.III/Kep/HK.00.5/532/2014, Magister Pendidikan Agama Kristen (M.Pd.K) SK No.DJ.III/Kep/HK.00.5/533/2014. Dan perkuliahan akan dilaksanakan di Kampus STTIH Jalan Bambang Ismoyo N.75 Kelurahan Bumi Emas Kab.Bengkayang Kalbar 79212 Telp.0812-5704-7561, 0812-8781-4814, Email :[email protected] Selain itu berikut nama-nama Penyelenggara Pendidikan di Kampus STTIH, Ketua BPP GPIBI Pdt.Dr.Djuwari Iswanto,D.Th, Pembina STTIH Suryadman Gidot,M.Pdk, Ketua STTIH Pdt.Dr.Albert Saragih,M.Th, Pembantu Ketua (Puket) I Pdt.Sudarmadji,D.Th, Puket II Capt. Anthony Siadari,M.Th, Puket III Pdt.Imanuel Sukardi,M.Th, Dosen Misi :Pdt.Kevin Humble,D.Miss, Pdt.Carl Reed,Ph.D, Sebagai Dosen Tetap : Pdt.Albert Saragih,D.Tg, Pdt.Sudarmadji,D.Th, Capt.Anthony Siadari,M.Th, Pdt.Imanuel Sukardi,M.Th, Pdt.Bernard Bistok Lubis,M.Th, Neli Simarmata,M.Pd.K, Pdt.Sangkot Sibarani, M.Miss, Pdt.Ramses Manurung,M.Min, Pdt.Jeverson Tokilov,M.Th, Pdt.Simson Jisim,M.Miss, Pdt.I Ketut Panca Ardana,MA, Pdt.James Burnama,M.Th Dan Dosen Tidak Tetap adalah : Pdt. Dr. Djuwari Iswanto, D.Th, Pdt.Sumbut Yermianti, D.Min, Pdt.Noor Anggraito,D.Th, Pdt.Esron Harianja,D.Th, Pdt.Roma Sihombing,M.Th, Dr.Florentina Wijayanti, Pdt.Dr.I Nyoman Sudiarsa, Pdt.Santono Sinaga,M.Th, Pdt. Yosua Prabowo, M.Th, Pdt.Pulman Marbun, M.Th, Pdt.Elia Umbu Zasa,M.Pd.K, Dr.Ni Luh Wiwit Tresnaning Hati, Pdt.Joni Melsi, MA,Pdt.Joko Riyanto,MABS, Ni Putu Sumarmi, M.Pd.K, Pdt.Widi Prasetyo,M.Th dan Pdt. Johan,M.Th.


KABAR PERBATASAN

Zulkifli : Pembuatan Paspor Paling Lama 3 Hari Selain itu, dengan adanya fasilitas VoA ini diharapkan hubungan antara Indonesia dan beberapa negara tertentu dapat meningkat dengan mengusung azas manfaat dan saling menguntungkan” ungkap Zulkifli. Dengan fasilitas VoA, warga negara dari negara subjek VoA dapat tinggal di Indonesia selama tujuh hari dengan membayar 10 dollar AS atau 30 hari dengan membayar 25 dollar AS. Visa kunjungan ini tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialih statuskan menjadi izin keimigrasian lainnya. Caranya prosedur pembuatan paspor dinas/diplomatik? Paspor dinas/diplomatik dapat dikeluarkan bagi pegawai pemerintah yang akan melaksanakan penugasan, penempatan dan belajar di luar negeri. Untuk pembuatan paspor dinas dan diplomatik, tidak dikenakan biaya. Zulkifli, juga menambahkan sistem yang digunakan untuk pembuatan Paspor adalah menggunakan sistem One Stop Service

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II ENTIKONG ZULKIFLI DIDAMPINGI KASUBAG TU ISKANDAR (KANAN) SAAT DITEMUI MATA BORNEO BEBERAPA WAKTU LALU.

Entikong, Mata Borneo. Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air. Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Hal ini menjadii kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI harus diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang. Demikian dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi kelas II Entikong Zulkifli didampingi Kasubag TU Iskandar kepada Majalah MATA BORNEO menjelaskan saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (23/7) di Entikong, beberapa waktu lalu. Dijelaskan oleh Zulkifli, bahwa negara-negara yang mendapatkan fasilitas Visa on Arrival (VoA) Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02-IZ.01.10 tahun 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-04.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, mulai 28 Mei 2007 negara yang memperoleh fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VoA) bertambah menjadi 63 (enam puluh tiga) negara. “Pemberian fasilitas VoA ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warganegara dari beberapa negara tertentu (subjek VoA) dalam rangka kunjungan wisata, sosial, kepentingan bisnis atau tugas kepemerintahan sebagai bentuk upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara.

18

SUASANA MENUNGGU PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II ENTIKONG

(OSS) lamanya proses pembuatan Paspor sembat-lambatnya tiga hari setelah melalui proses mulai dari pengisian identitas “Bukti Domisili” seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran/Ijazah semuanya asli langsung dipanggil keruang petugas pembuatan data ke komputer dilanjutkan pemotretan disertai sidik jari. Setelah itu data langsung dikirim kekantor Imigrasi pusat di Jakarta untuk proses selanjutnya membayar biaya sebesar RP 355.000,00 (tiga ratus lilam puluh lima ribu rupiah setelah itu menunggu jawaban dari kantor pusat. Jika sistem tidak mengalami gangguan atau bukti domisili tidak bermasalah bisa dtunggu satu hari atau besok paling lambat tiga hari. Kantor Imigrasi tempat pembuatan Paspor di Kalimantan Barat ada 6 kantor yaitu Kantor Imigrasi Pontianak, Kantor Imigrasi Singkawang, Kantor Imigrasi Sambas,kantor Imigrasi Sanggau, Kantor Imigrasi Entikong dan Kantor Imigrasi Putussibau. (Amat Dasa) Mata Borneo • Agustus - September 2015

KABAR BENGKAYANG

KPU Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Sekretariat PPK Oleh: YYopi opi Cah Cahyy ono Bengkayang-Mata Borneo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang kembali mengelar Bimbingan Teknis. Kali ini sasaran Bimtek ialah Ketua, Sekretaris dan Bendahara PPK pada 17 Kecamatan. Adapun jenis bimteknya ialah Pengelolaan Keuangan bagi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Bengkayang tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 lalu di LAntai Dua Hotel Lala Golden Bengkayang Jalan Basuki Rachmad Bengkayang dengan nara sumber Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang. "Kegiatan ini sangat penting. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah memeriksa kita sehingga sebagai acuan kita bekerja tidak merugikan keuangan APBD Bengkayang," beber Ir. Martinus Khiu, Ketua KPU Bengkayang. Ia melanjutkan, anggaran disusun sesuai dengan tahapan. Masa kerja PPK dan Sekretariat selama sembilan bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51/2015. Ia meminta sesama penyelenggara baik itu PPK maupun sekretariat saling menjaga keharmonisan. Dalam mengelola keuangan, Khiu mengingatkan bahwa wajib transparansi. B. Basuni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang mengatakan, dalam membuat laporan pertanggungjawaban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang harus valid, akurat, legal dan akuntabilitas. Walaupun dalam SPJnya valid, akurat dan legal namun tidak akuntabilitas sama juga salah. "Harus hati-hati dalam fungsi keuangan," pesan Basuni. Ia menuturkan, apalagi Presiden RI telah membentuk dan melantik tim khusus pada 5 Januari 2015 lalu untuk memantau penggunaan anggaran Pilkada termasuk di Kabupaten Bengkayang. Bowo Laksono, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang menerangkan, tujuan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.


"Kita inginkan tidak terjadinya pemborosan dalam pembiayaan pengelolaan anggaran, meminimalisir penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan anggaran dan mencegah terjadinya KKN" tegasnya. Ia mengungkapkan, jangan sampai setelah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang para penyelenggara bermasalah dalam SPJ. Inspektorat Kabupaten Bengkayang meng-

inginkan peningkatan kesadaran dari para penguna dan pengelola anggaran untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuangan. Herman, Staf Keuangan, Logistik dan Tata Usaha PPK Siding mengaku, sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. "Dengan bimtek ini, kami dapat membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik dan benar," terangnya. Sehingga kedepannya tidak membawa dampak negatif.

Bangun Dam Parit dan Pompa Air Bengkayang-Mata Borneo. Rapat penanggulangan kekeringan di Aula Utama Gedung F Kementrian Pertanian Jakarta tanggal 3 Agustus 2015 lalu, pertemuan antara Kementrian Pertanian RI dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadistan Bengkayang ikut dalam kegiatan tersebut. Ir Yonathan Petrus Peno, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang mengatakan, berdasarkan laporan KEPALA bMKG pusat yang memaparkan el nino berat ialah wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa. Untuk Kalimantan yang potensial kena dampak el nino ialah Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Bengkayang curah hujan relatif normal. "Hanya perlu diwaspadai adalah kecamatan yang endemik kekeringan terutama diwilayah pantai ialah Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan," beber Peno ditemui diruang kerjanya. Ia melanjutkan, Kabupaten Bengkayang pada target swasembada untuk produksi padi tidak direvisi seperti wilayah yang terpapar elnino. Luas tanam tetap 39875 hektar dan target produksi padi sebanyak 166225 ton pada 2015 ini. Ia menjelaskan, Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepuluan merupakan

wilayah endemik kekeringan. Ada atau tidaknya el nino, kedua kecamatan tersebut saat musimkemarau pasti kesulitan air. "Kementrian Pertanian RI meminta kami menyiapkan embung-embungyang relatif besar untuk menampung air hujan. Kementrian Pertanian membantu mesin pompa dan menyiapkan dam parit yang ada sumber airnya," ungkapnya. Peno mengakui, Presiden RI telah menyerahkan bantuan pompa air sebanyak enam unit. Dan pada APBN Perubahan, Kabupaten Bengkayang mendapat tujuh unit lagi pompa air. Namun barang tersebut hingga kini belum datang ke Kabupaten Bengkayang. Ia menerangkan, Dam Parit ialah sebua bangunan yang menampung air dari sumber air yang relatif kecil bendungankecil dan ada pintu air pembaginya. "Kelompk tani untuk mendapat bantuan pompa air silakan ajukan proposal," pinta Peno. Ia mengutarakan, dam parit diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang melalui Dana Alokasi Khusus, jika ada dari APBD lebih baik lagi.

27

SUARA INTAN

KERJA SAMA TINGKATKAN KESEHATAN

Ngabang, Mata Borneo. Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, menggelar kegiatan lokakarya mini lintas sektoral Puskesmas Ngabang di Puskesmas Ngabang, Rabu, guna menjalin kerja sama untuk tingkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lokakarya itu sendiri dihadiri Kepala Dinkes Landak Nurainy Sitinjak, Kepala Puskesmas Ngabang Justina Siregar, Camat Ngabang Yosep, sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Ngabang. Di temui di sela lokakarya, Kepala Dinkes Landak, Nurainy Sitinjak mengatakan, lokakarya mini yang digelar itu merupakan lokakarya untuk rapat lintas program dan lintas sektoral. "Nantinya kita akan membagi tugas sesuai dengan program yang ada di Puskesmas Ngabang antara staf di Puskesmas dan an-

tara lintas sektoral seperti camat, kades, tokoh masyarakat dan kader SUASANA LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTORAL PUSKESMAS kesehatan yang NGABANG DI PUSKESMAS NGABANG. ada di wilayah Pustidak mampu mengurus kesehatan semua kesmas Ngabang," ujar Sitinjak. Menurutnya, lokakarya mini inipun bertu- masyarakat. Oleh karena itu harus ada juan untuk mengevaluasi program yang ada kerjasama yang baik," katanya berharap. Nurainy juga berharap kepada para kades di Puskesmas dan sudah disampaikan kades kepada tokoh masyarakat serta kader kese- supaya bisa membantu melaksanakan program-program peningkatan derajat kesehatan hatan di wilayah Puskesmas Ngabang. "Hal ini bertujuan supaya lintas sektoral masyarakat. "Tapi saya menilai derajat kesehatan tersebut bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan masyarakatnya masing-masing," masyarakat di desa juga sudah mulai membaik. Demikian juga dengan kerjasamakata mantan Direktur RSUD Landak ini. Ia berharap melalui lintas program dan nya sudah baik dari yang lalu. Pak kadesnyalintas sektoral ini, nantinya ada kerja sama pun sudah aktif. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, kita harus untuk meningkatkan derajat kesehatan asa kerja sama yang baik di bidang kesehatan masyarakat. "Kalau tenaga medis di Puskesmas jelas ini," tegasnya. (ant)

Ngabang, Mata Borneo. Pemerintah Kabupaten Landak sudah menentukan Kawasan Tertib Berlalulintas (KTL) disepanjang ruas jalan Kota Ngabang. Penentuan KTL inipun merupakan hasil dari rapat forum lalulintas Kabupaten Landak. Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Landak, Lambertus Beni mengatakan, sesuai hasil rapat forum lalulintas itu, sudah ditetapkan KTL dimulai dari Kantor Bupati Landak sampai jembatan baru Kota Ngabang. "KTL yang sudah kita tentukan ini dalam rangka keselamatan berlalulintas bagi masyarakat pengguna jalan raya. KTL inipun

juga merupakan program dari Pemkab Landak," ujar Beni, Rabu, di sela-sela memimpin pemasangan spanduk KTL di jembatan baru Kota Ngabang. Menurutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil rapat forum lalulintas tersebut, Dishubkominfo Landak memasang spanduk, baliho dan rambu lalulintas KTL disejumlah tempat strategis di wilayah KTL itu. "Setelah itu, kitapun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan dengan turun ke lapangan. Tapi kita tidak memberikan tindakan tegas bagi pengendara yang melanggar. Kita hanya memberikan sosialisasi saja," kata mantan Kabid Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja

Tentukan Kawasan Tertib Berlalulintas


dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Landak ini. Beni berharap, dengan adanya KTL tersebut, masyarakat pengguna jalan bisa tertib dalam berlalulintas. "Ini juga dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal berlalu lintas," katanya. Selain itu sambung Beni, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal berlalulintas, tentunya bisa menurunkan angka lalulintas yang cukup tinggi di Landak ini. "Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antar pihak terkait, termasuk masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalulintas," harapnya. (ant)

19

KABAR KALBAR

Konsentrasi Pilkada di Tujuh Kabupaten Pontianak, Mata Borneo. Tujuh daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, akan serentak melakukan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember mendatang. Ketujuh daerah tersebut adalah, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Ketapang, Bengkayang dan Sambas. Terkait pengamanan tersebut, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol. Arief Sulistiyanto, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak di tujuh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat pada 9 Desember mendatang menjadi fokus konsentrasi Kepolisian Daerah Polda Kalbar. “Khususnya terkait dengan pengamanan jalannya pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian, protap pengaman tersebut akan dibahas secara intensif pada tangggal 10 Agustus mendatang,” ujarnya kemarin. Dijelaskannya lagi, pihaknya akan menggelar apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), akan dibahas semuanya seluruh Indonesia bersama Bapak Kapolri untuk merumuskan

26

apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Terkait dengan persiapan dari segi operasional dan personil sudah disiapkan sebelumnya. Hanya tinggal menunggu instruksi lanjutan dari Kapolri. "Tapi semuanya sudah siap. Kan Pilada bukan baru ini saja, kita sudah melakukan pengamaan Pilpres, pengamanan Pileg, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan," paparnya. Kapolda Kalbar ini juga menjelaskan, selama berlangsungnya beberapa kali Pemilihan Umum (Pemilu), Kalbar secara umum cukup kondusif, aman dan lancar, karena masyarakatnya sangat menghargai perbedaan. Sehingga, dia pun berharap agar Pilkada serentak kali ini mengulangi kesuksesan Pilkada-Pilkada sebelumnya. "Saya fikir masyarakat Kalbar sudah dewasa, sudah kondusif, dan pasti akan berdemokrasi dengan baik," ujarnya pasti. (*)


SUARA INTAN

Pemkab Landak Buka Pelayanan Perizinan Online Ngabang, Mata Borneo. Demi mempermudah pelayanan segala macam perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Landak, instansi tersebut sudah meluncurkan sistem pendaftaran perizinan secara online melalui situs website dengan

20

nama KPPTSP Kabupaten Landak. Peluncuran pelayanan secara online ini dilakukan sejak 1 Juli 2015. Kepala KPPTSP Landak, Mindar mengatakan, setelah diluncurkannya pelayanan perizinan secara online ini, ada 25 jenis perizinan di Landak yang bisa diakses secara

mudah dan gampang melalui situs KPPTSP Kabupaten Landak di alamat kpptsp.landakkab.go.id "Harapan kami, dengan mengurus perizinan melalui online ini, praktik percaloan yang kerap terjadi disetiap pengurusan perizinan bisa dihilangkan. Selain itu juga, untuk memudahkan memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara maksimal dengan teknologi informatika dan mengurangi waktu serta biaya transpot kepengurusan perizinan," ujar Mindar, di Ngabang, Selasa. Ia mengaku ada beberapa kendala dalam pelayanan perizinan secara online tersebut. "Salah satu kendala utama yakni kapasitas jaringan di KPPTSP Landak yang saat ini belum memenuhi standar kebutuhan," katanya. Selain itu tambah Mindar, kendala lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas untuk menangani pelayanan online tersebut. Di samping itu, sarana dan prasarana juga masih terbatas. "Tapi untuk ke depannya, akan kita lakukan penyempurnaan lagi. Selain perizinan, kita juga melayani keluhan masyarakat terhadap pelayanan di kantor kita secara online dan konsultasi masalah perizinan juga melalui online," katanya. (ant)


KABAR MELAWI

Kades Membuka Aib Sendiri di Persidangan

Melawi, Mata Borneo. dan H. Muhammad Nuh (Camat Ela Hilir ) Pada hakikatnya untuk mencari orang-or- sebagai pimpinan sidang dan di dampingi oleh ang kaya dan orang-orang pintar dijaman beberapa stafnya, Umar (Kapolsek Ela Hilir ) sekarang sangatlah mudah dan banyak yang Katrima (Koramil Ela Hilir) Arnasius Sak, mempunyai rumah mewah, mobil mewah, dan Udin, Krisna Adi. S, (Kepala Dusun Baras perusahaan megah tapi untuk mencari Ranying), Napi (Ketua RT) Jumain (Kepala seorang pPemimpin yang jujur, tulus, dan Dusun Penyuguk 1) Marik, R ( Kepala Dusun iklas itu ternyata tidak mudah dan gampang, Penyuguk 2) Budong (mantan Kepala Desa kalaupun ada di depan mata, atau di sekeliling kita. Seorang pemimpin seharusnya seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan tapi bukan sebaliknya, sementara yang sering terjadi seorang pemimpin hanya untuk memperkaya diri sendiri, yang artinya pemimpin yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. SUASANA KETIKA PERSIDANGAN TAMPAK SERIUS Jiwa pemimpin pikirannya pasti positif dibenaknya yang ada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bersama, beda kalau dengan pemimpin yang sekarang cara berpikirnya selalu menguntungkan dirinya Penyuguk) Budi (ketua BPD Penyuguk). Terkait pencairan Dana Kartu Perlindungan sendiri, yang artinya hanya memikirkan uang untuk kantongnya sendiri. Dan selalu Sosial (KPS) dan raskin, di Desa Penyuguk mencari muka dengan atasan atau pimpinan Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi telah terindikasi adanya penyalahgunawan jabatan yang lebih tinggi. Seharusnya pemimpin itu, bertanggung dengan melakukan pemalsuan tandatanggan jawab, sabar, jujur, kerja keras, disiplin dan ketiga Kepala Dusun yang ada di Desa berjiwa besar, serta menjaga ke tertiban Penyuguk. Menurut informasi dari Marik. R, bahwa keamanan dan ketahanan, serta menghayati Bhinneka Tunggal Ika, di dalam kehidupan Sudardi alias Kuee, menuduh Budong (mantan kepala desa) Heriyanto alias Totok (Kepala bermasyarakat. Ditambahkan lagi “sekarang masyarakat Desa) menjual raskin milik masyarakat Desa desa Penyuguk mulai banyak mengeluh Penyuguk, sementara Heriyanto alias Totok, karena tidak puas dengan apa yang mereka selaku Kepala Desa Penyuguk memberikan alami dan mereka rasakan sendiri setelah informasi terlebih dahulu kepada ke tiga dipimpin oleh kepala desa yang sekarang Kepala Dusun Desa Penyuguk, bahwa sebut saja namanya Heriyanto masalah demi Sunardi alias Kuee, telah mencermarkan masalah bukannya di atasi atau diselesaikan nama baik ketiga kepala dusunnya yang dengan baik, tapi masalah itu malah semakin mengatasnamakan ketiga kepala dusun yang kacau, contohnya baru-baru ini, Heryanto berkenaan dengan penandatangan (tanda (Kepala Desa Penyuguk) selaku Kepala Desa tanggan) yang mengatasnamakan ketiga Penyuguk memperkarakan Sunardi (kuee) kepala dusun demi untuk mencairkan Dana menyangkut masalah Pencairan Dana KPS KPS sebesar Rp, 600,000 (Enam Ratus Ribu (Kartu Perlindungan Sosial) dan Raskin, di Rupiah) untuk 14 orang. Dari ketiga dusun Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi yang yang di maksud di atas yang di cairkan di diselengarakan pada 11 Juni 2015 yang lalu, Kantor POS dan Raskin. Padahal dulunya permasalahan ini sudah diruang persidangan Kecamatan Ela Hilir, yang di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, pernah di tanggani oleh Timengung/ Kepala Mata Borneo • Agustus - September 2015

Adat, Penyuguk Muler, karena masih penasaran dan tidak puas dengan keputusan itu maka masalah ini di lanjutkan ke tingkat kecamatan, setelah naik ke kecamatan di persidangan laporan yang di sampaikan oleh Marik. R tidak benar, karena tidak ada alat bukti yang kuat dan ternyata laporan tuduhan itu hanya rekayasa, dan mengenai tanda tanggan ketiga kepala dusun yang dimaksud Sunardi Alias Kuee mengaku bahwa benar mengambil dan mencairkan Dana Kartu Perlindungan Sosial pada 17 April 2015 yang lalu dikarenakan dipercayai langsung oleh ke 14 orang Pemilik Kartu Perlindungan Sosial tersebut. Di dalam persidangan Sunardi alias Kuee, melemparkan pertanyaan langsung ke pada ketiga kepala dusun yang dimaksud, berapa orang dan siapa-siapa yang layak untuk menerima Kartu Perlindungan Sosial, di masing-masing dusun?. Diantara ketiga kepala dusun tersebut semuanya bungkam tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Ditambahkan lagi rearti kepala desa tidak pernah terbuka dan tidak pernah mensosialisasikanmasalah atau tentang Kartu Perlindungan Sosial kepada seluruh Kepala Dusun Desa Penyuguk, Kecamatan Ela Hilir Kabupaten Melawi. Budi (Ketua BPD) mengatakan sangat disayangkan kenapa permasalahan ini di bawa sampai ketingkat kecamatan padahal permasalahan ini bisa diselesaikan ditingkat desa jika kepala desa mau berkordinasi dengan Ketua BPD, dengan demikian Kepala Desa Penyuguk membuka aibnya sendiri di muka publik dan dihadapan persidangan, Krisna Adi juga menyampaikan pendapatnya ditengah persidangan, ini semua terjadi karena keteledoran kepala desa dan kebodohannya sendiri dipelihara, sehingga sehingga masyarakat Penyuguk jadi acak-acakkan karena kepala desanya tidak fokus dalam mengurus masyarakatnya dan wajar saja jika masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk mencairkan dana tersebut, karena kepala desanya tidak pernah memberitahukan hal ini keseluruh kepala dusun. (Hadi)

25

KABAR MELAWI

Pasangan Bakal Calon Firman-John

DIDUKUNG DELAPAN PARTAI POLITIK

Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Melawi, Firman Muntaco dan John Murkanto Ajan akan diusung oleh delapan partai politik, diantaranya Partai Golkar, Gerindera, PKS, PAN, PKB, PKP, PPP, dan Partai Demokrat, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Melawi, Desember 2015. "Pasangan balon bupati dan wakil bupati Firman Muntaco dan John Murkanto Ajan dijadwalkan akan mendaftar di KPU Kabupaten Melawi, Selasa besok (28/7)," kata Ketua Tim Pemenangan Firman-John, Abang Tajudin saat dihubungi di Nanga Pinoh, Senin. Ia menjelaskan, kesiapan persyaratan administrasi untuk mendaftar di KPU Kabupaten Melawi sudah semua lengkap sehingga tinggal menunggu hari pendaftaran saja besok (Selasa, 28/7). Kedua pasangan tersebut, maju untuk yang kedua periodenya, dengan mottonya "terus berkarya, lanjutkan pembangunan Melawi", katanya.

21

"Sebelum mendaftar, rencananya besok Firman-John diyakini mampu membawa kepasangan Firman-John akan melakukan majuan disegala bidang untuk Kabupaten deklarasi di kawasan Terminal Bus antar Melawi kedepannya. provinsi di Nanga Pinoh, selanjutnya men"Kami melihat pasangan ini sangat cocok, daftar ke Kantor KPU Kabupaten Melawi. muda, dewasa, cerdas, santun dan bijaksana "Saat melakukan deklarasi Firman-John sehingga akan melakukan perubahan di akan melakukan orasi singkat di panggung Melawi," ujarnya. bersama tim pemenangan, ketua partai Sementara itu, menurut Abang Tajudin politik pengusung, termasuk tokoh agama ribuan pendukung calon bupati Firman dan adat," ujarnya. Muntaco dan wakil bupati John Murkanto Abang Tajudin menyampaikan permohonan Ajan, hingga saat ini mulai berdatangan ke maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Nanga Pinoh, untuk mengikuti deklarasi dan penggguna jalan selama proses pendaf- pasangan itu, besok. (*) taran itu, karena tentunya akan melibatkan banyak orang. Ia menambahkan ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO partai politik yang DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH tergabung dalam KAMI BANTU SOLUSINYA koalisi tersebut, DI MAJALAH MATA BORNEO siap mendukung, DENGAN HARGA SUPER MURAH” karena pasangan bakal calon bupati SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI dan wakil bupati BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789


KABAR MELAWI

Pemkab Melawi Lanjutkan Pembangunan Kantor Bupati Kantor bupati Melawi sendiri sudah menelan anggaran Rp42 miliar sejak pertama kali dibangun pada 2007 lalu. "Anggaran tersebut masih sangat kurang untuk menyelesaikan seluruh bangunan kantor bupati hingga bisa digunakan. Paling tidak perlu Rp10 miliar lagi. Semoga nanti bisa dianggarkan kembali kelanjutannya Nanga Pinoh, Mata Borneo. Pemkab Melawi kini melanjutkan pembangunan kantor bupati melalui APBD 2015. Kantor Bupati Melawi yang telah dibangun sejak tahun 2007, kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena hampir seluruh bagian bangunan mengalami kerusakan total. Bupati Melawi Firman Muntaco yang hadir dalam seremonial selamatan kantor bupati Melawi, Rabu mengatakan pembangunan kantor bupati ini akan dilanjutkan pada 2015 ini. "Kendala persoalan hukum memang menjadi masalah untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati. Karena beberapa tahun terakhir menjadi barang bukti jaksa," terangnya. Kantor Bupati Melawi memang menjadi salah satu aset kabupaten Melawi yang gagal dituntaskan pembangunannya. Persoalan korupsi saat pembangunan kantor bupati yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar menjadi penyebabnya. Gedung inipun akhirnya terbengkalai, dan parahnya menjadi sasaran aksi vandalism dan anarkis oknumoknum tertentu, bahkan menjadi tempat mesum. Firman sendiri dalam mengungkapkan kesedihannya terhadap kondisi gedung yang kini tak cuma hancur, tapi juga mulai mengalami penurunan pondasi. "Kita lihat sekarang pondasinya sudah mulai miring. Nanti kita minta PU untuk

24

BUPATI MELAWI FIRMAN MUNTACO SAAT MELIHAT KANTOR BUPATI.

melihat penurunan-penurunan pondasi gedung ini," katanya. Walau mengakui ketidakmaksimalan pemerintah membangun kantor bupati tersebut, Firman berharap kantor bupati ini kedepannya bisa digunakan oleh pemerintahan baru. Menurutnya, kantor bupati adalah simbol terbentuknya kabupaten Melawi sejak 11 tahun silam. "Ini akan menjadi perhatian kita kedepannya," katanya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Melawi, Ahmad Sofyan menerangkan, anggaran untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut disiapkan sebesar Rp10 miliar. Kantor bupati Melawi sendiri sudah menelan anggaran Rp42 miliar sejak pertama kali dibangun pada 2007 lalu. "Anggaran tersebut masih sangat kurang untuk menyelesaikan seluruh bangunan kantor bupati hingga bisa digunakan. Paling tidak perlu Rp10 miliar lagi. Semoga nanti bisa dianggarkan kembali kelanjutannya," terangnya. Sofyan mengatakan pembangunan kantor bupati Melawi tersebut sudah dilaksanakan

dalam tiga tahap sejak tahun 2007 hingga 2009 silam. Sejak tahun 2010 pembangunan kantor tersebut terhenti karena kendala teknis dan adminisrasi yang harus diselesaikan. "Alhamdulillah, pada tahun anggaran 2015 ini pembangunannya dilanjutkan kembali," katanya. Ketua Komisi B DPRD Melawi, Ardeni mengatakan kalau memang sudah tidak ada kendala lagi dengan persoalan hukum, silakan dilanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut. Karena bagaimanapun tidak sedikit anggaran yang telah dihabiskan untuk membangun kantor tersebut. "Kalau bisa tuntaskan pembangunan kantor bupati tersebut," ungkapnya. Menurut dia, tahun ini telah dianggarkan Rp 10 miliar untuk melanjutkan pembangunan kantor bupati tersebut. Kalau bisa tiap tahun dianggarkan dana untuk kantor bupati tersebut sampai pembangunan pelaksanaan pembangunanya tuntas. "Karena kalau tidak segera dituntaskan, dana yang telah dikeluarkan pelaksanaan pembangunan kantor tersebut akan menjadi sia-sia," pungkasnya. (ant)


INFO KESEHATAN

Mendengkur tidak boleh diremehkan. Gangguan tidur yang dalam istilah kedokteran disebut sleep apnoea itu terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berakibat kematian.

BAHAYA MENDENGKUR Mendengkur memicu sejumlah penyakit berbahaya seperti hipertensi, stroke, dan jantung Pakar gangguan tidur dari Rumah Sakit St George Sidney Australia, Dr. Peter Cistulli, mengatakan, penyempitan saluran pernafasan mengakibatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh terhambat. Pada tingkat tertentu bisa membuat pernafasan terhenti (obstructive sleep apnoea). Kondisi ini bisa terjadi berulang kali dengan durasi sekitar 10-60 detik. “Dalam semalam orang yang mendengkur bisa berhenti bernafas sesaat sebanyak 300 kali,” kata Cistulli. Minimnya suplai oksigen membuat seluruh organ tubuh, termasuk jantung dan otak, bekerja keras menjalankan fungsinya. Itulah mengapa, mendengkur dalam jangka panjang bisa mengakibatkan berbagai

22

penyakit berbahaya seperti hipertensi, stroke, dan jantung. Kadar oksigen yang fluktuatif dapat merusak lapisan sel dalam pembuluh darah. Yang perlu diwaspadai adalah ketika suara dengkuran terdengar semakin keras, tiba-tiba berhenti, dan disusul hentakan nafas. Kondisi itu memacu organ tubuh, terutama jantung, bekerja lebih keras untuk memasok oksigen. “Dan, saat terbangun biasanya akan merasa sakit kepala dan linglung,” ujarnya. Mengatasi dengkuran memang tak mudah. Namun, kita bisa meminimalkan gangguan itu dengan sejumlah tips berikut:

1. Tidur miring Posisi tidur miring akan membuat aliran udara lebih lancar. Sementara tidur telentang atau tengkurap membuat organ pernafasan tertekan dan memicu dengkuran. 2. Kurangi berat badan Berat badan berlebih menjadi salah satu faktor penyebab seseorang mendengkur. Lipatan lemak di sekitar leher membuat aliran udara terhambat. 3. Kurangi konsumsi alkohol Minuman keras dapat melemahkan sistem saraf di bagian rahang dan tenggorokan yang dapat memicu suara dengkuran. 4. Berhenti merokok Racun yang terkandung dalam rokok memicu gangguan sistem pernafasan yang akhirnya memicu pola tidur mendengkur. 5. Pakai bantal tinggi Posisi kepala lebih tinggi dari badan membuat pernafasan menjadi lebih lancar dan mencegah terjadinya dengkuran. (Berbagai sumber)


IPTEK

IKLAN

Para astronom telah menemukan sebuah planet kerdil baru yang terletak jauh melampaui orbit Pluto, menunjukkan bahwa bagian luar Tata Surya kita mengandung jutaan objek yang belum ditemukan, termasuk (mungkin) objek yang lebih besar dari Bumi. Planet kerdil baru, yang dinamai 2012 VP113, resmi bergabung dengan planet kerdil Sedna sebagai objek dari wilayah yang sangat luas dan sebagian besar belum dieksplorasi para para astronom yang disebut Awan Oort. "Menurut studi, kedua objek (2012 VP113 dan Sedna) permukaannya didominasi pegunungan es," kata penulis studi Chadwick Trujillo, dari Gemini Observatory di Hawaii. "Mereka adalah bagian dari sistem Tata Surya yang sedikit kita abaikan. Keberadaan mereka menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan kita tentang Tata Surya." Penelitian Lebih Dalam Selama beberapa dekade, astronom telah membagi sistem tata surya kita menjadi tiga bagian utama: zona Tata Surya dalam yang beranggotakan planetplanet berbatu, yakni Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, lalu zona planet gas, yang beranggotakan planet-planet raksasa gas seperti Saturnus, Jupiter, Uranus dan Neptunus, serta zona luar yang disebut Sabuk Kuiper, dihuni oleh objek yang jauh dari Matahari dan dingin seperti Pluto. Penemuan Sedna pada tahun 2003 mengisyaratkan bahwa zona luar ini belum lengkap. Sedna, yang memiliki diameter 1.000 kilometer, memiliki orbit elips yang sangat lebar. Titik terdekat Sedna ke Matahari berjarak kurang lebih 76 Satuan Astronomi (SA, 1 SA = 150 juta kilometer), sedangkan jarak terjauhnya ke Matahari adalah 940 SA. Dan sekarang para astronom tahu Sedna tidak sendirian di luar sana. Trujillo dan Scott Sheppard, dari Carnegie Institution for Science di Washington, DC,


berhasil menemukan planet kerdil 2012 VP113 menggunakan Dark Energy Camera, yang dipasang pada teleskop berdiameter 4 meter di Cerro Tololo Observatory InterAmerica di Chili. Tindak lanjut pengamatan oleh tTeleskop Magellan di Las Campanas Observatory, juga di Chile, membantu Trujillo dan Sheppard menentukan rincian detail orbit dari planet kerdil 2012 VP113 dan belajar lebih banyak tentang objek tersebut. Jarak orbit terdekat planet kerdil 2012 VP113 dengan Matahari kita adalah sekitar 80 SA, dan jarak terjauhnya kurang lebih sejauh 452 SA. Planet kerdil ini memiliki diameter sekitar 450 km, sehingga 2012 VP113 cukup besar untuk memenuhi syarat

dan Sheppard, diperkirakan ada sekitar 900 lebih objek seperti Sedna maupun 2012 VP113 di Awan Oort ini. Total populasi objek di dalam Awan Oort, pada kenyataannya, mungkin melebihi total populasi objek di Sabuk Kuiper dan Sabuk Asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter. "Beberapa objek yang berada di Awan Oort ini mungkin ukurannya bisa menyaingi ukuran Mars atau bahkan ukuran Bumi," kata Sheppard dalam sebuah pernyataan. "Objek-objek di Awan Oort begitu jauh sehingga akan terlalu samar untuk dideteksi dan diamati dari Bumi dengan teknologi saat ini." (Info Astronomy, net)

ASTRONOM

TEMUKAN PLANET

KERDIL BARU

sebagai planet kerdil. Bermain-main di Awan Oort. Objek jauh seperti Sedna dan 2012 VP113 sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan untuk mengamatinya, para astronom benar-benar hanya mendapatkan kesempatan ketika objek-objek tersebut berada di jarak terdekatnya dengan Matahari. Berdasarkan penelitian Trujillo

23

Manfaat. Sedikit STRES Untuk Kesehatan INFO KESEHATAN

Recommend Documents