BAB II PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DI INDONESIA. A. Pengertian dan Sejarah Penyelenggaraan Jaminan Pensiun

BAB II PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DI INDONESIA A. Pengertian dan Sejarah Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Jaminan pensiun merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syaratsyarat tertentu. 18 Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahannya. 19 Jaminan pensiun merupakan manfaat yang diberikan dalam bentuk uang tunai secara bulanan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 20 Jaminan Pensiun ialah pendapatan bulanan untuk memastikan dasar yang layak untuk memasuki haru tua. Dalam pembayaran manfaat. Jaminan Pensiun ditanggung bersama atau secara kolektif

18

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.114 19 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2013, hal 288 20 V. Hari Supriyanto, Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal 39

17 Universitas Sumatera Utara

18

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dana Jaminan Pensiun akan diterima oleh setiap bulan saat masuk pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap, besar manfaat dihitung dari formula tertentu berdasarkan masa iuran upah, mekanisme penyalurannya upah asuransi sosial, bentuk programnya berupa manfaat pasti, dan risiko harapan hidup peserta ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta. 21 Tenaga kerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia lima puluh lima tahun berjak mengajukan pembayaran jaminan pensiun kepada badan penyelenggara. Badan penyelenggara merupakan besarnya jaminan pensiun paling lambat tiga pulu hari sebelum tenaga kerja mencapai usia lima puluh lima tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. 22 Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Dana pensiun ini akan memberikan ketenangan pada masyarakat atas masa tuanya dan atas peristiwa yang tidak terduga. Penyelenggara dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat karyawan bekerja, dan oleh lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa pengelolaan dana pensiun. 23 Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Mengajak manusia dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua. Mengajak masyarakat dan karyawan

21

R.Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan. Cet.I. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal 76 Lalu Husni, Op.Cit, hal 180 23 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 281 22

Universitas Sumatera Utara

19

untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun. 24 Jaminan pensiun dibayar kepada tenaga kerja, secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala berdasarkan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan karena : a. Telah mencapai usia 55 tahun (lima puluh lima) tahun atau b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh Dokter walaupun belum 55 tahun. c. Meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. d. Tidak bekerja lagi. 25 Jaminan pensiun ini merupakan salah satu jenis program jamianan sosial nasional yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang system jamianan sosial nasional (SJSN). Pengertian jaminan pensiun (JP) adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia. Tujuan penyelenggaraan jaminan pensiun adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jadi pada pokoknya jaminan pensiun adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan selama tenaga kerja pensiun. 26 Jaminan pensiun yang dimaksud adalah untuk dapat memberikan bekal bagi tenaga kerja setelah purna kerja, sehingga dapat memberikan bekal untuk 24

Juli Irmayanto, Zainal A. Indradewa, Tijpto Roso, Tonny Hasibuan dan Desmizar, Op.Cit, hal 255 25 Rusli Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. hal. 139 26 Dede Agus, Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial tenaga kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1 Tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa Banten, hal 66


20

hidupnya. Jaminan ini diberikan mulai bulan berikutnya tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia. Bilama tenaga kerja yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai istri atau suami, maka hak menerima jaminan beralih kepada anak-anaknya dan jaminan seperti ini disebut jaminan pensiun. 27 Inisiasi lahirnya SJSN sudah dimulai sejak tahun 2000 ketika Presiden saat itu, Konsep undang-undang yang mendasari pelaksanaan konsep ini mulai dibuat dengan nama Undang-Undang Jaminan Sosial. Sejalan dengan pemerintahan, DPR juga meluncurkan inisiatif untuk segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tahun 2001. Program jaminan sosial yang diamanatkan untuk diimplementasikan terdiri dari lima program yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Untuk menjalankan program-program tersebut, UU SJSN mengamanatkan dibentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). DJSN akhirnya terbentuk pada 24 September 2008 melalui Keppres No. 110 tahun 2008 tentang pengangkatan anggota DJSN. Namun, pembahasan mengenai RUU BPJS berlangsung sangat alot dan belum terumuskan sampai tenggat peralihan UU SJSN di tahun 2009. 28 UU SJSN dan UU BPJS merestrukturisasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok program, yaitu program jaminan kesehatan dan program jaminan bukan kesehatan. mProgram

27

Sendjun H. Manualang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2001), hal 134 28 Nur Nisahairini, Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Cetakan I, (Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat & Kementeriaan PPN/Bappenas, 2015), hal 14


21

jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk pekerja asing yang bekerja sekurangkurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia. Penerima manfaat program jaminan kesehatan mencakup pula anggota keluarganya. Program jaminan bukan kesehatan mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Keempat program ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia. Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan. Di era Pra SJSN, penyelenggaraan program jaminan sosial dikelompokkan berdasarkan golongan pekerjaan, yaitu pekerja swasta dan pekerja pemerintah. Program jaminan sosial bagi pekerja swasta diselenggarakan oleh PT Jamsostek. Program Jamsostek mencakup program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dengan UU BPJS dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan

menyelenggarakan

program

jaminan

kesehatan

dan

BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. 29 Pada saat yang sama, kemampuan Jamsostek perlu diperkuat supaya sanggup menanggung skema pensiun terutama kemampuan dalam melakukan 29

Asih Eka Putri, Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia, Seri Buku Saku 3, (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung : Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hal 16


22

pembayaran uang pensiun secara berkala kepada para pensiunan. Tingkat jaminan hari tua tidak akan cukup untuk memberikan perlindungan ekonomi yang memadai selepas pensiun. 30Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 2004 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan agar UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disahkan pada 2009. Namun baru pada 2008 ada komitmen politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sehingga tanggung jawab negara untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).31 Jaminan Pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, tabungan wajib dan manfaat pasti. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang- Undang SJSN, mekanisme jaminan pensiun tetap menganut prinsip asuransi sosial, namun ketentuan ini member kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun namun iurannya tidak mencapai waktu yang ditentukan, diberlakukan sebagai tabungan wajib, dan berikut hasil pengembangannya dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Sedangkan manfaat pasti menunjukkan bahwa ada batasan minimum dan maksimum pada manfaat yang akan diterima oleh peserta. Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Besarnya iuran bagi peserta ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari upah/penghasilan atau jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Jaminan Pensiun

30

Hotbonar Sinaga, Perlindungan Sosial di Indonesia: Persiapan Pengembangan Agenda, (Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional, 2008), hal 13 31 Bunga Pelangi, Frisca Anindhita dan Lina Rintis Susanti, Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu, Cetakan I, (Jakarta : Women Research Institute, 2015), hal 8


23

diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 32 Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan seluruh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan sejak muda sampai lanjut usia. Setiap orang idealnya tidak hanya memikirkan kesejahteraan di saat bekerja, namun juga memikirkan kesejahteraan di masa tua atau pensiun. Bergesernya pola kehidupan akibat globalisasi akan terus berlangsung. Dahulu, orang tua merasakan bahwa sebagai balas budi, seseorang sebagai anak harus menjaga dan menghidupi orang tuanya di saat orang tuanya tidak lagi produktif. Kini semua ini sudah semakin memudar, ditambah lagi Pemerintah Indonesia belum bisa mem-berikan jaminan hari tua kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memasuki lanjut usia atau masa pensiun. Oleh karenanya, masing-masing sekarang haruslah bertanggungjawab terhadap kehidupannya sendiri, baik di masa produktif umumnya dan masa pensiun khususnya. 33 Salah satu prasarana yang mutlak dibutuhkan adalah tersedianya “jaminan hari tua” atau pensiun. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah memberikan kesejahteraan di hari tua dalam time frame lanjut usia, yang akan dinikmati oleh seseorang yang saat ini masih muda. Wujud nyata dari jaminan hari tua adalah

32

Widodo Suryandono, Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta : Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional & Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), hal 24 33 Muh. Kadarisman, Menghadapi Pensiun Dan Kesejahteraanpsikologis Pegawai Negeri Sipil, Kopertis Wilayah III Jakarta dpk Universitas Muhammadiyah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL.5, No.2 November 2011


24

program pensiun, yang di Indonesia dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). 34 Terdapat lembaga yang menyelenggarakan jaminan pensiun, yaitu: 1. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. 35 Lembaga

dana

pensiun

pemberi

kerja

(DPPK)

didirikan

untuk

menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan karyawan yang menjadi peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 36 Salah satu tujuan dari DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya. 37 Pengurus pensiun pemberi kerja ditunjuk oleh pendiri dan bertanggungjawab kepada pendiri atas pengelola dana pensiun. Pengurus mempunyai masa jabatan selama lima tahun dan dapat ditunjuk kembali. Dalam menjalankan aktivitasnya, pengurus wajib menyampaikan laporan mengenai rencana dan 34

Achmad Subianto, Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil, Makalah disajikan dalam Seminar Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial di Bappenas, 2002, hal 4 35 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 1999), hal 5 36 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 282 37 Irham Fahmi, Op.Cit, hal 180


25

perhitungan hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menteri keuangan. Program dana pensiun pemberi kerja ini dapat dialihkan ke lembaga lain selama keduanya memiliki program dan dana pensiun yang sama. Selain itu, pengalihan tersebut disertai dengan tanggungjawab lembaga pensiun untuk memperhitungkan masa kerja peserta sehingga dengan pengalihan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. 38 2. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 1992. 39 Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat, baik yang terikat sebagai karyawan pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun. 40 3. Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) adalah sebuah badan hukum yang didirikan untuk menghimpun dan mengelola dana untuk kepentingan peserta, dan bertujuan mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi Peserta di hari tua dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dana Pensiun Perkebunan dalam mengelola dana pensiun harus mematuhi peraturan yang

38

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 283 Iman Sjahputra Tunggal, Op.Cit, hal 6 40 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 283 39


26

berlaku dan Peraturan DAPENBUN terakhir yang berlaku setelah beberapa kali mengalami perubahan adalah yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan keputusan Nomor KEP-193/KM.10/2007 tanggal 2 Oktober 2007. DAPENBUN menyadari bahwa pemberian informasi kepada stake holders tentang segala sesuatu mengenai Dana Pensiun Perkebunan sangat bermanfaat guna

peningkatan

kinerja

Maksud

dan

tujuan

DAPENBUN

adalah

menghimpun dan mengelola dana untuk mengusahakan kesinambungan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan Peserta dihari tua dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. 41 Dilihat dari pengertian di atas, pada dasarnya Dana Pensiun, berdasarkan Keuntungan adalah sama dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dikatakan bahwa Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Maka dari itu, hanya dana pensiun jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, yang hanya mengatur hal-hal yang pokok. Ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Telah dikatakan, bahwa yang boleh mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanyalah bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibentuk secara terpisah dari 41

http://www.dapenbun.co.id. Diakses tanggal 2 Mei 2016


27

bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui pula bahwa bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya juga dapat menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja. 42 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a) Jaminan Hari Tua (JHT), b) Jaminan Pensiun (JP), c) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan d) Jaminan Kematian (JK). Lain halnya dengan DPLK. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan penyelaggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa. DPLK adalah amanat UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Karena BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK bersifat komplementer atau saling melengkapi sebagai bagian dari fasilitas program kesejahteraan karyawan. BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib, sedangkan DPLK bersifat sukarela. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Pensiun (JP) akan mengimplementasikan program jaminan sosial dengan prinsip memberikan

perlindungan

dasar

dan

layak,

sedangkan

DPLK

lebih

mengedepankan manfaat kesejahteraan karyawan yang maksimum (on top). Apalagi saat ini, Jaminan Pensiun (JP) yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015 belum diikuti dengan “kepastian” Peraturan Pemerintah (PP) 42

Iman Sjahputra Tunggal, Op.Cit, hal 14


28

tentang besaran iuran dan mekanisme pengelolaannya. Karena masih dalam pembahasan yang masih terus berlanjut. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan (stakeholeders) seperti Pemerintah melalui OJK, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, Asosiasi DPLK, Asosiasi DPPK, dan Serikat Pekerja terus melakukan koordinasi dan harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang ada agar tidak saling tumpang tindih, tidak merugikan iklim industri yang telah berkembang di Indonesia, dan yang terpenting tidak mengurangi manfaat maksimum pekerja/karyawan terkait dengan hari tua dan masa pensiunnya. Orientasinya harus win-win solution. 43 DAPENBUN dalam melakukan pembayaran Manfaat Pensiun dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dengan pembayaran yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang. Dalam hal Kewajiban Aktuaria lebih besar dibandingkan dengan Kekayaan Untuk Pendanaan maka akan timbul beban luran Tambahan dari Pemberi Kerja. 44 B. Manfaat Jaminan Pensiun Manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia dimana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun dapat dibedakan sebagi berikut: 1. Pensiun Normal (Normal Retirement) Manfaat pensiun normal adalah manfaat yang diterima peserta ketika mencapai usia pensiun normal atau sebaliknya. Setiap lembaga/perusahaan menetapkan umur pensiun normal antara 45 sampai 60 tahun, sesusi dengan

43

Manaulife MAPAN (Mandiri dan Aman di Hari depan), Memahami Hubungan BPJS Ketenagakerjaan & DPLK, Jurnal 31 Januari 2015, hal 2 44 http://www.dapenbun.co.id. Diakses tanggal 2 Mei 2016


29

kebijakan masing-masing berdasarkan kepentingannya. 45 Usia pensiun normal ditentukan dalam pertauran dana penisun. Yakni pada usia itu peserta pensiun berhak mendapatkan jumlah pensiun penuh. 46 Penisun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. 47 2. Pensiun Dipercepat (Early Retirement) Manfaat yang diterima bila peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi minila 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya dapat diterima paling lambat 1 bulan sejak peserta berhenti bekerja. 48 Pensiun percepat disebabkan oleh adanya peristiwa yang tidak direncanakan. Misalnya, pengurangan jumlah karyawan, kesalahan yang dilakukan karyawan atau karyawan menjadi tidak produktif karena sebab tertentu. 49 Jenis pensiun ini berikan untuk kondisi tertentu. 50 3. Pensiun Ditunda (Deffered Retirement) Manfaat pensiun ditunda adalah hak yang diterima jika peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya ditunda sampai peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal. 51 Pensiun ditunda terjadi apabila karyawan mengajukan

pengunduran

diri

dari

pekerjaannya.

Karyawan

berhak

mendapatkan dana pensiun sebesar jumlah dana yang disimpan pada lembaga

45

Juli Irmayanto, Zainal A. Indradewa, Tijpto Roso, Tonny Hasibuan dan Desmizar, Op.Cit, hal 292 46 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 285 47 Kasmir, Op.Cit, hal 291 48 Juli Irmayanto, Zainal A. Indradewa, Tijpto Roso, Tonny Hasibuan dan Desmizar, Op.Cit, hal 293 49 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 285 50 Kasmir, Op.Cit, hal 292 51 Juli Irmayanto, Zainal A. Indradewa, Tijpto Roso, Tonny Hasibuan dan Desmizar, Op.Cit, hal 293


30

dana pensiun, namun pembayarannya ditunda hingga saat memasuki masa pensiun. 52 Pensiun ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri. Namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru pada saat usia pensiun tercapai. 53 4. Pensiun Cacat (Disable Retirement) Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat yang diterima bila peserta menderita cacat. Hak ini timbul jika peserta dinyatakan oleh dokter dan disetujui dana pensiun bahwa yang bersangkutan menderita cacat. 54 Pensiun cacat terjadi apabila karyawan mengalami peristiwa yang tidak terduga dan menyebabkan cacat pada sebagian atau seluruh anggota tubuhnya, sehingga karyawan tidak mampu lagi bekerja secara produktif. Besarnya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, dengan masa kerja diakui sampai memasuki masa pensiun dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat mulai terjadinya cacat. 55 Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lahi untuk dipekerjakan. 56 C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan

Sosial Nasional UU SJSN diundangkan pada pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. UU SJSN adalah 52

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 285 Kasmir, Op.Cit, hal 292 54 Juli Irmayanto, Zainal A. Indradewa, Tijpto Roso, Tonny Hasibuan dan Desmizar, Op.Cit, hal 293 55 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Op.Cit, hal 285 56 Kasmir, Op.Cit, hal 292 53


31

dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Dinamika tantangan

pembangunan

bangsa

Indonesia

telah

menumbuhkan

berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum

terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan

sosial

dan

Pasal

34

ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan

dalam

Konvensi

ILO

Nomor

102

Tahun

1952

yang

menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. 57 Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak

dikehendaki yang dapat mengakibatka hilangnya atau berkurangnya pendapatan 57

http://ipina10.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sistem-jaminan-sosial-nasional.html diakses pada tanggal 3 Mei 2016


32

seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu. Di berbagai negara yang telah menerapkan sistem jaminan sosial dengan baik, perluasan cakupan peserta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan

ekonomi

masyarakat

dan

pemerintah

serta

kesiapan

penyelenggaraannya. Tahapan biasanya dimulai dari tenaga kerja di sektor formal (tenaga kerja yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja), selanjutnya diperluas kepada tenaga kerja di sektor informal, untuk kemudian mencapai tahapan cakupan seluruh penduduk. Upaya penyelenggaraan jaminan sosial sekaligus kepada seluruh penduduk akan berakhir pada kegagalan karena kemampuan pendanaan dan manajemen memerlukan akumulasi kemampuan dan pengalaman. Kelompok penduduk yang selama ini hanya menerima bantuan sosial, umumnya penduduk miskin, dapat menjadi peserta program jaminan sosial, dimana sebagian atau seluruh iuran bagi dirinya dibayarkan oleh pemerintah. Secara bertahap bantuan ini dikurangi untuk menurunkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Untuk itu pemerintah


33

perlu memperhatikan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi bantuan pemerintah membiayai iuran bagi penduduk yang tidak mampu. 58 Pengaturan tentang jaminan pensiun diatur dalam Undang-undang ini terdapat pada pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang Jaminan Pensiun yang menegaskan bahwa jaminan pensiun adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total. Undang-undang ini lahir untuk mengamanatkan konstitusi tentang jaminan sosial nasional khususnya pasal 34 ayat 2 UUD 1945. D. Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dimana untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta 59. Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak.

58

Pasal 1, 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram. 2007. hal. 33 59


34

Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada November 2011 menjadi satu bekal menuju sistem jaminan social bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan transformasi empat badan penyelenggara yaitu PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan pada Januari 2014, PT Jamsostek (persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2012, sedangkan untuk PT Asabri dan PT Taspen bertransformasi paling lambat 2029 melalui Peraturan Pemerintah. Dua BPJS ini memiliki amanah yang berbeda. BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. BPJS adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara dengan kemungkinan untuk mendirikan kantor perwakilan di Propinsi dan Kabupaten/Kota. 60 Pada saat ini terkait dana pensiun yang berupa pemberian jamsostek yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan dialihkan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS). BPJS merupakan suatu wadah yang didalamnya berfungsi untuk melayani masyarakat miskin dalam bidang-bidang krusial seperti, pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan sampai pada saat ini akan memegang peranan juga sebagai salah satu badan yang berwenang memegang jaminan kesehatan untuk para pensiunan.

60

Ahmad Nizar Shihab, Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012, hal 182


35

Dari berbagai sektor, para pemegang usaha masih keberatan dengan skema iuran BPJS bidang ketenagakerjaan, khusunya untuk menanggung dana pensiun para pekerja. Hal ini disebabkan karena untuk para pemegang bisnis harus menanggung biaya pensiun dan iuran wajib ke BPJS untuk para pekerja yang masih aktif berproduksi, para pemegang bisnis juga harus menanggung para pekerja yang telah di PHK dengan berbagai sebab paling lama yaitu enam bulan setelah di PHK. 61 Transformasi menyebabkan perubahan dalam beberapa bidang. Badan penyelenggara jaminan sosial tidak lagi berbentuk Badan Usaha Milik Negara melainkan akan menjadi Badan Hukum Publik yang akan bertanggungjawab kepada Presiden. Cakupan jaminan sosial juga akan bersifat wajib dan lebih luas yakni BPJS Kesehatan wajib untuk seluruh penduduk dan BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk seluruh pekerja. Sistem penyelenggaraan juga akan berubah yaitu perusahaan melakukan administrasi dengan dua BPJS; tenaga kerja dilayani oleh dua BPJS. Dalam hal program dan manfaat pun terdapat perubahan misalnya jaminan pensiun juga ada untuk tenaga kerja swasta dan informal serta jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. 62 BPJS

Ketenagakerjaan

(Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga

kerja

untuk

mengatasi

risiko

social

ekonomi

tertentu

dan

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang 61

Animah, Tri Ari kurniatiningsih, Tanti Nur Rochmah, Lastri Wardani, Umi Fasilatur Rohmah, Dwi Wahyuningsih, Evi Noviasari, Uswatun Khasanah, Dana Pensiun Terkait Adanya BPJS, Tugas Paper Manajemen Lembaga Keuangan, Universitas Negeri Semarang, 2013. 62 Ahmad Nizar Shihab, Op.Cit, hal 185


36

dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. 63 Pengimplementasian BPJS perlu dipersiapkan. Poin-poin mendasar dalam berbagai bidang penting untuk ditingkatkan perfomanya secara bersama-sama. Diperlukan kerjasama intensif dari semua stakeholder dalam sembilan hal yaitu, pertama, adanya identitas tunggal; kedua, penyesuaian aspek hukum dari peraturan perundangan-undangan; ketiga proses penyesuaian dari Perusahaan Persero menjadi BPJS; keempat perancangan manfaat setiap program jaminan SJSN serta detail atas proyeksi fiskal jangka pendek dan jangka panjang untuk lima program jaminan sosial SJSN; kelima perbaikan sistem penarikan iuaran/premi/kontribusi dan sistem pengumpulan data; keenam negosiasi kontrak dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pelaksanaan prosedur pengendalian kualitas; ketujuh penentuan metodologi untuk mengidentifikasi dan memonitor masyarakat miskin yang berhak memperoleh subsidi pemerintah; kedelapan pembentukan sebuah kantor aktuaria negara untuk mengelola aspek keuangan dan aspek menajemen resiko program SJSN; dan kesembilan sosialisasi untuk menjelaskan skema asuransi sosial yang baru kepada masyarakat, media massa dan parlemen. 64 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan bahwa, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu

63

Joupy G. Z. Mambu. Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum, Vol. III/No. 5/Juli/2015, hal 56 64 Ahmad Nizar Shihab, Op.Cit, hal 186


37

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 65 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. Kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 66 b. Manfaat

merupakan

asas

yang

bersifat

operasional

menggambarkan

pengelolaan yang efisien dan efektif. c.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil. Pasal

3

menyatakan

bahwa

BPJS

bertujuan

untuk

mewujudkan

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan Prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya b. nirlaba Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta. 65

Asih Eka Putri, Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Seri Buku Saku 2, (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung : Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hal 20 66 Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011


38

c. keterbukaan Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta d. kehati-hatian Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib e. akuntabilitas Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan f. portabilitas Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. kepesertaan bersifat wajib Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. h. dana amanat; dan Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial. i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Pasal

6

ayat

(2)

menyebutkan

bahwa

BPJS

Ketenagakerjaan

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial yang memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


39

UU ini selanjutnya menetapkan adanya 2 (dua) yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang sudah dimulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 67 E. Peraturan

Pemerintah

Nomor

45

Tahun

2015

Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah mengundangkan PP No 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun diundangkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia No 155 tahun 2015. PP No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risikorisiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Seperti kita ketahui, sejak awal tahun 2014 Pemerintah telah menerapkan aturan mengenai BPJS Kesehatan, dan mewajibkan seluruh badan usaha dan perorangan untuk ikut program tersebut. Tidak terasa, sudah kurang lebih 1,5 tahun BPJS Kesehatan telah berjalan. Kekurangan pelayanan dan fasilitas disana sini masih dapat dimaklumi, mengingat usianya yang relatif singkat. Pro kontra 67

Ulinuha, F.E, Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Medika Semarang. Jurnal Manajemen Keperawatan, No 2 tahun 2014


40

mejadi hal yang wajar dinikmati oleh pemerintah atas pelaksanaan BPJS Kesehatan. Namun, yang paling penting adalah komitment dari pemerintah untuk menerapkan System Jaminan Sosial Nasional kepada warga Negaranya telah mulai diterapkan, walaupun menunggu waktu sejak tahun 2004 lahirnya Undang-undang SJSN. Komitment tersebut dibuktikan lagi dengan berlakunya secara efektif BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2015, dengan tambahan program jaminan pensiun. Pro kontra pun terjadi mulai dari terlalu mendesaknya pengeluaran regulasi, hingga sosialisasi yang dirasa kurang, ditambah dengan aturan kontroversial mengenai Jaminan Hari Tua (JHT), yang berubah drastis. Jika sebelumnya JHT dapat diambil oleh karyawan yang resign, ataupun kena PHK dengan masa keja minimal 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan, dirubah menjadi dapat diambil minimal dengan masa kerja 10 tahun dan itupun tidak dapat diambil secara keseluruhan, hanya 10 -30% maksimal dapat diambil dari dana yang telah dimiliki. Dan sisanya baru dapat diambil saat usia Pensiun 56 tahun. Kebijakan yang melahirkan jaminan pensiun, yang besarannya akan diterima minimal sebesar 300 rb sampai 3,6 juta tiap bulan dengan masa iur selama 15 tahun. Artinya buruh dengan penghasilan UMK nantinya, setelah menganalisis formulasi perhitungan yang ditetapkan dalam PP. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun. Selain persoalan besaran biaya pensiun, regulasi mengenai BPJS ketenagakerjaan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa regulasi yang tidak sinkron tersebut adalah : 1. Jumlah tanggungan anak, dalam regulasi BPJS Kesehatan anak yang ditanggung untuk menikmati fasilitas kesehatan adalah maksimum 3


41

anak, sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan, anak yang menjadi tanggungan maksimum hanya 2 anak. 2. Batas atas gaji yang menjadi dasar potongan iuran. Pada BPJS Kesehatan batas atas Gaji ditetapkan 2 kali PTKP K1, yakni sebesar Rp. 4.725.000,-. Sedangkan pada BPJS Ketenagakerjaan Batas atas Gaji Jaminan Pensiun adalah sebesar 7 Juta rupiah. Belum lagi mengenai batas Gaji JHT, JKK dan JKM yang unlimited. 3. Usia Pensiun. Pada PP No. 46 tahun 2015 tentang JHT, disebutkan usia pensiuan adalah 56 tahun. Sedangkan pada PP No. 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun, Usia pensiun disebutkan 55 tahun dan akan mengalami penambahan setiap 3 tahun sekali sejak ditetapkanya PP tersebut sampai menjadi usia 65 tahun. Artinya satu PP dengan PP lainya juga belum sinkron. Karena JHT merujuk pada 56 tahun dan tidak ada penambahan usia pensiun, sedangkan dalam PP Jaminan Pensiun ada penambahan usia pensiun. 4. Uang Pesangon. Walaupun masih multi interpretative. Aturan mengenai uang pesangon yang diatur dalam UU ketenagakerjaan pasal 167 ayat 1-3 menyatakan bahwa bila perusahaan mengikutkan pekerja dalam program pensiun, maka uang pensiun tersebut diperhitungan sebagai pengurang dari pesangon yang didapatkan. Disisi lain, jika melihat tafsir historical tentang Jaminan Pensiun pada UU ketengakerjaan adalah merujuk pada DPLK. Bukan pada Jaminan Pensiun yang diatur oleh PP terbaru. Dikarenakan lahirnya UU ketenagekerjaan tidak memprediksi lahirnya Peraturan mengenai


42

Jaminan Pensiun yang telah diatur dalam UU SJSN dan Peraturan Pemerintah 68 Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP) meliputi 7 (tujuh) bab, dan terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) pasal. Pasal 1 angka 1 (satu) PP No 45 Tahun 2015 menyatakan bahwa Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Menurut PP No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menetapkan bahwa peserta Program Jaminan Pensiun : a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran mpertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. 69 Pasal 1 angka 3 bahwa Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Pasal 1 angka 4 bahwa Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS

68

http://www.kompasiana.com/zay_manukan/menelaah-bpjs tanggal 12 Mei 2016 69 BPJS Ketenagakerjaan, Op.Cit, hal 6

ketenagakerjaan,

diakses


43

Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditegaskan bahwa dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan program jaminan pensiun. Pendaftaran oleh pekerja dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai pekerja, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK). Berdasarkan pendaftaran, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan. Dalam hal verifikasi membuktikan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memungut dan menyetor Iuran yang menjadi kewajiban Pekerja dan membayar Iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan


44

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan bagi Pekerja paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Iuran pertama dibayar lunas. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak menerbitkan nomor kepesertaan maka bukti pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bukti kepesertaan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu kepesertaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor kepesertaan diterbitkan. Nomor kepesertaan merupakan nomor kepesertaan tunggal untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti oleh Peserta. Menurut Pasal 12 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan Jaminan

Pensiun,

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara

negara

wajib

menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data. Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa penerima manfaat pensiun terdiri atas peserta, 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling banyak 2 (dua) orang anak atau 1 (satu) orang Tua. Anak peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun. Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima manfaat pensiun, peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima manfaat pensiun paling


45

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara. Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta menerima Manfaat Pensiun pertama atau meninggal dunia kecuali untuk Anak. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris. Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan bahwa Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun. Kemudian Pasal 16 menyebutkan bahwa Manfaat Pensiun berupa pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun Janda atau Duda, pensiun Anak; atau pensiun Orang Tua. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap


46

bulan. Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi masa iuran 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya. Seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa untuk pertama kali, Manfaat Pensiun dibayarkan dengan ketentuan paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan dan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya paling lambat tanggal 1 bulan berjalan. Manfaat Pensiun dihentikan pembayarannya setelah hak atas Manfaat Pensiun berakhir. PP No 45 Tahun 2015 ini memberi ancaman sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak mematuhi hal hal yang diperintahkan dalam PP ini, berupa sanksi teguran tertulis, denda , dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.


BAB II PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DI INDONESIA. A. Pengertian dan Sejarah Penyelenggaraan Jaminan Pensiun

Recommend Documents