PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR....../POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH I. UMUM
Industri
jasa
keuangan
syariah
di
Indonesia
telah
mengalami
perkembangan yang baik. Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan aset dan kelembagaan perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Namun hal ini belum didukung oleh perkembangan industri dana pensiun syariah, dikarenakan belum ada regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum peyelenggaraan program pensiun syariah. Di sisi lain Kebutuhan masyarakat dan industri dana pensiun akan program pensiun syariah semakin meningkat dengan adanya embrio dana pensiun yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai prinsip syariah. Selain itu program pensiun syariah dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat sebagai upaya menjamin kesinambungan penghasilan sampai hari tua secara syariah. Oleh karena itu, pensiun syariah harus diberi ruang tumbuh yang memadai agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, Untuk meningkatkan perkembangan industri jasa keuangan syariah khususnya dana pensiun dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan industri dana pensiun akan program pensiun syariah diperlukan pengaturan penyelenggaraan program pensiun syariah yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum baik bagi dana pensiun maupun pihak yang berkepentingan tehadap penyelenggaraan program pensiun syariah terkait
kelembagaan,
kekayaan.
Di
dicantumkan
kepengurusan,
samping sanksi
itu
dalam
yang
tegas
akad, rangka kepada
iuran
dan
kepastian dana
pengelolaan
hukum
perlu
pensiun
yang
menyelenggarakan program pensiun syariah yang melanggar ketentutan ini. Selain itu dengan dibelakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
-2tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengturan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah. Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu diperhatikan pula peraturan
perundang-undangan
yang
mempunyai
relevansi
dengan
ketentuan ini, adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pendirian Dana Pensiun Syariah” adalah pendirian baru dana pensiun. Huruf b Yang dimaksud dengan “konversi” adalah perubahan dasar penyelenggaraan
program
pensiun
dari
konvensional
menjadi syariah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun adalah peraturan yang mengatur mengenai
-3pengesahan Dana Pensiun. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
“bukti
keahlian”
adalah
ijazah/sertifikat pendidikan, workshop, pelatihan, atau kursus di bidang dana pensiun dan/atau keuangan syariah.
Bukti keahlian di bidang dana pensiun harus dimiliki oleh paling sedikit 1 orang pengurus untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan paling sedikit 1 orang pelaksana tugas pengurus untuk DPLK. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
-4Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang
dimaksud
dengan
“arahan
investasi”
adalah
arahan investasi yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga instrumen investasi yang diperkenankan sesuai dengan prinsip syariah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “bukti pemberitahuan” adalah bukti tertulis berupa surat atau media elektronik. Huruf e Yang dimaksud dengan “laporan penilaian tingkat risiko” adalah
laporan
penilaian
tingkat
risiko
yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Dana Pensiun yang bermaksud melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah mungkin saja memiliki investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti investasi pada obligasi. Pada saat Dana Pensiun akan melakukan konversi, jenis investasi Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga seluruh investasi Dana Pensiun pada saat menjadi Dana Pensiun Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas.
-5Ayat (2) Perubahan PDP dalam rangka konversi termasuk perubahan yang menyangkut
pendanaan,
sehingga
permohonan
pengesahan
perubahan PDP mengacu pada peraturan mengenai pengesahan perubahan PDP yang menyangkut pendanaan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang
dimaksud
ketentuan
ini
disesuaikan
dengan
adalah
sehingga
dengan prinsip syariah. Huruf d Cukup jelas.
“arahan
arahan
investasi”
investasi
pengelolaan
yang
investasi
dalam telah sesuai
-6Huruf e Yang dimaksud dengan “bukti pemberitahuan” adalah bukti tertulis berupa surat atau media elektronik. Huruf f Yang dimaksud dengan “laporan penilaian tingkat risiko” adalah
laporan
penilaian
tingkat
risiko
yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Huruf g Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peserta Unit Syariah dapat berasal dari pemindahan sebagian peserta DPPK atau calon peserta.. Ayat (3) Kekayaan Unit Syariah adalah kekayaan yang merupakan porsi dari peserta Unit Syariah, baik dari peserta lama maupun peserta baru. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas.
-7Ayat (2) Yang dimaksud dengan perubahan PDP adalah konversi isi PDP sehingga memenuhi prinsip syariah. Perubahan PDP untuk konversi
ini
mengacu
kententuan
perubahan
PDP
yang
menyangkut pendanaan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d “Arahan investasi” adalah arahan investasi yang telah disesuaikan
sehingga
memuat
larangan
untuk
-8menempatkan kekayaan Unit Syariah pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset peserta yang pindah ke unit syariah dari aset peserta Dana Pensiun induk. Yang dimaksud dengan Dana Pensiun induk adalah DPPK yang memiliki Unit Syariah. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
-9Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset peserta yang pindah ke unit syariah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemisahan aset” adalah memisahkan aset peserta yang pindah ke unit syariah. Ayat (3) Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hal pendiri DPPK memperkenankan pengalihan kepesertaan DPPK ke Unit Syariah setelah
Unit
Syariah
terbentuk,
mekanisme
pengalihan
kepesertaan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam PDP. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
- 10 Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
“bukti
keahlian”
adalah
ijazah/sertifikat pendidikan, workshop, pelatihan, atau kursus di bidang dana pensiun dan/atau keuangan syariah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
- 11 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh Tunggakan iuran DPPK adalah sebesar Rp1.000.000,00. Apabila tunggakan iuran tersebut mencapai 3 (tiga) bulan, besar dana Ta’zir yang dikenakan adalah 1% dari total tunggakan iuran tersebut, yaitu 1% X Rp1.000.000=Rp10.000.
- 12 Apabila tunggakan iuran tersebut mencapai 6 (enam) bulan, besar dana Ta’zir yang dikenakan adalah 1% dari total tunggakan iuran tersebut, yaitu 2 x 1% X Rp1.000.000=Rp20.000. Apabila tunggakan iuran tersebut mencapai 8 (delapan) bulan, besar dana Ta’zir yang dikenakan adalah 1% dari total tunggakan iuran tersebut, yaitu 2 x 1% X Rp1.000.000=Rp20.000. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dana sosial” adalah dana yang digunakan untuk kepentingan sosial, di luar kepentingan dana pensiun. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
- 13 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud laporan dalam ketentuan ini antara lain laporan bulanan, laporan keuangan, laporan teknis, dan laporan aktuaris. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang mengatur mengenai laporan berkala berlaku juga bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
- 14 Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penerapan Prinsip Syariah dalam penyelesaian hak peserta Dana Pensiun Syariah yang bubar antara lain pengalihan hak pensiun ditunda kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah lain. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan peserta aktif dalam ketentuan ini adalah peserta yang belum berhak atas pembayaran manfaat pensiun, sedangkan pensiun, sedangkan pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
- 15 Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.
- 16 Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
