Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 1 CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH No ...........................
Pada hari ini, ……………., tanggal ……bulan…......…tahun……, yang bertandatangan dibawah ini : ----------------------------------------------------------------1. .........Nama………..,Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA----------------------------------------------Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan, tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. .........Nama………..,
Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ...........……, Nomor ….., tanggal ….. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,
atau ( Jika Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris ) : 2. …….Nama……, …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ............Nama……,
Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA--------------------------
Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. ............Nama............, Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-------------------------Kedua belah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 (1)
PIHAK PERTAMA memberikan FLIS kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai Surat Berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang direpo-kan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring di Bank Indonesia.
(2) PIHAK …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)
PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan FLIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
(3)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya FLIS yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya penggunaan FLIS oleh PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat digunakannya FLIS oleh PIHAK KEDUA.
(4)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 2
(1)
PIHAK KEDUA menggunakan FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat saldo rekening giro rupiah PIHAK KEDUA di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) yang terjadi dalam sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BIRTGS) dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA untuk penyelesaian akhir kliring debet.
(2)
FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari : a. FLIS-RTGS, sejak jam Operasional BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang BI-RTGS. b. FLIS-Kliring, apabila PIHAK KEDUA memiliki kewajiban penyelesaian akhir kliring debet sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS sepanjang PIHAK KEDUA telah menjadi peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
(3)
FLIS-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga dapat digunakan untuk: a. menutup kewajiban penyelesaian akhir kliring debet dalam hal pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau surat berharga (collateral prefund) yang disediakan PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul dari penyelesaian akhir kliring debet; b. menutup …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. menutup penyelesaian akhir kliring hasil kliring yang terjadi sebelum cut-off warning Sistem BI-RTGS bagi PIHAK KEDUA yang memiliki kantor sebagai peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI, sepanjang PIHAK KEDUA telah memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 3 (1)
PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan me-repo-kan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor seri Surat Berharga sebagaimana tercatat dalam rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring, untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya sebagai akibat penggunaan FLIS yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
(2)
PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dengan baik Surat Berharga dengan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna. Pasal 4
(1)
PIHAK KEDUA harus menyelesaikan FLIS yang digunakan pada hari penggunaannya paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BIRTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)
PIHAK KEDUA dapat memindahkan kembali surat berharga yang diagunkan dari rekening FLIS-RTGS ke rekening surat berharga milik PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai FLIS yang dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.
(3)
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan FLIS yang digunakan pada hari penggunaan FLIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap nilai FLIS yang tidak diselesaikan oleh PIHAK KEDUA tersebut diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi repo overnight.
Pasal 5 …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 5 (1)
Perjanjian ini berakhir apabila : a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLIS; b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;
(2)
Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pemberian FLIS. Pasal 6
Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian FLIS yang diperoleh PIHAK KEDUA. Pasal 7 PIHAK PERTAMA mengenakan biaya atas penggunaan FLIS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 8 (1)
PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini.
(2)
Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya
(3)
PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 9
Dalam hal perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, para pihak sepakat bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 10 …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 10 (1)
Semua pemberitahuan dan PIHAK KEDUA tertulis dan dianggap terdapat tanda terima KEDUA.
(2)
Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada : PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK
: BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran u.p. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 : .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
Pasal 11 (1)
Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2)
Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 12
Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Pasal 13 …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 4 /DASP tanggal 1 Februari 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 13 Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA,
(...................................................)
PIHAK KEDUA,
(..................................................)
