No.10/38/DPM
Jakarta, 14 November 2008
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM
Perihal : Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum
Dalam rangka pemberian fasilitas likuiditas intrahari untuk kelancaran transaksi Bank dalam Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BIRTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4922), dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian fasilitas likuiditas intrahari sebagai berikut: I.
PENYEDIAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI (FLI) 1. Bank Indonesia menyediakan FLI kepada Bank yang meliputi FLI-RTGS dan/atau FLI-Kliring. 2. Bank dapat menggunakan FLI jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBI dan/atau SUN; b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank peserta Sistem BI-RTGS dan/atau
penghentian sebagai Bank peserta kliring;
dan c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.
3. Bank ...
2
3. Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan akan menggunakan FLI harus menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Perjanjian Penggunaan FLI sebagaimana contoh dalam Lampiran-1 sebagai dasar bagi Bank untuk menggunakan FLI sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagai berikut: 1) 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi atau pejabat Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank; dan 2) 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai cukup untuk ditandatangani oleh Bank Indonesia. b. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia : 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatangan perjanjian dilakukan oleh direksi; 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi; 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan perjanjian dilakukan oleh direksi; atau 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi. c. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri :
1) fotokopi ...
3
1) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya yang memuat
kewenangan
pejabat
untuk
mewakili
Bank
jika
penandatangan perjanjian dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO); atau 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh CEO. d. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c. 4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan dengan surat pengantar kepada Bank Indonesia, Biro Operasi Moneter - Direktorat Pengelolaan Moneter (BOpM-DPM), Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. 5. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan atau penolakan permohonan FLI kepada Bank paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap. 6. Dalam hal permohonan FLI disetujui, Bank Indonesia membuka akses bagi Bank untuk menggunakan FLI melalui BI-SSSS. 7. Dalam hal Bank telah memiliki akses FLI sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan di kemudian hari Bank yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan FLI maka Bank Indonesia menghentikan akses penggunaan FLI melalui BI-SSSS.
II. TRANSAKSI ...
4
II.
TRANSAKSI REPO DALAM RANGKA FLI 1. Dalam rangka memperoleh FLI, Bank melakukan transaksi repo dengan menggunakan surat berharga berupa SBI dan/atau SUN milik Bank yang bersangkutan yang tercatat dalam rekening perdagangan dalam BI-SSSS. 2. Pelaksanaan transaksi repo dengan menggunakan SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Transaksi repo dalam rangka FLI-RTGS 1) Bank harus memindahkan SBI dan/atau SUN dari rekening perdagangan ke rekening FLI-RTGS pada BI-SSSS. 2) Pemindahan SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan pada saat Bank membutuhkan FLI-RTGS (self assessment) selama jam operasional BI-RTGS sampai dengan cut off warning sistem BI-RTGS. 3) SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dipindahkan
ke rekening
perdagangan selama Bank
menggunakan FLI-RTGS. 4) Bank dapat memindahkan kembali SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke rekening perdagangan setelah Bank menyelesaikan FLI-RTGS. b. Transaksi repo dalam rangka FLI-Kliring 1) Bank harus memindahkan SBI dan/atau SUN dari rekening perdagangan ke rekening FLI-Kliring dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan pendanaan awal (prefund). 2) Pemindahan SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan pada awal hari sebelum Kliring Debet dimulai sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). 3) Nilai ...
5
3) Nilai nominal SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang dipindahkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban penyediaan pendanaan awal (prefund). 4) Bank dapat memindahkan kembali SBI dan/atau SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke rekening perdagangan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI. 3. Pelaksanaan transaksi repo dengan menggunakan SBI dan/atau SUN dalam rangka FLI melalui BI-SSSS dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS.
III. PENGGUNAAN FLI 1. Penggunaan FLI-RTGS a. Bank dapat menggunakan FLI-RTGS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS sepanjang Bank telah memindahkan SBI dan/atau SUN ke rekening FLI-RTGS sebagaimana dimaksud pada butir II.2.a. b. Penggunaan FLI-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk: 1) penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) sistem BIRTGS; dan 2) penyelesaian akhir Kliring Debet, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. 2. Penggunaan FLI-Kliring Penggunaan FLI-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir Kliring Debet sepanjang Bank telah memindahkan surat berharga ke rekening FLIKliring sebagaimana dimaksud pada butir II.2.b. 3. Mekanisme ...
6
3. Mekanisme penggunaan FLI melalui BI-SSSS dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
IV. PENYELESAIAN FLI 1. Bank wajib menyelesaikan FLI pada hari penggunaan FLI (T+0) paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BI-RTGS. 2. Penyelesaian FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) ke rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. 3. Mekanisme penyelesaian FLI melalui BI-SSSS dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS.
V.
BIAYA PENGGUNAAN FLI 1. Bank Indonesia mengenakan biaya atas penggunaan FLI yang dihitung sebagai berikut : Nominal Penggunaan FLI x [t / (10,5 jam x 60 menit)] x i x [1/360 ] Keterangan: t
= waktu penggunaan FLI
i
= suku bunga rata-rata tertimbang PUAB Rupiah overnight pagi yang terjadi pada hari penggunaan FLI (T+0).
10,5 jam = jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (06.30 WIB) sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS (17.00 WIB). 2. Biaya atas penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung dengan cara sebagai berikut: a. Untuk penggunaan FLI dalam 1 (satu) jam pertama, biaya atas penggunaan FLI dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLI
yang ...
7
yang digunakan Bank (extend) dengan waktu penggunaan dibulatkan menjadi 1 (satu) jam. b. Untuk penggunaan FLI setelah 1 (satu) jam pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, biaya atas penggunaan FLI dihitung sesuai dengan posisi (outstanding) nominal FLI yang digunakan dengan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit terdekat. 3. Contoh perhitungan biaya atas penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilihat dalam Lampiran-2. 4. Pembebanan biaya atas penggunaan FLI dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah penggunaan FLI.
VI. PERLAKUAN FLI YANG TIDAK TERSELESAIKAN 1. Dalam hal Bank tidak menyelesaikan FLI sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir IV.1 maka terhadap nilai FLI yang tidak diselesaikan diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari (overnight). 2. Dengan pengalihan FLI menjadi transaksi repo dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi repo dengan Bank Indonesia di pasar sekunder yang berlaku.
VII. KETENTUAN PERALIHAN 1. Bank yang telah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan sebelum berlakunya Surat Edaran ini harus mengganti Perjanjian Penggunaan FLI sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. 2. Bank peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI dapat menggunakan FLI-RTGS untuk penyelesaian akhir kliring yang terjadi sebelum cut off warning Sistem BI-RTGS. VIII. PENUTUP ...
8
VIII. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/34/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/46/DPM tanggal 27 September 2005 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/34/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
