No.16/ 6 /DPU
Jakarta, 17 April 2014
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM A. Dalam rangka meningkatkan kelancaran proses sistem layanan kas kepada perbankan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar, perlu diterapkan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK). B. BISILK merupakan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh Bank untuk menunjang kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang yang terdiri dari:
1. informasi . . .
2
1. informasi posisi likuiditas; 2. Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB); 3. rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang; dan 4. laporan terkait kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang, yang diproses secara elektronik, on-line, dan tersentralisasi. C. BISILK ditujukan untuk: 1. meningkatkan
kecepatan,
keamanan,
keakuratan,
akuntabilitas, transparansi, dan kenyamanan dalam kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang; 2. meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
manajemen
kas
perbankan; dan 3. mengoptimalkan proses sirkulasi uang Rupiah di masyarakat. D. Penyelenggara BISILK adalah Bank Indonesia. E. Bank peserta BISILK adalah kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator dalam kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. Setiap Bank hanya dapat menunjuk 1 (satu) kantor Bank untuk bertindak sebagai koordinator pada 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat sebagai peserta BISILK. F. Pelaksanaan BISILK mengacu pada Pedoman Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
II. IMPLEMENTASI BISILK A. Implementasi BISILK ditetapkan sebagai berikut: 1. bagi Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dilakukan pada tanggal 21 April 2014; dan
2. bagi . . .
3
2. bagi Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dilakukan paling lambat tanggal 18 Agustus 2014. B. Selama BISILK belum diimplementasikan pada tanggal yang ditetapkan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
A,
kegiatan
Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bank menyampaikan: a. posisi likuiditas (Posisi Long, Posisi Short, dan/atau Posisi Square) dan penyesuaian posisi likuiditas; b. rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang; c. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan; dan d. Laporan Realisasi Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) secara mingguan, melalui sistem informasi atau faksimili mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal 5 April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia. 2. Bank menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short, dan/atau Posisi Square sebelum batas waktu penyampaian informasi posisi likuiditas (Tahap I) dan penyesuaian posisi likuiditas (Tahap II) melalui sistem informasi mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal 5 April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.
III. PERUBAHAN . . .
4
III. PERUBAHAN RENCANA PENYETORAN UANG DAN/ATAU PENARIKAN UANG A. Dalam hal BISILK telah diimplementasikan, perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang oleh Bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Perubahan
rencana
Penyetoran
Uang
Layak
Edar
(ULE)
dan/atau Penyetoran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal dalam rencana Penyetoran Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya, setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. 2. Perubahan rencana Penarikan Uang paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal dalam rencana Penarikan Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya, setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. 3. Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana
dimaksud
pada
angka
1
dan
angka
2
disampaikan kepada Bank Indonesia melalui faksimili dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan b. disampaikan dengan batasan waktu sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 4. Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dapat melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal dalam rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya, apabila Bank mengalami: a. kondisi . . .
5
a. kondisi tertentu, antara lain penyetoran dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, penarikan uang secara besar-besaran oleh nasabah (rush), dan penyetoran dana tunai terkait prefund; dan/atau b. keadaan memaksa (force majeure), yaitu karena disebabkan oleh bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang, atau
dikeluarkannya
Peraturan
Pemerintah
mengenai
keadaan bahaya, serta perubahan kebijakan Pemerintah. 5. Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui faksimili dengan disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan
minimal
Kepala
satuan
dan
kerja
ditandatangani
yang
membawahi
oleh Cash
Management, Pemimpin Cabang Bank, atau pejabat Bank yang setingkat. 6. Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang karena kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 4. B. Bank hanya dapat melakukan pembatalan terhadap rencana Penyetoran
Uang
dan/atau
Penarikan
Uang
dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh minimal Kepala satuan kerja yang membawahi Cash Management, Pemimpin Cabang Bank, atau pejabat Bank yang setingkat dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembatalan . . .
6
Pembatalan
dimaksud
dapat
dilakukan
setelah
mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia. C. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Bank yang melakukan pembatalan terhadap rencana Penyetoran Uang
dan/atau
Penarikan
Uang
yang
tidak
sesuai dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf B.
IV. KETENTUAN PENUTUP A. Dengan berlakunya implementasi BISILK sebagaimana dimaksud pada butir II.A maka ketentuan mengenai: 1. penyampaian informasi dan laporan yaitu: a. posisi likuiditas (Posisi Long, Posisi Short, dan/atau Posisi Square) dan penyesuaian posisi likuiditas; b. rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang; c. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan; dan d. Laporan Realisasi Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) secara mingguan; dan 2. perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal dalam rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal
5
April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi Bank
di
wilayah
kerja
kantor
Bank
Indonesia
yang
telah
mengimplementasikan BISILK. B. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014.
Agar . . .
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
LAMBOK ANTONIUS SIAHAAN KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG
