No. 7/50/DPBPR
Jakarta, 1 November 2005
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA
Perihal :
Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus ---------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534) tanggal 22 September 2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, yang selanjutnya disebut PBI, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
I.
UMUM 1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dan untuk selanjutnya disebut BPR DPK. 2. BPR …
2
2. BPR dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus). 3. Penetapan status BPR DPK berlaku sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan status BPR DPK disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPR DPK, atau secara tidak langsung melalui surat atau sarana lain.
II.
JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS 1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan status BPR DPK dari Bank Indonesia. Dalam hal berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas akhir jangka waktu pengawasan khusus adalah pada hari kerja sebelumnya. 2. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Yang dimaksud dengan proses hukum adalah proses untuk pelaporan atau persetujuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang. 4. Selama jangka waktu penyelesaian proses hukum, status BPR tetap sebagai BPR DPK.
5. Apabila …
3
5. Apabila penyelesaian proses hukum diperkirakan melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus, BPR DPK dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk diberikan tambahan waktu menyelesaikan proses hukum.
Permohonan tersebut diterima Bank
Indonesia paling lambat pada akhir jangka waktu pengawasan khusus, dengan disertai alasan dan dilampiri bukti pengurusan penyelesaian proses hukum dari instansi yang berwenang, sesuai contoh dalam Lampiran. 6. Tambahan waktu penyelesaian proses hukum diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. Contoh : BPR DPK sejak tanggal 1 Oktober 2005, yang akan berakhir paling lambat tanggal 31 Maret 2006. Pada tanggal 14 Februari 2006 pemegang saham melakukan setoran modal yang mengakibatkan rasio KPMM BPR DPK meningkat menjadi 4,2% dan rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi 7% dan menyebabkan perubahan modal dasar. Sejak tanggal 14 Februari 2006 BPR DPK telah melakukan upaya penyelesaian proses hukum untuk memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar. Apabila diperkirakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, yaitu tanggal 31 Maret 2006, belum diperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang maka BPR DPK wajib mengajukan permohonan permintaan tambahan waktu penyelesaian proses hukum, yang diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Maret 2006. Bank …
4
Bank Indonesia dapat memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses hukum kepada BPR DPK, paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2006.
III.
UPAYA
PENYEHATAN
SELAMA
JANGKA
WAKTU
PENGAWASAN KHUSUS 1. Dalam
rangka
pengawasan
khusus,
Bank
Indonesia
dapat
memerintahkan pengurus dan/atau pemegang saham BPR DPK untuk melakukan satu atau lebih upaya penyehatan yaitu: a. menambah modal, b. menghapusbukukan
kredit
yang
tergolong
macet
dan
memperhitungkan kerugian BPR DPK dengan modalnya, c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR DPK, d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain, e. menjual BPR DPK kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR DPK, f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR DPK kepada pihak lain, dan/atau g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR DPK kepada pihak lain. 2. Upaya penyehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemenuhan …
5
3. Pemenuhan rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. setoran modal oleh pemegang saham lama dilaksanakan melalui Bank Umum dan dicatat oleh BPR DPK dalam pos modal pinjaman atau rupa-rupa pasiva, serta tidak dapat dicairkan oleh BPR selama masih berstatus sebagai BPR DPK, b. setoran modal oleh pemegang saham baru dilaksanakan melalui escrow account dan setelah diteliti kebenarannya oleh Bank Indonesia serta disahkan oleh RUPS, dicatat oleh BPR DPK, c. melalui merger atau konsolidasi, d. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet, sepanjang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tersedia, atau e. penjualan asset. 4. Pengertian dana untuk setoran modal dalam bentuk escrow account adalah dana setoran modal yang ditampung terlebih dahulu dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur
Bank
mencantumkan
Indonesia
keterangan
q.q. bahwa
Nama
Penyetor”
pencairannya
hanya
dengan dapat
dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Bank Indonesia. 5. Dana dalam bentuk escrow account di atas wajib disertai pernyataan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang, serta tidak berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, bagi BPR Syariah.
6. BPR …
6
6. BPR DPK dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana sejak ditetapkan dalam status BPR DPK. Larangan dimaksud tetap diberlakukan selama BPR masih berstatus sebagai BPR DPK. 7. BPR DPK dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria: a. rasio KPMM paling sedikit mencapai 4% (empat perseratus), dan b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit mencapai 3% (tiga perseratus). dan telah menyelesaikan proses hukum. IV.
PENGUMUMAN YANG BERKAITAN DENGAN BPR DPK 1. Pengumuman tentang status BPR DPK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan status BPR DPK. 2. Pengumuman tentang larangan menghimpun dan menyalurkan dana dilakukan apabila pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai BPR DPK, rasio KPMM lebih besar dari 0% (nol perseratus) namun peningkatan rasio KPMM dimaksud kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% (empat perseratus). Pengumuman dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhinya kriteria di atas. Contoh 1:
Pada tanggal 1 Oktober 2005 ditetapkan sebagai BPR DPK
Apabila …
7
dengan rasio KPMM sebesar -1%, sehingga selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% adalah 5%.
Apabila 3 bulan sejak ditetapkan sebagai BPR DPK, yaitu tanggal 31 Desember 2005, rasio KPMM meningkat hanya 22% dari 5% sehingga menjadi 0,1% maka Bank Indonesia mengumumkan larangan menghimpun dan menyalurkan dana.
Contoh 2:
Pada tanggal 1 Oktober 2005 ditetapkan sebagai BPR DPK dengan rasio KPMM sebesar 1%, sehingga selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% adalah 3%.
Apabila 3 bulan sejak ditetapkan sebagai BPR DPK, yaitu tanggal 31 Desember 2005, rasio KPMM meningkat 30% dari 3% sehingga
menjadi
1,9%
maka
Bank
Indonesia
tidak
mengumumkan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. 3. Pengumuman tentang BPR DPK yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dikeluarkannya BPR DPK dari status pengawasan khusus.
V.
PEMBERITAHUAN
KEPADA
LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) 1. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus dan BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus. 2. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS untuk mendapatkan
a. memiliki …
8
keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan, bagi BPR DPK dengan kriteria sebagai berikut: a. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan BPR DPK, Contoh:
Pada tanggal 1 Oktober 2005 ditetapkan sebagai BPR DPK dengan rasio KPMM sebesar 2%, sehingga selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% adalah 2%.
Apabila pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai BPR DPK, yaitu tanggal 31 Desember 2005, rasio KPMM menurun 200% dari 2% sehingga menjadi -2% maka Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS untuk meminta keputusan
apakah
BPR
DPK
diselamatkan atau tidak
diselamatkan. b. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Contoh: Pada tanggal 1 Oktober 2005 ditetapkan sebagai BPR DPK dengan rasio KPMM sebesar 2% sehingga selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% adalah 2%.
9
Pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai BPR DPK, yaitu tanggal 31 Desember 2005, rasio KPMM meningkat sebesar 25% dari 2% sehingga menjadi 2,5%. Apabila … Apabila selama tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006 terjadi penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan
atau
kurang
dari
0%
maka
Bank
Indonesia
memberitahukan kepada LPS untuk meminta keputusan apakah BPR DPK diselamatkan atau tidak diselamatkan. c. memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) pada akhir jangka waktu pengawasan khusus, d. memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus namun masih dalam penyelesaian proses hukum, atau e. tidak
dapat
menyelesaikan
proses
hukum
sampai
dengan
berakhirnya tambahan waktu untuk menyelesaikan proses hukum yang disetujui oleh Bank Indonesia.
VI.
KETENTUAN PERALIHAN Yang dimaksud dengan tindak lanjut terhadap BPR DPK sebelum tanggal 22 September 2005 dalam Pasal 12 PBI adalah sebagai berikut: 1. Status BPR DPK diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berlakunya Surat Edaran ini. 2. BPR DPK dilarang menghimpun dan menyalurkan dana sejak
10
berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.
3. BPR DPK yang masa pengawasan khususnya telah berakhir pada saat berlakunya Surat Edaran ini dan memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus) meskipun proses hukum belum selesai, dapat tidak dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Penyelesaian proses hukum diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini. 4. BPR DPK yang masa pengawasan khususnya telah berakhir pada saat berlakunya Surat Edaran ini dan memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) diberitahukan kepada LPS untuk dimintakan keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan. 5. BPR DPK yang masa pengawasan khususnya belum berakhir pada saat berlakunya Surat Edaran ini dan memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus) meskipun proses hukum belum selesai, dapat tidak dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Penyelesaian proses hukum diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. 6. Bagi BPR DPK yang masih memiliki sisa jangka waktu pengawasan khusus lebih dari 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini, berlaku hal-hal sebagai berikut:
11
a. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS untuk mendapatkan keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan dengan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol 1) memiliki … perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) pada saat berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud, 2) memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu pada angka 1) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, atau 3) memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. b. Bank
Indonesia
mengumumkan
larangan
menghimpun dan
menyalurkan dana apabila pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini, rasio KPMM lebih besar dari 0% (nol perseratus) namun peningkatan rasio KPMM dimaksud kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% (empat perseratus). Pengumuman dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhinya kriteria di atas. Contoh:
12
Pada tanggal 22 Agustus 2005 ditetapkan sebagai BPR DPK dengan rasio KPMM sebesar –1%, sehingga selisih untuk mencapai rasio KPMM sebesar 4% adalah 5%. Pada … Pada tanggal berlakunya Surat Edaran yaitu tanggal 1November 2005, BPR DPK dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana. Pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran, yaitu tanggal 31 Januari 2006, rasio KPMM menjadi sebesar 0,1%. Bank Indonesia mengumumkan larangan menghimpun dan menyalurkan dana meskipun rasio KPMM menjadi lebih besar dari 0% karena peningkatan rasio KPMM hanya sebesar 22%. 7. BPR DPK diberitahukan kepada LPS untuk dimintakan keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan apabila memiliki sisa jangka waktu pengawasan khusus sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini dan memenuhi kriteria: a. memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, atau b. memiliki rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus) pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.
13
VII.
ALAMAT KORESPONDENSI Surat-surat BPR kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan status pengawasan khusus ditujukan ke alamat sebagai berikut: 1. Bank … 1. Bank Indonesia u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR konvensional yang berlokasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten. 2. Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR Syariah yang berlokasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten. 3. Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas.
VIII. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 November 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA
14
IRMAN DJAJA DALIMI DIREKTUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DPBPR
