No. 7/29/DASP
Jakarta, 22 Juli 2005 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal :
Pemberian Persetujuan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia
Sehubungan
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan terhadap Bank yang akan menjadi Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut. I.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN A.
Persyaratan Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Persyaratan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di wilayah dimana kantor-kantor Banknya tidak dapat mengikuti kegiatan Kliring di Kantor Bank Indonesia terdekat karena kondisi-kondisi tertentu, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.
Kebutuhan Penyelenggaraan SKNBI Penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah didasarkan pada kebutuhan
kantor-kantor
Bank
setempat
untuk
diselenggarakannya …
2
diselenggarakannya Kliring antar Bank di wilayah tersebut. Untuk itu kantor-kantor Bank di wilayah yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai pentingnya penyelenggaraan Kliring antar Bank di wilayah tersebut dan kesepakatan mengenai kantor Bank yang diusulkan menjadi
PKL
Selain
BI.
Kesepakatan
dimaksud
harus
ditandatangani oleh seluruh kantor Bank calon Peserta di wilayah yang bersangkutan. 2.
Jumlah minimum transaksi dan kantor Bank Jumlah minimum transaksi dan jumlah minimum kantor Bank, termasuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan atau kantor kas dari Bank yang berbeda, yang harus menandatangani kesepakatan untuk mendukung penyelenggaraan SKNBI tidak dibatasi, sepanjang seluruh kantor Bank tersebut secara bersamasama dapat membuktikan adanya kebutuhan penyelenggaraan Kliring di wilayah tersebut.
3.
Lokasi Kantor Bank yang Diusulkan Menjadi PKL Selain BI Lokasi kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI harus mudah dijangkau oleh seluruh kantor Bank lainnya sehingga kegiatan SKNBI dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
B.
Persyaratan Kantor Bank yang Diusulkan Menjadi PKL Selain BI Kantor Bank yang dapat diusulkan untuk menjadi PKL Selain BI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan SKNBI ke dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai SKNBI serta mempunyai sistem administrasi yang memadai; 2. menyediakan …
3
2.
menyediakan perangkat keras Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) untuk penyelenggaraan SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI;
3.
memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung untuk kegiatan penyerahan DKE kepada PKL Selain BI dan pertukaran Warkat Debet antar Peserta; dan
4.
memiliki lokasi penyelenggaraan SKNBI yang mudah dijangkau oleh Peserta sehingga penyelenggaraan SKNBI dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lokasi penyelenggaraan SKNBI tersebut tidak harus berada pada lokasi yang sama dengan lokasi kantor Bank yang ditunjuk sebagai PKL Selain BI.
C.
Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan SKNBI Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI mengajukan permohonan untuk diadakan penyelenggaraan SKNBI di wilayah yang bersangkutan dengan tata cara sebagai berikut: 1.
Pengajuan permohonan secara tertulis oleh kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI kepada
PKL BI sebagai
berikut: a.
untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110; atau
b.
untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2. Permohonan …
4
2.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dengan disertai dokumen sebagai berikut: a.
kesepakatan tertulis dari kantor-kantor Bank calon Peserta mengenai perlunya penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut; dan
b.
usulan jadwal Kliring Debet yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai jadwal penyelenggaraan SKNBI.
3.
Berdasarkan permohonan yang diajukan, PKL BI sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan, dengan memperhatikan persyaratan penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf A.
4.
Apabila PKL BI tidak mendukung permohonan penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut, PKL BI memberitahukan kepada kantor Bank yang mengajukan permohonan penyelenggaraan SKNBI mengenai penolakan permohonan tersebut dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya kantor Bank tersebut dapat mengajukan permohonan kembali sebagai PKL Selain BI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5.
Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A telah dipenuhi dan PKL BI telah melakukan penelitian lapangan serta PKL BI mendukung permohonan tersebut, PKL BI meneruskan permohonan penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut kepada PKN disertai dengan rekomendasi dari PKL BI.
6.
Berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh PKL BI, PKN memberikan pemberitahuan tertulis kepada PKL BI sebagai berikut: a. Apabila …
5
a.
Apabila PKN menyetujui permohonan penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut, PKN memberitahukan secara tertulis kepada PKL BI disertai dengan pemberitahuan mengenai persiapan teknis dan administratif yang perlu dilakukan oleh kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI dan seluruh kantor Bank calon Peserta SKNBI di wilayah tersebut. Selanjutnya PKL BI meneruskan pemberitahuan
tersebut
kepada
kantor
Bank
yang
mengajukan permohonan penyelenggaraan SKNBI. b.
Apabila
PKN
tidak
menyetujui
permohonan
penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut, PKN memberitahukan kepada PKL BI mengenai penolakan permohonan tersebut dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya PKL BI meneruskan pemberitahuan
tersebut
kepada
kantor
Bank
yang
mengajukan permohonan penyelenggaraan SKNBI. Kantor Bank tersebut dapat mengajukan permohonan kembali penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut setelah seluruh persyaratan penyelenggaraan SKNBI dipenuhi. 7.
Jangka waktu pemrosesan permohonan oleh PKL BI dan PKN sampai dengan disampaikannya pemberitahuan oleh PKL BI mengenai persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL BI.
D.
Penetapan PKL Selain BI Bersamaan dengan pengajuan permohonan penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf C, kantor Bank yang diusulkan sebagai …
6
sebagai PKL Selain BI mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKL Selain BI dengan tata cara sebagai berikut: 1.
Pengajuan permohonan secara tertulis oleh kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI kepada
PKL BI sebagai
berikut: a.
untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110; atau
b.
untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, dengan disertai dokumen sebagai berikut: a.
kesepakatan tertulis dari kantor Bank calon Peserta mengenai usulan kantor Bank yang akan menjadi PKL Selain BI dengan memperhatikan persyaratan pada huruf B; dan
b.
rencana struktur organisasi dan persiapan lainnya dari kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI.
3.
Berdasarkan permohonan yang diajukan, PKL BI sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan, dengan memperhatikan persyaratan PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada huruf B.
4.
Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B telah dipenuhi dan didukung oleh hasil penelitian lapangan yang dilakukan …
7
dilakukan oleh PKL BI, PKL BI mengeluarkan keputusan tentang penetapan sebagai PKL Selain BI yang memuat nama kantor Bank sebagai PKL Selain BI, nama Wilayah Kliring, dan tanggal
dimulainya
kegiatan
SKNBI
termasuk
jadwal
persiapannya dengan memperhatikan kesiapan pemenuhan persyaratan kepesertaan seluruh kantor Bank calon Peserta SKNBI di wilayah tersebut. 5.
Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada kantor Bank yang telah disetujui menjadi PKL Selain BI dengan tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. Surat tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut : a.
persiapan yang harus dilakukan antara lain berkaitan dengan instalasi aplikasi KPK dan instalasi Jaringan Komunikasi Data (JKD);
b.
kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL Selain BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI; dan
c.
jadwal pelatihan bagi PKL Selain BI dan Peserta mengenai tata cara penyelenggaraan SKNBI.
6.
PKL BI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PKN mengenai penetapan PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan tersebut.
7.
Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak dipenuhi, PKL BI memberitahukan kepada kantor Bank
tersebut
mengenai
penolakan
permohonan
yang
bersangkutan dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya kantor Bank tersebut dapat mengajukan permohonan …
8
permohonan kembali sebagai PKL Selain BI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 8.
Jangka waktu pemrosesan permohonan oleh PKL BI sampai dengan dikeluarkannya pemberitahuan PKL BI mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL BI.
E.
Bantuan Keuangan Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap PKL Selain BI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Bantuan keuangan tersebut diberikan melalui kantor pusat Bank yang kantornya menjadi PKL Selain BI dengan cara mengkredit rekening giro Bank tersebut yang ada di Bank Indonesia setiap awal bulan. Pendistribusian bantuan keuangan tersebut kepada setiap kantor Bank yang menjadi PKL Selain BI merupakan kewenangan kantor pusat masing-masing Bank.
F.
Jangka Waktu Penetapan Sebagai PKL Selain BI Persetujuan PKL BI kepada kantor Bank yang ditetapkan sebagai PKL Selain BI berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal efektif keputusan tentang persetujuan penetapan sebagai PKL Selain BI.
G.
Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan atau Penggantian PKL Selain BI 1.
Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI, seluruh Peserta kembali mengadakan kesepakatan untuk : a. mengusulkan …
9
a.
mengusulkan
perpanjangan
jangka
waktu
penetapan
sebagai PKL Selain BI; atau b.
mengusulkan penggantian PKL Selain BI yang lama dan mengusulkan kantor Bank lain sebagai PKL Selain BI yang baru.
2.
Usulan untuk memperpanjang jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI atau usulan calon PKL Selain BI yang baru harus didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Peserta serta harus memperhatikan persyaratan sebagai PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada huruf B.
3.
Pengajuan permohonan perpanjangan atau penggantian PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PKL BI dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D, dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Permohonan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 untuk permohonan perpanjangan sebagai PKL Selain BI atau menggunakan
format
sebagaimana
tercantum dalam
Lampiran 2 untuk permohonan penggantian PKL Selain BI yang baru. b.
Jangka waktu pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh PKL BI sampai dengan dikeluarkannya
pemberitahuan
PKL
BI
mengenai
persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen …
10
dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL BI. 4.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 3.a ditolak oleh PKL BI, maka kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI mengajukan permohonan kembali dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D. Apabila sampai dengan akhir jangka waktu penetapan PKL Selain BI yang telah ada belum ditetapkan PKL Selain BI untuk periode berikutnya, maka PKL Selain BI yang telah ada otomatis tetap menyelenggarakan SKNBI sampai dikeluarkannya persetujuan oleh PKL BI mengenai penetapan PKL Selain BI untuk periode berikutnya.
H.
Pengunduran Diri Sebagai PKL Selain BI 1.
PKL Selain BI dapat mengundurkan diri sebagai PKL Selain BI dengan mengajukan permohonan kepada PKL BI disertai alasan pengunduran diri dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal rencana pengunduran diri sebagai PKL Selain BI.
2.
Pada saat yang bersamaan, apabila seluruh Peserta di Wilayah Kliring tersebut masih memandang perlu diselenggarakannya SKNBI, diajukan pula permohonan dari calon PKL Selain BI baru sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku efektif.
3.
Jangka waktu pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 oleh PKL BI sampai dengan dikeluarkannya pemberitahuan PKL BI mengenai persetujuan atau penolakan atas …
11
atas permohonan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL BI. 4.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditolak oleh PKL BI, maka kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI mengajukan permohonan kembali dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D. Apabila sampai dengan tanggal pengunduran diri PKL Selain BI yang telah ada sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum ditetapkan PKL Selain BI yang baru, maka PKL Selain BI yang telah ada tersebut otomatis tetap menyelenggarakan SKNBI sampai dikeluarkannya persetujuan oleh PKL BI mengenai penetapan PKL Selain BI yang baru.
I.
Penghentian Sebagai PKL Selain BI 1.
Apabila PKL Selain BI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya, maka PKL BI dapat mencabut penetapan yang bersangkutan sebagai PKL Selain BI.
2.
Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka penyelenggaraan SKNBI untuk sementara dilaksanakan oleh salah satu Peserta yang ditunjuk PKL BI sampai dengan disetujuinya PKL Selain BI yang definitif. PKL Selain BI yang menggantikan sementara dapat menggunakan KPK yang sebelumnya digunakan oleh PKL Selain BI yang dihentikan sepanjang KPK tersebut merupakan KPK yang disediakan oleh Bank
Indonesia
dan
memperoleh
bantuan
keuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf E selama yang bersangkutan menjadi PKL Selain BI sementara. 3.
Penetapan PKL Selain BI definitif dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D. 4. Dengan …
12
4.
Dengan dihentikannya PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka setelah tanggal efektif penghentian, PKL Selain BI tersebut harus menyerahkan kepada PKL BI sarana penyelenggaraan SKNBI yang merupakan hak milik Bank Indonesia, dan merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh data, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SKNBI tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
J.
Pembubaran Penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring 1.
Penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring dapat diusulkan untuk dibubarkan apabila seluruh Peserta di Wilayah Kliring tersebut tidak lagi membutuhkan penyelenggaraan SKNBI.
2.
Usulan pembubaran penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan oleh PKL Selain BI kepada PKL BI sebagai berikut : a.
untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110; atau
b.
untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
3.
Usulan pembubaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
4.
Dalam hal penyelenggaraan SKNBI diusulkan untuk dibubarkan dan PKL BI mendukung usulan pembubaran tersebut, PKL BI meneruskan usulan pembubaran kepada PKN. 5. Berdasarkan …
13
5.
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4, PKN menerbitkan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan SKNBI dan disampaikan kepada PKL BI untuk diteruskan kepada PKL Selain BI. Keputusan tersebut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan SKNBI. Tanggal pembubaran ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan PKN.
6.
PKL
Selain
BI
memberitahukan
keputusan
mengenai
pembubaran penyelenggaraan SKNBI kepada Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan dari PKN. 7.
Dengan dibubarkannya penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring tertentu, PKL Selain BI di wilayah tersebut harus menyerahkan kepada PKL BI sarana penyelenggaraan SKNBI yang merupakan hak milik Bank Indonesia, dan merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh data, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SKNBI tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
K.
Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan SKNBI. 1.
PKL Selain BI dapat memindahkan lokasi penyelenggaraan SKNBI dengan ketentuan lokasi yang baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B.
2.
PKL Selain BI mengajukan permohonan secara tertulis kepada PKL BI, mengenai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI
disertai
dengan
alasan
pemindahan
dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemindahan lokasi yang direncanakan. 3.
Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, PKL BI segera melakukan penilaian mengenai lokasi baru …
14
baru sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir B.4. 4.
Apabila lokasi baru telah memenuhi syarat, PKL BI memberikan persetujuan
tertulis
atas pemindahan lokasi tersebut paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap. 5.
PKL Selain BI harus memberitahukan persetujuan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada seluruh Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan PKL BI.
II.
LAIN-LAIN A.
Dalam hal terdapat kebutuhan penyelenggaraan Kliring di wilayah tertentu
namun
Bank Indonesia
yang mewilayahinya
belum
mengimplementasikan SKNBI, maka permohonan penyelenggaraan Kliring di wilayah tersebut tetap dapat diajukan sesuai dengan Surat Edaran ini. B.
PKL Selain BI dilarang mengenakan biaya yang terkait dengan kegiatan SKNBI kepada Peserta, kecuali biaya pembuatan dan atau penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) yang besarnya diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.
III.
KETENTUAN PERALIHAN A.
Ketentuan mengenai : 1.
persyaratan penyelenggaraan SKNBI;
2.
persyaratan kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI;
3.
tata cara pemberian persetujuan penyelenggaraan SKNBI;
4.
tata cara pemberian persetujuan kepada kantor Bank yang akan menjadi PKL Selain BI; 5. jangka …
15
5.
jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI;
6.
perpanjangan jangka waktu penetapan atau penggantian PKL Selain BI;
7.
pengunduran diri sebagai PKL Selain BI;
8.
penghentian sebagai PKL Selain BI;
9.
pembubaran penyelenggaraan SKNBI; dan
10. pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini berlaku juga untuk wilayah tertentu dimana PKL BI yang mewilayahinya belum menerapkan SKNBI. B.
Ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan, pengenaan biaya Kliring
oleh
PKL
Selain
BI
kepada
Peserta,
dan
sistem
penyelenggaraan Kliring lokal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal
Pemberian
Persetujuan
Terhadap
Pihak
Lain
Untuk
Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/25/DASP tetap berlaku di Wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI sampai Wilayah Kliring tersebut menerapkan SKNBI. C.
PKL Selain BI di Wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI dan menggunakan sistem manual tidak dapat mengubah sistem penyelenggaraan Kliring lokal di Wilayah Kliring tersebut menjadi sistem semi otomasi, mengingat penerapan SKNBI akan dilakukan di seluruh Wilayah Kliring secara bertahap.
IV.
PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan …
16
Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/25/DASP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sejak tanggal implementasi SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan pengumuman Bank Indonesia. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
DASP
