No. 14/ 20 /DPNP
Jakarta, 27 Juni 2012
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal :
Prinsip
Kehati-hatian
Melakukan
bagi
Penyerahan
Bank
Sebagian
Umum
yang
Pelaksanaan
Pekerjaan kepada Pihak Lain Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5000)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/11/PBI/2009
tentang
Penyelenggaraan
Kegiatan
Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan
prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan . . .
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
UMUM A.
Dengan semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha Bank dan semakin tingginya tingkat persaingan di pasar keuangan, Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada kegiatan dan
pekerjaan-pekerjaan
pokoknya.
Untuk
itu,
apabila
diperlukan Bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjangnya kepada pihak lain (Alih Daya). B.
Dalam melakukan Alih Daya, Bank perlu memperhatikan risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan Alih Daya, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai atas pelaksanaan Alih Daya.
C.
Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas pelaksanaan Alih Daya oleh Bank mencakup: 1.
melakukan analisis dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengalaman yang memadai
agar pekerjaan yang
dialihdayakan dapat dilaksanakan dengan baik; 2.
menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan
cakupan
dipersyaratkan
dalam
minimum Peraturan
perjanjian Bank
yang
Indonesia
mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
3. menerapkan . . .
3.
menerapkan pelaksanaan
manajemen Alih
risiko
Daya,
secara
termasuk
efektif
atas
melaksanakan
pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang timbul; 4.
memenuhi
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku; dan 5.
melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah.
D.
Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan
nasabah
atas
pelaksanaan
pekerjaan
yang
dialihdayakan kepada PPJ. Oleh karena itu, Bank wajib memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian,
antara lain
dengan
pelaksanaan
melakukan
pengawasan
terhadap
pekerjaan oleh PPJ secara berkala dan melakukan langkahlangkah
perbaikan
dengan
segera
dan
efektif
atas
permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi. E.
Selain
memperhatikan
ketentuan
ini,
pelaksanaan
penyerahan pekerjaan kepada pihak lain juga mengacu pada ketentuan
Bank
Indonesia
lainnya
yang
mengatur
pelaksanaan Alih Daya pada pekerjaan tertentu secara lebih spesifik, seperti ketentuan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan fungsi audit
intern . . .
intern
Bank,
Good
penyelenggaraan
Corporate
kegiatan
Governance
alat
(GCG),
pembayaran
dan
dengan
menggunakan kartu (APMK).
II.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN ALIH DAYA A.
Pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, baik pada alur kegiatan usaha maupun pada alur kegiatan pendukung usaha Bank, dengan penjelasan sebagai berikut: 1.
Kegiatan usaha Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha Bank antara lain penghimpunan dana dari masyarakat (funding),
pemberian
kredit/pembiayaan
(lending/
financing), serta membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 2.
Kegiatan pendukung usaha Bank adalah kegiatan lain yang dilakukan Bank di luar kegiatan usaha Bank, antara lain kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan.
3.
Alur adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir
dari
suatu
kegiatan
usaha
atau
kegiatan
pendukung
usaha
Bank, misalnya
alur
kegiatan
pemberian . . .
pemberian
kredit
mencakup
pekerjaan
pemasaran,
analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan dan penagihan kredit. 4.
Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank, sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Contoh pekerjaan pokok: a.
Pada alur kegiatan usaha Bank dalam kegiatan pemberian kredit antara lain analisis kelayakan dan persetujuan kredit, sedangkan pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation dan teller.
b.
Pada alur kegiatan pendukung usaha Bank dalam kegiatan manajemen risiko antara lain pekerjaan analisis risiko, sedangkan pada alur pengembangan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia antara
lain
pengembangan
pekerjaan
perencanaan
organisasi
serta
dan
perencanaan
sumber daya manusia, dan pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain pekerjaan audit internal. Contoh pekerjaan pokok dan penjelasannya adalah sebagaimana
dimaksud
pada
Lampiran
I.A.
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
5. Pekerjaan . . .
5.
Pekerjaan
penunjang
adalah
pekerjaan
dalam
alur
kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank, yang apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan
dimaksud
masih
dapat
terlaksana
tanpa
gangguan yang berarti. Contoh pekerjaan penunjang: a.
Pada alur kegiatan usaha Bank dalam kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan call center, pemasaran (telemarketing, direct sales atau sales representative) dan penagihan kredit.
b.
Pada alur kegiatan pendukung usaha antara lain pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
sekretaris,
agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan,
pramubakti,
kurir,
data entry
dan
pengemudi. B.
Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan memenuhi kriteria pekerjaan penunjang, Bank melakukan pengujian dengan menggunakan kriteria paling kurang sebagai berikut: 1.
Berisiko rendah Pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan
tidak akan mengganggu aktivitas
operasional Bank secara signifikan. 2.
Tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan Pekerjaan
penunjang
pada
umumnya
tidak
membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yang mencakup pendidikan formal dan
pengetahuan
atau
pengalaman
di
bidang
perbankan.
Namun . . .
Namun demikian, Bank harus tetap mewajibkan PPJ untuk menyediakan jasa tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi
yang
memenuhi
persyaratan
pekerjaan
yang dilakukan Alih Daya. Bank dapat mensyaratkan kualifikasi kompetensi tertentu untuk bidang pekerjaan yang spesifik dan membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh pegawai tetap, misalnya untuk pekerjaan penunjang terkait IT, pengamanan, penagihan, dan pengelolaan kas. 3.
Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank. Pekerjaan yang dapat dilakukan Alih Daya tidak boleh mengandung
analisis,
pertimbangan
(judgement),
dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank. Pekerjaan penunjang yang sesuai dengan kriteria pada angka 1, angka 2, dan angka 3, antara lain pekerjaan call center, telemarketing, atau data entry karena potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tidak berjalannya pekerjaan tersebut relatif rendah dan tidak mengganggu operasional Bank secara signifikan, tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank. Contoh pekerjaan penunjang dan penjelasannya adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.B. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
C. Bank . . .
C.
Bank dapat melakukan Alih Daya kepada PPJ yang telah memperoleh
izin
dari
instansi
yang
berwenang
untuk
menyediakan jasa tenaga kerja atau untuk menyediakan jasa di bidang tertentu. D.
Penyerahan pekerjaan kepada PPJ dapat dilakukan melalui perjanjian
pemborongan
pekerjaan
dan/atau
perjanjian
penyediaan jasa tenaga kerja, dengan penjelasan sebagai berikut: 1.
Perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah perjanjian kerja antara Bank dengan PPJ untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan. Sebagai contoh dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pemasaran produk Bank, Bank memberikan target kepada PPJ mengenai jumlah calon nasabah yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.
2.
Perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah perjanjian kerja antara Bank dengan PPJ untuk menyediakan tenaga kerja
dengan
kualifikasi
tertentu
dalam
rangka
pelaksanaan pekerjaan tertentu. Sebagai contoh dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja pemasaran produk Bank, Bank menetapkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemasaran dan tingkat pendidikan minimal tenaga pemasaran tersebut.
E. Bank . . .
E.
Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan PPJ berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.
F.
Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan PPJ, Bank wajib melakukan penelitian dokumen, analisis dan penilaian terhadap persyaratan PPJ. Kedalaman dan intensitas analisis dan penilaian dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan Alih Daya. Sebagai
contoh,
analisis
dan
penilaian
PPJ
pekerjaan
pemasaran dan penagihan harus lebih dalam dibandingkan dengan analisis dan penilaian PPJ pekerjaan pramubakti atau cleaning service. G.
Dalam
menyusun
mempertimbangkan
perjanjian kesesuaian
Alih
Daya,
Bank
pencantuman
dapat
klausula
minimum dalam perjanjian Alih Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip kehatihatian bagi Bank Umum yang melakukan
penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Contoh klausula minimum tersebut antara lain klausula kesediaan PPJ untuk memberikan akses pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan klausula kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank, lebih sesuai untuk pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank, seperti pemasaran, penagihan kredit dan pengelolaan kas Bank. H.
Apabila terdapat persyaratan bagi pekerjaan yang dilakukan Alih Daya untuk memiliki sertifikasi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau pelatihan
khusus . . .
khusus terkait dengan pekerjaan tertentu seperti pekerjaan pengamanan, sertifikasi
Bank
wajib
mensyaratkan
pemenuhan
atau pelatihan khusus tersebut oleh PPJ dalam
perjanjian Alih Daya.
III.
PENYERAHAN PEKERJAAN YANG TIDAK MENJADI CAKUPAN ALIH DAYA A.
Penyerahan pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah: 1.
penyerahan pekerjaan kepada kantor pusat atau kantor wilayah
Bank
yang
berkedudukan
di
luar
negeri,
perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha Bank di dalam maupun di luar negeri; 2.
penyerahan pekerjaan jasa konsultansi atau keahlian khusus; dan
3.
penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung.
B.
Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir A.1. tetap tunduk kepada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan fungsi audit intern Bank, Good Corporate Governance
(GCG),
dan
alat
pembayaran
dengan
menggunakan kartu serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajaran penyerahan pekerjaan dimaksud. Contoh penyerahan pekerjaan
kepada kantor pusat atau
kantor wilayah Bank yang berkedudukan di luar negeri,
kantor . . .
kantor induk, dan/atau entitas lain dalam satu kelompok usaha yang bukan merupakan cakupan ketentuan Alih Daya antara lain adalah: 1.
pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan kantor
pusat
atau
kantor
wilayah
Bank
yang
berkedudukan di luar negeri, atau perusahaan induk, misalnya pengawasan limit risiko pasar dan risiko kredit; 2.
pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kantor cabang bank asing atau perusahaan anak Bank karena kurangnya keahlian pada bidang tertentu dan bersifat konsultasi, misalnya review atas model pengukuran risiko dan tenaga auditor yang memiliki keahlian pada bidang tertentu (TI); dan/atau
3.
pekerjaan yang merupakan bagian dari proses bisnis Bank yang dilakukan di kantor pusat atau kantor wilayah
Bank
perusahaan
yang
induk,
berkedudukan atau
entitas
di lain
luar
negeri,
dalam
satu
kelompok usaha Bank, misalnya rekonsiliasi laporan keuangan dan pemrosesan gaji. C.
Contoh penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir A.2. antara lain jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (appraisal) dan akuntan publik.
D.
Contoh penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir A.3. antara lain pemeliharaan mesin pendingin ruangan (Air Conditioner/AC), fotocopy, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor Bank.
IV. PRINSIP . . .
IV.
PRINSIP
KEHATI-HATIAN
DAN
PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO DALAM ALIH DAYA PEKERJAAN PENAGIHAN KREDIT DAN PENGELOLAAN KAS A.
Pekerjaan Penagihan Kredit 1.
Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan dan kartu kredit.
2.
Pekerjaan penagihan kredit yang dapat dilakukan Alih Daya adalah pekerjaan penagihan kredit dengan kualitas “Macet” sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.
3.
Perjanjian kerjasama Alih Daya penagihan kredit antara Bank dan PPJ harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
4.
Dalam Alih Daya penagihan kredit, Bank wajib memiliki dan
menerapkan
kebijakan
dan
prosedur
tertulis
mengenai penagihan kredit antara lain berupa kewajiban Bank untuk: a.
menginformasikan
kepada
debitur
apabila
penagihan atas kewajiban debitur telah diserahkan kepada PPJ; b.
memastikan bahwa penagihan kredit oleh PPJ dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum;
c.
menyusun
etika
penagihan
kredit
yang
harus
dituangkan dalam perjanjian Alih Daya;
d. memastikan . . .
d.
memastikan
bahwa
tenaga
penagihan
telah
memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas
penagihan
dan
etika
penagihan
sesuai
ketentuan yang berlaku; e.
menatausahakan identitas setiap tenaga penagih; dan
f.
memastikan bahwa dalam melakukan penagihan PPJ mematuhi pokok-pokok etika penagihan kredit yang dimuat dalam perjanjian Alih Daya, antara lain: 1)
penagihan
dilarang
menggunakan dan/atau
cara
dilakukan
dengan
ancaman,
kekerasan
yang
bersifat
tindakan
mempermalukan debitur; 2)
penagihan
dilarang
dilakukan
dengan
menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; 3)
penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain debitur;
4)
penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
5)
penagihan pukul
hanya
08.00
dapat
sampai
dilakukan
dengan
pukul
pada 20.00
wilayah waktu debitur; 6)
penagihan
di
dimaksud
pada
luar
waktu
angka
5)
sebagaimana hanya
dapat
dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan debitur; 7) petugas . . .
7)
petugas penagih wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Bank, yang
dilengkapi
dengan
foto
diri
yang
bersangkutan; dan 8)
penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur.
g.
Bank wajib memastikan bahwa PPJ juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi.
5.
Dalam
hal
diperlukan
pemanggilan
debitur
untuk
menghadiri pertemuan dengan petugas penagih, Bank paling kurang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
pertemuan dilakukan di kantor Bank;
b.
ruang pertemuan dilengkapi dengan CCTV;
c.
pihak Bank hadir dalam pertemuan tersebut; dan
d.
seluruh pembicaraan dalam pertemuan tersebut direkam dan dibuat berita acara yang diketahui oleh pihak Bank.
B.
Pengelolaan Kas 1.
Pengelolaan kas adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh PPJ untuk mengelola fisik uang tunai milik Bank (baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing) berupa antara lain: a.
distribusi
(pengantaran
dan/atau
pengambilan)
uang tunai berikut pengawalan (cash distribution); b.
penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang tunai (cash processing);
c.
penyimpanan uang tunai di khazanah (cash in save); dan/atau d. pengisian . . .
d.
pengisian ATM (anjungan tunai mandiri) dengan uang tunai dan/atau pengambilan uang tunai dari CDM (cash deposit machine) berikut pemantauan ATM dan/atau CDM.
2.
Dalam melakukan Alih Daya pengelolaan kas, Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a.
berbadan
hukum
Indonesia
yang
berbentuk
Perseroan Terbatas (PT); b.
memiliki izin operasional sebagai perusahaan jasa kawal angkut uang tunai dan barang berharga yang masih berlaku dari instansi yang berwenang;
c.
memiliki
Standard
Operational
Procedure
(SOP)
keamanan dalam pengelolaan kas; d.
memiliki
kinerja
keuangan
yang
baik
yang
penilaiannya didasarkan pada modal, likuiditas dan profitabilitas PPJ; e.
memiliki reputasi yang baik yang penilaiannya didasarkan pada rekam jejak (track record) dan kepatuhan
PPJ
terhadap
ketentuan
dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian Alih Daya yang dilakukan sebelumnya; f.
memiliki pengalaman yang cukup yang penilaiannya didasarkan pada pengalaman perusahaan dan/atau manajemen
perusahaan
dalam
menangani
pekerjaan yang dilakukan Alih Daya;
g. memiliki . . .
g.
memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan yang
kas
Bank.
pekerjaannya
Khusus
terkait
bagi
langsung
PPJ
dengan
penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang tunai (cash processing), harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian mengenai ciriciri keaslian uang Rupiah, keahlian memilah antara uang Rupiah layak edar dengan yang tidak layak edar, keahlian mengoperasikan mesin hitung dan mesin sortir uang Rupiah; dan h.
memiliki mesin hitung dan mesin sortir yang dapat mendeteksi keaslian fisik uang, memiliki khazanah untuk menyimpan uang tunai Rupiah, dan memiliki infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar keamanan.
3.
Kewajiban
PPJ
memiliki
contingency
plan
yang
dituangkan dalam perjanjian Alih Daya pengelolaan kas Bank antara lain
menjamin dan mengasuransikan
seluruh uang tunai milik Bank yang berada dalam pengelolaan PPJ tersebut. 4.
Kesediaan PPJ untuk memberikan akses pemeriksaan kepada
Bank
Indonesia
yang
dituangkan
dalam
perjanjian Alih Daya pengelolaan kas Bank antara lain kewajiban PPJ pengelolaan kas Bank untuk: a.
memberikan
data
dan
informasi
kepada
Bank
Indonesia baik secara langsung maupun melalui Bank terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. memberikan . . .
b.
memberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional PPJ pengelolaan kas Bank, antara lain pemeriksaan standarisasi kualitas sortasi, kecukupan sarana dan prasarana, sistem pengamanan dan kualitas sumber daya manusia yang melakukan pengolahan fisik uang Rupiah.
5.
Dalam rangka melaksanakan pengendalian intern yang efektif atas Alih Daya pengelolaan kas Bank, Bank melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ, yang paling kurang mencakup: a.
pengawasan terhadap akurasi perhitungan dan kualitas sortasi hasil pekerjaan PPJ; dan
b.
memastikan
bahwa
PPJ
menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia dari
hasil
pengawasan
terhadap
kegiatan
operasional PPJ.
V.
PELAPORAN A.
Laporan Alih Daya 1.
Bank yang melakukan Alih Daya wajib menyusun Laporan Berkala Alih Daya, yang terdiri dari: a.
Laporan Rencana Alih Daya, Perubahan dan/atau Penambahan Rencana Alih Daya; dan
b. 2.
Laporan Alih Daya yang Bermasalah.
Laporan
Rencana
Alih
Daya,
Perubahan
dan/atau
Penambahan Rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. disusun sebagai berikut: a.
Laporan Rencana Alih Daya memuat rencana Alih Daya atas pekerjaan yang belum pernah dilakukan Alih Daya. Sedangkan Laporan Perubahan dan/atau Penambahan . . .
Penambahan perubahan dilakukan
Rencana
Alih
cakupan Alih
Daya
pekerjaan
Daya
memuat
yang
dan/atau
sudah
penambahan
pekerjaan yang akan dialihdaya. Contoh perubahan cakupan pekerjaan yang sudah dilakukan Alih Daya adalah Bank pada tahun berjalan merencanakan untuk menambah cakupan pekerjaan Alih Daya pemasaran dari pemasaran kartu kredit menjadi pemasaran kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Contoh penambahan rencana Alih Daya yang akan dilakukan
adalah
Bank
pada
tahun
berjalan
merencanakan melakukan Alih Daya pemasaran kartu kredit yang sebelumnya tidak dimuat dalam Laporan Rencana Alih Daya. Tidak termasuk dalam laporan Rencana Alih Daya, Perubahan dan/atau Penambahan Rencana Alih Daya adalah perpanjangan PPJ dan penggantian PPJ atas pekerjaan yang telah dialihdayakan. b.
Laporan Rencana Alih Daya untuk 1 (satu) tahun ke depan disampaikan paling lambat setiap tanggal 31
Desember.
dan/atau
Sedangkan
Penambahan
Laporan
Rencana
Perubahan Alih
Daya
disampaikan paling lambat setiap tanggal 30 Juni tahun
berjalan,
dengan
menggunakan
formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran
II.A
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. c.
Laporan Rencana Alih Daya, Perubahan dan/atau Penambahan Rencana Alih Daya paling kurang memuat informasi mengenai: 1) jenis . . .
1)
jenis pekerjaan yang dilakukan Alih Daya;
2)
gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
3)
jenis perjanjian Alih Daya;
4)
perkiraan jumlah tenaga kerja Alih Daya yang dibutuhkan;
5)
jangka waktu perjanjian;
6)
tujuan Alih Daya; dan
7)
analisis perkiraan biaya dan manfaat, risiko dan mitigasinya.
d.
Bank
yang
tidak
memiliki
rencana
untuk
melakukan Alih Daya sebagaimana dijelaskan pada huruf
a
tetap
wajib
menyampaikan
Laporan
Rencana Alih Daya dengan penjelasan Nihil paling lambat setiap tanggal 31 Desember. 3.
Laporan Alih Daya yang Bermasalah sebagaimana pada butir 1.b. disusun sebagai berikut: a.
Laporan
Alih
Daya
yang
Bermasalah
memuat
gambaran permasalahan Alih Daya antara lain permasalahan yang dihadapi oleh Bank dan PPJ yang
berpotensi
secara
signifikan
kelangsungan
meningkatkan dan/atau
pelaksanaan
risiko
akan
Bank
mengganggu
pekerjaan
yang
dilakukan Alih Daya. Contoh
permasalahan
Alih
Daya
antara
lain
pelanggaran ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, pelanggaran perjanjian, gugatan,
pengaduan
nasabah,
pemogokan
karyawan, dan perselisihan intern pada PPJ baik antar
manajemen
maupun
antara
manajemen
dengan karyawan. b. Laporan . . .
b.
Laporan Alih Daya yang Bermasalah sebagaimana dimaksud
pada
butir
1.b.
disampaikan
paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya permasalahan, pelaporan
dengan
menggunakan
sebagaimana
Lampiran
II.B
yang
formulir
dimaksud
merupakan
bagian
pada tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 4.
Laporan Alih Daya yang Bermasalah paling kurang memuat informasi mengenai: a.
jenis pekerjaan yang dilakukan Alih Daya;
b.
nama Perusahan Penyedia Jasa;
c.
gambaran permasalahan yang terjadi; dan
d.
langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5.
Dalam menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan
Alih
Daya,
Bank
harus
memastikan
bahwa pekerjaan yang dialihkan tetap terlaksana dengan baik walaupun terjadi permasalahan pada Alih Daya. B.
Penyampaian Laporan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a.
Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia
b.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
VI. PENUTUP . . .
VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012. Agar pengumuman
setiap Surat
orang
mengetahui,
Edaran
Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,
MULYA E. SIREGAR
