No. 14/19/DASP
Jakarta, 26 Juni 2012
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal
:
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/15/DASP
tanggal
18
Juni
2009
perihal
Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia
Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
2005
Indonesia
Nomor
Nomor
65,
4516)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5119),
dan
pembayaran
dalam rangka dan
lebih
meningkatkan
mendukung efisiensi
kelancaran
dalam
sistem
penyelenggaraan
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian mengenai bantuan keuangan yang diberikan kepada Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/15/DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia sebagai berikut: IV. BANTUAN …
2
IV. BANTUAN KEUANGAN A.
Nominaldan Kriteria Bantuan Keuangan 1.
Bank Indonesia memberikanbantuan keuangan kepada kantor Bank yang telah disetujui menjadi PKL Selain BI setiap bulan, terhitung sejak kantor Bank tersebut efektif melakukan kegiatan sebagai PKL Selain BI.
2.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada PKL Selain BI sesuai kriteria pada lampiran 6a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3.
Nilai nominal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Keputusan Kepala Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
4.
Salinan Keputusan Kepala Departemen Akunting dan Sistem
Pembayaran
Bank
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada kantor pusat Bank yang menjadi PKL Selain BI. B.
Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan 1.
Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir A.2 disampaikan oleh Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setiap awal bulan berikutnya.
2.
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada kantor pusat Bank yang kantornya menjadi PKL Selain BI dengan cara mengkredit rekening giro Bank tersebut yang ada di Bank Indonesia.
3.
Kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan pendistribusian bantuan keuangan kepada masing-masing kantornya yang menjadi PKL Selain BI.
4.
Dalam melakukan pendistribusian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, kantor pusat Bank dapat …
3
dapat menetapkan besaran nominal bantuan keuangan bagi masing-masing kantornya yang menjadi PKL Selain BI. C.
Penetapan IuranPeserta 1.
Apabila bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia
tidak
dapat
menutupi
seluruh
biaya
operasional PKL Selain BI dalam penyelenggaraan SKNBI, PKL Selain BI dapat menetapkan iuran kepada Peserta. 2.
Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan berdasarkan selisih biaya operasional yang dikeluarkan oleh PKL Selain BI dengan jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia.
3.
Biaya operasionalyang dapat dibebankan kepada seluruh kantor Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2adalah biaya operasional terkait penyelenggaraan SKNBI yang terdiri atas: a.
biaya
investasiterkait
antara
lain,
perangkat
Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) Utama, KPK Back-up, dan printer; b.
biaya overhead antara lain, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya telepon dan jaringan komunikasi data, pembelian alat tulis kantor, sewa atau penyusutan gedung; dan
c.
biaya pemeliharaan perangkat KPK Utama dan KPK Back-up.
4.
Besarnya iuran dan perhitungan biaya operasional yang menjadi
dasar
penetapan
iuran
wajib
disampaikan
kepadadan disetujui oleh seluruh Peserta di Wilayah Kliring. PKL
Selain
BI
yang
menetapkan
iuran
kepada
seluruhPeserta, wajibmenyampaikan laporan triwulanan mengenai …
4
mengenai penggunaan bantuan keuangan dan iuran Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI kepada seluruh Peserta paling lambat akhir bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana dicontohkan dalam lampiran 6b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. D.
Bantuan Keuangan Bagi PKL Selain BI Yang Baru Khusus untuk kantor Bank yang baru ditetapkan sebagai PKL Selain BI, pemberian bantuan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Dalam hal kantor Bank bertindak sebagai PKL Selain BI di Wilayah Kliring yang baru dibentuk, maka:
a.
bantuan keuangan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud pada butir A.3 selama masa 3 (tiga) bulan pertama penyelenggaraan SKNBI;
b.
masa 3 (tiga) bulan pertama penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut: 1)
apabila tanggal efektif kegiatan penyelenggaraan sebagai PKL Selain BI ditetapkan tanggal 15 atau tanggal sebelumnya,maka masa 3 (tiga) bulan
pertama
dihitung
sejak
bulan
yang
bersangkutan; atau 2)
apabila tanggal efektif kegiatan penyelenggaraan sebagai PKL Selain BI ditetapkan setelah tanggal 15, maka masa 3 (tiga) bulan pertama dihitung sejak bulan berikutnya;
c.
bantuan
keuangan
diberikan
sebagaimana
dimaksud
pada
berakhirnya
masa
(tiga)
3
sesuai butir bulan
kriteria
A.2
sejak
pertama
sebagaimana …
5
sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2.
Dalam hal kantor Bank bertindak sebagai PKL Selain BI yang menerima pengalihan dari PKL Selain BI di Wilayah Kliring yang telah dibentuk, maka:
a.
bantuan keuangan diberikan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada butir A.2;
b.
apabila
tanggal
efektif
pengalihan
kegiatan
penyelenggaraan sebagai PKL Selain BI ditetapkan: 1)
tanggal 15 atau tanggal sebelumnya, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a
untuk
bulan
yang
bersangkutan
diberikan kepada PKL Selain BI yang menerima pengalihan; 2)
setelah tanggal 15, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk bulan yang bersangkutan diberikan kepada PKL Selain BI yang mengalihkan.
3.
Ilustrasi pemberian bantuan keuangan kepada PKL Selain BI yang baru adalah sebagaimana dalam lampiran 6c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
E.
Penyampaian Laporan 1.
Kantor pusat Bank wajibmenyampaikan laporan bulanan mengenai: a.
pendistribusian dan besarnya nilai nominal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.3; dan
b.
besarnya iuran yang ditetapkan oleh masing-masing kantor yang menjadi PKL Selain BI,
paling lambat akhir bulan berikutnya. 2.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan …
6
disampaikan Akunting
kepada
dan
Bank Indonesia
Sistem
-
Pembayaran
Departemen c.q.
Divisi
Penyelenggaraan Setelmen dengan menggunakan format laporan sebagaimana lampiran 6d yang merupakan bagian
tidak
terpisahkan
dari
Surat
Edaran
Bank
Indonesia ini. PKL Selain BI yang telah menetapkan iuran kepada Peserta sebelum
berlakunya
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
ini
wajib
menyesuaikan penetapan iuran sesuai ketentuan penetapan iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BOEDI ARMANTO KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
