No.13/32/DASP
Jakarta, 23 Desember 2011
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Perihal : Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry ----------------------------------------------------------------Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4809)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan Penatausahaan Surat Berharga. Kegiatan Penatausahaan Surat Berharga tersebut mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, setelmen dan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga. Pelaksanaan Penatausahaan Surat Berharga dilakukan secara two-tier system, yang terdiri dari Central Registry yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia
dan
Sub-Registry yang
dilaksanakan
oleh
Bank
dan
Kustodian yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Central Registry melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk Bank, Sub-Registry dan pihak lain pemilik Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System. Sedangkan Sub-Registry melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk kepentingan nasabah Sub-Registry. Pencatatan ...
2
Pencatatan Rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry bersifat global (omnibus account), sedangkan pencatatan individual Rekening Surat Berharga nasabah dilakukan oleh Sub-Registry dengan menggunakan sistem yang dimiliki Sub-Registry. Untuk mengatur terselenggaranya sistem Penatausahaan Surat Berharga yang efisien, aman, dan terpercaya, Bank Indonesia sebagai Central Registry memandang perlu untuk mengatur kembali tata cara perizinan, pelaporan dan pengawasan Sub-Registry sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1.
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan
transaksi
efek,
dan
mewakili
pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. 2.
Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
3.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya disebut sebagai LPP, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Pasar Modal.
4.
Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
5.
Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan ...
3
ditatausahakan dalam Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System. 6.
Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disingkat BI-SSSS, adalah sarana Transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan terhubung
Surat
langsung
Berharga antara
secara
Peserta,
elektronik
dan
Penyelenggara
dan
Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. 7.
Penatausahaan
Surat
Berharga
adalah
kegiatan
yang
mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok nominal Surat Berharga. 8.
Penyelenggara Penyelenggara,
BI-SSSS, adalah
menyelenggarakan
yang
pihak
kegiatan
selanjutnya
pengelola Transaksi
disebut
BI-SSSS
yang
Dengan
Bank
Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat Berharga. 9.
Peserta BI-SSSS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan Surat Berharga.
10. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Peserta yang memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS. 11. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. 12. Pengurus Sub-Registry adalah Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan SubRegistry. 13.
Pengelola ...
4
13. Pengelola Sub-Registry adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional Sub-Registry. 14. Sistem Informasi BI-SSSS yang selanjutnya disingkat SI BISSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Sub-Registry sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah. 15. Guest Bank SI BI-SSSS adalah perangkat SI BI-SSSS di Bank Indonesia yang dapat digunakan oleh Sub-Registry untuk melakukan download dan upload laporan dalam kondisi SI BI-SSSS pada Sub-Registry tidak dapat digunakan. II.
PERSYARATAN SUB-REGISTRY Pihak yang dapat disetujui sebagai Sub-Registry yaitu Bank, LPP dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Kustodian, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;
2.
tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
3.
memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bapepam-LK;
4.
telah mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga sejak memperoleh izin usaha dari BapepamLK;
5.
memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut : a.
bagi Bank, yang selanjutnya disebut Bank Kustodian harus memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM;
b.
bagi LPP dan Perusahaan Efek yang selanjutnya disebut lembaga Kustodian bukan Bank, harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
6. memiliki ...
5
6.
memiliki
sistem
penatausahaan
surat
berharga
yang
terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; 7.
memiliki sistem penatausahaan surat berharga tanpa warkat (scripless)
secara
terpercaya
yang
book-entry paling
yang
kurang
aman,
dapat
akurat,
dan
menatausahakan
transaksi outright, repo, dan pengagunan; 8.
Pengurus Sub-Registry tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), Daftar Kredit Macet dan Daftar Tidak Lulus Fit and Proper Test;
9.
Pengelola Sub-Registry tidak termasuk dalam DHN dan Daftar Kredit Macet;
10. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan Kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang
penatausahaan
dan/atau
penyimpanan
Surat
Berharga; 11. Surat Berharga yang dicatat dan/atau disimpan paling sedikit telah
mencapai
nilai
nominal
rata-rata
bulanan
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir, terdiri dari Surat Berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal; 12. memenuhi
persyaratan
sebagai
peserta
BI-SSSS
sesuai
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS; 13. menyediakan Jaringan Komunikasi berupa leased line atau dial up untuk mengakses SI BI-SSSS. Dalam hal menggunakan leased line, Sub-Registry dapat menggunakan
jaringan
yang
digunakan
untuk
menyampaikan Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).
III. TATA ...
6
III.
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN SEBAGAI SUB-REGISTRY A.
Tata Cara Permohonan 1.
Kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II dapat mengajukan surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, kepada : BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
2.
Penyampaian Surat permohonan sebagai Sub-Registry sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
1,
dilakukan
bersamaan dengan surat permohonan sebagai peserta BI-SSSS. 3.
Surat
permohonan
sebagai
Sub-Registry
permohonan akses ke SI BI-SSSS
dan
dilengkapi dengan
dokumen sebagai berikut: a.
fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian atau izin usaha sebagai Kustodian untuk lembaga Kustodian bukan Bank dari Bapepam-LK;
b.
keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank Kustodian, atau jumlah modal disetor untuk lembaga Kustodian bukan Bank;
c.
keterangan
mengenai
fasilitas
jaringan
usaha
pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; d.
fotokopi
bukti
hasil
pemeriksaan
oleh
auditor
independen mengenai keamanan sistem pencatatan surat ...
7
surat berharga secara scripless; e.
riwayat
pekerjaan
atau
keahlian
di
bidang
Kustodian dari Pengurus dan Pengelola dalam hal calon Sub-Registry merupakan non bank, atau riwayat
pekerjaan
atau
keahlian
di
bidang
Kustodian dari Pengelola dalam hal calon SubRegistry merupakan Bank Kustodian; f.
data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
g.
laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
B.
Persetujuan Sebagai Sub-Registry 1.
Dalam hal dokumen telah diterima lengkap, Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan langsung ke tempat kedudukan calon Sub-Registry dalam rangka meneliti kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.
2.
Dalam hal dokumen tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi dokumen yang belum disampaikan.
3.
Bank
Indonesia
memberitahukan
persetujuan
atau
penolakan untuk menjadi Sub-Registry kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada butir A.3 diterima lengkap oleh Bank Indonesia. 4.
Dalam hal pemohon telah disetujui menjadi Sub-Registry, Bank Indonesia akan memberikan: a.
Surat
persetujuan
sebagai
Sub-Registry
dan
pemberian akses ke SI BI-SSSS yang disampaikan bersamaan
dengan
surat
persetujuan
sebagai
peserta BI-SSSS, dengan dilampiri: 1) User-ID ...
8
1)
user-ID dan password untuk login ke jaringan Bank Indonesia bagi akses yang dilakukan melalui dial up; dan
2)
user-ID dan password administrator lokal SI-BISSSS yang terdiri dari Administrator1 dan Administrator2;
b.
Surat pemberitahuan tanggal efektif kepersertaan BI-SSSS
dengan
dilampiri
Surat
Perjanjian
Penggunaan BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS; dan c.
Pelatihan SI BI-SSSS dan BI-SSSS.
IV. KEGIATAN OPERASIONAL SUB-REGISTRY A.
Tugas dan Kewajiban Sub-Registry 1.
Tugas Sub-Registry a.
Memelihara rekening Surat Berharga atas nama nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
b.
Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga untuk dan atas nama nasabah.
c.
Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama nasabah.
d.
Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah dari aset Sub-Registry.
e.
Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir Rekening Surat Berharga yang memuat masingmasing
seri
Surat
Berharga
dan
perubahan
pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan Surat Berharga yang ditransaksikan secara repo dan diagunkan kepada pihak lain. f.
Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak penerima ...
9
penerima agunan. g.
Melakukan
pembayaran
kupon
(bunga)
atau
imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem internal Sub-Registry. h.
Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas diskonto, capital gain dan kupon (bunga) atau imbalan Surat Berharga atas nama nasabah sesuai peraturan pajak yang berlaku.
2.
Kewajiban Sub-Registry a.
Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan pada Rekening Surat Berharga (omnibus account) di Central Registry.
b.
Menyelesaikan
masalah
perbedaan
pencatatan
kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah. c.
Memenuhi kepemilikan
jumlah Surat
minimum
Berharga
pencatatan
rata-rata
bulanan
paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. d.
Menjaga agar posisi KPMM bagi Bank Kustodian atau modal disetor bagi lembaga Kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPMM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
e.
Menjaga
pemenuhan
persyaratan
sebagai
Sub-
Registry sebagaimana dimaksud pada angka II, kecuali butir II.4 dan II.11. f.
Melaporkan ...
10
f.
Melaporkan data nasabah secara lengkap dan benar yang meliputi informasi: account identifier data (AID),
nama
nasabah,
alamat nasabah,
status
residensial dan jenis usaha/tipe investor, dengan tata cara pengisian sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. g.
Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan data
termasuk
user
administrator
lokal
yang
disampaikan oleh Bank Indonesia. h.
Menyediakan
Ketentuan
dan
Prosedur
Tertulis,
minimal mencakup penatausahaan Surat Berharga dan penggunaan SI BI-SSSS di internal Sub-Registry antara
lain
mengenai
pemberian
akses
dan
pengamanan penggunaan aplikasi SI BI-SSSS dari pihak yang tidak berwenang. i.
Menyampaikan laporan kepada Central Registry dengan benar dan tepat waktu melalui sarana BISSSS Terminal (ST), SI BI-SSSS dan atau sarana lain.
j.
Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data setelmen yang dilaporkan kepada Central Registry dengan data setelmen transaksi yang terjadi di SubRegistry untuk menjamin kebenaran data laporan yang disampaikan kepada Central Registry.
k.
Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BISSSS, dalam hal terdapat kesalahan laporan : 1)
laporan harian;
2)
laporan Berharga
hasil
transaksi
dan
penerbitan
transaksi
Surat
buyback/debt
switching; dan/atau 3)
laporan
bulanan
posisi
kepemilikan
Surat
Berharga ...
11
Berharga atas nama nasabah individual SubRegistry. B.
Pelaporan oleh Sub-Registry Sehubungan dengan kewajiban pelaporan oleh Sub-Registry sebagaimana
tercantum
pada
butir
A.2.i,
maka
diatur
mengenai jenis, periode, tata cara pelaporan dan penggunaan sarana SI BI-SSSS sebagai berikut: 1.
Jenis, periode dan tata cara pelaporan Sub-Registry
wajib
menyampaikan
beberapa
jenis
laporan kepada Bank Indonesia - Central Registry, dengan menggunakan sarana BI-SSSS, SI BI-SSSS, atau surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana lainnya misalnya faksimili, dengan pengaturan sebagai berikut : a.
Laporan
harian
mengenai
informasi
setelmen
transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan
kepemilikan
Surat
Berharga
antar
nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama (in house transfer). Laporan ini disampaikan melalui BI-SSSS pada hari yang sama dengan tanggal perubahan
pencatatan
kepemilikan
individual
dalam sistem pencatatan Sub-Registry. b.
Laporan hasil transaksi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan transaksi buyback/debt switching yang lelang atau transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS. Penerbitan SBN yang transaksinya tidak
dilakukan
melalui
BI-SSSS
antara
lain
penerbitan obligasi ritel Indonesia (ORI), penerbitan Sukuk Ritel, penerbitan SBN dalam rangka buyback debt/switching,
penerbitan
SBN
dalam
rangka
transaksi private placement, transaksi SBN secara langsung ...
12
langsung
dengan
Pemerintah,
dan
untuk
Primary
peminjaman
SBN
Penyampaian
laporan
pelaksanaan
setelmen
dilakukan dan
transaksi Dealer.
pada
Sub-Registry
hari dapat
mengetahui status pelaporan dimaksud melalui SI BI-SSSS dengan contoh format dan tata cara penyampaian
laporan
pada
Lampiran
IV
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. c.
Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama
nasabah
individual
Sub-Registry
disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lambat 2 (dua) hari kerja pada bulan berikutnya sesuai dengan window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tata cara dan contoh format pada Lampiran
IV
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. d.
Laporan Tahunan berupa laporan rencana bisnis (bussiness
plan)
Sub-Registry
pada
tahun
berikutnya, yang memuat antara lain : 1)
target volume penatausahaan Surat Berharga;
2)
rencana program peningkatan pelayanan;
3)
rencana pengembangan sistem penatausahaan internal.
Laporan ini disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender. e.
Laporan
perubahan
Pengurus
Sub-Registry
dan/atau Pengelola Sub-Registry yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. f.
Laporan
hasil pemeriksaan
auditor independen
mengenai keamanan sistem internal pencatatan Surat ...
13
Surat Berharga secara scripless yang disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan. g.
Laporan hasil audit (berupa fotokopi) dari otoritas pengawas Kustodian mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless, dalam hal
tidak
independen
terdapat
pemeriksaan
oleh
periode
tahun
selama
auditor yang
bersangkutan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; dan h.
Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh
Bank
Indonesia. Laporan sebagaimana huruf d sampai dengan huruf h disampaikan melalui surat yang dapat disampaikan terlebih
dahulu
dengan
menggunakan
sarana
lain
misalnya faksimili, yang ditujukan kepada: BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 2.
Pengiriman Laporan melalui SI BI-SSSS a.
Penggunaan SI BI-SSSS SI BI-SSSS digunakan oleh Sub-Registry untuk : 1)
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 1.c; dan
2)
penyampaian data laporan harian sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dalam hal tidak dapat dilakukan melalui ST Client.
b.
Dalam hal Sub-Registry tidak dapat menyampaikan Laporan melalui SI BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub-Registry dapat menyampaikan Laporan ...
14
Laporan dimaksud melalui Guest Bank SI BI-SSSS di
Bank
Indonesia
pemberitahuan
–
secara
Central
Registry
tertulis
dengan
kepada
Bank
Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan sebelumnya melalui faksimili dan/atau sarana lainnya dengan menjelaskan alasan yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan melalui SI BI-SSSS. c.
Pengelolaan dan kewenangan Pengguna SI BI-SSSS 1)
Pengelolaan user-ID dan password akses ke jaringan Bank Indonesia dan akses aplikasi SI BI-SSSS level Administrator lokal Sub-Registry dilakukan oleh Bank Indonesia.
2)
Administrator Lokal merupakan pengguna SI BI-SSSS
pada
masing-masing
Sub-Registry
yang berwenang untuk: a)
Membuat
user
setingkat
Administrator
Lokal (cloning); dan b)
Melakukan kegiatan menambah (insert), menghapus (delete), reset password untuk user dan user group.
3)
Pengelolaan user ID dan password user untuk akses ke aplikasi SI BI-SSSS dilakukan oleh masing-masing Sub-Registry.
4)
Dalam hal Sub-Registry tidak dapat melakukan akses
ke
jaringan
Bank
Indonesia
atau
Administrator Lokal Sub-Registry tidak dapat melakukan akses ke aplikasi SI BI-SSSS yang diakibatkan karena kesalahan password, SubRegistry dapat menyampaikan permintaan reset password kepada Bank Indonesia. Permintaan reset password sebagaimana dimaksud pada butir ...
15
butir
1),
disampaikan
Sub-Registry
secara
tertulis yang ditandatangani oleh Pengelola Sub-Registry dan dapat
didahului melalui
faksimili kepada: BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, d.
Waktu pelaporan pada SI BI-SSSS 1)
Waktu penyampaian laporan melalui SI BISSSS dengan ketentuan sebagai berikut : WINDOW TIME PELAPORAN SUB-REGISTRY
2)
JENIS LAPORAN
DARI
SAMPAI
Distribusi Allotment Perdana
10.00
14.00
Transaksi buyback/debtswitching
10.00
12.00
Transaksi Koreksi
08.00
12.00
Laporan Bulanan
07.00
20.00
Transaksi secara batch
Permintaan SubRegistry
Dalam
hal
Sub-Registry
tidak
dapat
menyampaikan laporan Distribusi Allotment Perdana
dan
Laporan
Transaksi
buyback/debtswitching pada window time yang ditentukan pada angka 1), maka Sub-Registry dapat mengajukan perpanjangan waktu melalui surat kepada Central Registry dan menjelaskan penyebab laporan tidak dapat disampaikan pada waktu yang ditentukan. Surat dimaksud dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana ...
16
sarana lainnya misalnya faksimili kepada : BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 e.
Status laporan pada SI BI-SSSS Dalam penyampaian laporan melalui SI BI-SSSS, Sub-Registry
perlu
memperhatikan
status
hasil
upload laporan bulanan pada Aplikasi SI BI-SSSS, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Status hasil upload laporan bulanan pada SI BI-SSSS adalah sebagai berikut : 1)
Status “Diterima” yaitu pengiriman laporan dalam
batas
waktu
yang
ditentukan
dan
kebenaran isi laporan diterima dengan benar. 2)
Status
“Koreksi”
dalam
batas
yaitu
waktu
pengiriman
yang
laporan
ditentukan
dan
kebenaran isi laporan tidak benar. 3)
Status “Diterima Terlambat” yaitu pengiriman laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan diterima dengan benar.
4)
Status “Koreksi Terlambat” yaitu pengiriman laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan tidak benar.
Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh SubRegistry pada status angka 2) atau 4), mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. V. PENGAWASAN ...
17
V.
PENGAWASAN SUB-REGISTRY 1.
Bank Indonesia – Central Registry berwenang melakukan pengawasan terhadap Sub-Registry dengan ruang lingkup pengawasan, yaitu: a.
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A; dan
b.
pengawasan
terhadap
pelaporan
oleh
Sub-Registry
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B. 2.
Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan cara: a.
Pengawasan
tidak
langsung
melalui
disampaikan
kepada
Bank
diperlukan,
Bank
Indonesia
laporan
Indonesia.
Dalam
dapat
yang hal
meminta
data/informasi kepada Sub-Registry. b.
Pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap Sub-Registry.
3.
Pengawasan
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
2.b
dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. 4.
Dalam rangka pengawasan terhadap Sub-Registry, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas Kustodian.
5.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Sub-Registry wajib memberikan
informasi yang
lengkap
dan
benar sesuai
permintaan Bank Indonesia. 6.
Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat hasil temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh Sub-Registry, Bank Indonesia menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui surat dan/atau melalui sarana lainnya.
7.
Berdasarkan
hasil
pengawasan,
Sub-Registry
wajib
melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sebagai berikut : a. Sub-Registry ...
18
a.
Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan/atau melakukan
kesalahan
dalam
melaksanakan
tugas
dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dan/atau IV.B, wajib : 1)
memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar atau melakukan koreksi kesalahan dengan data
yang
benar
terhadap
Laporan
Harian
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a dan laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan
transaksi
transaksinya
buyback/debt
tidak
dilakukan
switching melalui
yang
BI-SSSS
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.b, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 6; 2)
memenuhi
kewajiban
pelaksanaan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1, atau memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1; 3)
melakukan koreksi kesalahan atas laporan harian paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia;
4)
melakukan
koreksi
kesalahan
atas
laporan
dimaksud dalam butir IV.B.1.b, butir IV.B.1.d dan butir IV.B.1.h paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia; dan/atau 5)
melakukan koreksi kesalahan atas laporan dengan data yang benar terhadap Laporan Bulanan dengan status ”koreksi” atau ”koreksi terlambat” dengan mekanisme sebagai berikut : a)
Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan dalam ...
19
dalam
periode
waktu
yang
ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c, maka koreksi kesalahan laporan dilakukan paling lama 1(satu) hari kerja sejak batas waktu yang ditetapkan. b)
Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan melewati
batas
waktu
yang
ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c, maka koreksi kesalahan laporan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan tersebut disampaikan. b.
Sub-Registry
yang
tidak
memenuhi
persyaratan
pemenuhan jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat
Berharga
rata-rata
bulanan
paling
sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2.c wajib membuat rencana tindakan (action
plan)
dalam
rangka
memenuhi
kewajiban
dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
Rencana
tindakan
disampaikan
kepada
Bank
Indonesia-Central Registry paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. 2)
Rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib dipenuhi sesuai dengan batas waktu pemenuhan yang diusulkan Sub-Registry paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penyampaian rencana tindakan Sub-Registry, termasuk apabila terdapat perubahan.
VI. SANKSI TERHADAP SUB-REGISTRY A.
Teguran tertulis Dalam hal Sub-Registry tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana ...
20
sebagaimana dimaksud pada butir IV.B dan V.7 maka pengenaan
sanksi
dilakukan
dengan
prosedur
sebagai
berikut: 1.
teguran tertulis pertama;
2.
teguran tertulis kedua, dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis pertama dalam hal SubRegistry tidak memenuhi kewajibannya;
3.
teguran tertulis ketiga, dilakukan 6 (enam) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis kedua
dalam hal Sub-
Registry tidak memenuhi kewajibannya. B.
Pencabutan Persetujuan Sebagai Sub-Registry
1.
Persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian bukan Bank sebagai
Sub-Registry dapat dicabut oleh
Bank Indonesia apabila: a.
izin
usaha
sebagai
Kustodian
dicabut
oleh
Bapepam-LK; b.
posisi KPMM Bank Kustodian atau modal disetor lembaga
Kustodian
bukan
Bank
kurang
dari
persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; c.
Sub-Registry
tetap
tidak
dapat
memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga; d.
terdapat keputusan atau surat permintaan dari otoritas
pengawas
persetujuan
terkait
Bank
untuk
Kustodian
dan
mencabut lembaga
Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry; e.
terdapat putusan pailit dari pengadilan niaga yang telah
berkekuatan
hukum
tetap
atas
lembaga
Kustodian bukan Bank; f.
status Sub-Registry sebagai Peserta dicabut oleh Penyelenggara; g. terdapat ...
21
g.
terdapat permohonan tertulis dari Sub-Registry yang bersangkutan sepanjang Sub-Registry tersebut telah menyelesaikan dengan
seluruh
kewajiban
yang
terkait
Berharga
kepada
dengan menggunakan contoh
surat
Penatausahaan
nasabah,
Surat
sebagaimana Lampiran III.
2.
Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pencabutan sebagai Sub-Registry kepada SubRegistry.
3.
Sub-Registry yang dicabut persetujuannya sebagai SubRegistry sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai dengan
butir
perpindahan
1.f,
harus
kepemilikan
menyelesaikan
pencatatan
Surat Berharga
individual
nasabah kepada Sub-Registry lainnya yang ditunjuk oleh nasabah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pencabutan sebagai Sub-Registry.
4.
Bank Indonesia mengumumkan pencabutan persetujuan Sub-Registry melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana informasi lainnya.
VII. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku : 1.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan, Pelaporan dan Pengawasan Sub-Registry;
2.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/14/DPM tanggal 18 Mei 2009 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata
cara
pengajuan,
Pelaporan
dan
Pengawasan
Sub-
Registry; dan 3.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/5/DASP tanggal 1 Februari 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank ...
22
Bank Indonesia No. 10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan, Pelaporan dan Pengawasan SubRegistry, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011. Agar
setiap
pengumuman
Surat
orang
mengetahuinya,
Edaran
Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
RONALD WAAS DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
