No.9/ 37 /DPU
Jakarta, 27 Desember 2007
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia
Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank Indonesia yang diatur sebagai berikut : I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1.
Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.
Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia.
3. Penyetoran . . .
3.
Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang ke Bank Indonesia.
4.
Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang yang masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia.
5.
Uang Kertas selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
6.
Uang Logam selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
7.
Uang Tidak Layak Edar selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
8.
Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
9.
Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut. 11. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. 12. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. 13. Posisi . . .
13. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. 14. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. 15. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana Posisi Long lebih besar dibandingkan dengan Posisi Short untuk pecahan (denominasi) tertentu pada hari kerja yang sama. 16. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short lebih besar dibandingkan dengan Posisi Long untuk pecahan (denominasi) tertentu pada hari kerja yang sama. 17. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
II.
PRINSIP UMUM 1.
Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
2.
Penyetoran Uang dan Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilakukan di wilayah kerja Bank Indonesia setempat. Contoh : 1 (satu) kantor cabang Bank A di Jakarta mewakili seluruh kantor cabang Bank A di Jakarta harus melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia Jakarta.
3.
Dalam hal terjadi keadaan memaksa, Bank dapat melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud
pada . . .
pada angka 2, kepada Bank Indonesia di luar kantor Bank Indonesia setempat dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di luar kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia untuk mengatasinya, antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek, gangguan jaringan listrik, gangguan jaringan internet dan/atau dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, perubahan kebijakan pemerintah serta adanya penarikan uang secara besar-besaran oleh nasabah Bank. 4.
Bank melakukan Penyetoran
Uang atau Penarikan Uang melalui
kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam Bank yang sama. Contoh : 1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor cabang Bank A di dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia untuk melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia. 5.
Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia. Dalam hal Bank menunjuk Pihak Lain maka Bank menyampaikan surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian kerja dengan Pihak Lain dan dokumen terkait lainnya kepada Bank Indonesia setempat.
6.
Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari 1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.
7. Petugas . . .
7.
Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan.
8.
Bank dalam melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang memadai.
9.
Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia, menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang apabila Bank melakukan kegiatan tersebut melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia. 11. Bank dapat melakukan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dengan persetujuan Bank Indonesia, apabila Bank mengalami keadaan memaksa dan alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 12. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam 1 (satu) Hari Kerja. 13. Bank dapat melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia dengan persetujuan Bank Indonesia, apabila Bank mengalami keadaan memaksa dan alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
14. Bank . . .
14. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan/atau UTLE yang akan disampaikan kepada Bank sebagai pedoman untuk melakukan penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank Indonesia dan untuk melaksanakan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB).
III. KEGIATAN PENYETORAN UANG 1.
Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 16.00 waktu setempat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang.
2.
Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penyetoran Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. Format rencana Penyetoran Uang sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 1.
3.
Kegiatan Penyetoran Uang Tidak Layak Edar a.
Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh dan/atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank Indonesia.
b.
Dalam hal jumlah Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran kurang dari 1 (satu) brood maka dilakukan melalui loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku.
c.
Penukaran UTLE berupa Uang Cacat dan Uang Rusak dilakukan melalui loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku. d. Bank . . .
d.
Bank tidak dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh yang dicampur dengan ULE.
e.
Bank harus melakukan pemilahan dan penyortiran UTLE yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut : 1)
Pemilahan dan penyortiran UK a)
UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah;
b)
UK yang sudah dipilah dan disortir sebagaimana dimaksud pada huruf a), dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban UK milik Bank yang bersangkutan yang dibubuhi stempel nama Bank, tanggal pengolahan UK dan paraf petugas Bank dan/atau Pihak Lain;
c)
UK yang sudah diikat menjadi satu pak sebagaimana dimaksud pada huruf b), selanjutnya diikat menjadi 1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama;
d)
UK yang sudah diikat menjadi 1 (satu) brood sebagaimana dimaksud pada huruf c), selanjutnya dikemas dalam kantong plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan segel serta label Bank.
2)
Pemilahan dan penyortiran UL a)
UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
b) UL . . .
b)
UL yang telah dipilah dan disortir sebagaimana dimaksud pada huruf a) selanjutnya dikemas dalam kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan segel serta label Bank.
f.
Bank harus melakukan pengemasan atas UTLE yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut : 1)
Pengemasan UK a)
UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang
sama
dimasukkan
dalam
kantong
plastik
transparan, diberikan segel dan label Bank; b)
Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a), terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK, kode UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain.
2)
Pengemasan UL a)
UL yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dimasukkan dalam kantong plastik transparan, diberikan segel dan label Bank;
b)
Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a), terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UL, kode UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain.
4. Penetapan . . .
4.
Penetapan Bank Indonesia Bahwa Bank Dapat Menyetorkan Uang yang Masih Layak Edar a.
Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah nominal
tertentu
ke
Bank
Indonesia
apabila
memenuhi
persyaratan sebagai berikut : 1)
Likuiditas Bank-Bank untuk jenis pecahan tertentu di wilayah kerja Bank Indonesia dalam Posisi Net Long dan terjadi
peningkatan
secara
terus-menerus
selama
4 (empat) Hari Kerja berturut-turut, dengan jumlah minimal net long yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau 2)
Likuiditas
Bank-Bank
untuk
jenis
pecahan
tertentu
di wilayah kerja Bank Indonesia dalam Posisi Net Long dan perbandingan antara jumlah Bank yang mengalami Posisi Long dan Posisi Short adalah minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus) berbanding 25% (dua puluh lima per seratus), dengan jumlah minimal net long yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b.
Bank Indonesia dapat mengatur pelaksanaan penyetoran ULE ke Bank Indonesia, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c.
Dalam hal Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank dapat menyetorkan ULE, maka Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Bank-Bank mengenai jenis pecahan dan jumlah nominal tertentu yang dapat disetorkan kepada Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipenuhi. Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah nominal
tertentu . . .
tertentu ke Bank Indonesia paling lama 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia. d.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat atas dasar informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square yang disampaikan oleh Bank.
e.
Dalam hal Bank tidak menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud dalam butir
VI.3.a.1),
diperkenankan
maka
Bank
melakukan
yang
penyetoran
bersangkutan ULE
tidak
sebagaimana
dimaksud pada huruf c. f.
Jenis pecahan dan jumlah nominal ULE yang akan disetorkan dalam rencana Penyetoran Uang ke Bank Indonesia, harus sesuai dengan jenis pecahan ULE dan/atau tidak dapat melampaui jumlah nominal ULE yang tercantum dalam informasi Posisi Long yang disampaikan Bank.
g.
Tata cara penyetoran ULE oleh Bank sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagai berikut : 1)
jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.1)a) apabila tidak ada perubahan Posisi Long pada tahap II dan tahap III; atau
2)
jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.2)a) apabila Posisi Long hanya mengalami perubahan pada tahap II; atau
3) jenis . . .
3)
jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.3)a) apabila Posisi Long mengalami perubahan pada tahap III; dan/atau
4)
jumlah nominal Uang dalam rencana penyetoran ULE tidak dapat melampaui jumlah nominal Uang dalam informasi Posisi Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3).
h.
Dalam hal Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia maka Bank harus melakukan pemilahan dan penyortiran atas ULE yang akan disetorkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 3.e dan mengemas ULE yang akan disetorkan tersebut dengan tata cara pengemasan sebagai berikut : 1)
Pengemasan UK a)
UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 5 (lima) brood dengan pecahan dan tahun emisi yang sama dimasukkan dalam kantong plastik transparan, diberikan segel dan label Bank;
b)
Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a), terdapat informasi nama Bank, tanggal pengolahan UK, kode ULE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain;
c)
Setiap 2 (dua) kantong plastik transparan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dimasukkan dalam kantong plastik transparan, diberikan segel dan label Bank;
d) Label . . .
d)
Label
Bank
sebagaimana
pada
kantong
dimaksud
pada
plastik huruf
transparan c)
terdapat
informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK, kode ULE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain. 2)
Pengemasan UL sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 3.f.2), dengan kode ULE pada label Bank.
5.
Bank dalam melakukan penyetoran UTLE sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau ULE sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke Bank Indonesia harus memenuhi jumlah minimal tertentu sebagai berikut : a.
UK minimal dalam jumlah kelipatan 1 (satu) brood;
b.
UL minimal dalam jumlah kelipatan 1 (satu) kantong plastik transparan.
6.
Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara garis besar (per pak dan/atau brood) untuk UK dan secara garis besar (per kantong plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia.
7.
Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan secara rinci dengan prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atas Uang yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia.
8.
Dalam hal ditemukan selisih kurang atau selisih lebih pada waktu dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau ditemukan selisih kurang atau selisih lebih pada waktu dilakukan penghitungan secara rinci sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka Bank Indonesia dapat menolak Penyetoran Uang untuk jenis pecahan dan tahun emisi yang ditemukan selisih kurang atau selisih lebih tersebut dan dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang. 9. Bank . . .
9.
Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank dan/atau Pihak Lain atas undangan Bank Indonesia atau atas permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan surat permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Petugas Bank dan/atau Pihak Lain yang akan menyaksikan penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus memenuhi ketentuan tata tertib di area kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal petugas Bank dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas, maka Bank Indonesia menolak petugas Bank dan/atau Pihak Lain tersebut untuk menyaksikan penghitungan ulang secara rinci dimaksud. 11. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank, apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditemukan selisih kurang atau selisih lebih. 12. Bank selama berada di dalam lingkungan perkantoran Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia.
IV. KEGIATAN PENARIKAN UANG 1.
Bank harus menyampaikan rencana Penarikan Uang ke Bank Indonesia paling lambat pukul 16.00 waktu setempat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang dilakukan, melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. . .
digunakan. Format rencana Penarikan Uang sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 2. 2.
Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dalam rencana Penarikan Uang ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau tidak dapat melampaui jumlah nominal Uang yang tercantum dalam informasi Posisi Short yang disampaikan Bank dengan pengaturan sebagai berikut : a.
jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Short yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.1)a) apabila tidak ada perubahan Posisi Short pada tahap II dan tahap III; atau
b.
jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam laporan Posisi Short yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.2)a) apabila Posisi Short hanya mengalami perubahan pada tahap II; atau
c.
jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Short yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.3)a) apabila Posisi Short mengalami perubahan pada tahap III; dan/atau
d.
jumlah nominal Uang dalam rencana Penarikan Uang tidak dapat melampaui jumlah nominal Uang dalam informasi Posisi Short yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
3. Bank. . .
3.
Bank Indonesia menentukan komposisi, jenis pecahan dan/atau tahun emisi Uang yang akan ditarik oleh Bank dengan mempertimbangkan persediaan Uang yang ada.
4.
Dalam hal terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat melakukan penyetoran ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c maka Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran ULE hasil setoran dari Bank tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau berbeda dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia, dengan kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor.
5.
Dalam hal Bank Indonesia akan membayarkan ULE hasil setoran dari Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bank yang berbeda maka Bank Indonesia menyampaikan informasi tertulis kepada Bank penyetor mengenai pembayaran ULE hasil setorannya dimaksud.
6.
Dalam hal terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat melakukan penyetoran ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c, maka seluruh Bank di wilayah kerja Bank Indonesia setempat tidak dapat melakukan Penarikan Uang dengan jenis pecahan dan tahun emisi tertentu yang sebelumnya disetorkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c selama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung setelah batas waktu Bank dapat menyetorkan ULE pecahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c.
7.
Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus memenuhi jumlah minimal tertentu sebagai berikut : a.
UK minimal dalam kelipatan 1 (satu) brood;
b.
UL minimal dalam kelipatan 1 (satu) kantong plastik atau dos.
8. Bank. . .
8.
Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum Uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.
9.
Pengaturan
verifikasi
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
8
dikecualikan untuk ULE hasil setoran dari Bank tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau berbeda, dengan kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor sebagaimana dimaksud pada angka 4. 10. Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang yang diterima dari Bank Indonesia, setelah Uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia. 11. Bank selama berada di dalam lingkungan perkantoran Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia.
V.
TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK TUKAB adalah kegiatan antar bank yang meliputi kegiatan permintaan, penawaran dan penukaran ULE dalam rangka Bank memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan Uang. 1.
Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE di Bank lain dalam jumlah nominal dan jenis pecahan yang sesuai di dalam wilayah kerja Bank Indonesia.
2.
Bank Indonesia dapat tidak memberikan layanan Penarikan Uang untuk pecahan tertentu kepada Bank apabila menurut pemantauan Bank Indonesia melalui sistem informasi masih terdapat Bank lain yang memiliki ULE dengan jumlah nominal dan pecahan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan Bank. 3. Tata. . .
3.
Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis antar Bank (By Laws) TUKAB yang berlaku.
4.
Dalam hal Bank melakukan TUKAB maka bagi Bank yang menerima ULE dari Bank lainnya harus melakukan pembukuan melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) dengan menggunakan kode Transaction Reference Number (TRN) yang telah ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia
dan
mencantumkan
tempat
dilakukannya transaksi sesuai dengan wilayah kerja Bank Indonesia. 5.
Dalam hal TUKAB berupa penukaran Uang antar Bank, Bank tidak perlu melakukan pembukuan melalui sistem BI RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6.
Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4 menemukan selisih kurang atau selisih lebih pada waktu dilakukan penghitungan rinci maka penyelesaian selisih kurang atau selisih lebih berpedoman pada By Laws TUKAB yang berlaku.
VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT KEGIATAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG 1.
Laporan Proyeksi Mingguan Rencana Penyetoran dan Penarikan Uang a.
Bank harus menyampaikan laporan proyeksi mingguan rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang yang mencantumkan jumlah nominal untuk masing-masing jenis pecahan Uang secara benar melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum dimulainya minggu proyeksi dimaksud. Format laporan proyeksi mingguan. . .
mingguan rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang, dan tata cara pengisian laporan sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 3. c.
Deviasi dari laporan proyeksi mingguan rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap realisasi jumlah nominal dan setiap pecahan yang disetorkan dan ditarik, ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus).
d.
Dalam hal laporan proyeksi mingguan rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang melampaui deviasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Bank dianggap tidak menyampaikan laporan proyeksi mingguan secara benar.
e.
Dalam hal terjadi kondisi tertentu maka pengaturan batasan deviasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bank dan disetujui oleh Bank Indonesia, seperti Bank yang karena melakukan TUKAB dapat mempengaruhi jumlah deviasi laporan proyeksi mingguan, atau adanya penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia.
2.
Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian laporan proyeksi mingguan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami kerusakan, maka penyampaian laporan proyeksi mingguan dimaksud dapat disampaikan melalui sarana tertulis lain yang dapat digunakan.
3.
Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square a.
Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah nominal. . .
nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia, dalam 3 (tiga) tahap : 1)
Tahap I a)
Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square untuk masingmasing pecahan dimulai sejak jam kerja di Bank Indonesia sampai dengan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat;
b)
Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masingmasing pecahan yang diterima, dan menyampaikan hasil rekapitulasinya kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat pukul 09.30 waktu setempat;
c)
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan/atau Posisi Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b) menunjukan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long maupun Posisi Net Short.
2)
Tahap II a)
Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah nominal. . .
nominal untuk masing-masing pecahan sepanjang mengalami perubahan pada tahap sebelumnya; b)
Penyampaian informasi perubahan posisi sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Bank Indonesia dilakukan pada periode setelah berakhirnya tahap I (pukul 09.00 sampai dengan paling lambat pukul 12.00 waktu setempat);
c)
Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan rekapitulasi atas perubahan posisi dimaksud, serta menyampaikan hasil rekapitulasinya (baik Bank yang menyampaikan informasi posisi pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi perubahan posisi pada tahap II) kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat pukul 13.30 waktu setempat;
d)
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c) menunjukan
kondisi
likuiditas
ULE
dari
Bank
di wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long maupun Posisi Net Short. 3)
Tahap III a)
Bank harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masing-
masing. . .
masing pecahan, sepanjang mengalami perubahan pada tahap sebelumnya; b)
Penyampaian informasi perubahan posisi sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Bank Indonesia dilakukan pada periode setelah berakhirnya tahap II (pukul 12.00 sampai dengan paling lambat pukul 15.30 waktu setempat);
c)
Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan rekapitulasi atas perubahan posisi dimaksud, serta menyampaikan hasil rekapitulasinya (baik Bank yang menyampaikan informasi posisi pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi perubahan posisi pada tahap II dan tahap III) kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat pukul 16.15 waktu setempat;
d)
Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c) menunjukan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long maupun Posisi Net Short;
e)
Kondisi Posisi Net Long atau Posisi Net Short Bank pada tahap ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam rangka menetapkan kebijakan Penarikan ULE dan penyetoran ULE ke Bank Indonesia. b. Dalam. . .
b.
Dalam hal sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami kerusakan maka penyampaian informasi dapat disampaikan melalui faksimili atau sarana tertulis lain yang dapat digunakan.
VII. PENGAWASAN
DAN
PEMBINAAN
ATAS
KEGIATAN
OPERASIONAL KAS BANK 1.
Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Bank yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada Bank Indonesia.
2.
Pengawasan atas kegiatan operasional kas meliputi antara lain kegiatan Penyetoran Uang ke dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia, posisi kas, TUKAB dan sarana operasional kas yang digunakan oleh Bank.
3.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Bank Indonesia dapat memberikan pembinaan kepada Bank berupa teguran tertulis dalam hal : 1)
Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.12;
2)
Bank melakukan pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir IV.11;
3)
Bank tidak menggunakan kode TRN yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan TUKAB sebagaimana dimaksud dalam butir V.4; 4) Bank. . .
4)
Bank tidak menyampaikan laporan proyeksi mingguan, menyampaikan laporan proyeksi mingguan secara tidak benar atau terlambat menyampaikan laporan proyeksi mingguan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1;
5)
Bank tidak
menyampaikan informasi,
menyampaikan
informasi secara tidak benar atau terlambat menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square maupun perubahannya (apabila ada perubahan posisi) sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3. b.
Bank Indonesia dapat memberikan pembinaan kepada Bank berupa penolakan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dalam hal : 1)
Petugas Bank atau Pihak Lain tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam butir II.7;
2)
Bank melakukan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di luar batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir II.9 dan butir II.10;
3)
Bank melakukan kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir II.12, maka Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap Penyetoran Uang atau Penarikan Uang yang kedua;
4)
Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan rencana Penyetoran Uang dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir III.1;
5) Bank. . .
5)
Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Cacat, Uang Rusak atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran (dalam hal jumlah Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran kurang dari 1 (satu) brood) sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.b dan butir III.3.c;
6)
Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Lusuh yang
dicampur
dengan
ULE
ke
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.d; 7)
Bank tidak melakukan pemilahan dan penyortiran atas Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.e;
8)
Bank tidak melakukan pengemasan atas UTLE yang akan disetorkan ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.f;
9)
Bank melakukan penyetoran ULE di luar kebijakan Bank Indonesia
bahwa
Bank
dapat
menyetorkan
ULE
sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c; 10) Bank menyampaikan rencana Penyetoran Uang yang tidak sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau melampaui jumlah nominal Uang sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.f,
maka
Bank
Indonesia
melakukan
penolakan
Penyetoran Uang sebagai berikut : a)
Bank Indonesia melakukan penolakan Penyetoran Uang untuk jenis pecahan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.g.1) sampai dengan butir III.4.g.3);
b) Bank. . .
b)
Bank Indonesia melakukan penolakan Penyetoran Uang
untuk
kelebihan
jumlah
nominal
Uang
sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.g.4). 11) Bank tidak melakukan pemilahan dan penyortiran dan/atau pengemasan atas ULE yang akan disetorkan ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.h; 12) Bank melakukan penyetoran ULE atau UTLE ke Bank Indonesia tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat disetorkan sebagaimana dimaksud dalam butir III.5; 13) Bank Indonesia menemukan selisih kurang atau selisih lebih (dalam pak/brood untuk UK atau kantong untuk UL) pada waktu dilakukan hitung secara garis besar, atau selisih kurang atau selisih lebih (dalam lembar untuk UK atau keping untuk UL) pada waktu dilakukan hitung rinci prosentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir III.8, maka Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang ditemukan selisih dimaksud; 14) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan rencana Penarikan Uang dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1; 15) Bank menyampaikan rencana Penarikan Uang yang tidak sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau melampaui jumlah nominal Uang sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2, maka Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan Uang sebagai berikut : a)
Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan Uang untuk jenis pecahan yang berbeda sebagaimana
dimaksud. . .
dimaksud dalam butir IV.2.a sampai dengan butir IV.2.c; b)
Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan Uang untuk kelebihan jumlah nominal Uang sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.
16) Bank melakukan Penarikan Uang selama jangka waktu penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir IV.6; 17) Bank melakukan penarikan ULE ke Bank Indonesia tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7.
VIII. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 30 Juni 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDI SISWANTO DIREKTUR PENGEDARAN UANG
