No. 9/32/DPNP
Jakarta, 12 Desember 2007
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I.
UMUM A.
Dalam rangka melaksanakan program konsolidasi perbankan, Bank Indonesia
antara
lain
melakukan
penataan
kembali
struktur
kepemilikan pada perbankan Indonesia melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut PBI). B.
Penyesuaian struktur kepemilikan dimaksud dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI, sebagai berikut: 1. mengalihkan …
1.
mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya disebut PSP) pada 1 (satu) Bank;
2.
melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya; atau
3.
membentuk
Perusahaan
Induk
di
Bidang
Perbankan
atau Bank Holding Company (BHC). C.
Dalam
rangka
pemenuhan
kewajiban
penyesuaian
struktur
kepemilikan Bank dimaksud perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan dalam suatu Surat Edaran. II.
PENGALIHAN SAHAM KEPADA PIHAK LAIN A.
Dalam hal PSP yang memiliki 2 (dua) Bank atau lebih tidak bermaksud untuk melaksanakan merger atau konsolidasi, atau membentuk BHC bagi Bank-Bank di bawah pengendaliannya, maka PSP dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 (satu) Bank.
B.
Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak di luar kelompok usaha dan/atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari PSP.
C.
Pengalihan sebagian atau seluruh saham PSP kepada pihak lain dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum atau ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. III. MERGER …
III. MERGER ATAU KONSOLIDASI A.
Salah satu cara yang dapat dipilih oleh PSP untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank adalah dengan melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya.
B.
Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PBI juga telah menetapkan bahwa apabila setelah PBI dimaksud berlaku,
pihak-pihak yang telah terkena
kewajiban untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan karena telah menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Bank melakukan pembelian saham Bank lain atau menerima pengalihan saham Bank lain sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP Bank
yang
dibeli
atau
diterima
pengalihannya,
maka
yang
bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah apabila seseorang atau badan hukum yang sebelumnya bukan merupakan PSP namun karena satu dan lain hal memenuhi kriteria sebagai PSP, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang berada di bawah pengendaliannya. C.
Dalam hal Bank akan melakukan merger atau konsolidasi, dimana untuk melancarkan proses merger atau konsolidasi dimaksud perlu didahului dengan akuisisi terhadap Bank yang akan dimerger atau dikonsolidasi maka Bank Indonesia hanya dapat memberikan persetujuan apabila Bank yang diakuisisi tersebut langsung dimerger atau dikonsolidasi dengan Bank yang telah dikendalikan oleh PSP. Dengan demikian, proses merger atau konsolidasi yang didahului dengan akuisisi tersebut merupakan satu kesatuan proses tanpa jeda, yang dalam hal ini tercermin dalam rencana pelaksanaan proses dimaksud (action plan). D. Dalam …
D.
Dalam rangka memperlancar proses merger atau konsolidasi dimaksud Bank Indonesia dapat tidak melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap PSP dan/atau pengurus BankBank yang melakukan proses tersebut di atas, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
IV. PERUSAHAAN INDUK DI BIDANG PERBANKAN A.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PBI, alternatif lain untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank adalah dengan membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atau Bank Holding Company (BHC), yang pembentukannya dapat dilakukan dengan cara: 1.
mendirikan badan hukum baru bukan bank yang akan bertindak sebagai BHC; atau
2. B.
menunjuk salah satu Bank yang dikendalikannya sebagai BHC.
BHC wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya. Dengan demikian, maka BHC mempunyai tugas untuk: 1.
menetapkan program kerja strategis BHC;
2.
memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja Bank-Bank yang menjadi anak perusahaan;
3.
menyetujui program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi anak perusahaan. Jangka waktu program kerja strategis tersebut paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan;
4.
mengawasi pelaksanaan program kerja strategis; dan 5. mengkonsolidasikan …
5.
mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya sesuai Peraturan Bank Indonesia.
C.
Pembentukan BHC Bukan Bank 1.
Perusahaan yang akan bertindak sebagai BHC harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sehingga tata cara pendiriannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
2.
Jumlah modal disetor perusahaan tersebut paling kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank. Dalam hal pada saat pembentukan BHC jumlah modal disetornya lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan
penyesuaian
struktur
kepemilikannya,
maka
penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank dimaksud kepada BHC. Adapun kepemilikan saham Bank oleh BHC tersebut paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian. 3.
Prosedur pembentukan BHC dilakukan sebagai berikut: a.
PSP Bank, melalui pengurus Bank, melaporkan rencana pembentukan BHC beserta rencana pengalihan saham Bank kepada BHC dalam Rencana Bisnis masing-masing Bank pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.
b.
Rencana pembentukan BHC tersebut di atas disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Perizinan dan Informasi …
Informasi Perbankan dengan dilampiri dokumen pendukung yang terdiri dari: 1)
risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;
2)
rancangan anggaran dasar BHC;
3)
rancangan akta pengalihan saham Bank kepada BHC;
4)
rencana susunan kepengurusan dan struktur organisasi BHC;
5)
daftar calon pengurus BHC, disertai dengan: a)
1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
b)
fotocopy tanda pengenal yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
c)
riwayat hidup;
d)
surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi PSP, pemegang saham dan/atau pengurus pada bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
e)
surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit
dan …
dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu
perseroan
dinyatakan
pailit
berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
c.
6)
rancangan corporate plan BHC;
7)
Daftar Isian Fit and Proper.
Laporan rencana pembentukan BHC dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum pembentukan BHC.
d.
Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengurus BHC dengan berpedoman kepada persyaratan dan tata cara tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
e.
Bank Indonesia akan memberikan: 1)
penegasan atas rencana pembentukan BHC;
2)
persetujuan atau penolakan atas rencana pengalihan saham Bank kepada BHC; dan
3)
persetujuan atau penolakan terhadap calon pengurus BHC;
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen
yang
dipersyaratkan
dan
informasi
yang
diperlukan diterima secara lengkap dan benar. f.
Proses pembentukan BHC wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya penegasan pembentukan BHC sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas. 4. Pengalihan …
4.
Pengalihan kepemilikan saham PSP pada Bank-Bank yang wajib dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya kepada BHC wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah pembentukan BHC.
5.
Perubahan komposisi kepemilikan saham BHC yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian atas BHC, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan, disertai dengan: a.
risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
b.
data kepemilikan Bank setelah perubahan komposisi saham;
c.
apabila
perubahan
komposisi
kepemilikan
saham
disebabkan karena adanya penambahan modal disetor, maka disertai dengan: 1)
bukti penyetoran; dan
2)
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.3.b.5)d) dan butir IV.C.3.b.5)e).
6.
Perubahan
komposisi
kepemilikan
saham
BHC
yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BHC kepada pihak lain, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan komposisi dilakukan. Dalam hal ini Bank wajib mengajukan calon PSP dan
Bank Indonesia akan melakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
(fit
and
proper test). 7.
Perubahan Pengurus BHC Bukan Bank a.
Calon pengurus BHC Bukan Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. b. Permohonan …
b.
Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, disertai dengan
dokumen
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
IV.C.3.b.5). c.
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b., Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon pengurus memenuhi persyaratan: 1)
Integritas, yang antara lain meliputi: a)
memiliki akhlak dan moral yang baik;
b)
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c)
memiliki
komitmen
yang
tinggi
terhadap
pengembangan operasional Bank yang sehat; dan d) 2)
tidak termasuk dalam DTL.
Kompetensi, yang antara lain meliputi: a)
pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan, keuangan, atau hukum yang memadai; dan
b)
kemampuan
untuk
melakukan
perencanaan
strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. 3)
Reputasi keuangan, yang antara lain meliputi: a)
tidak mempunyai kredit macet; dan
b) tidak …
b)
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
d.
Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon pengurus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan informasi yang diperlukan diterima secara lengkap dan benar.
e.
Pengangkatan pengurus BHC Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan risalah rapat umum pemegang saham.
D.
Penunjukan Bank menjadi BHC 1.
Pembentukan BHC dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu Bank yang dikendalikan oleh PSP menjadi BHC. BHC yang berbentuk Bank akan menjadi perusahaan induk dan tetap melakukan kegiatan operasional bank.
2.
Jumlah modal disetor Bank yang ditunjuk sebagai BHC paling kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham seluruh Bank yang dikendalikannya. Dalam hal pada saat pembentukannya jumlah modal disetor BHC lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya maka penambahan modal disetor oleh PSP kepada BHC dapat dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank dimaksud
kepada
BHC. Adapun
kepemilikan Bank oleh
BHC tersebut paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC.
Yang …
Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian. 3.
Prosedur dan tata cara penunjukan Bank menjadi BHC: a.
Rencana penunjukan salah satu Bank yang dikendalikan oleh PSP untuk menjadi BHC dan rencana pengalihan saham dalam rangka pembentukan BHC dilaporkan dalam Rencana Bisnis masing-masing Bank pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.
b.
Bank yang akan menjadi BHC maupun Bank yang menjadi anak
perusahaan
BHC
wajib
melaporkan
rencana
penunjukan dan pengalihan saham Bank kepada BHC dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari: 1)
risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;
2)
rancangan perubahan anggaran dasar BHC; dan
3)
rancangan akta pengalihan saham Bank kepada Bank yang ditunjuk sebagai BHC.
c.
Bank Indonesia akan memberikan penegasan atas rencana penunjukan
BHC
dan
memberikan
persetujuan
atau
penolakan atas rencana pengalihan saham Bank kepada BHC paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen
yang
dipersyaratkan
dan
informasi
yang
diperlukan diterima secara lengkap. d.
Pengalihan kepemilikan saham PSP pada Bank-Bank yang wajib dilakukan
penyesuaian struktur
kepemilikannya
kepada BHC wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah pembentukan BHC. E. Penyertaan …
E.
Penyertaan saham PSP kepada BHC dapat dilakukan dengan cara inbreng saham Bank yang dimiliki oleh PSP kepada BHC. Dengan demikian, setelah inbreng saham maka pihak yang menjadi pemegang saham Bank secara langsung adalah BHC.
V.
PELAPORAN A.
Dalam Pasal 8 PBI diatur bahwa Bank-Bank dengan PSP yang sama wajib menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember 2007. Dalam hal ini, PSP wajib menetapkan rencana penyesuaian struktur kepemilikan Bank yang akan dipilih dari 3 (tiga) alternatif sebagaimana diatur dalam PBI. Rencana penyesuaian struktur kepemilikan yang memuat sekurang-kurangnya cara penyesuaian yang dipilih, rencana tindak, dan jadwal waktu pelaksanaan tersebut disampaikan melalui Bank dan diketahui oleh pengurus Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait.
B.
Rencana penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan secara berkelanjutan dan mulai dimuat dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2008 dan dilaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia setiap triwulan dalam laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank. Dalam laporan tersebut dapat dimuat hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan dan rencana tindak untuk mengatasi kendala dimaksud, termasuk jangka waktu target penyelesaiannya.
C.
BHC wajib melaporkan kepada Bank Indonesia: 1.
program kerja strategis BHC, yang disampaikan sekali dalam setahun pada posisi akhir Desember yang disampaikan paling lambat pada akhir Februari; 2. laporan …
2.
laporan pengawasan BHC kepada bank, yang disampaikan setiap semester, masing-masing untuk posisi bulan Juni dan Desember. Untuk posisi Juni disampaikan paling lambat pada akhir Agustus sedangkan untuk posisi Desember disampaikan paling lambat pada akhir Maret; dan
3.
laporan lainnya sesuai Peraturan Bank Indonesia, antara lain tentang transparansi kondisi keuangan bank dan ketentuan tentang penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
VI. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Desember 2007 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HALIM ALAMSYAH DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
