No. 9/27/DPNP
Jakarta, 19 November 2007
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal:
Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal
13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja
Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732) perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I.
UMUM 1.
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut dengan TKA, oleh Bank dimungkinkan dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi produk dan jasa di sektor perbankan, sehingga diperlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh pasar Tenaga Kerja Indonesia. 2. Dalam …
2.
Dalam pemanfaatan TKA oleh Bank, selain harus mengikuti Undangundang tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bank wajib pula mengikuti ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang antara lain dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan instansi terkait lainnya.
3.
Bank dapat memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas dan posisi jabatan
tertentu.
Posisi
jabatan
tertentu
tersebut
disesuaikan
berdasarkan sifat kepemilikan saham Bank oleh pihak asing, yang digolongkan menjadi 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007. 4.
Pemanfaatan TKA tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan termasuk melalui program alih pengetahuan dari TKA kepada tenaga pendamping.
5.
Tenaga Pendamping adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk untuk mendampingi dan/atau membantu TKA, menerima alih pengetahuan secara langsung, dan dipersiapkan sebagai calon pengganti TKA dimaksud.
II.
BIDANG TUGAS 1.
Bank Indonesia menetapkan bidang-bidang tugas tertentu yang dapat diisi oleh TKA dengan mempertimbangkan kebutuhan industri perbankan serta ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia.
2.
Bidang-bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA ditetapkan sebagai berikut:
a. Treasury …
a.
Treasury Bidang tugas treasury meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan kewajiban Bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, Posisi Devisa Neto, dan menjual produk treasury secara langsung maupun tidak langsung.
b.
Manajemen risiko Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko.
c.
Teknologi informasi Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan reengineering proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk elektronik banking, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
d.
Kredit/pembiayaan Bidang tugas kredit/pembiayaan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank, terutama untuk bidang penyaluran kredit/pembiayaan yang belum banyak dikuasai oleh Tenaga Kerja Indonesia.
e.
Investor/customer relation Bidang tugas investor/customer relation meliputi tugas-tugas yang
antara
lain
berkaitan
dengan
strategi
dan
upaya
untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan
nasabah …
nasabah dalam rangka mendapatkan peluang bisnis dari nasabah (existing) maupun calon nasabah
melalui pelayanan dan
penjualan produk perbankan. f.
Pemasaran Bidang tugas pemasaran meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik dalam rangka penghimpunan maupun penyaluran dana.
g.
Keuangan Bidang tugas keuangan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan
dengan
aspek
akuntansi
keuangan,
akuntansi
manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan.
III. PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING 1.
Bank yang akan memanfaatkan TKA dalam kegiatan usahanya diwajibkan menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada Bank Indonesia dalam Rencana Bisnis Bank.
2.
Rencana pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud pada butir III.1. dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank bagian mengenai Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Hal-hal yang dicantumkan dalam Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksud antara lain adalah: a.
alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia;
b.
bidang tugas dan posisi/jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan;
c. rencana …
c.
rencana jumlah kebutuhan;
d.
jangka waktu pemanfaatan;
e.
nama tenaga pendamping; dan
f.
rencana program alih pengetahuan: ?
rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan
?
rencana pelatihan oleh TKA.
sebagaimana contoh dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini. 3.
Pada saat Bank akan melakukan realisasi pemanfaatan TKA dimaksud, maka Bank mengikuti prosedur sebagai berikut: a.
Untuk TKA Calon Komisaris dan/atau Direksi, Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing 1)
Bank mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Komisaris dan/atau Direksi, Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dengan mengikuti tata cara/prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan terkait lainnya
2)
Penyampaian persyaratan dokumen Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan izin bekerja dari instansi berwenang sebagaimana
diatur
dalam
Persyaratan
Dokumen
Administrasi bagi Calon Komisaris dan/atau Calon Direksi Bank Umum, Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dalam ketentuan terkait,
dapat
dilaksanakan
pada
saat
pelaporan
pengangkatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia.
b. Untuk …
b.
Untuk TKA Calon Pejabat Eksekutif 1)
Bank mengajukan permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagai Pejabat Eksekutif kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen-dokumen administratif sebagai berikut: a)
1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6;
b)
fotocopy paspor;
c)
riwayat hidup;
d)
fotocopy surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/ pendidikan/ pelatihan;
e)
fotocopy konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank; dan
f) 2)
contoh tanda tangan dan paraf.
Prosedur penilaian atas calon Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif yang disampaikan Bank dan informasi lainnya. Apabila dianggap perlu, Bank Indonesia melakukan wawancara untuk meminta konfirmasi dan/atau menggali informasi lebih mendalam.
3)
Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, dilampiri dengan: a)
fotocopy kontrak kerja;
b) fotocopy …
b)
fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
c)
fotocopy surat izin mempekerjakan TKA
yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 4)
Surat permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.
c.
Pelaporan Pemanfaatan Calon Tenaga Ahli/Konsultan 1)
Pelaporan
pemanfaatan
Tenaga
Ahli/
Konsultan
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan Tenaga Ahli/ Konsultan dimaksud oleh bank, dengan mencantumkan alasan pemanfaatan TKA, disertai dengan dokumen administrasi sebagai berikut: a)
1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
b)
fotocopy paspor;
c)
riwayat hidup;
d)
fotocopy kontrak kerja;
e)
fotocopy
bukti/keterangan
tentang
Kualifikasi
Keahlian;
f) fotocopy …
f)
fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
g)
fotocopy surat izin mempekerjakan TKA
yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan h) 2)
surat pernyataan tidak merangkap jabatan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.
3)
Jabatan Tenaga Ahli/Konsultan adalah jabatan perorangan, yaitu jabatan yang diisi oleh TKA secara individu karena kemampuan teknisnya atau individu yang mendapat penugasan dari perusahaan konsultansi sesuai bidang tugas yang dibutuhkan. Dengan demikian, jabatan Tenaga Ahli/Konsultan merupakan jabatan yang diisi untuk jangka waktu terbatas untuk membantu bank menangani masalah operasional yang baru atau yang untuk sementara belum dapat diatasi sendiri oleh bank. Jabatan tersebut berada di luar struktur organisasi Bank, dan yang bersangkutan hanya berkewajiban
untuk
memberikan
pendapat
dan/atau
melakukan pekerjaan tertentu sesuai kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tenaga Ahli/Konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada Bank.
4) Bank …
4)
Bank
Indonesia
dapat
memerintahkan
Bank
untuk
membatalkan dan/atau menghentikan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli/ Konsultan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia. 4.
Kantor Cabang Bank Asing yang akan memanfaatkan TKA sebagai Pimpinan Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah bahwa diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing dimaksud paling kurang terdapat 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Bank apabila Bank telah menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pejabat pimpinan Bank yang membawahi bidang personalia dan/atau kepatuhan.
5.
Bank yang akan memperpanjang jangka waktu pemanfaatan TKA wajib mengikuti prosedur sebagai berikut: a.
Menyampaikan
permohonan
perpanjangan
jangka
waktu
pemanfaatan TKA beserta alasan perpanjangannya kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak atau masa kerja TKA. b.
Menyampaikan dokumen administrasi yang terkini, sebagai berikut: 1)
fotocopy paspor;
2)
fotocopy kontrak kerja/penunjukan kerja;
3)
fotocopy surat izin menetap;
4) fotocopy …
6.
4)
fotocopy surat izin mempekerjakan TKA; dan
5)
laporan realisasi pelaksanaan alih pengetahuan.
Salah satu persyaratan dalam pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan Penasehat/Konsultan oleh Bank adalah kemampuan penggunaan bahasa Indonesia secara memadai dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud. Dengan penguasaan bahasa Indonesia secara memadai diharapkan TKA dimaksud dapat berkomunikasi secara baik dengan Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat memperlancar proses alih pengetahuan. Pemenuhan penguasaan bahasa Indonesia ditunjukkan antara lain dengan cara menyampaikan kepada Bank Indonesia Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sesuai tingkat kemampuan yang dapat dicapai oleh masing-masing TKA, yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang.
7.
Pada setiap akhir tahun, bank wajib melaporkan dalam laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, realisasi pemanfaatan TKA, serta realisasi pelatihan dan alih pengetahuan yang telah dilaksanakan. Dalam laporan tersebut, paling kurang dicantumkan hal-hal sebagai berikut: a.
nama TKA;
b.
bidang tugas TKA;
c.
posisi/jabatan TKA;
d.
nama pendamping;
e. hasil …
e.
hasil evaluasi terhadap pendamping;
f.
pendidikan/Pelatihan kepada tenaga pendamping; dan
g.
lembaga penyelenggara pendidikan/pelatihan.
sebagaimana contoh dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini. 8.
Bank Indonesia dapat membatalkan persetujuan pemanfaatan TKA yang telah diberikan, apabila dikemudian hari ditemukan antara lain bahwa: a.
informasi atau dokumen yang diberikan Bank tidak benar atau palsu;
b.
yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; atau
c.
TKA atau Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pemanfaatan TKA dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan setelah persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia.
9.
Dalam hal diperlukan, Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk meminta pengecualian atas pemanfaatan TKA di luar bidang-bidang tugas yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan/atau meminta pengecualian atas jabatan tertentu selain jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia akan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir III.9. dengan memperhatikan, antara lain: a.
kebutuhan Bank;
b.
ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia;
c.
pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam PBI;
d. upaya …
d.
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan/atau
e.
upaya-upaya Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia di internal Bank, termasuk misalnya program peningkatan kemampuan SDM dalam bentuk pengiriman TKI untuk ditempatkan di Kantor Pusat/Cabang Bank atau kelompok usahanya di luar negeri.
11. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan dalam PBI sebagaimana dimaksud pada butir III.10.c. di atas antara lain adalah apabila TKA tidak dimanfaatkan maka Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan atau berkurangnya potensi keuntungan baik secara finansial maupun non finansial. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli untuk mengatasi kerusakan sarana Teknologi Sistem Informasi bank, dimana Tenaga Ahli dimaksud tidak tersedia di Indonesia. Sementara, apabila kerusakan tidak segera diatasi, maka bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti berkurangnya jumlah nasabah, atau hilangnya kepercayaan nasabah karena Teknologi Sistem Informasi yang sering bermasalah. 12. Jangka waktu pemanfaatan TKA untuk jabatan tertentu selain jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam PBI, sebagaimana dimaksud pada butir III.9. di atas, adalah paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, Bank harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bank
Indonesia …
Indonesia untuk memperoleh persetujuan perpanjangan. Dalam hal bank telah merencanakan sejak awal untuk memanfaatkan TKA dimaksud melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun, maka pada saat bank menyampaikan permohonan pengecualian atas jabatan tertentu dimaksud, dapat disertai pula dengan permohonan persetujuan untuk perpanjangan yang pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak meniadakan kewajiban bank untuk tetap memenuhi tata cara dan prosedur perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi terkait lainnya. 13. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir III.9. dan butir III.12. diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia
c.q. Direktorat
Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut: a.
alasan permohonan pengecualian dan/atau perpanjangan;
b.
bagi Pejabat Eksekutif, dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.3.b.1);
c.
bagi
Tenaga
Ahli/Konsultan,
dokumen
sebagaimana
dipersyaratkan pada butir III.3.c.1).
IV. PELAKSANAAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN 1.
Sebagaimana diatur dalam PBI, Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, Tenaga Ahli/Konsultan dan/atau jabatan lainnya berdasarkan persetujuan Bank Indonesia, wajib menunjuk
paling …
paling kurang 2 (dua) orang Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping selama menjalankan tugasnya, melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, dan menjamin terlaksananya pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai Bank. Selain kepada Pegawai bank, pelatihan dan pengajaran dimaksud juga dapat dilakukan kepada pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum. 2.
Pelaksanaan alih pengetahuan dilakukan melalui
pelatihan atau
pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai Bank. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran ini dapat dilakukan melalui seminar, training, kursus pendek, perkuliahan atau program alih pengetahuan lainnya melalui tatap muka secara langsung dengan peserta pelatihan atau pengajaran. Pelatihan atau pengajaran dapat diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern Bank. Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pengajaran ini dilaporkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, yang paling kurang mencakup: a.
nama TKA;
b.
waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan;
c.
jumlah peserta;
d.
jangka waktu kegiatan;
e.
materi kegiatan; dan
f.
foto kegiatan.
Untuk keperluan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, Bank harus menatausahakan dokumen-dokumen terkait dengan pelatihan tersebut,
termasuk …
termasuk mengenai hardcopy dan softcopy materi pelatihan, foto-foto kegiatan, copy daftar hadir peserta, dan informasi atau bukti-bukti pendukung lainnya mengenai realisasi kegiatan pelatihan tersebut. 3.
Bank wajib memenuhi ketentuan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan Bank
Indonesia
dalam
memberikan
persetujuan
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16
sebagaimana PBI tentang
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
V.
KETENTUAN PERALIHAN Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007, mencakup jabatan dan termasuk komposisi jabatannya, dengan masa peralihan sampai dengan berakhirnya kontrak atau masa jabatan Tenaga Kerja Asing tersebut dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PBI. Termasuk dalam pengertian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersebut di atas adalah apabila Bank telah menetapkan Pengurus atau calon Pengurus, dan telah mengajukan permohonan persetujuannya kepada Bank Indonesia namun Bank Indonesia belum mengeluarkan persetujuan karena yang bersangkutan masih dalam proses fit and proper test.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2007.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
MULIAMAN D. HADAD DEPUTI GUBERNUR
