No.17/1 /DSta
Jakarta, 26 Januari 2015
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
16/8/PBI/2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524) maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum sebagai berikut: 1.
Ketentuan dalam butir III.A.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c. penyelenggaraan
kegiatan
Alat
Pembayaran
Dengan
Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik bulanan: 1) Penerbit kartu kredit menggunakan Form 301; 2) Penerbit selain kartu kredit menggunakan Form 302; 3) Acquirer menggunakan Form 303;
4) infrastruktur ...
2
4) infrastruktur menggunakan Form 304; 5) fraud APMK dan Uang Elektronik menggunakan Form 306; 6) perkembangan LKD menggunakan Form 314; 7) transaksi LKD menggunakan Form 315; 8) Agen LKD menggunakan Form 316; 9) permasalahan LKD menggunakan Form 317; 2.
Ketentuan dalam butir III.B.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
wajib
menyampaikan
Laporan
dengan
format
sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 3.
Ketentuan dalam butir III.B.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Kantor
Pusat
berdasarkan
Bank
prinsip
yang syariah
melaksanakan wajib
kegiatan
menyampaikan
usaha Laporan
dengan format sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 704, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 4.
Ketentuan dalam butir III.B.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan
usaha
secara
konvensional
wajib
menyampaikan ...
3
menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 5.
Ketentuan dalam butir III.B.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4. UUS wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, dan Form 902.
6.
Ketentuan dalam butir III.C.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan APMK dan Uang Elektronik tidak menyampaikan Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, dan Form 317.
7.
Diantara butir III.C.2 dan III.C.3 ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir III.C.2a yang berbunyi sebagai berikut: 2a. Bank Pelapor yang belum memperoleh penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD, tidak menyampaikan Form 314, Form 315, Form 316, dan Form 317.
8.
Ketentuan dalam butir IV.D.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
ditandatangani
oleh
pejabat
Bank
Pelapor
yang
berwenang dan disampaikan kepada: 1)
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350,
bagi Bank Pelapor yang
berkedudukan ...
4
berkedudukan
di
wilayah
kerja
Kantor
Pusat
Bank
Indonesia; atau 2)
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
9.
Ketentuan dalam butir IV.D.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header,
dan/atau
koreksi
Laporan
secara
On-Line
karena
gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line kepada Bank Indonesia dengan alamat: 1)
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau
2)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.
Contoh: Pada tanggal 5 Februari 2015 Bank Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line maka Bank Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 6 Februari 2015 pukul 10.00 waktu setempat.
10. Ketentuan ...
5
10. Ketentuan dalam butir IV.D.2.f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: f.
Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan karena keadaan memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai
penjelasan
mengenai
penyebab
terjadinya
keadaan
memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor yang berwenang kepada Bank Indonesia dengan alamat: 1)
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan
di
wilayah
kerja
Kantor
Pusat
Bank
Indonesia; atau 2)
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
11. Menambahkan Form 314 sampai dengan Form 317 dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yaitu pada: a.
butir I.C – Jenis Laporan dan butir I.H – Waktu Penyampaian Laporan;
b.
butir II.III – Form 301 sampai dengan Form 306: Laporan Penyelenggaraan
Kegiatan
Alat
Pembayaran
Dengan
Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik; dan c.
angka III – Penjelasan Pengisian Field atau Kolom,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 12. Menambahkan Informasi Profil Penyelenggara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Profil Penyelenggara Uang Elektronik dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan Laporan Kantor
Pusat ...
6
Pusat Bank Umum pada angka III - Penjelasan Pengisian Field atau Kolom sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. 13. Mengubah
penjelasan
Form
304
dalam
Lampiran
1
dengan
menambahkan kewajiban pelaporan oleh Penerbit Uang Elektronik sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. 14. Menambahkan Form 314 sampai dengan Form 317 dalam Lampiran 2 - Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yaitu pada: a.
Bab 2 - Sistem Validasi;
b.
Bab 4 - Daftar Formulir LKPBU; dan
c.
Bab 5 - Spesifikasi Teknis,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 15. Mengubah Lampiran 2a – Sandi Bank Pelapor dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk pelaporan data bulan Januari 2015 yang disampaikan pada bulan Februari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HENDY SULISTIOWATY KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK
