DPU Jakarta, 5 April 2011 SURAT EDARAN. Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

No.13/ 9 /DPU

Jakarta, 5 April 2011

SURAT EDARAN

Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762) dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kas perbankan serta mengoptimalkan pengolahan uang oleh perbankan sehingga uang yang beredar di masyarakat meningkat kualitasnya, perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank Indonesia sebagai berikut: I.

KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang adalah uang rupiah. 2. Bank …

2

2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia. 4. Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang ke Bank Indonesia. 5. Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang yang masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia. 6. Uang Kertas yang selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. 7. Uang Logam yang selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya. 8. Uang Tidak Layak Edar yang selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. 9. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan. 10. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Uang …

3

11. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut. 12. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. 13. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. 14. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. 15. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami Posisi Long atau Posisi Short. 16. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana Posisi Long seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan Posisi Short seluruh Bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat. 17. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan Posisi Long seluruh Bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat. 18. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

19. Transaksi …

4

19. Transaksi Uang Kartal Antar Bank yang selanjutnya disingkat TUKAB adalah kegiatan antar Bank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran ULE dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan Uang.

II.

PRINSIP UMUM 1. Pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang diatur sebagai berikut: a. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia. b. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang dan/atau 1 (satu) kali Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam 1 (satu) Hari Kerja, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Penyetoran Uang yang masih layak edar dan Penarikan Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda. Contoh: Bank A melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000 dalam kondisi layak edar dan melakukan Penarikan Uang pecahan 20.000 dalam 1 (satu) Hari Kerja. 2) Penyetoran Uang dalam kondisi tidak layak edar dan Penarikan Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau berbeda. Contoh: Bank B melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000 dalam kondisi tidak layak edar dan melakukan Penarikan Uang pecahan 10.000 dan/atau pecahan lainnya dalam 1 (satu) Hari Kerja. c. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat. Contoh …

5

Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A di Bandung mewakili seluruh kantor cabang Bank A di Bandung melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di kantor Bank Indonesia Bandung. d. Bank melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang melalui kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam Bank yang sama. Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor cabang Bank A di dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia. e. Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia, dengan menyampaikan surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian kerjasama dengan Pihak Lain dan dokumen terkait lainnya kepada kantor Bank Indonesia setempat. f.

Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari 1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.

g. Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan kepada petugas Bank Indonesia. h. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang memadai. i. Bank …

6

i.

Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang, apabila Bank melakukan kegiatan tersebut melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.

j.

Bank selama berada di dalam lingkungan kantor Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia.

k. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan UTLE yang disampaikan kepada Bank sebagai pedoman untuk melakukan penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank Indonesia atau untuk melaksanakan TUKAB. 2. Penyetoran Uang diatur sebagai berikut: a. Bank yang memiliki Posisi Long hanya dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi Short, dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat mengalami Posisi Net Long. b. Bank dapat melakukan penyetoran ULE dan/atau UTLE dalam 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang. c. Uang yang disetorkan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu dilakukan pemilahan dan penyortiran, berdasarkan standarisasi ULE dan UTLE yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh dan/atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank Indonesia.

e. Untuk …

7

e. Untuk Uang Rusak dan/atau Uang Cacat dilakukan melalui proses penukaran Uang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku. f.

Untuk UTLE berupa Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dengan jumlah kurang dari 1 (satu) brood dilakukan penukaran di loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penukaran Uang rupiah yang berlaku.

g. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia, menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia. h. Dalam hal Bank melakukan penyetoran ULE dan UTLE dalam 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bank harus menyerahkan 2 (dua) warkat Penyetoran Uang masing-masing untuk penyetoran ULE dan UTLE. i.

Bank dalam melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia harus memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut: 1) UK dalam kondisi masih layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis pecahan; 2) UK dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 1 (satu) brood untuk setiap jenis pecahan; 3) UL dalam kondisi masih layak edar dalam jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kantong plastik transparan untuk setiap jenis pecahan; 4) UL …

8

4) UL dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 1 (satu) kantong plastik transparan untuk setiap jenis pecahan. j.

Dalam hal Bank yang menyetorkan UTLE sebagaimana dimaksud pada huruf i juga mengalami Posisi Short, maka Bank tersebut dapat pula melakukan Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja.

3. Penarikan Uang diatur sebagai berikut: a. Bank yang memiliki Posisi Short hanya dapat melakukan Penarikan Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi Long dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat mengalami posisi Net Short. b. Bank Indonesia dapat menetapkan jumlah nominal dari masingmasing jenis pecahan Uang yang dapat ditarik oleh Bank, dengan memperhatikan Posisi Long Bank di dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat dan persediaan jenis pecahan Uang yang ada di Bank Indonesia. c. Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut: 1) UK paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis pecahan; 2) UL paling sedikit dalam jumlah 10 (sepuluh) kantong plastik atau dos untuk setiap jenis pecahan. 4. Bank harus melakukan pemilahan, penyortiran dan pengemasan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut: a) Pemilahan …

9

a. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UK 1) UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah; 2) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban UK Bank yang bersangkutan yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain, tanggal pengolahan UK dan paraf petugas Bank dan/atau Pihak Lain; 3) UK yang telah diikat menjadi 1 (satu) pak, selanjutnya diikat menjadi 1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama; 4) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama, dikemas dalam kantong plastik transparan dan diberikan segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain; 5) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain. b. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UL 1) UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi; 2) UL yang telah dipilah dan disortir, selanjutnya dikemas dalam kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain; 3) Dalam …

10

3) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UL, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain.

III. KEGIATAN PENYETORAN UANG 1. Rencana Penyetoran Uang a. Penyampaian rencana Penyetoran Uang oleh Bank kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang. Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. b. Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Dalam …

11

c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penyetoran Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. d. Format rencana Penyetoran Uang adalah sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 2. Kegiatan Penyetoran Uang a. Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah nominal tertentu ke Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Bank yang telah menyetorkan ULE tidak dapat melakukan penarikan ULE dalam jenis pecahan yang sama untuk 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank tersebut melakukan penyetoran ULE. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank A tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011. 2) Dalam hal terdapat Bank yang melakukan penyetoran ULE, maka pada hari yang sama Bank lain yang tidak menyetorkan ULE tidak dapat melakukan Penarikan Uang untuk jenis pecahan yang sama. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011. 3) Pembatasan Penarikan Uang selama 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1), hanya berlaku bagi Bank …

12

Bank yang menyetorkan ULE, sehingga bagi Bank yang tidak menyetorkan ULE dapat melakukan Penarikan Uang untuk setiap jenis pecahan. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 dan/atau pecahan lain pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011. 3. Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara garis besar (per pak dan/atau per brood) untuk UK dan (per kantong plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan Uang terhadap Uang yang disetorkan oleh Bank antara lain dengan melakukan penghitungan secara rinci dan mendeteksi keaslian Uang. 5. Dalam hal berdasarkan kegiatan penghitungan rinci terhadap Uang setoran Bank ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang yang disetorkan oleh Bank, maka: a.

Bank Indonesia akan memberikan pembinaan berupa surat pembinaan tertulis dan dicatat dalam buku administrasi pembinaan (log book).

b. Untuk Bank yang telah menerima surat pembinaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali pada jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan, setelah diterbitkannya surat pembinaan tertulis yang ketiga Bank Indonesia melakukan uji petik dengan persentase tertentu terhadap jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia.

Contoh …

13

Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 Bank Indonesia melakukan uji petik dengan persentase tertentu terhadap setoran Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A di loket setoran Bank Indonesia. c.

Dalam hal berdasarkan uji petik di loket setoran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank, maka Bank Indonesia melakukan penolakan setoran Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank tersebut.

d. Pelaksanaan uji petik terhadap setoran Uang pecahan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penolakan terhadap setoran Uang Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Bank Indonesia memberikan surat pembinaan tertulis ketiga kepada Bank. Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011, terhadap Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A dilakukan uji petik di loket setoran Bank Indonesia. 6. Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank dan/atau Pihak Lain atas permintaan Bank Indonesia atau atas permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan surat permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia. 7. Petugas …

14

7. Petugas

Bank

dan/atau

Pihak

Lain

yang

akan

menyaksikan

penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus memenuhi ketentuan tata tertib di area kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan apabila petugas Bank dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas, maka Bank Indonesia dapat menolak Petugas Bank dan/atau Pihak Lain untuk menyaksikan penghitungan secara rinci atas Uang setoran dimaksud. 8. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank, apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank ditemukan adanya selisih, yang antara lain disebabkan karena: a. jumlah lembar atau keping suatu pecahan kurang atau lebih; b. terdapat pecahan (denominasi) lain; c. terdapat uang dicabut dan ditarik dari peredaran yang telah melampaui jangka waktu penggantian; d. terdapat uang rusak yang tidak mendapatkan penggantian; dan/atau e. ditemukan Uang Palsu.

IV. KEGIATAN PENARIKAN UANG 1. Rencana Penarikan Uang a. Penyampaian rencana Penarikan Uang oleh Bank kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang. 2) sebagian …

15

2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang. Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. b. Penyampaian rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. d. Format rencana Penarikan Uang adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 2. Kegiatan Penarikan Uang Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dituangkan oleh Bank dalam rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran ULE yang diperoleh dari setoran Bank, tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda dengan kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor.

Contoh …

16

Contoh: setoran ULE Bank A di kantor Bank Indonesia Surabaya yang belum dilakukan penghitungan ulang secara rinci, dapat dibayarkan kepada Bank A atau Bank B yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Surabaya atau kantor Bank Indonesia lainnya. 4. Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat, faksimili, atau surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE bahwa setorannya tersebut telah dibayarkan kepada Bank yang berbeda. Contoh: setoran ULE dari Bank A di kantor Bank Indonesia Semarang dibayarkan kepada Bank B, maka kantor Bank Indonesia Semarang menginformasikan kepada Bank A mengenai pembayaran ULE hasil setorannya dimaksud. 5. Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum Uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan untuk ULE hasil setoran dari Bank yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci sebagaimana dimaksud pada angka 3. 7. Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang yang diterima dari Bank Indonesia, setelah Uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.

V.

TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK (TUKAB) 1. Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE di Bank lain dengan jenis pecahan yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia. 2. Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis antar Bank (By Laws) TUKAB yang berlaku. 3. Dalam …

17

3. Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada butir IV.3 menemukan adanya selisih pada waktu dilakukan penghitungan secara rinci, maka penyelesaian adanya selisih tersebut berpedoman pada By Laws TUKAB yang berlaku.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT KEGIATAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG 1. Laporan a. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan 1) Bank menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai: a) perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank terhadap ULE; dan b) perkiraan jumlah UTLE yang masuk dan rencana penyetoran UTLE ke Bank Indonesia, yang dirinci dalam periode mingguan, melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank terhadap ULE sebagaimana dimaksud pada butir 1).a), tidak termasuk rencana Bank untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang ke Bank Indonesia serta rencana Bank untuk melakukan TUKAB. 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 25 setiap bulannya untuk Laporan Proyeksi Cashflow bulan berikutnya.

4) Format …

18

4) Format Laporan Proyeksi Cashflow dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 5) Dalam hal tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka batas waktu penyampaian laporan dimajukan pada Hari Kerja sebelumnya. b. Laporan Realisasi TUKAB secara mingguan 1) Bank menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB setiap minggunya melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama hari Selasa pada minggu berikutnya. 3) Dalam hal hari Selasa minggu berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka batas waktu penyampaian laporan menjadi Hari Kerja berikutnya. 4) Format Laporan Realisasi TUKAB dan tata cara pengisian laporan adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

c. Dalam …

19

c. Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengalami kerusakan, maka penyampaian laporan dimaksud dapat disampaikan melalui sarana tertulis lain. 2. Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square a. Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Dalam hal sistem informasi dalam penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami kerusakan maka penyampaian informasi dapat disampaikan melalui faksimili atau sarana tertulis lain. c. Waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai berikut: 1) Tahap I a) wilayah Indonesia Bagian Barat Mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan paling lama pukul 09.00 WIB. b) sebagian

wilayah

Indonesia

Bagian

Barat,

wilayah

Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur

Mulai …

20

Mulai pukul 07.40 WIB atau WITA atau WIT sampai dengan paling lama pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT. 2) Tahap II a) wilayah Indonesia Bagian Barat Mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 16.00 WIB, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I. b) sebagian

wilayah

Indonesia

Bagian

Barat,

wilayah

Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Mulai pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT sampai dengan paling lama pukul 16.15 WIB atau WITA atau WIT, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I. Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. d. Bank yang tidak menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I sebagaimana dimaksud pada butir c.1) tidak dapat melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya. e. Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan yang diterima dari Bank dan menyampaikan hasil rekapitulasinya kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada: 1) Tahap …

21

1) Tahap I a) wilayah Indonesia Bagian Barat Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada pukul 09.30 WIB. b) sebagian

wilayah

Indonesia

Bagian

Barat,

wilayah

Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada pukul 10.00 WIB atau WITA atau WIT. 2) Tahap II a) wilayah Indonesia Bagian Barat Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.15 WIB. b) sebagian

wilayah

Indonesia

Bagian

Barat,

wilayah

Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.30 WIB atau WITA atau WIT. Tabel …

22

Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. f.

Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada tahap I sebagaimana dimaksud pada butir e.1), menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long atau Posisi Net Short.

g. Berdasarkan hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada tahap II sebagaimana dimaksud pada butir e.2), Bank menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.a dan butir IV.1.a. h. Berdasarkan faksimili yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bank Indonesia menyampaikan hasil rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 16.45 WIB. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 17.00 WIB atau WITA atau WIT.

Tabel …

23

Tabel waktu penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. i.

Hasil

rekapitulasi

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

h

menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat, baik itu Posisi Net Long maupun Posisi Net Short yang menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. 3. Dalam hal Bank melakukan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang, diatur sebagai berikut: a. Bank yang telah menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang dapat menyampaikan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran UTLE paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana penyetoran UTLE untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g. c. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran ULE paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana penyetoran ULE untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. d. Dalam hal perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdampak pada …

24

pada terjadinya Penarikan Uang ke Bank Indonesia maupun terdapat perubahan jumlah Penarikan Uang ke Bank Indonesia, maka Bank harus menyampaikan permohonan melalui faksimili dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia. e. Perubahan rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana Penarikan Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, dan dilakukan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. f.

Penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Perubahan

rencana

Penyetoran

Uang

dan/atau

rencana

Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Perubahan

rencana

Penyetoran

Uang

dan/atau

rencana

Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.30 WIB atau WITA atau WIT pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. Tabel waktu penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. g. Ketentuan …

25

g. Ketentuan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f tidak berlaku untuk Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa.

VII. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL KAS BANK 1. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Bank yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada Bank Indonesia. 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas kegiatan operasional kas Bank dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Bank meliputi antara lain kegiatan pengolahan Uang dan sarana operasional kas yang digunakan oleh Bank dan/atau Pihak Lain. 3. Bank Indonesia melakukan pembinaan dengan pengaturan sebagai berikut: a. Bank Indonesia memberikan pembinaan tertulis antara lain apabila: 1) Bank menyampaikan informasi tertulis secara tidak benar mengenai terjadinya kondisi tertentu atau keadaan memaksa; 2) Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank Indonesia; 3) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow dan/atau Laporan Realisasi TUKAB. b. Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap Penyetoran Uang atau Penarikan Uang antara lain apabila: 1) Petugas …

26

1) petugas Bank atau Pihak Lain tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan; 2) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan rencana Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dalam batas waktu yang telah ditetapkan; 3) Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Cacat dan/atau Uang Rusak; 4) Bank melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat disetor atau ditarik; 5) terdapat selisih jumlah pak pada waktu dilakukan penghitungan secara garis besar di loket setoran Bank Indonesia, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang terdapat selisih jumlah pak, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 6) Uang yang disetorkan oleh Bank dalam kondisi tercampur dengan jenis pecahan yang berbeda, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 7) dalam Uang yang disetorkan oleh Bank ditemukan adanya Uang Rusak dan/atau Uang Cacat, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang;

8) Bank …

27

8) Bank melakukan Penyetoran Uang dengan pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penyetoran Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penyetoran Uang untuk pecahan yang berbeda dengan rencana Penyetoran Uang, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 9) Bank melakukan Penarikan Uang dengan pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penarikan Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang untuk pecahan yang berbeda dengan rencana Penarikan Uang; 10) Bank melakukan Penarikan Uang dengan jumlah nominal yang melampaui jumlah nominal dalam rencana Penarikan Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang untuk kelebihan jumlah nominal dimaksud. c. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan koreksi terhadap warkat Penyetoran Uang apabila dalam setorannya di loket setoran Bank Indonesia ditemukan Uang Palsu. d. Uang

Palsu

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

c

tidak

dikembalikan kepada Bank dan diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan mengenai klarifikasi atas Uang yang diragukan keasliannya.

VIII. LAIN-LAIN 1. Bagi Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa diatur sebagai berikut: a. Dengan persetujuan Bank Indonesia, Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa dapat melakukan, antara lain: 1) Penyetoran …

28

1) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di luar waktu layanan kas di Bank Indonesia; 2) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja; 3) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Bank melakukan penyetoran ULE; 4) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama pada Hari Kerja dimana Bank melakukan penyetoran ULE. b. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu, antara lain adalah dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, Penarikan Uang secara besar-besaran oleh nasabah (rush), penyetoran dana tunai terkait prefund. c. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan proses Penyetoran Uang dan Penarikan Uang oleh Bank ke Bank Indonesia tidak dapat berjalan normal dan di luar kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia untuk mengatasinya yang antara lain disebabkan oleh bencana

alam,

huru-hara,

pemberontakan,

perang,

atau

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, serta perubahan kebijakan Pemerintah. 2. Permohonan untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang karena kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disampaikan oleh Bank secara tertulis kepada Bank Indonesia. 3. Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan memaksa maka Bank dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. IX. PENUTUP …

29

IX. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,

MOKHAMMAD DAKHLAN DIREKTUR PENGEDARAN UANG