No. 11/ 15 /DASP
Jakarta, 18 Juni 2009
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), perlu diatur kembali ketentuan mengenai penyelenggaraan SKNBI oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut.
I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SKNBI A. Persyaratan Penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI Penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia (KBI) didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan BankBank setempat akan perlunya penyelenggaraan SKNBI. 1. Persyaratan Penyelenggaraan SKNBI Persyaratan penyelenggaraan merupakan persyaratan paling sedikit yang
harus
dipenuhi
pada
saat
mengajukan
permohonan
penyelenggaraan SKNBI yaitu: a. Jumlah …
2
a. Jumlah Bank Jumlah Bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang 4 (empat) Bank yang berbeda. Masing-masing Bank yang mendukung dan akan menjadi peserta tersebut diwakili oleh kantor bank yang bersangkutan termasuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas. b. Jumlah Warkat Debet Jumlah Warkat Debet antar Bank setempat yang berpotensi untuk dikliringkan melalui Kliring Debet rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debet per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir. Warkat Debet tersebut antara lain berupa Cek, Bilyet Giro, Wesel, Nota Debet, voucher perjalanan (traveller’s cheque), voucher untuk deviden (dividen cheque), voucher cinderamata (gift cheque) dan Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT). Dalam pengertian rata-rata tersebut terdapat kemungkinan pada hari tertentu kurang dari 30 (tiga puluh) Warkat Debet namun secara keseluruhan rata-rata harian selama enam bulan paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debet. c. Adanya kantor Bank yang bersedia diusulkan untuk menjadi PKL Selain BI. 2. Persyaratan untuk menjadi PKL Selain BI Kantor Bank yang dapat diusulkan untuk menjadi PKL Selain BI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kantor bank yang dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas baik sebagai peserta maupun tidak sebagai peserta; b. Memiliki kesiapan dari segi organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang
memungkinkan
dilaksanakannya
kegiatan
penyelenggaraan SKNBI, serta mempunyai sistem administrasi yang memadai. c. Memiliki …
3
c. Memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menyediakan: 1) perangkat keras Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) berupa KPK Utama dan KPK Back-up; dan 2) fasilitas penyelenggaraan SKNBI; sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. d. Menyediakan lokasi yang mudah dijangkau oleh kantor Bank calon Peserta sehingga penyelenggaraan SKNBI dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lokasi penyelenggaraan SKNBI tersebut tidak harus berada pada lokasi yang sama dengan lokasi kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI. e. Memperoleh persetujuan dari kantor pusat Bank yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai PKL Selain BI. B. Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan SKNBI 1. Kesepakatan Tertulis Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir A.2, kantor-kantor Bank di suatu wilayah harus membuat kesepakatan tertulis mengenai perlunya penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut dan kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh pimpinan kantor Bank yang mendukung diselenggarakannya SKNBI. Contoh Kesepakatan tertulis sebagaimana pada lampiran 1. 2. Pengajuan Permohonan Penyelenggaraan SKNBI a. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI (calon PKL Selain BI) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia tentang rencana penyelenggaraan SKNBI di wilayah yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1. 2) Daftar nama dan alamat kantor Bank yang akan menjadi peserta dan mendukung penyelenggaraan SKNBI. 3) Data …
4
3) Data rata-rata harian Warkat Debet yang berpotensi untuk dikliringkan melalui Kliring Debet selama enam bulan terakhir dari Bank yang menandatangani kesepakatan. 4) Struktur organisasi dan SDM saat ini dari kantor Bank calon PKL Selain BI serta rencana unit operasional dan SDM yang akan menangani kegiatan operasional SKNBI di dalam organisasi kantor Bank calon PKL Selain BI. 5) Informasi mengenai prakiraan waktu tempuh dari lokasi kantorkantor Bank calon Peserta ke lokasi yang diusulkan sebagai tempat penyelenggaraan SKNBI. 6) Surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan dari kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI untuk menyediakan: a) perangkat KPK untuk KPK Utama dan KPK Back-up; serta b) fasilitas penyelenggaraan SKNBI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. 7) Surat persetujuan untuk diusulkan sebagai PKL Selain BI dari kantor pusat Bank yang bersangkutan. Contoh permohonan tertulis sebagaimana pada lampiran 2. b. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika kantor Bank yang mengajukan permohonan sebagai PKL Selain BI berada di wilayah Tangerang, Bogor, Karawang, Bekasi dan Depok, maka permohonan ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (KPBI c.q. DASP), Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau 2) Jika …
5
2) Jika kantor Bank yang mengajukan permohonan sebagai PKL Selain BI berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1), permohonan ditujukan kepada KBI setempat yang mewilayahi. C. Tindak Lanjut Atas Permohonan Penyelenggaraan SKNBI 1. Atas permohonan yang diajukan oleh calon PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada butir B.2.a, KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi sebagaimana dimaksud pada butir B.2.b melakukan pengecekan
terhadap
permohonan
serta
kelengkapan
penelitian
dan
lapangan
kebenaran dengan
dokumen
memperhatikan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir A.2. 2. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyelenggaraan SKNBI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. 3. Persetujuan Permohonan Penyelenggaraan SKNBI Dalam hal KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyetujui penyelenggaraan SKNBI, maka KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengeluarkan surat persetujuan yang antara lain berisikan: 1) penetapan nama Wilayah Kliring untuk penyelenggaraan SKNBI dimaksud; 2) penetapan kantor Bank calon PKL Selain BI sebagai PKL Selain BI. b. Menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKL Selain BI dengan tembusan kepada: 1) kantor pusat dari PKL Selain BI yang telah ditetapkan; dan 2) KPBI c.q. DASP, jika persetujuan penyelenggaraan PKL Selain BI diberikan oleh KBI. 4. Penolakan …
6
4. Penolakan Permohonan Penyelenggaraan SKNBI a. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi dapat menolak permohonan penyelenggaraan SKNBI jika: 1) persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan/atau butir A.2 tidak dipenuhi; 2) dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar; 3) terdapat faktor-faktor lain yang menurut pertimbangan KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi belum layak untuk diselenggarakan SKNBI di wilayah tersebut, antara lain terkait dengan ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi di wilayah yang bersangkutan atau jarak dan/atau waktu tempuh yang dibutuhkan oleh Bank-Bank di wilayah yang diusulkan masih
memungkinkan
bagi
Bank-Bank
tersebut
untuk
mengikuti penyelenggaraan SKNBI yang sudah ada di wilayah kliring lain yang terdekat. b. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberitahukan secara tertulis kepada calon PKL Selain BI mengenai penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menyebutkan alasan penolakan, dengan tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. c. Jika penolakan dikarenakan dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir A.2 tidak dipenuhi, calon PKL Selain BI dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi dokumen dan persyaratan yang ditetapkan. D. Tindak Lanjut atas Persetujuan Penyelenggaraan SKNBI 1. Persiapan oleh PKL Selain BI yang telah ditetapkan dan persiapan kantor Bank calon Peserta. a. Berdasarkan …
7
a. Berdasarkan surat persetujuan dari KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a: 1) PKL Selain BI yang telah ditetapkan, menyediakan perangkat keras KPK, Jaringan Komunikasi Data (JKD) dan fasilitas penyelenggaraan SKNBI sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. 2) Kantor Bank calon Peserta melakukan pendaftaran kepesertaan SKNBI sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. b. Berdasarkan kesiapan perangkat keras KPK yang disediakan oleh PKL Selain BI, Bank Indonesia melakukan instalasi aplikasi KPK pada perangkat keras KPK yang telah disediakan oleh PKL Selain BI. c. Berdasarkan hasil instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PKL Selain BI memberitahukan secara tertulis kode mesin KPK hasil proses instalasi kepada KPBI c.q. DASP. d. Berdasarkan kode mesin yang diterima dari PKL Selain BI, KPBI c.q. DASP melakukan pendaftaran kode mesin dimaksud dan menyerahkan secara tertulis kepada PKL Selain BI mengenai informasi sebagai berikut: 1) master key; 2) security key; 3) kode registrasi; 4) sandi terminal; 5) password untuk login ke Sistem Sentral Kliring (SSK); 6) alamat Uniform Resource Locator (URL); 7) user id dan password Remote Access Server (RAS) untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia; dan 8) Test …
8
8) Test Key
Arrangement (TKA),
yang
digunakan
untuk
pengiriman Bilyet Saldo Kliring (BSK) ke PKN jika JKD mengalami gangguan. e. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diambil di KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi oleh pimpinan kantor Bank PKL Selain BI. Dalam hal pimpinan kantor Bank berhalangan, maka informasi tersebut dapat diambil oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa yang bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. f. Berdasarkan kesiapan yang telah dilakukan, PKL Selain BI dan kantor Bank calon Peserta mengikuti pelatihan tata cara penyelenggaraan SKNBI yang diselenggarakan oleh KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi. 2. Penetapan Jadwal Kliring dan Tanggal Efektif Penyelenggaraan SKNBI a. Penetapan Jadwal Kliring PKL Selain BI menyampaikan usulan secara tertulis kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi mengenai rencana jadwal Kliring Debet dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Jadwal Penyelenggaraan SKNBI. b. Tanggal Efektif Penyelenggaraan SKNBI Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi mengenai usulan jadwal Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan kesiapan PKL Selain BI dan kantor Bank calon Peserta, PKL Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Menetapkan tanggal efektif penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan. 2) Memberitahukan …
9
2) Memberitahukan secara tertulis tanggal efektif penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penyelenggaraan SKNBI. 3) Memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan, mengenai: a) jadwal Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah disetujui oleh KPBI c.q. DASP; dan b) tanggal efektif penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penyelenggaraan SKNBI. II. PENGGANTIAN PKL SELAIN BI A. Persyaratan Penggantian PKL Selain BI 1. Peserta di Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI, dapat mengusulkan penggantian PKL Selain BI dengan kantor Bank lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Peserta. 2. Pengusulan kantor Bank sebagai PKL Selain BI yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2. B. Tata Cara Permohonan Penggantian PKL Selain BI 1. Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada butir A.1, kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI baru, mengajukan secara tertulis permohonan penggantian PKL Selain BI serta alasan penggantian kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan tertulis mengenai usulan penggantian PKL Selain BI yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan kantor Bank yang mendukung usulan penggantian. b. Struktur …
10
b. Struktur organisasi dan SDM saat ini dari kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI baru serta rencana unit operasional dan SDM yang akan menangani kegiatan operasional SKNBI di dalam organisasi kantor Bank tersebut. c. Informasi mengenai prakiraan waktu tempuh dari lokasi kantorkantor Bank Peserta ke lokasi yang diusulkan sebagai tempat
penyelenggaraan SKNBI yang baru. d. Surat pernyataan kesanggupan dari kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI baru untuk menyediakan: 1) perangkat KPK untuk KPK Utama dan KPK Back-up; dan 2) fasilitas penyelenggaraan SKNBI. sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI. e. Surat persetujuan untuk diusulkan sebagai PKL Selain BI baru dari kantor pusat Bank yang bersangkutan. Contoh permohonan tertulis sebagaimana pada lampiran 3. 2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan serta penelitian lapangan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2. 3. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan penyelenggaraan SKNBI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. 4. Dalam hal permohonan penggantian PKL Selain BI disetujui, maka KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyampaikan surat persetujuan penggantian kepada kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI baru, dengan tembusan kepada: a. PKL …
11
a. PKL Selain BI lama; b. Kantor pusat dari PKL Selain BI baru; c. Kantor pusat dari PKL Selain BI lama; dan d. KPBI c.q. DASP jika persetujuan penggantian PKL Selain BI baru diberikan oleh KBI. 5. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan persetujuan prinsip, sebagai dasar bagi kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain BI baru untuk melakukan persiapan. PKL Selain BI yang lama masih tetap menyelenggarakan SKNBI sampai ditetapkannya tanggal efektif penggantian melalui surat keputusan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a. 6. Dalam hal permohonan penggantian PKL Selain BI ditolak, maka KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyampaikan penolakan secara tertulis kepada
kantor
Bank yang diusulkan sebagai PKL
Selain BI. Kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. C. Persiapan oleh PKL Selain BI baru 1. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir B.4., kantor Bank yang akan menjadi PKL Selain BI baru menyediakan perangkat keras KPK, JKD dan fasilitas penyelenggaraan SKNBI sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. 2. Berdasarkan kesiapan perangkat keras KPK yang disediakan oleh kantor Bank yang akan menjadi PKL Selain BI baru, Bank Indonesia dan PKL Selain BI melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D.1.b sampai dengan butir I.D.1.f. D. Tanggal Efektif Penggantian PKL Selain BI baru 1. Berdasarkan kesiapan kantor bank yang akan menjadi PKL Selain BI baru, KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengeluarkan …
12
a. Mengeluarkan surat persetujuan yang antara lain berisikan: 1) pencabutan penetapan PKL Selain BI lama; 2) penetapan kantor Bank yang menjadi PKL Selain BI baru; dan 3) tanggal efektif penggantian PKL Selain BI. b. Menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKL Selain BI lama dan PKL Selain BI baru dengan tembusan kepada: 1) kantor pusat dari PKL Selain BI baru; 2) kantor pusat dari PKL Selain BI lama; dan 3) KPBI c.q. DASP jika surat persetujuan mengenai tanggal efektif penggantian PKL Selain BI baru, diberikan oleh KBI. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penggantian PKL Selain BI. 2. PKL Selain BI yang lama wajib menyelenggarakan SKNBI sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal penggantian PKL Selain BI baru berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.3). III. PENGUNDURAN DIRI DAN PENGHENTIAN PKL SELAIN BI, SERTA PEMBUBARAN PENYELENGGARAAN SKNBI A. Pengunduran diri PKL Selain BI 1. Kantor Bank yang menjadi PKL Selain BI dapat mengajukan pengunduran diri sebagai PKL Selain BI karena alasan tertentu. Rencana pengunduran diri tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. 2. Permohonan dan alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan secara tertulis oleh PKL Selain BI kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal rencana pengunduran diri sebagai PKL Selain BI. Contoh permohonan tertulis sebagaimana pada lampiran 4. 3. Jika …
13
3. Jika Peserta di Wilayah Kliring tersebut masih memandang perlu diselenggarakannya SKNBI, Peserta dapat mengajukan permohonan penggantian PKL Selain BI baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka II. Dalam hal ini, PKL Selain BI lama tetap menyelenggarakan SKNBI sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal pengunduran diri PKL Selain BI berlaku efektif. 4. Jika Peserta di Wilayah Kliring tersebut tidak lagi memandang perlu diselenggarakannya SKNBI, maka pengunduran diri oleh PKL Selain BI
diajukan
sekaligus
sebagai
permohonan
pembubaran
penyelenggaraan SKNBI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C. B. Penghentian Sebagai PKL Selain BI 1. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi dapat menghentikan PKL Selain BI karena alasan tertentu, antara lain: a. PKL Selain BI tidak memberikan keterangan dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; atau b. adanya permohonan pengunduran diri sebagai PKL Selain BI sebagaimana dimaksud dalam butir A.1. 2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengeluarkan surat penghentian sebagai PKL Selain BI. b. Menyampaikan surat penghentian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKL Selain BI dengan tembusan kepada: 1) kantor pusat dari PKL Selain BI yang dihentikan; 2) kantor pusat dari PKL Selain BI sementara; dan 3) KPBI …
14
3) KPBI c.q. DASP jika surat keputusan penghentian PKL Selain BI diberikan oleh KBI. 3. Dengan dihentikannya PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. di atas, PKL Selain BI yang dihentikan harus: a. mengembalikan sarana penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia, jika sarana tersebut merupakan hak milik Bank Indonesia; dan b. merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh data, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SKNBI tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. 4. Jika Peserta di Wilayah Kliring tersebut masih memandang perlu diselenggarakannya SKNBI, Peserta dapat mengajukan permohonan penggantian PKL Selain BI baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka II. Dalam hal ini KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi atas dasar kesepakatan Peserta dapat menunjuk salah satu Peserta untuk menjadi PKL Selain BI sementara sampai ditetapkannya PKL Selain BI baru yang definitif atau meniadakan sementara penyelenggaraan SKNBI sampai dengan ditetapkannya PKL Selain BI baru yang definitif. 5. Penyelenggaraan SKNBI sementara oleh Peserta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat menggunakan KPK yang sebelumnya digunakan oleh PKL Selain BI yang dihentikan, sepanjang KPK tersebut merupakan KPK yang disediakan oleh Bank Indonesia. 6. Jika para Peserta di Wilayah Kliring tersebut tidak lagi memandang perlu
diselenggarakannya
SKNBI,
maka
para
Peserta
dapat
mengajukan permohonan pembubaran penyelenggaraan SKNBI sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C. C. Pembubaran Penyelenggaraan SKNBI 1. Berdasarkan kesepakatan tertulis seluruh Peserta, penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI dapat diusulkan untuk dibubarkan. 2. Berdasarkan …
15
2. Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PKL Selain BI mengajukan secara tertulis permohonan pembubaran penyelenggaraan SKNBI serta alasan pembubaran kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, dengan melampirkan dokumen kesepakatan tertulis mengenai usulan pembubaran penyelenggaraan SKNBI yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan kantor Bank yang mendukung usulan pembubaran tersebut. Contoh permohonan tertulis sebagaimana pada lampiran 5. 3. Dalam hal KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi menyetujui permohonan pembubaran penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 2,
maka KPBI c.q. DASP atau KBI yang
mewilayahi melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengeluarkan surat penghentian yang berisikan tentang: 1) penghentian sebagai PKL Selain BI; 2) pembubaran penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring dimaksud; 3) tanggal efektif penghentian sebagai PKL Selain BI dan pembubaran penyelenggaraan SKNBI. b. Menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKL Selain BI dengan tembusan kepada: 1) kantor pusat dari PKL Selain BI; dan 2) KPBI
c.q.
DASP,
jika
surat
keputusan
pembubaran
penyelenggaraan PKL Selain BI diberikan oleh KBI. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pembubaran penyelenggaraan SKNBI. 4. Dengan dibubarkannya penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring, PKL Selain BI wajib: a. mengembalikan sarana penyelenggaraan SKNBI kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, jika sarana penyelenggaraan SKNBI merupakan hak milik Bank Indonesia; dan b. merahasiakan …
16
b. merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh data, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SKNBI tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. IV. BANTUAN KEUANGAN A. Prinsip Pemberian Bantuan Keuangan Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan setiap bulan kepada setiap kantor Bank yang telah disetujui menjadi PKL Selain BI. Pemberian bantuan keuangan tersebut dimaksudkan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI. Dalam hal ini, pemberian bantuan keuangan tidak dimaksudkan untuk menutupi seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh PKL Selain BI. B. Penghentian Bantuan Keuangan Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir jumlah Bank yang menjadi peserta kliring kurang dari 4 (empat) Bank yang berbeda atau rata-rata jumlah warkat yang diproses melalui kliring debet kurang dari 30 (tiga puluh) warkat per hari. Dalam hal 6 (enam) bulan berikutnya jumlah bank peserta kliring menjadi paling kurang 4 (empat) bank yang berbeda dan rata-rata jumlah warkat yang diproses melalui kliring debet paling kurang 30 (tiga puluh) lembar per hari maka PKL Selain BI dapat memperoleh kembali bantuan keuangan. C. Nominal dan Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan 1. Bantuan keuangan diberikan oleh Bank Indonesia melalui kantor pusat Bank dengan perhitungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk setiap kantor Bank yang telah disetujui menjadi PKL Selain BI terhitung sejak PKL Selain BI efektif melakukan kegiatan sebagai penyelenggara kliring. 2. Bantuan …
17
2. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 atau pada hari kerja berikutnya setelah tanggal 10 apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur. Sebagai contoh, bantuan keuangan untuk bulan Januari diberikan pada tanggal 10 bulan Februari atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 Februari merupakan hari libur. 3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila tanggal efektif kegiatan sebagai PKL Selain BI dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 maka bantuan keuangan untuk bulan yang bersangkutan diberikan secara utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebagai contoh tanggal efektif penyelenggaraan kliring oleh PKL Selain BI dilakukan pada salah satu tanggal mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Juni, maka bantuan keuangan diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 bulan Juli; atau b. Apabila tanggal efektif kegiatan sebagai PKL Selain BI dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan akhir bulan maka bantuan keuangan untuk bulan yang bersangkutan tidak diberikan. Sebagai contoh tanggal efektif penyelenggaraan kliring oleh PKL Selain BI dilakukan pada salah satu tanggal mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juni, maka bantuan keuangan pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan atau bantuan keuangan baru akan diberikan pada tanggal 10 bulan Agustus. 4. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada kantor pusat dari PKL Selain BI dengan cara mengkredit rekening giro Bank tersebut yang ada di Bank Indonesia. Untuk selanjutnya pendistribusian besarnya jumlah bantuan keuangan kepada masing-masing kantor Bank yang menjadi PKL Selain BI merupakan kewenangan dari kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional masing-masing PKL Selain BI. D. Dalam …
18
D. Dalam hal terdapat penggantian PKL Selain BI dengan kantor Bank lain berdasarkan kesepakatan, maka bantuan keuangan yang diberikan kepada PKL Selain BI diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal tanggal efektif penggantian sebagai PKL Selain BI dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 maka bantuan keuangan untuk bulan yang bersangkutan diberikan kepada PKL Selain BI yang baru secara utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebagai contoh tanggal efektif penggantian sebagai PKL Selain BI dilakukan pada salah satu tanggal mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Juni, maka bantuan keuangan diberikan kepada PKL Selain BI yang baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 bulan Juli; atau 2. Dalam hal tanggal efektif penggantian sebagai PKL Selain BI dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan akhir bulan maka bantuan keuangan kepada PKL Selain BI yang lama tetap diberikan secara utuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan bantuan keuangan kepada PKL Selain BI yang menggantikan untuk bulan yang bersangkutan tidak diberikan. Sebagai contoh tanggal efektif penggantian sebagai PKL Selain BI dilakukan pada salah satu tanggal mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juni, maka bantuan keuangan kepada PKL Selain BI yang lama diberikan secara utuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 bulan Juli, sedangkan bantuan keuangan untuk PKL Selain BI yang menggantikan untuk bulan yang bersangkutan tidak diberikan, namun baru akan diberikan pada tanggal 10 bulan Agustus. E. Laporan Pendistribusian Bantuan Keuangan Kantor Pusat Bank PKL Selain BI diwajibkan menyampaikan laporan bulanan pendistribusian bantuan keuangan kepada KPBI c.q. DASP setiap 3 (tiga) …
19
3 (tiga)
bulan
sekali
dengan
menggunakan format sebagaimana
lampiran 6. F. Penetapan Iuran Peserta 1. Dalam hal bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak dapat menutupi seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh PKL Selain BI dalam menyelenggarakan SKNBI, maka PKL Selain BI dan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta secara bersama-sama dapat menetapkan suatu iuran bagi seluruh kantor bank Peserta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI merupakan kebutuhan kantor-kantor Bank setempat, sebagaimana dimaksud pada butir I.A. 2. Penetapan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut harus dilakukan secara transparan oleh PKL Selain BI kepada seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dengan mempertimbangkan aspek kewajaran, antara lain sebagai berikut: a. Perhitungan biaya operasional dilakukan secara proporsional berdasarkan
pengeluaran
riil
yang
dilakukan
untuk
penyelenggaraan SKNBI. b. Penetapan besarnya iuran didasarkan pada selisih antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia. V. PEMINDAHAN LOKASI PENYELENGGARAAN SKNBI. A. Persyaratan Pemindahan Lokasi PKL Selain BI dapat mengajukan pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI dengan persyaratan lokasi yang baru tersebut mudah dijangkau oleh Peserta sehingga penyelenggaraan SKNBI dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. B. Tata …
20
B. Tata Cara Pemindahan Lokasi Dalam hal PKL Selain BI akan memindahkan lokasi penyelenggaraan SKNBI, maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut: 1. PKL Selain BI mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi untuk memindahkan lokasi penyelenggaraan SKNBI disertai dengan alasan pemindahan lokasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemindahan lokasi yang direncanakan. 2. Permohonan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 7. 3. Jika lokasi yang baru memenuhi persyaratan, KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi memberikan persetujuan
tertulis
untuk
pemindahan lokasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan tertulis diterima secara lengkap. 4. PKL Selain BI harus memberitahukan tanggal efektif pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI kepada: a. KPBI c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi; dan b. seluruh Peserta; paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI. VI. LAIN-LAIN 1. PKL Selain BI dilarang mengenakan biaya proses Kliring Debet dan biaya proses Kliring Kredit kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI. 2. PKL Selain BI dapat mengenakan biaya pembuatan dan/atau penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) yang besarnya diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI. VII. KETENTUAN …
21
VII. KETENTUAN PERALIHAN Dalam hal PKL Selain BI yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran ini, di dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) Bank yang berbeda atau rata-rata jumlah warkat yang diproses melalui Kliring Debet paling kurang 30 (tiga puluh) Warkat Debet per hari dalam 6 (enam) bulan terakhir sejak bulan Juli 2009, maka Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan pada bulan Januari 2010.
VIII. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/29/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
SWD. MURNIASTUTI DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
