No. 3/23/DPNP
Jakarta, 30 Oktober 2001
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal :
Laporan Berkala Bank Umum
Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut: I.
UMUM Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan dan penyampaian LBBU. Sistematika LBBU tersebut telah disusun dalam suatu Buku Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum (Pedoman) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. II.
BANK …
2
II.
BANK PELAPOR Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum maka penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh kantor pusat Bank. Termasuk pengertian kantor pusat Bank adalah kantor cabang bank asing yang berkedudukan dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Untuk Bank konvensional yang memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka Unit Usaha Syariah Bank dimaksud harus mengirimkan pula LBBU sesuai ketentuan yang berlaku.
III. PENANGGUNG JAWAB LBBU Mengingat LBBU yang disampaikan tidak dalam bentuk hardcopy sehingga tidak ditandatangani oleh pejabat Bank yang bertanggung jawab maka keabsahan dan keakuratan isi laporan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian Bank. Sehubungan dengan itu, Bank diminta untuk menunjuk petugas dan penanggungjawab yang mempunyai wewenang
untuk
memberikan
otorisasi
mengenai
keabsahan
dan
keakuratan data yang disampaikan. Khusus untuk data LBBU mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, selain pejabat yang ditunjuk, penanggungjawab juga termasuk salah seorang Direksi dan salah seorang Komisaris Bank. Penunjukan petugas dan
penanggungjawab
dimaksud
tidak
mengurangi
dan
atau
menghilangkan tanggung jawab dari pengurus Bank yaitu Direksi dan atau Dewan Komisaris atas keabsahan dan keakuratan LBBU yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada: 1. Direktorat …
3
1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
IV. RUANG LINGKUP DATA LBBU 1. Dana Pihak Ketiga dan Pos-pos Neraca Mingguan Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga dan Pos-pos Neraca Mingguan memuat data konsolidasi yang mencakup seluruh kantor Bank di Indonesia. 2. Posisi Devisa Neto Data LBBU mengenai Posisi Devisa Neto memuat: a. data konsolidasi yang mencakup kantor-kantor cabang di dalam negeri; b. data konsolidasi yang mencakup seluruh kantor cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Pemantauan Likuiditas Data LBBU mengenai Pemantauan Likuiditas baik untuk Proyeksi Arus Kas dan Maturity Profile memuat data konsolidasi yang mencakup seluruh kantor Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. 4. Batas Maksimum Pemberian Kredit Data LBBU mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang terdiri dari Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, Laporan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Laporan Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain dan Realisasi Jaminan, memuat data konsolidasi yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri. V. FORMAT . . .
4
V.
FORMAT LBBU 1. Format LBBU untuk data Dana Pihak Ketiga dan Pos-pos Neraca Mingguan adalah sesuai dengan format dalam Formulir-1 dan Formulir-2 Pedoman. 2. Format LBBU untuk data Posisi Devisa Neto adalah sesuai dengan format dalam Formulir-3a dan Formulir-3b Pedoman. 3. Format LBBU untuk data Pemantauan Likuiditas adalah sesuai dengan format dalam Formulir-4a, Formulir-4b, Formulir-5a dan Formulir-5b Pedoman. 4. Format LBBU untuk data Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah sesuai dengan format dalam Formulir-6a, Formulir-6b, dan Formulir7 Pedoman.
VI. PENYAMPAIAN LBBU 1.
Sesuai
dengan
Pasal
2
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum, salah satu yang dipersyaratkan dalam penyampaian LBBU adalah kelengkapan LBBU. Kelengkapan LBBU dinilai dari kelengkapan formulir data yang wajib disampaikan untuk setiap periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum. Secara sistem, apabila salah satu formulir data LBBU yang wajib disampaikan untuk periode penyampaian tidak disampaikan oleh Bank, maka LBBU tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia. 2.
LBBU yang disampaikan sesuai dengan periode penyampaian yang ditetapkan, disampaikan secara on-line melalui computer switching pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, yaitu PT. Aplikanusa Lintasarta. 3. LBBU …
5
3.
LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan, disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada: a.
Direktorat Statistik Ekonomi Moneter up. Bagian Statistik Moneter Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
b. Kantor Bank Indonesia setempat up. Seksi yang menangani ekonomi dan statistik, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
VII. SANKSI Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum mulai diberlakukan untuk LBBU yang wajib disampaikan dalam periode penyampaian I bulan Desember 2001.
VIII.PENYAMPAIAN PERTANYAAN Apabila dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan terdapat hal-hal yang kurang jelas, Bank dapat menyampaikan pertanyaan: 1.
Kepada Bank Indonesia, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan materi pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, pertanyaan diajukan kepada: 1) Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, untuk Formulir-1 dan Formulir-2; 2) Direktorat …
6
2) Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Tim Pengaturan Bank, mengenai materi Formulir-3a sampai dengan Formulir-7; 3) Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bagian Data Perbankan, mengenai sistem/program pelaporan Formulir-3a sampai dengan Formulir-7. b.
Bagi Bank yang berkedudukan di wilayah kerja di luar Kantor Pusat Bank Indonesia, pertanyaan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
2.
Kepada PT.Aplikanusa Lintasarta, untuk hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian laporan.
IX. PENUTUP 1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka angka I.2, IV, dan V.2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/10/UPPB tanggal 14 Desember 1995 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing disesuaikan sejak tanggal 31 Oktober 2001; 2. Bank wajib menyusun dan menyampaikan LBBU dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini mulai periode penyampaian I bulan November 2001.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar …
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MAMAN H. SOMANTRI DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
