No. 13/5/DPNP
Jakarta, 8 Februari 2011
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DI INDONESIA
Perihal : Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/50/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573) perlu diatur lebih lanjut mengenai penyediaan layanan informasi dan penerapan transparansi informasi suku bunga dasar kredit (prime lending rate) kepada masyarakat sebagai berikut:
I. UMUM . . .
I.
UMUM A.
Pemilihan produk Bank oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan
oleh
Bank
tersebut.
Hal ini menjadi sangat
relevan khususnya untuk produk Bank berupa kredit mengingat kredit merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (prime lending rate), selanjutnya disebut sebagai SBDK, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah. B.
Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan good governance dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (market discipline) yang lebih baik.
II.
SUKU BUNGA DASAR KREDIT A.
Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit 1.
Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK; b. Biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit; dan c. Marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan.
2. Dalam . . .
2.
Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. Suku bunga kredit (lending rate) adalah hasil penjumlahan SBDK dengan premi risiko. Premi risiko merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai.
3.
Pada dasarnya, SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank.
4.
Perhitungan SBDK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam butir II.B dan butir II.C dilakukan sebagai berikut: a. dihitung untuk 3 (tiga) jenis kredit yaitu: 1) Kredit korporasi; 2) Kredit ritel; dan 3) Kredit konsumsi (KPR dan Non KPR). Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank. b. dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%).
B. Pelaporan . . .
B.
Pelaporan Perhitungan SBDK 1.
Bank wajib menyusun laporan perhitungan SBDK dalam rupiah yang memuat rincian perhitungan masing-masing komponen SBDK sesuai dengan tabel komponen perhitungan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2.
Laporan perhitungan SBDK disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam bentuk: a. Softcopy dan hardcopy “Tabel Komponen Perhitungan SBDK” sesuai Lampiran 1, oleh seluruh Bank. b. Fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat publikasi SBDK di surat kabar sesuai Lampiran 2, khusus oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.
3.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. b. Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
4. Apabila . . .
4.
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a secara berkala atau sewaktu-waktu diluar periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
C.
Publikasi Informasi SBDK 1.
Bank yang pada dan/atau setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib melakukan publikasi informasi SBDK dalam rupiah melalui: a. papan pengumuman di setiap kantor Bank; b. halaman utama website Bank, dalam hal Bank memiliki website; dan c. surat kabar, yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
2.
Bagi Bank yang pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00
(sepuluh triliun rupiah) atau
lebih, kewajiban publikasi informasi SBDK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 31 Maret 2011; dan b. publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud pada butir 1.c untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan
pengumuman . . .
pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret 2011. 3.
Bagi Bank yang setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi
LBU mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00
(sepuluh triliun rupiah) atau lebih, kewajiban publikasi informasi SBDK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Bank berdasarkan posisi yang
tercatat
di
LBU
mempunyai
total
aset
Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; dan b. publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud pada butir 1.c untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada triwulan yang sama dengan periode LBU sejak Bank tercatat mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih. Contoh : Bank A pertama kali tercatat mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) pada akhir bulan April 2011, akhir bulan Mei 2011, atau akhir bulan Juni 2011, maka publikasi informasi SBDK melalui surat kabar
pertama
kali
dilakukan
bersamaan
dengan
pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni 2011.
4. Dalam . . .
4.
Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan
angka
3
total
asetnya
turun
menjadi
kurang
dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), Bank tetap wajib melakukan publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud pada angka 1. 5.
Informasi SBDK yang dipublikasikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b adalah informasi SBDK yang berlaku pada saat dipublikasikan. Dalam hal SBDK mengalami
perubahan,
maka
perubahan
tersebut
wajib
dipublikasikan melalui sarana/media sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b paling lama pada tanggal berlakunya perubahan SBDK tersebut. 6.
Informasi SBDK yang dipublikasikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.c adalah informasi SBDK yang berlaku pada akhir periode Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
7.
Dalam mempublikasikan SBDK, Bank wajib mencantumkan kalimat sebagai berikut: a. “Suku
Bunga
Dasar
memperhitungkan
Kredit
komponen
(SBDK) premi
ini
belum
risiko
yang
besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing suku
bunga
debitur. kredit
Dengan
yang
demikian,
dikenakan
kepada
besarnya debitur
belum tentu sama dengan SBDK”; dan
b. “Dalam . . .
b. “Dalam Kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan”. 8.
Untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada butir 1.c, selain mencantumkan kalimat sebagaimana pada angka 7 juga wajib mencantumkan kalimat sebagai berikut: “Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank”.
9.
SBDK dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk angka akhir dari hasil perhitungan komponen SBDK sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1 dengan mengacu pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
III. TATA CARA PENGENAAN SANKSI 1.
Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1.a dan butir II.C.1.b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2.
Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1.c. dan/atau Bank yang tidak menyampaikan laporan
perhitungan
SBDK
bersamaan dengan
penyampaian . . .
penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan/atau ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005. 3.
Bank yang menyampaikan laporan perhitungan SBDK dan/atau mempublikasikan informasi SBDK: a. tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau b. tidak sesuai dengan Lampiran 1 dan Lampiran 2, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005.
IV. LAIN-LAIN Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
V.
PENUTUP Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MULIAMAN D. HADAD DEPUTI GUBERNUR
