No. 7/55/DPM
Jakarta, 6 Desember 2005
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Perihal : Tata Cara Penunjukan dan Pengawasan Sub-Registry
Sebagaimana
ditetapkan
dalam
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan Surat Berharga yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Kegiatan penatausahaan Surat Berharga tersebut mencakup kegiatan setelmen transaksi dan pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang dilakukan secara two tier system, yang terdiri dari Central Registry yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sub-Registry yang diselenggarakan oleh Lembaga Kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia. Dalam rangka terselenggaranya sistem penatausahaan Surat Berharga yang aman, akurat dan terpercaya maka Bank Indonesia sebagai Central Registry memandang perlu untuk mengatur penyempurnaan persyaratan, tata cara penunjukan dan pengawasan Sub-Registry.
I. Persyaratan …
I. Persyaratan Sub-Registry Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Sub-Registry adalah Lembaga Kustodian yang terdiri dari Bank Kustodian dan Lembaga Kustodian Bukan Bank yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Perusahaan Efek, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia. 2. Tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan. 3. Memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian atau memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. 4. Telah mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh persetujuan kustodian dari Bapepam. 5. Memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut : a. Bagi Bank Kustodian wajib memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. b. Bagi Lembaga Kustodian bukan Bank wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah). 6. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan atau penyimpanan surat berharga ke luar negeri. 7. Memiliki sistem pencatatan surat berharga secara on line di dalam negeri. 8. Memiliki sistem pencatatan surat berharga tanpa warkat (scripless) secara book entry yang aman, akurat dan terpercaya yang sekurang-kurangnya dapat menatausahakan transaksi outright, repo, dan pengagunan. 9. Pejabat pengelola atau pengurus tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam Daftar Kredit Macet.
10. Memiliki …
10. Memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga. 11. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan paling sedikit telah mencapai nilai nominal rata-rata bulanan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir, terdiri dari surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal. Dalam hal terdapat surat berharga dalam denominasi valuta asing maka konversi nilai ke dalam mata uang rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 12. Telah memperoleh surat rekomendasi/persetujuan dari Bapepam untuk mengajukan permohonan sebagai Sub-Registry dalam penatausahaan Surat Utang Negara. II. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persetujuan sebagai Sub-Registry 1. Lembaga Kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir I dapat mengajukan surat permohonan sebagaimana contoh Lampiran 1, kepada : Bank Indonesia - Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilengkapi
dengan dokumen sebagai berikut : a. fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian atau izin usaha dari Bapepam; b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya; c. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank, atau jumlah modal disetor untuk Lembaga Kustodian bukan Bank; d. keterangan …
d. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga secara on line di dalam negeri dan atau ke luar negeri; e. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless; f. riwayat pekerjaan atau keahlian dari pengurus dan atau pejabat pengelola di bidang kustodian; g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan i. surat rekomendasi/persetujuan dari Bapepam untuk mengajukan permohonan sebagai Sub-Registry. 3. Dalam hal persyaratan dokumen sudah dilengkapi, Bank Indonesia melakukan peninjauan langsung terhadap calon Sub-Registry dalam rangka meneliti kebenaran persyaratan sesuai dengan dokumen yang disampaikan pemohon. 4. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan untuk menjadi Sub-Registry kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima lengkap oleh Bank Indonesia. 5. Dalam
hal
pemohon
telah
disetujui
menjadi
Sub-Registry,
yang
bersangkutan wajib menjadi Peserta Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sesuai ketentuan BI-SSSS yang berlaku. III. Tugas Sub-Registry Dalam penatausahaan Surat Berharga, Sub-Registry wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga atas nama nasabah.
2. Mencatat …
2. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah dari aset Sub-Registry. 3. Memelihara rekening Surat Berharga selain untuk dan atas nama diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola serta pegawai SubRegistry. 4. Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir rekening Surat Berharga yang memuat masingmasing seri Surat Berharga dan perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan Surat Berharga yang ditransaksikan secara repo dan diagunkan kepada pihak lain. 5. Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak penerima agunan. 6. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama nasabah sesuai dengan hasil penjualan Surat Berharga yang disampaikan oleh Bank Indonesia. 7. Melakukan pembayaran kupon dan pokok Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem book entry Sub-Registry. 8. Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas diskonto, capital gain dan kupon Surat Berharga atas permintaan nasabah sesuai peraturan pajak yang berlaku. 9. Menjamin kebenaran pencatatan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan pada rekening Surat Berharga (omnibus account) di Central Registry. 10. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah, dengan memeriksa kembali kebenaran pencatatan yang dilakukan atas nama nasabah yang bersangkutan dan mengecek saldo keseluruhan pada rekening Surat Berharga (omnibus account) yang tercatat di Central Registry.
IV. Kewajiban …
IV. Kewajiban Pelaporan, Penatausahaan dan Pemenuhan Persyaratan sebagai SubRegistry 1. Kewajiban Pelaporan Sub-Registry a. Sub-Registry wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, Central Registry, laporan sebagai berikut : 1)
Laporan Harian mengenai informasi setelmen transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antar nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama.
2)
Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah individual Sub-Registry sebagaimana contoh Lampiran 2.
3)
Laporan Tahunan yang terdiri dari : a) Laporan terakhir hasil pemeriksaan auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatatan Surat Berharga secara scripless; b) Laporan rencana pengembangan kegiatan Sub-Registry pada tahun berikutnya.
4)
Laporan perubahan pengurus dan atau pengelola Sub-Registry.
5)
Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia.
b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditujukan kepada : Bank Indonesia – Central Registry Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010
dengan …
dengan ketentuan sebagai berikut : 1)
Laporan
Harian
sebagaimana
dimaksud
dalam
butir
a.1)
disampaikan melalui BI-SSSS dan atau sarana lainnya pada hari yang sama dengan tanggal perubahan pencatatan kepemilikan individual dalam sistem pencatatan Sub-Registry. 2)
Laporan Bulanan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan.
3)
Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender.
4)
Laporan
Perubahan
Pengurus
atau
Pengelola
Sub-Registry
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. 2. Kewajiban Penatausahaan Surat Berharga Sub-Registry wajib memenuhi persyaratan penatausahaan Surat Berharga, dengan pencatatan posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara
(SUN)
rata-rata
bulanan
paling
sedikit
sebesar
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3. Kewajiban Pemenuhan Persyaratan sebagai Sub-Registry Sub-Registry wajib menjaga pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir I. V. Pengawasan Sub-Registry 1. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Sub-Registry dengan ruang lingkup pengawasan sebagai berikut :
a. pengawasan …
a. pengawasan terhadap kegiatan operasional Sub-Registry yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir III dan kewajiban pelaporan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 1 dan 2. b. pengawasan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagai SubRegistry sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 3. 2. Metoda pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara : a. pengawasan tidak langsung melalui laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan b. pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap SubRegistry. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. 4. Dalam rangka pengawasan terhadap Sub-Registry, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas perbankan dan otoritas pengawas Lembaga Kustodian. 5. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Sub-Registry wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai permintaan Bank Indonesia. 6. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat hasil temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh Sub-Registry, Bank Indonesia menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui surat dan atau melalui sarana lainnya. 7. Berdasarkan hasil pengawasan, Sub-Registry wajib melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sebagai berikut : a. Bagi Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan atau melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III dan IV angka 1, yang bersangkutan wajib:
1) memenuhi …
1) memenuhi kewajiban pelaporan dan atau koreksi kesalahan terhadap pelaporan harian sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.a.1)b), paling lambat 1 (satu ) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia; dan atau 2) memenuhi kewajiban tugas dan atau pelaporan, dan atau melakukan koreksi kesalahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. b. Bagi Sub-Registry yang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 2 dan pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 3 terkait dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir I angka 6 sampai dengan 11, yang bersangkutan wajib membuat rencana tindakan (action plan) dalam rangka memenuhi kewajiban dan atau persyaratan dimaksud, sesuai ketentuan sebagai berikut : 1) Sub-Registry wajib menyampaikan rencana tindakan kepada Bank Indonesia Central Registry paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. 2) Sub-Registry wajib memenuhi rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sesuai dengan batas waktu pemenuhan yang diusulkan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, termasuk apabila terdapat revisi.
VI. Pengenaan Sanksi Terhadap Sub-Registry 1. Dalam hal Sub-Registry tidak melakukan kewajiban tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam butir V angka 7 maka pengenaan sanksi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. teguran tertulis pertama, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat teguran pertama;
b. teguran …
b. teguran tertulis kedua, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal surat teguran kedua; c. pemberhentian sementara (suspend) sebagai peserta BI-SSSS, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan suspend. 2. Pengenaan sanksi pemberhentian sementara sebagai peserta BI-SSSS, juga dilakukan dalam kondisi Sub-Registry sebagai berikut : a. Berdasarkan keputusan atau surat permintaan atau informasi dari otoritas pengawas terkait, Sub-Registry memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. b. Jangka waktu pengenaan sanksi pemberhentian sementara Sub-Registry dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. VII.
Pencabutan Penunjukan Sebagai Sub-Registry 1. Penunjukan Lembaga Kustodian sebagai Sub-Registry dicabut oleh Bank Indonesia dalam kondisi sebagai berikut : a. Bapepam mencabut persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian atau ijin usaha Lembaga Kustodian bukan Bank; b. Posisi KPMM Bank atau modal disetor Lembaga Kustodian bukan Bank kurang dari persyaratan yang ditentukan; c. Setelah jangka waktu suspend berakhir, Sub-Registry tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1.c, atau tidak ada perubahan keputusan atau surat permohonan atau informasi dari otoritas pengawas terkait, sebagai dasar pencabutan suspend sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2; d. Berdasarkan keputusan atau surat permintaan atau informasi dari otoritas pengawas terkait;
e. atas …
e. atas permohonan Sub-Registry sendiri dan setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah, dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Sub-Registry sebagaimana contoh Lampiran 3. 2. Dalam hal dilakukan pencabutan penunjukan sebagai Sub-Registry, Bank Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan status sebagai Sub-Registry kepada yang bersangkutan. 3. Bagi pencabutan Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, b, c dan d, Sub-Registry wajib menyelesaikan pencatatan perpindahan kepemilikan Surat Berharga individual nasabah kepada Sub-Registry lainnya yang ditunjuk oleh nasabah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pencabutan sebagai Sub-Registry. 4. Bank Indonesia mengumumkan pencabutan penunjukan Sub-Registry melalui sarana BI-SSSS dan atau sarana informasi lainnya. VIII. PERALIHAN 1. Sub-Registry yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dinyatakan telah memperoleh penunjukan sebagai Sub-Registry. 2. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penatausahaan Surat Berharga dan pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir IV angka 2 dan 3 berlaku bagi Sub-Registry yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia paling sedikit selama 1 (satu) tahun. IX. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/3/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry untuk Penatausahaan Surat Berharga dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan …
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/55/DPM tanggal 6 Desember 2005 Lampiran 1 Kepada Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Up. Direktur Pengelolaan Moneter Perihal : Permohonan Sebagai Sub-Registry Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Sub-Registry dalam penatausahaan Surat Berharga, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia, sebagai berikut : a. fotokopi persetujuan sebagai Bank Kustodian atau surat izin usaha dari Bapepam; b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya; c. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank, atau jumlah modal disetor untuk Lembaga Kustodian bukan Bank; d. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan Surat Berharga secara on line di dalam negeri dan atau ke luar negeri; e. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless; f. riwayat pekerjaan atau keahlian dari pejabat pengelola atau pengurus kegiatan kustodian; g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan i. surat rekomendasi/persetujuan dari Bapepam untuk menjadi Sub-Registry. Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta,…………….. Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/ 55/DPM tanggal 6 Desember 2005 Lampiran 2
LAPORAN BULANAN POSISI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA
Nama Sub-Registry/Member Code
:
Tanggal Posisi Akhir Bulan
:
Jenis Surat Berharga
No.
Nama Investor
Seri Surat Berharga
: Sertifikat Bank Indonesia/Surat Utang Negara
Nilai Nominal
Status
Tipe
(Rp
Investor *)
Investor
Keterangan
miliar) CR
CN
**)
TOTAL
Jakarta,…………….. Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/55/DPM tanggal 6 Desember 2005
Lanj. Lampiran 2 Keterangan : *)
CR
= Client Resident
CN
= Client Non Resident
**) BA
= Bank (Bank)
IS
= Asuransi (Insurance)
MF
= Reksadana (Mutual Fund)
PF
= Dana Pensiun (Pension Fund)
SC
= Perusahaan Sekuritas (Securities Company)
FI
= Lembaga Keuangan Lainnya (Financial Institution)
CP
= Perusahaan (Corporate)
FD
= Yayasan (Foundation)
ID
= Perorangan (Individual)
OT
= Lainnya (Others)
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/55/DPM tanggal 6 Desember 2005 Lampiran 3 Kepada Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Up. Pimpinan Direktorat Pengelolaan Moneter Perihal : Permohonan Pengunduran Diri sebagai Sub-Registry Dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri menjadi SubRegistry dalam penatausahaan Surat Berharga SUN dan SBI terhitung sejak tanggal…………………………………………………….., dengan pertimbangan ………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………………….. Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, kami telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah kami, termasuk memindahkan penatausahaan SUN dan SBI yang bersangkutan kepada Sub-Registry lain sesuai permohonan dan kesepakatan dengan nasabah dimaksud, dan dengan demikian tidak ada kewajiban lainnya kepada nasabah yang perlu diselesaikan lagi. Surat permohonan pengunduran diri sebagai Sub-Registry ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta,…………….. Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang
