No.11/ 17 /DPM
Jakarta, 7 Juli 2009
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
Perihal : Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah
Sehubungan 11/30/PBI/2009
dengan
penerbitan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari
Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5034),
dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.
5. Bank…
2
5. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System. 6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 7. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 8. Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. 9. FLIS dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS. 10. FLIS dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet. 11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
12. Surat…
3
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. 13. Repo SBIS dalam rangka penggunaan FLIS, yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah repo intraday dengan agunan SBIS (collateralized borrowing) dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring. 14. Repo SBSN dalam rangka penggunaan FLIS, yang selanjutnya disebut Repo SBSN adalah repo intraday melalui transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring. 15. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antar bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
II. PENYEDIAAN FLIS 1. Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring. 2. Bank dapat menggunakan FLIS jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS dan/atau SBSN; b. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan c. berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI. 3. Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan akan menggunakan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. Perjanjian…
4
a. Perjanjian Penggunaan FLIS sebagaimana contoh dalam Lampiran-1 sebanyak 2 (dua) eksemplar yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan telah ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang, dengan peruntukan: 1) 1 (satu) eksemplar untuk Bank Indonesia. 2) 1 (satu) eksemplar untuk Bank. b. bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia : 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatangan perjanjian dilakukan oleh direksi; 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi. 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan perjanjian dilakukan oleh direksi; atau 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi. Dalam hal UUS, yang dimaksud dengan anggaran dasar dan peraturan daerah adalah anggaran dasar bank umum konvensional dari UUS yang bersangkutan atau peraturan daerah yang menjadi dasar pendirian bank pembangunan daerah dari UUS yang bersangkutan. c. bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri :
1) fotokopi…
5
1) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya yang memuat
kewenangan
pejabat
untuk
mewakili
Bank
jika
penandatangan perjanjian dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO); atau 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh CEO. 4. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank juga melampirkan dokumen pendukung lainnya berupa fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3 serta Perjanjian Pengagunan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS dan Janji (Wa’ad) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka Repo SBSN. 5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 disampaikan dengan surat pengantar kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter (BI cq.DPM-BOpM), Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. 6. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan atau penolakan permohonan FLIS kepada Bank paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan benar. 7. Dalam hal permohonan FLIS disetujui, Bank Indonesia membuka akses bagi Bank untuk menggunakan FLIS melalui BI-SSSS. 8. Dalam hal Bank telah memiliki akses FLIS sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan di kemudian hari Bank yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan FLIS maka Bank Indonesia menghentikan akses penggunaan FLIS melalui BI-SSSS. III. TRANSAKSI…
6
III. TRANSAKSI REPO DALAM RANGKA PENGGUNAAN FLIS 1. Dalam rangka memperoleh FLIS, Bank merepokan SBIS dan/atau SBSN milik Bank yang bersangkutan yang tercatat dalam BI-SSSS. 2. Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan akad qard (pinjaman) dan rahn (gadai). 3. Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan al wa’ad (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati. 4. SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat FLIS jatuh waktu; dan b. tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia. 5. SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 11 (sebelas) hari kerja pada saat FLIS jatuh waktu;dan b. tidak sedang diagunkan. 6. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan harga SBSN yang dapat direpokan dalam rangka penggunaan FLIS melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan penjualan SBSN sama dengan harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan pembelian kembali. 8. Repo SBIS dan/atau Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. repo dalam rangka FLIS-RTGS 1) Bank harus memindahkan SBIS dan/atau SBSN ke rekening FLISRTGS pada BI-SSSS. 2) pemindahan…
7
2) pemindahan SBIS dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan pada saat Bank membutuhkan FLIS-RTGS (self assessment) selama jam operasional BI-RTGS sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS. 3) SBIS dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat
dipindahkan
dari
rekening
FLIS-RTGS
selama
Bank
menggunakan FLIS-RTGS. 4) Bank dapat memindahkan kembali SBIS dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dari rekening FLIS-RTGS setelah Bank menyelesaikan FLIS-RTGS. b. repo dalam rangka FLIS-Kliring 1) Bank harus memindahkan SBIS dan/atau SBSN ke rekening FLISKliring dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan pendanaan awal (prefund). 2) pemindahan SBIS dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan pada awal hari sebelum Kliring Debet dimulai sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 3) Bank dapat memindahkan kembali SBIS dan/atau SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dari rekening FLIS-Kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
IV. PENGGUNAAN FLIS 1. Penggunaan FLIS-RTGS a. Bank dapat menggunakan FLIS-RTGS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS sepanjang Bank telah memindahkan SBIS dan/atau SBSN ke rekening FLIS-RTGS.
b. penggunaan…
8
b. penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk: 1) penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) sistem BIRTGS; dan 2) penyelesaian akhir Kliring Debet apabila surat berharga yang direpokan untuk FLIS-Kliring tidak mencukupi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 2. Penggunaan FLIS-Kliring Penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir Kliring Debet sepanjang Bank telah memindahkan surat berharga ke rekening FLISKliring. 3. Mekanisme penggunaan FLIS melalui BI-SSSS dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System.
V. PENYELESAIAN FLIS 1. Bank harus menyelesaikan FLIS pada hari penggunaan FLIS (T+0) paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BI-RTGS. 2. Penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) ke rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. 3. Mekanisme penyelesaian FLIS melalui BI-SSSS dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System.
VI. BIAYA…
9
VI. BIAYA ATAS PENGGUNAAN FLIS 1. Bank Indonesia mengenakan biaya atas penggunaan FLIS yang dihitung sebagai berikut : Biaya Penggunaan FLIS = Nominal Penggunaan FLIS x [t / (10,5 jam x 60 menit )] x R x [1/360]
Keterangan: t
= Waktu penggunaan FLIS (dalam hitungan menit).
R
= Rata-rata tertimbang PUAS overnight terakhir sebelum hari penggunaan FLIS.
10,5 jam
= Jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (06.30 WIB) sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS (17.00 WIB).
2. Biaya atas penggunaan FLIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan cara sebagai berikut: a. untuk penggunaan FLIS dalam 1 (satu) jam pertama, biaya atas penggunaan FLIS dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLIS yang digunakan Bank (extend) dengan waktu penggunaan dibulatkan menjadi 1 (satu) jam dalam hitungan menit. b. untuk penggunaan FLIS setelah 1 (satu) jam pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, biaya atas penggunaan FLIS dihitung sesuai dengan saldo penggunaan FLIS dengan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit terdekat. 3. Perhitungan biaya atas penggunaan FLIS sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran-2. 4. Pembebanan biaya atas penggunaan FLIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah penggunaan FLIS.
VII. PERLAKUAN…
10
VII. PERLAKUAN FLIS YANG TIDAK DISELESAIKAN 1. Dalam hal Bank tidak menyelesaikan FLIS sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir V.1 maka terhadap nilai FLIS yang tidak diselesaikan secara otomatis diperlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja. 2. Atas masing-masing jenis dan seri surat berharga yang direpokan sebagaimana dimaksud pada butir III.1 dikenakan haircut yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Atas transaksi repo sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dikenakan biaya repo dengan perhitungan sebagai berikut: Biaya Repo = (Repo Rate ) x (t / 360 ) x Nominal Penggunaan Repo
Repo Rate = BI Rate + Marjin tertentu t = jumlah hari kalender repo SBIS/SBSN 4. Bank Indonesia dapat mengubah repo rate sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang dan mengumumkannya melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 5. Pada tanggal repo SBIS atau repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh waktu, BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg dengan penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut : a. melakukan setelmen dana dengan cara mendebet rekening giro Bank sebesar nilai setelmen first leg ditambah biaya repo SBIS atau biaya repo SBSN. Dalam hal selama periode repo SBSN terdapat pembayaran imbalan SBSN maka pembayaran imbalan tersebut akan mengurangi nilai setelmen dana. b. melakukan setelmen surat berharga dengan ketentuan sebagai berikut :
1) dalam…
11
1) dalam hal SBIS, dilakukan dengan cara memindahkan kembali pencatatan seri SBIS yang diagunkan dari sub rekening hold SBIS ke sub rekening aktif sebesar nilai nominal Repo SBIS yang jatuh waktu. 2) dalam hal SBSN, dilakukan dengan cara mengkredit rekening surat berharga Bank sebesar nilai nominal SBSN yang direpokan. 6. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk setelmen pelunasan repo SBIS atau repo SBSN sampai dengan cut off warning sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen second leg. 7. Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk pelunasan repo SBIS atau repo SBSN jatuh waktu yang diakibatkan karena kegagalan setelmen second leg, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mendebet rekening giro Bank untuk penyelesaian biaya repo SBIS atau biaya repo SBSN yang harus dibayar; dan b. Pelunasan seri SBIS yang direpokan sebelum jatuh waktu (early redemption) atau memperlakukan jenis, seri dan nominal SBSN yang gagal dibeli kembali oleh Bank sebagai transaksi jual putus (outright selling) secara otomatis melalui BI-SSSS.
VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN Bank yang telah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS sebelum berlakunya Surat Edaran ini harus menggantinya dengan Perjanjian Penggunaan FLIS sebagaimana contoh terlampir dalam Surat Edaran ini.
IX. PENUTUP…
12
IX. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HENDAR DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
