No. 10/ 25 /DPM
Jakarta, 14 Juli 2008
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK DI INDONESIA
Perihal :
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4317), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
4518),
dan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
10/2/PBI/20082tanggal 4 Februari 2008 tentang Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4809) selama ini telah diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum dalam 3 (tiga) surat edaran terpisah. Dalam rangka memudahkan pengguna surat edaran serta untuk menyempurnakan persyaratan dan nilai underlying asset yang diagunkan maka keseluruhan materi selanjutnya akan dituangkan dalam 1 (satu) surat edaran.
Untuk …
2
Untuk itu dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum sebagai berikut:
I.
KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan : 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional. 2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek. 3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah suatu keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch). 4. Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 5. Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. 6. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah
fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari.
7. Sertifikat …
3
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 8. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. 9. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto. 10. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 11. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Peserta yang memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS. 12. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama.
II.
PRINSIP-PRINSIP FPJP 1. Bank yang dapat mengajukan FPJP, termasuk dalam rangka perpanjangan FPJP dan pengalihan FLI menjadi FPJP, adalah Bank yang memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah FPJP yang diterima. 2. Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.
3. FPJP …
4
3. FPJP digunakan untuk menutup saldo giro negatif yang dialami Bank akibat ketidakmampuan Bank dalam penyelesaian kewajiban karena sistem kliring dan/atau untuk menutup penggunaan FLI yang tidak dapat dilunasi Bank sampai dengan waktu pre cut off time Sistem BIRTGS. 4. Dalam rangka penggunaan FPJP, Bank diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan FPJP yang jatuh tempo dengan ketentuan: a. Bank melunasi bunga FPJP jatuh waktu terlebih dahulu. b. Dalam hal Bank tidak dapat melunasi biaya bunga FPJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam butir a, Bank dapat memperpanjang FPJP sebesar biaya bunga FPJP jatuh waktu yang tidak dapat dilunasi ditambah nominal FPJP jatuh waktu (kapitalisasi biaya bunga menjadi nominal). 5. Dalam rangka perpanjangan penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 4, nominal FPJP jatuh waktu dapat ditambahkan dengan tambahan nominal FPJP baru dengan memperhatikan ketentuan penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 3. 6. Tambahan nominal FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diakumulasikan terhadap nominal FPJP yang sedang digunakan Bank dan jumlah hari penggunaan FPJP. 7. Jangka waktu FPJP ditetapkan sebagai berikut: a. Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 (satu) hari, yang dinyatakan dalam hari kalender. Dalam hal FPJP memiliki tanggal jatuh waktu yang bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penyelesaian FPJP jatuh waktu adalah pada hari kerja berikutnya. b. Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) hari berturut-turut hingga mencapai jumlah keseluruhan jangka waktu FPJP yang digunakan Bank mencapai 90 (sembilan puluh)
hari …
5
hari, termasuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur yang dihitung sejak pertama kali Bank memanfaatkan FPJP. c. Bank
tidak
dapat
memperpanjang
FPJP
dalam
hal
atas
perpanjangan FPJP dimaksud mengakibatkan terlampauinya jangka waktu maksimum FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari. 8. Biaya Bunga FPJP a. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang diterima Bank sebesar nilai tertinggi dari : 1) Rata-rata tertimbang suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sesi pagi overnight pada hari penggunaan FPJP atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP ditambah marjin sebesar 200 (dua ratus) basis point; atau 2) Rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah marjin sebesar 200 (dua ratus) basis point. b. Perhitungan rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) diperoleh dari angka sebagaimana tercantum pada pusat informasi pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Harian Bank Umum. 9. Bank wajib menjamin FPJP dengan agunan milik Bank berupa SBI dan/atau SUN dengan ketentuan: a. Nilai jual SBI dan/atau nilai pasar SUN yang diagunkan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana ketentuan butir IV.1. b. Pada tanggal FPJP jatuh waktu, SBI atau SUN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu: 1) paling singkat 2 (dua) hari kerja untuk SBI dan SPN; atau
2) paling …
6
2) paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja untuk Obligasi Negara termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Zero Coupon Bond (ZCB).
III. PENGAJUAN FPJP 1. Dalam rangka penggunaan FPJP, termasuk perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir II.4, Bank dapat mengajukan nominal FPJP disertai dengan agunan FPJP melalui sarana BI-RTGS dari cut off warning BI-SSSS sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah waktu pre cut off time Sistem BI-RTGS. 2. Pengajuan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 1 selanjutnya wajib ditegaskan dengan penyampaian Surat Pengajuan FPJP sebagaimana dimaksud Lampiran-1 kepada Biro Operasi Moneter, Direktorat Pengelolaan Moneter (BOpM-DPM), Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350, disertai dengan: a. Perjanjian Kredit sebagaimana contoh dalam Lampiran-2 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku, atau Chief Executive Officer (CEO) atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua); atau b. Dalam hal Bank mengajukan perpanjangan FPJP, disertai dengan Addendum Perjanjian Kredit sebagaimana contoh dalam Lampiran3 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku, atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi kantor cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua); dan
c. Akta …
7
c. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana contoh dalam Lampiran-4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan atau CEO atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, dalam rangkap 2 (dua). 3. Bagi Bank yang yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), Surat Pengajuan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diberikan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. 4. Bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) namun tidak memiliki cabang di wilayah kerja KPBI, Surat Pengajuan FPJP beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 disampaikan kepada KBI setempat dengan terlebih dahulu mengirimkan faksimili Surat Pengajuan FPJP kepada BOpMDPM. 5. Dalam hal Bank memiliki FLI dan tidak dapat melunasi FLI sampai dengan batas waktu yang ditetapkan maka nominal FLI yang tidak dapat dilunasi secara otomatis dialihkan menjadi FPJP Bank melalui BI-SSSS. 6. Dalam hal terdapat pengalihan nilai FLI yang tidak dapat dilunasi menjadi FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 5 maka berlaku ketentuan : a. Apabila Bank sedang tidak menggunakan FPJP, Bank wajib menyampaikan akta Perjanjian Kredit FPJP. b. Apabila Bank sedang menggunakan FPJP dan melakukan perpanjangan FPJP, Bank wajib menyampaikan Addendum
Perjanjian …
8
Perjanjian Kredit dengan nilai FPJP sebesar FLI yang tidak dapat dilunasi ditambah dengan nominal perpanjangan FPJP. c. Dalam hal Bank tidak menyampaikan akta Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir a atau butir b paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah waktu pengajuan FPJP berakhir maka pengikatan kredit dilakukan berdasarkan kuasa menandatangani Perjanjian Kredit atau Addendum Perjanjian Kredit dalam rangka FPJP sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penggunaan FLI dan Pengagunan yang telah ditandatangani Bank. d. Akta pengikatan agunan dalam rangka pengalihan FLI menjadi FPJP dibuat oleh Bank Indonesia berdasarkan kuasa gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan FLI yang berlaku. 7. Mekanisme pengajuan FPJP melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.
IV. PERHITUNGAN NILAI AGUNAN FPJP 1. Perhitungan nilai agunan FPJP adalah sebagai berikut : a. Dalam hal agunan berupa SBI : 1) Nilai agunan didasarkan pada nilai jual SBI pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 2) Nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP.
3) Nilai …
9
3) Nilai jual SBI sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS. 4) Harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI. Contoh perhitungan nilai agunan FPJP dalam bentuk SBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran-5. b. Dalam hal agunan berupa SUN: 1) Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar SUN pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 2) Nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima per seratus) dari nilai permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 3) Nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SUN sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS. 4) Harga setiap seri SUN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SUN. Contoh perhitungan nilai agunan FPJP dalam bentuk SUN sebagaimana tercantum dalam Lampiran-5. c. Dalam hal Bank menggunakan SBI dan SUN sebagai agunan FPJP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b diterapkan untuk masing-masing jenis surat berharga yang
diagunkan …
10
diagunkan. Contoh perhitungan nilai agunan FPJP dalam bentuk SBI dan SUN sebagaimana tercantum pada Lampiran-5. 2. Dalam rangka perpanjangan FPJP, Bank dapat menggunakan SBI dan/atau SUN yang telah diagunkan sebelumnya, sepanjang nilai jual SBI dan/atau nilai pasar SUN masih memenuhi ketentuan perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan ketentuan sisa jangka waktu SBI dan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir II.9.b. 3. Mekanisme pengagunan SBI dan/atau SUN melalui BI-SSSS dilakukan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.
V. PERSETUJUAN FPJP 1. Bank Indonesia akan meneliti setiap pengajuan FPJP yang disampaikan Bank setelah Bank melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini. 2. Bank Indonesia menolak permohonan FPJP yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini. 3. Bank Indonesia memberitahukan penolakan atas permohonan FPJP kepada Bank melalui BI-SSSS. 4. Dalam hal nominal FPJP yang disetujui berbeda dari nominal FPJP yang diajukan, Bank wajib menyampaikan kembali Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-2 dan/atau Addendum Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-3 dan/atau Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-4 yang telah disesuaikan dengan nominal FPJP yang disetujui Bank Indonesia.
5. Terhadap …
11
5. Terhadap nilai FPJP yang disetujui, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nominal FPJP yang disetujui melalui Sistem BI-RTGS.
VI. PELUNASAN FPJP 1. Pada tanggal FPJP jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran biaya bunga FPJP kemudian pelunasan FPJP. 2. Pendebetan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar biaya bunga FPJP jatuh waktu yang dilakukan pada saat Sistem BI-SSSS dibuka dan pendebetan sebesar nominal FPJP jatuh waktu yang dilakukan pada pukul 16.00 WIB. 3. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar biaya bunga dan/atau nominal FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 2 sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS, Bank dapat memperpanjang FPJP sepanjang masih memenuhi persyaratan untuk memperoleh FPJP. 4. Mekanisme pelunasan FPJP melalui BI-SSSS dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.
VII. EKSEKUSI AGUNAN 1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agunan FPJP, dalam hal Bank tidak dapat melunasi FPJP dan/atau Bank tidak dapat memperpanjang FPJP dan/atau Bank dikenakan sanksi untuk tidak dapat
memperoleh
FPJP
yang
disebabkan
Bank
melakukan
pelanggaran …
12
pelanggaran
atas
ketentuan
agunan
dan/atau
penyimpangan
penggunaan FPJP. 2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 maka Bank Indonesia akan mengalihkan pencatatan agunan FPJP ke rekening penampungan (special account) melalui BI-SSSS. 3. Bank Indonesia akan melakukan proses eksekusi agunan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dengan cara : a. Dalam hal agunan berupa SBI, eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh waktu. b. Dalam hal agunan berupa SUN, eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan melalui Pialang berdasarkan harga penawaran yang terbaik. 4. Terhadap pelaksanaan eksekusi agunan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. berlaku ketentuan: a. Calon pembeli agunan dapat merupakan Bank atau perorangan yang telah memiliki rekening penatausahaan surat berharga di Sub Registry. b. Pada hari pelaksanaan eksekusi agunan, Pialang memberikan laporan kepada Bank Indonesia c.q. BOpM-DPM yang meliputi nama calon pembeli, kuantitas dan harga penawaran yang diajukan calon pembeli paling lambat sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui BI-SSSS dan/atau faksimili. c. Bank Indonesia akan mengumumkan calon pembeli agunan yang penawarannya diterima melalui Pialang. d. Bank pembeli agunan atau perserorangan yang bertindak sebagai pembeli agunan melalui Sub Registry melakukan setelmen dana ke rekening nomor 564.000617 "Rekening Untuk Penampungan Hasil
Eksekusi …
13
Eksekusi Agunan FPJP" di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah diumumkan sebagai pembeli agunan oleh Bank Indonesia. e. Berdasarkan setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Indonesia memindahkan agunan FPJP dari rekening penampungan (special account) ke rekening surat berharga milik pembeli agunan. 5. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses penjualan agunan adalah menjadi beban Bank penerima FPJP dan Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. 6. Selama agunan belum dapat dieksekusi, Bank tetap dikenakan biaya bunga FPJP sebesar biaya bunga FPJP terakhir. 7. Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar dari jumlah FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga FPJP dan biaya eksekusi agunan, Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud. 8. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari jumlah FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga dan biaya eksekusi agunan FPJP, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud. 9. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.
VIII. PENGAWASAN 1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank atas penggunaan FPJP.
2. Dalam …
14
2. Dalam hal Bank telah menggunakan FPJP selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, Bank wajib menyampaikan action plan penyelesaian FPJP kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di KBI setempat.
IX. SANKSI Bank dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan agunan FPJP dan atau penyimpangan penggunaan FPJP berupa: 1. tidak diperkenankan memperoleh FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan 2. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.
X.
PENUTUP Dengan berlakukannya Surat Edaran ini maka : 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum ; 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/33/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum ; dan 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/21/DPM tanggal 26 September 2007 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor …
15
Nomor 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
