No. 9/21/DPM
Jakarta, 26 September 2007 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK DI INDONESIA
Perihal :
Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/7/DPM
Tanggal
16 Februari 2004
Perihal Fasilitas
Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
Dalam rangka penyempurnaan metode perhitungan nilai agunan Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/33/DPM tanggal 3 Agustus 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4317) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4518),
dipandang
perlu
untuk
menyempurnakan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/7/DPM tanggal 16 Februari 2004 sebagai berikut : 1. Ketentuan butir I.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 8. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. 2. Di antara ....
2
2. Di antara butir I.8. dan butir I.9. disisipkan 2 (dua) butir ketentuan, yakni butir 8A. dan 8B. yang berbunyi sebagai berikut: 8A. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto. 8B. Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 3. Ketentuan butir II.9. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 9. Bank wajib menjamin FPJP dengan agunan milik bank berupa SBI dan/atau SUN dengan ketentuan: a. Nilai jual SBI dan/atau nilai pasar SUN yang diagunkan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana ketentuan butir IV.1. b. SBI yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling kurang 3 (tiga) hari kerja; c. SUN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) hari kerja. 4. Ketentuan angka IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : IV. PERHITUNGAN NILAI AGUNAN FPJP 1. Perhitungan nilai agunan FPJP adalah sebagai berikut : a. Dalam hal agunan berupa SBI : 1) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai jual SBI pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 2)
Nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP.
3) Nilai ....
3
3)
Nilai jual SBI sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan harga setiap seri SBI yang dihitung secara otomatis oleh sarana BI-SSSS.
4)
Harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Indoensia berdasarkan harga teoritis SBI yang mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu.
5)
Contoh perhitungan nilai agunan FPJP sebagaimana tercantum pada Lampiran-5.
b. Dalam hal agunan berupa SUN: 1) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN yang berlaku pada saat pengajuan permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 2) Nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima per seratus) dari nilai permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP atau pengalihan FLI menjadi FPJP. 3) Nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan harga setiap seri SUN yang dihitung secara otomatis oleh sarana BI-SSSS. 4) Harga setiap seri SUN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a) SUN dalam bentuk SPN : (1) Harga SPN ditetapkan berdasarkan harga teoritis SPN yang mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu dan pajak atas diskonto setiap seri SPN. (2) Dalam hal pemerintah melakukan penerbitan kembali (reopening) seri SPN yang telah diterbitkan sebelumnya, maka rata-rata tertimbang tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan ....
4
perhitungan harga teoritis SPN sebagaimana angka (1) adalah rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang re-opening SPN terakhir. b) SUN dalam bentuk ON : (1) Harga ON dengan sistem kupon
ditetapkan berdasarkan
harga rata-rata tertimbang transaksi perdagangan ON sesuai serinya yang setelmennya terjadi pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan FPJP (T-1) atau berdasarkan harga teoritis ON dalam hal seri ON tidak memiliki data transaksi di pasar sekunder pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan FPJP (T-1). (2) Harga ON tanpa kupon (zero coupon bond) ditetapkan berdasarkan
harga
teoritis
ON
tanpa
kupon
yang
mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap serinya. (3) Dalam hal pemerintah melakukan penerbitan kembali (reopening) seri ON tanpa kupon, maka rata-rata tertimbang tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan harga teoritis sebagaimana angka (2) adalah rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang re-opening terakhir. 5) Contoh perhitungan nilai agunan FPJP sebagaimana tercantum pada Lampiran-5. c. Dalam hal Bank menggunakan SBI dan SUN sebagai agunan FPJP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterapkan untuk masing-masing jenis surat berharga yang diagunkan. Contoh perhitungan nilai agunan FPJP dalam bentuk SBI dan SUN sebagaimana tercantum pada Lampiran-5.
2 ....
5
2. Dalam rangka perpanjangan FPJP, Bank dapat menggunakan SBI dan/atau SUN yang telah diagunkan sebelumnya, sepanjang nilai jual SBI dan/atau nilai pasar SUN masih memenuhi ketentuan perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan ketentuan sisa jangka waktu SBI dan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir II.9.b. dan butir II.9.c. 3. Mekanisme pengagunan SBI dan/atau SUN melalui sarana BI-SSSS dilakukan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku. 5. Contoh perhitungan dalam Lampiran-5 diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran-5 Surat Edaran ini. 6. Semua penyebutan unit kerja Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum yang sudah ada sebelum Surat Edaran ini diberlakukan, harus dibaca menjadi Biro Operasi Moneter (BOpM), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 September 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
EDDY SULAEMAN YUSUF DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
DPM
