No. 15/38/DPM
Jakarta, 10 September 2013
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA
Perihal
:
Perubahan Ketujuh atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.
Sehubungan dengan upaya penguatan bauran kebijakan lanjutan untuk pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan penurunan defisit transaksi berjalan, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/32/DPM tanggal 27 Agustus 2013, sebagai berikut : 1. Ketentuan butir II.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9. Pembatasan
Transaksi
SBI
Selama
1
(satu)
Bulan
Sejak
Kepemilikan SBI (Minimum One Month Holding Period) a. Ketentuan 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak tanggal setelmen pembelian, pemilik SBI dilarang mentransaksikan SBI yang dimiliki dengan pihak lain. 2) Transaksi SBI yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) mencakup antara lain transaksi repo, transaksi outright, hibah, dan pengagunan. 3) Dengan memperhatikan pengaturan dalam angka 1) maka transaksi repo sell and buy back SBI tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender. 4) Dengan …
2
4)
Dengan memperhatikan pengaturan dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan tidak terjadi
perpindahan
collateralized
kepemilikan,
borrowing,
antara
pengagunan
lain
repo
(pledge),
dan
securities lending and borrowing, pemilik SBI telah dapat mentransaksikan kembali SBI dimaksud setelah jatuh tempo second leg. 5)
Dengan memperhatikan pengaturan dalam angka 1), dalam hal transaksi SBI memiliki second leg dan terjadi perpindahan kepemilikan, antara lain repo sell and buyback
SBI,
pemilik
SBI
dapat
mentransaksikan
kembali SBI dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Dalam hal second leg transaksi repo berhasil, SBI dimaksud
dapat
ditransaksikan
kembali
oleh
penjual repo 1 (satu) bulan atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak setelmen second leg transaksi SBI dimaksud. b)
Dalam hal second leg transaksi repo tidak berhasil dilakukan,
SBI
dimaksud
dapat
ditransaksikan
kembali oleh pembeli repo 1 (satu) bulan atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak tanggal setelmen first leg transaksi SBI dimaksud. 6)
Dalam
hal
transfer
SBI
antar
Sub-Registry
tanpa
perpindahan kepemilikan, atau transfer SBI karena merger,
akuisisi,
dan
konsolidasi,
SBI
dapat
ditransaksikan kembali 1 (satu) bulan atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak SBI dicatat di SubRegistry awal atau di rekening surat berharga awal. 7)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak berlaku untuk transaksi SBI oleh Peserta OPT dengan Bank Indonesia.
8)
Sub-Registry
wajib
menatausahakan
SBI
milik
nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 7).
b. Peralihan …
3
b. Peralihan 1)
Terhadap SBI yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran ini berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
2)
Transaksi atas SBI yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran ini berlaku, tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 13/13/DPM tanggal 3 Mei 2011 butir II.9.a sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.
c. Pengawasan 1)
Bank
Indonesia
pengawasan
melakukan
langsung
atas
monitoring
dan/atau
pelaksanaan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Peserta OPT dan Sub-Registry. 2)
Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada Peserta OPT dan/atau Sub-Registry.
3)
Peserta OPT dan/atau Sub-Registry yang menerima surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat konfirmasi dari Bank Indonesia.
4)
Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3) Peserta OPT dan/atau SubRegistry tidak menyampaikan tanggapan tertulis maka Peserta
OPT
dan/atau
Sub-Registry
dianggap
mengkonfirmasi indikasi pelanggaran tersebut.
5) Atas …
4
5)
Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
2. Ketentuan butir VI.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.
Pencairan sebelum jatuh waktu (early redemption) transaksi Term Deposit rupiah a.
Pengajuan early redemption 1) Peserta OPT dapat mengajukan dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 2) Nilai nominal setiap pengajuan paling kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3) Pengajuan dilakukan melalui sarana BI-SSSS Terminal (ST).
b.
Setelmen early redemption Bank Indonesia melakukan setelmen pada tanggal pengajuan early redemption (same day settlement) segera setelah pre cutoff Sistem BI-RTGS.
c.
Perhitungan nilai early redemption Nilai Nominal rupiah yang di × 360 hari Nilai Tunai = RRT diskonto 360 hari + ( rupiah × Sisa Jangka waktu2 pada saat diterbitkan
Nominal RRT Sisa Jangka Waktu Biaya = rupiah × ( − diskonto rupiah 2 × 45 6 7 360 yang d pada saat diterbitkan
Nilai Setelmen Nilai Tunai = − Biaya
Keterangan : RRT = Rata-Rata Tertimbang
3. Ketentuan …
5
3. Ketentuan butir VII.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.
Sanksi Pelanggaran Kewajiban Minimum One Month Holding Period SBI Dalam
hal
Bank
dan/atau
Sub-Registry
tidak
memenuhi
ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir II.9 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Teguran tertulis dengan tembusan kepada: 1)
Departemen Pengelolaan Moneter;
2)
Departemen Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi
dikenakan
kepada
Sub-Registry
Bank
yang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); 3)
Divisi Pengawasan Bank – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwBI DN) setempat, dalam hal sanksi
diberikan
kepada
Sub-Registry
Bank
yang
berkantor pusat di wilayah KPwBI; atau 4)
Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi diberikan kepada Sub-Registry Bank maupun Sub-Registry NonBank.
b. Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi SBI yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari. c. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan segera setelah terlampauinya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam butir II.9.c.3). d. Pengenaan dimaksud
sanksi dalam
kewajiban huruf
b
membayar
dilakukan
sebagaimana
dengan
mendebet
Rekening Giro dan/atau rekening giro Bank pembayar yang ditunjuk Sub-Registry.
Ketentuan …
6
Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
FILIANINGSIH HENDARTA KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER
