CONTOH. PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM No

Lampiran 1

CONTOH

PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM No ...........................

Pada

hari

ini,

…………….,

tanggal

……bulan…......…tahun……,

yang

bertandatangan dibawah ini : ----------------------------------------------------------------1. .........Nama……….., Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank

Indonesia

yang

berkedudukan

di

Jakarta

berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -------------------------------------------------------------------Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. .........Nama……….., Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ..........., Nomor ….., tanggal ….. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., 102

118

Lanjutan Lampiran 1

Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,

atau ( Jika Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris ) :

2. ............Nama……,

Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,

dan untuk

melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan

persetujuan

tertulis

dari

komisaris

Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA--------------------------

Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut :

103

119

Lanjutan Lampiran 1

2. ............Nama............, Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----------

Kedua belah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI), dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut :

Pasal 1 (1)

PIHAK PERTAMA memberikan FLI kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai Surat Berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) yang di-repo-kan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening FLI-RTGS dan FLIKliring di Bank Indonesia.

(2)

PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

(3)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya FLI yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya penggunaan FLI 104

120

Lanjutan Lampiran 1

oleh PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat digunakannya FLI oleh PIHAK KEDUA. (4)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 2

(1)

PIHAK KEDUA menggunakan FLI untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat saldo rekening giro rupiah PIHAK KEDUA di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) yang terjadi dalam sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BIRTGS) dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA untuk penyelesaian akhir kliring debet.

(2)

FLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari : a. FLI-RTGS, sejak jam Operasional BI-RTGS dibuka sampai dengan cutoff warning sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang BI-RTGS. b. FLI-Kliring, apabila PIHAK KEDUA memiliki kewajiban penyelesaian akhir kliring debet sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS sepanjang PIHAK KEDUA telah menjadi peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

(3)

FLI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga dapat digunakan untuk: a. menutup kewajiban penyelesaian akhir kliring debet dalam hal pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau surat berharga (collateral prefund) yang disediakan PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul dari penyelesaian akhir kliring debet; 105

121

Lanjutan Lampiran 1

b. menutup penyelesaian akhir hasil kliring yang terjadi sebelum cut-off warning Sistem BI-RTGS bagi PIHAK KEDUA yang memiliki kantor sebagai peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI, sepanjang PIHAK KEDUA telah memindahkan surat berharga ke rekening FLI-RTGS dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum. Pasal 3 (1)

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan me-repo-kan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor seri Surat Berharga sebagaimana tercatat dalam rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring, untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya sebagai akibat penggunaan FLIS yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(2)

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dengan baik Surat Berharga dengan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna. Pasal 4

(1)

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan FLI yang digunakan pada hari penggunaannya paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BIRTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.

(2)

PIHAK KEDUA dapat memindahkan kembali surat berharga yang diagunkan dari rekening FLI-RTGS ke rekening surat berharga milik PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai FLI yang dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.

(3)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan FLI yang digunakan pada 106

122

Lanjutan Lampiran 1

hari penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap nilai FLI yang tidak diselesaikan oleh PIHAK KEDUA tersebut diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi repo overnight. Pasal 5 (1)

Perjanjian ini berakhir apabila : a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLI; b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;

(2)

Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pemberian FLI. Pasal 6

Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian FLI yang diperoleh PIHAK KEDUA. Pasal 7 PIHAK PERTAMA mengenakan biaya atas penggunaan FLI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum. Pasal 8 (1)

PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini.

(2)

Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan 107

123

Lanjutan Lampiran 1

kewajibannya (3)

PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 9

Dalam hal perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, para pihak sepakat bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 (1)

Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.

(2)

Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

: BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran u.p. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

PIHAK KEDUA

: .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

Pasal 11 (1)

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, 108

124

Lanjutan Lampiran 1

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2)

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 12

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 13 Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

(...................................................)

PIHAK KEDUA,

(..................................................)

109

125

Lampiran 2

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA ATAS PENGGUNAAN FLI Tabel Ilustrasi Penggunaan dan Perhitungan biaya Atas Penggunaan FLI (nominal dalam ribuan rupiah) No. Transaksi

Perhitungan Biaya RRT PUAS O/N terakhir sblm hr penggunaan (8)

Nominal FLI (Extend)

Pelunasan FLI (Redeem)

(1)

(2)

(3)

1

400.000

-

10:00:00

2

-

400.000

10:05:00

0

0:05:00

3

300.000

-

10:10:00

300.000

0:00:00

3

100.000

-

10:30:00

400.000

0:20:00

4

-

100.000

10:45:00

300.000

0:15:00

5

-

-

11:00:00

300.000

0:15:00

60

7,50%

6

200.000

11:25:00

500.000

0:25:00

25

7

500.000

11:25:50

1.000.000

0:00:50

1

11:35:10

550.000

0:09:20

8

Waktu

(4)

450.000

Saldo penggunaan FLI

Waktu penggunaan Pembulatan Sebenarnya ke atas dalam hitungan menit (6) (7)

(5) 400.000

Nominal FLI yang diperhitungkan

Biaya atas Penggunaan FLI

(9)

(10)

0:00:00

800.000

15,87

7,50%

300.000

2,48

7,50%

500.000

0,17

10

7,50%

1.000.000

3,31

9

300.000

11:35:20

250.000

0:00:10

1

7,50%

550.000

0,18

10

200.000

11:35:25

50.000

0:00:05

1

7,50%

250.000

0,08

11

50.000

12:00:00

-

0:24:35

25

7,50%

50.000

0,41

Total Biaya

22,50

Penjelasan: 1. Kolom 2

: Bank menggunakan FLI (extend) untuk pertama kalinya pada hari transaksi sebesar Rp400 juta pada pukul 10:00:00. Selanjutnya pada pukul 10:10:00 dan pukul 10:30:00 Bank menggunakan kembali FLIS masing-masing sebesar Rp300 juta dan Rp100 juta. Setelah satu jam pertama, pada pukul 11:25:00 dan pukul 11:25:50 Bank kembali menggunakan FLIS masing-masing sebesar Rp200 juta dan Rp500 juta.

2. Kolom 3

: Pada pukul 10:05:00 dan pukul 10:45:00 terdapat transfer masuk (incoming transaction) di Sistem BI-RTGS masing-masing sebesar Rp400 juta dan Rp100 juta. Transfer masuk tersebut digunakan untuk menutupi penggunaan FLI (redeem). Setelah satu jam pertama, pada pukul 11:35 terdapat tiga kali transfer masuk (incoming transaction) masing-masing sebesar Rp450 juta, Rp300 juta dan Rp200 juta. Pada pukul 12:00:00 kembali terdapat transfer masuk (incoming transaction) sebesar Rp50 juta yang melunasi saldo penggunaan FLI. 110

126

Lanjutan Lampiran 2

3. Kolom 5

: saldo penggunaan FLI diperoleh dari hasil bersih dari nilai penggunaan dan penyelesaian FLI.

4. Kolom 6

: perhitungan waktu penggunaan FLI yang sebenarnya (dalam hitungan detik)

5. Kolom 7

: pembulatan waktu penggunaan FLI (dibulatkan ke atas dalam hitungan menit)

6. Kolom 8

: Rata-rata tertimbang PUAB O/N terakhir sebelum hari penggunaan FLI sebesar 7,5% yang merupakan hasil perkalian rata-rata tertimbang indikasi imbalan PUAB O/N dengan nisbah bagi hasil PUAB O/N.

7. Kolom 9

: perhitungan nominal FLI yang digunakan sebagai dasar hitung perhitungan imbalan atas penggunaan FLI a) Biaya FLI untuk 1 jam pertama penggunaan FLI (Pukul 10:00:00 s/d 11:00:00) : dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLI yang digunakan Bank (kolom 2) dalam kurun waktu 1 jam pertama penggunaan FLI, yaitu sebesar Rp.800 juta dengan waktu penggunaan yang dibulatkan selama 60 menit (1 jam). b) Biaya FLI setelah 1 jam pertama penggunaan FLI : dihitung berdasarkan outstanding FLI (kolom 5) yang digunakan Bank setelah 1 jam pertama dengan perhitungan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit.

8. Kolom 10 : perhitungan biaya penggunaan FLI dengan rumus: Nominal Penggunaan FLI x {(waktu penggunaan FLI) / (10,5 jam x 60 menit)} x RRT PUAB O/N Terakhir sebelum hari penggunaan FLI x (1/360) atau Kolom 9 x {(Kolom 7) / (10,5 jam x 60 menit)} x (Kolom 8 / 360)

111

127

Lampiran-3 CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH No ...........................

Pada hari ini, ……………., tanggal ……bulan…......…tahun……, yang bertandatangan dibawah ini : ----------------------------------------------------------------1. .........Nama………..,Direktur Pengelolaan Moneter, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -------------------------------------------------------------------Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. .........Nama………..,

Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ...........……, Nomor ….., tanggal ….. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,

atau ( Jika Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris ) : 2. ............Nama……,

Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku 112

128

demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. ............Nama............, Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-------------------------Kedua belah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1 (1)

PIHAK PERTAMA memberikan FLIS kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai Surat Berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang direpo-kan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring di Bank Indonesia.

113

129

(2)

PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan FLIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

(3)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya FLIS yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya penggunaan FLIS oleh PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat digunakannya FLIS oleh PIHAK KEDUA.

(4)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 2

(1)

PIHAK KEDUA menggunakan FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat saldo rekening giro rupiah PIHAK KEDUA di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) yang terjadi dalam sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BIRTGS) dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA untuk penyelesaian akhir kliring debet.

(2)

FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari : a. FLIS-RTGS, sejak jam Operasional BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang BI-RTGS. b. FLIS-Kliring, apabila PIHAK KEDUA memiliki kewajiban penyelesaian akhir kliring debet sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS sepanjang PIHAK KEDUA telah menjadi peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

(3)

FLIS-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga dapat digunakan untuk: a. menutup kewajiban penyelesaian akhir kliring debet dalam hal pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau surat berharga (collateral prefund) yang disediakan PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul dari penyelesaian akhir kliring debet;

114

130

b. menutup penyelesaian akhir kliring hasil kliring yang terjadi sebelum cut-off warning Sistem BI-RTGS bagi PIHAK KEDUA yang memiliki kantor sebagai peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI, sepanjang PIHAK KEDUA telah memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 3 (1)

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan me-repo-kan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor seri Surat Berharga sebagaimana tercatat dalam rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring, untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya sebagai akibat penggunaan FLIS yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(2)

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dengan baik Surat Berharga dengan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna. Pasal 4

(1)

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan FLIS yang digunakan pada hari penggunaannya paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BIRTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.

(2)

PIHAK KEDUA dapat memindahkan kembali surat berharga yang diagunkan dari rekening FLIS-RTGS ke rekening surat berharga milik PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai FLIS yang dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.

(3)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan FLIS yang digunakan pada hari penggunaan FLIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap nilai FLIS yang tidak diselesaikan oleh PIHAK KEDUA tersebut diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi repo overnight.

115

131

Pasal 5 (1)

Perjanjian ini berakhir apabila : a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLIS; b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;

(2)

Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pemberian FLIS. Pasal 6

Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian FLIS yang diperoleh PIHAK KEDUA. Pasal 7 PIHAK PERTAMA mengenakan biaya atas penggunaan FLIS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 8 (1)

PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini.

(2)

Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya

(3)


Dalam hal perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, para pihak sepakat bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

116

132

Pasal 10 (1)

Semua pemberitahuan dan PIHAK KEDUA tertulis dan dianggap terdapat tanda terima KEDUA.

(2)

Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada : PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK

: BANK INDONESIA Direktorat Pengelolaan Moneter u.p. Biro Operasi Moneter Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 : .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

Pasal 11 (1)

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 12

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

117

133

Pasal 13 Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

(...................................................)

PIHAK KEDUA,

(..................................................)

118

134

9

Lampiran-4 CONTOH PERHITUNGAN BIAYA ATAS PENGGUNAAN FLIS Tabel Ilustrasi Penggunaan dan Perhitungan biaya Atas Penggunaan FLIS (nominal dalam ribuan rupiah) No. Transaksi

Waktu penggunaan Pembulatan Sebenarnya ke atas dalam hitungan menit (6) (7)

Perhitungan Biaya RRT PUAS O/N terakhir sblm hr penggunaan (8)

Nominal FLIS (Extend)

Pelunasan FLIS (Redeem)

(1)

(2)

(3)

1

400.000

-

10:00:00

2

-

400.000

3

300.000

-

3

100.000

-

4

-

100.000

10:45:00

300.000

0:15:00

5

-

-

11:00:00

300.000

0:15:00

60

7,50%

Waktu

(4)

Saldo penggunaan FLIS (5) 400.000

0:00:00

10:05:00

0

0:05:00

10:10:00

300.000

0:00:00

10:30:00

400.000

0:20:00

Nominal FLIS yang diperhitungkan

Biaya atas Penggunaan FLIS

(9)

(10)

800.000

15,87

6

200.000

11:25:00

500.000

0:25:00

25

7,50%

300.000

2,48

7

500.000

11:25:50

1.000.000

0:00:50

1

7,50%

500.000

0,17

8

450.000

11:35:10

550.000

0:09:20

10

7,50%

1.000.000

3,31

9

300.000

11:35:20

250.000

0:00:10

1

7,50%

550.000

0,18

10

200.000

11:35:25

50.000

0:00:05

1

7,50%

250.000

0,08

11

50.000

12:00:00

-

0:24:35

25

7,50%

50.000

0,41

Total Biaya

22,50

Penjelasan: 1. Kolom 2

: Bank menggunakan FLIS (extend) untuk pertama kalinya pada hari transaksi sebesar Rp400 juta pada pukul 10:00:00. Selanjutnya pada pukul 10:10:00 dan pukul 10:30:00 Bank menggunakan kembali FLIS masing-masing sebesar Rp300 juta dan Rp100 juta. Setelah satu jam pertama, pada pukul 11:25:00 dan pukul 11:25:50 Bank kembali menggunakan FLIS masing-masing sebesar Rp200 juta dan Rp500 juta.

2. Kolom 3

: Pada pukul 10:05:00 dan pukul 10:45:00 terdapat transfer masuk (incoming transaction) di Sistem BI-RTGS masing-masing sebesar Rp400 juta dan Rp100 juta. Transfer masuk tersebut digunakan untuk menutupi penggunaan FLIS (redeem). Setelah satu jam pertama, pada pukul 11:35 terdapat tiga kali transfer masuk

119

135

(incoming transaction) masing-masing sebesar Rp450 juta, Rp300 juta dan Rp200 juta. Pada pukul 12:00:00 kembali terdapat transfer masuk (incoming transaction) sebesar Rp50 juta yang melunasi saldo penggunaan FLIS. 3. Kolom 5

: saldo penggunaan FLIS diperoleh dari hasil bersih dari nilai penggunaan dan penyelesaian FLIS.

4. Kolom 6

: perhitungan waktu penggunaan FLIS yang sebenarnya (dalam hitungan detik)

5. Kolom 7

: pembulatan waktu penggunaan FLIS (dibulatkan ke atas dalam hitungan menit)

6. Kolom 8

: Rata-rata tertimbang PUAS O/N terakhir sebelum hari penggunaan FLIS sebesar 7,5% yang merupakan hasil perkalian rata-rata tertimbang indikasi imbalan PUAS O/N dengan nisbah bagi hasil PUAS O/N.

7. Kolom 9

: perhitungan nominal FLIS yang digunakan sebagai dasar hitung perhitungan imbalan atas penggunaan FLIS a) Biaya FLIS untuk 1 jam pertama penggunaan FLIS (Pukul 10:00:00 s/d 11:00:00) : dihitung berdasarkan akumulasi nilai nominal FLIS yang digunakan Bank (kolom 2) dalam kurun waktu 1 jam pertama penggunaan FLIS, yaitu sebesar Rp.800 juta dengan waktu penggunaan yang dibulatkan selama 60 menit (1 jam). b) Biaya FLIS setelah 1 jam pertama penggunaan FLIS : dihitung berdasarkan outstanding FLIS (kolom 5) yang digunakan Bank setelah 1 jam pertama dengan perhitungan waktu penggunaan dibulatkan ke atas dalam hitungan menit.

8. Kolom 10 : perhitungan biaya penggunaan FLIS dengan rumus: Nominal Penggunaan FLIS x {(waktu penggunaan FLIS) / (10,5 jam x 60 menit)} x RRT PUAS O/N Terakhir sebelum hari penggunaan FLIS x (1/360) atau Kolom 9 x {(Kolom 7) / (10,5 jam x 60 menit)} x (Kolom 8 / 360)

120

136

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ---------------------------------------------------------------------

Lampiran 5I

Contoh Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia Untuk Agunan Obligasi Korporasi Peringkat Perusahaan Pemeringkat Teratas

Ke-2 Teratas

Ke-3 Teratas

Fitch Ratings

AAA

AA+

AA

Moody’s Investor Service

Aaa

Aa1

Aa2

Standard and Poor’s

AAA

AA+

AA

PT. Fitch Ratings Indonesia

AAA(idn)

AA+(idn)

AA(idn)

PT ICRA Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

[Idr]AA

PT. Pemeringkat Efek Indonesia

idAAA

idAA+

idAA

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

137

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 --------------------------------------------------------------------

6 Lampiran II.a Contoh Surat Permohonan/Perpanjangan FPJP Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal

:

Permohonan/Perpanjangan1 Pendek (FPJP)

Fasilitas

Pendanaan

Jangka

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, bersama ini kami mengajukan permohonan/perpanjangan1 FPJP untuk jangka waktu ... ( ... ) hari dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM) kami. Sehubungan dengan pengajuan permohonan/perpanjangan1 FPJP dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Surat pernyataan kesulitan likuiditas; 2. 3. 4. 5.

Surat pernyataan agunan FPJP; Surat kesanggupan membayar kewajiban FPJP; Surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data dan dokumen;2 Surat persetujuan Dewan Komisaris atau keputusan RUPS mengenai penggunaan aset Bank sebagai agunan FPJP, sesuai dengan anggaran

dasar Bank dan perundang-undangan yang berlaku; 6. Dokumen perhitungan rasio KPMM; 7. Proyeksi arus kas dan dokumen pendukung lainnya; 8. Daftar aset yang menjadi agunan FPJP; 9. Print-out hasil pengagunan (pledge) di BI-SSSS;3 10. Surat pernyataan pengagunan SBIS;4 11. Konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia;5 1 2 3 4 5

Coret yang tidak perlu Hanya disampaikan pada saat permohonan FPJP Dalam hal agunan berupa SBI, dan/atau SBN Dalam hal agunan berupa SBIS Dalam hal agunan berupa Obligasi Korporasi

12. Dokumen …

138

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran II.a 12. Dokumen atas aset kredit yang menjadi agunan FPJP;6 Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

(tempat, tanggal) Komisaris (Nama Bank….) ttd ---------------(Komisaris)

Direksi (Nama Bank…..) ttd Meterai -----------------------------------(Direktur/SetingkatDirektur)

CC. [diisi sesuai ketentuan SE]


MULYA E. SIREGAR

6

Dalam hal agunan berupa Aset Kredit

139


Lampiran 7

Lampiran II.b

Contoh Surat Pernyataan Kesulitan Likuiditas Dalam Rangka Permohonan/Perpanjangan/Penambahan1 FPJP No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Surat Pernyataan Kesulitan Likuiditas

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

………………………………………..

Jabatan

:

Direktur …….

3

2

Bank ……….…….....

4

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : Bank mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh a)…….. b)…….. dst Bank telah berupaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas tersebut namun belum dapat mengatasi kesulitan likuiditas tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Bank adalah a)…….. b)…….. dst

1 2 3 4

Coret yang tidak perlu Diisi dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJP

Demikian …

140

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 --------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran II.b

Demikian pernyataan kami. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……….5


MULYA E. SIREGAR

5

Diisi dengan nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank

141


Lampiran 8

Lampiran II.c

Contoh Surat Pernyataan Agunan FPJP No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Agunan FPJP Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: :

……………………………………….. 1 Direktur ……. 2 Bank ……….…….....

3

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : Seluruh aset yang menjadi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJP. Demikian pernyataan kami. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……….4


MULYA E. SIREGAR

1 2 3 4

Diisi Diisi Diisi Diisi

dengan dengan dengan dengan

nama direksi Bank yang berwenang mewakili jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank nama Bank yang mengajukan permohonan FPJP nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank

142


Lampiran 9 Lampiran II.d

Contoh Surat Kesanggupan Membayar Dalam Rangka Permohonan/Perpanjangan/Penambahan Plafon1 FPJP No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Kesanggupan Membayar Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: :

…………………………......……………2 Direktur ……. 3 Bank ………………….4

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan kesanggupan membayar atas segala kewajiban terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank ………….4 pada saat tanggal jatuh waktu yaitu tanggal …………………5 dengan plafon sejumlah Rp.……………….6 berikut biaya bunga dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJP dari Bank Indonesia, serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJP. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

………..7


MULYA E. SIREGAR

1

Coret yang tidak perlu Diisi dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili 3 Diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank 4 Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJP 5 Diisi dengan tanggal jatuh waktu FPJP 6 Diisi dengan jumlah FPJP yang diajukan 7 Diisi dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili 2

143

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------

Lampiran II.e 10 Lampiran

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ……………………………….................1

Jabatan

: Direktur ...........2 Bank ............................3

Alamat

: .................................................................4

bahwa berkaitan dengan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama Bank ..........3 menyatakan bahwa seluruh dokumen, data, penjelasan dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dijamin kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal terdapat permohonan perpanjangan dan/atau penambahan plafon FPJP. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang sebaliknya, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……………….5


MULYA E. SIREGAR

1 2 3 4 5

Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi

dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJP alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJP dengan nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili

144

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lampiran Lampiran III 11

Proyeksi Arus Kas Nama Bank

: …………………….

Posisi

: Tanggal ………….

Proyeksi arus kas - Berdasarkan Pendekatan Remaining Maturity

Posisi H

Remaining Maturity H+1

H+2

…

H+29

H+30

I. Settlement/pos-pos tertentu yang mempengaruhi ON B/S Rupiah A. Saldo Giro BI 1. Rupiah 2. Valas B. Kas / Uang Tunai 1. Rupiah 2. Valas C. Transaksi Jatuh Waktu 1. Transaksi Antar Bank 1.1 Penempatan Pada Bank Lain Jatuh waktu (placement jatuh waktu) 1.2 Pinjaman Kepada Bank Lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) 1.3 Reverse repo SBI/SBIS 1.4 Repo SBI/SBIS 1.5 Reverse repo SBN 1.6 Repo SBN 1.7 Reverse repo SSB/SSBS Korporasi 1.8 Repo SSB/SSBS Korporasi 1.9 Antar bank aktiva lainnya 1.10 Antar bank pasiva lainnya 2. Transaksi Dengan Bank Indonesia 2.1 SBI/SBIS a SBI/SBIS Jatuh waktu b Settlement SBI/SBIS 2.2 Deposit Facility/FASBIS jatuh waktu 2.3 Term Deposit jatuh waktu 2.4 Lending/Financing Facility jatuh waktu 2.5 Repo a SBI/SBIS jatuh waktu b SBN jatuh waktu 2.6 Reverse Repo SBN 3. Transaksi Dengan Pemerintah dan Korporasi 3.1 SBN 3.2 SSB/SSBS Korporasi 3.3 Obligasi/Sukuk Subordinasi 3.4 SSB/SSBS yang Diterbitkan D. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/Pembiayaan yang diberikan

145

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran III


Posisi H


H+2

…

H+29

H+30

2. Pinjaman/pembiayaan yang diterima E. Dana Pihak Ketiga 1. Tabungan dan Giro 2. Deposito II. Settlement/Pos-pos tertentu yang mempengaruhi OFF B/S Rupiah A. Dengan Bank Indonesia 1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) B. Dengan Pihak Lainnya 1. Dengan Bank 1.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2. Dengan Nasabah Perorangan 2.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah)

146



Posisi H


H+2

…

H+29

H+30

2.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3. Dengan Nasabah Korporasi 3.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) III. Settlement/Pos-pos tertentu yang Mempengaruhi ON B/S Valas A. Transaksi Antar Bank 1. Saldo Nostro 2. Saldo Vostro 3. Penempatan Pada Bank Lain Jatuh waktu (placement jatuh waktu) 4. Pinjaman Kepada Bank Lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) 5. Reverse repo SSB/SSBS 6. Repo SSB/SSBS 7. Antar bank aktiva lainnya 8. Antar bank pasiva lainnya B. Transaksi Dengan Bank Indonesia 1. Term Deposit jatuh waktu C. Transaksi Dengan Pemerintah dan Korporasi

147



Posisi H


H+2

…

H+29

H+30

1. SBN 2. SSB/SSBS Korporasi 3. Obligasi/Sukuk Subordinasi 4. SSB/SSBS yang Diterbitkan D. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/Pembiayaan yang diberikan 2. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima E. Dana Pihak Ketiga 1. Tabungan 2. Deposito IV. Settlement/Pos-pos tertentu yang Mempengaruhi OFF B/S Valas A. Dengan Bank Indonesia 1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) B. Dengan Pihak Lainnya 1. Dengan Pihak Bank 1.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.5. Transaksi Detivatif Lainnya

148



Posisi H


H+2

…

H+29

H+30

a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2. Dengan Nasabah Perorangan 2.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3. Dengan Nasabah Korporasi 3.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas)

149


Proyeksi Arus Kas – Berdasarkan Pendekatan Behavioral

Posisi H

H+1

…

Proyeksi H+14 W3

W4

Ket

I. Penarikan dan Setoran DPK A Tabungan dan Giro 1. Nasabah Perorangan 1.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 1.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2. Nasabah Korporasi 2.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar B Deposito 1. Nasabah Perorangan 1.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 1.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2. Nasabah Korporasi 2.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar II. Transaksi Antar Bank 1. Rupiah a. Penempatan Pada Bank lain Jatuh Waktu (placement jatuh waktu) b. Pinjaman dari Bank lain Jatuh Waktu (borrowing jatuh waktu) 2. Valas a. Penempatan Pada Bank lain Jatuh Waktu (placement jatuh waktu) b. Pinjaman dari Bank lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) III. Surat-Surat Berharga 1. Pembayaran Pokok dan Bunga/Imbalan dari SSB/SSBS yang diterbitkan a. Rupiah b. Valas 2. Buyback SBN dan SSB/SSBS lainnya a. Rupiah b. Valas 3. Call Option Obligasi Subordinasi a. Rupiah b. Valas

150



Posisi H

H+1

…

Proyeksi H+14 W3

W4

Ket

IV. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/pembiayaan yang diberikan a. Rupiah b. Valas 2. Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan a. Rupiah b. Valas V. Pasar Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri 1. Penerbitan Surat utang baru a. Rupiah b. Valas 2. Penerbitan Saham (IPO dan Right Issues) a. Rupiah b. Valas

Petunjuk pengisian pada Lampiran II ini mengikuti ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.


MULYA E. SIREGAR

151

Lampiran SE Ekstern No. 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------

Lampiran 12 Lampiran IV.a

AGUNAN BERUPA SURAT BERHARGA Jenis

Seri

Sisa Jangka Waktu

Tanggal Jatuh Tempo

Harga*)

Rata-rata Tertimbang Tingkat Diskonto Saat Penerbitan **)

Nilai Nominal

Nilai Jual *)

SBI SBIS SBN Obligasi Korporasi *) Tidak berlaku untuk SBIS **) Hanya berlaku untuk SBI


MULYA E. SIREGAR

152

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 --------------------------------------------------------------------Lampiran 13 IV.b Lampiran DAFTAR ASET KREDIT LANCAR SELAMA 12 BULAN TERAKHIR YANG DIAGUNKAN BANK ………………………………… Debitur

No

Nama

Nomor Debtor Identification Number (DIN)

Kredit

NPWP

Alamat dan Telp

Nomor Perjanjian Kredit / Surat Perjanjian Kredit

Nomor Rekening

Jenis Kredit

Nomor Asuransi Kredit dan Nilai Tertanggung (apabila ada)

Agunan

Jangka Waktu (yyy/mm/dd)

Plafon Kredit

Baki Debet Jenis Agunan

Mulai

Akhir

Rp (juta)

Va (ribu)

Rp (juta)

Va (ribu)

Nilai Taksasi Agunan **) No Nilai Agunan Pengikatan/ Nomor Bukti Penilai Nomor Polis Tertanggung Pembebanan Kepemilikan Agunan ***) Asuransi (apabila Persentase Nominal Rp *) ada) terhadap (juta) Plafon

Nama Pemilik

Nilai Pengikatan

Total dalam mata uang asal Total dalam Jutaan Rupiah

Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fidusia, APHT, atau Hipotek cantumkan no. Akta-akta tersebut **) nilai yang dicantumkan sesuai pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum antara lain telah memperhitungkan jangka waktu dari penilaian agunan terakhir dilakukan. ***) Diisi " independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank Disclaimer : Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,.......................

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN MULYA E. SIREGAR

153


Lampiran 14 Lampiran IV.c

PERUBAHAN DAFTAR ASET KREDIT LANCAR BANK………………………………. Merujuk pada Perjanjian Pemberian FPJP No…. tanggal …. Jo. Perjanjian Pengikatan Fidusia No. …tanggal ….., berhubungan adanya kewajiban bagi PIHAK PERTAMA (BANK …) untuk menjaga nilai jaminan dari perjanjian FPJP, PIHAK PERTAMA setuju untuk mengganti dan PIHAK KEDUA (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima penggantian dari PIHAK PERTAMA (BANK…) obyek jaminan fidusia sebagai berikut: 1) menarik Obyek Jaminan Fidusia nomor ……. yang tertuang pada Daftar Aset Kredit Lancar Bank yang merupakan bagian dari Akta Fidusia; 2) mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut: DEBITUR

No

Nama

Nomor Debtor NPWP Identification Number (DIN)

KREDIT

Alamat dan Telp

Nomor Perjanjian Kredit / Surat Perjanjian Kredit

Nomor Rekening

Jenis Kredit

Nomor Asuransi Kredit dan Nilai Tertanggung (apabila ada)

AGUNAN

Jangka Waktu (yyy/mm/dd)

Mulai

Akhir

Plafon Kredit

Rp (juta)

Va (ribu)

Baki Debet

Rp (juta)

Va (ribu)

Nilai Taksasi Agunan **) Jenis Agunan

No Pengikatan/ Pembebanan *)

Nomor Bukti Kepemilikan

Nominal Rp (juta)

Persentase terhadap Plafon

Penilai Agunan ***)

Nomor Polis Asuransi

Nilai Agunan Tertanggung (apabila ada)

Nama Pemilik

Nilai Pengikatan


Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fidusia, APHT, atau Hipotek cantumkan no. Akta-akta tersebut **) nilai yang dicantumkan sesuai pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan B ank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum antara lain telah memperhitungkan jangka waktu dari penilaian agunan terakhir dilakukan. ***) Diisi " independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank Disclaimer : Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,.......................

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR


MULYA E. SIREGAR

154


Lampiran 15 V

Contoh Surat Pernyataan Agunan berupa Aset Kredit No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Surat Pernyataan Agunan berupa Aset Kredit

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: :

……………………………………….. 1 Direktur ……. 2 Bank ……….…….....

3

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : 1. seluruh Aset Kredit yang diajukan bukan kredit konsumsi kecuali KPR; 2. seluruh Aset Kredit dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% dari plafon kredit yang telah dinilai oleh penilai independen; 3. sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan FPJP; 4. baki debet (outstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit dan BMPK pada saat FPJP diberikan; 5. seluruh Aset Kredit yang diagunkan memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum; 6. seluruh Aset Kredit yang diagunkan bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank; dan 7. kualitas seluruh Aset Kredit yang diajukan untuk menjadi agunan FPJP adalah benar tergolong kualitas lancar paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut.

1 2 3

Diisi dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJP

Demikian …

155

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran V Demikian pernyataan kami. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……….4


MULYA E. SIREGAR

4

Diisi dengan nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank 140

156


16 Lampiran VI

Contoh Surat Permohonan Penambahan Plafon FPJP Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal :

Permohonan Penambahan Plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dan Surat Persetujuan Pemberian FPJP No. …. tanggal …, bersama ini kami mengajukan permohonan penambahan plafon FPJP sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM) kami, sehingga seluruh plafon FPJP Bank … menjadi sebesar Rp ............ (terbilang : .......). Sehubungan dengan pengajuan permohonan penambahan plafon FPJP dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Surat pernyataan kesulitan likuiditas; Surat pernyataan agunan FPJP; Surat kesanggupan membayar kewajiban FPJP; Dokumen perhitungan rasio KPMM; Proyeksi arus kas dan dokumen pendukung lainnya;

6. Daftar aset yang menjadi agunan FPJP; 7. Print-out hasil pengagunan (pledge) di BI-SSSS;1 8. Surat pernyataan pengagunan SBIS;2 9. Konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia;3 10. Dokumen atas aset kredit yang menjadi agunan FPJP;4 Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal

1 2 3 4

Dalam hal Dalam hal Dalam hal Dalam hal

agunan agunan agunan agunan

berupa SBI, SUN dan/atau SBNSBSN berupa SBISSUN berupa Obligasi Korporasi berupa Aset Kredit

yang … 141

157

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran 16 VI yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

(tempat, tanggal) Komisaris (Nama Bank….) ttd ---------------(Komisaris)

Direksi (Nama Bank…..) ttd Meterai -----------------------------------(Direktur/SetingkatDirektur)

CC. [diisi sesuai ketentuan SE]


MULYA E. SIREGAR

142

158

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lampiran 17 VII Contoh Perhitungan Nilai Agunan FPJP 1. Perhitungan Nilai Agunan FPJP dalam bentuk SBI a. SBI 1 bulan seri IDBIxxxxxxxxx dengan karakteristik: nilai nominal Rp100 miliar, rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan 8,75000%, sisa jangka waktu 9 hari, dengan harga 99,78173 (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). b. SBI 3 bulan seri IDBIxxxxxxxxx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50 miliar, rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan 7,83333%, sisa jangka waktu 58 hari, dengan harga 98,75369 (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). Perhitungan Nilai Jual SBI dihitung berdasarkan harga setiap seri SBI: a. Nilai Jual SBI = Rp100 miliar x 99,78173% = Rp 99.781.730.000,00 b. Nilai Jual SBI = Rp 50 miliar x 98,75369% = Rp 49.376.845.000,00 Jumlah Nilai Jual SBI (a + b) = Rp149.158.575.000,00 Nilai agunan adalah sebesar 100% dari Nilai Jual SBI, yaitu Rp149.158.575.000,00. Dengan demikian, plafon FPJP adalah sebesar Rp149.158.575.000,00 untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 2. Perhitungan Nilai Agunan FPJP dalam bentuk SUN a. Obligasi Negara (ON) seri FRxxxx dengan karakteristik: 50.000 unit (nilai nominal Rp50 miliar), sisa jangka waktu 3686 hari, dengan harga 108,05988% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). b. ON seri ZCxxxx (zero coupon bond) dengan karakteristik: 50.000 unit (nilai nominal Rp50 miliar), sisa jangka waktu 527 hari, dengan harga 89,19250% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). c. SPN seri SPNxxxxxxxxxx dengan karakteristik: 50.000 unit (nilai nominal Rp50 miliar), sisa jangka waktu 351 hari, dengan harga 93,99088% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). Nilai Pasar SUN dihitung sebagai berikut: a. Nilai Pasar ON = Rp 50 miliar x 108,05988% = Rp 54.029.940.000,00 b. Nilai Pasar ONZC = Rp 50 miliar x 89,19250% 44.596.250.000,00

= Rp

c.Nilai ...

159

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran 17 VII c. Nilai Pasar SPN = Rp 50 miliar x 93,99088%

= Rp

46.995.440.000,00 Jumlah Nilai Pasar SUN (a + b +c) = Rp145.621.630.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar 100%/105% dari Nilai Pasar SUN, yaitu {(Rp54.029.940.000,00  100/105) + (Rp44.596.250.000,00  100/105) + (Rp46.995.440.000,00  100/105) = Rp138.687.266.666,67. Dengan demikian, plafon FPJP adalah sebesar Rp138.687.266.666,67 untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 3. Perhitungan Nilai Agunan FPJP dalam bentuk SBSN SBSN seri IFRxxxx dengan karakteristik: 100.000 unit (nilai nominal 100 miliar), sisa jangka waktu 1500 hari, dengan harga 92,01250% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). Nilai Pasar SBSN yang dimiliki dihitung sebagai berikut: Nilai Pasar SBSN = Rp 100 miliar x 92,01250% = Rp92.012.500.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar 105% dari Nilai Pasar SBSN, yaitu: Rp 92.012.500.000,00 x 100/105 = Rp87.630.952.380,95. Dengan demikian, plafon FPJP adalah sebesar Rp87.630.952.380,95 untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 4. Perhitungan Nilai Agunan FPJP dalam bentuk SBI dan SUN a. SBI 1 bulan seri IDBIxxxxxxxxx dengan karakteristik: nilai nominal Rp100 miliar, rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan 8,75000%, sisa jangka waktu 9 hari, dengan harga 99,78173% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS); b. ON seri VRxxxx dengan karakteristik: 50.000 unit (nilai nominal Rp50 miliar), sisa jangka waktu 2874 hari, dengan 98,96500% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

harga

Nilai Jual SBI dan Nilai Pasar ON yang dimiliki dihitung sebagai berikut: a. Nilai Pasar SBI= Rp 100 miliar x 99,78173%= Rp99.781.730.000,00

b. Nilai ...

160

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------17 Lanjutan Lampiran VII b. Nilai Pasar ON = Rp 50 miliar x 98,96500%

= Rp

49.482.500.000,00 Jumlah Nilai Jual SBI dan Nilai Pasar SUN (a + b) = Rp149.264.230.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar 100% dari Nilai Jual SBI dan 100%/105% dari Nilai Pasar SUN, yaitu Rp99.781.730.000,00 + (Rp49.482.500.000,00  100/105) = Rp146.907.920.476,19. Dengan demikian, plafon FPJP adalah sebesar Rp146.907.920.476,19 untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 5. Perhitungan Nilai Agunan FPJP dalam bentuk Obligasi Korporasi a. Obligasi korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50 miliar, sisa jangka waktu 3686 hari, dengan harga 100,930%, rating peringkat teratas (misal AAA). b. Obligasi korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50 miliar, sisa jangka waktu 527 hari, dengan harga 93,303%, rating peringkat kedua teratas (misal idAA+). c. Obligasi korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx dengan karakteristik: id

nilai nominal Rp50 miliar, sisa jangka waktu 351 hari, dengan harga 90,500%, rating peringkat ketiga teratas (misal idAA). Nilai Pasar obligasi korporasi dihitung sebagai berikut: a. Nilai pasar obligasi korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx = Rp 50 miliar x 100,930% = Rp 50.465.000.000,00 b. Nilai pasar obligasi korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx = Rp 50 miliar x 93,303% = Rp 46.651.500.000,00 c. Nilai pasar obligasi korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx = Rp 50 miliar x 90.500% = Rp 45.250.000.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar : a. Rp 50.465.000.000,00 x 100/135 = Rp 37.381.481.481,48 b. Rp 46.651.500.000,00 x 100/140 = Rp 33.322.500.000,00 c. Rp 45.250.000.000,00 x 100/145 = Rp 31.206.896.551,72 Total nilai agunan sebesar Rp 101.910.878.033,20. Dengan demikian, plafon FPJP adalah sebesar Rp 101.910.878.033,20 untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 6.Perhitungan ...

161

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------17 Lanjutan Lampiran VII

6. Perhitungan Nilai Agunan Gabungan dari Beberapa Jenis Agunan Perhitungan nilai plafon FPJP dari beberapa jenis agunan merupakan jumlah gabungan dari nilai masing-masing jenis agunan sesuai dengan contoh perhitungan agunan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas.


MULYA E. SIREGAR

162

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lampiran 18 VIII PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):................. Menghadap di hadapan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. .........................; Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal di ……., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-------------------------2. .........................;

Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bank ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;----------------------------atau ...

163

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------18 Lanjutan Lampiran VIII

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 2. .........................;

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis

tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas): 2. ..........................; Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ...

164

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran 18 VIII Notaris……..,

Nomor…..,

tanggal…….,

yang

termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------------------------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. ..........................; Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------------------------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 2. ..........................; Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor............... tanggal................ dan berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah ...

165

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------18 Lanjutan Lampiran VIII Daerah Nomor .........) untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------------------------------------------Para penghadap dikenal saya, Notaris……… Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a. bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor..... tanggal.... telah mengajukan permohonan FPJP kepada PIHAK PERTAMA, permohonan yang mana telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa PIHAK PERTAMA selaku pihak yang memberikan FPJP telah melakukan penelitian atas permohonan FPJP yang diajukan PIHAK KEDUA. bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian FPJP, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang untuk selanjutnya disebut FPJP, dengan plafon sebesar Rp............... (................rupiah), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… (2) PIHAK KEDUA menggunakan FPJP hanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sampai dengan terpenuhinya kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal ...

166

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------18 Lanjutan Lampiran VIII Pasal 2 BUNGA (1) Atas penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dikenakan dan oleh karena itu wajib membayar biaya bunga kepada PIHAK PERTAMA sebesar ……% (terbilang …. persen) per tahun. (2) Pembebanan biaya bunga FPJP yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada awal hari tanggal jatuh tempo FPJP. Pasal 3 AGUNAN (1) Terhadap penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:1 a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA c. Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA d. Obligasi korporasi konvensional atau Obligasi korporasi syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan/atau e. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA Dengan total nilai agunan a sampai e sekurang-kurangnya sebesar Rp............ (......................rupiah). (2) Agunan-agunan tersebut akan dilakukan pengikatan secara terpisah yang merupakan bagian terpenting dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. (3) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan Aset Kredit sebagai agunan dan di kemudian hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemberian FPJP ini, PIHAK KEDUA memiliki aset berupa surat berharga, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti agunan Aset Kredit dengan surat berharga.

(4) Agunan ... 1

disesuaikan dengan jenis jaminan

167

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------18 Lanjutan Lampiran VIII

(4) Agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d2 dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (5) Agunan berupa Aset Kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (6) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, dan bebas dari segala tuntutan hukum. (7) PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila terjadi penurunan nilai agunan dan/atau tidak memenuhi ketentuan FPJP. (8) Terkait pengelolaan agunan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pihak lain atau lembaga lain untuk melakukan penatausahaan dokumen Aset Kredit atas beban biaya PIHAK KEDUA. (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan Aset Kredit sebagai agunan FPJP, PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJP. Pasal 4 PEMBAYARAN (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi FPJP paling lambat pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP ini. (2) Pelunasan atau pembayaran pokok dan biaya bunga FPJP dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebetan rekening giro PIHAK KEDUA yang berada pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP.

2

disesuaikan dengan jaminan

Pasal ...

168

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------18 Lanjutan Lampiran VIII Pasal 5 Selama jangka waktu Perjanjian Pemberian FPJP berjalan, dalam hal saldo rekening giro PIHAK KEDUA yang berada di PIHAK PERTAMA melebihi batas minimum kewajiban pemeliharaan GWM PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pendebetan sejumlah kelebihan batas minimum GWM dimaksud. Pasal 6 REKENING PENAMPUNGAN (ESCROW ACCOUNT) (1) Dalam hal terdapat agunan FPJP berupa Aset Kredit, PIHAK KEDUA harus membuka rekening penampungan (escrow account) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan bunga, klaim asuransi kredit. (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pokok dan bunga FPJP pada saat jatuh tempo.

(1)

Pasal 7 EKSEKUSI AGUNAN PIHAK PERTAMA melakukan eksekusi agunan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam hal: a. PIHAK KEDUA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan bunga yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJP atau PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJP dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJP diakhiri oleh PIHAK PERTAMA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJP yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan b. saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP. (2) Apabila ...

169

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran 18 VIII (2)

Apabila

hasil

pencairan

atau

eksekusi

agunan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari nilai pelunasan FPJP maka PIHAK PERTAMA mengkredit sejumlah kelebihan hasil eksekusi agunan ke Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA, setelah dikurangi nilai pokok, biaya bunga FPJP dan biaya lainnya terkait FPJP. (3)

Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJP PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah kekurangan atas kewajiban yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(4)

Selama berlangsungnya eksekusi agunan, PIHAK PERTAMA tetap mengupayakan pelunasan FPJP dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai pokok FPJP ditambah biaya bunga FPJP yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro PIHAK KEDUA nihil. Pasal 8 DOMISILI HUKUM

Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP ini dan memohon pelaksanaannya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 9 BIAYA Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemberian FPJP ini menjadi biaya Bank, yaitu: a. penatausahaan dokumen aset kredit; b. biaya eksekusi agunan; c. biaya pengikatan agunan; d. biaya pembuatan akta perjanjian FPJP;

e. biaya ...

170

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran 18 VIII e. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Obligasi Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan f. biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJP. Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN FPJP PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pihak Penerima FPJP. Pasal 11 PENUTUP (1) Selain hal-hal yang diatur dalam perjanjian FPJP, PIHAK KEDUA wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJP. (2) Untuk pengakhiran perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 12 Segala perubahan yang diperlukan atau dianggap perlu atas Perjanjian Pemberian FPJP ini akan dibuat secara tersendiri atas mufakat Para Pihak dikemudian hari baik secara notariil melalui suatu Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini.

Akta ...

171

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran VIII 18 Akta

ini

diselesaikan

pukul

..........

WIB

(.................................................Waktu Indonesia Bagian Barat) 3. Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh................... Sarjana Hukum dan............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Dilangsungkan dengan...........................


MULYA E. SIREGAR

3

Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perjanjian FPJP

172

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------19 Lampiran VIII.a ADDENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (PERPANJANGAN/PERPANJANGAN DENGAN PERUBAHAN PLAFON) Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):................. Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal .............. dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal ..............1, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dimaksud dan/atau Addendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut :2 1. Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju: a. memperpanjang jangka waktu FPJP; atau b. memperpanjang jangka waktu FPJP dan menambah/mengurangi plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek2, sebesar Rp............... (................rupiah), sehingga plafon FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp............... (................rupiah), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… 2. Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas addendum yang dilakukan diikuti dengan penyerahan atau perubahan agunan baru)

Pasal … 1 2

Dicantumkan apabila telah ada Addendum Perjanjian Pemberian FPJP sebelumnya Diisi dengan pokok perubahan

173

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran VIII.a Pasal 3 AGUNAN (1) Terhadap penambahan plafon FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:3 a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA c. Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA d. Obligasi korporasi konvensional atau Obligasi korporasi syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan/atau e. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sehingga seluruh nilai agunan FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp…..(……rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (2) Atas tambahan agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d4 dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (3) Atas tambahan agunan berupa aset kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e7 dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum. (5) PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Akta …

3

4

Disesuaikan dengan jenis jaminan

Disesuaikan dengan jaminan

174

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran VIII.a Akta

ini

diselesaikan

pukul

..........

WIB



MULYA E. SIREGAR

5


175

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lampiran VIII.b 20 ADDENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (PENAMBAHAN PLAFON) Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):.................Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal .............. dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal ..............1, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dimaksud dan/atau Addendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut:2 1. Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima tambahan plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, sebesar Rp............... (................rupiah), sehingga plafon FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp............... (................rupiah), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… 2. Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas addendum yang dilakukan diikuti dengan penyerahan atau perubahan agunan baru)

Pasal … 1 2


176

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran VIII.b Pasal 3 (1)

AGUNAN Terhadap penambahan plafon FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:3 a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; c. Surat Berharga Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; d. Obligasi korporasi konvensional atau Obligasi korporasi syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan/atau e. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, sehingga seluruh nilai agunan FPJP yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp…..(……rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (2) Atas tambahan agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d4 dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (3) Atas tambahan agunan berupa aset kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (4) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum. (5) PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Akta … 3

4

Disesuaikan dengan jenis jaminan

disesuaikan dengan jaminan

177

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran VIII.b Akta

ini

diselesaikan

pukul

..........

WIB



MULYA E. SIREGAR

5


178

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ------------------------------------------------------------------

LampiranIX.a 21 Lampiran

AKTA GADAI BANK …….. - BANK INDONESIA Nomor : ……… Pada hari ini…………….tanggal ……………………………………………………, pukul………………………. (Waktu Indonesia bagian Barat), menghadap di hadapan saya,…………………………………………………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 1. ……Nama…… : Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bank ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;-----------------------atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. ……Nama…… : Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan ...

179

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI--------------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 102 UU Perseroan Terbatas): 1. ……Nama…… : Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-------------------------------------------------Jika PEMBERI GADAI adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 1. ……Nama…… : Jabatan, bertindak Attorney hadapan bertindak

bertempat tinggal di ......, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Akta Power of tertinggal ..........nomor .........dibuat di ..............., Notaris di Jakarta, demikian untuk dan atas nama ...................., cabang

Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam ...

180

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI----------------------------------------Jika PEMBERI GADAI adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ……Nama…… : Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor............... tanggal................ dan berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahanya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor .........) untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI--------------------------------------------------2. ……Nama…… : Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal di ……., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI----------------------------------------

Para ...

181

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a Para penghadap dikenal saya, Notaris Para penghadap dengan bertindak

dalam

kedudukannya

tersebut

menerangkan terlebih dahulu : a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, (untuk selanjutnya disebut “FPJP”) dari PENERIMA GADAI dengan plafon sebesar Rp............... (................rupiah) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor .... tanggal …., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor .... tanggal ....,1 (apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berikut segala Addendumnya disebut “Perjanjian Pokok”); b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa surat berharga sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar OBYEK GADAI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar OBYEK GADAI yang dituangkan dalam addendum lampiran; c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki surat berharga yang akan digadaikan sebagaimana tercatat dalam Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) di Bank Indonesia dan/atau pada The Central Depository and Book Entry Settlement (C-BEST) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang selanjutnya disebut SURAT BERHARGA, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar OBYEK GADAI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar OBYEK GADAI yang dituangkan dalam addendum lampiran; d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, baik karena hutang pokok, biaya bunga FPJP, biaya eksekusi agunan, dan seluruh biaya lainnya dalam hal masih terdapat kewajiban PEMBERI GADAI terkait dengan pemberian FPJP yang belum dilunasi berdasarkan 1

Dalam hal terdapat addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

dengan ...

182

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SURAT BERHARGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp ………………… ( …….. rupiah) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp ……….. (………….. rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “OBYEK GADAI”) dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik OBYEK GADAI tersebut. e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa OBYEK GADAI yang diberikan sebagai jaminan dengan akta ini adalah benar-benar haknya PEMBERI GADAI, semata-mata bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, bebas dari segala tuntutan hukum, dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain. f. Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa gadai SURAT BERHARGA ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Penyerahan hak atas OBYEK GADAI tersebut di atas beserta OBYEK GADAI yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan surat berharga tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Pasal 2 Apabila bagian dari OBYEK GADAI atau di antara OBYEK GADAI tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, maka PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau OBYEK GADAI yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI dengan obyek gadai digantikan ...

183

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh PENERIMA GADAI, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai OBYEK GADAI berdasarkan akta ini. Pasal 3 PEMBERI GADAI berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap OBYEK GADAI tersebut dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PENERIMA GADAI. Pasal 4 (1) PENERIMA GADAI melakukan eksekusi OBYEK GADAI yang diserahkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI dalam hal PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan, menjual OBYEK GADAI atau mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan OBYEK GADAI tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. (2) Apabila hasil penjualan dari OBYEK GADAI tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, maka PEMBERI GADAI tetap terikat untuk membayar lunas sisa hutang, biaya bunga dan biaya lain sebagaimana yang masih harus dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. Pasal 5 (1) Apabila untuk pencairan atau penjualan OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI:

184

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a a. mencairkan agunan berupa SBI dan/atau SBIS dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI; b. menjual agunan SBN dan/atau Obligasi Korporasi dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI; b. menjual ... c. mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia untuk pelunasan FPJP PEMBERI GADAI dalam hal pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b tidak dapat dilakukan. (2) Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan FPJP dari PENERIMA GADAI. Pasal 6 Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih besar dari jumlah FPJP yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI. Pasal 7 Apabila FPJP yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan OBYEK GADAI yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua OBYEK GADAI yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya dan gadai SURAT BERHARGA ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur). Pasal 8 (1) Gadai SURAT BERHARGA ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena FPJP yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain

administrasi ...

185

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI. (2) PEMBERI GADAI setuju bahwa : a. besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan OBYEK GADAI ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PENERIMA GADAI; dan b. PEMBERI GADAI menerima tagihan yang tercatat pada PENERIMA GADAI sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai alat bukti yang sempurna. Pasal 9 Akta Gadai ini berlaku sampai dengan PEMBERI GADAI telah memenuhi dan membayar lunas segala hal yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI sebagaimana dinyatakan dalam premisse Perjanjian Pokok kepada PENERIMA GADAI, antara lain hutang pokok, biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan. Pasal 10 Perjanjian Akta Gadai ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok. Pasal 11 Tentang Perjanjian Akta Gadai ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PENERIMA GADAI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI GADAI berdasarkan Perjanjian Pokok Pemberian FPJP dan Akta Gadai ini. Pasal 12 Biaya Akta Gadai ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta Gadai ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI GADAI pada saat pengikatan Akta Gadai dan/atau addendum Akta Gadai.

186

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a

Akta ini diselesaikan pukul ……. WIB (…………… Waktu Indonesia Bagian Akta ... Barat).2) Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI---------------------------------Dibuat dan dilangsungkan di……………………., pada hari ini, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ……………………., Sarjana Hukum dan …………………………, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris………………….. Dilangsungkan dengan………………………..

DAFTAR ... 2) Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani Akta Gadai ini.

187

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -----------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.a DAFTAR OBYEK GADAI 1) Obyek Gadai berupa SBI / SBIS Rata-Rata

No.

Jenis

Sisa

Surat

Jangka

Berharga

Waktu

Tertimbang Nomor Seri

Tanggal

Tingkat

Harga

Jatuh

Diskonto

Waktu

Saat

Nilai

Nilai

Nominal

Jual

Penerbitan 1. 2.

2) Obyek Gadai berupa SUN / SBSN No.

Jenis

Seri Surat

Surat

Berharga

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai Nominal

Harga

Nilai Jual

1. 2. 3) Obyek Gadai berupa Obligasi Korporasi Jenis No.

Seri Surat

Surat Berharga

Berharga

Rating

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2.

Jakarta, ..... (tgl-bln-thn)…… Menyetujui PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

188


Lampiran 22 Lampiran IX.b Lampiran Akta Gadai

TAMBAHAN OBYEK GADAI BANK ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJP No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BANK....) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI setuju untuk memberikan kepada PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima tambahan obyek gadai dari PEMBERI GADAI (BANK....), dengan rincian tambahan jaminan sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan OBYEK GADAI Bank ....... yang merupakan lampiran dari Akta Gadai. 1) Obyek Gadai berupa SBI / SBIS Rata-Rata

No.

Jenis

Sisa

Surat

Jangka

Berharga

Waktu


Harga

Tingkat

Tanggal Jatuh

Diskonto

Waktu

Saat

Nilai

Nilai

Nominal

Jual

Penerbitan 1. 2. 3.

2) Obyek Gadai berupa SUN / SBSN No.

Jenis

Seri

Sisa

Tanggal

Surat

Surat

Jangka

Jatuh

Berharga

Berharga

Waktu

Waktu

Nilai Nominal

Harga

Nilai Jual

1. 2. 3.

3) Obyek ...

189

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.b Lampiran Akta Gadai 3) Obyek Gadai berupa Obligasi Korporasi No.

Jenis

Seri

Surat

Surat

Berharga

Berharga

Rating

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2.

Jakarta, ..... (tgl-bln-thn)…… Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI


MULYA E. SIREGAR

190


Lampiran IX.c 23 Lampiran Lampiran Akta Gadai

PENGGANTIAN OBYEK GADAI BANK ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJP No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BANK....) menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI untuk mengganti dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) untuk menerima penggantian dari PEMBERI GADAI (BANK.......) Gadai sebagai berikut :

untuk setuju setuju Obyek

1) menarik Obyek Gadai nomor ....yang tertuang pada Daftar Obyek Gadai yang merupakan lampiran dari Akta Gadai; 2) mengganti Obyek Gadai tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut :

a. Obyek Gadai berupa SBI / SBIS Rata-Rata

No.

Jenis

Sisa

Surat

Jangka

Berharga

Waktu


Harga

Tingkat

Tanggal Jatuh

Diskonto

Waktu

Saat

Nilai

Nilai

Nominal

Jual

Penerbitan 1. 2.

b. Obyek Gadai berupa SUN / SBSN No.

Jenis

Seri

Sisa

Tanggal

Surat

Surat

Jangka

Jatuh

Berharga

Berharga

Waktu

Waktu

Nilai Nominal

Harga

Nilai Jual

1. 2.

c. Obyek ...

191

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 -------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran IX.c Lampiran Akta Gadai

c. Obyek Gadai berupa Obligasi Korporasi No.

Jenis

Seri

Surat

Surat

Rating

Berharga Berharga

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2.

Jakarta, ..... (tgl-bln-thn)…… Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI


MULYA E. SIREGAR

192


24 Lampiran X

AKTA JAMINAN FIDUSIA BANK....... – BANK INDONESIA Nomor : .... Pada hari ini……. , tanggal …………........................................................, pukul………………..(Waktu Indonesia Bagian Barat), menghadap di hadapan saya,.........Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. …………….

, Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bank ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;

Nomor

.....,

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1.……………..., Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara …

193

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA---------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas):

1………Nama…..,Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-------------------------------

178 Jika …

194

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 1. ......Nama........., Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ---------------------------Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ..........Nama.…..., Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor............... tanggal................ dan berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahanya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor .........) untuk selanjutnya disebut PERTAMA ------------------------------

PIHAK

2. .…Nama…… , Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal di ……., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari … 179

195

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA----------Para penghadap dikenal saya, Notaris ….. Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a. bahwa, PIHAK PERTAMA selaku pemberi fidusia, telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (untuk selanjutnya disebut “Fasilitas FPJP”) dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penerima fidusia telah memberikan Fasilitas FPJP yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam “Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek”, Nomor...................., tanggal………….., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Jangka Pendek Nomor …, tanggal …(apabila ada) yang dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek disebut Pemberian FPJP)”;

Pendanaan minutanya Perjanjian “Perjanjian

b. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas piutang milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. c.bahwa …

180

196

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X c. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. d. Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp............... atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka penghadap PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp........................., atas obyek jaminan fidusia berupa hak tagih (piutang) yang timbul dari perjanjian kredit antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, (untuk selanjutnya, dalam akta ini cukup disebut dengan ”Obyek Jaminan Fidusia”).

e. Selanjutnya, para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik PIHAK KEDUA, sedang Obyek Jaminan Fidusia …

197

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dalam mana segala bukti yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 3 Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PIHAK KEDUA, dalam mana penambahan atau pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini. Pasal 4 1. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. PIHAK PERTAMA juga tidak diperkenankan …

198

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X diperkenankan

untuk

membebankan

dengan

cara

apapun,

mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. 2. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pasal 5 1. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan penilaian dan pemantauan terhadap Obyek Jaminan Fidusia dan melaporkan hasil penilaian dan pemantauan kepada PIHAK KEDUA. 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. 3. Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 6 1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan bunga yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJP atau PIHAK PERTAMA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJP dengan lewatnya waktu yang ditentukan …

199

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJP diakhiri oleh PIHAK KEDUA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJP yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dan saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP, tanpa diperlukan suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri PIHAK KEDUA berhak: a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. b. untuk keperluan penjualan tersebut, PIHAK KEDUA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA, dengan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh …

200

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 3. Apabila penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bawah tangan, maka pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 7 Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan PIHAK PERTAMA telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pemberian FPJP, antara lain hutang pokok, biaya bunga, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pemberian FPJP. Pasal 8 1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA, yang menyatakan menerima kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat atau formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau pernyataan …

201

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X pernyataan

perubahan,

serta

dokumen-dokumen

lain

yang

bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. 2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, dan oleh karenanya Akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pemberian FPJP tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 9 PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 10 (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(2) Pemilihan …

202

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------Lanjutan Lampiran X (2) Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PIHAK PERTAMA atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 11 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. Demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Akta ini diselesaikan pukul .......... WIB1 (.................................................Waktu Indonesia Indonesia Barat). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ................... Sarjana Hukum dan ............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para panghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Dilangsungkan dengan........................... DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

1


203


Lampiran XI.a 25

LAPORAN HARIAN HASIL PENILAIAN AGUNAN FPJP – SBI, SBIS, SBN DAN OBLIGASI KORPORASI BANK…………….. Tanggal…………… 1. Agunan Berupa SBI, SBIS, dan SBN No. (a)

Jenis Surat Berharga (b)

Seri

Nominal

( c)

(d)

Harga Pasar BISSSS (Terakhir) (e)

Nilai Pasar (f) = (d) x (e)/ 100

Haircut (%) 1) (g)

Nilai Agunan eligible untuk FPJP (h) = (f) x (100 / (100 + (g))

Jumlah Keterangan: 1) Isi “0” untuk SBI atau SBIS; isi “5” untuk SBN.

2. Agunan berupa Obligasi Korporasi No.

Nama Obligasi Korporasi

Bond ID

Issuer

Rating

Nominal

Sisa Jk Waktu

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

Harga Transaksi BEI (Terakhir) (p)

Nilai Pasar

(q) = (n) x (p) / 100

Haircut (%) 2)

(r)

Nilai Agunan eligible untuk FPJP

(s) = (q) x (100/(100+ (r))

Jumlah Keterangan 2) Isi “20” untuk Obligasi Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah dengan peringkat teratas; isi “35” untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat teratas; isi “40” untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat ke-2 (dua) teratas; isi “45” untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat ke-3 (tiga) teratas.

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN MULYA E. SIREGAR

204

Lampiran SE Nomor 15/11 /DPNP tanggal 8 April -----------------------------------------------------------------------------

2013 Lampiran XI.b 26

LAPORAN HARIAN HASIL PENILAIAN AGUNAN FPJP – ASET KREDIT BANK…………….. Tanggal…………… Agunan berupa Aset Kredit No.

(a)

Nama Debitur

Jenis 1) Kredit

Plafon

(b)

(c)

(d)

Baki Debet

Kualitas

(e)

(f)

Sisa Jk waktu s.d. jt Tempo (g)

Kredit Pihak Terkait/ Bukan (h)

Pernah Restrukturisasi/ Tidak

Tanah/ Bangunan

Nilai

(i)

(j)

(k)

Agunan Kredit Jenis Appraisal Pengikatan Independen/ internal (l) (m)

Tanggal Appraisal Terakhir (n)

Nilai Agunan eligible untuk FPJP Nominal = (50% x Baki Debet)

Keterangan : 1) Jenis Kredit: Investasi, Modal Kerja, KPR DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

2)

205

Lampiran SE Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 ---------------------------------------------------------------------

Lampiran 27

Laporan Daftar Aset Kredit Lancar Semester …………….. Tahun …………………. Bank……………………………………………………………. Rp Juta

Kredit

Debitur

Bank

Agunan Nilai Taksasi Agunan **)

Jangka Waktu

Plafon Kredit Baki Debet Nomor Nomor Asuransi No Perjanjian ID Penilai Nomor Nilai Agunan Nomor Debtor Nomor Jenis Kredit dan ID Jenis Pengikatan/ Nomor Bukti Nama Alamat Kredit / Surat Nama Kantor Nama Identification NPWP Polis Tertanggung No Persentase Agunan Nilai Rekening Kredit Bank Pemilik dan Telp Rp Va Rp Va Agunan Pembebanan Kepemilikan Nominal Perjanjian Cabang ***) Asuransi (apabila ada) Number (DIN) Mulai Akhir terhadap Tertanggung *) (juta) (ribu) (juta) (ribu) Rp (juta) Kredit Plafon (apabila ada) (a)

(b)

( c )

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

( r )

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)

(y)

(z)

(aa)

Nilai Pengikatan

(ab)

Kredit Baki Debet Tidak Tidak Melebihi Pernah Direstrukt BMPK Pada Saat urisasi (Ya/Tidak) Diberikan (ac)

(ad)


Keterangan: (a) Diisi nomor (b) Diisi sesuai Sandi Bank (c) Diisi sesuai Nama Bank (d) Diisi sesuai Sandi Kantor Cabang (e) Diisi nama debitur (f) Diisi nomor identifikasi debitur (g) Diisi sesuai NPWP debitur (h) Diisi sesuai alamat dan telepon debitur (i) Diisi dengan nomor perjanjian kredit (j) Diisi dengan nomor rekening Debitur (k) Diisi dengan jenis kredit (l) Diisi dengan Nomor Asuransi Kredit dan Nilai Tertanggung (m) Diisi dengan waktu mulai kredit (n) Diisi dengan periode jatuh waktu kredit (o) Diisi dengan nilai plafon kredit Rupiah (juta) (p) Diisi dengan nilai plafon kredit valas (ribu) (q) Diisi dengan nilai baki debet kredit Rupiah (juta) (r) Diisi dengan nilai baki debet kredit valas (ribu) (s) Diisi dengan jenis agunan (t) Diisi dengan nomor akta apabila agunan kredit memiliki akta APHT, fidusia, atau Hipotek (u) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan agunan (v) Diisi nilai yang sesuai pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, antara lain telah memperhitungkan jangka waktu dari penilaian agunan terakhir dilakukan (w) Diisi dengan nilai persentase taksasi agunan terhadap plafon (x) Diisi dengan "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank (y) Diisi dengannomor polis asuransi (z) Diisi dengan nilai agunan tertanggung (aa) Diisi dengan nama pemilik agunan (ab) Diisi dengan nilai pengikatan agunan (ac) Diisi sesuai dengan kredit pernah direstruktur atau tidak (ad) Diisi dengan nilai baki debet yang tidak melebihi BMPK pada saat diberikan


MULYA E. SIREGAR

206

Lampiran-28 28

Contoh Surat Permohonan/Penambahan/Perpanjangan FPJP Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [ diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Permohonan/Penambahan/Perpanjangan1 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami mengajukan permohonan/penambahan/perpanjangan1 FPJP untuk jangka waktu ... ( ... ) hari dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan pendanaan jangka pendek kami. Sehubungan dengan pengajuan/penambahan/perpanjangan1 FPJP dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Surat pernyataan kesulitan pendanaan jangka pendek; Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek; Daftar aset yang menjadi agunan FPJP; Surat pernyataan agunan FPJP; Surat kesanggupan membayar kewajiban FPJP; Surat Kuasa dari BPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPR di bank umum dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPR terkait FPJP; Surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data dan dokumen; Surat persetujuan penggunaan aset Bank sebagai agunan FPJP; Perjanjian Pemberian FPJP/Addendum Perjanjian Pemberian FPJP; Konsep Akta Gadai;2 Konsep Akta Jaminan Fidusia.3

1

Coret yang tidak perlu Dalam hal agunan berupa SBI 3 Dalam hal agunan berupa Aset Kredit 2

189

207

28 Lampiran-23

12. Print-out hasil pengagunan (pledge) di BI-SSSS;4 Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarbenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPR ....) ttd -----------------------------

Direktur, (Nama BPR ....) Meterai Rp6.000,-

ttd

---------------------------

cc. : .............. [diisi sesuai ketentuan SE]

4

Dalam hal agunan berupa SBI

190

208

29 Lampiran-29

Contoh Surat Pernyataan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Yang bertanda tangan di bawah ini : No. Nama .................................. 1 1. Direktur 2 .................................. 2. Komisaris 3 BPR ……….…….....

Jabatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : BPR kami mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya penarikan dana masyarakat baik tabungan maupun deposito dalam 14 (empat belas) hari terakhir yang jumlahnya diatas normal (melampaui perkiraan) sehingga arus kas keluar melampaui arus kas masuk yang berakibat terjadi arus kas negatif4. Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesulitan tersebut dengan melakukan: ............................................................................................................................................ namun upaya tersebut tidak mampu memperbaiki kesulitan pendanaan jangka pendek BPR kami. Demikian pernyataan kami. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPR ....) ttd -----------------------------


ttd

---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur/komisaris BPRyang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur/komisaris yang berwenang mewakili BPR 3 Diisi dengan nama BPR yang mengajukan permohonan FPJP 4 Dilampiri Arus Kas Harian 14 (empat belas) hari terakhir 2

191

209

Lampiran-29

ARUS KAS HARIAN 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Nama BPR Posisi

: …………………………….. : Tanggal …………………… (dalam ribuan Rp)

Pos Tertentu

A. Arus Kas Masuk 1. Kas 2. SBI jatuh tempo 3. Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 4. Penerimaan angsuran kredit yang diberikan 5. Penerimaan simpanan dana nasabah a. Tabungan b. Deposito 6. Penerimaan dana antarbank pasiva a. Deposito b. Tabungan c. Pinjaman 7. Lain-lain Jumlah Kas Masuk (2 s.d. 6) B. Arus Kas Keluar 1. Kewajiban segera 2. Pembayaran simpanan dana nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo 3. Kewajiban antarbank pasiva (pihak

Saldo

Arus Kas Pada Hari Ke

Keterangan

T-14

T-13

T-12

T-11

T-10

T-9

T-8

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................

210

Lampiran-29

Pos Tertentu

Saldo


Keterangan

T-14

T-13

T-12

T-11

T-10

T-9

T-8

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ..................

................... ...................

Jumlah Kas Keluar (1 s.d. 4)

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Selisih Arus Kas (A-B)

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo c. Pinjaman (pembayaran angsuran/ pelunasan) 4. Lain-lain

193

211

Lampiran-29

ARUS KAS HARIAN 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Nama BPR Posisi

: …………………………….. : Tanggal …………………… (dalam ribuan Rp)

Pos Tertentu

A. Arus Kas Masuk 1. Kas 2. SBI jatuh tempo 3. Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 4. Penerimaan angsuran kredit yang diberikan 5. Penerimaan simpanan dana nasabah a. Tabungan b. Deposito 6. Penerimaan dana antarbank pasiva a. Tabungan b. Deposito c. Pinjaman 7. Lain-lain Jumlah Kas Masuk (2 s.d. 6) C. Arus Kas Keluar 1. Kewajiban segera 2. Pembayaran simpanan dana nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan

Saldo


Keterangan

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

T-1

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................

194

212

Lampiran-29

Pos Tertentu

Saldo


Keterangan

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

T-1

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

b. Deposito jatuh tempo 3. Kewajiban antarbank pasiva (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo c. Pinjaman (pembayaran angsuran/ pelunasan) 4. Lain-lain

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Komisaris,

---------------------------

(tempat), tanggal/bulan/tahun) Direktur,

----------------------

195

213

Lampiran-29

ACUAN PENGISIAN ARUS KAS HARIAN BPR 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Arus kas harian BPR adalah arus dana dalam 14 (empat belas) hari terakhir yang mempengaruhi pendanaan jangka pendek BPR sehingga BPR mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan mengajukan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sesuai PBI No 10/...../PBI/2008 tanggal ...................... 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat. No. A.

Pos-pos Tertentu

Keterangan

ARUS KAS MASUK

1 Kas 2 SBI jatuh tempo 3 Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 4 Penerimaan angsuran kredit yang diberikan 5 Penerimaan simpanan dana nasabah a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo 6 Penerimaan dana antarbank pasiva a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo 7 Lain-lain Jumlah Arus Kas Masuk

Saldo kas Pencairan SBI yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) bagi bank Penarikan giro, tabungan, dan deposito (pokok dan bunga) yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan angsuran atau pelunasan kredit yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan tabungan, dan deposito (pokok dan bunga) yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan tabungan dan deposito dari bank umum atau BPR lain (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan diluar butir 2 sampai dengan 6, antara lain penerimaan FPJP Penjumlahan 2 s.d. 7

196

214

Lampiran-29

No. B.

Pos-pos Tertentu

Keterangan

ARUS KAS KELUAR

1 Kewajiban segera 2 Pembayaran dana simpanan nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo 3 Kewajiban antarbank pasiva (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo c. Pinjaman (pembayaran angsuran/ pelunasan) 4 Lain-lain Jumlah Arus Kas Keluar SELISIH (+/-)

Penarikan deposito (pokok dan/atau bunga) pihak tidak terkait yang telah jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-)

-

Penarikan tabungan nasabah Pencairan DPK pihak tidak terkait yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-).

-

Penarikan tabungan setiap hari Pencairan antarbank pasiva – deposito BPR lain (pihak tidak terkait) yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-) - Pembayaran angsuran/pelunasan pada bank umum atau BPR lain yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-) Pengeluaran kas diluar butir 1 sampai dengan 4, antara lain pembayaran pokok dan/atau bunga FPJP Penjumlahan 1 s.d. 4 A-B

197

215

30 Lampiran-30

Contoh Surat Pernyataan Agunan FPJP No. [diisi dengan nomor surat]

Yang bertanda tangan di bawah ini : No. Nama .................................. 1 1. Direktur 2 .................................. 2. Komisaris 3 BPR ……….…….....

Jabatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : Seluruh aset yang menjadi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJP. Demikian pernyataan kami. (Kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPR ....) ttd -----------------------------


ttd

---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur/komisaris BPRyang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur/komisaris yang berwenang mewakili BPR 3 Diisi dengan nama BPR yang mengajukan permohonan FPJP 2

198

216

Lampiran-37 31 Contoh Surat Kesanggupan Membayar No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Kesanggupan Membayar Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali BPR ...........................................….1 : No. 1. 2. 3. 4.

Nama .................................. .................................. .................................. ..................................

Jabatan Direktur Utama Direktur Komisaris Pemegang Saham Pengendali

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan kesanggupan membayar atas segala kewajiban terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada BPR ………….3 pada saat tanggal jatuh waktu yaitu tanggal …………………2 dengan plafon sejumlah Rp.……………….3 berikut biaya bunga dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJP dari Bank Indonesia, serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJP kepada BPR. (Kota), (tanggal/bulan/tahun) Pemegang Saham Pengendali, (Nama BPR ....)

Komisaris, (Nama BPR ....)

Direktur, (Nama BPR ....)

ttd

ttd

ttd

............................

............................

...........................

Direktur Utama, (Nama BPR ....) Meterai Rp6.000,-

ttd

............................

1

Diisi dengan nama BPR yang mengajukan permohonan FPJP Diisi dengan tanggal jatuh waktu FPJP 3 Diisi dengan jumlah FPJP yang diajukan 2

217

217

Lampiran-32 32

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Data No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Surat Pernyataan Kebenaran Data

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ……………………………….................1

Jabatan

: Direktur ...........2 BPR ............................3

Alamat

: .................................................................4

bahwa berkaitan dengan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama BPR ..........3 menyatakan bahwa seluruh dokumen, data, penjelasan dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dijamin kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang sebaliknya, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPR ....) Meterai Rp6.000,-

ttd ---------------------------

1 2 3 4

Diisi dengan nama direktur BPR yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili BPR Diisi dengan nama BPR yang mengajukan permohonan FPJP Diisi alamat BPR yang mengajukan permohonan FPJP

200

218

Lampiran-33 33

Contoh Surat Kuasa Pendebetan Rekening BPR No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Pendebetan Rekening BPR Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….................1 Jabatan : Direktur ...........2 BPR ............................3 Alamat : .................................................................4 bahwa berkaitan dengan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama BPR ..........3 menyatakan memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPR di bank umum yang ditunjuk dan/atau di bank umum lainnya sebagai berikut: No. 1. 2. 3. ......

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Nama Bank Umum

Keterangan

PT. Bank................ Rekening yang KP/KC/KCP........... ditunjuk Rekening lainnya Rekening lainnya Rekening lainnya

dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPR terkait dengan FPJP termasuk pelunasan FPJP pada saat jatuh tempo. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPR ....) Meterai Rp6.000,-

ttd ---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur BPR yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili BPR 3 Diisi dengan nama BPR yang mengajukan permohonan FPJP 4 Diisi alamat BPR yang mengajukan permohonan FPJP 2

201

219

Lampiran-34 34

RASIO KEBUTUHAN KAS BPR …………………… Per tanggal ………………………..

Pos-pos tertentu

Nominal (dalam ribuan Rp)

A. ASET LANCAR 1. Kas 2. SBI 3. Antarbank Aktiva (yang tidak diblokir) a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo JUMLAH ASET LANCAR B. KEWAJIBAN LANCAR 1. Kewajiban segera 2. Simpanan dana nasabah (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan 3. Antarbank Pasiva (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 100%

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPR ....) Ttd ---------------------------

220 202

220

Lampiran-35 35

DAFTAR SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) BPR ………………………………………… YANG DIAJUKAN SEBAGAI AGUNAN FPJP

No. Nomor Nilai Seri Nominal

Rata-Rata Tertimbang Tingkat Diskonto Saat Penerbitan

Harga

Tanggal Jatuh Waktu

Sisa Jangka Waktu

Nilai Jual

1. 2. 3. 4. .....

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPR ....) ttd ---------------------------


ttd

---------------------------

221 203

221

Lampiran-35 DAFTAR ASET KREDIT LANCAR BPR …........ YANG DIAJUKAN SEBAGAI AGUNAN FPJP DEBITUR

No.

Nama Debitur

NPWP

Alamat

Nomor Akta Perjanjian Kredit/ Surat Perjanjian Kredit

KREDIT Jangka Waktu (dd/mm/yyyy) No. Rekening

Mulai

Akhir

AGUNAN Plafond Kredit (juta Rp)

Baki Debet (juta Rp)

Jenis Agunan

No. Pengikatan/ Pembebanan *)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ..... TOTAL Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fiducia, APHT, atau Hipotik, cantumkan no. Akat-Akta tersebut. **) Nilai yang dicantumkan sesuai Pasal 13 PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR ***) Diisi "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank" apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank -

Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PBI No.10/35/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR dan disetujui oleh direktur dan komisaris sebagai agunan FPJP BPR. Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala ririko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami

Komisaris,

........................

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur,

.........................................

222222 204

36 Lampiran-36

PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BPR Nomor:……… Pada hari ini……..... tanggal …………..... pukul……………….. (Waktu Indonesia bagian .......):................. Menghadap di hadapan saya, Sarjana Hukum, Notaris di ......... dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. (Nama) Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di .............. 2.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di ..............

3.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di …......., untuk sementara berada di .............. Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA----------

205

223

Lampiran-36

2.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPR ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;---

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 2.

(Nama)

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -------------------------------------

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan 206

224

Lampiran-36

utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas): 2.

(Nama)

Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------------------------------------------------------

(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan) Para penghadap dikenal saya, Notaris Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a.

bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor ........ tanggal ........ telah mengajukan permohonan FPJP kepada PIHAK PERTAMA, permohonan mana telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. bahwa PIHAK PERTAMA selaku pihak yang memberikan FPJP telah melakukan penelitian atas permohonan FPJP yang diajukan PIHAK KEDUA. 207

225

Lampiran-36

bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/......./PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian FPJP, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang untuk selanjutnya disebut FPJP, sebesar Rp............................. (................rupiah), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… (2) FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan pada rekening PIHAK KEDUA di bank umum yang ditunjuk yaitu, nomor......... di PT. Bank ........ Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu .... Pasal 2 Atas penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), PIHAK KEDUA dikenakan dan oleh karena itu wajib membayar biaya bunga kepada PIHAK PERTAMA sebesar ……% (terbilang …. persen) per tahun. Pasal 3 AGUNAN (1) Terhadap penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:1 a. Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan nilai Rp ............... (....................rupiah); 2

1

2

coret yang tidak perlu yang memiliki nilai jual sebesar 100% dari nilai FPJP

208

226

Lampiran-36

b. Aset Kredit yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan nilai Rp ............... (....................rupiah);3. Yang rekapitulasinya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan aset kredit sebagai agunan dan di kemudian hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemberian FPJP ini, PIHAK KEDUA memiliki aset berupa SBI, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti agunan aset kredit dengan SBI. (3) Agunan berupa SBI sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (4) Dalam hal agunan berupa SBI sebagaimana tersebut pada ayat (1) memiliki jangka waktu lebih pendek dari jangka waktu FPJP, maka SBI akan dicairkan pada saat SBI jatuh tempo untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban terkait FPJP. (5) Dalam hal pencairan SBI sebagaimana tersebut pada ayat (4) mencukupi untuk pelunasan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan FPJP, maka segala kewajiban PIHAK KEDUA terkait FPJP dianggap terpenuhi dan Perjanjian FPJP ini dianggap berakhir. (5) Agunan berupa aset kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. (6) Biaya-biaya yang timbul untuk melakukan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA. (7) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum. Pasal 4 PEMBAYARAN

3

paling kurang 150% (seratus lima puluh persen) dari FPJP yang dihitung berdasarkan baki debet (outstanding) aset kredit.

209

227

Lampiran-36

(1) PIHAK KEDUA wajib melunasi FPJP paling lambat pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP ini. (2) Pelunasan atau pembayaran pokok dan biaya bunga FPJP dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebetan rekening PIHAK KEDUA yang berada pada Bank Umum pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJP. (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebetan seluruh rekening PIHAK KEDUA di bank umum yang ditunjuk dan bank umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran FPJP, PIHAK KEDUA menyediakan dana yang cukup pada rekening BPR di bank umum yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2) untuk digunakan sebagai sumber pembayaran FPJP kepada PIHAK PERTAMA. (5) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (4), PIHAK KEDUA wajib menyetorkan hasil angsuran dan/atau bunga atas asset kredit yang menjadi agunan FPJP BPR ke rekening BPR di bank umum sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2). Pasal 5 EKSEKUSI AGUNAN (1) Apabila dana yang tersedia pada rekening PIHAK KEDUA pada Bank Umum tidak mencukupi untuk pelunasan FPJP atau PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan FPJP atau permohonan perpanjangan FPJP PIHAK KEDUA tidak disetujui PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan eksekusi terhadap agunan yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. (2) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJP PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah kekurangan atas kewajiban yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. (3) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban pelunasan FPJP PIHAK KEDUA kepada PIHAK 210

228

Lampiran-36

PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengembalikan kelebihan hasil pencairan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 7 DOMISILI HUKUM Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri …………….., demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP ini dan memohon pelaksanaanya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 8 LAIN-LAIN PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pihak Penerima FPJP. Pasal 9 PENUTUP Untuk pengakhiran perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 Segala perubahan yang diperlukan atau dianggap perlu atas Perjanjian Pemberian FPJP ini akan dibuat secara tersendiri atas mufakat Para Pihak dikemudian hari baik secara notariil maupun secara di bawah tangan dilakukan melalui suatu Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP ini. Akta ini diselesaikan pukul .......... WI... (............................................Waktu Indonesia Bagian .........). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

211

229

Lampiran-36

DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan................... Sarjana Hukum dan nona............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksisaksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Dilangsungkan dengan...........................

212

230

Lampiran-37 37 AKTA GADAI BPR …….. - BANK INDONESIA Nomor : ……… Pada hari ini……………., tanggal ……………………………………………………, pukul………………………. (Waktu Indonesia bagian ………..), menghadap di hadapan saya,……………………....…., Sarjana Hukum, Notaris di ………......…. dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 1.

(Nama)

: Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPR ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;-------------------------

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. (Nama)

: Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPR………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis 213

231

Lampiran-37 tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-------------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas): 1. (Nama)

: Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPR………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI---------------------------------------------------

(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan) 2. (Nama)

3. (Nama)

4. (Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal

214

232

Lampiran-37 ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di …......., untuk sementara berada di .............. Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI -------------------------------------------------------------Para penghadap dikenal saya, Notaris Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu : a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, (untuk selanjutnya disebut “FPJP”) dari PENERIMA GADAI sebesar Rp…… (……………….…) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor .... tanggal …., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor .... tanggal ....,1 (apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berikut segala Addendumnya disebut “Perjanjian Pokok”). b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia; c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki Sertifikat Bank Indonesia yang akan digadaikan sebagaimana tercantum dalam Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS) yang selanjutnya disebut SBI. d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh 1

Dalam hal terdapat addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

215

233

Lampiran-37 PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp ………………… ( …….. Rupiah) dan jumlah nilai jual sebesar Rp ……….. (………….. Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “OBYEK GADAI”) dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik OBYEK GADAI tersebut. e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa OBYEK GADAI yang diberikan sebagai jaminan dengan akta ini adalah benar-benar hak PEMBERI GADAI, semata-mata bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain. f. Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa gadai SBI ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Penyerahan hak atas OBYEK GADAI tersebut di atas beserta OBYEK GADAI yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan SBI tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Pasal 2 Apabila bagian dari OBYEK GADAI atau di antara OBYEK GADAI tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/…./PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau OBYEK GADAI yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI dengan obyek gadai lainnya yang

216

234

Lampiran-37 sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh PENERIMA GADAI, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai OBYEK GADAI berdasarkan akta ini. Pasal 3 PEMBERI GADAI berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap OBYEK GADAI tersebut dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PENERIMA GADAI. Pasal 4 (1) Apabila PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan, menjual OBYEK GADAI atau mendebet rekening PIHAK KEDUA di Bank Umum dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Perkreditan Rakyat dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan OBYEK GADAI tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. (2) Apabila hasil penjualan dari OBYEK GADAI tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, maka PEMBERI GADAI tetap terikat untuk membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. Pasal 5 (1) Apabila untuk pencairan atau penjualan OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI: a. mencairkan agunan dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan FPJP PIHAK KEDUA; b. menjual agunan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan FPJP PIHAK KEDUA;

217

235

Lampiran-37 c. mendebet rekening PIHAK KEDUA di Bank Umum untuk pelunasan FPJP PIHAK KEDUA dalam hal pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b tidak dapat dilakukan. (2) Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan FPJP dari PENERIMA GADAI. Pasal 6 Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih besar dari jumlah FPJP yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI. Pasal 7 Apabila FPJP yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan OBYEK GADAI yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua OBYEK GADAI yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya dan gadai SBI ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur). Pasal 8 (1) Gadai SBI ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena FPJP yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI. (2) PEMBERI GADAI setuju bahwa besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan jaminan gadai ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PENERIMA GADAI dan diterima sebagai alat bukti yang sempurna.

218

236

Lampiran-37

Pasal 9 Pembebanan gadai ini dilakukan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI dengan syarat-syarat yang memutuskan, yakni sampai dengan PEMBERI GADAI telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pokok, antara lain hutang pokok, biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan. Pasal 10 Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok. Pasal 11 Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………………..., demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PENERIMA GADAI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI GADAI berdasarkan Perjanjian ini dan memohon pelaksanaanya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 12 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI GADAI. Akta ini diselesaikan pukul ……. WI..... (…………… Waktu Indonesia Bagian ……..). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

----------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI----------------------------------Dibuat dan dilangsungkan di……………………., pada hari ini, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan…………………….,

219

237

Lampiran-37 Sarjana Hukum dan nona …………………………, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di ……… sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksisaksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris………………….. Dilangsungkan dengan………………………..

220

238

Lampiran 37 Lampiran Akta Gadai DAFTAR OBYEK GADAI Obyek Gadai berupa SBI No. Nomor Nilai Seri Nominal


Harga

Tanggal Jatuh Waktu

Sisa Jangka Waktu

Nilai Jual

1. 2. 3. 4. .....

(Kota) , (tgl-bln-thn) Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

221

239

Lampiran 37 Lampiran Akta Gadai

TAMBAHAN OBYEK GADAI BPR ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJP No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BPR...................) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI setuju untuk memberikan kepada PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima tambahan obyek gadai dari PEMBERI GADAI (BPR...................), dengan rincian tambahan jaminan sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan OBYEK GADAI BPR ................. yang merupakan lampiran dari Akta Gadai. Obyek Gadai berupa SBI No. Nomor Nilai Seri Nominal


Harga Tanggal Jatuh Waktu

Sisa Jangka Waktu

Nilai Jual

1. 2. 3. 4. .... (Kota), (tgl-bln-thn) Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

222

240

Lampiran 37 Lampiran Akta Gadai PENGGANTIAN OBYEK GADAI BPR ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJP No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di ……… (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BPR..................) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI setuju untuk mengganti dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima penggantian dari PEMBERI GADAI (BPR................) Obyek Gadai sebagai berikut : 1) menarik Obyek Gadai nomor ....yang tertuang pada Daftar Obyek Gadai yang merupakan lampiran dari Akta Gadai; 2) mengganti Obyek Gadai tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut : Obyek Gadai berupa SBI

No.

Nomor Nilai Seri Nominal


Harga

Tanggal Jatuh Waktu

Sisa Jangka Waktu

Nilai Jual

1. 2. 3. 4. ..... ………., (tgl-bln-thn)…… Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI

223

241

Lampiran-38 38

AKTA JAMINAN FIDUSIA BPR....... – BANK INDONESIA Nomor : .... Pada hari ini……. , tanggal …………...................................................................., pukul…………….. (Waktu Indonesia bagian ........), menghadap di hadapan saya,......... Sarjana Hukum, Notaris di ............... dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. (Nama)

, Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPR ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. (Nama),

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPR………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terkahir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA---------

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas):

224

242

Lampiran-38 1. (Nama)

Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPR………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-------------------------------

(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan). 2. (Nama)

3. (Nama)

4. (Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di …......., untuk sementara berada di .............. Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----------------------------------------------------------

Para penghadap dikenal saya, Notaris. Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu

225

243

Lampiran-38 a. Bahwa, PIHAK PERTAMA selaku pemberi fidusia, telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (untuk selanjutnya disebut “FPJP”) dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penerima fidusia telah memberikan FPJP yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam “Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek”, Nomor...................., tanggal………….., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

Nomor …, tanggal …(apabila ada) yang

minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek disebut “Perjanjian Pemberian FPJP)”; b. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas piutang milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. c. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. d. Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp............... atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka penghadap PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp........................., atas obyek jaminan fidusia berupa hak tagih (piutang) yang timbul dari perjanjian kredit antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, beserta dengan segala pendapatan yang diperoleh dari hak tagih PIHAK PERTAMA antara lain namun tidak terbatas pada pendapatan bunga, klaim asuransi kredit dan jika pendapatan tersebut dimasukkan dalam suatu rekening penampungan maka jaminan fidusia meliputi juga rekening penampungan

226

244

Lampiran-38 dimaksud (untuk selanjutnya, dalam akta ini cukup disebut dengan ”Obyek Jaminan Fidusia”). e. Selanjutnya, para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik PIHAK KEDUA, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dalam mana segala bukti yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 3 Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PIHAK KEDUA, dalam mana penambahan atau pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini.

227

245

Lampiran-38 Pasal 4 1. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. PIHAK PERTAMA juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. 2. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pasal 5 1. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap obyek jaminan tersebut secara harian dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PIHAK KEDUA secara mingguan. 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. 3. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA dari perusahaan asuransi tersebut. Pasal 6 1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan bunga yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJP atau PIHAK PERTAMA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJP dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri PIHAK KEDUA berhak:

228

246

Lampiran-38 a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. b. Untuk keperluan penjualan tersebut, PIHAK KEDUA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA, dengan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan obyek jaminan fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan ayat 1 di atas dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk melakukan penjualan atas obyek jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan dan menyetorkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA. 3. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 7 Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan PIHAK PERTAMA telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pemberian FPJP, antara lain hutang pokok, biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan. 229

247

Lampiran-38

Pasal 8 1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, yang menyatakan menerima kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat atau formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. 2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, dan oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pemberian FPJP tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 9 PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tersebut.

230

248

Lampiran-38 Pasal 10 1. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri ................ di .............. 2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PIHAK PERTAMA atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 11 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. Demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Akta ini diselesaikan pukul .......... WI... (.................................................Waktu Indonesia ...............). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan/nyonya/ nona................. Sarjana Hukum dan tuan/nyonya/ nona .......................... Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Dilangsungkan dengan...........................

231

249

Lampiran SE Nomor 10/45/DKBU tanggal 12 Desember 2008

Lampiran-38 Lampiran Akta Jaminan Fidusia DAFTAR ASET KREDIT LANCAR SELAMA 3 BULAN TERAKHIR YANG DIAGUNKAN BPR ............................................ DEBITUR

No.

Nama Debitur

NPWP

KREDIT

Alamat


No. Rekening

Jenis Kredit

AGUNAN

Jangka Waktu (dd/mm/yyyy) Mulai

Akhir

Plafond Baki Debet Kredit (juta (juta Rp) Rp)

Nilai Taksasi Agunan **) Jenis Agunan



Nominal (juta Rp)


Penilai Agunan ***)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ..... TOTAL Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fiducia, APHT, atau Hipotik, cantumkan no. Akat-Akta tersebut. **) Nilai yang dicantumkan sesuai Pasal 13 PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR ***) Diisi "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank" apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank -

Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala ririko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi

(Kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, Direktur Utama,

........................

......................

232

250

Lampiran-38 Lampiran Akta Jaminan Fidusia TAMBAHAN DAFTAR KREDIT LANCAR BPR .............................................. Merujuk pada Perjanjian Pemberian FPJP No......... Jo. Perjanjian Pengikatan Fidusia No. ...... Tanggal ......, berhubung adanya kewajiban bagi PIHAK PERTAMA (BPR ...............) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian FPJP, PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA (BANK INDONESIA) dan PIHAK KEDUA (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima tambahan jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA (BPR ...........) dengan rincian tambahan jaminan sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Daftar Aset Kredit Lancar BPR ..... DEBITUR

No.

Nama Debitur

NPWP

AGUNAN

KREDIT

Alamat


No. Rekening

Jenis Kredit

Jangka Waktu (dd/mm/yyyy) Mulai

Akhir

Nilai Taksasi Agunan **) Plafond Kredit

Baki Debet

Jenis Agunan



Nominal Rp (juta)


Penilai Agunan ***)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .... TOTAL Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fiducia, APHT, atau Hipotik, cantumkan no. Akat-Akta tersebut. **) Nilai yang dicantumkan sesuai Pasal 13 PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR ***) Diisi "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern BPR" apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal BPR -

Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala ririko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami


........................

......................

251

233

Lampiran-38 Lampiran Akta Jaminan Fidusia PENGGANTIAN DAFTAR KREDIT LANCAR BPR .......................................... Merujuk pada Perjanjian Pemberian FPJP No......... Jo. Perjanjian Pengikatan Fidusia No. ...... Tanggal ......, berhubung adanya kewajiban bagi PIHAK PERTAMA (BPR ...............) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian FPJP, PIHAK PERTAMA setuju untuk mengganti dan PIHAK KEDUA (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima penggantian dari PIHAK PERTAMA (BPR ...........) OBYEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BERIKUT: 1) menarik Obyek Jaminan Fidusia nomor ....................... Yang tertuang pada Daftar Aset Kredit Lancar BPR merupakan bagian dari Akta Fidusia 2) mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada angka 1) di atas menjadi sebagai berikut: DEBITUR

No.

Nama Debitur

NPWP

KREDIT

Alamat

No. Akta Perjanjian Kredit/ Surat Perjanjian Kredit

No. Rekening

Jenis Kredit

AGUNAN Jangka Waktu (dd/mm/yyyy) Mulai

Akhir

Nilai Taksasi Agunan **) Plafond Kredit

Baki Debet

Jenis Agunan



Nominal Rp (juta)


Penilai Agunan ***)

1. 2. 3. 4. 5. 6. ...... TOTAL Catatan: *) Apabila agunan kredit memiliki akta Fiducia, APHT, atau Hipotik, cantumkan no. Akat-Akta tersebut. **) Nilai yang dicantumkan sesuai Pasal 13 PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR ***) Diisi "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern BPR" apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal BPR -

Aset kredit sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio kredit yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala ririko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami


........................

.........................

252 234

Lampiran-39 39 ADDENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) Nomor: ……….

Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal .............. dan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ………… tanggal ..............1, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dimaksud dan/atau Addendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut :2 1. Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang untuk selanjutnya disebut FPJP, sebesar Rp...............(................rupiah), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal ……………... 2. Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas addendum yang dilakukan diikuti dengan penyerahan atau perubahan agunan baru) Pasal 3 AGUNAN (1)

1 2

Terhadap penggunaan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa: a. .......... b. ..........


235

253 253

Lampiran-39 c. .......... (2)

Atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengikatan agunan secara ...... yang dilakukan dalam Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia.

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani di ……….., dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

236

254 254

Lampiran-40 40 LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEBUTUHAN KAS HARIAN BPR …………………… tanggal ……s.d.…………………..

Pos-pos tertentu

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

(dalam ribuan Rp) T-2 T-1

A. ASET LANCAR 1. Kas 2. SBI 3. Antarbank Aktiva (yang tidak menjadi agunan di bank umum atau BPR lain) a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo JUMLAH ASET LANCAR B. KEWAJIBAN LANCAR 1. Kewajiban segera 2. Simpanan dana nasabah (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan 3. Antarbank Pasiva (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 100%

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami. 237

255

255

Lampiran-40 (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPR ....) ttd ---------------------------

256

238

256

41 Lampiran-41

LAPORAN KOLEKTIBILITAS HARIAN ASET KREDIT AGUNAN FPJP BPR……………….. TANGGAL ........s.d.....................................

No.

Nama Debitur


No. Rekening

Baki Debet Pada Saat Pengajuan (juta Rp)

Baki Debet Posisi T+7 (juta Rp)

Kolektibilitas T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

T+6

T+7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ..... TOTAL

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, 257 257 ............................................

42 Lampiran-42

Contoh Surat Permohonan FPJPS Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [ diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bersama ini kami mengajukan permohonan FPJPS untuk jangka waktu ... ( ... ) hari kalender dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan pendanaan jangka pendek kami. Sehubungan dengan pengajuan FPJPS dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

Surat pernyataan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek; Surat pernyataan agunan FPJPS; Surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban FPJPS; Surat pernyataan kebenaran data; Surat kuasa dari BPRS kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPRS terkait FPJPS; Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal permohonan pemberian FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas selama jangka waktu permohonan FPJPS, beserta laporan kas harian BPRS yang selama ini dibuat yang ditandatangani oleh pejabat BPRS; Daftar agunan FPJPS; Dokumen agunan FPJPS; Konsep akta perjanjian pemberian dan pengikatan agunan FPJPS: a. Akta Perjanjian Pemberian FPJPS;

240

258

Lampiran-42 b. Akta Gadai beserta Daftar Surat Berharga Milik Pemegang Saham BPRS yang diajukan Sebagai Agunan FPJPS;1 c. Akta Jaminan Fidusia.2 10. Nama dan nomor rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang akan digunakan sebagai alat pengkreditan BPRS terkait dengan penerimaan FPJPS; 11. Surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai jaminan FPJPS; 12. Fotokopi neraca harian.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarbenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPRS ....) ttd -----------------------------

Direktur, (Nama BPRS ....) Meterai Rp6.000,-

ttd

---------------------------


1

Dalam hal agunan berupa surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS berupa SBI, SUN, SBSN dan Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) 2 Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan

241

259

Lampiran-42

Contoh Surat Penambahan Plafon FPJPS Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [ diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Penambahan Plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Perjanjian Pemberian FPJPS No. ……….. tanggal ………….., bersama ini kami mengajukan penambahan plafon FPJPS untuk jangka waktu ... ( ... ) hari dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… sebesar Rp ............ (.......Rupiah) untuk memenuhi perkiraan kekurangan pendanaan jangka pendek kami. Sehubungan dengan pengajuan tambahan plafon FPJPS dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengajuan tambahan plafon FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah tanggal permohonan tambahan plafon sampai dengan berakhirnya jangka waktu FPJPS yang sedang dimintakan tambahan plafon; 2. Surat pernyataan agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 3. Surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban FPJPS; 4. Surat pernyataan kebenaran data; 5. Daftar agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 6. Dokumen agunan (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 7. Surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS dalam bentuk surat berharga milik pemegang saham BPRS); 8. Konsep akta addendum perjanjian pemberian FPJPS;

242

260

Lampiran-42 Surat permohonan penambahan plafon beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



ttd

---------------------------


243

261

Lampiran-42

Contoh Surat Perpanjangan FPJPS Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [ diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Perpanjangan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Perjanjian Pemberian FPJPS No. ……….. tanggal ………….., bersama ini kami mengajukan perpanjangan FPJPS untuk jangka waktu ... ( ... ) hari dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… dan penambahan plafon FPJPS1 sebesar Rp ............ ( ......Rupiah) untuk memenuhi perkiraan kekurangan pendanaan jangka pendek kami. Sehubungan dengan pengajuan FPJPS dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1. Perhitungan perkiraan Rasio Kebutuhan Kas pada saat FPJPS jatuh tempo dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan FPJPS; 2. Surat pernyataan agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 3. Surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban FPJPS; 4. Surat pernyataan kebenaran data; 5. Daftar agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 6. Dokumen agunan (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS); 7. Surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS dalam bentuk surat berharga milik pemegang saham BPRS); 8. Konsep akta addendum perjanjian pemberian FPJPS.

1

Dalam hal disertai dengan penambahan plafon FPJPS

244

262

Lampiran-42

Surat permohonan perpanjangan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ttd

---------------------------


245

263

43 Lampiran-43

Contoh Surat Pernyataan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada [ diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Yang bertanda tangan di bawah ini: No.

Nama

Jabatan

1.

..................................... 1

Direktur 2

2.

...........................................

Komisaris

PT. BPRS .................................. 3. dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa: BPRS kami mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek karena adanya penarikan dana masyarakat baik tabungan maupun deposito dalam 14 (empat belas) hari terakhir yang jumlahnya di atas normal (melampaui perkiraan) sehingga arus kas keluar melampaui arus kas masuk yang berakibat terjadi arus kas negatif (perhitungan terlampir) 4. Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesulitan tersebut dengan melakukan …………………………………………………………………… ....................................................................................................................................... namun upaya tersebut tidak mampu memperbaiki Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek BPRS kami. Demikian pernyataan kami. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPRS ....) ttd -----------------------------


ttd

---------------------------

-------------------------------------1 Diisi dengan nama direktur/komisaris BPRS yang berwenang mewakili 2 Diisi dengan jabatan direktur/komisaris yang berwenang mewakili BPRS 3 Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan permohonan FPJPS 4 Dilampiri Perhitungan Arus Kas Harian 14 (empat belas) hari terakhir

246

264

Lampiran-43

ARUS KAS HARIAN 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Nama BPRS : …………………………….. Posisi : Tanggal …………………… (dalam ribuan Rp) Pos Tertentu

A. Arus Kas Masuk 1. Kas 2. Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 3. Penerimaan angsuran pembiayaan yang diberikan 4. Penerimaan simpanan nasabah a. Tabungan b. Deposito 5. Penerimaan dana antarbank pasiva a. Deposito b. Tabungan c. Pinjaman Jumlah Kas Masuk (2 s.d. 5) B. Arus Kas Keluar 1. Kewajiban segera 2. Pembayaran simpanan nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito 3. Kewajiban pada bank lain (pihak tidak terkait)

Saldo


Keterangan

T-14

T-13

T-12

T-11

T-10

T-9

T-8

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................

247

265

Lampiran-43

Pos Tertentu

Saldo


Keterangan

T-14

T-13

T-12

T-11

T-10

T-9

T-8

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ..................

................... ...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

a. Tabungan b. Deposito c. Pembiayaan (pembayaran angsuran/ pelunasan)

248

266

Lampiran-43

ARUS KAS HARIAN 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Nama BPRS : …………………………….. Posisi : Tanggal …………………… (dalam ribuan Rp) Pos Tertentu

A. Arus Kas Masuk 1. Kas 2. Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 3. Penerimaan angsuran pembiayan yang diberikan 4. Penerimaan simpanan nasabah a. Tabungan b. Deposito 5. Penerimaan dana antarbank pasiva a.Deposito b.Tabungan c. Pinjaman Jumlah Kas Masuk (2 s.d. 6) B. Arus Kas Keluar 1. Kewajiban segera 2. Pembayaran simpanan nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito 3. Kewajiban pada bank lain (pihak tidak terkait)

Saldo


Keterangan

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

T-1

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................

249

267

Lampiran-43

Pos Tertentu

Saldo


Keterangan

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

T-1

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ...................

................... ..................

................... ...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................


...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

a. Tabungan b. Deposito c. Pembiayaan (pembayaran angsuran/ pelunasan)

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Komisaris,

---------------------------

(tempat), tanggal/bulan/tahun) Direktur,

----------------------

250

268

Lampiran-43

ACUAN PENGISIAN ARUS KAS HARIAN BPRS 14 (EMPAT BELAS) HARI TERAKHIR Arus kas harian BPRS adalah arus dana dalam 14 (empat belas) hari terakhir yang mempengaruhi pendanaan jangka pendek BPRS sehingga BPRS mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan mengajukan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. No. A.

Pos-pos Tertentu

Keterangan

ARUS KAS MASUK

1 Kas 2 Penerimaan antarbank aktiva a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo 3 Penerimaan angsuran pembiayaan yang diberikan 4 Penerimaan simpanan nasabah a. Tabungan b. Deposito 5 Penerimaan dana antarbank pasiva a. Tabungan b. Deposito Jumlah Arus Kas Masuk

Saldo kas Penarikan giro, tabungan, dan deposito (pokok dan bagi hasil) jatuh tempo (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan angsuran atau pelunasan pembiayaan yang jatuh waktu (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+) Penerimaan tabungan, dan deposito dari nasabah (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+)

Penerimaan tabungan dan deposito dari bank lain (pada hari T-x) merupakan kas masuk (+)

Penjumlahan 1 s.d. 5

251

269

Lampiran-43

No. B.

Pos-pos Tertentu

Keterangan

ARUS KAS KELUAR

1 Kewajiban segera

2 Pembayaran simpanan nasabah (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito 3 Kewajiban pada bank lain (pihak tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito c. Pembiayaan (pembayaran angsuran/pelunasan)

Jumlah Arus Kas Keluar SELISIH (+/-)

Penarikan deposito jatuh tempo (pokok dan/atau bagi hasil) pihak tidak terkait (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-)

-

Penarikan tabungan nasabah (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-) Pencairan deposito nasabah pihak tidak terkait (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-).

-

Penarikan tabungan bank lain (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-) Pencairan antarbank pasiva – deposito bank lain (pihak tidak terkait) (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-) Pembayaran angsuran/pelunasan kepada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau BPRS lain (pada hari T-x) merupakan kas keluar (-)

-

Penjumlahan 1 s.d. 3 A-B

252

270

Lampiran-44 44

Contoh Surat Pernyataan Agunan FPJPS No. [diisi dengan nomor surat]

Yang bertanda tangan di bawah ini : No. Nama .................................. 1 1. Direktur 2 .................................. 2. Komisaris 3 BPR ……….…….....

Jabatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa : Seluruh aset yang menjadi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJPS. Demikian pernyataan kami. (Kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPRS ....) ttd -----------------------------


ttd

---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur/komisaris BPRS yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur/komisaris yang berwenang mewakili BPRS 3 Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan FPJPS 2

253 271

271

Lampiran-45 45 Contoh Surat Kesanggupan Membayar No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Kesanggupan Membayar Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali BPRS ...........................................….1 : No. 1. 2. 3. 4.

Nama .................................. .................................. .................................. ..................................

Jabatan Direktur Utama Direktur Komisaris Pemegang Saham Pengendali

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan kesanggupan membayar atas segala kewajiban terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada BPRS ………….1 pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal …………………2 dengan plafon sejumlah Rp.……………(…................)3 berikut imbalan dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS dari Bank Indonesia, serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJPS kepada BPRS. (Kota), (tanggal/bulan/tahun) Pemegang Saham Pengendali, (Nama BPRS ....)

Komisaris, (Nama BPRS ....)

Direktur, (Nama BPRS....)

ttd

ttd

ttd

............................

............................

........................... .

Direktur Utama, (Nama BPRS ....) Meterai Rp6.000,-

ttd

............................

1

Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan FPJPS Diisi dengan tanggal jatuh tempo FPJPS 3 Diisi dengan jumlah FPJPS yang diajukan 2

254

272

272

Lampiran-46 46

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Data No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE]

Perihal : Surat Pernyataan Kebenaran Data

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: ……………………………….................1

Jabatan

: Direktur ...........2 BPRS ............................3

Alamat

: .................................................................4

bahwa berkaitan dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama BPRS ..........3 menyatakan bahwa seluruh data, dokumen, penjelasan dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dijamin kebenaran dan kelengkapannya serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang sebaliknya, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPRS ....) Meterai Rp6.000,-

ttd ---------------------------

1 2 3 4

Diisi dengan nama direktur BPRS yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili BPRS Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan FPJPS Diisi alamat BPRS yang mengajukan FPJPS

255 273

273

Lampiran-47 47

Contoh Surat Kuasa Pendebetan Rekening BPRS No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Pendebetan Rekening BPRS Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….................1 Jabatan : Direktur ...........2 BPRS ............................3 Alamat : .................................................................4 bahwa berkaitan dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama BPRS ..........3 menyatakan memberikan kuasa kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya, sebagai berikut: No. 1.

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Nama BUS/UUS/bank umum lainnya PT. Bank................ KP/KC/KCP...........

Keterangan

2. 3. ......

dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPRS terkait dengan FPJPS termasuk pelunasan FPJPS pada saat jatuh tempo. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPRS ....) ttd ---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur BPRS yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili BPRS 3 Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan FPJPS 4 Diisi alamat BPRS yang mengajukan FPJPS 2

256 274

274

Lampiran-48 48 LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEBUTUHAN KAS HARIAN BPRS …………………… tanggal ……s.d.………………….. (dalam ribuan Rp) Pos-pos tertentu

Posisi T+0

T+1

T+2

T+3

1

T+4

T+5

T+6

T+n

A. ASET LANCAR 1. Kas 2. Antarbank Aktiva (yang tidak diblokir) a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo JUMLAH ASET LANCAR B. KEWAJIBAN LANCAR 1. Kewajiban segera 2. Simpanan dana nasabah (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan 3. Antarbank Pasiva (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 100% 1

Posisi T+0 adalah posisi Rasio Kebutuhan Kas (RKK) pada tanggal permohonan pemberian FPJPS/tanggal permohonan tambahan plafon FPJPS/tanggal jatuh tempo FPJPS dalam hal perpanjangan FPJPS; Posisi T+1 s.d T+n adalah proyeksi RKK setelah T+0 sampai dengan berakhirnya jangka waktu FPJPS.

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, Ttd --------------------------257 275

275

Lampiran-49 49 DAFTAR ASET PEMBIAYAAN LANCAR BPRS …........ YANG DIAJUKAN SEBAGAI AGUNAN FPJPS NASABAH

No. Nama Nasabah

NPWP

Alamat

Jenis Akad Pembiayaan

Nomor Akta Perjanjian Pembiayaan/ Surat Perjanjian Pembiayaan

PEMBIAYAAN Jangka Waktu (dd/mm/yyyy) No. Rekening

Mulai

Akhir

AGUNAN**) Plafond Pembiayaan (ribu Rp)

Saldo Pokok (ribu Rp)

Jenis Agunan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ..... TOTAL Catatan: *) Apabila agunan pembiayaan memiliki akta Fidusia, APHT, atau Hipotik, cantumkan no. Akta-Akta tersebut. **) Agunan memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesi mengenai kualitas aktiva bagi BPRS Aset pembiayaan sebagaimana terdapat pada daftar diatas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PBI No.11/29/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan disetujui oleh direktur dan komisaris sebagai agunan FPJPS BPRS. Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio pembiayaan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Komisaris,

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur,

258

276

Lampiran-49

DAFTAR SURAT BERHARGA MILIK PEMEGANG SAHAM BPRS YANG DIAJUKAN SEBAGAI AGUNAN FPJPS OLEH BPRS ………………………………………… 1) Agunan berupa SBI No

Nomor

Nilai

Rata-Rata Tertimbang

Seri

Nominal

Tingkat Diskonto Saat Penerbitan

Harga

Tanggal

Sisa

Nilai

Jatuh Tempo

Jangka Waktu

Jual

1. 2. .... 2) Agunan berupa SUN/SBSN No.

Nomor Seri

Nilai Nominal

Harga

Tanggal Jatuh Tempo

Sisa Jangka Waktu

Nilai Jual

1. 2. ..... 3) Agunan berupa Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) No.

Nomor Seri

Nilai Nominal

Rating

Harga Pasar

Tanggal Jatuh

Sisa Jangka

Tempo

Waktu

Nilai Jual

1. 2. ..... (kota), (tanggal/bulan/tahun) Komisaris, (Nama BPRS ....) ttd ---------------------------


ttd ---------------------------

259

309

277

Lampiran-50 50

PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (FPJPS) Nomor:……… Pada hari ini……..... tanggal …………..... pukul……………….. (Waktu Indonesia bagian .......):................. Menghadap di hadapan saya, Sarjana Hukum, Notaris di ......... dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di ..............

1.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di ..............

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA---------2.

(Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Utama/Direktur 260

278

Lampiran-50

perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPRS ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;--atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 2.

(Nama)

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -------------------------------------

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan (vide Pasal 102 UU Perseroan Terbatas): 2.

(Nama)

Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, 261

279

Lampiran-50

selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----------------------------------------------------(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan) Para penghadap dikenal saya, Notaris Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a.

bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor ........ tanggal ........ telah mengajukan permohonan FPJPS kepada PIHAK PERTAMA, permohonan mana telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa PIHAK PERTAMA selaku pihak yang memberikan FPJPS telah melakukan penelitian atas permohonan FPJPS yang diajukan PIHAK KEDUA. bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek dengan menggunakan akad Mudharabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian FPJPS, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: 262

280

Lampiran-50

Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang untuk selanjutnya disebut FPJPS, sebesar Rp............................. (................rupiah), dengan jangka waktu ..........(…….) hari, yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… (2) FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicairkan pada rekening PIHAK KEDUA di Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah yaitu, nomor......... di PT. Bank ........ Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu ....

Pasal 2 (1) Atas penggunaan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), PIHAK KEDUA dikenakan dan oleh karena itu wajib membayar imbalan kepada PIHAK PERTAMA yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi PIHAK PERTAMA dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. (2) Besarnya nisbah bagi hasil bagi PIHAK PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen). (3) Tingkat realisasi imbalan adalah realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan periode triwulanan terakhir pada PIHAK KEDUA.

Pasal 3 AGUNAN (1) Terhadap penggunaan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:1 a. Aset Pembiayaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan nilai Rp ............... (....................rupiah);2 dan/atau 1

2

diisi sesuai dengan jenis agunan yang diserahkan BPRS paling kurang 150% (seratus lima puluh persen) dari FPJPS yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset pembiayaan.

263

281

Lampiran-50

b. Surat berharga (SBI, SUN/SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)) yang dimiliki oleh pemegang saham PIHAK KEDUA dengan nilai Rp ............... (....................rupiah); 3 Yang rekapitulasinya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (2) Agunan berupa aset Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (3) Agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (4) Biaya-biaya yang timbul untuk melakukan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA. (5) PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan bebas dari segala tuntutan hukum. Pasal 4 PEMBAYARAN (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi FPJPS paling lambat pada tanggal jatuh tempo Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (2) Pelunasan atau pembayaran pokok dan imbalan FPJPS dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebetan rekening PIHAK KEDUA yang berada pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya pada tanggal jatuh tempo Perjanjian Pemberian FPJPS. (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebetan seluruh rekening PIHAK KEDUA di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran FPJPS, PIHAK KEDUA menyediakan dana yang cukup pada rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha 3

yang memiliki nilai nominal sebesar 100% dari nilai FPJPS.

264

282

Lampiran-50

Syariah dan/atau bank umum lainnya untuk digunakan sebagai sumber pembayaran FPJPS kepada PIHAK PERTAMA. (5) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (4), PIHAK KEDUA wajib menyetorkan hasil angsuran dan/atau imbalan/bagi hasil/margin/ujrah atas aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS BPRS ke rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya. Pasal 5 EKSEKUSI AGUNAN (1) Apabila dana yang tersedia pada rekening PIHAK KEDUA pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk pelunasan FPJPS atau PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan FPJPS atau permohonan perpanjangan FPJPS PIHAK KEDUA tidak disetujui PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan eksekusi terhadap agunan yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. (2) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJPS PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah kekurangan atas kewajiban yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. (3) Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban pelunasan FPJPS PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengembalikan kelebihan hasil pencairan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 DOMISILI HUKUM Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri …………….., demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS ini dan memohon pelaksanaanya di pengadilan-

265

283

Lampiran-50

pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 7 LAIN-LAIN PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pihak Penerima FPJPS.

Pasal 8 PENUTUP Untuk pengakhiran perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pasal 9 Segala perubahan yang diperlukan atau dianggap perlu atas Perjanjian Pemberian FPJPS ini akan dibuat secara tersendiri atas mufakat Para Pihak dikemudian hari baik secara notariil maupun secara di bawah tangan dilakukan melalui suatu Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. Akta ini diselesaikan pukul .......... WI... (............................................Waktu Indonesia Bagian .........). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan................... Sarjana Hukum dan nona............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

266

284

Lampiran-50

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Dilangsungkan dengan...........................

267

285

51 Lampiran-51

AKTA GADAI BPRS …….. - BANK INDONESIA Nomor : ……… Pada hari ini……………., tanggal ……………………………………………………, pukul………………………. (Waktu Indonesia bagian ………..), menghadap di hadapan saya,……………………....…., Sarjana Hukum, Notaris di ………......…. dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 1.

(Nama)

: Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPRS ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;-------------------------

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. (Nama)

: Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis

268

286

Lampiran-51 tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI-------------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Perseroan Terbatas): 1. (Nama)

: Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI---------------------------------------------------

(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan) 2. (Nama)

3. (Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di .............. Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam

269

287

Lampiran-51 jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI --------------------------------------------------------------Para penghadap dikenal saya, Notaris Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu : a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, (untuk selanjutnya disebut “FPJPS”) dari PENERIMA GADAI sebesar Rp…… (……………….…) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor .... tanggal …., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor .... tanggal ....,1 (apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berikut segala Addendumnya disebut “Perjanjian Pokok”); b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS berupa SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)2; c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah menerima surat kuasa dari pemegang saham BPRS PEMBERI GADAI selaku pemilik surat berharga berupa SBI, SUN,

1 2

Dalam hal terdapat addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah. Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS.

270

288

Lampiran-51 SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)3 yang akan digadaikan; d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, baik karena hutang pokok, imbalan dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp ………………… ( …….. Rupiah) dan jumlah nilai jual sebesar Rp ……….. (………….. Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “OBYEK GADAI”) dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima dengan baik OBYEK GADAI tersebut; e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa OBYEK GADAI yang diberikan sebagai jaminan dengan akta ini adalah benar-benar hak PEMBERI GADAI, semata-mata bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain. f. Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa gadai SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)5 ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Penyerahan hak atas OBYEK GADAI tersebut di atas beserta OBYEK GADAI yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)6 tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

3

Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS. Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS. 5 Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS. 6 Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS. 4

271

289

Lampiran-51 Pasal 2 Apabila bagian dari OBYEK GADAI atau di antara OBYEK GADAI tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau OBYEK GADAI yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan OBYEK GADAI dengan obyek gadai lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh PENERIMA GADAI, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai OBYEK GADAI berdasarkan akta ini. Pasal 3 PEMBERI GADAI berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap OBYEK GADAI tersebut dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PENERIMA GADAI. Pasal 4 (1) Apabila PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan, menjual OBYEK GADAI atau mendebet rekening PEMBERI GADAI di Bank Umum Syariah, Unit Syariah dan/atau bank umum lainnya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan OBYEK GADAI tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. (2) Apabila hasil penjualan dari OBYEK GADAI tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, maka PEMBERI GADAI tetap terikat untuk membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

272

290

Lampiran-51

Pasal 5 (1) Apabila untuk pencairan atau penjualan OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI: a. mencairkan agunan dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI; b. menjual agunan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI; c. mendebet rekening PEMBERI GADAI di Bank Umum Syariah, Unit Syariah dan/atau bank umum lainnya untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI dalam hal pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b tidak dapat dilakukan. (2) Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan FPJPS dari PENERIMA GADAI. Pasal 6 Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas OBYEK GADAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih besar dari jumlah FPJPS yang diterima oleh PEMBERI GADAI, besar imbalan dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 7 Apabila FPJPS yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan OBYEK GADAI yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah

273

291

Lampiran-51 berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua OBYEK GADAI yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya dan gadai SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)7 ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur). Pasal 8 (1) Gadai SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)8 ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena FPJPS yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajibankewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya beban imbalan, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI. (2) PEMBERI GADAI setuju bahwa besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan jaminan gadai ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PENERIMA GADAI dan diterima sebagai alat bukti yang sempurna. Pasal 9 Pembebanan gadai ini dilakukan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI dengan syarat-syarat yang memutuskan, yakni sampai dengan PEMBERI GADAI telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pokok, antara lain hutang pokok, beban imbalan, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan.

Pasal 10 Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

7 8

Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS. Pilih sesuai dengan jenis surat berharga yang menjadi agunan FPJPS.

274

292

Lampiran-51 Pasal 11 Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……………………..., demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PENERIMA GADAI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI GADAI berdasarkan Perjanjian ini dan memohon pelaksanaanya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 12 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI GADAI. Akta ini diselesaikan pukul ……. WI..... (…………… Waktu Indonesia Bagian ……..). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

----------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI----------------------------------Dibuat dan dilangsungkan di……………………., pada hari ini, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan……………………., Sarjana Hukum dan nona …………………………, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di ……… sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksisaksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris………………….. Dilangsungkan dengan………………………..

275

293

52 Lampiran-52

AKTA JAMINAN FIDUSIA BPRS....... – BANK INDONESIA Nomor : .... Pada hari ini……. , tanggal …………...................................................................., pukul…………….. (Waktu Indonesia bagian ........), menghadap di hadapan saya,......... Sarjana Hukum, Notaris di ............... dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. (Nama)

, Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. BPRS ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. (Nama),

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terkahir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA---------

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Perseroan Terbatas): 1. (Nama)

Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili 276

294

Lampiran-52 Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT BPRS………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA------------------------------(Untuk badan hukum yang lain menyesuaikan). 2. (Nama)

3. (Nama)

Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Direktur Direktorat ….......……./ Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……........, untuk sementara berada di .............. Warga Negara Indonesia, lahir di ........................, pada tanggal ......................, Deputi Direktur Direktorat ......../ Deputi Pemimpin Bank Indonesia ………, bertempat tinggal di ……......, untuk sementara berada di .............. Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….. tanggal ………… dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------------------------------------------------------------

Para penghadap dikenal saya, Notaris. Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a. Bahwa, PIHAK PERTAMA selaku pemberi fidusia, telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (untuk selanjutnya disebut “FPJPS”) dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penerima fidusia telah memberikan FPJPS yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan dan persyaratan 277

295

Lampiran-52 sebagaimana diuraikan dalam “Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah”, Nomor...................., tanggal………….., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor …, tanggal …(apabila ada) yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah disebut “Perjanjian Pemberian FPJPS)”; b. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas piutang milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. c. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. d. Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik karena hutang pokok, beban imbalan dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp..............(…..Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS, maka penghadap PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp.................(........Rupiah), atas obyek jaminan fidusia berupa hak tagih (piutang) yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, beserta dengan segala pendapatan yang diperoleh dari hak tagih PIHAK PERTAMA antara lain namun tidak terbatas pada pendapatan imbalan/bagi hasil/margin/ujrah, klaim asuransi pembiayaan dan jika pendapatan tersebut dimasukkan dalam suatu rekening penampungan maka jaminan fidusia meliputi juga rekening penampungan dimaksud (untuk selanjutnya, dalam akta ini cukup disebut dengan ”Obyek Jaminan Fidusia”). e. Selanjutnya, para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: 278

296

Lampiran-52

Pasal 1 Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik PIHAK KEDUA, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dalam mana segala bukti yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 3 Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PIHAK KEDUA, dalam mana penambahan atau pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini. Pasal 4 1. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. PIHAK PERTAMA juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.

279

297

Lampiran-52 2. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pasal 5 1. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap obyek jaminan tersebut secara harian dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PIHAK KEDUA secara mingguan. 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. 3. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA dari perusahaan asuransi tersebut. Pasal 6 1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan beban imbalan yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJPS atau PIHAK PERTAMA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJPS dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri PIHAK KEDUA berhak: a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. b. Untuk keperluan penjualan tersebut, PIHAK KEDUA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga 280

298

Lampiran-52 penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA, dengan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk membayar imbalan atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan obyek jaminan fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan ayat 1 di atas dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk melakukan penjualan atas obyek jaminan fidusia baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan dan menyetorkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA. 3. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 7 Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan PIHAK PERTAMA telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pemberian FPJPS, antara lain hutang pokok, beban imbalan, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan. Pasal 8 1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, yang menyatakan menerima kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap 281

299

Lampiran-52 dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat atau formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. 2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, dan oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 9 PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 tersebut. Pasal 10 1. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri ................ di .............. 2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada 282

300

Lampiran-52 pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PIHAK PERTAMA atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 11 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. Demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Akta ini diselesaikan pukul .......... WI... (.................................................Waktu Indonesia ...............). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan/nyonya/ nona................. Sarjana Hukum dan tuan/nyonya/ nona .......................... Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka

ditandatanganilah

akta

ini

oleh

para

penghadap,

saksi-saksi

dan

saya,

Notaris.......................... Dilangsungkan dengan...........................

283

301

53 Lampiran-53

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEBUTUHAN KAS HARIAN BPRS …………………… tanggal ……s.d.…………………..

Pos-pos tertentu

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3


A. ASET LANCAR 1. Kas 2. Antarbank Aktiva (yang tidak diblokir) a. Giro b. Tabungan c. Deposito jatuh tempo JUMLAH ASET LANCAR B. KEWAJIBAN LANCAR 1. Kewajiban segera 2. Simpanan dana nasabah (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan 3. Antarbank Pasiva (tidak terkait) a. Deposito jatuh tempo b. Tabungan JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 100%

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami. 284 302

302

53 Lampiran-53

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPRS ....) ttd ---------------------------

303 285

303

Lampiran SE Nomor 12/39/DPbS tanggal 31 Desember 2010 54 Lampiran-54

LAPORAN KOLEKTIBILITAS HARIAN ASET PEMBIAYAAN AGUNAN FPJPS BPRS……………….. TANGGAL ........s.d.....................................

No.

Nama Nasabah

Nomor Akta Perjanjian Pembiayaan/ Surat Perjanjian Pembiayaan

No. Rekening

Saldo Pokok Pada Saat Pengajuan Permohonan (juta Rp)

Saldo Pokok Posisi T-1 (juta Rp)

Kolektibilitas T-7 *)

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ..... TOTAL *) T-7 untuk pelaporan minggu pertama adalah posisi tanggal pencairan.

(kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, ............................................

304

T-1

Lampiran-55 55 LAPORAN PENGGUNAAN FPJPS HARIAN BPRS …………………… tanggal ……s.d.…………………..

Pos-pos tertentu

Plafon

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3


A. PENERIMAAN FPJPS B. KEWAJIBAN LANCAR 1. Kewajiban segera 2. Simpanan dana nasabah (tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo 3. Antarbank Pasiva (tidak terkait) a. Tabungan b. Deposito jatuh tempo Sisa Dana FPJPS

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami. (tempat, tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPRS)

---------------------287

305

Lampiran-56 56

Contoh Surat Pemberitahuan Rekening Penerimaan FPJPS No. [diisi dengan nomor surat] Kepada [diisi sesuai ketentuan SE] Perihal : Pemberitahuan Rekening Penerimaan FPJPS Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….................1 Jabatan : Direktur ...........2 BPRS ............................3 Alamat : .................................................................4 bahwa berkaitan dengan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama BPRS ..........3 menyatakan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengkreditan rekening kami di Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah5 sebagai berikut: Nomor Rekening : ................................................................ Jenis Rekening : Giro ............... / Tabungan ........................ Nama Pemilik Rekening : ................................................................ Nama Bank : PT. Bank Syariah .... / UUS PT. Bank ......... Nama Kantor : KC/KCP ................................................... Keterangan : ................................................................ dalam rangka penerimaan terkait dengan FPJPS. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Direktur, (Nama BPRS ....) Meterai Rp6.000,-

ttd ---------------------------

1

Diisi dengan nama direktur BPRS yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili BPRS 3 Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan permohonan FPJPS 4 Diisi alamat BPRS yang mengajukan permohonan FPJPS 5 Pilih bank yang ditunjuk 2

288 306

306

Lampiran-57 57

Contoh Surat Kuasa Pemegang Saham kepada BPRS Kepada Direksi BPRS …………. di …………………..

Perihal : Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….................1 Kedudukan : Pemegang Saham ...........2 BPRS ............................3 Alamat : .................................................................4 bahwa berkaitan dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diajukan BPRS ................kepada Bank Indonesia, dengan ini kami menyatakan : 1. menyerahkan surat berharga yang kami miliki kepada BPRS …………. sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Surat Berharga SBI SUN SBSN Obligasi Syariah (Sukuk Korporasi)

Nomor Surat Berharga

Nilai

Keterangan

Korporasi

2. memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BPRS ................... untuk mengagunkan surat berharga tersebut di atas kepada Bank Indonesia dalam rangka pemberian FPJPS kepada BPRS …., termasuk menandatangani segala dokumen yang terkait dengan pengikatan agunan surat berharga tersebut di atas; 3. tidak akan melakukan release surat berharga yang telah diagunkan dalam rangka pemberian FPJPS PT. BPRS...... dalam sub registry/KSEI, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. (kota), (tanggal/bulan/tahun) Pemegang Saham, (Nama BPRS ....) Meterai Ttd Rp6.000,--------------------------1

Diisi dengan nama Pemegang Saham Diisi dengan kedudukan Pemegang Saham (PSP atau Pemegang Saham Biasa) 3 Diisi dengan nama BPRS yang mengajukan FPJPS 4 Diisi alamat Pemegang Saham yang memberikan kuasa ke BPRS untuk mengagunkan surat berharga yang dimilikinya. 2

289 307

307

Lampiran-58 LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/34/DPSP TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL

TATA

CARA

PEMBERIAN

FASILITAS

LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM CONTOH ADENDUM PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM NOMOR ..........TANGGAL ………….1 Pada hari ini, ........., tanggal ......... bulan ......... tahun .........., yang bertandatangan dibawah ini : ---------------------------------------------------1. .........Nama……….., Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem

Pembayaran,

Jakarta,

dalam

bertempat

hal

ini

tinggal

bertindak

di

dalam

jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian

mewakili

Bank

Indonesia

yang

berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ------------------------------------Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut: 2. .........Nama……….., Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ...............,

dalam

hal

ini

bertindak

dalam

jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ... 1

Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Penggunaan FLI yang telah ditandatangani sebelumnya.

308

nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ....., berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal ..... (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....., Nomor ....., Tambahan Nomor

…...,

berikut

perubahan-perubahan

terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor …..., tanggal …..., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ….., Nomor ....., Tambahan

Nomor

…..,

untuk

selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA------------------------------atau (jika Direksi harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris): 2. .........Nama……….., Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di ..............,

dalam

hal

ini

bertindak

dalam

jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank .., berdasarkan Pasal …. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor …., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris …, Nomor .., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor …..,

dan

untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis

dari

sebagaimana

dewan

komisaris

dinyatakan

Perseroan,

dalam

Surat

Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut:

2. Nama ...

309

2. .........Nama……….., Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney Nomor .......... tanggal ......... dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak

melalui

Indonesia,

kantor

berkedudukan

.......alamat....,

selanjutnya

cabangnya di

di

Jakarta,

disebut

PIHAK

KEDUA. -----------------------------------------------PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa: 1.

PARA

PIHAK

telah

menandatangani

Perjanjian

Penggunaan

Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Nomor .... tanggal ....2; dan 2.

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/

/DPSP

tanggal perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum telah diberlakukan penambahan instrumen baru yang dapat digunakan sebagai eligible collateral pada transaksi Fasilitas Likuiditas Intrahari. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Adendum terhadap Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Nomor …………. tanggal ..........., dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: I.

Klausula ayat (1) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 (1)

PIHAK PERTAMA memberikan FLI kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai surat berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) ...

2


310

(SDBI), dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) yang di-Repokan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring di Bank Indonesia. (2)

PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

(3)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satusatunya dokumen yang membuktikan besarnya FLI yang dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya penggunaan FLI oleh PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat digunakannya FLI oleh PIHAK KEDUA.

(4)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

II.

Klausula ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 2 (dua) klausula baru, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1)

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan FLI yang digunakan pada hari penggunaannya paling lambat sampai dengan pre cut-off time

Sistem

Indonesia

BI-RTGS

yang

sesuai

mengatur

dengan

mengenai

ketentuan

Fasilitas

Bank

Likuiditas

Intrahari Bagi Bank Umum. (2)


(3)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan FLI yang digunakan pada hari penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap nilai FLI yang tidak diselesaikan oleh ...

311

oleh PIHAK KEDUA tersebut diberlakukan sebagai transaksi Repo dengan Bank Indonesia (first leg), dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja (overnight) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai koridor suku bunga (standing facilities). (4)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk setelmen pelunasan Repo SBI, Repo SDBI, dan/atau Repo SBN sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen second leg.

(5)

Dalam

hal

terjadi

pembatalan

setelmen

second

leg

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK PERTAMA berwenang

melakukan

pendebetan

rekening

giro

PIHAK

KEDUA untuk penyelesaian bunga Repo yang harus dibayar dan: a.

melakukan

pelunasan

sebelum

jatuh

waktu

(early

redemption) atas seri SBI dan SDBI yang di-Repo; atau b.

memperlakukan jenis, seri, dan nominal SBN yang gagal dibeli kembali oleh PIHAK KEDUA sebagai transaksi jual putus (outright selling) secara otomatis melalui BI-SSSS.

III.

Klausula ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1)


(2)

Pemberitahuan

dan/atau

surat

menyurat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada: PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA Departemen

Penyelenggaraan

Sistem

Pembayaran Divisi

Penyelenggaraan

Setelmen

Dana

dan Surat Berharga Gedung D, Lantai 3 Jl. ...

312

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 PIHAK KEDUA

: .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

IV. Syarat-syarat dan klausula lain dari Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Nomor …. tanggal …..3 yang telah diubah dengan Adendum ini tetap berlaku dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Adendum ini. V.

Adendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani. PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(...................................)

(...................................)

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN,

DIAH PBA LUBIS

3


313

Lampiran-59

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/34/DPSP TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/29/DASP TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 PERIHAL

TATA

CARA

PEMBERIAN

FASILITAS

LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM Nomor ........................... Pada hari ini, ………., tanggal ……bulan…......… tahun……, yang bertandatangan dibawah ini: ---------------------------------------------------1. .........Nama……….., Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Jakarta,

Pembayaran, dalam

hal

bertempat ini

tinggal

bertindak

di

dalam

jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian

mewakili

Bank

Indonesia

yang

berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank

Indonesia

sebagaimana

telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ----------------------------------------------Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut: 2. .........Nama……..,

Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ...........,

dalam

hal

ini

bertindak

dalam

jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya ...

314

Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ...., Nomor …., tanggal …. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …, Nomor …., Tambahan Nomor

….,

berikut

perubahan-perubahan

terakhir dengan Akta Notaris …, Nomor …., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia

tanggal

….,

Nomor

….,

Tambahan Nomor …., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----------------atau (jika Direksi harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris ): 2. ............Nama……, Direktur ...... (Jabatan)......, bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ....., berdasarkan Pasal ….... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris …..., Nomor ...…., tanggal …., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..…...., Nomor …......, Tambahan Nomor .....…., berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris ......…, Nomor ....., tanggal ......, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ......…, Nomor ......, Tambahan Nomor ….......,

dan

untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis

dari

sebagaimana Persetujuan bermeterai

dewan

komisaris

dinyatakan Tertulis cukup

yang

Perseroan,

dalam

tanggal

Surat ..............,

dilekatkan

pada

Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------------------------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut: 2. ...........Nama.........., Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney Nomor.......... tanggal ......... dibuat di

hadapan ...

315

hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu Bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui

kantor

berkedudukan

di

cabangnya

di

Indonesia,

Jakarta,

........

alamat....,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ---------------PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan setuju dan mufakat

untuk

mengadakan

Perjanjian

Penggunaan

Fasilitas

Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum (FLI), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 (1)

PIHAK PERTAMA memberikan FLI kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar nilai surat berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) yang di-Repo-kan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring di Bank Indonesia.

(2)

PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

(3)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya FLI yang dapat digunakan oleh

PIHAK

KEDUA

sekaligus

merupakan

dokumen

yang

membuktikan besarnya penggunaan FLI oleh PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat digunakannya FLI oleh PIHAK KEDUA. (4)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2 ...

316

Pasal 2 (1)

PIHAK KEDUA menggunakan FLI untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat saldo rekening giro rupiah PIHAK KEDUA di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (outgoing transaction) yang terjadi dalam Sistem Bank Indonesia

-

Real Time Gross Settlement

(Sistem

BI-RTGS)

dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA untuk penyelesaian akhir kliring debet. (2)

FLI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang

digunakan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari: a. FLI-RTGS, sejak jam operasional Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Sistem BI-RTGS. b. FLI-Kliring, penyelesaian

apabila akhir

PIHAK kliring

KEDUA debet

memiliki

sampai

kewajiban

dengan

cut-off

warning Sistem BI-RTGS sepanjang PIHAK KEDUA telah menjadi peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). (3)

FLI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga dapat digunakan untuk: a. menutup kewajiban penyelesaian akhir kliring debet dalam hal pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau surat berharga disediakan

PIHAK

KEDUA

(collateral prefund) yang

tidak

mencukupi

untuk

penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul dari penyelesaian akhir kliring debet; b. menutup penyelesaian akhir hasil kliring yang terjadi sebelum cut-off warning Sistem BI-RTGS bagi PIHAK KEDUA yang memiliki kantor sebagai peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI, sepanjang PIHAK KEDUA telah memindahkan surat berharga ke rekening FLIRTGS dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum. Pasal 3 ...

317

Pasal 3 (1)

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan me-Repo-kan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor seri surat berharga sebagaimana tercatat dalam rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring, untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya sebagai akibat penggunaan FLI yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(2)

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dengan baik surat berharga dengan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna. Pasal 4

(1)

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan FLI yang digunakan pada hari penggunaannya paling lambat sampai dengan pre cut-off time Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.

(2)


(3)

Dalam

hal

PIHAK

KEDUA

tidak

menyelesaikan

FLI

yang

digunakan pada hari penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap nilai FLI yang tidak diselesaikan oleh PIHAK KEDUA tersebut diberlakukan sebagai transaksi Repo dengan Bank Indonesia (first leg), dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja (overnight) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai koridor suku bunga (standing facilities). (4)

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk setelmen pelunasan Repo SBI, Repo SDBI, dan/atau Repo SBN sampai dengan cut off warning Sistem BIRTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen second leg.

(5) Dalam ...

318

(5)

Dalam hal terjadi pembatalan setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pendebetan rekening giro PIHAK KEDUA untuk penyelesaian bunga Repo yang harus dibayar dan: a. melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SBI dan SDBI yang di-Repo; atau b. memperlakukan jenis, seri, dan nominal SBN yang gagal dibeli kembali oleh PIHAK KEDUA sebagai transaksi jual putus (outright selling) secara otomatis melalui BI-SSSS. Pasal 5

(1)

Perjanjian ini berakhir apabila: a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLI; atau b. PIHAK

KEDUA

dicabut

izin

usahanya

atau

dibekukan

kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang. (2)

Berakhirnya

perjanjian

ini

tidak

menghapuskan

seluruh

kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pemberian FLI. Pasal 6 Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk penyelesaian FLI yang diperoleh PIHAK KEDUA. Pasal 7 PIHAK PERTAMA mengenakan biaya atas penggunaan FLI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum. Pasal 8 (1)

PIHAK

KEDUA

setuju

bahwa

PIHAK

PERTAMA

berwenang

menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini. (2)

Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya. (3) PIHAK ...

319

(3)


Dalam hal perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, para pihak setuju dan mufakat bahwa perjanjian akan berakhir secara otomatis dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 10 (1)


(2)

Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada: PIHAK PERTAMA

: BANK INDONESIA Departemen

Penyelenggaraan

Sistem

Pembayaran Divisi

Penyelenggaraan

Setelmen

Dana

dan Surat Berharga Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 PIHAK KEDUA

: .................................................................. .................................................................. .................................................................. Pasal 11

(1)

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila

penyelesaian

secara

musyawarah

untuk

mufakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 12 ...

320

Pasal 12 Para pihak setuju dan mufakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 13 Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada bagian awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(......................................)

(......................................)

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN,

DIAH PBA LUBIS

321

LAMPIRAN 60 I SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA UNTUK AGUNAN OBLIGASI SYARIAH KORPORASI (SUKUK KORPORASI) Peringkat Perusahaan Pemeringkat Teratas

Ke-2 Teratas

Ke-3 Teratas

Fitch Ratings

AAA

AA+

AA

Moody’s Investor Service

Aaa

Aa1

Aa2

Standard and Poor’s

AAA

AA+

AA

PT. Fitch Ratings Indonesia

AAA(idn)

AA+(idn)

AA(idn)

PT ICRA Indonesia

[Idr]AAA

[Idr]AA+

[Idr]AA

PT. Pemeringkat Efek Indonesia

idAAA

idAA+

idAA

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

EDY SETIADI

322

61 LAMPIRAN II.a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH CONTOH SURAT PERMOHONAN/PERPANJANGAN FPJPS Nomor : [diisi dengan nomor surat] Lamp : …….. Kepada Gubernur Bank Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal :

Permohonan/Perpanjangan1 Pendek Syariah (FPJPS)

Fasilitas

Pendanaan

Jangka

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012, bersama ini kami mengajukan permohonan/perpanjangan1 FPJPS untuk jangka waktu ... ( ... ) hari dari tanggal………… sampai dengan tanggal……… sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM) kami. Sehubungan dengan pengajuan permohonan/perpanjangan1 FPJPS dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. surat pernyataan kesulitan likuiditas; 2. surat pernyataan agunan FPJPS; 3. surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban FPJPS; 4. surat pernyataan kebenaran data dan dokumen;2 5.

6. 7. 8. 9. 1 2 3

surat persetujuan Dewan Komisaris atau keputusan RUPS mengenai penggunaan aset Bank sebagai agunan FPJPS, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan perundang-undangan yang berlaku; dokumen perhitungan rasio KPMM; proyeksi arus kas dan dokumen pendukung lainnya; daftar aset yang menjadi agunan FPJPS; print-out hasil pengagunan (pledge) di BI-SSSS;3

Coret yang tidak perlu Hanya disampaikan pada saat permohonan FPJPS Dalam hal agunan berupa SBIS dan/atau SBSN

10. konfirmasi…

323

10. konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia;4 11. dokumen atas aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS.5 Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. [kota], [tanggal, bln, tahun] Komisaris (Nama Bank….)

Direksi (Nama Bank…..)

Tanda tangan

Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

(Komisaris)

………..…6

CC. a. Departemen Perbankan Syariah; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

4 5 6

Dalam hal agunan berupa Sukuk Korporasi Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan Diisi dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

324

61.b LAMPIRAN II.b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH SURAT PERNYATAAN KESULITAN LIKUIDITAS DALAM RANGKA PERMOHONAN/PERPANJANGAN/PENAMBAHAN1 FPJPS (CONTOH) Lamp. Surat No. [diisi penambahan FPJPS]

dengan

nomor

surat

permohonan/perpanjangan/

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………… 2 Jabatan : Direktur ……. 3 Bank ……….…….... 4 Alamat : ........................................................ 5 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa: Bank mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh a)…….. b)…….. dst Bank telah berupaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas tersebut namun belum dapat mengatasi kesulitan likuiditas tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Bank adalah a)…….. b)…….. dst Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

………6 1 2 3 4 5 6

Coret yang tidak perlu Diisi dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJPS Diisi alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJPSS Diisi dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

325

61.c LAMPIRAN II.c SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH SURAT PERNYATAAN AGUNAN FPJPS (CONTOH) Lamp. Surat No. [diisi penambahan FPJPS]

dengan

nomor

surat


Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : dalam hal ini bahwa :

……………………………………….. 1 Direktur ……. 2 Bank ………..... 3 ............................................ 4 bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan

Seluruh aset yang menjadi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJPS bagi BUS. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

1 2 3 4 5


………5

dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJPS alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJPSS dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

326

61.d LAMPIRAN II.d SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR KEWAJIBAN FPJPS DALAM RANGKA PERMOHONAN/PERPANJANGAN/PENAMBAHAN PLAFON1 FPJPS (CONTOH) Lamp. Surat No. [diisi penambahan FPJPS]

dengan

nomor

surat


Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......……2 Jabatan : Direktur ……. 3 Bank …………..….4 Alamat : .....................................................5 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan kesanggupan membayar atas segala kewajiban terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank ………….4 pada saat tanggal jatuh waktu yaitu tanggal …………………6 dengan plafon sejumlah Rp.……………….7 berikut imbalan dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS dari Bank Indonesia, serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian FPJPS. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

1 2 3 4 5 6 7 8

………..8

Coret yang tidak perlu Diisi dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili Diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJPS Diisi alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJPS Diisi dengan tanggal jatuh waktu FPJPS Diisi dengan jumlah FPJPS yang diajukan Diisi dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

327

61.e LAMPIRAN II.e SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN DOKUMEN (CONTOH) Lamp. Surat No. [diisi dengan nomor surat permohonan/perpanjangan FPJPS] Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ……………………………….................1 Jabatan : Direktur ...........2 Bank ..................3 Alamat : ......................................................4 bahwa berkaitan dengan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) yang diajukan kepada Bank Indonesia, dengan ini untuk dan atas nama Bank ..........3 menyatakan bahwa seluruh dokumen, data, penjelasan dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dijamin kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal terdapat permohonan perpanjangan dan/atau penambahan plafon FPJPS. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang sebaliknya, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

[kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……………….5 1 2 3 4 5


dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJPS alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJPS dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

328

62 LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 21 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH PROYEKSI ARUS KAS Nama Bank : ……………………. Posisi

: Tanggal ………….


Remaining Maturity

Posisi H

H+1

H+2

…

H+29

H+30

I. Settlement/pos-pos tertentu yang mempengaruhi ON B/S Rupiah A. Saldo Giro BI 1. Rupiah 2. Valas B. Kas / Uang Tunai 1. Rupiah 2. Valas C. Transaksi Jatuh Waktu 1. Transaksi Antar Bank 1.1 Penempatan Pada Bank Lain Jatuh waktu (placement jatuh waktu) 1.2 Pinjaman Kepada Bank Lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) 1.3 Reverse repo SBI/SBIS 1.4 Repo SBI/SBIS 1.5 Reverse repo SBN 1.6 Repo SBN 1.7 Reverse repo SSB/SSBS Korporasi 1.8 Repo SSB/SSBS Korporasi 1.9 Antar bank aktiva lainnya 1.10 Antar bank pasiva lainnya 2. Transaksi Dengan Bank Indonesia 2.1 SBI/SBIS a SBI/SBIS Jatuh waktu b Settlement SBI/SBIS 2.2 Deposit Facility/FASBIS jatuh waktu 2.3 Term Deposit jatuh waktu 2.4 Lending/Financing Facility jatuh waktu 2.5 Repo a SBI/SBIS jatuh waktu b SBN jatuh waktu 2.6 Reverse Repo SBN 3. Transaksi Dengan Pemerintah dan Korporasi 3.1 SBN 3.2 SSB/SSBS Korporasi 3.3 Obligasi/Sukuk Subordinasi 3.4 SSB/SSBS yang Diterbitkan D. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/Pembiayaan yang diberikan

329


Remaining Maturity

Posisi H

H+1

H+2

…

H+29

H+30

2. Pinjaman/pembiayaan yang diterima E. Dana Pihak Ketiga 1. Tabungan dan Giro 2. Deposito II. Settlement/Pos-pos tertentu yang mempengaruhi OFF B/S Rupiah A. Dengan Bank Indonesia 1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) B. Dengan Pihak Lainnya 1. Dengan Bank 1.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 1.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2. Dengan Nasabah Perorangan 2.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah)

330


Remaining Maturity

Posisi H

H+1

H+2

…

H+29

H+30

b. arus kas keluar (jual Rupiah) 2.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3. Dengan Nasabah Korporasi 3.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.2. Forward a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.3. Swap a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.4. Option a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) 3.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli Rupiah) b. arus kas keluar (jual Rupiah) III. Settlement/Pos-pos tertentu yang Mempengaruhi ON B/S Valas A. Transaksi Antar Bank 1. Saldo Nostro 2. Saldo Vostro 3. Penempatan Pada Bank Lain Jatuh waktu (placement jatuh waktu) 4. Pinjaman Kepada Bank Lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) 5. Reverse repo SSB/SSBS 6. Repo SSB/SSBS 7. Antar bank aktiva lainnya 8. Antar bank pasiva lainnya B. Transaksi Dengan Bank Indonesia 1. Term Deposit jatuh waktu C. Transaksi Dengan Pemerintah dan Korporasi 1. SBN 2. SSB/SSBS Korporasi 3. Obligasi/Sukuk Subordinasi 4. SSB/SSBS yang Diterbitkan D. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/Pembiayaan yang diberikan 2. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima E. Dana Pihak Ketiga 1. Tabungan 2. Deposito IV. Settlement/Pos-pos tertentu yang Mempengaruhi OFF B/S Valas A. Dengan Bank Indonesia 1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2. Forward

331


Remaining Maturity

Posisi H

H+1

H+2

…

H+29

H+30

a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) B. Dengan Pihak Lainnya 1. Dengan Pihak Bank 1.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 1.5. Transaksi Detivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2. Dengan Nasabah Perorangan 2.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 2.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3. Dengan Nasabah Korporasi 3.1. Spot/tod/tom a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.2. Forward a. arus kas masuk (beli valas)

332


Remaining Maturity

Posisi H

H+1

H+2

…

H+29

H+30

b. arus kas keluar (jual valas) 3.3. Swap a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.4. Option a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas) 3.5. Transaksi Derivatif Lainnya a. arus kas masuk (beli valas) b. arus kas keluar (jual valas)


Posisi H

Proyeksi H+1

…

H+14

W3

W4

Ket

I. Penarikan dan Setoran DPK A Tabungan dan Giro 1. Nasabah Perorangan 1.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 1.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2. Nasabah Korporasi 2.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar B Deposito 1. Nasabah Perorangan 1.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 1.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2. Nasabah Korporasi 2.1 Rupiah a. arus kas masuk b. arus kas keluar 2.2 Valas a. arus kas masuk b. arus kas keluar II. Transaksi Antar Bank 1. Rupiah a. Penempatan Pada Bank lain Jatuh Waktu (placement jatuh waktu) b. Pinjaman dari Bank lain Jatuh Waktu (borrowing jatuh waktu) 2. Valas a. Penempatan Pada Bank lain Jatuh Waktu (placement jatuh waktu) b. Pinjaman dari Bank lain Jatuh waktu (borrowing jatuh waktu) III. Surat-Surat Berharga 1. Pembayaran Pokok dan Bunga/Imbalan dari SSB/SSBS yang diterbitkan a. Rupiah b. Valas

333


Posisi H

Proyeksi H+1

…

H+14

W3

W4

Ket

2. Buyback SBN dan SSB/SSBS lainnya a. Rupiah b. Valas 3. Call Option Obligasi Subordinasi a. Rupiah b. Valas IV. Kredit/Pembiayaan 1. Kredit/pembiayaan yang diberikan a. Rupiah b. Valas 2. Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan a. Rupiah b. Valas V. Pasar Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri 1. Penerbitan Surat utang baru a. Rupiah b. Valas 2. Penerbitan Saham (IPO dan Right Issues) a. Rupiah b. Valas

Petunjuk pengisian pada Lampiran III ini mengikuti ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.


EDY SETIADI

334

63.a LAMPIRAN IV.a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH AGUNAN BERUPA SURAT BERHARGA Jenis

Seri

Sisa Jangka Waktu

Tanggal Jatuh Tempo

Harga*)

Nilai Nominal

Nilai Jual

*)

SBIS SBSN Sukuk Korporasi

*) Tidak berlaku untuk SBIS


EDY SETIADI

335

63.b LAMPIRAN IV.b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAFTAR ASET PEMBIAYAAN LANCAR SELAMA 12 BULAN TERAKHIR YANG DIAGUNKAN BANK ………………………………… Debitur

Pembiayaan

Agunan Jangka

Nomor Debtor No

ID Bank

Alamat

Identificati NPWP

dan

on Number

Telp

(DIN)

Waktu

Nomor

Nomor Asuransi (yyy/mm/dd)

Perjanjian Pembiayaan / Surat

Nomor

Jenis

Jenis

Rekening Pembiayaan Penggunaan

Perjanjian Pembiayaan

Plafon

Saldo Pokok

Pembiayaan

Pembiayaan

Nilai Taksasi Agunan **)

Pembiayaan dan

Jenis

Nilai

Agunan

Tertanggung (apabila ada)

Mulai Akhir Rp (juta) Va (ribu)

Rp (juta)

No Pengikatan/ Pembebanan *)

Va (ribu)

Nomor Bukti Kepemilikan Nominal Rp (juta)

Persentase

Penilai

Nomor

Nilai Agunan

Agunan

Polis

Tertanggung

***)

Asuransi

(apabila ada)

Nama

Nilai

Pemilik

Pengikatan

terhadap Plafon


Catatan: *) Apabila agunan Pembiayaan memiliki akta Fidusia, APHT, atau Hipotek cantumkan nomor akta-akta tersebut. **) Nilai taksasi agunan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank. ***) Diisi " independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern Bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal Bank. Disclaimer : Aset Pembiayaan sebagaimana terdapat pada daftar di atas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012. Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio pembiayaan yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

[kota], [tanggal, bln, tahun] KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

EDY SETIADI

Direktur Utama ttd --------------(Nama)

Direktur ttd -------------------(Nama)

336

63.c LAMPIRAN IV.c SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013

PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH PERUBAHAN DAFTAR ASET PEMBIAYAAN LANCAR BANK………………………………. Merujuk pada Perjanjian Pemberian FPJPS No…. tanggal …. Jo. Perjanjian Pengikatan Fidusia No. …tanggal ….., berhubungan adanya kewajiban bagi PIHAK PERTAMA (BANK …) untuk menjaga nilai jaminan dari perjanjian FPJPS, PIHAK PERTAMA setuju untuk mengganti dan PIHAK KEDUA (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima penggantian dari PIHAK PERTAMA (BANK…) obyek jaminan fidusia sebagai berikut: 1) menarik Obyek Jaminan Fidusia nomor ……. yang tertuang pada Daftar Aset Pembiayaan Lancar Bank yang merupakan bagian dari Akta Fidusia; 2) mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut: Debitur

P embiayaan

Agunan Jangka

Debtor No

ID Bank

Alamat

Identificati NP WP on Number (DIN)

Waktu

Nomor

Nomor dan T elp

Nomor Asuransi

P erjanjian P embiayaan / Surat

Nomor

Jenis

Jenis

Rekening P embiayaan P enggunaan

P erjanjian

Saldo P okok

P embiayaan

P embiayaan

P embiayaan dan

Nilai T aksasi Agunan **) Jenis

Nilai

Agunan

T ertanggung (apabila ada)

P embiayaan

(yyy/mm/dd)

P lafon

Mulai

Akhir

Rp (juta) Va (ribu)

Rp (juta)

No P engikatan/ P embebanan *)


Va (ribu)

Nominal Rp (juta)

P ersentase

P enilai

Nomor

Nilai Agunan

Agunan

P olis

T ertanggung

***)

Asuransi

(apabila ada)

Nama

Nilai

P emilik

P engikatan

terhadap P lafon

T otal dalam mata uang asal T otal dalam Jutaan Rupiah

Catatan: *) Apabila agunan Pembiayaan memiliki akta Fidusia, APHT, atau Hipotek cantumkan nomor akta-akta tersebut. **) Nilai taksasi agunan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank. ***) Diisi " independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern Bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal Bank. Disclaimer : Aset Pembiayaan sebagaimana terdapat pada daftar di atas telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012. Informasi yang disampaikan sesuai dengan portofolio pembiayaan yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

[kota], [tanggal, bln, tahun] KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

Direktur Utama ttd --------------(Nama)

Direktur ttd --------------(Nama)

EDY SETIADI

337

64 LAMPIRAN V SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH SURAT PERNYATAAN AGUNAN BERUPA ASET PEMBIAYAAN (CONTOH) Lamp. Surat No. [diisi dengan nomor surat permohonan/perpanjangan/penambahan FPJPS] Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………….1 Jabatan : Direktur ……. 2 Bank ……….....3 Alamat : .................................................4 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa: 1. seluruh aset Pembiayaan yang diajukan bukan Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan Kepemilikan Rumah; 2. seluruh aset Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan yang telah dinilai oleh penilai independen; 3. sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan FPJPS; 4. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon pembiayaan dan BMPD pada saat FPJPS diberikan; 5. seluruh aset Pembiayaan yang diagunkan memiliki perjanjian Pembiayaan dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum; 6. seluruh aset Pembiayaan yang diagunkan bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank; 7. kualitas seluruh aset Pembiayaan yang diajukan untuk menjadi agunan FPJPS adalah benar tergolong kualitas lancar paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; dan 8. seluruh aset Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. [kota], [tanggal, bln, tahun] Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

1 2 3 4 5


……….5

dengan nama direksi Bank yang berwenang mewakili dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank dengan nama Bank yang mengajukan permohonan FPJPS alamat Bank yang mengajukan permohonan FPJPS dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

338

LAMPIRAN VI 65 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 NOMOR 15/ /DPbS TANGGAL PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

Formatted: Indent: Hanging: 2.25"

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PLAFON FPJPS Nomor : [diisi dengan nomor surat] Kepada Gubernur Bank Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal :

Permohonan

Penambahan

Plafon

Fasilitas

Pendanaan

Jangka

Pendek Syariah (FPJPS) Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 dan Surat Persetujuan Pemberian FPJPS No. …. tanggal …, bersama ini kami mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS sebesar Rp ............ (terbilang : .......) untuk memenuhi perkiraan kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM) kami pada tanggal ..…,

sehingga

seluruh plafon FPJPS Bank … menjadi sebesar Rp ............ (terbilang : .......). Sehubungan dengan pengajuan permohonan penambahan plafon FPJPS dimaksud, dengan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 1.

surat pernyataan kesulitan likuiditas;

2.

surat pernyataan agunan FPJPS;

3.

surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban FPJPS;

4.

dokumen perhitungan rasio KPMM;

5.

proyeksi arus kas dan dokumen pendukung lainnya;

6.

daftar aset yang menjadi agunan FPJPS;

7.

print-out hasil pengagunan (pledge) di BI-SSSS;1

8.

konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia;2

9. 1 2 3

dokumen atas aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS.3

Dalam hal agunan berupa SBIS dan/atau SBSN Dalam hal agunan berupa Sukuk Korporasi Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan

339

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan Surat… sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

[kota], [tanggal, bln, tahun] Komisaris

Direksi

(Nama Bank….)

(Nama Bank…..)

Tanda tangan

Tanda tangan Materai Rp. 6000,-

……………..4

(Komisaris)

CC. a. Departemen Perbankan Syariah; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

4

Diisi dengan nama dan jabatan direksi Bank yang berwenang mewakili


EDY SETIADI

340

66 LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH CONTOH PERHITUNGAN NILAI AGUNAN FPJPS

1. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS dalam bentuk SBIS a. SBIS 9 (sembilan) bulan dengan seri IDBIxxxxxxxxx dengan karakteristik

nilai nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). b. SBIS 9 (sembilan) bulan dengan seri IDBIxxxxxxxxx dengan karakteristik

nilai nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sisa jangka waktu 20 (dua puluh) hari (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS). Jumlah Nilai Nominal SBIS (a + b) = Rp150.000.000.000,00 (seratus

lima

puluh miliar rupiah). Nilai agunan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal SBIS, yaitu Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian,

plafon

FPJPS

yang

dijamin

dengan

SBIS

adalah

sebesar

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum.

2. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS dalam bentuk SBSN SBSN seri IFRxxxx dengan karakteristik: 100.000 unit dengan nilai nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sisa jangka waktu 1.500 (seribu lima ratus) hari, dengan harga 92,01250% (sembilan puluh dua koma nol satu dua lima nol persen) sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS. Nilai Pasar SBSN yang dimiliki dihitung sebagai berikut: Nilai Pasar SBSN = Rp100.000.000.000,00 x 92,01250% = Rp92.012.500.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar 105% (seratus lima persen) dari Nilai Pasar SBSN, yaitu: Rp 92.012.500.000,00 x 100/105 = Rp87.630.952.380,95. Dengan demikian, plafon FPJPS yang dijamin dengan SBSN adalah sebesar Rp87.630.952.380,95 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan lima rupiah) untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum.

3. Perhitungan…

341

3. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS dalam bentuk Sukuk Korporasi a. Sukuk Korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sisa jangka waktu 3.686 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam) hari, dengan harga penutupan terkini dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir sebesar 100,930% (seratus koma sembilan tiga nol persen), rating peringkat teratas (misal idAAA). b. Sukuk Korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sisa jangka waktu

527 (lima ratus dua puluh tujuh) hari, dengan harga penutupan

terkini dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir sebesar 93,303% (sembilan puluh tiga koma tiga nol tiga persen), rating peringkat kedua teratas (misal idAA+). c. Sukuk Korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sisa jangka waktu 351 (tiga ratus lima puluh satu) hari, dengan harga penutupan terkini dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir sebesar 90,500% (sembilan puluh koma lima nol nol persen), rating peringkat ketiga teratas (misal idAA). Nilai Pasar obligasi syariah korporasi dihitung sebagai berikut: a. Nilai pasar Sukuk Korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx = Rp50.000.000.000,00 x 100,930% = Rp 50.465.000.000,00 b. Nilai pasar Sukuk Korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx = Rp50.000.000.000,00 x 93,303% = Rp 46.651.500.000,00 c. Nilai pasar Sukuk Korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx = Rp50.000.000.000,00 x 90.500% = Rp 45.250.000.000,00 Nilai agunan (cash value) ditetapkan sebesar: a. Rp 50.465.000.000,00 x 100/135 = Rp 37.381.481.481,48 b. Rp 46.651.500.000,00 x 100/140 = Rp 33.322.500.000,00 c. Rp 45.250.000.000,00 x 100/145 = Rp 31.206.896.551,72 Total nilai agunan sebesar Rp 101.910.878.033,20 (seratus satu milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga koma dua nol rupiah). Dengan demikian, plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi adalah sebesar Rp 101.910.878.033,20 (seratus satu milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga koma dua nol rupiah) untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum. 4. Perhitungan…

342

4. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS dalam bentuk aset Pembiayaan a. Aset Pembiayaan dengan akad Murabahah dengan saldo pokok sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). b. Aset Pembiayaan dengan akad Musyarakah dengan saldo pembiayan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). c. Aset Pembiayaan dengan akad Mudharabah dengan saldo pembiayan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Jumlah nilai nominal agunan aset Pembiayaan (a+b+c)=Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Nilai agunan aset pembiayaan ditetapkan sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS, yaitu: Rp 75.000.000.000,00 x 100/200 = Rp32.500.000.000,00. Dengan demikian, plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan adalah sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum.

5. Perhitungan Nilai Agunan Gabungan dari Beberapa Jenis Agunan Perhitungan nilai plafon FPJPS dari beberapa jenis agunan merupakan jumlah gabungan dari nilai masing-masing jenis agunan sesuai dengan contoh perhitungan agunan angka 1 sampai dengan angka 4 di atas sebagai berikut: a.

SBIS

: Rp150.000.000.000,00

b.

SBSN

: Rp 87.630.952.380,95

c.

Sukuk Korporasi

: Rp101.910.878.033,20

d.

aset Pembiayaan

: Rp 32.500.000.000,00

Jumlah

Rp372.041.830.414,15


EDY SETIADI

343

LAMPIRAN VIII.a 67.a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):................. Menghadap di hadapan saya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1.

.........................;

Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal

di

…….,

dalam

hal

ini

bertindak dalam

jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan

di

Jakarta

berdasarkan

Pasal

39

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA----------2.

.........................;

Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak

dalam

jabatannya

tersebut,

demikian

berdasarkan Pasal ...... Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bank ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .......

No.......,

Tambahan

Nomor

.....,

selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA;------------------------atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 2.

.........................;

Direktur

….......(Jabatan)…..,

bertempat

tinggal

di

……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan

oleh…

344

oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili

Perusahaan

Perseroan

PT

Bank………,

berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat

dalam

tanggal…….,

Akta

yang

Notaris

termuat

………,

dalam

Nomor…….,

Berita

Negara

Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor…..,

berikut

perubahan-perubahan

terakhir

dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk

melaksanakan

tindakan

hukum

dalam

Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat

Persetujuan

Tertulis

tanggal…..,

bermeterai

cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ------------------------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas): 2.

..........................;

Direktur ….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu

untuk

dan

atas

nama

serta

sah

mewakili

Perusahaan Perseroan PT Bank ………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahanperubahan

terakhir

dengan

Akta

Notaris……..,

Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan

Nomor……..,

dan

untuk

melaksanakan

tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ---------------------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut: 2.

..........................;

….(Jabatan)…, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal

..........nomor

.........dibuat

di

hadapan

..............., Notaris di ………., demikian bertindak untuk

bertindak…

345

dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di ............., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ---------------------------------------Jika PIHAK KEDUA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 2.

..........................;

Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur

Nomor............... tanggal................ dan berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahannya

terakhir

sebagaimana

Peraturan Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor .........) untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------------------------------------------------Para penghadap dikenal saya, Notaris……… Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a.

bahwa PIHAK KEDUA dengan surat Nomor..... tanggal.... telah mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, (untuk selanjutnya disebut “FPJPS”) kepada PIHAK PERTAMA, permohonan yang mana telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

bahwa PIHAK PERTAMA selaku pihak yang memberikan FPJPS telah melakukan penelitian atas permohonan FPJPS yang diajukan PIHAK KEDUA.

bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian FPJPS dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan akad Mudharabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5376), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1…

346

Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA

setuju

menerima

FPJPS,

dengan

plafon

sebesar

Rp...............

(................), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… (2) PIHAK KEDUA menggunakan FPJPS hanya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sampai dengan terpenuhinya kewajiban Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 2 IMBALAN (1) Atas penggunaan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dikenakan dan oleh karena itu wajib membayar imbalan kepada PIHAK PERTAMA yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. (2) Pembebanan imbalan FPJPS yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada awal hari tanggal jatuh tempo FPJPS. Pasal 3 AGUNAN (1)

Terhadap penggunaan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:1 a.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

b.

Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

c.

Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan/atau

d.

Aset Pembiayaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA,

dengan total nilai agunan a sampai d sekurang-kurangnya sebesar Rp............ (......................). (2)

Agunan-agunan tersebut akan dilakukan pengikatan secara terpisah yang merupakan bagian terpenting dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(3)

Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan aset Pembiayaan sebagai agunan dan di kemudian hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemberian FPJPS ini, PIHAK KEDUA memiliki aset berupa surat berharga, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti agunan aset Pembiayaan dengan surat berharga.

1

disesuaikan dengan jenis agunan

(4) Agunan…

347

(4)

Agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(5)

Agunan berupa aset Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(6)

PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, dan bebas dari segala tuntutan hukum.

(7)

PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila terjadi penurunan nilai agunan dan/atau tidak memenuhi ketentuan FPJPS.

(8)

Terkait pengelolaan agunan, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pihak lain atau

lembaga

lain

untuk

melakukan

penatausahaan

dokumen

aset

Pembiayaan atas beban biaya PIHAK KEDUA. (9)

Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan aset Pembiayaan sebagai agunan FPJPS, PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS. Pasal 4 PEMBAYARAN

(1) PIHAK KEDUA wajib melunasi FPJPS paling lambat pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (2) Pelunasan atau pembayaran pokok dan imbalan FPJPS dilakukan dengan cara PIHAK PERTAMA melakukan pendebetan rekening giro PIHAK KEDUA yang berada pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Perjanjian Pemberian FPJPS. Pasal 5 Selama jangka waktu Perjanjian Pemberian FPJPS berjalan, dalam hal saldo rekening giro PIHAK KEDUA yang berada di PIHAK PERTAMA melebihi batas minimum kewajiban pemeliharaan GWM PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pendebetan sejumlah kelebihan batas minimum GWM dimaksud. Pasal 6 REKENING PENAMPUNGAN (ESCROW ACCOUNT) (1)

PIHAK KEDUA harus membuka rekening penampungan (escrow account) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas aset

aset…

348

Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan margin/bagi hasil, dan klaim asuransi Pembiayaan. (2)

PIHAK

KEDUA

memberikan

kuasa

kepada

PIHAK

PERTAMA

untuk

mencairkan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pokok dan imbalan FPJPS pada saat jatuh tempo. Pasal 7 EKSEKUSI AGUNAN (1)

PIHAK PERTAMA melakukan eksekusi agunan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam hal: a. PIHAK KEDUA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan imbalan yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJPS atau PIHAK KEDUA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJPS dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJPS diakhiri oleh PIHAK PERTAMA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan b. saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan/atau nilai pokok FPJPS.

(2)

Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari nilai pelunasan FPJPS maka PIHAK PERTAMA mengkredit sejumlah kelebihan hasil eksekusi agunan ke Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA, setelah dikurangi nilai pokok FPJPS, imbalan FPJPS dan biaya lainnya terkait FPJPS.

(3)

Apabila hasil pencairan atau eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban pelunasan FPJPS PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah kekurangan atas kewajiban yang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(4)

Selama

berlangsungnya

eksekusi

agunan,

PIHAK

PERTAMA

tetap

mengupayakan pelunasan FPJPS dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai pokok FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro PIHAK KEDUA nihil.

Pasal 8

Pasal 8…

349

DOMISILI HUKUM Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PIHAK PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS ini dan memohon pelaksanaannya di pengadilan-pengadilan negeri lainnya atau lembaga lainnya yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 9 BIAYA Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemberian FPJPS ini menjadi beban PIHAK KEDUA, yaitu: a.

penatausahaan dokumen aset Pembiayaan;

b.

biaya eksekusi agunan;

c.

biaya pengikatan agunan;

d.

biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS;

e.

biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan

f.

biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJPS. Pasal 10 PENGHENTIAN PENCAIRAN FPJPS

(1)

PIHAK PERTAMA berhak menghentikan pencairan FPJPS sebelum FPJPS jatuh tempo apabila: a.

rasio KPMM Bank di bawah 8% (delapan persen); dan/atau

b.

PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan yang mengalami penurunan nilai agunan dan sisa plafon FPJPS yang belum digunakan lebih besar daripada penurunan nilai agunan.

(2)

Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan laporan perhitungan rasio KPMM.

(3)

Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada hari kerja yang sama dengan hasil laporan penilaian agunan.

(4)

Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan FPJPS jatuh tempo.

(5)

PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk membayar imbalan FPJPS kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan FPJPS dilunasi. Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN FPJPS

Pasal 11…

350

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum FPJPS jatuh tempo apabila: a. terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menyebabkan nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan; atau

b. terjadi penurunan nilai agunan dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS sesuai ketentuan yang berlaku dan sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada

penurunan

nilai

agunannya

atau

PIHAK

KEDUA

sudah

menggunakan seluruh plafon FPJPS.

Pasal 12 PENUTUP (1)

Selain hal-hal yang diatur dalam perjanjian FPJPS, PIHAK KEDUA wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJPS.

(2)

Untuk pengakhiran perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pasal 13

Segala perubahan yang diperlukan atau dianggap perlu atas Perjanjian Pemberian FPJPS ini akan dibuat secara tersendiri atas mufakat Para Pihak dikemudian hari baik secara notariil melalui suatu Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. Akta ini diselesaikan pukul .......... WIB (.............................Waktu Indonesia Bagian Barat) 2. Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh................... Sarjana Hukum dan............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.......................... Segera… 2

Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perjanjian FPJPS

351


EDY SETIADI

352

67.b LAMPIRAN VIII.b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH ADENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (PERPANJANGAN/PERPANJANGAN DENGAN PERUBAHAN PLAFON) Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):................. Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor ………… tanggal .............. dan Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor ………… tanggal ..............1, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dimaksud dan/atau Adendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut:2 1.

Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju: a.

memperpanjang jangka waktu FPJPS; atau

b.

memperpanjang jangka waktu FPJPS dan menambah/mengurangi3 plafon FPJPS, sebesar Rp............... (................), sehingga plafon FPJPS yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp............... (................),

dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… 2.

Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas adendum yang dilakukan diikuti dengan penambahan plafon FPJPS dan penyerahan atau perubahan agunan baru)

1 2 3

Dicantumkan apabila telah ada Adendum Perjanjian Pemberian FPJPS sebelumnya Diisi dengan pokok perubahan Coret yang tidak perlu

Pasal 3…

353

Pasal 3 AGUNAN (1)

Terhadap penambahan plafon FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa: a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; b. Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; c. Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, sehingga seluruh nilai agunan FPJPS yang diterima dari PIHAK KEDUA menjadi

sekurang-kurangnya

sebesar

Rp……..

(…….…)

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (2)

Atas tambahan agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(3)

Atas tambahan agunan berupa aset Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(4)

PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum.

(5)

PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Akta ini diselesaikan pukul .......... WIB (.................................................Waktu Indonesia Bagian Barat)4. Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh................... Sarjana Hukum dan............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

4


Segera…

354

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris..........................


EDY SETIADI

355

LAMPIRAN VIII.c 67.c SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH ADENDUM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH (PENAMBAHAN PLAFON) Nomor:……… Pada hari ini……. tanggal ………… pukul……………….. (Waktu Indonesia Bagian Barat):.................Menunjuk Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Syariah Pendek Nomor ………… tanggal .............. dan Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor ………… tanggal ..............1, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dimaksud dan/atau Adendum Perjanjian dimaksud sebagai berikut:2 1.

Pasal 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berubah sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan kepada dan oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju menerima tambahan plafon Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, sebesar Rp............... (................), sehingga plafon FPJPS yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp............... (................), dengan jangka waktu .......... yang berlaku sejak tanggal …………….. sampai dengan tanggal …………… 2.

Pasal 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berubah sehingga menjadi sebagai berikut: (apabila atas adendum yang dilakukan diikuti dengan penyerahan atau perubahan agunan baru)

Pasal 3 AGUNAN (1)

Terhadap penambahan plafon FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk menambah agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa:

1 2

a.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

b.

Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

Dicantumkan apabila telah ada Adendum Perjanjian Pemberian FPJPS sebelumnya Diisi dengan pokok perubahan

c. Sukuk…

356

c.

Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA; dan/atau

d.

Aset Pembiayaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA,

sehingga seluruh nilai agunan FPJPS yang diterima dari PIHAK KEDUA menjadi

sekurang-kurangnya

sebesar

Rp……..

(…………)

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini. (2)

Atas tambahan agunan berupa surat berharga sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan pengikatan dengan gadai yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(3)

Atas tambahan agunan berupa aset Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d dilakukan pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS ini.

(4)

PIHAK KEDUA menjamin bahwa agunan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa dengan pihak dan bebas dari segala tuntutan hukum.

(5)

PIHAK KEDUA wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Akta ini diselesaikan pukul .......... WIB (.................................................Waktu Indonesia Bagian Barat) 3. Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di ..............., pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh................... Sarjana Hukum dan............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris..........................

5



EDY SETIADI

357

LAMPIRAN IX.a 68.a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH AKTA GADAI BANK ……..

- BANK INDONESIA

Nomor : ……… Pada

hari

ini…………….tanggal

……………………………………………………,

pukul………………………. (Waktu Indonesia bagian Barat), menghadap di hadapan saya,…………………………………………………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 1. ……Nama……

: Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di bertindak

dalam

berdasarkan

Pasal

jabatannya ......

………, dalam hal ini tersebut,

Anggaran

demikian

Dasar

perseroan

terbatas PT. Bank ......., berkedudukan di ...... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....... No......., Tambahan Nomor ....., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI;------------------------------------------------atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1. ……Nama……

: Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan

PT

Bank………,

berdasarkan

Pasal

…….

Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan Nomor….., berikut perubahan-perubahan terakhir

dengan

Akta

Notaris……….,

Nomor………,

tanggal…….. yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal……,

Nomor…….,

Tambahan

Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal….., bermeterai cukup…

358

cukup yang

dilekatkan

pada

Perjanjian

ini, untuk

selanjutnya disebut PEMBERI GADAI------------------------atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan): 1. ……Nama……

: Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan

PT

Bank………,

berdasarkan

Pasal……

Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan terakhir

Nomor……, dengan

berikut

Akta

perubahan-perubahan

Notaris……..,

Nomor…..,

tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal……..,

Nomor……,

Tambahan

Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham

tanggal…….., sebagaimana

ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PEMBERI GADAI----------------Jika PEMBERI GADAI adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ……Nama……

: ……(Jabatan)…., bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal

..........nomor

.........dibuat

di

hadapan

..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di …......., selanjutnya disebut PEMBERI GADAI--------------Jika PEMBERI GADAI adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ……Nama……

: Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat

Keputusan

Gubernur

Nomor...............

tanggal................ dan berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahanya terakhir

sebagaimana…

359

sebagaimana Peraturan Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor

.........)

untuk

selanjutnya

disebut

PEMBERI

GADAI--------------------------------------------------------------2. ……Nama……

: Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal di ……., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PENERIMA GADAI-----------------------

Para penghadap dikenal saya, Notaris……… Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu : a.

bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, (untuk selanjutnya disebut “FPJPS”) dari PENERIMA GADAI dengan plafon sebesar Rp............... (................) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor .... tanggal …., termasuk Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor .... tanggal ....,1 (apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah berikut segala Addendumnya disebut “Perjanjian Pokok”);

b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Surat Berharga sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar Obyek Gadai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar Obyek Gadai yang dituangkan dalam adendum lampiran; c.

bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki Surat Berharga yang akan digadaikan sebagaimana tercatat dalam Bank Indonesia – Scripless

1

Dalam hal terdapat adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah

Securities...

360

Securities Settlement System (BI-SSSS) di Bank Indonesia dan/atau pada The Central Depository and Book Entry Settlement (C-BEST) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang selanjutnya disebut Surat Berharga, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar Obyek Gadai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Akta Gadai ini, termasuk dalam hal terdapat perubahan lampiran daftar Obyek Gadai yang dituangkan dalam adendum lampiran; d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan untuk menjamin terbayarnya

dengan

baik

segala

sesuatu

yang

terhutang

dan

harus

dibayarkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, baik karena hutang pokok, imbalan FPJPS, biaya eksekusi agunan, dan seluruh biaya lainnya dalam hal masih terdapat kewajiban PEMBERI GADAI terkait dengan pemberian FPJPS yang belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pokok, PEMBERI

GADAI

menyatakan

menggadaikan

dan

dengan

demikian

menyerahkan kepada PENERIMA GADAI Surat Berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp ………………… (..……..) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp ……….. (…………..) (selanjutnya disebut sebagai “Obyek Gadai”) dan PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik Obyek Gadai tersebut. e. bahwa PEMBERI GADAI menjamin bahwa Obyek Gadai yang diberikan sebagai jaminan dengan akta ini adalah benar-benar haknya PEMBERI GADAI, semata-mata

bebas

dari

sitaan,

tidak

sedang

digadaikan

atau

dipertanggungkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, bebas dari segala tuntutan hukum, dan oleh karenanya PENERIMA GADAI dibebaskan oleh PEMBERI GADAI dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain. f. Selanjutnya

para

kedudukannya

penghadap

tersebut

senantiasa

menyatakan

bahwa

dengan gadai

bertindak Surat

dalam

Berharga

ini

dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Penyerahan hak atas Obyek Gadai tersebut di atas beserta Obyek Gadai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan Surat Berharga tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Pasal 2 Apabila bagian dari Obyek Gadai atau di antara Obyek Gadai tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Gadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

sebagaimana...

361

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

14/20/PBI/2012, maka PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Gadai yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Gadai dengan obyek gadai lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh PENERIMA GADAI, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PEMBERI GADAI dan PENERIMA GADAI dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Gadai berdasarkan akta ini. Pasal 3 PEMBERI GADAI berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap Obyek Gadai tersebut dan melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepada PENERIMA GADAI. Pasal 4 (1) PENERIMA GADAI melakukan eksekusi Obyek Gadai yang diserahkan oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI dalam hal PEMBERI GADAI lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan, menjual Obyek Gadai atau mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil hasil penjualan Obyek Gadai tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. (2) Apabila hasil penjualan dari Obyek Gadai tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI, maka PEMBERI GADAI tetap terikat untuk membayar lunas sisa hutang, imbalan dan biaya lain sebagaimana yang masih harus dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI. Pasal 5 (1) Apabila untuk pencairan atau penjualan Obyek Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PENERIMA GADAI: a.

mencairkan agunan berupa SBIS dan mengambil hasil pencairan tersebut untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI;

b. menjual agunan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI; c.

mendebet rekening giro PEMBERI GADAI di Bank Indonesia untuk pelunasan FPJPS PEMBERI GADAI dalam hal pencairan atau penjualan agunan…

362

agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b tidak dapat dilakukan. (2) Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini dalam butir d di atas kepada PENERIMA GADAI dan/atau PEMBERI GADAI masih bermaksud menggunakan FPJPS dari PENERIMA GADAI. Pasal 6 Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas Obyek Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lebih besar dari jumlah FPJPS yang diterima oleh PEMBERI GADAI, imbalan FPJPS dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI. Pasal 7 Apabila FPJPS yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan Obyek Gadai yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI wajib menyerahkan kembali semua Obyek Gadai yang digadaikan dengan Perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya dan gadai Surat Berharga ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur). Pasal 8 (1) Gadai

Surat

Berharga

ini

diberikan

untuk

menjamin

hutang-hutang

PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena FPJPS yang disediakan oleh PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena imbalan FPJPS, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI. (2) PEMBERI GADAI setuju bahwa : a.

besarnya jumlah tagihan yang dijamin dengan Obyek Gadai ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PENERIMA GADAI; dan

b.

PEMBERI GADAI menerima tagihan yang tercatat pada PENERIMA GADAI sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai alat bukti yang sempurna.

Pasal 9…

363

Pasal 9 Akta Gadai ini berlaku sampai dengan PEMBERI GADAI telah memenuhi dan membayar lunas segala hal yang wajib dibayar oleh PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI sebagaimana dinyatakan dalam premisse Perjanjian Pokok kepada PENERIMA GADAI, antara lain hutang pokok, imbalan FPJPS, biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan. Pasal 10 Perjanjian Akta Gadai ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok. Pasal 11 Tentang Perjanjian Akta Gadai ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian tanpa mengurangi hak dan wewenang PENERIMA GADAI untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI GADAI berdasarkan Perjanjian Pokok Pemberian FPJPS dan Akta Gadai ini. Pasal 12 Biaya Akta Gadai ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan Akta Gadai ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI GADAI pada saat pengikatan Akta Gadai dan/atau adendum Akta Gadai. Akta ini diselesaikan pukul ……. WIB (…………… Waktu Indonesia Bagian Barat).2) Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI-----------------------------Dibuat dan dilangsungkan di……………………., pada hari ini, tanggal serta jam seperti

disebutkan

pada

bagian

awal

akta

ini

dengan

dihadiri

oleh

……………………., Sarjana Hukum dan …………………………, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksisaksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris…………………..

2) Pencantuman waktu diisi setelah PEMBERI GADAI dan PENERIMA GADAI menandatangani Akta Gadai ini.

DAFTAR…

364

DAFTAR OBYEK GADAI 1)

Obyek Gadai berupa SBIS Sisa No.

Nomor

Jangka

Seri

Waktu

Tanggal

Nilai

Jatuh

Nominal

Waktu

1. 2. 2)

Obyek Gadai berupa SBSN Jenis

No.

Surat

Seri

Sisa

Tanggal

Surat

Jangka

Jatuh

Berharga

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nominal

Nilai Jual

1. 2. 3) Obyek Gadai berupa Sukuk Korporasi Jenis No.

Seri Surat

Surat Berharga

Berharga

Rating

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2. [kota], [tanggal, bln, tahun] Menyetujui PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI


EDY SETIADI

365

68.b LAMPIRAN IX.b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH TAMBAHAN OBYEK GADAI BANK ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BANK....) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI (BANK....) setuju untuk memberikan kepada PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima tambahan obyek gadai dari PEMBERI GADAI (BANK....), dengan rincian tambahan jaminan sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Obyek Gadai Bank ....... yang merupakan lampiran dari Akta Gadai. 1) Obyek Gadai berupa SBIS No.

Sisa Jangka

Nomor

Waktu

Seri

Tanggal Jatuh

Nilai Nominal

Waktu

1. 2. 3. 2) Obyek Gadai berupa SBSN

No.

Jenis

Seri

Sisa

Tanggal

Surat

Surat

Jangka

Jatuh

Berharga

Berharga

Waktu

Waktu

Nilai Nominal

Harga

Nilai Jual

1. 2. 3.

3) Obyek…

366

3) Obyek Gadai berupa Sukuk Korporasi No.

Jenis

Seri

Surat

Surat

Berharga

Berharga

Rating

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2.

[kota], [tanggal, bln, tahun] Menyetujui

PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI


EDY SETIADI

367

68.c LAMPIRAN IX.c SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH PENGGANTIAN OBYEK GADAI BANK ............................ Merujuk pada Akta Perjanjian Pemberian FPJPS No..... tanggal …........, dibuat di hadapan …………., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pokok”) jo. Akta Gadai No. ..... tanggal …………..., dibuat di hadapan………, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Gadai”), berhubung adanya kewajiban bagi PEMBERI GADAI (BANK....) untuk menjaga nilai jaminan dari Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI setuju untuk mengganti dan PENERIMA GADAI (BANK INDONESIA) setuju untuk menerima penggantian dari PEMBERI GADAI (BANK.......) Obyek Gadai sebagai berikut : 1) menarik Obyek Gadai nomor ....yang tertuang pada Daftar Obyek Gadai yang merupakan lampiran dari Akta Gadai; 2) mengganti Obyek Gadai tersebut pada angka 1) di atas, menjadi sebagai berikut :

a. Obyek Gadai berupa SBIS Sisa No.

Nomor

Jangka

Seri

Waktu

Tanggal Jatuh Waktu

Nilai Nominal

1. 2.

b. Obyek Gadai berupa SBSN

No.

Jenis

Seri

Sisa

Tanggal

Surat

Surat

Jangka

Jatuh

Berharga

Berharga

Waktu

Waktu

Nilai Nominal

Harga

Nilai Jual

1. 2.

c. Obyek…

368

c.

No.

Obyek Gadai berupa Sukuk Korporasi Jenis

Seri

Surat

Surat

Berharga Berharga

Rating

Sisa

Tanggal

Jangka

Jatuh

Waktu

Waktu

Nilai

Harga

Nilai

Nominal

Pasar

Jual

1. 2. [kota], [tanggal, bln, tahun] Menyetujui PENERIMA GADAI

PEMBERI GADAI


EDY SETIADI

369

LAMPIRAN X 69 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH AKTA JAMINAN FIDUSIA BANK....... – BANK INDONESIA Nomor : .... Pada

hari

ini…….,

tanggal

…………........................................................,

pukul………………..(Waktu Indonesia Bagian Barat), menghadap di hadapan saya,.........Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: 1. …………….

, Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di bawah ini, bertempat tinggal di ………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Anggaran

tersebut, Dasar

demikian

perseroan

berkedudukan di ...... yang

berdasarkan

terbatas

PT.

Pasal Bank

...... .......,

Anggaran Dasarnya (beserta

perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal

.......

No.......,

Tambahan

Nomor

.....,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA------------------------------atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris): 1.……………...,

Direktur …..(Jabatan)….., bertempat tinggal di ……………, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank………, berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ………, Nomor……., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal……., Nomor ……Tambahan

Nomor…..,

berikut

perubahan-perubahan

terakhir dengan Akta Notaris………., Nomor………, tanggal…….. yang

termuat

dalam

Berita

Negara

Republik

Indonesia

tanggal……, Nomor……., Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana

ternyata

dalam

Surat

Persetujuan

Tertulis

tanggal….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-------------------atau …

370

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan): 1………Nama….., Direktur….. (Jabatan)…., bertempat tinggal di ……….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama

serta

sah

mewakili

Perusahaan

Perseroan

PT

Bank………, berdasarkan Pasal…… Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris……, Nomor……., tanggal………., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ……., Nomor ……, Tambahan Nomor……, berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris…….., Nomor….., tanggal……., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal…….., Nomor……, Tambahan Nomor…….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal…….., sebagaimana ternyata dalam ……. yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-------------------------------------------------------Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ......Nama........., ...Jabatan..., bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta,

demikian

bertindak

untuk

dan

atas

nama

...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di .........., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ------------------------------------------------------Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut: 1. ..........Nama..., Direktur........(jabatan)......., bertempat tinggal di..........., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Nomor...............

tanggal................

dan

berdasarkan Pasal...... Peraturan Daerah........ Nomor...... tanggal ........ (yang telah dimuat dalam ............) berikut perubahan-perubahanya

terakhir

sebagaimana

Peraturan

Daerah Nomor ....... tanggal .......(apabila ada) (yang termuat

dalam…

371

dalam Berita Daerah Nomor .........) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ------------------------------------------------------2. .…Nama……,

Anggota Dewan Gubernur Bidang ……….., bertempat tinggal di ……., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Bank Indonesia Nomor … tanggal …, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2009

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-Para penghadap dikenal saya, Notaris ….. Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu a. bahwa, PIHAK PERTAMA selaku pemberi fidusia, telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (untuk selanjutnya disebut “FPJPS”) dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penerima fidusia telah memberikan FPJPS yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam “Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah”, Nomor...................., tanggal………….., termasuk Adendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Nomor …, tanggal …(apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah disebut “Perjanjian Pemberian FPJPS)”; b. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas hutang milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. c. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.

d. Selanjutnya …

372

d. Selanjutnya

para

penghadap

dengan

senantiasa

bertindak

dalam

kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik karena hutang pokok, imbalan dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp................ (……..) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS, maka penghadap PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp................ (……..), atas obyek jaminan fidusia berupa hak tagih (piutang) yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, (untuk selanjutnya, dalam akta ini cukup disebut dengan ”Obyek Jaminan Fidusia”). e. Selanjutnya,

para

penghadap

senantiasa

dengan

bertindak

dalam

kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik PIHAK KEDUA, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dalam mana segala bukti yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan PIHAK KEDUA. Pasal 2 PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Pasal 3 Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis

yang …

373

yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PIHAK KEDUA, dalam mana penambahan atau pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini. Pasal 4 1. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. PIHAK PERTAMA juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. 2. Bilamana

PIHAK

PERTAMA

tidak

memenuhi

dengan

seksama

kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJPS, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 5 1. PIHAK

PERTAMA

berjanji

dan

karenanya

mengikatkan

diri

untuk

melakukan penilaian dan pemantauan terhadap Obyek Jaminan Fidusia dan melaporkan hasil penilaian dan pemantauan kepada PIHAK KEDUA. 2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. 3. Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 6 1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas hutang pokok dan imbalan yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJPS atau PIHAK PERTAMA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJPS dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJPS diakhiri oleh PIHAK KEDUA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dan saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan/atau nilai pokok FPJPS, tanpa diperlukan suatu teguran…

374

teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri PIHAK KEDUA berhak: a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. b. untuk keperluan penjualan tersebut, PIHAK KEDUA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan

apa

yang

dijual

itu

kepada

pembelinya,

memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA, dengan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk membayar imbalan atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 3. Apabila penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bawah tangan, maka pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK

PERTAMA

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

dan

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 7 Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan

PIHAK PERTAMA telah memenuhi

membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pemberian FPJPS,

antara…

375

antara lain hutang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pemberian FPJPS. Pasal 8 1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA, yang menyatakan menerima kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat atau formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan

pendaftaran

jaminan

fidusia,

serta

untuk

mengajukan

permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. 2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJPS. Demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, dan oleh karenanya Akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pemberian FPJPS tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 9 PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 10 (1)

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(2)

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap

PIHAK…

376

PIHAK PERTAMA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PIHAK PERTAMA atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 11 Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. Demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Akta ini diselesaikan pukul ............. WIB1 (.................................................Waktu Indonesia Indonesia Barat). Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. DEMIKIANLAH AKTA INI Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ................... Sarjana Hukum dan ............................. Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para panghadap, saksisaksi dan saya, Notaris..........................

1



EDY SETIADI

377

70.a LAMPIRAN XI.a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH LAPORAN HARIAN HASIL PENILAIAN AGUNAN FPJPS –SBIS, SBSN DAN SUKUK KORPORASI BANK…………….. Tanggal…………… 1. Agunan Berupa SBIS dan SBSN No.

Jenis Surat Berharga

Seri

Nominal

Harga Pasar BISSSS (Terakhir)

(a)

(b)

( c)

(d)

(e)

Nilai Pasar (f) = (d) x (e)/ 100

Haircut (%) 1)

Nilai Agunan eligible untuk FPJPS

(g)

(h) = (f) x (100 / (100 + (g))

Harga Transaksi BEI (Terakhir) (p)

Nilai Pasar

Jumlah

Keterangan: 1) Isi “0” untuk SBIS; isi “5” untuk SBSN.

2. Agunan berupa Sukuk Korporasi No. (i)

Nama Sukuk Korporasi (j)

Bond ID

Issuer

Rating

Nominal

Sisa Jk Waktu

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(q) = (n) x (p) / 100

Nilai Agunan eligible untuk FPJPS

Haircut (%) 2) (r)

(s) = (q) x (100/(100+ (r))

Jumlah

Keterangan 2) Isi “20” untuk Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah dengan peringkat teratas; isi “35” untuk Sukuk Korporasi dengan peringkat teratas; isi “40” untuk Sukuk Korporasi dengan peringkat ke-2 (dua) teratas; isi “45” untuk Sukuk Korporasi dengan peringkat ke-3 (tiga) teratas.


EDY SETIADI

378

LAMPIRAN XI.b 70.b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH LAPORAN HARIAN HASIL PENILAIAN AGUNAN FPJPS – ASET PEMBIAYAAN BANK…………….. Tanggal……………

No.

(a)

Nama Debitur

Jenis Pembiayaan1)

Jenis Penggunaan2)

Plafon

(b)

(c)

(d)

(e)

Saldo Pokok

Kualitas

(f)

(g)

Sisa Jk waktu s.d. jt Tempo (h)

Pembiayaan Pihak Terkait/ Bukan

Pernah Restrukturisasi/ Tidak

Tanah/ Bangunan

Nilai

(i)

(j)

(k)

(l)

Agunan Pembiayaan Appraisal Jenis Pengikatan Independen/ internal (m)

(n)

Tanggal Appraisal Terakhir (o)

Nilai Agunan eligible untuk FPJPS Nominal = (50% x Saldo Pokok)

Keterangan : 1) Jenis Pembiayaan: Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah, Lainnya 2) Jenis Penggunaan: Investasi, Modal Kerja, KPR iB


EDY SETIADI

379

LAMPIRAN XII 71 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/44/DPbS TANGGAL 22 Oktober 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH LAPORAN DAFTAR ASET PEMBIAYAAN BANK Semester ....................Tahun......... Bank …………….. Rp Juta

Bank

Debitur

Nomor ID Nomor Debtor Perjanjian ID Alamat No Nama Kantor Nama Identification NPWP Pembiayaan Bank dan Telp Cabang Number (DIN) / Surat Perjanjian (a)

(b)

( c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Nomor Rekening

Jenis Pembiayaan

(j)

(k)

(i)

Pembiayaan Nomor Jangka Plafon Saldo Pokok No Asuransi Jenis Jenis Pengikatan/ Rp Va Rp Va Pembiayaan Penggunaan Mulai Akhir Agunan Pembebanan (juta) (ribu) (juta) (ribu) dan Nilai *) Tertanggung (l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(u)

Agunan Saldo Pokok pembiayaan Nilai Taksasi Agunan Pembiayaan Penilai Nomor Nilai Agunan Tidak Pernah Nomor Bukti Persentase Nama Nilai Tidak Melebihi Nominal Agunan Polis Tertanggung Direstrukturisa Kepemilikan terhadap Pemilik Pengikatan BMPD Pada Saat Rp (juta) ***) Asuransi (apabila ada) si (Ya/Tidak) Plafon Diberikan (v)

(w)

(x)

(y)

(z)

(aa)

(ab)

(ac)

(ad)

(ae)

Tota l da l a m ma ta ua ng a s a l Tota l da l a m Juta a n Rupi a h

Keterangan: (a)

Diisi nomor

(b)

Diisi sesuai Sandi Bank

(c)

Diisi sesuai Nama Bank

(d)

Diisi sesuai Sandi Kantor Cabang

(e)

Diisi nama debitur

(f)

Diisi nomor identifikasi debitur

(g)

Diisi sesuai NPWP debitur

(h)

Diisi sesuai alamat dan telepon debitur

(i)

Diisi dengan nomor perjanjian pembiayaan

(j)

Diisi dengan nomor rekening Debitur

(k)

Diisi dengan jenis pembiayaan

(l) (m)

Diisi dengan jenis penggunaan Diisi dengan Nomor Asuransi Pembiayaan dan Nilai Tertanggung

(n)

Diisi dengan waktu mulai pembiayaan

(o) Diisi…

380

(o)

Diisi dengan periode jatuh waktu pembiayaan

(p)

Diisi dengan nilai plafon pembiayaan Rupiah (juta)

(q)

Diisi dengan nilai plafon pembiayaan valas (ribu)

(r)

Diisi dengan nilai baki debet pembiayaan Rupiah (juta)

(s)

Diisi dengan nilai baki debet pembiayaan valas (ribu)

(t)

Diisi dengan jenis agunan

(u)

Diisi dengan nomor akta apabila agunan pembiayaan memiliki akta APHT, fidusia, atau Hipotek

(v)

Diisi dengan nomor bukti kepemilikan agunan

(w)

Diisi nilai yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank antara lain telah memperhitungkan jangka waktu dari penilaian agunan terakhir dilakukan

(x)

Diisi dengan nilai persentase taksasi agunan terhadap plafon

(y)

Diisi dengan "independen", apabila menggunakan penilai agunan independen dan "intern bank", apabila menggunakan penilai agunan dari pihak internal bank

(z)

Diisi dengannomor polis asuransi

(aa)

Diisi dengan nilai agunan tertanggung

(ab)

Diisi dengan nama pemilik agunan

(ac)

Diisi dengan nilai pengikatan agunan

(ad)

Diisi sesuai dengan pembiayaan pernah direstruktur atau tidak

(ae)

Diisi dengan nilai saldo pokok pembiayaan yang tidak melebihi BMPD pada saat diberikan


EDY SETIADI

381

CONTOH. PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM No

Recommend Documents