2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dapat dialami oleh perbankan, Bank Indonesia

menyediakan

pinjaman

likuiditas

jangka

pendek kepada bank; b.

bahwa dalam rangka penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank, perlu diatur mengenai mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional;

Mengingat

:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044);

2 MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

ANGGOTA

DEWAN

GUBERNUR

TENTANG

PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

2.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

3.

Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, tidak

termasuk

kantor

cabang

dari

bank

yang

berkedudukan di luar negeri. 4.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk unit usaha syariah dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

5.

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah

giro

wajib

minimum

primer

dalam

rupiah

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum.

3 6.

Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

7.

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.

8.

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan

Bank

Indonesia

yang

mengatur

mengenai operasi moneter. 9.

Sertifikat

Bank Indonesia Syariah

yang

selanjutnya

disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah. 10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara. 12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap

aset

SBSN,

dalam

mata

uang

rupiah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara. 13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.

4 14. Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana dimaksud

dalam

Undang-Undang

yang

mengatur

mengenai perbankan, tidak termasuk kredit dalam valuta asing. 15. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk pembiayaan dalam valuta asing. 16. Obligasi Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh korporasi selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian

Sentral

Efek

Indonesia

(KSEI),

termasuk

obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 17. Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di KSEI, termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 18. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BIRTGS

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan

Bank

Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS. 19. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur

mengenai

penyelenggaraan

penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS. BAB II PERSYARATAN PLJP Pasal 2 (1)

Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat

mengajukan

Indonesia.

permohonan

PLJP kepada

Bank

5 (2)

Bank

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dapat

memperoleh PLJP apabila Bank memenuhi persyaratan: a.

tergolong sebagai Bank solven yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bulan terkini yang memadai, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

paling

rendah

berdasarkan

sama

profil

dengan risiko

rasio

KPMM

terakhir

sesuai

penilaian OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum; dan 2.

dalam hal terdapat peristiwa setelah periode pelaporan

(subsequent

events)

yang

dapat

mempengaruhi rasio KPMM Bank maka KPMM bulan terkini merupakan KPMM bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi

kondisi

terakhir

Bank

berupa

subsequent events dimaksud; b.

memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling

rendah

sebagaimana

2

(dua)

dimaksud

sesuai dalam

penilaian

OJK

ketentuan

yang

mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum; c.

memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

d.

diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP. Pasal 3

(1)

Bank mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah

kebutuhan

likuiditas

sampai

dengan

Bank

memenuhi GWM. (2)

Perkiraan

jumlah

kebutuhan

likuiditas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

6 BAB III AGUNAN PLJP Bagian Kesatu Persyaratan Agunan Pasal 4 (1)

PLJP harus dijamin dengan agunan berkualitas tinggi berupa: a.

SBI;

b.

SBIS yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;

c.

SDBI;

d.

SBN, termasuk SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;

e.

Obligasi

Korporasi

dan/atau

Sukuk

termasuk Sukuk Korporasi yang

Korporasi,

dicatat dalam

pembukuan UUS dari Bank; f.

Aset Kredit; dan/atau

g.

Aset Pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank.

(2)

Obligasi

Korporasi

dan/atau

Sukuk

Korporasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan: a.

Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN; atau

b.

Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.

(3)

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan: a.

Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; atau

b.

Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, SBN, Obligasi Korporasi

dan/atau

Sukuk

Korporasi,

namun

7 nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (4)

Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi: a.

bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan; dan

b.

tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia.

(5)

Bank

tidak

menjaminkan

dapat

memperjualbelikan

kembali

agunan

PLJP

dan/atau

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP. Pasal 5 Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank dapat digunakan sebagai agunan PLJP dengan ketentuan sebagai berikut: a.

SBIS dan SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan setelah seluruh SBI, SDBI, dan SBN Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan;

b.

Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan dalam hal: 1.

seluruh

SBIS

pembukuan

dan

UUS

SBSN dari

yang

Bank

dicatat

yang

dalam

memenuhi

persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan 2.

seluruh Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan;

c.

Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan dalam hal: 1.

seluruh

Sukuk

pembukuan

Korporasi

UUS

dari

yang

Bank

dicatat

yang

dalam

memenuhi

persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan

8 2.

seluruh

Aset

Kredit

Bank

yang

memenuhi

persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan. Pasal 6 Agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki sisa jangka waktu paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP; dan

b.

khusus untuk agunan berupa SBN dipersyaratkan dapat diperdagangkan. Pasal 7

(1)

Agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

memiliki peringkat paling rendah 3 (tiga) peringkat (notch)

teratas

pada

1

(satu)

tahun

terakhir

berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

yang

mengatur

mengenai

lembaga

pemeringkat; b.

aktif diperdagangkan yaitu pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan

c.

memiliki sisa jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.

(2)

Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan

Gubernur ini.

dari

Peraturan

Anggota

Dewan

9 Pasal 8 Agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;

b.

bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah;

c.

dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan;

d.

bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank;

e.

tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

f.

sisa

jangka

waktu

jatuh

waktu

kredit

dan/atau

pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP; g.

baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi

batas

maksimum

pemberian

kredit

atau

penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; h.

memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;

i.

telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;

j.

dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan

k.

telah

tercantum

dalam

laporan

daftar

Aset

Kredit

dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.

10 Pasal 9 (1)

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencukupi.

(2)

Agunan

lain

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1)

meliputi: a.

saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham pengendali;

b.

personal guarantee dan/atau corporate guarantee dari pemegang saham pengendali;

c.

aset tetap milik Bank yang menerima PLJP; dan/atau

d.

agunan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Pasal 10

Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a.

pengikatan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan akta gadai; dan

b.

pengikatan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan dengan akta fidusia. Bagian Kedua Perhitungan Nilai Agunan PLJP Pasal 11

(1)

Nilai agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, dan SBN ditetapkan sebagai berikut: a.

nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI;

b.

nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP berdasarkan nilai nominal SBIS;

yang dihitung

11 c.

nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP

yang dihitung

berdasarkan nilai jual SDBI; d.

nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut: 1.

nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN; dan

2.

nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen)

dari

plafon

PLJP

yang

dihitung

berdasarkan nilai pasar SBSN. (2)

Nilai agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ditetapkan sebagai berikut: a.

120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik

Negara

pemerintah

(BUMN) pusat,

dan/atau

dengan

dijamin

peringkat

oleh

teratas

berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari

Obligasi Korporasi

dan/atau Sukuk

Korporasi; b.

135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJP

yang

dijamin

dengan

Obligasi

Korporasi

dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh selain BUMN dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat,

dengan

peringkat

teratas

berdasarkan

penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; c.

140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai

12 pasar dari

Obligasi Korporasi

dan/atau Sukuk

Korporasi; dan d.

145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJP

yang

dijamin

dengan

Obligasi

Korporasi

dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi. (3)

Nilai

agunan

PLJP

berupa

Aset

Kredit

atau

Aset

Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

dan

dihitung

berdasarkan baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan. Pasal 12 (1)

Cara perhitungan

nilai

agunan

PLJP berupa

surat

berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a.

pada saat permohonan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;

b.

pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;

c.

pada saat permohonan penambahan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan penambahan plafon PLJP;

d.

pada saat permohonan penurunan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan penurunan plafon PLJP;

e.

pada

saat

penandatanganan

akta

perjanjian

pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP,

13 nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi

2

(dua)

hari

kerja

sebelum

tanggal

penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP; dan f.

pada

saat

penandatanganan

akta

perubahan

perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP. (2)

Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data sebagai berikut: a.

untuk

surat

berharga

berupa

SBI

dan

SDBI

menggunakan data nilai jual yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter atau operasi moneter syariah; b.

untuk surat berharga berupa SBIS menggunakan data nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana

dimaksud

dalam

ketentuan

Bank

Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter atau operasi moneter syariah; c.

untuk surat berharga berupa SBN

menggunakan

data nilai pasar yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana

dimaksud

dalam

ketentuan

Bank

Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter atau operasi moneter syariah; dan d.

untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar yang tercantum dalam harga publikasi terakhir yang tersedia pada lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK.

(3)

Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

14 a.

pada saat permohonan PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;

b.

pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;

c.

pada

saat

penandatanganan

akta

perjanjian

pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP; dan d.

pada

saat

penandatanganan

akta

perubahan

perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP. (4)

Nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan data yang tercantum dalam catatan pembukuan Bank. Pasal 13

Contoh

untuk

perhitungan

nilai

agunan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

15 Bagian Ketiga Pelaporan Berkala Daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan Pasal 14 (1)

Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

yang

memenuhi

persyaratan agunan PLJP dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP. (2)

Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan

agunan

berupa

Aset

Kredit

dan/atau Aset

Pembiayaan. (3)

Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

(4)

Laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan. (5)

Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan Aset Kredit dan/atau

Aset

Pembiayaan

sampai

dengan

periode

pelaporan berikutnya. (6)

Bank dapat memperbarui laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a.

posisi akhir bulan Juni diperbarui dengan posisi akhir

bulan

bersangkutan

September dan

pada

tahun

yang

disampaikan

kepada

Bank

Indonesia dengan tembusan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Oktober; dan

16 b.

posisi akhir bulan Desember diperbarui dengan posisi akhir bulan Maret pada tahun berikutnya dan disampaikan

kepada

Bank

Indonesia

dengan

tembusan kepada OJK paling lambat tanggal 15 April. Pasal 15 (1)

Penyampaian laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2)

Bank harus memastikan keamanan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal Bank tidak berhasil melakukan pengiriman laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan melalui sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus menyampaikan laporan tersebut melalui surat dengan melampirkan soft copy daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 paling lambat pukul 16.00 waktu Indonesia barat (WIB), dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

(4)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor

Pusat

Bank

Indonesia,

surat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 16.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat. (5)

Laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan menggunakan format

sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (6)

Tata cara

penyampaian

laporan

daftar

Aset

Kredit

dan/atau Aset Pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran

IV

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

17 Pasal 16 (1)

Bank harus menyampaikan nama petugas Bank yang diberikan

kewenangan

untuk

menyusun

dan

menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, termasuk apabila terdapat perubahannya kepada Bank Indonesia. (2)

Nama petugas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Pasal 17

Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen

pendukung

dari

Aset

Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3). BAB IV PERMOHONAN PLJP Bagian Kesatu Permohonan PLJP Pasal 18 (1)

Permohonan PLJP diajukan oleh Bank melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2)

Surat permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang.

(3)

Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.

(4)

Permohonan PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.

18 Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. (5)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

(6)

Bank dapat mengajukan permohonan PLJP pada setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a.

dalam hal surat Bank diterima Bank Indonesia sampai dengan pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJP pada hari yang bersangkutan; dan

b.

dalam hal surat Bank diterima Bank Indonesia setelah pukul 12.00 WIB, Bank Indonesia akan memproses PLJP pada hari kerja berikutnya,

setelah dokumen permohonan PLJP diterima secara lengkap. Pasal 19 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas: a.

surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank yang berwenang, yang memuat hal sebagai berikut: 1.

pernyataan mengenai Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang disertai dengan: a)

penjelasan

mengenai

penyebab

Kesulitan

Likuiditas Jangka Pendek; dan b)

upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;

2.

pernyataan mengenai seluruh aset yang menjadi agunan PLJP: a)

berada

dalam

kondisi

bebas

dari

segala

perikatan, sengketa, dan sitaan; b)

tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia;

19 c)

memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJP sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

d)

tidak

akan

diperjualbelikan

dan/atau

dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJP; 3.

pernyataan mengenai kesanggupan Bank untuk membayar kewajiban PLJP; dan

4.

pernyataan

mengenai

kebenaran

data dan/atau

dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan

bagian

tidak terpisahkan

dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; b.

dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

c.

daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berupa: 1.

SBI, SBIS, SDBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk

Korporasi

dengan

format

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan 2.

Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

d.

daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal

20 terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan; e.

surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;

f.

dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank termasuk perubahannya;

g.

daftar seluruh surat berharga yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan disertai bukti kepemilikannya; dan

h.

dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia. Pasal 20

(1)

Bank Indonesia memberikan PLJP untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP.

(2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia.

(3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Bagian Kedua Koordinasi dengan OJK Pasal 21

(1)

Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti

permohonan

PLJP

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 melalui: a.

permintaan informasi dari OJK mengenai kondisi Bank

yang

mengajukan

pemenuhan persyaratan: 1.

solvabilitas; dan

PLJP,

yang

meliputi

21 2. b.

tingkat kesehatan Bank; dan

pelaksanaan pemenuhan

penilaian persyaratan

bersama agunan

dan

mengenai perkiraan

kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJP. (2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan Bank

terkait

perpanjangan

jangka

waktu

PLJP,

penambahan plafon PLJP, dan/atau penurunan plafon PLJP. Bagian Ketiga Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan PLJP Pasal 22 (1)

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

(2)

Dalam

memberikan

persetujuan

atau

penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a.

pemenuhan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 2; b.

kelengkapan

dokumen

permohonan

PLJP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan c.

analisis

mengenai

perkiraan

jumlah

kebutuhan

likuiditas Bank. (3)

Dalam hal permohonan PLJP disetujui, maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a.

menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;

b.

menunjuk notaris;

c.

menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

22 d.

menyampaikan dokumen berupa

rancangan akta

pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI untuk agunan berupa surat berharga dan Lampiran XII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan,

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan e.

menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal diperlukan.

(4)

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa surat berharga meliputi: a.

daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1; dan

b.

hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK apabila terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP.

(5)

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan meliputi: a.

daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2;

b.

dokumen

asli

perjanjian

kredit

dan/atau

akad

pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya; c.

dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan yang mempunyai kekuatan hukum antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya;

23 d.

dokumen

asli

bukti

kepemilikan

agunan

yang

menjadi jaminan kredit dan/atau pembiayaan Bank; e.

dokumen asli hasil penilaian agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan oleh penilai independen;

f.

dokumen asli polis asuransi agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan; dan

g.

dokumen lain yang terkait dengan agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diminta oleh Bank Indonesia.

(6)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

(7)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja

berikutnya

setelah

surat

persetujuan

Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank. (8)

Dokumen yang terkait dengan agunan lain dalam hal diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: a.

bukti kepemilikan saham dari pemegang saham pengendali yang akan diikat dengan akta gadai dalam hal agunan lain berupa saham Bank milik pemegang saham pengendali dari Bank yang menerima PLJP;

b.

rancangan akta notariil personal guarantee dan/atau corporate guarantee yang disertai daftar aset milik pemegang saham pengendali dalam hal agunan lain berupa

personal

guarantee

dan/atau

corporate

24 guarantee dari pemegang saham pengendali dari Bank yang menerima PLJP; dan c.

dokumen asli bukti kepemilikan aset tetap dalam hal agunan lain berupa aset tetap milik Bank yang menerima PLJP yang

akan

diikat

dengan

hak

tanggungan. (9)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.

(10) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat

pada

2

(dua)

hari

kerja

sebelum

penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP. Pasal 23 Mekanisme pengagunan agunan PLJP berupa surat berharga dilakukan sebagai berikut: a.

untuk surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN: 1.

Bank melakukan pengagunan surat berharga pada BI-SSSS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat persetujuan PLJP diterima oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Bank

sebagai

pemberi

agunan

dan

Bank

Indonesia sebagai penerima agunan melakukan pengagunan dengan Indonesia

surat

mengacu yang

berharga pada

pada

BI-SSSS

ketentuan

mengatur

Bank

mengenai

penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui

Bank

Indonesia-Scripless

Settlement System;

Securities

25 b)

dalam hal Bank menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank maka pengagunan dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan;

2.

pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender;

3.

pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP;

4.

pengagunan

surat

berharga

setelah

penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender; 5.

untuk penambahan dan/atau penggantian agunan yang dilakukan pada saat periode pemberian PLJP atau perpanjangan jangka waktu PLJP, jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikurangi

dengan

jumlah

hari

kalender

PLJP

berjalan; dan 6.

jangka waktu pengagunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat diperpanjang apabila diperlukan;

b.

untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi: 1.

Bank

melakukan

pemindahbukuan

Obligasi

Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI segera setelah Bank menyampaikan daftar surat berharga sesuai dengan tata cara yang ditetapkan KSEI; 2.

dalam hal Bank menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank maka pemindahbukuan Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan; dan

26 c.

dalam hal terjadi pelunasan PLJP maka agunan PLJP berupa: 1.

SBI, SBIS, SDBI, dan SBN pada BI-SSSS dilepas (release) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dilunasi; dan

2.

Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi pada rekening

efek

Bank

Indonesia

di

KSEI

dipindahbukukan ke rekening efek Bank di KSEI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dilunasi. Pasal 24 (1)

Penilaian terhadap agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a.

verifikasi

dokumen

yang

terkait

agunan

PLJP;

dan/atau b. (2)

penilaian pemenuhan persyaratan agunan PLJP.

Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

(3)

Dalam hal Bank Indonesia akan menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank menunjuk pihak ketiga.

(4)

Biaya yang timbul dari penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi beban Bank.

(5)

Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Bank

Indonesia

dapat

meminta

dokumen

dan/atau informasi tambahan terkait agunan PLJP yang harus dipenuhi oleh Bank. Pasal 25 Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian melalui penelitian terhadap: a.

dokumen rancangan akta perjanjian pemberian PLJP;

b.

dokumen rancangan akta pengikatan agunan PLJP; dan

27 c.

dokumen yang terkait dengan agunan lain. Pasal 26

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdapat

agunan

yang

tidak memenuhi

persyaratan

dan/atau dokumen yang terkait agunan diketahui tidak lengkap maka agunan dimaksud tidak diperhitungkan sebagai agunan PLJP. (2)

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) nilai agunan PLJP tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui maka Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan penambahan agunan kepada Bank dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank,

Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang

terkait. (3)

Bank harus menyampaikan penambahan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat permintaan penambahan agunan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bank.

(4)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penambahan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat permintaan penambahan agunan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bank.

(5)

Dalam hal Bank tidak dapat menyampaikan tambahan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menyampaikan tambahan agunan namun nilainya tidak mencukupi

plafon

PLJP yang

Indonesia,

Bank

Indonesia

telah

disetujui

menyampaikan

Bank surat

28 permintaan penyediaan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP kepada

Bank

dengan

tembusan

kepada

OJK

c.q.

Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. (6)

Bank harus menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di rekening giro Bank di Bank Indonesia paling lambat sampai dengan awal periode precut off Sistem BI-RTGS pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah surat permintaan penyediaan sumber dana lain dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Bank.

(7)

Penyediaan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan dokumen dan/atau data pendukung yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah dana tersedia di rekening giro Bank di Bank Indonesia.

(8)

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercatat di pembukuan Bank paling singkat sampai dengan Bank Indonesia melaksanakan aktivasi pemberian PLJP.

(9)

Dalam hal Bank dapat menyediakan sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia menurunkan plafon PLJP sesuai dengan nilai agunan yang tersedia. Pasal 27

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diketahui bahwa: a.

agunan telah memenuhi ketentuan dan nilai agunan mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia; atau

b.

nilai agunan yang telah memenuhi ketentuan tidak mencukupi

plafon

yang

telah

disetujui

Bank

Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,

29 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP. (2)

Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama Bank

diwakili

oleh

pihak

Bank

yang

berwenang

melakukan penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP. (3)

Dalam hal terdapat agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka pengikatan agunan lain dapat dilakukan selama periode pemberian PLJP.

(4)

Pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangan-undangan. Pasal 28 (1)

Dalam hal setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diketahui dokumen

Aset

Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) tidak lengkap, Bank Indonesia tidak memperhitungkan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dimaksud sebagai agunan PLJP. (2)

Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan nilai agunan secara keseluruhan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui, Bank Indonesia akan melakukan pembatasan pencairan sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP atau selama periode PLJP.

(3)

Dalam hal Bank telah melengkapi kekurangan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan

tersebut

akan

diperhitungkan

kembali

sebagai agunan PLJP dan pencairan PLJP dilakukan sesuai dengan kecukupan nilai agunan.

30 Pasal 29 Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila: a.

Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

b.

berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau

c.

diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). BAB V PENCAIRAN PLJP Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan Pasal 30

(1)

Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJP kepada Bank paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal aktivasi yang memuat tanggal aktivasi pemberian PLJP dan jumlah PLJP yang dapat dicairkan, serta informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJP.

(2)

Bank dapat mengajukan permohonan pencairan PLJP sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP.

(3)

Bank dapat mengajukan permohonan pencairan PLJP sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.

(4)

Bank Indonesia dapat melakukan pencairan PLJP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.

(5)

Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat kepada Bank Indonesia c.q.

31 Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait pada setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB selama periode PLJP untuk pencairan pada hari kerja berikutnya. (6)

Khusus pada tanggal aktivasi pemberian PLJP, PLJP dapat dicairkan pada hari kerja yang sama, sepanjang Bank mengajukan permohonan pencairan PLJP paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja yang sama.

(7)

Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut: a.

surat

sanggup

pengajuan direksi

bayar

pencairan

Bank

yang

(promissory yang

note)

sebesar

ditandatangani

berwenang

dengan

oleh

contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan b.

proyeksi kebutuhan

arus

kas

likuiditas

berupa

rincian

Bank yang

perkiraan

mencerminkan

kebutuhan pencairan di hari yang bersangkutan sampai dengan Bank memenuhi GWM, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. Pasal 31 (1)

Atas permohonan pencairan PLJP oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP pada pagi hari setelah Sistem BI-RTGS dibuka sepanjang Bank memenuhi persyaratan pencairan.

(2)

Khusus permohonan pencairan pada tanggal aktivasi pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP paling lambat sebelum periode transaksi untuk nasabah pada

32 Sistem BI-RTGS berakhir sepanjang Bank memenuhi persyaratan pencairan. (3)

Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a.

ketersediaan plafon atau sisa plafon PLJP;

b.

terdapat kecukupan agunan;

c.

Bank masih memenuhi persyaratan sebagai Bank solven dan persyaratan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

d.

terdapat surat permohonan pencairan dan surat sanggup bayar (promissory note) yang ditandatangani oleh direksi Bank yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf a.

(4)

Pencairan PLJP oleh Bank Indonesia dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia. Bagian Kedua Bunga PLJP Pasal 32

(1)

Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada Bank atas baki debet PLJP.

(2)

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga repurchase agreement rate untuk lending facility yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin.

(3)

Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP yaitu sebagai berikut: X = P x R x t/360 Keterangan: X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia. P : baki debet PLJP. R : lending facility + 400 (empat ratus) basis poin. t : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

33 (4)

Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) periode PLJP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Anggota

Dewan

Gubernur ini. BAB VI PEMANTAUAN PLJP Bagian Kesatu Pemantauan Agunan Pasal 33 (1)

Selama periode PLJP, Bank harus memantau aset yang menjadi agunan PLJP untuk mengidentifikasi agunan PLJP yang mengalami kondisi sebagai berikut: a.

agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5);

b.

Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

c.

terdapat pelunasan atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan

oleh

debitur

atau

nasabah

Bank;

dan/atau d.

Aset

Kredit

diagunkan

dan/atau tidak

lagi

Aset

Pembiayaan

memenuhi

yang

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; (2)

Pemantauan aset yang menjadi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan agunan PLJP dan nilai agunan mencukupi plafon selama periode PLJP.

34 Bagian Kedua Penggantian Agunan PLJP Pasal 34 (1)

Bank harus mengganti agunan PLJP dalam periode PLJP apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP.

(2)

Penggantian menggunakan

agunan

PLJP

agunan

berupa

diprioritaskan surat

dengan

berharga

yang

dimiliki oleh Bank yang memenuhi persyaratan agunan PLJP. (3)

Dalam hal surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian agunan dapat dilakukan dengan menggunakan surat berharga yang dimiliki oleh Bank ditambah dengan agunan berupa Aset Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

yang

memenuhi

persyaratan agunan PLJP. (4)

Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga maka penggantian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan agunan berupa Aset Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

yang

memenuhi

persyaratan agunan PLJP. Pasal 35 (1)

Dalam hal Bank melakukan penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bank menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan/atau ayat (5) yang terkait dengan agunan

pengganti

kepada

Bank

Indonesia

c.q.

Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. (2)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana

35 dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat. Pasal 36 Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

34,

pada

periode

pemberian PLJP Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi. Pasal 37 (1)

Dalam hal penggantian agunan disetujui oleh Bank Indonesia, Bank meminta notaris untuk mempersiapkan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.

(2)

Penandatanganan terhadap akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama Bank diwakili oleh pihak Bank yang

berwenang

melakukan

penandatanganan

akta

perubahan pengikatan agunan PLJP. Bagian Ketiga Pembatasan Pencairan dan Penghentian Pencairan PLJP Sebelum Jatuh Waktu Pasal 38 (1)

Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan PLJP dalam hal: a.

nilai agunan PLJP mengalami penurunan akibat kondisi agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 33 sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP; dan

b.

Bank tidak melakukan penggantian agunan atau melakukan penggantian agunan namun nilai agunan pengganti tidak mencukupi plafon PLJP.

(2)

Bank dapat mengajukan penggantian agunan setelah Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan dengan

36 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37. Pasal 39 (1)

Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJP sebelum jatuh waktu dalam hal Bank: a.

tidak

memenuhi

persyaratan

solvabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau b.

tidak memenuhi persyaratan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2)

Dalam hal

Bank Indonesia

melakukan

penghentian

pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP maka Bank Indonesia tidak melakukan

pencairan

PLJP sampai

dengan jatuh waktu PLJP meskipun terdapat ketersediaan plafon atau sisa plafon serta agunan PLJP mencukupi. (3)

Pelunasan pokok dan bunga PLJP bagi Bank yang dikenakan penghentian pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJP. BAB VII PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJP Bagian Kesatu Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu PLJP Pasal 40

(1)

Bank

dapat

mengajukan

permohonan

perpanjangan

jangka waktu PLJP kepada Bank Indonesia. (2)

Permohonan

perpanjangan

jangka

waktu

PLJP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (3)

Surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh

37 direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang. (4)

Permohonan

perpanjangan

jangka

waktu

PLJP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia. (5)

Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

(6)


(7)

Bank

dapat

mengajukan

permohonan

perpanjangan

jangka waktu PLJP pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan

atau

terdapat

penggantian

dan/atau

penambahan agunan hanya berupa surat berharga; b.

permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan

berupa

Aset

Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan. (8)

Bank

Indonesia

perpanjangan

akan

memproses

jangka waktu

PLJP

permohonan

setelah

dokumen

permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diterima secara lengkap. (9)

Permohonan

perpanjangan

jangka

waktu

PLJP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a.

dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling

38 sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; b.


SBI,

SBIS,

dan/atau

SDBI, Sukuk

SBN,

Obligasi

Korporasi

Korporasi

dengan

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan 2.


c.

dalam

hal

terdapat

penggantian

dan/atau

penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan maka harus dilengkapi dengan daftar

rekapitulasi

Aset

Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit; d.


e.


(1)

Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.

39 (2)

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank harus memastikan agunan PLJP mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12.

(3)

Persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan

paling

singkat

memiliki

jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan. (4)

Bank harus menambah jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan jangka waktu PLJP dalam hal diketahui bahwa: a.

terdapat aset yang lebih prioritas untuk menjadi agunan PLJP dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan/atau

b.

nilai

agunan

yang

telah

dijaminkan

tidak lagi

mencukupi plafon PLJP. (5)

Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu PLJP dan terdapat agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN yang diagunkan kembali, pengagunan

surat

berharga

maka jangka waktu pada

BI-SSSS

dapat

diperpanjang apabila diperlukan. Bagian Kedua Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu PLJP Pasal 42 (1)

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan

perpanjangan jangka waktu PLJP

melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. (2)

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank

40 Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a.

pemenuhan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 2; b.

jangka

waktu

melampaui

PLJP

90

secara

(sembilan

keseluruhan

puluh)

hari

belum

kalender

berturut-turut; c.

kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9); dan

d.

analisis

mengenai

perkiraan

jumlah

kebutuhan


Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP disetujui, maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a.

menyampaikan

dokumen

yang

terkait

dengan

penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP; b.

menunjuk notaris;

c.

menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan

perjanjian

pemberian

PLJP

dan

rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui

notaris

dengan

contoh

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran

XIX

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; d.

melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu PLJP; dan

e.


(4)

Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa surat berharga, Bank menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

(5)

Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank menyampaikan

41 dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5). (6)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

(7)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

(8)

Dalam

hal

Bank

Indonesia

meminta

agunan

lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Bank menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8). (9)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat sebelum penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP.

(10) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat sebelum penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP. Pasal 43 Dalam hal terdapat agunan berupa surat berharga yang baru, pengagunan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

42 Pasal 44 (1)

Penilaian terhadap tambahan agunan yang digunakan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2)

Penilaian terhadap agunan PLJP yang digunakan kembali sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP diutamakan pada penilaian kecukupan terhadap nilai agunan. Pasal 45

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diketahui: a.


b.

nilai agunan yang telah memenuhi ketentuan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,

maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan

perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan pengikatan agunan PLJP. (2)

Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama Bank diwakili oleh pihak Bank yang berwenang melakukan penandatanganan akta perubahan perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan

pengikatan agunan PLJP. (3)

Dalam hal terdapat agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka pengikatan agunan lain dapat dilakukan selama periode pemberian PLJP.

(4)

Pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan

sesuai

perundang-undangan.

dengan

ketentuan

peraturan

43 Pasal 46 (1)

Dalam hal setelah penandatanganan akta perubahan perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan

pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diketahui terdapat dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) tidak lengkap, Bank Indonesia tidak memperhitungkan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dimaksud sebagai agunan PLJP. (2)

Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan nilai agunan secara keseluruhan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui, Bank Indonesia akan melakukan pembatasan pencairan sejak periode perpanjangan jangka waktu PLJP dimulai atau selama periode PLJP.

(3)

Dalam hal Bank telah melengkapi kekurangan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dimaksud akan diperhitungkan

kembali

sebagai agunan PLJP dan pencairan PLJP dilakukan sesuai dengan kecukupan nilai agunan. Pasal 47 (1)

Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila: a.

Bank

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); b.

berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau

c.

diketahui

bahwa

Bank

tidak

lagi

memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

44 (2)

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dibatalkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank harus melunasi PLJP pada saat jatuh waktu. BAB VIII PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJP Bagian Kesatu Permohonan Penambahan Plafon PLJP Pasal 48

(1)

Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJP kepada Bank Indonesia.

(2)

Permohonan penambahan plafon PLJP hanya dapat disampaikan

bersamaan

dengan

permohonan

perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7). (3)

Permohonan

penambahan

plafon

PLJP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (4)

Surat permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi Bank dan

diketahui

oleh

dewan

komisaris

Bank

yang

berwenang. (5)

Permohonan

penambahan

plafon

PLJP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia. (6)

Permohonan penambahan plafon PLJP diajukan kepada Bank

Indonesia

c.q.

Departemen

Surveilans

Sistem

Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan

tembusan

kepada

OJK

c.q.

Departemen

Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

45 (7)


(8)

Bank

Indonesia

akan

memproses

permohonan

penambahan plafon PLJP setelah dokumen permohonan penambahan plafon PLJP diterima secara lengkap. (9)

Dalam rangka penambahan plafon PLJP: a.

Bank dapat menggunakan kelebihan nilai agunan PLJP yang telah dijaminkan bagi PLJP berjalan untuk menjamin

penambahan

plafon

PLJP

dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12; b.

Bank dapat menambah agunan PLJP dengan aset yang

memenuhi

persyaratan

dan

nilai

agunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12; dan c.

persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan penandatanganan perubahan akta perjanjian PLJP. Pasal 49

Dokumen permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) meliputi: a.

dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh)

hari

kalender

sejak

tanggal

permohonan

penambahan plafon PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan

Gubernur ini;

dari

Peraturan

Anggota

Dewan

46 b.


SBI, SBIS, SDBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk

Korporasi

dengan

format

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan 2.


c.

dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan maka harus dilengkapi dengan daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan

publik

ditandatangani

yang

oleh

dikeluarkan

kantor

akuntan

dan/atau publik

yang

melakukan pemeriksaan atau audit; d.


e.


Dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP

yang

pengaturan

disertai

dengan

penambahan

terkait

agunan

mengacu

plafon

pada

PLJP,

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. Bagian Kedua Tindak Lanjut Persetujuan atas Permohonan Penambahan Plafon PLJP Pasal 51 (1)

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

47 (2)

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut: a.

pemenuhan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 2; b.

jangka

waktu

melampaui

90

PLJP

secara

(sembilan

keseluruhan

puluh)

hari

belum

kalender

berturut-turut; c.

kelengkapan dokumen permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan

d.

analisis

mengenai

perkiraan

jumlah

kebutuhan


Dalam

hal

permohonan

penambahan

plafon

PLJP

disetujui, maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut: a.

menyampaikan

dokumen

yang

terkait

dengan

penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP; b.

menunjuk notaris;

c.

menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan

contoh

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan d.


(4)

Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa surat berharga, Bank menyampaikan dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

(5)

Dalam hal terdapat penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, Bank menyampaikan

48 dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5). (6)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

(7)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

(8)

Dalam

hal

Bank

Indonesia

meminta

agunan

lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Bank menyampaikan dokumen terkait agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8). (9)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP.

(10) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat

pada

2

(dua)

hari

kerja

sebelum

penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP.

49 Pasal 52 Dalam hal terdapat agunan berupa surat berharga yang baru, pengagunan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Pasal 53 (1)

Penilaian terhadap tambahan agunan yang digunakan untuk penambahan plafon PLJP mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2)

Penilaian terhadap agunan PLJP yang digunakan kembali sebagai

agunan

untuk

penambahan

plafon

PLJP

diutamakan pada penilaian kecukupan terhadap nilai agunan. Pasal 54 (1)

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diketahui: a.


b.

nilai agunan yang telah memenuhi ketentuan tidak mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP,

maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan

perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan pengikatan agunan PLJP. (2)

Dalam hal Bank Indonesia masih dalam proses melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP maka penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pengikatan

pemberian agunan

PLJP PLJP

dan

hanya

akta

perubahan

dilakukan

untuk

perpanjangan jangka waktu PLJP. (3)

Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan terhadap akta perubahan

50 perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan

pengikatan agunan PLJP untuk penambahan plafon PLJP dilakukan setelah Bank Indonesia selesai melakukan proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (4)

Tambahan

plafon

PLJP

yang

disetujui

akan

diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya. (5)

Penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama Bank diwakili oleh pihak Bank yang berwenang melakukan penandatanganan akta perubahan perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan

pengikatan agunan PLJP. (6)

Pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55

(1)

Dalam hal setelah penandatanganan akta perubahan perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

perubahan

pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diketahui dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(5)

tidak

lengkap,

Bank

Indonesia

tidak

memperhitungkan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dimaksud sebagai agunan PLJP. (2)

Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan nilai agunan secara keseluruhan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui, Bank Indonesia akan melakukan pembatasan pencairan sejak tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP atau selama periode PLJP.

(3)

Dalam hal Bank telah melengkapi kekurangan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan

dimaksud akan

diperhitungkan kembali

51 sebagai agunan PLJP dan pencairan PLJP dilakukan sesuai dengan kecukupan nilai agunan. Pasal 56 Persetujuan

atas permohonan

penambahan

plafon

PLJP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila: a.

Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);

b.

berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia nilai tambahan agunan tidak mencukupi penambahan plafon PLJP dan Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau

c.

diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal 57

(1)

Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan aktivasi penambahan plafon PLJP kepada Bank paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal aktivasi yang memuat tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP dan jumlah PLJP yang dapat dicairkan, serta informasi lain yang terkait dengan pencairan PLJP.

(2)

Bank

dapat

mengajukan

permohonan

pencairan

tambahan plafon PLJP sejak tanggal aktivasi penambahan plafon PLJP. (3)

Pencairan tambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Pasal 58

Dalam hal permohonan Bank untuk penambahan plafon PLJP telah disetujui namun belum dilakukan aktivasi, Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP untuk periode berikutnya dengan plafon PLJP sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia sesuai

52 dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini. Bagian Ketiga Permohonan Penurunan Plafon PLJP Pasal 59 (1)

Bank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJP kepada Bank Indonesia.

(2)

Permohonan

penurunan

disampaikan

plafon

bersamaan

PLJP

hanya

dengan

dapat

permohonan

perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7). (3)

Permohonan penurunan plafon PLJP didasarkan pada kebutuhan

likuiditas

Bank

sampai

dengan

Bank

memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas. (4)

Permohonan

penurunan

plafon

PLJP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (5)

Surat permohonan penurunan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi Bank dan

diketahui

oleh

dewan

komisaris

Bank

yang

berwenang. (6)

Permohonan

penurunan

plafon

PLJP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia. (7)

Permohonan penurunan plafon PLJP diajukan kepada Bank

Indonesia

c.q.

Departemen

Surveilans

Sistem


tembusan

kepada

OJK

c.q.

Departemen

Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.

53 (8)


(9)

Bank Indonesia akan memproses permohonan penurunan plafon PLJP setelah dokumen permohonan penurunan plafon PLJP diterima secara lengkap. Pasal 60

(1)

Proses penurunan plafon PLJP dilakukan sesuai dengan proses perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

(2)

Dalam proses penurunan melakukan

penarikan

plafon PLJP Bank dapat

agunan

sepanjang

memenuhi

ketentuan mengenai agunan dan kecukupan nilai agunan. BAB IX PELUNASAN PLJP Bagian Kesatu Pelunasan Sebagian atau Keseluruhan Baki Debet PLJP Selama Periode PLJP Pasal 61 (1)

Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia apabila saldo rekening giro Bank tersebut pada periode PLJP jumlahnya melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM sebagai pelunasan

sebagian atau

keseluruhan baki debet PLJP. (2)

Pendebitan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debet PLJP dan kelebihan saldo rekening giro Bank dalam rupiah dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.

54 (3)

Pendebitan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada hari berikutnya. Bagian Kedua Pelunasan Sebelum PLJP Jatuh Waktu Pasal 62 (1)

Bank dapat mengajukan permohonan pelunasan PLJP sebelum PLJP jatuh waktu.

(2)

Pelunasan

sebelum PLJP jatuh

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kewajiban PLJP. (3)

Permohonan

pelunasan

sebelum

PLJP

jatuh

waktu

diajukan oleh Bank paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rencana pelunasan. (4)

Permohonan

pelunasan

sebelum

PLJP

jatuh

waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (5)

Permohonan

pelunasan

sebelum

PLJP

jatuh

waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bank

Indonesia

c.q.

Departemen

Surveilans

Sistem


tembusan

kepada

OJK

c.q.

Departemen

Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. (6)

Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan pelunasan sebelum PLJP jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

(7)

Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank jumlah kewajiban PLJP yang meliputi baki debet (outstanding), bunga PLJP, dan biaya terkait dengan pemberian PLJP

55 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan. (8)

Bank Indonesia akan mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia pada saat Sistem BI-RTGS dibuka pada tanggal pelunasan yang ditetapkan dengan urutan

pendebitan

bunga,

kemudian

baki

debet

(outstanding) PLJP, dan terakhir biaya terkait dengan pemberian PLJP. (9)

Dalam hal pada tanggal pelunasan yang direncanakan saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pembayaran kewajiban PLJP maka pelunasan PLJP dilakukan pada saat jatuh waktu. Bagian Ketiga Pelunasan PLJP Pada Saat Jatuh Waktu Pasal 63

(1)

Bank wajib melunasi seluruh kewajiban PLJP pada tanggal jatuh waktu PLJP.

(2)

Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Bank pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP mengenai jumlah kewajiban PLJP yang meliputi pokok dan bunga termasuk dalam hal terdapat biaya terkait dengan pemberian PLJP yang harus dibayar Bank.

(3)

Bank Indonesia mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tanggal jatuh waktu PLJP.

(4)

Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia dalam hal terdapat biaya lain terkait

dengan

pemberian

PLJP

yang

timbul

atau

ditagihkan oleh pihak lain setelah Bank melunasi PLJP. (5)

Dalam hal jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia

56 dilakukan

pada

hari

kerja

berikutnya

tanpa

memperhitungkan bunga PLJP pada hari tersebut. (6)

Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan Sistem BI-RTGS dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.

(7)

Bank Indonesia melakukan pendebitan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pada saat buka Sistem BI-RTGS. Pasal 64 Dalam hal pelunasan kewajiban PLJP pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 telah dilakukan, Bank Indonesia

menyampaikan

surat

kepada

Bank

yang

menginformasikan bahwa kewajiban PLJP telah dilunasi Bank dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. Pasal 65 (1)

Bank Indonesia mengembalikan agunan PLJP kepada Bank setelah kewajiban PLJP dilunasi.

(2)

Mekanisme pengembalian agunan PLJP kepada Bank diatur sebagai berikut: a.

untuk agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, dan SBN dilakukan

dengan

mekanisme

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 1; b.

untuk agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk

Korporasi

dilakukan

dengan

mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 2; dan c.

untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

setelah tanggal surat pemberitahuan lunas dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

57 Bagian Keempat Pelunasan PLJP Setelah Tanggal Jatuh Waktu Pasal 66 (1)

Dalam hal saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga PLJP pada saat jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan tindakan sebagai berikut: a.

pada tanggal jatuh waktu: 1.

pendebitan rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia yang dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka sebesar kewajiban PLJP yang belum lunas termasuk dalam hal terdapat biaya terkait dengan pemberian PLJP;

2.

pembatasan transaksi outgoing rekening giro Bank dalam valuta asing serta rekening giro UUS dalam rupiah dan valuta asing, sejak Sistem BIRTGS dibuka pada tanggal jatuh waktu PLJP; dan

3.

penihilan rekening giro Bank di Bank Indonesia baik rupiah maupun valuta asing termasuk saldo rekening giro dalam rupiah dan valuta asing milik UUS dari Bank yang dilakukan pada periode pre cut-off Sistem BI-RTGS;

b.

setelah tanggal jatuh waktu: 1.

pendebitan rekening giro rupiah dan valuta asing Bank serta rekening giro rupiah dan valuta asing milik UUS, di Bank Indonesia, yang dilakukan pada saat Sistem BI-RTGS dibuka sebesar kewajiban PLJP yang belum lunas termasuk dalam

hal

terdapat

biaya

terkait

dengan

pemberian PLJP; dan 2.

penihilan rekening giro Bank di Bank Indonesia baik rupiah maupun valuta asing termasuk saldo giro UUS dari Bank yang dilakukan pada periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.

58 (2)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan Bank Indonesia sampai dengan kewajiban PLJP dapat dilunasi Bank.

(3)

Kurs yang digunakan dalam pendebitan rekening giro Bank dalam valuta asing adalah kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia.

(4)

Bank Indonesia tetap menghitung bunga PLJP sampai dengan pokok PLJP dilunasi.

(5)

Bank yang belum melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu tidak dapat menggunakan surat berharga sebagai pemenuhan prefund debit sejak tanggal jatuh waktu sampai dengan kewajiban PLJP lunas. Bagian Kelima Pelaksanaan Eksekusi Agunan PLJP Pasal 67

(1)

Dalam hal kewajiban PLJP tidak dapat dilunasi setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan PLJP dalam rangka pelunasan kewajiban PLJP Bank.

(2)

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi

agunan, Bank

Indonesia menyampaikan surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait yang menginformasikan: a.

Bank tidak dapat melunasi kewajiban PLJP pada saat jatuh waktu;

b.

jumlah kewajiban PLJP yang belum dilunasi; dan

c.

Bank Indonesia akan

melakukan

tindak lanjut

berupa eksekusi agunan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.

59 Pasal 68 (1)

Bank Indonesia akan melakukan proses eksekusi agunan berupa surat berharga mulai hari kerja ke-1 setelah tanggal jatuh waktu PLJP.

(2)

Eksekusi agunan berupa SBI, SBIS, dan/atau SDBI dilakukan dengan cara mencairkan SBI, SBIS, dan/atau SDBI

sebelum

jatuh

waktu

(early

redemption)

menggunakan nilai surat berharga pada posisi tanggal jatuh waktu PLJP. (3)

Eksekusi

agunan

berupa

SBN,

Obligasi

Korporasi,

dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui penjualan agunan oleh pialang, dengan pengaturan sebagai berikut: a.

calon

pembeli

agunan

dapat

merupakan

bank

dan/atau pihak lain; b.

window time penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

c.

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan

mengumumkan

rencana

penjualan

SBN,

Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi kepada pialang; d.

transaksi

dilakukan

melalui

sarana

Reuters

Monitoring Dealing System (RMDS) atau sarana lainnya; e.

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan pemenang kepada Pialang dan melakukan

konfirmasi

kepada

Pialang

yang

penawarannya dimenangkan; f.

pialang

yang

menginformasikan

penawarannya kepada

Bank

dimenangkan Indonesia

c.q.

Departemen Pengelolaan Moneter antara lain hal-hal sebagai berikut: 1.

sub-registry bagi calon pembeli agunan selain bank

yang

penawarannya

diterima

untuk

pelaksanaan setelmen SBN; 2.

lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan

60 setelmen Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan 3.

bank pembayar bagi calon pembeli agunan selain bank

yang

penawarannya

diterima

untuk

pelaksanaan setelmen dana. g.

calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan bank dan bank pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia;

h.

Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebit rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank;

i.

Bank Indonesia melakukan setelmen surat berharga setelah pendebitan saldo rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf h berhasil dilaksanakan;

j.

dalam hal surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau melakukan

Sukuk

Korporasi,

Bank

Indonesia

pemindahbukuan

surat

berharga

tersebut ke rekening efek yang ditunjuk oleh pembeli surat berharga di KSEI; k.

dalam hal agunan berupa SBN tidak terjual dan saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban PLJP sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBN, Bank

Indonesia

memperpanjang

jangka

waktu

pengikatan pengagunan SBN sampai dengan Bank dapat melunasi pokok PLJP ditambah bunga PLJP dan biaya terkait dengan pemberian PLJP; l.

dalam hal terdapat pembayaran kupon dari Obligasi Korporasi

dan/atau

Indonesia

meneruskan

Sukuk

Korporasi,

pembayaran

Bank

tersebut

rekening giro Bank yang ada di Bank Indonesia.

ke

61 Pasal 69 (1)

Bank Indonesia akan melakukan proses eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan mulai hari kerja ke-15 setelah tanggal jatuh waktu PLJP.

(2)

Bank dapat meminta kepada Bank Indonesia agar proses eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan

dipercepat

sebelum

hari

kerja

ke-15

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)

Permintaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

disampaikan Bank melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait pada hari kerja dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. (4)

Bank

Indonesia

akan

menyampaikan

surat

pemberitahuan dan/atau peringatan sebelum proses eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 70 (1)

Eksekusi agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan dengan cara: a.

menjual hak tagih atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia melalui fiat eksekusi pengadilan;

b.

menjual hak tagih atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; atau

c.

menjual

di

bawah

tangan

yang

dilakukan

berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. (2)

Dalam

rangka

dimaksud

eksekusi

dalam

Pasal

agunan 69

PLJP

Bank

sebagaimana

Indonesia

dapat

menugaskan pihak lain untuk melakukan penilaian dan/atau penjualan terhadap agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

62 (3)

Bank

Indonesia

c.q.

Departemen

Surveilans

Sistem

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan eksekusi agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau

Aset

Pembiayaan

kepada

Bank,

dengan

tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. (4)

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan berupa Aset Kredit

dan/atau

Aset

Pembiayaan

Bank

harus

menginformasikan pengalihan tagihan kredit dan/atau pembiayaan kepada masing-masing debitur atau nasabah. (5)

Dalam hal eksekusi agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan melalui penjualan di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c

dilakukan

oleh

Bank

maka

Bank

harus

menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi agunan PLJP berupa hak tagih atas Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan tersebut serta melaporkan realisasi eksekusi agunan dimaksud melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. (6)

Rencana pelaksanaan eksekusi agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

(7)

Hasil eksekusi agunan PLJP disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 71

(1)

Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan terhadap kewajiban PLJP yang meliputi nilai pokok PLJP ditambah dengan akumulasi bunga PLJP, biaya eksekusi agunan, dan biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP.

(2)

Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih besar dari kewajiban

PLJP

maka

Bank

Indonesia

mengkredit

rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia sebesar kelebihan hasil eksekusi agunan dari kewajiban PLJP.

63 (3)

Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil daripada kewajiban PLJP maka Bank wajib menyetor tambahan dana untuk membayar kekurangan pelunasan kewajiban PLJP kepada Bank Indonesia termasuk dari agunan lain apabila tersedia. Pasal 72

Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan OJK maupun pihak lainnya untuk pelaksanaan dan/atau pemantauan eksekusi agunan. Bagian Keenam Biaya PLJP Pasal 73 Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian PLJP menjadi beban Bank yang menerima PLJP yang meliputi: a.

biaya penggunaan kantor akuntan publik dalam kegiatan verifikasi dan/atau penilaian Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;

b.

biaya notaris untuk pembuatan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, termasuk perubahannya;

c.

biaya dalam rangka eksekusi agunan;

d.

biaya transaksi, biaya kustodian, dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;

e.

biaya penyimpanan dokumen Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga; dan

f.

biaya lain terkait PLJP. BAB X PELAPORAN Pasal 74

Selama periode PLJP Bank wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

64 a.

laporan harian yang terdiri atas: 1.

laporan

penggunaan

PLJP

dengan

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan 2.

laporan

kondisi

likuiditas Bank

dengan

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; b.

laporan terkait agunan yang disampaikan dalam hal terdapat: 1.

Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

2.

pelunasan kredit atau pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah Bank; dan/atau

3.

Aset

Kredit

atau

Aset

Pembiayaan

yang

tidak

memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang memuat daftar agunan yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; c.

laporan perhitungan rasio KPMM;

d.

laporan rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan

e.

laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia. Pasal 75

(1)

Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a disampaikan setiap hari kerja paling lambat pukul 12.00 WIB untuk posisi 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

65 (2)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c disampaikan

dalam

hal

terdapat

peristiwa

yang

mengakibatkan penurunan rasio KPMM Bank. (3)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan PLJP yang pertama kali.

(4)

Laporan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

74

disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan

tembusan

kepada OJK

c.q.

Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait. BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 76 (1)

Pengawasan dilakukan

terhadap oleh

Bank

OJK

yang

menerima

PLJP

dengan

Bank

berkoordinasi

Indonesia. (2)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan untuk memantau dan memastikan penggunaan dana

PLJP

sesuai

dengan

peruntukannya

dan

pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJP sesuai dengan perjanjian pemberian PLJP. (3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan pemenuhan

untuk

memantau

persyaratan

PLJP

dan

selama

memastikan periode

PLJP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal 77 (1)

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang menerima PLJP.

(2)

Pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud

pada

dilakukan setelah berkoordinasi dengan OJK.

ayat

(1)

66 BAB XII LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN BAGI BANK YANG MENERIMA PLJP Pasal 78 (1)

Selama periode pemberian PLJP atau selama Bank belum melunasi kewajiban PLJP, Bank dilarang: a.

melakukan penempatan dana;

b.

menyalurkan kepada

kredit dan/atau pembiayaan baru

pihak

pemenuhan

terkait

komitmen

Bank, yang

kecuali

telah

untuk

diperjanjikan

sebelumnya; c.

merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan

d. (2)

melakukan pembagian dividen.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK. Pasal 79

Selama periode pemberian PLJP Bank hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi. BAB XIII PENATAUSAHAAN DOKUMEN PLJP Pasal 80 (1)

Bank Indonesia menatausahakan dokumen terkait PLJP berupa

akta

perjanjian

pemberian

PLJP

dan

akta

pengikatan agunan PLJP, termasuk perubahannya serta dokumen yang terkait dengan agunan. (2)

Dalam rangka penatausahaan dokumen yang terkait dengan

agunan

dimaksud

pada

oleh ayat

Bank (1),

Indonesia Bank

sebagaimana

Indonesia

dapat

menugaskan pihak lain untuk melakukan penyimpanan dokumen.

67 (3)

Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen. BAB XIV SANKSI Pasal 81

(1)

Bank yang melanggar ketentuan mengenai kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia, larangan

kegiatan

selama

periode

PLJP,

dan/atau

kewajiban penyampaian laporan selama periode PLJP dikenakan sanksi berupa: a.

teguran tertulis;

b.

PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau

c.

tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu.

(2)

Bank yang tidak dapat melakukan pelunasan PLJP pada tanggal jatuh waktu PLJP dikenakan sanksi berupa: a.

teguran tertulis;

b.

tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu; dan

c.

penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter,

termasuk

penghentian

sementara

dari

kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS. (3)

Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJP setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenakan sanksi berupa: a.

teguran tertulis;

b.

tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu;

c.

penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter,

termasuk

penghentian

sementara

dari

kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS; d.

penurunan status kepesertaan SKNBI, termasuk penurunan status kepesertaan SKNBI bagi UUS;

68 e.

penurunan status kepesertaan BI-RTGS, termasuk penurunan status kepesertaan BI-RTGS bagi UUS; dan/atau

f.

penurunan status kepesertaan BI-SSSS, termasuk penurunan status kepesertaan BI-SSSS bagi UUS. Pasal 82

Bank

Indonesia

menginformasikan

pengenaan

sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 kepada Bank dengan tembusan kepada OJK. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 84 (1)

Ketentuan

mengenai

persyaratan

pencantuman

Aset

Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k mulai berlaku untuk permohonan PLJP yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2017. (2)

Ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan harus telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

69 Pasal 85 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ERWIN RIJANTO

-1 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL I.

UMUM Untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dapat dialami oleh perbankan, Bank Indonesia menyediakan PLJP kepada Bank. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional pada tanggal 13 April 2017. Sehubungan dengan hal di atas, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJP.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Contoh dari pemenuhan persyaratan Bank tergolong sebagai Bank solven:

2 Bank mengajukan permohonan PLJP pada tanggal 6 Juni 2017. Dalam hal rasio KPMM bulan terkini yang memadai yang tersedia sesuai penilaian OJK yaitu posisi April 2017 maka rasio KPMM menggunakan posisi April 2017. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent events) yang dapat mempengaruhi rasio KPMM Bank yaitu subsequent events yang didukung dengan bukti objektif, contohnya: a.

hasil pemeriksaan kantor akuntan publik atau otoritas yang menyesuaikan pengakuan biaya atau pendapatan tertentu; dan

b.

terdapat

putusan

pengadilan

yang

telah

berkekuatan hukum tetap untuk membayar sejumlah tertentu oleh Bank kepada pihak lain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan PLJP”

adalah

Bank

memiliki

sumber

dana

untuk

mengembalikan PLJP yang tercermin antara lain dari: 1.

proyeksi arus kas Bank yang mencerminkan adanya dana masuk yang mencukupi untuk digunakan sebagai pelunasan PLJP;

2.

dokumen

pendukung

lainnya yang

mencerminkan

adanya sumber dana untuk melunasi PLJP. Pasal 3 Cukup jelas.

3 Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “akad mudharabah” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak keuntungan

selaku usaha

pengelola sesuai

dana dengan

dengan

membagi

kesepakatan

yang

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud dengan “akad musyarakah” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Yang dimaksud dengan “akad ijarah nonjasa” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Ayat (2) Cukup jelas.

4 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun terakhir” adalah 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP. Huruf b Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari kalender terakhir” adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP. Contoh: Dalam hal Bank mengajukan PLJP pada tanggal 25 Juli 2017, perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Obligasi

Korporasi

dan/atau

Sukuk

Korporasi

aktif

diperdagangkan yaitu sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017. Yang

dimaksud

dengan

“diperdagangkan”

adalah

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa (over the counter). Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

5 Pasal 8 Dalam hal terdapat perbedaaan informasi mengenai hal yang menjadi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank dengan informasi yang dimiliki Bank Indonesia, maka yang digunakan adalah informasi yang dimiliki Bank Indonesia. Huruf a Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP. Huruf d Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf e Yang

dimaksud

dengan

“restrukturisasi”

adalah

restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dihitung sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal permohonan PLJP. Huruf f Cukup jelas.

6 Huruf g Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

7 Huruf d Untuk saat ini, lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui OJK yaitu Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesia Bond Pricing Agency). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyampaian tembusan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan kepada OJK dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK. Ayat (4) Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian yaitu hari kerja berikutnya. Koreksi laporan dilakukan dengan menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah dikoreksi secara keseluruhan. Ayat (5) Contoh: Bank tidak menyampaikan laporan berkala daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan posisi Juni 2017 sampai melewati batas waktu pelaporan tanggal 15 Juli 2017. Dalam hal ini, Bank tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sampai dengan tanggal 15 Januari 2018. Namun demikian, Bank

8 tetap dapat mengajukan PLJP dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. Ayat (6) Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian yaitu hari kerja berikutnya. Bank yang tidak menyampaikan laporan berkala daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan maka tidak dapat melakukan pembaruan laporan untuk posisi laporan yang tidak disampaikan dimaksud. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Untuk keamanan penyampaian laporan, Bank memastikan antara lain bahwa laporan dilakukan oleh petugas Bank yang berwenang dan data yang disampaikan bebas dari virus. Ayat (3) Lampiran dalam bentuk softcopy dapat disampaikan melalui media perekam data elektronik antara lain compact disk atau flash disk. Surat yang disampaikan Bank antara lain memuat penjelasan mengenai alasan Bank tidak berhasil melakukan pengiriman laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Format laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diunduh dari situs web Bank Indonesia. Ayat (6) Cukup jelas.

9 Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, laporan keuangan debitur atau nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya. Pasal 18 Ayat (1) Dalam hal terdapat aset berupa SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank yang akan digunakan sebagai agunan PLJP maka Bank menambahkan keterangan dalam surat permohonan PLJP mengenai penggunaan aset tersebut untuk kepentingan PLJP dari Bank. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

10 Huruf d Cukup jelas. Huruf e Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Bukti kepemilikan antara lain berupa print out rekening surat berharga di BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau the central depository and book entry settlement system (C-BEST) di KSEI. Huruf h Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank Indonesia

melalui

surat

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dalam melaksanakan penilaian bersama mengenai pemenuhan persyaratan agunan, Bank Indonesia dan

11 OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank antara lain terhadap sistem informasi terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Dokumen

yang

terkait

dengan

agunan

PLJP

yang

disampaikan Bank hanya untuk agunan PLJP sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.

12 Pasal 23 Huruf a Pengagunan

surat

berharga

milik

Bank

yang

sedang

ditransaksikan dengan pihak lain dilakukan segera setelah transaksi dengan pihak lain tersebut jatuh waktu. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain kantor akuntan publik yang tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK. Perjanjian

atau

kontrak

penunjukan

pihak

ketiga

yang

ditandatangani oleh Bank dan pihak ketiga memuat klausul bahwa pekerjaan pihak ketiga dilakukan untuk kepentingan Bank Indonesia dan hasil pekerjaan diserahkan kepada Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

13 Ayat (3) Penyampaian

tambahan

agunan

memperhatikan

prioritas

agunan PLJP berupa surat berharga yang memenuhi syarat untuk diagunkan terlebih dahulu sebelum Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Dokumen pendukung lainnya dapat berupa perjanjian pinjam meminjam jika dana berstatus dana pinjaman. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi dan/atau dewan komisaris Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (3) Dalam hal pengikatan agunan lain dilakukan tidak bersamaan dengan pengikatan agunan PLJP maka Bank menyampaikan surat pernyataan atau surat kuasa untuk melakukan pengikatan agunan lain dari pemilik agunan lain. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.

14 Pasal 29 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP. Pasal 30 Ayat (1) Tanggal

aktivasi

pemberian

PLJP

menunjukkan

tanggal

dimulainya periode PLJP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar (promissory note)” adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang. Huruf b Informasi dalam dokumen proyeksi arus kas termasuk rencana penggunaan PLJP.

15 Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "repurchase agreement rate" atau repo rate adalah tingkat suku bunga lending facility sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Penggantian agunan PLJP dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJP secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Contoh permohonan pencairan pada saat Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP:

16 Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Pada periode PLJP terdapat sejumlah agunan berupa Aset Kredit yang mengalami

penurunan

kolektibilitas

sehingga

tidak

memenuhi

persyaratan sebagai agunan PLJP yang mengakibatkan nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJP sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Mengingat

nilai

agunan

tidak

lagi

mencukupi

plafon,

Bank

mengajukan penggantian agunan kepada Bank Indonesia agar agunan dapat kembali mencukupi plafon. Posisi baki debet PLJP saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dengan baki debet tersebut maka masih terdapat sisa plafon sebesar Rp450.000.000.000,00

–

Rp250.000.000.000,00

=

Rp200.000.000.000,00. Oleh karena itu, selama Bank Indonesia memproses permintaan penggantian agunan, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJP paling

banyak

sampai

dengan

baki

debet

PLJP

mencapai

Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pembatasan pencairan” adalah Bank hanya dapat mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan. Contoh pembatasan pencairan: Contoh 1 Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya

mencukupi

untuk

plafon

PLJP

sebesar

Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

17 Posisi baki debet PLJP saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dengan baki debet tersebut maka masih terdapat kelonggaran tarik sebesar Rp450.000.000.000,00 – Rp250.000.000.000,00 = Rp200.000.000.000,00. Berdasarkan

kondisi

tersebut

maka

nilai

agunan

masih

mencukupi baki debet PLJP dan masih memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan

PLJP

paling

banyak

sampai

dengan

Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Contoh 2: Plafon awal PLJP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya

mencukupi

untuk

plafon

PLJP

sebesar

Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Posisi baki debet PLJP saat ini sebesar Rp475.000.000.000,00. Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan saat ini sudah tidak lagi mencukupi baki debet PLJP sehingga Bank tidak lagi memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak dapat lagi melakukan pencairan PLJP. Ayat (2) Penggantian agunan PLJP dimaksudkan agar nilai aset agunan PLJP secara keseluruhan dapat mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan ketentuan perhitungan nilai agunan. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

18 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Bukti kepemilikan antara lain berupa print out rekening surat berharga di BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI. Huruf e Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh: Bank A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 3 Juli 2017 dengan periode PLJP 14 (empat belas) hari kalender. Aktivasi PLJP

19 dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 dan jatuh waktu pada tanggal 24 Juli 2017. Bank A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan jatuh waktu tanggal 7 Agustus 2017. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2017. Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka Bank mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SBI, SUN, dan Obligasi Korporasi dengan rincian sebagai berikut:

No Jenis Agunan

1

SBI,

Sisa Jangka

Persyaratan Sisa

Waktu

Jangka Waktu

(hari

Paling Singkat

kalender)

(hari kalender)

Status

SBIS, 120 hari

110-22 = 88 hari

Diterima

SDBI

2

SUN

100 hari

110-22 = 88 hari

Diterima

3

Obligasi

150 hari

180-22 = 158 hari

Tidak

Korporasi atau

diterima

Sukuk

Korporasi Keterangan: Jangka

waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian

pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 22 hari (dari 3 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017).

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

20 Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pelunasan bunga dilakukan mulai awal pembukaan Sistem BI-RTGS sampai dengan awal periode pre-cut off Sistem BIRTGS. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas.

21 Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi dan/atau dewan komisaris Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (3) Dalam hal pengikatan agunan lain dilakukan tidak bersamaan dengan pengikatan agunan PLJP maka Bank menyampaikan surat pernyataan atau surat kuasa untuk melakukan pengikatan agunan lain dari pemilik agunan lain. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

22 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Contoh: Bank A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 3 Juli 2017 dengan periode PLJP 14 (empat belas) hari kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 dan jatuh waktu pada tanggal 24 Juli 2017. Kemudian Bank A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan jatuh waktu tanggal 7 Agustus 2017.

Akta

perubahan

perjanjian

pemberian

PLJP

ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2017. Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang

tidak

lagi

memenuhi

persyaratan,

maka

Bank

mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SBI, SUN, dan Obligasi Korporasi dengan rincian sebagai berikut:

23

Jenis

No

1

Agunan

SBI,

Sisa Jangka Waktu (hari kalender)

Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat

Status

(hari kalender)

SBIS, 120 hari

110-22 = 88 hari Diterima

SDBI

2

SUN

100 hari

110-22 = 88 hari Diterima

3

Obligasi

150 hari

180-22

Korporasi

hari

=

158 Tidak diterima

atau Sukuk Korporasi Keterangan: Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 22 hari (dari 3 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017).

Pasal 49 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Bukti kepemilikan antara lain berupa print out rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI. Huruf e Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.

24 Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi dan/atau dewan komisaris Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.

25 Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas.

26 Ayat (2) Contoh 1 Saldo giro Bank di akhir hari: Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kewajiban

GWM

+

10%

dari

kewajiban

GWM:

Rp1.100.000.000,00. Posisi baki debet PLJP: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM:

Rp1.200.000.000,00

–

Rp1.100.000.000,00

=

Rp100.000.000,00. Mengingat jumlah kelebihan saldo giro nilainya lebih rendah dari posisi baki debet PLJP maka Bank Indonesia mendebit rekening giro Bank paling tinggi sebesar posisi kelebihan saldo rekening giro Bank yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan pendebitan rekening giro tersebut maka posisi baki debet PLJP

terkini:

Rp500.000.000,00

–

Rp100.000.000,00

=

Rp400.000.000,00. Contoh 2 Saldo giro Bank di akhir hari: Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Kewajiban GWM: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kewajiban

GWM

+

10%

dari

kewajiban

GWM:

Rp1.100.000.000,00. Posisi baki debet PLJP: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kelebihan saldo di atas kewajiban GWM + 10% dari kewajiban GWM:

Rp1.800.000.000,00

–

Rp1.100.000.000,00

=

Rp700.000.000,00. Mengingat posisi baki debet PLJP nilainya lebih rendah dari jumlah kelebihan saldo giro, maka Bank Indonesia mendebit rekening giro Bank paling tinggi sebesar baki debet PLJP yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan pendebitan rekening giro Bank tersebut maka posisi baki debet PLJP terkini: Rp500.000.000,00 – Rp500.000.000,00 = Rp0,00.

27 Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Termasuk dalam biaya lain yaitu perkiraan atas biaya yang belum timbul atau belum ditagihkan oleh pihak lain kepada Bank Indonesia. Contoh: biaya terkait dengan penatausahaan Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi di KSEI sebagai agunan PLJP. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pendebitan rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia dilakukan

dengan

mendahulukan

pelunasan

bunga

PLJP,

kemudian pembayaran pokok PLJP, dan selanjutnya biaya yang harus dibayar Bank apabila ada.

28 Biaya yang harus dibayar Bank yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP yang belum dibayar atau dilunasi oleh Bank. Pelunasan kewajiban PLJP merupakan transaksi high priority sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui

Sistem

BI-RTGS,

dan

penyelesaiannya

dilakukan

mendahului penyelesaian transaksi lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Pelunasan kewajiban PLJP merupakan transaksi high priority sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui

Sistem

BI-RTGS,

dan

penyelesaiannya

dilakukan

mendahului penyelesaian transaksi lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs transaksi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Kurs yang digunakan yaitu kurs yang tersedia pada saat transaksi.

29 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pengumuman kepada pialang dilakukan melalui sarana dealing system atau sarana lainnya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.

30 Huruf l Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain konsultan keuangan dan kantor jasa penilai publik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Persetujuan Bank Indonesia disertai dengan informasi rekening yang ditetapkan untuk menerima hasil eksekusi agunan PLJP di Bank Indonesia. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bank Indonesia menginformasikan kelebihan hasil eksekusi agunan yang telah dikreditkan ke rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia kepada Bank. Ayat (3) Bank

Indonesia

menginformasikan

kewajiban PLJP kepada Bank.

kekurangan

pelunasan

31 Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJP” adalah pokok atau baki debet (outstanding) PLJP, bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait PLJP. Larangan bagi Bank berlaku juga bagi UUS dari Bank penerima PLJP. Huruf a Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank (PUAB), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan pembelian surat berharga.

32 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 79 Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi repurchase agreement (repo) dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi lending facility dalam rangka standing facilities. Pembatasan keikutsertaan bagi Bank hanya dalam operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari Bank dalam operasi moneter syariah. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas.

2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

Recommend Documents