Implementasi Jaminan Pensiun untuk Seluruh Pekerja
Mandat Undang Undang
+
Undang-Undang 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2
Program dan Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
BPJS KESEHATAN
Jaminan Kesehatan
PENERIMA BANTUAN IURAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
Jaminan Kecelakaan Kerja
PNS/TNI/POLRI
Penduduk Miskin dan Tidak Mampu
Dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029
Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian
PEMBERI KERJA DAN PEKERJA
TENAGA KERJA
3
Dasar Hukum Program Jaminan Sosial Dinamika Penyusunan Hukum BPJS2004 Ketenagakerjaan Pasal 18 Produk UU Nomor 40 Tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Aspek Teknis Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas Jaminan Administrasi
Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Aspek Produk
Desain Program/Manfaat, Iuran Aktuaria dan Sustainabilitas
Jaminan Kematian
Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan
Jaminan Pensiun
Jaminan Kesehatan
Aspek Regulasi
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Dan Hamonisasi Sistem
4
Manfaat Jaminan Pensiun Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan
Teknis PasalAspek 41 UU Nomor 40 Tahun 2011 tentang Sistem Perluasan Jaminan SosialKepesertaan, Nasional Pelayanan dan Kapasitas Administrasi
Manfaat : uang tunai Aspek Produk Desain Program/Manfaat, Iuran Aktuaria dan Sustainabilitas
AspekHari Politik Pensiun TuaHukum Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan
Pensiun Cacat
PensiunAspek Janda/ Duda Regulasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Dan Hamonisasi Sistem
Pensiun Anak
Pensiun Orang Tua 5 5
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Dinamika Penyusunan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan
Aspek Teknis
Aspek Politik Hukum
Perluasan Kepesertaan, Pelayanan dan Kapasitas Administrasi
Kebijakan Pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan
Aspek Produk
Aspek Regulasi
Desain Program/Manfaat, Iuran Aktuaria dan Sustainabilitas
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Dan Hamonisasi Sistem
6
6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang. Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan. Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7
6 PP, 3 Perpres dan 1 Kepres 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 161/M Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja 8
Bagian I Demografi dan Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia di Hari Tua
Kesejahteraan untuk Seluruh Pekerja Mulai bekerja
Menikah
Wiraswasta atau berbisnis
Memiliki pegawai
Memiliki anak
Pensiun di usia 55 tahun
Anak sekolah
Menjalani masa tua
Kesehatan
Meninggal
Jaminan Sosial memberikan perlindungan atas seluruh risiko sosial yang ada 10
Struktur Demografi Indonesia : Demografi Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia di Hari Tua % population aged 65 and older : 5,01% Ages 0 – 64 : 94,99%
% population aged 65 and older : 9,23%
Ages 0 – 64 : 90,77%
% population aged 65 and older : 15,78% Ages 0 – 64 : 84,22%
Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan bonus demografi 11
Perbedaan JHT dengan Jaminan Pensiun
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Tujuan
Tabungan dari bagian pendapatan selama aktif bekerja yang disisihkan untuk bekal memasuki hari tua
Mengganti pendapatan bulanan pada untuk memastikan kehidupan dasar yang layak saat memasuki hari tua
Pembayaran Manfaat
Sekaligus / lump sum
Bulanan
Besar Manfaat
Akumulasi iuran pengembangan
Mekanisme penyelenggaraan
Tabungan wajib
Asuransi sosial
Bentuk program
Tabungan atau provident fund
Manfaat Pasti
Risiko harapan hidup yang semakin panjang
Ditanggung sendiri secara individual oleh peserta
Ditanggung bersama secara kolektif (pooling of risks) oleh peserta
ditambah
hasil
Dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iur, upah selama masa iur, dan faktor manfaat (faktor akrual)
12
Program [Jaminan] Pensiun Nasional sebaiknya dilakukan segera agar memperoleh manfaat optimal dari momentum “bonus demografi” yang sedang terjadi...
13
Peta Perlindungan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Uraian
2013
2014
Kepesertaan Aktif: Perusahaan
185.507
216.593
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
12.348.464
13.012.856
Jaminan Kematian (JK)
12.348.464
13.012.856
3.402.201
-
12.041.955
12.675.917
Tenaga Kerja:
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jaminan Hari Tua (JHT)
Data Kepesertaan belum termasuk peserta Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi Uraian
2013
2014
26.924,1
28.498,8
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2.365,0
2.766,2
Jaminan Kematian (JK)
1.095,5
1.268,1
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
3.188,2
-
193,0
238,9
Penerimaan Iuran (Dalam Miliar Rp)
Jasa Konstruksi Tenaga Kerja Mandiri Jaminan Hari Tua (JHT) Uraian Pembayaran Jaminan (Dalam Miliar Rp)
76,9
58,1
20.005,4
24.167,4
2013
2014
12.999,90
14.000,65
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
563,44
612,56
Jaminan Kematian (JK)
406,84
438,26
1.957,53
-
Jasa Konstruksi
40,36
35,65
Tenaga Kerja Mandiri
63,46
24,50
9.968,27
12.889,68
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Jaminan Hari Tua (JHT)
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
14
Pemetaan Industri Jaminan Pensiun saat Ini
Kekuatan
Risk pooling Pertumbuhan cakupan perlindungan asuransi komersial yang cukup pesat Perlindungan sosial melalui kepesertaan wajib program jaminan sosiall Financing Pertumbuhan ekonomi nasional masih prospektif Daya beli masyarakat thd produk asuransi komersial sangat tinggi Potensi kepesertaan di jaminan sosial masih sangat besar Akses Asuransi bertumbuh pesat
Tantangan
Kerangka hukum (Legal framework) masih tumpang tindih Lemahnya konsensus sosial dan dukungan politik untuk membangun industri asuransi yang solid, khususnya jaminan sosial Pengumpulan dana (Revenue collection), biaya (costing) and risiko masih rendah Proporsi dana asuransi sosial masih sangat kecil dibanding total dana asuransi nasional (12,4% pada tahun 2010) Demand side – cakupan, akses, & kesadaran asuransi relatif masih rendah Supply side – Desain program Jaminan Pensiun yang affordable, adequate dan sustainable
15
Bagian II Desain Jaminan Pensiun Sistem Jaminan Sosial Nasional
“Everyone, as a member of society, has the right to social security ...” Universal Declaration of Human Right Article 22 – 10 Desember 1948
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial...” Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3)
“Sistem jaminan sosial nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak...” Undang-undang nomor 40/2004 Pasal 3
17
PRINSIP KESEIMBANGAN DAN KESINAMBUNGAN
AFFORDABILITY
ADEQUACY
Manfaat harus didesain agar mampu Manfaat harus dapat menyediakan dibiayai oleh perusahaan dan tenaga minimum pengganti penghasilan yang kerja layak bagi seluruh pensiunan Besarnya output (manfaat) seharusnya sesuai dengan besarnya input (besarnya iuran dan masa iur) Tidak menyebabkan insentif negatif (dis-insetif) menabung untuk hari tua
SUSTAINABILITY Memiliki ketahanan dana jangka panjang untuk membiayai program (actuarial fund life/AFL)
18
KRITERIA DESAIN JAMINAN PENSIUN Berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib Mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap Diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti (batasan minimum maksimum manfaat dengan menggunakan formula manfaat)
dan
Berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan
Persyaratan menerima manfaat bulanan memiliki masa iur minimal 15 tahun Yang tidak memenuhi persyaratan mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya 19
JAMINAN PENSIUN
Skema Manfaat Pasti
Benefit Iuran (usulan)
Pensiun Hari Tua Pensiun Cacat Pensiun Janda/Duda
Adequacy
JAMINAN PENSIUN
Tenaga Kerja 3%
Pensiun Anak Pensiun Orang Tua
Pemberi Kerja 5%
Sustainability
Masa Iur sedikitnya 15 tahun 20
Manfaat Jaminan Pensiun UU 40/2004 Manfaat Pensiun Anuitas berkala bulanan
Pensiun Hari Tua diterima setelah peserta memasuki usia pensiun sampai meninggal
Perlindungan berupa uang tunai terhadap risiko cacat total tetap, meninggal dunia, atau memasuki usia pensiun
Pensiun Cacat diterima peserta yang cacat total tetap, sampai meninggal Pensiun Janda/Duda diterima ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal, sampai meninggal atau menikah lagi Pensiun Anak diterima ahli waris anak dari peserta yang meninggal, sampai berusia 23 tahun, bekerja, atau menikah
Akumulasi iuran + hasil pengembangannya
Pensiun Orangtua diterima ahli waris orangtua dari peserta yang meninggal, sampai batas waktu tertentu
21
DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN Pensiun Normal (56 tahun) Pensiun Orang Tua 100% Manfaat Bulanan 20% Manfaat Bulanan
Peserta atau pensiunan lajang yang meninggal
Pensiun Janda/Duda 70% Manfaat Bulanan
Janda/Duda peserta yang meninggal ATAU
70% Manfaat Bulanan
Pensiun Cacat Total Tetap
Pensiunan yang meninggal
Pensiun Anak
50% Manfaat Bulanan
100% Manfaat Bulanan
Peserta yang meninggal/cacat total tetap tanpa janda/duda ATAU
70% Manfaat Bulanan
Pensiunan janda/duda yang meninggal 22
Formula Manfaat Pensiun (Draft)
23
BPJS Ketenagakerjaan memberi Nilai Lebih di 2015 JHT
JKK
JKM JP
Produk Utama Total Benefit
Data analytics-CRM
Manfaat Lebih
Informatif
Memberikan konten informasi yang relevan dengan kebutuhan peserta melalui berbagai channel
Memberikan jaminan yang lebih melalui produk utama maupun produk tambahan kepada peserta Continuous improvement Risk Management Aplikasi Data Center/DRC Network
e-Service SIPP Internet base for Money
Murah
Melakukan transaksi dengan biaya minimal dengan berbagai pilihan channel, kapanpun dan dimanapun
Physical Evidence Process People
Peserta
Dapat di andalkan
Memberikan layanan berkualitas minim error secara konsisten dari waktu ke waktu kepada peserta
PPOB PTSP
Ramah
Memberikan keramahan dalam layanan service kepada peserta
Mudah Diakses
KaCab KCP
Memberikan kemudahan dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan melalui jumlah dan ragam channel kepada peserta Image designed by freepik.com
24
Bagian III Tantangan Implementasi Jaminan Pensiun di Indonesia
Tantangan Implementasi Jaminan Pensiun
Program Perlindungan Hari Tua yang Layak dan Berkelanjutan kepada Seluruh Tenaga Kerja
Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat
(Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial)
Desain Program Jaminan Sosial yang jelas
(agar dapat layak dengan tetap memberikan kesempatan kepada asuransi komersial untuk bertumbuh)
Harmonisasi Peraturan Perundangan
(khususnya terkait dengan peraturan perundangan dan desain manfaat)
26
Penahapan Kepesertaan Perpres Nomor 109/2013
27
Perlindungan Hari Tua yang Layak untuk Pekerja
Individual Retirement Savings Tabungan, Pensiun Individu, Investasi
Employer Sponsorship UU 11/1992
Program Pensiun Pemberi Kerja (occupational pension)
Jaminan Pensiun
Pesangon Jaminan Hari Tua
SJSN dan UU 13/2003
TOP UP Benefit Individual supplement
TOP UP Benefit
Mempertahankan standar kehidupan sebelum pensiun
Basic Benefit
Perlindungan dasar yang layak
(Securing a minimum standard of living) Edukasi Perlindungan
Edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya perlindungan pendapatan melalui asuransi
28
Tata Kelola Pengelolaan Jaminan Sosial sesuai UU dan Peraturan yang ada
OJK
UU 21/2011
FINANCIAL INCLUSIVE
Aksesibilitas Tenaga Kerja pada jasa industri keuangan: Kredit Usaha Kanal Keuangan
CONSUMER PROTECTION
Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat
FINANCIAL INDUSTRY
Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
BPJS KETENAGAKERJAAN
DJSN
UU 24/2011
UU 40/2004
KEPESERTAAN
KEBIJAKAN
Perluasan Kepesertaan & Penarikan Iuran
Merumuskan kebijakan umum
PROGRAM (Benefit)
REGULASI
Pelayanan 4 Program kepada Peserta
Harmonisasi dan sinkronisasi program
PENGELOLAAN DANA
MONEV
Hasil Pengembangan Dana
Monitoring dan evaluasi program SJSN
29
Terima Kasih
Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan – 12930 T (021) 520 7797 F (021) 520 2310 www.bpjsketenagakerjaan.go.id
