JAMINAN PENSIUN PROGRAM APA ITU JAMINAN SOSIAL MENYIKAPI POLEMIK JAMINAN HARI TUA TETAP SEHAT DI USIA TUA JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

VOLUME 09 l TAHUN 2015

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

APA ITU JAMINAN SOSIAL

TETAP SEHAT DI USIA TUA

PROGRAM

JAMINAN PENSIUN MENYIKAPI POLEMIK JAMINAN HARI TUA

@BPJSTKinfo BPJS Ketenagakerjaan Call Center: 1500910 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

 1

HALO

[ [email protected] ]

Program Jaminan Pensiun Untuk Kemandirian Pekerja

A

gar pekerja bisa mandiri, tentu pekerja itu harus memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai hidupnya kelak. Penghasilan tambahan untuk hidupnya itu, harus disiapkan sejak dini. Sejak ketika dia masih bekerja dan masih produktif. Agar itu bisa terpenuhi, maka munculah program pensiun. Itu falsafah kenapa program pensiun ini harus ada dan termasuk bagian dari implementasi jaminan sosial.

Elvyn G Masassya Direktur Utama

Program jaminan pensiun adalah salah satu implementasi program jaminan sosial. Falsafah jaminan sosial itu, salah satunya, bagaimana agar para pekerja ketika sudah tidak produktif lagi hidupnya tidak susah, hidupnya tidak terlunta-lunta dan bisa tetap mandiri terhadap dirinya sendiri.

Dalam konteks jaminan sosial itu sendiri, maknanya kira-kira, kalau seorang pekerja sakit dan bisa berobat tanpa perlu memberikan beban pada keluarganya atau pihak lain. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja, dia juga bisa diobati dan kemudian bekerja kembali. Kalau pekerja itu sudah tidak produktif lagi dan sudah tua, dia tidak menjadi beban istrinya, anaknya dan cucunya. Kalau pekerja itu meninggal, ahli warisnya tidak mengalami kesusahan. Itulah konsep dari jaminan sosial yang tujuannya, adalah memberikan kemandirian bagi pekerja. Dengan falsafah itu, maka pemerintah kemudian membuat peraturan terhadap program jaminan pensiun ini. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2004 dan turunan dari UU nomor 24 tahun 2011, maka munculah peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun. Bagaimana mengimplementasikan, apa jenisnya, apa manfaatnya, berapa iurannya dan lain sebagainya. Secara ringkas, kira-kira seperti itu substabsi dari PP nomor 45 tersebut. Program jaminan pensiun bisa disebut defined benefit atau disebut juga program pensiun manfaat pasti. Dan program pensiun manfaat pasti ini, berbeda dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat dengan nama iuran pasti. Kalau manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Sedangkan kalau iuran pasti itu, mirip seperti tabungan dan bersifat individual. Selamat membaca

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BRIDGE VOLUME 09

3

DAFTAR ISI BRIDGE HALO Program jaminan pensiun adalah salah satu implementasi program jaminan sosial. Falsafah jaminan sosial itu, salah satunya, bagaimana agar para pekerja ketika sudah tidak produktif lagi hidupnya tidak susah, hidupnya tidak terlunta-lunta dan bisa tetap mandiri terhadap dirinya sendiri.

Manfaat

3

19

Pekerja PHK Bisa Cairkan Dana JHT

23

Seberang

Investment

Pensiunan di Negeri Ginseng Masih Harus Mencari Tambahan

36

Main Report Apa Itu Jaminan Sosial

26

BPJS KETENAGAKERJAAN BERIKAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA

@BPJSTKInfo

TEKNOLOGI

DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD

8

5

NEW SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN PENSIUN

30 Figur Cotta Sembiring

Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Eddy Purwanto l Photographer: Afrianto

Cover

: Program Jaminan Pensiun

Ilustrasi : Menyikapi Polemik Jaminan Hari Tua

4

BRIDGE VOLUME 09

Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.


@bpjstkinfo

New Sosialisasi Program JP Respons positif terhadap Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan, yang baru start operasional 1 Juli 2015 lalu, ditandai dengan maraknya perusahaan nasional yang mendaftar program tersebut. Belum lagi sebulan, sudah ada sekitar 4500 perusahaan yang ikut serta.

D

irut BPJS Ketenagakejaan Elvyn G Masassya dan jajaran pimpinan di pusat maupun di daerah akan terus mensosialisasikan ke seluruh Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, agar perusahaan-perusahaan pemerintah maupun nasional mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan pensiun (JP). “Kami melakukan kegiatan sosialisasi Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menggelar BPJS Ketenagakerjaan Fair di 11 Kantor Wilayah, “ tukas Agus Supriyadi Seperti dikemukakan Direktur Perencanaan Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi, bahwa sosialisasi yang diselenggarakan satu bulan penuh – sepanjang Agustus 2015. Diawali di Kantor Wilayah Bandung, Jawa Barat pada 4 Agustus 2015; DKI Jakarta pada 6 Agustus 2015, palembang, Sumbagsel pada 10 Agustus 2015; Medan, Sumbagut pada 11 Agustus 2015. Selanjutnya, Pekanbaru, Sumbar, Riau pada 13 Agustus 2015; Banten, Serang pada 14 Agustus 2015; Bali, Banuspa pada 18 Agustus 2015; Surabaya, Jawa


Timur pada 20 Agustus 2015; Makassar, Sulama pada 21 Agustus 2015, Jawa Tengah & DIY pada 27 Agustus 2015 dan berakhir di Balikpapan, Kalimantan pada 28 Agustus 2015. "Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum dan peserta mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015," kata Agus. BPJS Ketenagakerjaan kini menyelenggarakan empat program, antara lain: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan yang terakhir Jaminan Pensiun (JP). Dalam operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan juga diikuti dengan beberapa penambahan dari sisi regulasi serta benefit masing-masing jaminan. Untuk program baru Jaminan Pensiun, pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2015, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada 30 Juni 2015 lalu.n

BRIDGE VOLUME 09

5

Peraturan PP. No. 45/2015

Tentang Program Jaminan Pensiun Untuk penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2015, pada akhir Juni lalu. Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun ini merupakan amanat Pasal 41 dan Pasal 42 dari Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Foto Wikipedia

P

eraturan Pemerintah (PP) mengenai Penyelengaraan Jaminan Pensiun (JP) meliputi tujuh bab, 38 pasal. Menurut PP ini, peserta Program Jaminan Pensiun terdiri atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. “Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut. Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir pada saat Peserta: a. Meninggal dunia; atau b. Mencapai Usia Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus. PP ini menegaskan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai

6

BRIDGE VOLUME 09

Peserta, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,” bunyi Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2015 itu.

Manfaat Pensiun Menurut PP ini, Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas: a. Peserta; b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau d. 1 (satu) Orang Tua. Sementara Usia Pensiun, menurut PP ini, untuk


Peraturan pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. “Usia Pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun,” bunyi Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 itu. Adapun Manfaat Pensiun berupa: a. Pensiun hari tua; b. Pensiun cacat; c. Pensiun Janda atau Duda; d. Pensiun Anak; atau e. Pensiun Orang Tua. “Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi,” bunyi Pasal 17 ayat (1) PP ini. Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud adalah 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. “Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 untuk setiap bulan, paling banyak Rp 3.600.000,00, dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya,” bunyi Pasal 18 ayat (1,2,3) PP tersebut. Sementara Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Besar Manfaat Pensiun hari tua ini dihitung dengan formula 1% dikali Masa Iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12. Upah tahunan tertimbang merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. “Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun, dan akan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia,” bunyi Pasal 19 ayat (3,4) PP No. 45 Tahun 2015 itu. Untuk Manfaat Pensiun cacat akan diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun, yang besarannya menggunakan formula di atas. Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Cacat adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar


Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%; b. Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan. Untuk besaran Manfaat Pensiun Janda atau Duda yang akan diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia, menurut PP ini, adalah 50% dari formula sebagaimana di atas; atau 50% dari dari Manfaat Pensiun hari tua atau Manfaat Pensiun cacat, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun. Ketentuan yang sama berlaku untuk Manfaat Pensiun Anak dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi. Sementara Manfaat Pensiun Orang Tua pengalinya adalah angka 20%.

Hak Peserta dan Iuran Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya, yang akan dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat akan diatur dengan Peraturan Menteri (Tenaga Kerja, red). PP ini menegaskan, bahwa Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari Upah per bulan. Iuran sebesar 3% ini, wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah; dan 1% dari upah ditanggung oleh Peserta. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8%. Adapun Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan, dengan batas paling tinggi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 7.000.000,00. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015,” bunyi Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 Juni 2015 itu. n

BRIDGE VOLUME 09

7

Main Report

BPJS KETENAGAKERJAAN

BERIKAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA 8

BRIDGE VOLUME 09


Main Report Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah siap menjalankan empat program jaminan sosial sejak 1 Juli 2015. Yang terbaru, adalah program Jaminan Pensiun yang iurannya telah ditetapkan pemerintah sebesar 3%. Pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Cilacap, Jawa Tengah, medio 30 Juni 2015.

B

PJS Ketenagakerjaan secara resmi mengelola empat program utama, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan Pensiun (JP), yang diperuntukan bagi pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal). Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 Ayat (8) dan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terkait peserta program jaminan pensiun (JP) yang tertulis dalam PP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara. Serta, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Dalam PP juga diatur


mengenai berlakunya program ini. Bunyi pasal 3 ayat 1 dan 2 dari PP tersebut, kepesertaan pada program jaminan pensiun mulai berlaku sejak pekerja terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan jaminan pensiun berakhir jika perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus. Dalam PP menegaskan, agar pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja. Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab

BRIDGE VOLUME 09

9

Main Report

pada pekerjanya dengan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Untuk besaran iuran jaminan pensiun, dalam PP ditegaskan bahwa setiap bulan wajib dibayarkan sebesar tiga persen dari upah perbulan. Iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar dua persen dan satu persen dari peserta. Besaran iuran tersebut akan dievaluasi paling singkat tiga tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju delapan persen. Penerima pensiun adalah peserta, satu orang istri atau suami yang sah, paling banyak dua orang anak dan satu orang tua. Sedangkan usia pensiun pertama kali ditetapkan 56 tahun. Namun mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia pensiun sebagaimana dimaksud, selanjutnya bertambah satu tahun untuk setiap tiga tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun, sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (3) PP tersebut. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, dengan penambahan penjaminan pensiun bagi para pekerja maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengimplemetasikan

10

BRIDGE VOLUME 09

kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia. "Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjaminan pensiun untuk para pekerja," ujarnya. Lebih lanjut Elvyn menjelaskan, program jaminan pensiun disebut defined benefit atau disebut juga program pensiun manfaat pasti. “Nah, program pensiun manfaat pasti ini, berbeda dengan program lain yang dikenal oleh masyarakat dengan nama iuran pasti,” terangnya. Elvyn melanjutkan, bedanya manfaat pasti dengan iuran pasti, adalah kalau iuran pasti itu, mirip seperti tabungan dan bersifat individual. Seperti, seseorang membayar iuran secara berkala dan ketika memasuki usia pensiun maka iurannya itu plus pengembangannya akan diperoleh peserta program iuran pasti tersebut. Sedangkan manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan. Misalnya, 40 persen dari rata-rata upah pekerja. Berdasarkan manfaat tersebut, ditentukanlah jumlah besaran iurannya. “Untuk saat ini, besaran iuran jaminan pensiun manfaat pasti itu 3 persen. Dan akan ditinjau kembali secara berkala setelah tiga tahun bergantung dari kondisi perekonomian dan kebutuhan aktuaria,” imbuhnya. Elvyn menambahkan, selain iurannya hanya 3 persen dan kemudian diberikan ceilling / batasan.


Main Report Batasannya adalah Rp 7 juta. Pengertian batasan Rp 7 juta, kalau seseorang punya penghasilan Rp 10 juta yang dikenakan terhadap upahnya hanya Rp 7 juta saja. “Kenapa dikasih ceilling Rp 7 juta, karena program pensiun manfaat pasti yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaam ini bersifat program dasar. Artinya, kalau ada seorang pekerja memiliki upah Rp 10 juta, apabila dirasakan manfaat yang diterima dari program pensiun manfaat ini masih belum cukup, bisa mengikuti program pensiun di tempat lain,” pungkasnya. Dengan kata lain, program jaminan pensiun yang di BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan tidak bersaing dengan program pensiun yang diselenggarakan oleh pihak swasta tapi saling melengkapi. Karena program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan bersifat dasar dan bersifat mandatory, jadi wajib bagi seluruh pekerja untuk ikut program ini. Dalam peraturan pemerintah, dijelaskan, seorang pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan harus membayar iuran sampai 15 tahun baru kemudian di tahun ke 16 dari masa kepesertaannya bisa mendapatkan manfaat dari program pensiun ini dengan konsep manfaat berkala. Manfaat tersebut juga bisa dibagi menjadi dua jenis, yang disebut dengan manfaat berkala dan manfaat sekaligus. Manfaat berkala itu artinya, seperti pengganti gaji. Jadi kalau peserta memasuki usia pensiun, di usia 56 tahun tidak bekerja lagi maka akan mendapatkan sampai 40 persen dari penghasilannya atau upahnya ketika menjadi peserta sampai dengan meninggal dunia. Dan kalau meninggal dunia, akan diteruskan oleh istrinya dan kalau istrinya meninggal dunia akan diteruskan oleh anaknya sampai usia tertentu. “Inilah bedanya program jaminan pensiun dengan program jaminan hari tua. Kalau program jaminan hari tua (JHT), merupakan kumpulan iuran masa kerja dikembangkan dan tatkala berusia 56 tahun akan mendapatkan sekaligus. Jadi, manfaatnya sekaligus,” ucap Elvyn. Dalam program pensiun ini, terang Elvyn, ada juga yang demikian. Artinya, berlaku bagi para pekerja yang masa kepesertaannya dibawah 15 tahun. Maka seluruh iuran yang dibayarkan ditambah pengembangannya akan diberikan sekaligus. Jadi manfaat pensiun berkala hanya berlaku bagi pekerja yang masa kepesertaannya diatas 15 tahun. Manfaatnya sendiri, selain manfaat


berkala bisa juga diterima oleh istrinya, anaknya dan oleh orangtuanya kalau tidak menikah tergantung pada kondisi si peserta. Tetapi, ketika itu dimplementasikan tentu juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, kesadaran dari masyarakat pekerja sendiri, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Elvyn pun mengajak, para pekerja formal maupun informal harus sudah memikirkan dari awal mereka mulai bekerja, untuk merancang program pensiunnya. “Upaya itu sangat mudah dan ringan dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh hari,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan, masa transisi program jaminan pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela lewat DPPK/ DPLK. Chazali mengakui saat ini DJSN belum bisa memberikan solusi secara formal untuk menyelesaikan persoalan DPPK/ DPLK ketika program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh medio 1 Juli 2015. Namun, ia berjanji persoalan itu akan diselesaikan. “DJSN akan menyelesaikan satu satu persoalannya,” katanya. n

BRIDGE VOLUME 09

11

Main Report

JAMINAN PENSIUN DI MASA TRANSISI Pemerintah meresmikan full operational program BPJS Ketenagakerjaan di saat kondisi perekonomian nasional tengah terpuruk, para pemangku kepentingan melontarkan saran dan kritik untuk perbaikan sistem jaminan sosial nasional.

D

unia usaha di dalam negeri belakangan ini, tengah menghadapi cobaan berat. Mereka harus bisa survive menghadapi kondisi perekonomian nasional yang tengah terpuruk, akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang hampir menembus niali Rp 15.000,- per dolar AS. Kondisi yang serupa – saat terjadi krisis moneter ke I (1998), hingga kejatuhan rezim orde baru, yang diikuti oleh gelombang PHK di sektor usaha. Khususnya industri besar berbahan baku impor, seperti industri otomotif, textil, garment, elektronik, serta farmasi, tapi juga sektor industri kecil seperti pabrik tempe. Dalam kondisi situasi perekonomian seperti itulah, pada 1 Juli 2015, pemerintah menyalakan lampu hijau buat BPJS Ketenagakerjaan untuk start full operational. Menjalankan penuh empat program jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja

12

BRIDGE VOLUME 09

(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan program yang paling bungsu Jaminan Pensiun (JP). Tentunya, tidak mudah buat BPJS Ketenagakarjaan menjalankan program yang paling yang anyar itu. Pasalnya, sejak awal penggodokan PP (Peraturan Pemerintah) tentang program Jaminan Pensiun, sudah menimbulkan pertentangan di antara para pemangku kepentingan, khususnya mengenai besaran premi dan waktu pencairannya, hingga PP baru ditandatangani Presiden mendekati hari H peluncurannya. Para pemangku kepentingan, yang meliputi pihak pemerintah (eksekutif) presiden, Komisi IX DPR RI (legilatif), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta serikat tenaga kerja / buruh formal (SPSI) maupun informal. Pemerintah, berkeinginan ke empat program


Main Report

Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. Foto: twitter

jaminan sosial, segera berjalan sesuai amanah UUD dan UU SJSN dan UU BPJS. Tentunya tidak asal jalan, tapi konsep dari program JP yang disepakati bersama para pemangku kepentingan yang lain, yang sesuai / memenuhi kehendak bersama.. Sedangkan dari pihak pengusaha – yang diwakili APINDO, dan juga SPSI, lebih mempertimbangkan besarnya premi –yang telah disepakati 8% meliputi 5% ditanggung perusahaan dan 3% pekerja. Besarnya premi sempat menjadi perdebatan alot, dalam situasi perekonomian – setahun terakhir, yang kurang kondusif buat dunia usaha, dinilai menjadi beban bagi pengusaha. Sedangkan, dari pihak wakil rakyat tentunya bertugas mengawasi / mengontrol agar program JP berjalan, sesuai dengan kesepakatan bersama --yang saling menguntungkan. Melalui kinerjanya melakukan dengar pendapat – hearing, dengan institusi terkait yang lainnya, seperti dengan pemerintah (eksekutif) yang diwakili kementeriaan tenagakerja, juga institusi pelaksana BPJS Ketenagakerjaan. Juga dengan DJSN dan APINDO. Misal, sepekan pasca peresmian full operasional, Komisi IX DPR telah meluncurkan ultimatum kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah (PP) terkait Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam kurun waktu 2x24 jam atau dua hari. Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun merupakan salah satu contoh mismanajemen pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di Undang-undang SJSN, sementara teknisnya ada di PP. "Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan


Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka mengharapkan hidup dari JHT," ujar srikandi SPSI itu. Pemeran si Oneng dalam mini seri Bajay Bajuri itu, menegaskan bahwa aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp 197 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan uang pekerja yang diambil dan dihimpun dari potongan upah dan sebagainya. Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi PP tersebut. Pertama, kata Rieke dengan mencabut PP JHT baru, lalu merevisinya dan memasukkan aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil dengan masa kepesertaan 5 tahun. "Sekali lagi, uang itu bukan uang pemerintah. Jadi minta PP JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan lagi ke peraturan baru. Dalam kurun waktu 5 tahun harus bisa diambil," paparnya. Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga berharap pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain. Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3 persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2 persen. "Iuran 3 persen itu sedikit, karena dapatnya cuma Rp 300 ribu per bulan dan Rp 3,6 juta paling besar tapi 15 tahun kemudian. Sama kayak Bantuan Langsung Tunai. PNS saja memperoleh manfaat pensiun 75 persen, jadi pekerja atau buruh idealnya 60 persen," jelas Rieke lagi. Sekalipun Komisi IX DPR RI telah mengeluarkan ancaman revisi PP ketiga program Jaminan Sosial (JHT, JP dan JKK), tapi institusi legislatif itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kritik, dan teguran (ultimatum) tersebut hanya menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Komentar senada dengan Rieke juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP, Okky Asokawati, yang menyatakan bahwa dalam banyak hal program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JP lebih buruk dari program yang sama yang ditawarkan oleh Asuransi Komersil. Okky mengaku kecewa kebijakan yang diambil BPJS Ketenagakerjaan dianggapnya telah menyalahi UU BPJS. Salah satunya, syarat pencairan dana JHT dari 5 tahun menjadi 10 tahun, karena banyak peserta yang mengeluhkan kebijakan tersebut. "JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun, saya sangat kecewa, BPJS Ketenagakerjaan sudah

BRIDGE VOLUME 09

13

Main Report menyalahi UU BPJS, "Sudah seharusnya asuransi Jamsostek dulu 5 tahun sudah sosial negara lebih baik dari boleh di ambil sekarang jadi 10 asuransi komersial, oleh karena tahun itu kan sudah itu harus terus ditingkatkan mencederai UU BPJS, karena segala aspek dari program harusnya tidak boleh di jaminan sosial negara," jelas Okky kurangi benefit yang di miliki lagi. peserta yang lama," tukas Selain kritik daan saran dari Okky di gedung DPR RI para srikandi masyarakat buruh. Sedangkan untuk Masukan pemikiran juga datang program Jaminan Pensiun, dari DJSN – salah satunya dari mantan peragawati dan dosen unsur pengusaha (APINDO) di itu lebih melihat besaran DJSN, Soeprayitno yang premi yang harus dibayar mengemukakan bahwa program untuk program tersebut, Okky Jaminan Pensiun yang baru menilai untuk saat ini terlalu masih dalam masa transisi. besar – bila dipatok 8% (5% Menurut Soeprayitno, pengusaha dan 3% pekerja) Anggota DPR RI Okky Asokawati. Foto: instagram sebaiknya para pekerja atau akan membebani dunia usaha perusahaan yang sudah dan pekerja. mendaftarkan pekerjanya dalam Penilaian Okky, kebijakan besaran premi akan DPPK/DPLK diberikaan masa transisin juga. Jadi, lebih baik bila iuran dinaikan secara bertahap, untuk mereka tidak langsung dialihkan ke program JP BPJS kurun waktu tertentu. Melihat kondisi perekonomian Ketenagakerjaan. saat ini, jelasnya lagi, untuk bisa bertahan dan “Mereka tetap ikut DPPK/DPLK sampai pensiun. menggaji secara normal para pekerjannya, banyak Untuk pekerja baru yang 1 Juli 2015 belum ikut perusahaan yang tidak mampu. Gelombang DPPK/DPLK maka didaftarkan ke JP BPJS pemutusan hubungn kerja (PHK) terjadi Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitar 200-300 dimana-mana. perusahaan yang ikut program DPPK/DPLK,” ujarnya. Okky menyarankan lebih baik BPJS Kritik dan saran dari para stake holder Ketenagakerjaan menunjukan benefit dari SJSN – diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Demikian yang akan mencover para pekerja dan perusahaan pula, pemerintah harus tebal kuping – mau yang mengalami masalah PHK. Para pekerja yang mendengar dan berani menghadapi kritik dari para terkena PHK bisa mencairkan JHT nya. “Ini saat yang pemangku kepentingan di sektor jaminan sosial baik untuk menunjukan ke masyarakat pekerja, akan pemerintah. Pasalnya dua kali rapat kerja Komisi IX terlindungi dari dampak krisis bila mereka menjadi DPR RI dengan Kementerian Tenagakerja, pasca peserta Jaminan Sosial,” jelasnya lagi. peresmian full operasional tanpa dihadiri Menteri Ibarat sudah jatuh ketiban tangga, kata Okky Tenagakerja. tidak tepat pada saat banyak perusahaan kolaps Padahal di negara-negara maju yang yang melakukan PHK masal. Malah penyelenggara menyelenggarakan program jaminan sosial. Sangat jaminanan sosial ketenakerjaan, memaksakan mendengar kritik dan saran dari pemangku perusahaan dan pekerja untuk menjadi peserta kepentingan, untuk menjadi masukan dalam program JP. Bilamana mungkin Presiden menunda melakukan perubahan. Mulai dari kepesertaan program jaminan sosial, sebagai salah peraturan-perundangan, benefit, premi, sistem klaim, satu paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki dan pelayanannya. Sehingga menjadikan sistem iklim usaha. jaminan sosial pemerintah benar-benar – memenuhi Dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan SJSN, standar yang ditetapkan oleh ILO. menurut Okky, bertujuan untuk melindungi dan Demikian pula, dengan BPJS Ketenagakerjaan mensejahterakan para pekerja selama bekerja hingga diharapkan menerima kritik dan saran dari sisi positif masa pensiun yang laksanakan oleh Negara untuk perbaikan dari keempat program sistem sebagaimana amanat UU terkait SJSN. Dan, jaminan sosialnya. Agar tujuan mensejahterkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hukum nya wajib pekerja formal maupun informal benar-benar sedangkan asuransi komersial lain adalah komplimen. tercapai. n

14

BRIDGE VOLUME 09


Main Report

JAMINAN PENSIUN UNTUK HIDUP LAYAK

Foto: kspi.or.id

Program Jaminan Pensiun merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kebutuhan hidup yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

P

residen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) termasuk Jaminan Pensiun (JP) merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial, termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong. Menurut Said Iqbal, prinsip wajib bermakna bahwa seluruh pekerja termasuk PNS ikut dalam program Jaminan Pensiun. Sedangkan prinsip gotong royong bermakna bahwa iuran ditanggung


bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja membayar iuran sesuai dengan tingkat upahnya. Said Iqbal menegaskan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji, besaran manfaat Jaminan Pensiun bulanan tidak boleh lebih rendah dari angka 60% dari gaji. Oleh karena itu, KSPI menolak rumusan pemerintah terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% × (masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang. Sehingga jika masa iuran 15 tahun dengan gaji rata-rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat

BRIDGE VOLUME 09

15

Main Report (15% dari 3 juta) atau Rp 450.000 per bulan. Sementara itu, jika 30 tahun masa kerja dengan gaji rata-rata 3 juta, maka manfaat yang diterima 30% dari 3 juta atau hanya Rp 900.000 per bulan. Rumusan tersebut dinilai masih jauh dari angka layak, dan melanggar prinsip dasar, bahwa Jaminan Pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan derajat hidup layak. Said Iqbal menegaskan agar semua pihak untuk bertindak serius dan tidak setengah hati dalam menjalankan program Jaminan Pensiun. Said Iqbal menambahkan, pemberi kerja (pengusaha) yang telah melaksanakan atau mengikutkan pekerjanya dalam program dana pensiun lembaga keuangan (DPLK/DPPK) diharapkan agar program tersebut tetap dilaksanakan, dengan ketentuan manfaat program yang diterima pekerja jauh lebih besar dan dilaksanakan dengan sistem manfaat pasti. Sementara itu, hak pesangon yang selama ini diterima pekerja sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga tidak hilang dengan berlakunya program Jaminan Pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS. Antara pesangon dan jaminan pensiun yang diatur dalam UU SJSN dan BPJS berbeda sistem, mekanisme dan prinsipnya. Pesangon menggunakan mekanisme manfaat uang diterima bersifat lumpsump, sedangkan Jaminan Pensiun,

16

BRIDGE VOLUME 09

manfaat yang diterima berupa manfaat pasti atau manfaat berkala setiap bulan.

Penuhi Kebutuhan Hidup Menurut Said Iqbal, Indonesia bisa mencontoh dan belajar dari jaminan pensiun di beberapa negara seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Di Malaysia, iuran jaminan pensiun 23 persen, di Tiongkok 28 persen dan di Singapura 36 persen. Dengan iuran sebesar itu, bukan hanya ketahanan dananya menjadi kuat tetapi juga menopang perekonomian mereka kuat dan mandiri. Said Iqbal mengatakan, bila Indonesia menerapkan iuran jaminan pensiun yang kecil, maka manfaat yang akan diterima pekerja setiap bulan juga akan kecil dan ketahanan dananya terbatas. Oleh karena itu, para pekerja mengusulkan iuran jaminan pensiun di kisaran 10 persen hingga 12 persen, meskipun Kementerian Keuangan hanya mengusulkan tiga persen dan Dewan Jaminan Sosial Nasional mengusulkan delapan persen. Manfaat jaminan pensiun di Indonesia yang hanya 15 persen hingga 40 persen dari gaji rata-rata tertimbang jauh dari angka yang layak dan menyalahi prinsip dasar jaminan pensiun yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Menurut Said Iqbal, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti


Main Report

gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak boleh lebih rendah dari angka 60 persen dari gaji. KSPI dalam siaran pers, 4 Juni 2015, menuntut manfaat jaminan pensiun yang diterima pekerja minimal 60% dari gaji terakhir. Menurut Said Iqbal, akumulasi dana sangat besar yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan harus dapat dinikmati oleh para pekerja dalam bentuk besaran manfaat pensiun minimal sebesar 60%. Said Iqbal menambahkan, pihaknya menolak BPJS Ketenagakerjaan hanya sekadar mengumpulkan uang pekerja saja namun penggunaannya tidak jelas dan manfaat berkala yang diterima pekerja sangat kecil. Selain itu, para pekerja juga tidak dapat menerima jika akumulasi dana pekerja yang sangat besar digunakkan bukan untuk kemanfaatan pekerja atau peserta yang selama ini membayar iuran dalam bentuk besaran manfaat yang layak yakni minimal 60% dari gaji terakhir. Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh terkait implementasi jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan sebesar 75% dari gaji, serta menuntut kenaikan upah sebesar 32%, dengan dirubahnya kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item dan menolak kenaikan upah berbasis perundingan 5 tahun. Tuntutan kenaikan upah pekerja selain untuk memperoleh kehidupan yang layak ternyata upah

pekerja di Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara lain. Berdasarkan data KSPI, upah pekerja di Thailand per bulan mencapai Rp 3,27 juta, Tiongkok (Rp 3,4 juta), Filiphina (Rp 3,74 juta), Korea Selatan (Rp 14,1 juta), Jepang (Rp 24,8 juta), Australia (Rp 42,8 juta). KSPI menuntut pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini, dan membiarkan terjadinya politik upah murah yang dimainkan oleh para pengusaha. Selain itu, pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan pengupahan yang selama ini bermasalah. Jumlah item kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah minimum yang saat ini berjumlah 60 item belum memuat 24 item yang menjadi kebutuhan hidup dasar pekerja lajang. Sebagian daerah masih menetapkan upah minimum jauh di bawah angka survei KHL (terlebih KHL masih jauh dari kelayakan). Perhitungan UMP/UMK yang didasarkan pada survei KHL saja tanpa menambahkan metode regresi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama upah di Indonesia senantiasa tertinggal, karena survei KHL adalah survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk kebutuhan survei di tahun berikutnya.

BRIDGE VOLUME 09

17

Main Report

DPLK Untuk Kesejahteraan Di tengah tuntutan para pekerja terhadap pelaksanaan jaminan pensiun yang masih perlu diperbaiki, muncul kebimbangan akan keberadaan dan keberlanjutan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Kebimbangan tersebut seharusnya tidak perlu muncul ke permukaan karena sejumlah pihak telah menegaskan bahwa DPLK sebagaimana program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, keduanya memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk kemaslahatan pekerja. DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan DPLK pada dasarnya terpisah dari perusahaan penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa. DPLK adalah amanat UU UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Tidak ada yang tumpang tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program employee benefits, baik yang bersifat Wajib (Jaminan Pensiun) atau Sukarela (Dana Pensiun). DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun yang lebih maksimal (on top). Di sinilah orientasi yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Spiritnya hanya satu, meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Tinggal dalam pelaksanaannya, perlu diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga tidak merugikan iklim industri yang sudah berkembang di Indonesia. DPLK sebenarnya tidak menjadi beban pelaku usaha, selama mereka memiliki komitmen yang besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat pantas disisihkan untuk program pensiun

18

BRIDGE VOLUME 09

pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena pekerja adalah aset penting pelaku usaha. BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan “kendaraan” yang paling efektif untuk melindungi hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi kepada manusia yang telah mengabdikan diri dalam pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup yang bermartabat di masa pensiun. Terdapat tiga manfaat yang didapat dalam Program Dana Pensiun yaitu sustainability (institusi penyelenggaran mampu melaksanakan program), adequency (sesuai standar ILO dengan total benefit 30-40 persen dari upak pekerja) dan afordablelity (kemampuan peserta mengiur). Meski demikian, perkumpulan DPLK khawatir pasarnya akan tenggangu dengan adanya pelaksanaan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih iuran jaminan pensiun tersebut sebesar 8 persen, yang diperkirakan akan membebani perusahaan peserta DPLK. Sebab, pengusaha sudah membayar iuran pensiun untuk karyawannya di DPLK dan ke kemudian harus ditambah lagi membayar iuran jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengurus Perkumpulan DPLK, Nur Hasan Kurniawan, hal tersebut sangat memberatkan bagi para pengusaha. n

Manfaat

PEKERJA PHK

BISA CAIRKAN DANA JHT Para buruh yang terkena PHK masal, karena kondisi perekonomian nasional yang tengah terpuruk, bisa sedikit lega bila mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan – khususnya program JHT. Pasalnya, para korban PHK bisa mencairkan dana

P

impinan BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya patut bersyukur, mulai 1 Juli 2015 lalu, secara resmi penyelenggaraan 4 (empat) program, antara lain: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP) melengkapi jaminan sosial yang sebelumnya sudah diselenggarakan. Operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan dari sisi regulasi serta benefit (manfaat) masing-masing jaminan, sbb:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), benefit yang didapatkan oleh peserta bertambah dengan dihilangkannya plafon biaya pengobatan dan perawatan yang sebelumnya sebesar Rp 20 Juta, per 1 Juli 2015 tindakan medis yang dilakukan karena terjadinya kecelakaan kerja ditanggung


oleh BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan sembuh.

sampai

pekerja

Selain biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh, benefit lainnya yang mengalami peningkatan antara lain biaya angkutan darat, laut dan udara, biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja. Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja - Return To Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani.

BRIDGE VOLUME 09

19

Manfaat Besarnya iuran sebesar 0,24% - 1,74% dari upah sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari resiko kecelakaan kerja. Perlindungan JKK dimulai sejak berangkat kerja, saat dilingkungan kerja sampai kembali ke rumah. 2. Jaminan Kematian (JK) memberikan benefit kepada ahli waris pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia, yang bukan karena kecelakaan kerja. Peningkatan manfaat terdapat pada santunan sekaligus, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total santunan sebesar Rp24 juta dan pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang ditinggalkan sebesar Rp12 Juta bagi peserta yang sudah memasuki masa iur 5 tahun. Pemberian beasiswa ini merupakan penambahan manfaat pada Jaminan Kematian yang sebelumnya tidak ada. Hal ini diberikan kepada peserta agar apabila terjadi resiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, terutama anak dari pekerja, mendapatkan bantuan biaya yang diperuntukkan untuk pendidikan. Dengan iuran sebesar 0,3 persen dari upah yang dilaporkan, peserta sudah terlindungi pada program Jaminan Kematian. 3. Jaminan Pensiun (JP) program baru yang diselenggarakan BPJS yang merupakan program jaminan sosial dengan skema manfaat pasti, yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya. Saat pekerja memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah. Jaminan Pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan disaat memasuki usia yang tidak lagi produktif. Dengan iuran yang ditetapkan sebesar 3% (1 persen pekerja dan 2 persen pengusaha) dan dengan masa iur 15 tahun, peserta dapat menikmati dana pensiun di masa pensiunnya nanti. Selain peserta, manfaat pensiun juga dapat diterima oleh ahli waris janda/duda dari peserta yang meninggal dengan benefit mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun. Sampai

20

BRIDGE VOLUME 09

ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi. Selain itu, ahli waris anak dari peserta yang meninggal juga mendapatkan benefit pensiun mencapai 50 persen dari formulasi manfaat pensiun, sampai berusia 23 tahun, bekerja atau menikah. Untuk peserta lajang yang meninggal dunia, manfaat pensiun diterima oleh orangtua sampai batas waktu tertentu dengan benefit mencapai 20 persen dari formulasi manfaat pensiun. 4. Jaminan Hari Tua (JHT), yakni jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas pekerja sudah menurun. JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.JHT ini dapat dicairkan saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua atau 30 persen untuk pembiayaan perumahan. Pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan. Terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang mekanisme pencairan dana hari tua BPJS Ketenagakerjaan, Presiden RI memberikan jawaban atas polemik yang berkembang tersebut. Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir melalui mekanisme pencairan dana hari tua yang sesuai dengan kondisi saat ini. Arahan dari Presiden berupa pengecualian bagi peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja, sehingga dapat langsung mencairkan dana hari tua mereka dengan masa tunggu selama 1 bulan tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun. n


Katiga

PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN INDUSTRI Keselamatan pekerja di lingkungan industri harus menjadi prioritas utama. Peluang terjadinya kebakaran di industri yang banyak mempekerjakan tenaga kerja harus selalu diawasi dan dihindari secara terus menerus.

K

ebakaran yang terjadi di lingkungan industri PT Mandom Indonesia Tbk, di kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada 10 Juli 2015 lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kalangan industri dituntut agar lebih memperhatikan kepastian pelaksanaan sistem manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. PT Mandom Indonesia Tbk merupakan produsen produk perawatan rambut, minyak wangi dan kosmetik. Merek yang dimilikinya antara lain Gatsby, Pixy, dan Pucelle. Perusahaan ternama ini memiliki dua pabrik di Indonesia yaitu di Sunter,


Jakarta dan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik Cibitung bertugas memproduksi wadah plastik (plastic package) yang kemudian dikirim ke Sunter untuk proses pengisian produk (filling). Kebakaran di PT Mandom Indonesia Tbk tersebut mengakibatkan 58 orang menjadi korban dan 17 di antaranya meninggal dunia. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan agar kalangan industri memperhatikan K3 bagi para pekerja. Perusahaan yang tidak memperhatikan dan menerapkan K3 melanggar peraturan dan akan dikenakan hukuman pidana. Menurut Dhakiri, kebakaran industri tersebut harus dijadikan pelajaran dan mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap K3 akan dikenakan hukuman

BRIDGE VOLUME 09

21

Katiga pidana. Pihak perusahaan harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kebakaran di lingkungan industri dapat menyebabkan para pekerja mengalami luka dan bahkan meninggal dunia. Dhakiri berharap agar para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja segera pulih dan dapat bekerja kembali. Sedangkan, untuk para pekerja yang meninggal, disampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurut Direktur HRD PT Mandom Indonesia Tbk, Sanyata Adisaputra, perusahaan mempunyai 3.300 orang pekerja. Akibat kebakaran yang terjadi menyebabkan para pekerja tidak dapat bekerja selama beberapa hari. Sanyata mengungkapkan bahwa pihaknya memfokuskan agar pekerja yang mengalami kecelakaan segera sembuh dan dapat bekerja kembali. Diduga kebakaran di industri PT Mandom Indonesia Tbk akibat gas aerosol yang digunakan dalam pembuatan hairspray (kosmetik rambut). Gas tersebut tidak berbau namun mudah terbakar dan menimbulkan ledakan bila terkena percikan api. Kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang. Sejumlah literatur menyebutkan cara penanggulangan kebakaran di lingkungan industri. Kebakaran dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor teknis dan faktor alam. Kebakaran akibat faktor manusia meliputi tenaga kerja dan manajemen. Kebakaran akibat faktor tenaga kerja disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: (1) mereka tidak tahu atau kurang tahu prinsip dasar pencegahan/ penanggulangan bahaya kebakaran, (2) menempatkan barang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, (3) pemakaian listrik berlebihan, melebihi kapasitas, (4) merokok di tempat terlarang, membuang puntung rokok sembarangan, (5) adanya unsur kesengajaan. Selanjutnya, kebakaran akibat faktor manajemen disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) manajemen tidak komitmen terhadap K3, (2) kurang pengawasan terhadap kegiatan di lingkungan industri, (3) tidak ada standar kode yang dapat diandalkan atau penerapannya tidak tegas, (4) sistem penanggulangan kebakaran tidak memadai, (5) tidak dilakukan pelatihan penanggulangan bahaya

22

BRIDGE VOLUME 09

kebakaran bagi tenaga kerja, (6) sarana proteksi kebakaran tidak ada atau kurang memadai. Kebakaran karena faktor teknis meliputi aspek fisik, proses kimiawi dan terkait dengan energi listrik. Pada aspek fisik terdapa dua faktor yang berperan dalam proses timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya api karena gesekan, benturan atau pukulan. Aspek proses kimiawi dapat terjadi pada saat pengujian atau pengetesan zat kimia tanpa prosedur yang benar. Selanjutnya, aspek energi listrik karena terjadi hubungan singkat (short sircuit) yang menimbulkan panas dan menyalakan api. Selanjutnya, faktor alam yang dapat menyebabkan kebakaran antara lain karena adanya petir, letusan gunung merapi, dan gesekan kayu kering pada musim panas di sekitar lingkungan industri. Apabila terjadi kebakaran di lingkungan industri, meskipun semua orang tidak menginginkannya, maka perlu dilakukan prosedur penanggulangannya. Pertama, semua pihak harus tenang dan tidak panik. Kedua, bunyikan alarm tanda kebakaran dan melakukan tindakan pengamanan, membatasi area kebakaran agar api tidak menjalar lebih luas. Ketiga, pergunakan alat pemadam api ringan (APAR), jika api membesar gunakan pemadam api yang lebih memadai, hindari menjadi korban akibat kecebohan. Keempat, matikan aliran listrik, gas dan aliran bahan bakar, segera kurangi semua kemungkinan yang dapat membesarkan api. Kelima, segera memberitahukan kepada dinas kebakaran. Keenam, melaporkan kejadian kepada pimpinan perusahaan untuk dilakukan tindak lanjut penanggulangan. Ketujuh, hubungi pihak kepolisian setempat, batasi area kebakaran, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk area. Kedelapan, segala tindakan yang dilakukan agar tidak terlepas dari petunjuk atasan dan pihak manajemen area kerja. Selain prosedur penanggulangan kebakaran tersebut di atas, yang paling utama untuk mendapatkan perhatian semua pihak adalah keselamatan pekerja. Para pekerja harus segera dievakuasi dari area kebakaran melalui jalur aman yang telah dipersiapkan. n


Seberang

PENSIUN DI NEGERI GINSENG MASIH HARUS MENCARI TAMBAHAN Pensiunan di Korea Selatan mendapatkan tunjangan pensiun yang lumayan besar, tapi dikarenakan biaya hidup di kota besar – di negara modern itu tinggi. Para pensiunan di sana masih harus bekerja mencari tambahan.

S

egala sesuatu di Korea Selatan tampaknya bergerak cepat. Proporsi penduduk lansia, salah satunya, bertambah tiga kali lipat dalam satu generasi; dari 3,5 persen pada tahun 1975 menjadi 11 persen pada tahun 2010. Akan mencapai lebih dari 20 persen pada 2025. Dan, pada 2050, populasi lansia diproyeksikan akan menebus 37,4 persen, dengan lebih dari setengah berusia di atas 75. Pertembuhan ini merupakan potensi "bom waktu demografis" yang berdampak pada perekonomian Negeri Ginseng. Pengeluaran negara buat pensiunan cepat meningkat dari 0,9 persen dari PDB pada 2010, akan menjadi 5,5 persen pada tahun 2050. Struktur demografi yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Korea Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi potensial, saat ini 4,6 persen diperkirakan akan jauh berkurang menjadi hanya 1,4 persen pada tahun 2050. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, secara bertahap ke depan, usia pensiun akan dinaikan – pada saat ini 61 tahun, pada tahun 2033, akan menjadi 65 tahun.

(pesangon) serta rencana pensiun swasta melalui pajak - disukai.

Skema Desain Pensiun

Skema Umum Lain Di Korea Selatan juga berlaku skema pensiun tambahan untuk karyawan sektor publik, yang diperkenalkan sebelum NPS dan beroperasi secara

Sistem pensiun Korea Selatan telah mengambil bentuk, pada dua dekade terakhir, dengan menjalankan National Pension Service (NPS), sistem pay serverance


National Pension Service (NPS) NPS didanai sebagian, sistem manfaat yang pasti (DB) meliputi 53% dari angkatan kerja. Kelompok yang tidak dalam sistem ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja paruh waktu dan harian serta pekerja wiraswasta yang tidak tetap pendapatan. Pengusaha dan karyawan masing-masing memberikan kontribusi 4,5% dari upah - total kontribusi 9%. Penetapan manfaat terdiri dari besaran dasar dan laba-terkait. Dengan penghasilan bulanan minimum digunakan untuk menghitung kontribusi yang ₩260.000. Penghasilan bulanan maksimum digunakan untuk menghitung kontribusi yang ₩ 4.080.000. Manfaat dibayar dalam bentuk anuitas – serangkai pembayaran yang diberikan secara periodik dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu, dimulai saat pensiun penuh pada usia 60.

BRIDGE VOLUME 09

23

Seberang independen. Ini mencakup 1,4 juta karyawan (6% dari angkatan kerja), yang meliputi, al: - Sistem Pensiun Karyawan Pemerintah (1960) - Sistem Pensiun Personil Militer (1963); dan - Sistem Pensiun Guru Sekolah Privat (1975) Sisten pensiun ini beroperasi sesuai dengan pay-as-you-go (bayar kontribusi sesuai yang anda kehendaki) sesuai prinsip dan laba terkait . Pada kontribusi 17%, yang lebih tinggi daripada di NPS, dan sama-sama dibagi antara pemerintah dan karyawan. Pada sekitar 70% setelah 30 tahun kontribusi, tingkat penggantian murah. Namun, semua tiga skema yang baik yang sudah menghadapi kesulitan keuangan, atau akan di masa depan.

Kinerja Sistem Pensiun • Sistem Pesangon Sampai saat ini, sistem pembayaran pesangon adalah skema pensiun utama untuk karyawan swasta, dan itu adalah wajib bagi perusahaan dengan lima atau lebih karyawan. Kontribusi yang dibuat oleh pengusaha saja, yang berkontribusi 8,3% dari upah. Karyawan berhak atas uang pesangon setelah satu tahun kerja terus menerus. Perusahaan yang menjalankan skema pesangon, untuk memenuhi syarat dari manfaat pajak hingga 30% - dalam kasus cadangan internal dan 100% dalam kasus pendanaan eksternal. Pendapatan investasi adalah bebas pajak, sementara manfaat dikenai pajak; perpajakan manfaat berbeda untuk anuitas. • Sistem Pensiun Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Karyawan Pensiun Keamanan (Ersa), sistem pensiun perusahaan beroperasi atas dasar sukarela. Perusahaan (dengan lima atau lebih karyawan) dapat mengkonversi pensiun ke perusahaan. Konversi ini perlu didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, dan setidaknya 50% dari karyawan perusahaan harus menyetujui konversi. Tidak seperti dalam sistem pesangon, perusahaan (dengan kurang dari lima karyawan dan karyawan paruh waktu) diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem baru. Karyawan dapat berkontribusi secara sukarela. Sistem ini memungkinkan rencana defined benefid (DB) / manfaat pasti dan defined contibution (DC) / iuran pasti. Anggota bebas memilih rencana yang mereka inginkan. Rencana DB harus memberikan manfaat yang setara minimum untuk gaji terakhir satu bulan per tahun dari layanan dan dikelola oleh lembaga terpisah, yang dapat menjadi perusahaan bank, asuransi atau kepercayaan. Dalam kasus rencana DC, pengusaha harus membuat kontribusi minimal 1/12 dari gaji tahunan keseluruhan.. Pengusaha dengan kurang dari 30 karyawan diperbolehkan untuk menawarkan Individual Account Pensiun (IRA) bukan skema kerja. Akun ini tunduk pada

24

BRIDGE VOLUME 09

peraturan pengobatan sama dengan skema DC. Sponsor harus menyediakan setidaknya tiga pilihan investasi dalam rencana DC dan IRA, termasuk satu dengan jaminan bunga. Manfaat yang dibayarkan dalam bentuk anuitas dari usia 55, berdasarkan jumlah tahun pelayanan, sekitar 10-20 tahun cakupan (coverage).

Kehidupan Pensiunan Biaya hidup di Korea Selatan (KS) hampir setinggi di Amerika Serikat, indeks biaya hidup - di KS mencapai angka 80,14 dibandingkan dengan NYC (New York City) AS pada angka 100 - pada akhir Mei tahun 2015. Sedikit lebih rendah, dikarenakan ada kompensasi/fasilitas tertentu. Kim Min-Su, 69, menerima pensiun bulanan dari 590.000 ($ 562). Tunjangan pensiun itu adalah satu-satunya sumber pendapatan untuk dia dan istrinya yang tinggal di mini-apartment di Seoul. "Saya tidak bisa membiayai banyak kebutuhan hidup lagi, seperti waktu saya masih bekerja, karena hampir semua itu sudah lewat ," kata Kim Semasa aktif bekerja, Kim memiliki penghasilan lebih dari 4.0 juta won per bulan sebagai kepala di pabrik di Incheon. Untuk biaya hidupnya – dengan seorang istri dan empat anak, menghabiskan biaya minimal 2,0 juta won per bulan. Insinyur mesin itu harus mencari tambahan – di perusahaan kecil, yang hanya mampu memberi gaji – full time, tanpa lembur 1,2 juta Won. Mau tak mau Kim harus menerima bayaran di bawah standar gaji profesionalnya. Karena si pemilik usaha sudah mengatakan “Kau sudah tua, ambil atau tinggalkan.” Nasib Kim lebih baik daripada banyak pensiunan lain, karena ayah empat anak ini memiliki sedikit pensiun dan bantuan dari anak-anaknya yang sudah bekerja. Ketimbang nasib 50% warga Korea Selatan yang berusia di atas 65 tahun, sekarang hidup dalam keadaan "relatif miskin". Pendapatan bulanan mereka kurang dari 50 persen pendapatan rumah tangga rata-rata - menurut kantor data negara, Statistik Korea Selatan. Presiden Park Geun Hye menjanjikan akan memberikan bantuan setiap lansia > 65 tahun, gaji bulanan 200.000 won. Tapi, janji tersebut belum bisa dipenuhi tahun kemarin hingga kini dikarenakan situasi ekonomi yang kurang baik. Bagi pekerja yang tidak produktif lagi – khusus pekerja kasar. Banyak perusahaan di Korea Selatan yang menawarkan pensiun dini di usia 50-56 tahun. Kebanyakan mereka tidak memiliki pilihan kecuali untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Usia rata-rata efektif pekerja Korea Selatan adalah 71,1 tahun yang tertinggi kedua di belakang Meksiko. n


Testimoni

PENTINGNYA PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA Dengan

penambahan

penjaminan

pensiun bagi para pekerja maka BPJS Ketenagakerjaan

akan

meng-

implemetasikan kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia. Sesuai perintah Pak Presiden bahwa kita akan

menjalankan

Peraturan

Pemerintah

(PP)

tentang penjaminan pensiun untuk para pekerja." - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya

Masa transisi program jaminan pensiun sangat diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaannya dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau DPLK. Sebab, saat ini ada pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya ikut program pensiun secara sukarela lewat DPPK/ DPLK.” - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) termasuk merupakan

Jaminan program

Pensiun

(JP)

negara

yang

bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial, termasuk Jaminan Pensiun mempunyai dua prinsip utama, yaitu prinsip wajib dan gotong royong.” - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal


BRIDGE VOLUME 09

25

Investment

APA ITU JAMINAN SOSIAL OLEH: ELVYN

G. MASASSYA

Pada 1 Juli lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh.

S

ejak 1 Januari 2014, BPJS memang sudah ada dua lembaga dengan baju BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, itu dalam arti yang berbeda. Lebih jelasnya, BPJS Kesehatan memang beroperasi penuh sejak 1 Januari 2015 dengan menjalankan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara BPJS Ketenagakerjaan beroperasi masih dengan tiga program, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Sejatinya, BPJS Ketenagakerjaan harus menjalankan empat program, termasuk program Jaminan Pensiun. Dan keempat program itu baru resmi dilaksanakan secara penuh mulai 1 Juli 2015, berdasarkan aturan-aturan yang baru. Setelah menjalankan semua program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan disebut beroperasi penuh.

26

BRIDGE VOLUME 09

Apa itu jaminan sosial? Kenapa negara mesti menyelenggarakan jaminan sosial? Kenapa rakyat dan khususnya pekerja diwajibkan ikut serta? Apakah jaminan sosial semacam investasi? Asuransi? Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Makna kesejahteraan itu adalah adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika seseorang mengalami risiko, yang berdampak secara keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, dan bahkan tatkala meninggal. Semua peristiwa tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan atau bahkan menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan total. Untuk menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang


Investment digagas oleh negara yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pertanyaan berikutnya, apa beda antara jaminan sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan semua yang berbau sosial lainnya? Jelas ada bedanya. Jaminan sosial yang sekarang dilaksanakan di Indonesia hanya diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pendiriannya didasarkan atas undang-undang. Artinya, jika dasar hukumnya adalah undang-undang, akan mengikat seluruh warga negara untuk mematuhinya. Dengan kata lain, tidak boleh ada lembaga lain yang menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial. Selain itu, lembaga yang menjalankan peran sebagai penyelenggara itu tidak boleh memungut laba alias bersifat nirlaba. Ini juga yang membedakan dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah profit. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta jaminan sosial bersifat gratis. Harus ada iuran yang dibayarkan oleh peserta untuk bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut. Hanya saja, iuran itu bisa dibayarkan oleh peserta seluruhnya, bisa juga bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga pemerintah.

Beda dengan asuransi Bagaimana dengan asuransi sosial yang juga sering digaungkan oleh pemerintah? Asuransi sosial sebenarnya sama dengan asuransi komersial, hanya saja lingkup perlindungan yang diberikan bersifat dasar. Ada batasan-batasan manfaat sehingga tidak bisa terlalu besar seperti yang diberikan oleh asuransi komersial. Kenapa? Karena iurannya kecil. Tetapi, dari sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama. Yakni, jika tidak ada risiko yang dialami peserta, iuran akan menjadi milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial, iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran santunan, premi atau iuran akan dicatatkan sebagai hak peserta. Di sisi lain ada juga istilah bantuan sosial. Kalau ini, mereka yang menikmatinya tidak perlu membayar iuran atau premi apa pun. Negara memang memiliki tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak mampu sehingga mereka mesti diberi bantuan. Nah, bantuan itu disebut sebagai bantuan sosial, sekadar untuk bisa membuat rakyat tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi negara. Lantas bagaimana implementasi sistem jaminan sosial tersebut? Setiap negara memiliki sistem yang berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara

tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi, budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara yang sudah maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang sepenuhnya menjadi beban negara. Artinya, rakyat tidak perlu membayar apa pun. Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada negara yang juga mampu memberikan manfaat atau santunan bagi pengangguran. Namun, hal semacam itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena kemampuan keuangan pemerintah belum sehebat negara-negara maju. Maka, konsep jaminan sosial di Indonesia adalah dengan mengenakan pungutan iuran bagi peserta. Dan khusus untuk jaminan kesehatan, pemerintah menanggung iuran bagi rakyat yang miskin. Ini disebut dengan penerima bantuan iuran (PBI). Kenapa hanya untuk program kesehatan yang ditanggung pemerintah? Ya karena itu tadi, keterbatasan anggaran negara. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rakyat atau pekerja mesti ikut serta dalam program jaminan sosial tersebut? Ini sebenarnya sesuai dengan falsafah jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang dari ketergantungan terhadap pihak lain jika mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya, kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani sanak saudara. Kalau memasuki pensiun, tidak perlu bergantung pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan upaya menjadikan seseorang bisa hidup mandiri, dalam situasi apa pun. Nah, untuk bisa mandiri, tentu wajar rakyat dan pekerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tersebut. Tidak kalah menarik sebenarnya, di era pengelolaan jaminan sosial secara modern, pembayaran iuran yang dilakukan peserta juga bisa dianggap sebagai investasi. Kenapa demikian? Karena oleh penyelenggara, iuran tersebut akan diinvestasikan di berbagai instrumen investasi yang bisa memberikan imbal hasil besar. Imbal hasil itu sendiri sepenuhnya akan menjadi milik peserta. Dalam realitasnya, imbal hasil investasi tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar menaruh dana di tabungan atau deposito. Dan lebih hebat lagi, risiko terhadap investasi tersebut tidak perlu ditanggung oleh peserta, tetapi oleh lembaga penyelenggara. Jadi, menjadi peserta BPJS, baik itu untuk program kesehatan maupun program ketenagakerjaan, semestinya merupakan bagian dari life style untuk bisa hidup mandiri secara cerdas dan terlindungi dari berbagai risiko. Selamat mengikuti jaminan sosial.n Artikel ini telah dimuat di harian Kompas edisi 9 Agustus 2015, di halaman 11 dengan judul "Apa itu Jaminan Sosial". BRIDGE VOLUME 09

27

Galeri 6 JULI 2015

DZIKIR AKBAR Dalam rangka Nuzulul Qur’an tahun 1436 H BPJS Ketenagakerjaan menggelar Dzikir Akbar yang menghadirkan Kiyai Arifin Ilham bertempat di halaman parkir kantor pusat. Tampak dalam gambar jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersama para jamaah yang lain dalam suasana dzikir akbar tanggal 6 Juli 2015.

24 Juli 2015

HALAL BI HALAL Usai berpuasa penuh sebulan Ramadhan, BPJS Ketenagakerjaan gelar Silaturrahmi yang dikemas dalam Halal Bi Halal yang dihadiri oleh segenap internal dan mitra BPJS Ketenagakejaan pada tanggal 24 Juli 2015 bertempat di Balai Kartini.

UPACARA HUT RI Guna mengenang perjuangan para pahlawan BPJS Ketenagakerjaan melakukan Upacara Bendera Merah Putih yang diikuti oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Halaman Kantor Pusat. Tampak dalam gambar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan selaku Pembina Upacara memberikan hormat kepada sang merah putih diikuti oleh para peserta lainnya.

28

BRIDGE VOLUME 09


Galeri MUDIK GEMBIRA Sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan gelar mudik bersama bertajuk “Mudik Gembira” yang diikuti oleh sebanyak 400 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tampak dalam gabar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dzakiri bersama jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan melepas 75 BUS pemudik dari titik keberangkatan “Monas” menuju kampung halaman masing masing.

24-25 Agustus 2015

RAKERNAS Direktur Utama Elvyn G Masassya didampingi Ketua Dewan Pengawas Mulabasa Hutabarat dan Ketua Panitia RAKERNAS Paryudianto membuka Rapat Kerja Nasional BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Bandung yang berlansung selama 2 hari tanggal 24-25 Agustus 2015 dan menghasilkan beberapa rumusan dan akan menjadi strategi di tahun 2016.

3 Agustus 2015

SANTUNAN PT MANDOM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan santunan pada 22 ahli waris pekerja tewas akibat kebakaran hebat yang terjadi di pabrik PT. Mandom, Tbk di kawasan industri Cibitung, Bekasi tanggal 3 Agustus 2015. Tampak dalam gambar Direktur Pelayanan dan Pengaduan Ahmad Riadi, Kepala Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama ahli waris.


BRIDGE VOLUME 09

29

Figur Cotta Sembiring Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

“DINAMIKA PEKERJAAN KAMI LUAR BIASA” Dalam penyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan Kementerian atau Lembaga lain di dalam dan luar negeri. Lalu, bagaimana tata cara hubungan antar lembaganya ? Cotta Sembiring, Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

D

alam meningkatkan kepesertaan dan pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di dukung oleh beberapa perangkat kerja yang terbagi dalam divisi-divisi kerja. Salah satunya, Divisi Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Kemitraan yang dipimpin Cotta Sembiring. Sebagai Kepala Divisi HAL dan Kemitraan, Cotta Sembiring menjelaskan, hubungan antar lembaga BPJS adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas BPJS dalam pelaksanaan tugas atau dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. “Tata cara hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Muatan hubungan antar lembaga BPJS dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS), dalam bentuk nota kesepahaman, kerjasama operasional, atau bentuk lain yang

30

BRIDGE VOLUME 09

disepakati bersama,” ucapnya. Menurut Cotta, sapaan akrabnya, dalam menjalankan tugasnya di hubungan antar lembaga, BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fungsi-fungsi aparatur pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan dalam bentuk upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan Dan kegiatan yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan tujuan bersama. Ketiga upaya ini dikenal dengan koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dan dalam menjalankan fungsi hubungan antar lembaga, lanjutnya, kami selalu bermitra dengan bagian hukum, karena nomenkalutur hukum kami tidak paham. Jadi, redaksi maupun poin per poin pasalnya bagian hukum yang membuat. “Konten isinya, itu kapasitasnya di kami,” tutur Cotta.


Figur Di hubungan antar lembaga ini, lanjut Cotta, lebih kepada pihak eksternal. Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka kita akan melakukan kerjasama dengan pihka-pihak yang terkait. Seperti, kita akan menggaet para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami dulu yang melakukan komunikasi ke komunitas nelayan dan kementerian kelautan dan perikanan. “Istilahnya, kami yang melakukan pendekatan terlebih dahulu ke kementerian dan nanti kita gol-kan perjanjian kerjasama atau MoU-nya,” tuturnya. Sedangkan di bidang kemitraan, terang Cotta, dulunya kita menangani dana peningkatan kesejahteraan peserta dan PKBL. Dan alokasi dananya, di dapat dari sebagian laba yang disisihkan setiap tahun. Tujuannya, untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta. Namun, seiring dengan transformasi BPJS Ketenagakerjaan, terhitung 1 Juli 2015 semua stimulus melekat di program. Seperti dulu ada beasiswa dan perumahan tapi sekarang sudah melekat di program. “Yang tinggal di kami, hanya rusunawa sesuai dengan revisi PP 99 menjadi PP 55,” ujarnya. Jadi sekarang ini, ungkap Cotta, di kemitraannya itu hanya tinggal mengelola yang lama karena sebelumnya kita sudah membuat perumahan untuk peserta. Seperti uang pinjaman perumahan, masih di kolektif. Dan setelah itu, dikembangkan hanya untuk rusunawa. Jadi satu-satunya produk kita hanya rusunawa. Rusunawa ini, tambahnya, lebih kepada mendorong atau ikut berkontribusi dalam hal program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentu, prosesnya melalui pemerintahan daerah (pemda). Karena kita tidak ada lahan, jadi kita melakukan MoU dengan pemda. Nanti, pemda yang menyediakan lahan, dan kita yang membangun. Modelnya itu, lebih kepada membangun, kelola dan hibah. “Begitulah model rusunawa kita, Paling lama 30 tahun, baru asetnya kita serahkan kepemerintahan daerah,” imbuh Cotta. Sekarang ini, jelas Cotta, pihaknya sudah membuat program pembuatan rusunawa sampai tahun 2020. “Tahun ini saja, ada empat lokasi yang akan dibangun rusunawa, di daerah Sumatera Utara, Jogjakarta, Surabaya dan Jawa Tengah,” ungkapnya. Terkait untuk pemberian beasiswa, Cotta menerangkan, kalau dulu kita yang selekasi kalau ada yang mau mendapat beasiswa. Tapi kalau sekarang, bila ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, cacat tetap atau meninggal maka otomatis beasiswa melekat pada program tersebut.


Sedangkan, dalam hal penegakkan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), Cotta mengaku, sudah berkoordinasi dengan badan pertanahan nasional (BPN), dalam rangka menggiring, setiap pengurusan sertifikat tanah wajib mendaftar dulu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itulah beberapa tugas yang diemban Cotta Sembiring, sebagai pimpinan di Divisi HAL dan Kemitraan. Cotta pun mengisahkan, sebelum dipercaya sebagai kepala divisi, pada tahun 2014 ia ditugaskan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan di Balikpapan. Di sana ia bertugas hanya 11 bulan, kemudian di mutasi ke Kanwil Jawa Tengah (Jateng) dan DIY. Di Kanwil Jateng dan DIY Cotta pun hanya 7 bulan. “Lalu per 1 Juli 2015, saya dimutasi lagi dan ditempatkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya. Pria kelahiran Medan, 19 Maret 1965 ini mengakui, memang agak sedikit berbeda tugasnya sebagai kepala wilayah dan di kantor pusat. “Kalau sebagai Kanwil, saya berperan sebagai operator dan eksekutor. Kita mempunyai wewenang mengeksekusi dari segala kebijakan dari kantor pusat. Sementara, kalau di kantor pusat, kita sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus eksekutor,” imbuhya. Menurut Cotta, kalau di wilayah sebetulnya lebih kepada bagaimana target yang telah ditetapkan itu bisa terealisir, terutama di kepesertaan dan iuran serta pelayanan. Karena itu merupakan betul-betul core business dan implementasinya ada di lapangan. Ketika di Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, lanjutnya, tugas yang saya emban agak berbeda. Disini, secara bidangnya ada dua. Yang pertama menangani kemitraan, dan kedua menangani hubungan antar lembaga. Cotta menyadari, tugas yang kini diembannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dinamikanya luar biasa. Karena setiap pihak yang akan kami ajak kerjasama mempunyai regulasi sendiri, tapi memadukan. “Tugas kami di divisi hubungan antar lembaga dan kemitraan lebih bagaimana regulasi BPJS Ketenagakerjaan bisa dijalankan dan mendoromg semua pihak-pihak yang berkepentingan bisa bekerjasama,” urai Cotta. Moto Cotta dalam bekerja, pekerjaan jangan dijadikan beban, semua pekerjaan itu dieksekusi dengan baik. “Jangan menunda-nunda pekerjaan, selesaikan dengan segera. Kalau ditunda akan datang pekerjaan baru, maka pekerjaan akan menumpuk,” ucap pehobi main tenis ini. n

BRIDGE VOLUME 09

31

1-Stop

Produk/Layanan

KETERSEDIAAN

LAYANAN IT TERJAMIN Aplikasi akan terus di kembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program pelayanan yang selalu hadir real time.

Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi Operasional TI BPJS Ketenagakerjaan

G

una mempercepat dan mempermudah layanan teknologi informasi (TI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan medio full operation membagi dua biro teknologi informasi menjadi divisi operasional TI dan divisi pengembangan TI. Alasan dibagi dua, karena dalam peran dan fungsinya, divisi operasional TI berbeda dengan divisi pengembangan TI. “Bedanya operasional TI sama pengembangan, kalau pengembangan hanya mengembangkan aplikasi saja, kalau di divisi operasional TI, perencanaan mulai dari hardware kemudian menjalankan produk yang ada di aplikasi, mengelola hardware dan penanganan masalah TI, ucap Filemon Alilu Yakobus, Kepala Divisi Operasional TI.

32

BRIDGE VOLUME 09

Menurut Alilu, sapaan akrabnya, secara keseluruhan tugas yang dijalankan divisi operasional TI yang dipimpinnya, mengelola data base, mengelola user services dan penyediaan hardware. “Jadi, di bagian divisi operasional TI, ada tiga tugas utama yang dikerjakan,” tuturnya. Terkait data center, Alilu melanjutkan, divisinya menjalakan operasional data center (DC) dan operasional deserter recovered center (DRC). Semua aplikasi tersentralisasi di data base, yang disimpan di DC dan di back up di DRC. Alilu menambahkan, data center yang digunakan, sistemnya sewa tempat. Karena saat ini, BPJS Ketenagakerjaan belum mampu untuk membuat data center sendiri. “Jadi kita masih menyewa lokasi DC milik Telkom, di daerah


1-Stop

Produk/Layanan

Serpong. Kemudian, DRC-nya kita ada di Surabaya,” imbuhnya. Data center yang dimiliki BPJS Ketenagakerjan saat ini berada di daerah Serpong yang disewa dari Telkom. DC tersebut berperan menyimpan setiap data yang masuk dari user-user di cabang dari mana saja, kemudian data tersebut dikirim dan disimpan secara real time ke DRC di Surabaya. Ke depan, karena semakin banyaknya data base yang harus disimpan, BPJS Ketenagakerjaan berencana mau membuat DC sendiri. “Mungkin tahun depan kita akan analisa keuntungan dan kerugiannya memiliki DC sendiri,” ucap Alilu. Selain mengelola operasional DC dan DRC, terang Alilu, divisi operasional TI juga mengurusi technical support, yang tugasnya melakukan perencanaan untuk kebutuhan hardware sampai pembelian hardware dan termasuk pemeliharaannya. “Dari aplikasi yang ada sekarang ini dan yang akan dikembangkan yang mengelola kita,” tuturnya. Selain itu, divisinya juga menangani aplikasi dari core business-nya sampai dengan aplikasi berbasis web services. Aplikasi web services merupakan aplikasi yang bisa mandiri. Seperti, untuk mencari informasi saldo atau mau mendaftarkan sendiri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan semuanya sudah terintegrasi ke data center. Alilu juga menjelaskan, divisinya juga mengurusi user services yang mengelola permasalahan. Mulai masalah dari cabang, dari unit maupun dari perusahaan. Jadi tugas user services, mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat solusi permasalahan sampai menyelesaikan masalah.


“Intinya, untuk mendukung beroperasi penuh BPJS Ketenagakerjaan, IT menjadi penyokong utama kelangsungan bisnis yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti untuk pelayanan prima, tentu harus memakai system IT yang baik,” tutur Alilu. Untuk menyiapkan infrastrukturnya, Alilu melakukan penambahan kapasitas untuk server-nya. Server-nya kita beli dua, untuk DC dan DRC dan kekuatan kapasitas server-nya sampai 2018. Sedangkan untuk server yang lama, kita optimalkan untuk mendukung bisnis BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk server lama kita buat untuk aplikasi pendukung bisnis, seperti untuk kepegawaian dan data kerjasama dengan dukcapil. Karena kekuatan server lama masih bagus, sehingga kita tetap memakainya,” imbuhnya. Alilu mengatakan, dari segi operasional TI, ia menjamin ketersediaan layanan IT dan kondisi server-nya diupayakan tidak down. Sedangkan dari segi perawatan, ia menggunakan pihak ketiga dan penyedia server. “Untuk perawatan server yang lama, kita memakai pihak ketiga. Sedangkan untuk yang baru kita memakai pihak Telkom yang merawatnya. Tapi semua operasionalnya kita yang menangani,” ujarnya. Rencananya, menurut Alilu, BPJS Ketenagakerjaan akan membangun data center sendiri di Jakarta, tetapi DRC-nya di luar Jakarta. Namun saat ini, tambahnya, masih focus untuk layanan dulu. “Kita upayakan system pelayanannya cepat dan jaringan komunikasi juga kita dukung. Jadi dari cabang mana pun, kalau ada masyarakat yang mau mendaftar menjadi peserta prosesnya maksimal 30 menit,” tuturnya. n

BRIDGE VOLUME 09

33

Idea

WIRAUSAHA UNTUK PENSIUNAN Banyak jenis usaha dapat dijalankan para pensiunan untuk tetap memperoleh penghasilan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memperoleh kesuksesan di bidang wirausaha setelah mereka pensiun dari pekerjaannya.

H

idup setelah pensiun rupanya tidak selalu dapat dinikmati dengan nyaman oleh setiap orang. Tidak sedikit dari para pensiunan yang menghadapi persoalan keuangan jauh lebih berat. Sebab, penghasilan setelah pensiun jauh menurun, sementara pengeluarannya justru meningkat seiring dengan munculnya berbagai persoalan kehidupan keluarga yang tidak terbayangkan sebelumnya. Banyak pensiunan yang belum siap melepas kebiasaan hidup dan pekerjaan yang sudah dikerjakan selama puluhan tahun. Mereka terbiasa memperoleh penghasilan gaji bulanan dari tempat pekerjaan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah pensiun penghasilan yang mereka terima jauh menurun sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk memperoleh tambahan penghasilan setelah pensiun tidak sedikit dari para pensiunan yang memilih menjadi wirausaha. Banyak jenis usaha yang cocok dijalankan oleh para pensiunan dengan

34

BRIDGE VOLUME 09

usia yang sudah tidak muda lagi dan energi yang dimilikinya sudah mulai menurun. Sejumlah pakar pengembangan sumberdaya manusia sering mengidentifikasi setiap karyawan yang menghadapi masa pensiun biasanya gagap dan rikuh, mau apa dan mau bagaimana? Ada beberapa hal penting yang menjadi rujukan apa dan bagaimana bagi para calon pensiunan. Merekan harus terus berupaya menciptakan kegiatan positif dan penghasilan tambahan, membangun kegiatan baru yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan sosial dan spiritual dengan menjalin pertemanan dengan komunitas baru, menyesuaikan gaya hidup, mengelola asset secara bijak, serta jika memungkinkan mengembangkan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi dan visi diinginkan. Dari pengalaman sejumlah pensiunan yang berwirausaha, terdapat sejumlah jenis bidang usaha yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan. Pertama, usaha rental mobil. Usaha ini bisa dilakukan oleh para pensiunan. Memang, usaha ini memerlukan modal awal yang lumayan besar,


Idea karena harus menyediakan sejumlah mobil. Meski demikian, jika direncanakan secara matang jauh-jauh hari sebelum masa pensiun tiba maka menyediakan armada untuk rental di masa pensiun rasanya tidak akan terlalu menyulitkan. Pada usaha rental mobil tidak menuntut para pensiunan harus turun langsung sebagai driver. Para pensiunan bisa mempekerjakan para pekerja yang lebih muda, yang kondisi fisiknya lebih memungkinkan untuk mengemudi terutama untuk jarak jauh. Di bidang usaha rental mobil ini hanya diperlukan penyediaan armada dan tindakan manajerial yang tepat dan efektif agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Selain itu, satu hal yang mudah dilakukan, bisnis rental mobil dapat dikelola dan dijalankan dari rumah. Kedua, usaha sewa rumah. Bidang usaha sewa rumah merupakan jenis usaha yang paling sering jumpai dan banyak dilakukan oleh para pensiunan. Bisnis sewa rumah banyak dipilih oleh para pensiunan, bahkan mereka telah mempersiapkannya jauh sebelum masa pensiun tiba. Pada saat masih bekerja dan banyak kesempatan dan peluang, tidak sedikit para pekerja telah mempersiapkan masa pensiunnya dengan membeli sebidang tanah, yang kemudian dibangun menjadi rumah atau kost-kostan untuk disewakan. Meski perlahan, usaha ini terbukti bisa memberi penghasilan yang cukup stabil bagi seorang pensiunan. Ketiga, usaha perkebunan, peternakan atau perikanan. Berwirausaha di bidang perkebunan, peternakan atau perikanan bisa jadi alternatif yang ideal bagi para pensiunan. Di bidang usaha perkebunan dapat dipilih bidang usaha buah-buahan, sayur mayor atau tanaman hias. Sementara itu, pada bidang peternakan dapat dikembangkan usaha peternakan ayam potong, ayam petelur, penggemukan kambing atau sapi potong, peternakan sapi perah, atau penangkaran burung berkicau yang tidak sedikit penggemar dan permintaan pasarnya. Selanjutnya, pada bidang perikanan dapat dikembangkan usaha pembesaran ikan, usaha terpadu pemancingan ikan dan rumah makan, penangkaran ikan hias dan sebagainya. Bidang usaha perkebunan, peternakan dan perikanan memang membutuhkan modal awal yang tidak sedikit. Terutama untuk penyediaan lahan perkebunan, peternakan atau peternakan. Lokasi usaha ini dapat dipilih daerah yang agak sepi, karena diperlukan faktor ketenangan, seperti di desa atau di perkampungan. Selain itu, harga tanah di pedesaan


lebih murah ketimbang harga tanah di perkotaan. Ketiga bidang usaha di atas hanyalah beberapa contoh, masih banyak bidang usaha lain yang cukup propektif dan bisa dilakukan para pensiunan di masa pensiunnya. Pensiun memang bukanlah akhir segalanya, di masa pensiun masih banyak peluang pekerjaan yang dapat dilakukan para pensiunan. Menurut pakar perencana keuangan, Budi Cahyadi, salah satu pilihan yang banyak diambil para pensiunan adalah melakukan bisnis wirausaha. Namun, tidak sedikit para pensiunan yang mengurungkan niatnya menjadi wirausahawan karena tidak mampu mengatasi rasa takut untuk memulai usaha. Takut gagal (bangkrut), takut tertipu dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan yang berlebihan sebenarnya tidak akan membawa kita menuju sukses. Budi Cahyadi menegaskan bahwa sukses diawali dengan tindakan. Bayangkan saja seperti kita buang air di WC. Kita tidak pernah berfikir, akan sukseskah buang air kita sekarang? Kita bertindak dan tiba-tiba semuanya mencapai titik akhir. Melegakan berarti sukses. Kalau belum sukses, siasati dengan makan pepaya atau obat pencahar. Menurut Budi Cahyadi, wirausaha dapat dimulai dengan mengembangkan ide-ide yang orisinal dan unik. Yang terpenting adalah para pensiunan yang akan berwirausaha menyukai ide-ide tersebut. Bagaimana unik dan orisinalnya ide tersebut, kalau para pensiunan yang akan menjalankannya tidak menyukainya, maka hal tersebut akan dilakukannya dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan dengan setengah hati maka hasilnya tidak akan maksimal. n

BRIDGE VOLUME 09

35

Teknologi

DENGAN IT KEMUDAHAN AKSES BISA TERWUJUD Sesuai dengan amanah undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memangku amanat sebagai pelaksana BPJS Ketenagakerjaan diharuskan untuk memiliki kantor layanan di semua kabupaten atau Kota dengan perangkat IT yang lengkap di seluruh Indonesia. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan pun berusaha keras agar bisa menjalankan amanat tersebut dengan maksimal.

Romie Erfianto, Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan

P

ada 2015 merupakan full operation, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan bisa men-deliver full operation, maka secara otomatis informasi teknologi (IT) dalam hal ini berperan sebagai bisnis partner. Karena sudah menjadi kapabilitas dan kapasitas IT untuk mendukung full operation ini. Secara spesifik, Divisi IT bisa men-deliver seluruh kebutuhan layanan teknologi untuk mendukung operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan. “Kami bisa memperluas channel kami, karena di dalam goals nya adalah any time, any where, any how. Otomastis seluruh channel ini distribusi dibuka infrastrukturnya, semata-mata untuk kemudahan akses peserta ke BPJS

36

BRIDGE VOLUME 09

Ketenagakerjaan,” ucap Romie Erfianto, Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendukung full operation, Romie melanjutkan, ada pelayanan yang kita kembangkan dan kita bangun untuk kepentingan peserta. Dari sisi untuk tenaga kerja, ada pendekatannya adalah bagaimana tenagakerja bisa melakukan akses dimana saja, berarti channel yang kita buka adalah channel untuk registrasi atau pendaftaran. “Channel registrasi ini, maupun channel untuk layanan informasi ada channel yang sifatnya fisik, seperti mereka bisa datang langsung ke kantor cabang, ke mobil keliling yang kita kembangkan,” uajrnya. Belum lama ini, jelas Romie, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan 11 Unit Outlet keliling


Teknologi berbentuk mobil. Peluncuran mobil ini dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagkerjaan, Elvyn G Masassya bertempat di Gedung Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. ke-11 Unit mobil telah disiapkan untuk dioperasionalkan di setiap Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Outlet Keliling ini berfungsi membantu Kantor Operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan perluasan kepesertaan, pengelolaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kepada peserta/calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan kegiatannya mobil keliling ini dilakukan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan atau ada permintaan dari pihak lain. Minimal 2 karyawan akan ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas disetiap unitnya. Selain itu, lanjut Romie, BPJS Ketenagakerjaan juga dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa mempunyai jaringan yang luas. Pada medio Juni 2013 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di sini Jamsostek akan membuka Jamsostek Service Point Office (JSPO) di kantor-kantor cabang BRI. Dalam kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan kantor BRI baik Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas sampai dengan Kantor BRI Unit sebagai salah satu service point office bagi Jamsostek. “Di kantor BRI tersebut nantinya akan terdapat layanan informasi program Jamsostek, pendaftaran peserta, pembayaran iuran maupun pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT),” terang Romie. Selain itu, tambahnya, nantinya nasabah BRI juga akan mendapat pelayanan berupa informasi tentang program Jamsostek. Selain itu, BRI pun dapat membantu memberikan formulir pendaftaran dan brosur-brosur program Jamsostek dan membantu menerima pengajuan klaim JHT bagi peserta Jamsostek yang sudah memiliki hak pengambilan JHT-nya. “Kita juga kerjasama dengan mitra payment point online banking (PPOB). Dimana ada sekitar 150 ribu PPOB yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini fisikalnya dalam bentuk loket, warung, dan biasanya layanan tersebut menyatu dengan layanan listrik dan air dan biasanya dekat dengan domisili pekerja,” ujarnya. “Kami juga bekerjasama dengan beberapa pemerintahan daerah, yaitu dengan membuka pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu satu


pintu. Saat ini sudah bekerjasama dengan Pemda Banda Aceh, dimana seluruh pelayanan terpadunya persyaratan utamanya harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita sudah terintegrasi dengan Pemda Banda Aceh,” terang Romie. BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan kios elektronik untuk menggaet peserta pekerja bukan penerima upah atau non formal. Kios elektronik itu menawarkan pendaftaran kepesertaan secara mandiri khusus kepada pekerja bukan penerima. Untuk dapat mendaftarkan diri, calon peserta harus sudah memiliki elektronik kartu tanda penduduk atau nomor induk kependudukan dan berusia tidak lebih dari 65 tahun. “Kios elektronik dan alternatif pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan disebar di seluruh kantong-kantong pekerja bukan penerima upah, seperti penjaga toko, tukang parkir, pedagang dan lain sebagainya,” imbuh Romi. Selain kios elektronik, BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri lewat aplikasi ponsel pintar, termasuk juga menempatkan petugas keliling. Diharapkan, kemudahan ini akan menjaring lebih banyak peserta non formal. Romie juga menerangkan, dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, keakuratan, dan transparansi administrasi data dalam pelaporan bulanan oleh perusahaan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberlakukan metode pelaporan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Peserta secara Online (SIPP Online) yang merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dijalankan menggunakan koneksi internet bagi seluruh perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya hal ini, BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan kerjasama dari pihak perusahaan (HR dan Payroll) untuk dapat menggunakan aplikasi SIPP Online terbaru sebagai pengganti cara pelaporan lama yang dilakukan secara manual. “Proses sosialisasi SIPP tersebut dilakukan dengan memberikan penjelasan dan penggunaan aplikasi SIPP kepada perusahan, dengan memahami sistem instalisasi aplikasi pada PC sebagai sarana pengolahan data. Penerapannya cukup mudah, peserta tinggal download atau meng-copy data aplikasi yang diberikan pada acara sosialisasi untuk di instal pada PC dan dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi untuk kepentingan rekonsiliasi,” imbuh Romie. n

BRIDGE VOLUME 09

37

Resensi

SERI PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA

MERANCANG PROGRAM PENSIUN Suku Merancang Program Pensiun, dikemas dengan sederhana. Mulai dari cover dengan ilustrasi gambar celengan tanah coklat, disertai uang-uang logam recehan yang berserakan dan buku tabungan bank yang tergeletak di sisinya, berwarna biru. Dengan latarbelakang block warna hijau lumut. Detail Buku Oleh

: Safir Senduk

Format : Soft Cover ISBN

: 9792013008

ISBN13 : 9789792013009 Bahasa : Indonesia Penerbit : Elex Media Komputindo

38

BRIDGE VOLUME 09


Resensi

S

ementara itu judul buku “MERANCANG PROGRAM PENSIUN” menggunakan huruf besar, dengan warna putih menggunakan font (jenis huruf) seperti Arial, dan size yang besar serta dibolt. Untuk memberi kesan terhadap para pembaca judul buku ini yang terpenting, karena menutup 1/3 bagian tengah dari soft cover. Secara keseluruhan, mengajak para pekerja formal maupun informal harus sudah memikirkan dari awal mereka mulai bekerja, untuk merancang prograam pensiunnya. Upaya itu sangat mudah dan ringan dilakukan kalau mereka merancangnya jauh-jauh hari. Tidak sesulit ilmu merancang keuangan perusahaan, atau merancang keuangan untuk membeli rumah, mobil atau membiayai sekolah anak. Buku Merancang Program Pensiun ini hanya menyampaikan cara sederhana menyisihkan uang recehan –yang lebih kecil dari uang pulsa anda, untuk kepentingan hari tua / setelah memasuki masa pensiun. Buku ini merupakan salah satu buku Serie Perencanaan Keuangan Keluarga yang ditulis oleh pakar keuangan keluarga Safir Senduk. Penulis seringkali diminta menjadi pembicara dalam

seminar-seminar mengenai jurus mengelola keuangan keluarga, sekaligus memberikan pelatihan singkat. Dalam Bukunya yang berjudul “Merancang Program Pensiun”, Safir Senduk ingin menyadarkan pembaca –khususnya para pekerja di institusi pemerintahan maupun swasta, akan pentingnya merencanakan program pensiun sejak dini. Penulis memancing pembaca dengan sejumlah pertanyaan. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi pada penghasilan Anda kelak ketika Anda sudah tidak lagi bekerja? Sudahkah Anda mempersiapkannya dan menyusun suatu program yang bisa menjamin agar Anda bisa tetap mendapatkan penghasilan walaupun sudah tidak lagi bekerja? Buku ini membahas secara lengkap bagaimana Anda bisa tetap mendapatkan penghasilan kelak walaupun Anda sudah pensiun. Anda akan diajarkan bagaimana membuat sendiri Program Pensiun Anda, dan bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan orang dalam mempersiapkan Masa Pensiun. n

Topik yang dibahas * Bagaimana menghitung perkiraan Biaya Hidup Anda kelak ketika sudah pensiun? * Bagaimana caranya agar kebutuhan Biaya Hidup Pensiun tersebut dapat terpenuhi? * Apa kelemahan dan kelebihan Program Pensiun yang ada di pasaran saat ini seperti DPLK, Asuransi Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan? Buku ini juga dilengkapi dengan panduan tentang bagaimana mengevaluasi Program Pensiun Anda dari tahun ke tahun, serta bagaimana mengantisipasi Biaya Kesehatan yang biasanya meningkat pada Masa Pensiun. Tidak lupa juga dilampiri dengan contoh kasus dan "Kalkulator Program Pensiun" yang akan memudahkan Anda melakukan perhitungan.


BRIDGE VOLUME 09

39

Relasi

PROGRAM JAMINAN PENSIUN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KARYAWAN Menjadi peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan hari tua kepada karyawannya. Kalau karyawannya terjamin masa depannya, otomatis produktifitasnya akan meningkat.

P

T. Daya Mitra Serasi merupakan salah satu anak perusahaan dari Group TRAC Astra, yang berperan menangani dan mengelola driver TRAC di seluruh Indonesia. “Saat ini, jumlah driver TRAC sekitar 9 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap Masrana, Direkrtur PT Daya Mitra Serasi. Dalam menjalankan roda bisnisnya, Masrana menjelaskan, PT Daya Mitra Serasi selalu berpegang teguh kepada asas good corporate governance (GCG). Dan menurutnya, fondasi yang membesarkan bisnis Group TRAC Astra karena

40

BRIDGE VOLUME 09

memegang teguh asas good corporate governance dan penerapan asas GCG tersebut menurun ke seluruh anak perusahaannya termasuk PT Daya Mitra Serasi. “Sampai saat ini, kita selalu mengimplementasikan yang namanya GCG,” ujarnya. Terkait dengan kepesertaan TRAC Astra di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Masrana memaparkan, hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari GCG. Apalagi, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hal yang diwajibkan oleh


Relasi undang-undang (UU) yang berlaku, pasti akan dilakukan. “Prinsip kita, ingin menerapkan GCG di perusahaan Astra Group,” ucapnya. Apalagi, lanjutnya, perusahaannya memang sudah berhubungan cukup lama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, hubungan ini sudah terjalin dari dulu, sewaktu masih bernama Astek lalu berubah menjadi Jamsostek dan kini bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan perusahaannya juga sudah beberapa kali menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya sebagai perusahaan yang taat membayar iuran tepat waktu. Saat ini, Menurut Masrana, perusahaannya sudah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta program jaminan pensiun. Walaupun boleh dibilang sangat mendadak, tapi karena perusahannya memang memegang prinsip akan taat pada setiap peraturan pemerintah, maka semua karyawan TRAC Astra Group di daftarkan dalam program jaminan pensiun. Akhirnya, pada bulan Juli 2015, sekitar 9 ribu karyawan TRAC Astra Group di seluruh Indonesia, semuanya sudah terdaftar menjadi peserta program jaminan pensiun. “Berkat kerja tim, kami akhirnya bisa mendaftarkan seluruh karyawan perusahaan untuk ikut program jaminan pensiun,” tuturnya. Dan ternyata, lanjut Masrana, TRAC Astra Group merupakan perusahaan satu-satunya yang mendaftar pertamakali menjadi peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kemudian, perusahaannya dipanggil oleh BPJS Ketenagakerjaan ketika mengadakan gathering di Balai Kartini, Jakarta. Di acara gathering tersebut, TRAC Astra Group mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang mendaftar pertamakali di program jaminan pensiun. Menurut Masrana, keberhasilan perusahaannya mendaftarkan sebagai peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada seluruh karyawan. Apalagi lanjutnya, perusahaannya selalu melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh karyawan. Termasuk untuk program jaminan pensiun, perusahaannya juga sudah melakukan sosialisasi dengan seluruh karyawan. Komunikasi diperlukan, karena program jaminan pensiun ini akan memotong gaji mereka untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Karena akan ada potongan terhadap gaji mereka, maka kita sosialisasikan


terlebih dahulu,” terang Masrana. Masrana pun memaparkan, alasan perusahaannya mendaftrakan seluruh karyawannya menjadi peserta program jaminan pensiun, selain karena ingin menerapkan prinsip GCG, juga ingin memberikan perlindungan kepada seluruh karyawannya. Perlindungan dan perhatian perusahaan terhadap karyawan, lanjutnya, diterapkan dalam bentuk konkritnya, yaitu memberikan jaminan pensiun. Jadi, bukan sekadar jargon-jargon saja bahwa karyawan merupakan asset perusahaan yang harus diperhatikan tapi tidak ada wujud nyatanya. “Kita terapkan itu dan kita implementasikan dalam bentuk memberikan jaminan pensiun kepada seluruh karyawan TRAC,” ungkapnya. Karena menurutnya, karyawan adalah mitra, partner dan merupakan asset perusahaan yang sangat berharga. “Kita tahu, tanpa karyawan perusahaan tidak bisa berjalan. Begitu juga sebaliknya, tanpa perusahaan karyawan juga tidak akan mempunyai penghasilan,” tutur Masrana. Masrana berkeyakinan, kalau karyawan itu merasa terlindungi. Mereka akan bekerja dengan nyaman dan sepenuh hati. Kalau sudah seperti itu, karyawan akan loyal terhadap perusahaan. Tinggal bagaimana karyawan tersebut bisa lebih produktif. Kalau karyawan produktif, tentu akan meningkatkan kinerja perusahaan. “Dengan adanya perlindungan dalam bentuk jaminan pensiun, kami yakin karyawan akan bekerja dengan baik,” tuturnya. Bagi Masrana, pemberian jaminan untuk masa depan menjadi faktor penentu karyawan nyaman bekerja. Salah satunya, program jaminan pensiun yang merupakan jaminan untuk masa depan. Menurutnya, kalau bekerja tapi masih ragu akan jaminan untuk masa depan, maka kerjanya tidak akan produktif. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, adalah ikut dalam program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. “Dan saya sangat mendukung program ini diterapkan kepada seluruh perusahaan di Indonesia,” imbuhnya. Menurut Masrana, mendaftarkan seluruh karyawan dalam program jaminan pensiun, salah satu tujuannya untuk meningkatkan produktifitas karyawan. “Kalau karyawan produktifitasnya meningkat, otomatis perusahaan pun pasti akan menuai panen dalam bentuk peningkatan keuntungan,” pungkasnya. n

BRIDGE VOLUME 09

41

Tips

TETAP SEHAT DI USIA TUA

Tubuh manusia pada usia tua akan mengalami banyak penurunan fungsi organ tubuh. Selain itu, manusia di usia tua akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

U

sia tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya agar di usia tua tetap terjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa banyak risiko penyakit yang menyertai usia tua, seperti serebrovaskular, ginjal, paru-paru, hati dan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit dan gangguan kesehatan pada usia tua. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan. Pencegahan primer terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) berhenti merokok, (b) rajin berolahraga, (c) menjaga berat badan normal, (d) menurunkan kolesterol, dan (e) mengelola tingkat stres. Pencegahan primer terhadap penyakit kanker dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) mengurangi bahkan menghentikan aktivitas merokok, (b) melakukan diet tinggi serat dan rendah lemak, dan (c) melakukan pemeriksaan pap smear (bagi wanita).

42

BRIDGE VOLUME 09

Sedangkan, pencegahan primer terhadap penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) memperbanyak konsumsi kalsium, (b) melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kepadatan tulang. Selanjutnya, pencegahan sekunder dilakukan untuk mengetahui sejak dini adanya penyakit yang berpotensi membahayakan tubuh supaya penyakit tersebut bisa segera dicegah atau diatasi. Pencegahan sekunder terhadap penyakit kanker dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pap smear setiap 1-3 tahun sekali, pemeriksaan payudara setiap bulan setelah mengalami menstruasi, mamografi setiap tahun pasca melewati usia 40 tahun (bagi wanita). Kemudian, melakukan pemeriksaan rectal atau colok dubur setiap tahunnya pada usia di atas 40 tahun, pemeriksaan kolesterol tiap 3-5 tahun, pemeriksaan elektrokardiogram, serta pemeriksaan tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun dan setiap tahun pasca berusia 40 tahun. Adapun pencegahan tersier sebagai upaya pencegahan penyakit harus dilakukan secara saksama. Pada umumnya, berbagai macam penyakit kronik degeneratif memerlukan kedisiplinan dan ketekunan


Tips dalam diet atau latihan jasmani. Demikian pula di dalam pengobatannya memerlukan waktu cukup, bahkan selama bertahun-tahun, sehingga diperlukan kesabaran. Selain kesabaran juga diperlukan konsistensi dan tekad yang kuat untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar pada usia tua. Selain dilakukan upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit juga perlu dilakukan aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari untuk menjaga tubuh agar tetap sehat di usia tua. Tujuh aktivitas yang harus dilakukan agar tubuh tetap sehat di usia tua adalah sebagai berikut: (1) Berjalan kaki secara rutin setiap pagi. Berjalan kaki selama sekitar 30 menit setiap pagi merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang menyehatkan bagi anda yang berusia tua. (2) Tidur lebih awal di malam hari. Tidur di malam hari sangat penting bagi semua orang, terlebih bagi anda yang berusia tua. Kamar tidur agar dibuat senyaman mungkin, kosongkan pikiran, matikan televisi, dan jauhkan handphone dari jangkauan agar anda dapat cepat tidur lelap dan nyenyak. (3) Mengkonsumsi buah-buahan dan aneka sayuran sehat. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi dan vitamin, terlebih hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi anda yang memasuki usia tua. Aneka buah dan sayuran sangat baik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin serta serat yang diperlukan oleh tubuh. (4) Selalu mencoba hal-hal yang baru. Kemampuan memori atau mengingat otak pada usia tua makin menurun. Untuk itu perlu dilakukan berbagai hal baru yang dapat melatih dan mengasah kemampuan otak, seperti mengisi


teka-teki silang, berjalan melewati rute yang belum pernah dilalui, dan lain-lain. (5) Mengontrol tingkat stress agar tidak semakin meningkat. Memasuki usia tua mungkin mulai merasa kesepian dan ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Kondisi seperti ini dapat meningkatkan stres dan depresi yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk mengatasi hal ini, banyak sumber yang memberikan solusi, yaitu agar banyak melalukan silaturahmi, bersosialisasi dengan tetangga atau teman baru maupun bergabung pada komunitas yang disenangi. (6) Melakukan aktivitas atau kegiatan hobi yang menyenangkan dan menyehatkan. Seiring dengan memasuki usia tua atau telah pensiun dari pekerjaan akan banyak waktu luang yang anda miliki. Waktu luang tersebut perlu diisi dengan berbagai aktivitas atau kegiatan hobi yang menyenangkan dan menyehatkan, seperti berlibur ke tempat yang indah, berkebun tanaman hias, memelihara ikan dan lain-lain. (7) Berpikiran positif saat menginjak usia tua. Jangan biarkan berbagai pikiran negatif meracuni pikiran anda. Gunakan masa tua untuk membahagiakan orang lain di sekitar anda. Dengan demikian, anda dapat hidup tenang dan bahagia di tengah lingkungan masyarakat yang anda tempati. Pada usia tua dapat menyengkan apabila dapat menjaga kondisi tubuhnya selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Beberapa penyakit yang diderita di usia tua sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai gaya hidup yang tidak sehat yang dilakukan pada saat masih muda. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus dilakukan sejak masih muda agar kita tetap sehat di usia tua. n

BRIDGE VOLUME 09

43

HR Clinic

BAGAIMANA AGAR LEBIH TERMOTIVASI BEKERJA? Halo salam sejahtera Pak Brian, Saya Sita tinggal di Depok. Saya bekerja mengelola surat-menyurat dan arsip di suatu perusahaan BUMN. Sampai sekarang saya sudah 5 tahun bekerja dan merasa jenuh. Sebenarnya saya menyukai tempat kerja saya, atasan saya sabar dan saya akrab dengan rekan kerja. Bagaimana ya agar kita lebih termotivasi bekerja? Tolong masukannya ya Pak. Jawab Terima kasih Bu Sita untuk pertanyaannya, setiap karyawan pernah mengalami menurunnya motivasi kerja. Biasanya disebabkan oleh kebosanan, butuh tantangan atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Namun bila kita hanya menuruti mood semata, kita akan mengalami penyesalan karena bisa saja sebenarnya kita hanya butuh istirahat sejenak untuk menghilangkan kejenuhan. Berikut tips dari saya untuk meningkatkan motivasi kerja: Motivasi terbaik untuk bekerja yaitu motivasi yang berasal dari tugas dan pekerjaan itu sendiri. Karena menyukai apa yang dikerjakan, maka tugas tersebut sudah merupakan sumber motivasi orang yang mengerjakannya. Carilah hal yang paling menyenangkan dari pekerjaan anda sehingga anda selalu suka pekerjaan anda. Carilah motif anda bekerja. Motif merupakan alasan yang mendasari suatu sikap atau tindakan. Motif membuat bekerja lebih antusias dan melakukan suatu kegiatan menjadi bersemangat. Misalnya setelah anda gajian akan membeli baju baru atau liburan bersama keluarga. Ciptakan imbalan dan hukuman bagi diri anda dalam bekerja. Berilah imbalan bila berhasil mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, misalnya makan siang di restoran. Sebaliknya bila anda gagal mencapai target anda hanya makan siang di warteg.

Bila anda merasa pekerjaan anda sulit, harus berhubungan dengan banyak orang atau menghadapi pelanggan yang mengeluh, anda dapat fokus pada pengembangan diri anda untuk membuat anda bersemangat. Menghadapi pekerjaan yang sulit minimal memberikan seseorang keahlian atau mengembangkan diri menjadi lebih terampil berempati, sabar, komunikatif dan percaya diri. Pengembangan diri anda akan membawa anda ke jabatan yang lebih tinggi dengan tanggungjawab lebih besar. Ubah suasana kerja untuk membuat anda bersemangat. Dengan mendengarkan musik sambil bekerja atau merubah dekorasi tempat kerja maka kebosanan dapat dikurangi. Beberapa tempat kerja memperbolehkan karyawannya mendekorasi meja kerjanya, membolehkan karyawan membawa boneka kesayangan dan membawa akuarium. Semoga tips di atas dapat bermanfaat membuat Ibu kembali termotivasi bekerja.

Tentang Pengasuh Rubrik: Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

44

BRIDGE VOLUME 09


News Feed

MENYIKAPI POLEMIK JAMINAN HARI TUA Para pekerja di Indonesia belum sepenuhnya menerima Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Mereka menuntut agar peraturan yang belum lama dikeluarkan pemerintah tersebut agar segera direvisi.

R

ibuan pekerja di berbagai daerah menggelar unjuk rasa menuntut agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (PP-JHT). Para pekerja menilai regulasi baru tentang JHT tersebut tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Unjuk rasa antara lain digelar para pekerja di depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat, di Jalan P. Hasan Mustofa No. 39, Bandung, 11 Agustus 2015. Diperkirakan sekitar 3.500 orang pekerja mengikuti unjuk rasa tersebut. Mereka adalah pengurus dan perwakilan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Kabupaten Bandung,


Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung, dan Sukabumi. Mereka mengibarkan poster, spanduk, baliho, bendera, dan atribut lainnya, sambil berorasi menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menolak PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT. Kedua, meminta selama masa transisi revisi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang mengundurkan diri/pensiun/PHK tetap mengacu kepada kepesertaan lima tahun masa tunggu satu bulan. Ketiga, menolak iuran pensiun sebesar 3 persen. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Roy Jinto, menilai PP-JHT memuat aturan yang sangat merugikan para pekerja. Dalam PP tersebut antara lain tercantum

BRIDGE VOLUME 09

45

News Feed bahwa JHT baru bisa diambil setelah sepuluh tahun kepesertaan. Mereka menuntut agar selama masa transisi sambil menunggu hasil revisi tetap diberlakukan peraturan lama dan mereka bisa mencairkan jaminan hari tuanya. Aksi unjuk rasa para pekerja di Bandung tersebut merupakan aksi kedua. Sebelumnya, mereka melakukan aksi yang sama di Jakarta pada 3 Juli 2015. Sementara itu, para pekerja di Solo mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan PP No. 46 Tahun 2015 yang melandasi model baru pencairan JHT. Peraturan baru PP-JHT antara lain mengatur pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10 tahun dengan pengambilan JHT hanya 10% dari saldo dan 30% untuk pembiayaan perumahan. Saldo JHT baru bisa diambil penuh setelah memasuki usia 56 tahun. Para pekerja menilai peraturan tersebut sangat merugikan mereka. Para pekerja menilai pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya tidak transparan dalam menyosialisasikan program baru tersebut. Mereka menilai PP baru tersebut ditandatangani tanggal 29 Juni 2015 dan dua hari kemudian langsung beroperasi tanpa sosialisasi. Regulasi tentang JHT yang baru dinilai para pekerja sangat tidak menguntungkan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK atau berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun. Sebab, pekerja harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk dapat mencairkan JHT secara total. Sementara itu, pada umumnya perusahaan menerapkan batas pensiun 55 tahun. Dengan demikian, peserta program JHT minimal harus menunggu setahun untuk dapat mengambil haknya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan bahwa pekerja menginginkan aturan mengenai JHT yang disebutkan dalam PP-JHT untuk direvisi. Menurutnya, pencairan dana JHT baru bisa diambil setelah 10 tahun kepesertaan terlalu lama dan nilainya hanya 10 persen dari saldo terlalu kecil. Sementara sisa dari saldo JHT baru bisa diambil ketika memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun. Hal tersebut dinilai tidak adil bagi pekerja karena dana tersebut merupakan iuran dari pekerja dan pengusaha. Said Iqbal menginginkan aturan JHT seperti aturan yang lama, yaitu 100 persen dari saldo JHT dapat diambil dalam waktu 5 tahun kepesertaan. Menyikapi polemik tentang PP-JHT tersebut,

46

BRIDGE VOLUME 09

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memastikan akan segera melakukan revisi. Menurutnya, revisi akan segera dilakukan karena memang terdapat kesenjangan kepastian kerja dan sistem pesangon. Menurut Dhakiri, dalam PP tersebut sebenarnya pemerintah tidak mengambil langkah yang salah, tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa kesenjangan untuk beberapa profesi. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan kepastian kerja dan sistem pesangon untuk beberapa profesi. Kondisi di lapangan masih banyak pekerja yang belum mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu perusahaan. Kenyataan di lapangan sering dijumpai pekerja baru mendapakan pesangon setelah tiga atau empat bulan setelah PHK, atau menerima pesangom tidak penuh. Oleh karena itu, pemerintah akan menekankan agar PP tersebut nantinya dapat memberikan pengecualian kepada para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka bisa mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan setelah keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, untuk menyelesaikan kontroversi PP JHT tersebut, pemerintah tampil cukup sigap. Presiden Jokowi bersama Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya langsung rapat untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan program dan pekerja. Sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi PP JHT menunjukkan kebijaksanaan beliau sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Revisi dilakukan bukan karena PP No. 46 Tahun 2015 keliru, sebagaimana yang banyak diduga oleh publik. Revisi dilakukan agar PP tersebut lebih aspiratif. Amri Yusuf menambahkan, untuk sementara ada dua opsi yang sedang ditimbang atau dikaji pemerintah untuk menuntaskan kisruh PP JHT. Pertama, dana JHT bisa diambil seluruhnya apabila pekerja dikenai PHK, meninggalkan Indonesia untuk selamanya, dan berhenti sebagai peserta program tersebut. Kedua, dana bisa dicairkan sebesar 30 persen dari total saldo pekerja jika sudah menjadi peserta minimal selama 10 tahun. Sisa dana JHT sebesar 70 persen bisa diambil saat pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat tetap total. n


Tawa nyontek. Pak guru: Oke… kita lanjutkan pak Bejo. Pertanyaan kedua, kapan Indonesia merdeka? Si Rudi jawab 17 Agustus 1945 dan anak bapak juga menjawab sama. Ini pasti karena Budi nyontek Rudi pak, saya yakin itu Pak Bejo: Wah Pak Guru ini gak objektif ia , wong kenyataannya emang begitu kok anak saya dituduh nyontek! Saya gak terima ! Pak guru: Sabar Pak Bejo, mari kita cek lagi pada pertanyaan ketiga, kapan terjadinya Perang Paderi Coba bapak perhatikan jawaban mereka berdua. Si Rudi Jawab, “Mana Saya Tau?”.. Dan anak Bapak Jawabannya “Apalagi Saya?” Pak Bejo:????????

Sejarah Ir. Soekarno Di sebuah SMA, sedang berlangsung pelajaran Sejarah. Mereka sedang mempelajari tentang sejarah Kemerdekaan Indonesia. Bu Nani : Anak-anak,, apa ada yang tahu siapa yang membacakan pidato kemerdekaan waktu dulu? Usro : Saayyaaa buu,,saya tauu Bu Nani : Iya Usro, siapa nama yang membacakannya? Usro : Kalo menurut saya sih, setelah saya fikirkan itu ada beberapa tokoh, namun setelah saya pertimbangkan dengan matang-matang, bahwa yang membacakan proklamasi kemerdekaan itu adalah Ir. Soekarno, bu..betul,,?? Bu Nani : Panjang sekali jawabanmu nak. Tapi jawabanmu itu benar sekali Usro. Nah sekarang coba kamu ceritakan tentang Sejarah Ir.Soekarno!! Otong : Enggg,,enggak ah bu gak mauuuu!! Bu Nani : Loh,,?? Kenapa emangnyaa,,?? Otong : Soalnya gini bu,,kata Kakek saya tuh gak baik kalau ngomongin orang yang sudah nggak ada bu,,,!!

Lambang Burung Garuda Seorang murid Sekolah Dasar yang mempunyai sifat kritis bertanya kepada gurunya. Murid : "Pak, kenapa lambang negara kita burung garuda?" Guru : "Karena sesuai dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945, 17 adalah jumlah bulu di sayap, 08 (Agustus) adalah jumlah bulu di ekor, dan 45 adalah jumlah bulu yang berada di leher." Murid :"Lalu mengapa negara kita merdeka tanggal 17 Agustus bukan tanggal yang lain, tanggal 02 Januari misalnya...?" Guru : "Ehmmm, karena kalau kita merdeka tanggal 02 Januari maka lambang negara kita bukan lagi burung garuda melainkan capung, dengan dua sayap dan satu ekor."

Menyontek Pak guru: Pak, si Budi anak Bapak kerjaannya nyontek. Pak Bejo: Gak mungkin pak Guru, wong anakku pinter kok. Pak guru: Buktinya hasil ulangan sejarah ini pak Pak Bejo: Coba pak Guru buktikan. Pak guru: ini hasil ulangan Budi dan Rudi, anak yang disebelahnya. Coba Bapak perhatikan. Pertanyaan pertama, siapa nama Presiden RI pertama? Si Rudi menjawab Bung Karno, anak Bapak juga Bung Karno. Pak Bejo: Semua orang juga tau kalo presiden pertama kita itu Bung Karno. Jadi gak mungkin dong hanya karena jawaban yang sama, terus anak saya


BRIDGE VOLUME 09

47

Tanya saya

BANYAK CARA SOSIALISAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki cara sendiri untuk mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat. Ada sosialisasi yang dilakukan melalui pemberian santunan kepada anak yatim, menggelar acara di titik keramaian, memberi kesempatan berfoto gratis dengan satwa di kebun binatang, mendekati pedagang di pasar dan lain-lain.

K

antor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, memberikan santunan kepada kepada 159 anak yatim dan dhuafa di Yayasan Baitul Muslimin, Jakamulya, Bekasi Selatan. Penyerahan santunan tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pada acara penyerahan santunan tersebut, masyarakat diperkenalkan program “Tanya Saya”. Melalui program “Tanya Saya”, masyarakat dipersilahkan bertanya apa saja terkait dengan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat bisa bertanya

48

BRIDGE VOLUME 09

bagaimana cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik sebagai seorang pekerja perusahaan atau sebagai seorang wiraswasta. Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa siapa saja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik karyawan yang bekerja formal di perusahaan maupun pekerja nonformal. Bahkan di sekitar kawasan Jakamulya, Bekasi, banyak tukang ojek yang bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain kepesertaan, juga disosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan yang disebut “Return To Work” (RTW). Dalam program ini seorang karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dapat dikembalikan untuk bekerja setelah pulih dari kondisi kesehatannya meski


Tanya saya mengalami cacat fisik. Di Jakarta, sosialisasi program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dilakukan dengan mengadakan acara di titik keramaian. Program jaminan pensiun (JP) untuk pekerja swasta yang digulirkan mulai 1 Juli 2015, misalnya, disosialisasikan pada saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day) serta melalui program “Tanya Saya” di tempat umum. Program jaminan sosial seperti program JP sangat penting disosialisasikan karena merupakan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, di Semarang, sosialisasi melalui program “Tanya Saya” dilakukan di Taman Marga Satwa Mangkang. Acara yang diselenggarakan di Semarang, beberapa waktu lalu, tersebut mendapat sambutan positif dari pengunjung. Sebanyak 20 orang yang mendaftar pertama sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan stimulus gratis iuran pertama. Selain itu, pengunjung yang mendaftar juga dapat kesempatan gratis berfoto bersama satwa atau berkeliling dengan menunggangi gajah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjadi peserta. Sosialisasi perlu terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat mengingat masih banyak warga masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2015 ini tidak hanya fokus dengan pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, seperti tukang ojek, petani, dan lainnya. Di Jember, sosialisasi melalui program “Tanya Saya” dilakukan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jember, Jawa Timur, dengan cara mendekati para pekerja bukan penerima upah di Pasar Tanjung, Jember. Pada acara tersebut disosialisasikan empat program perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sosialisasi di Pasar Tanjung disambut positif masyarakat pekerja terutama para para pedagang. Dengan hanya menyisihkan uang Rp 46.200 per bulan atau Rp 1.600 per hari, maka para pedagang bisa mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jika terjadi


kecelakaan kerja maka biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit ditanggung maksimal Rp 20 juta, santunan kematian sebesar Rp 68,5 juta, dan sudah termasuk santunan berkala Rp 4,8 juta serta biaya uang kubur Rp 2 juta. Sedangkan untuk Jaminan Kematian diberikan santunan sebesar Rp 21 juta, apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja yang lama. Namun dengan mengacu PP terbaru yakni PP No. 44 tahun 2015, tentang Jaminan Kerja, maka biaya pengobatan dan perawatan akan ditanggung rumah sakit sampai sembuh, sesuai dengan kebutuhan medis. Sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya menarik bagi para pedagang, tetapi juga banyak tukang ojeg, supir angkot, warung rokok, warung kopi, pedagang asongan dan lain-lainnya yang merupakan pekerja bukan penerima upah atau informal ikut bergabung. Para pedagang di Pasar Tanjung bersyukur karena dengan adanya program tersebut mereka memiliki keamanan dan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya. Di Bengkulu, sosialisasi kampanye “Tanya Saya” dilakukan di pusat keramaian Kota Bengkulu. Sosialisasi ini merupakan program komunikasi pemasaran yang dilakukan demi mendukung kegiatan akuisi kepesertaan dengan beberapa pesan penting yang disampaikan secara terus-menerus kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Sosialisasi Kampanye Tanya Saya bertujuan agar masyarakat bisa lebih dekat dengan BPJS Ketenagakerjaan serta mengetahui secara detail tentang program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Pada acara sosialisasi yang di gelar di halaman depan parkir Bengkulu Indah Mall (BIM) dan kawasan Sport Center, pada 19 April 2015, mengusung tema “Return to Work” menggelar berbagai kegiatan meliputi senam sehat, pemberian kuis berhadiah dan pembagian brosur kampanye Tanya Saya bersama loper koran. Masyarakat sangat antusias mengikuti jalannya acara, terlihat hampir 300 ratus pengunjung yang datang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, sosialisasi bertajuk “Tanya Saya” di Kota Dumai dilakukan di pasar tradisional Bunda Sri Mersing di Jalan Pulau Dayung, Dumai, pada tanggal 18 April 2015. Sebelumnya kegiatan serupa sudah dilaksanakan di Jaya Mukti dan pusat perbelanjaan modern Ramayana di Jalan Jenderal Sudirman Dumai. Sosialisasi “Tanya Saya” ini bertujuan memberikan pamahaman bagi masyarakat tentang manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui manfaat yang sangat besar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. n

BRIDGE VOLUME 09

49

Info Sehat

Sakit Kepala atau Vertigo?

Anda sering sakit kepala? Seberapa parahkah? Sakit kepala ringan biasanya cepat hilang atau membaik jika si penderita berbaring dan minum obat bebas pereda pusing.

J

ika pusing memburuk, ini dapat menyebabkan gejala akan pingsan atau syncope. Kadang-kadang pusing dapat menyebabkan mual dan muntah. Pusing jenis ini salah satu penyebabnya adalah vertigo. Yuk, kita kenali perbedaan antara sakit kepala biasa dan vertigo.

Vertigo Vertigo adalah perasaan bahwa Anda, atau sekitar Anda bergerak berputar-putar, tapi sesungguhnya tak ada gerakan nyata yang terjadi. Anda mungkin merasa berputar, jatuh, atau mau

50

BRIDGE VOLUME 09

jatuh ke jurang. Jika vertigonya parah, akan sangat mual dan muntah. Anda mungkin sulit berjalan atau berdiri, kehilangan keseimbangan dan jatuh. Vertigo terjadi saat ada konflik antara sinyal-sinyal yang dikirim ke otak, oleh berbagai keseimbangan dan sistem, yang merasakan posisi tertentu dari tubuh. Otak menggunakan input dari empat sistem sensor untuk menjaga indra agar seimbang dan orientasi terhadap sekeliling Anda. • Penglihatan memberi informasi tentang posisi dan gerakan yang tercipta. Ini adalah bagian penting dari mekanisme keseimbangan, dan sering menolak informasi dari sistem indra


Info Sehat keseimbangan yang lain. • Saraf-saraf sensor di sendi-sendi mengijinkan otak menjaga trek posisi kaki, lengan, dan batang tubuh. Tubuh secara otomatis mampu untuk membuat perubahan kecil pada postur yang membantu menjaga keseimbangan (proprioception). • Sensasi tekanan kulit memberi informasi, tentang posisi tubuh dan gerakan, terkait dengan gaya berat. • Bagian di telinga dalam (labirin), termasuk saluran-saluran semicircular, mengandung sel-sel khusus yang mendeteksi gerakan dan perubahan posisi. Cedera atau penyakit pada telinga dalam, dapat mengirim sinyal-sinyal yang salah ke otak, mengindikasikan mekanisme keseimbangan pada (labirin), saat mendeteksi gerakan. Jika sinyal-sinyal yang salah berkonflik dengan sinyal-sinyal dari keseimbangan lain, dan dari posisi pusat tubuh, vertigo mungkin terjadi. Penyebab umum vertigo: • Gangguan pada telinga dalam, seperti benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), penyakit Maniere, vestibular neuritis, atau labyrinthis. • Cedera pada telinga atau kepala. • Migren yang parah, memperburuk sakit kepala yang sudah terjadi – dengan vertigo, mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara, dan bau. • Turunnya aliran darah melalui arteri yang mensuplai darah di dasar otak (vertebrobasilar insufficiency). Penyebab lain vertigo, tapi ini jarang terjadi adalah: • Pertumbuhan non kanker di area belakang gendang telinga (cholesteatoma). • Tumor dan kanker otak yang menyebar ke bagian tubuh lain (metastatis). • Pertolongan medis harus segera dilakukan jika vertigo yang terjadi diikuti hilangnya fungsi di salah satu bagian tubuh, masalah pada otak – seperti stroke atau transient ischemic attack (TIA). • Alkohol dan beberapa obat, baik yang diresepkan oleh dokter atau yang tidak, dapat menyebabkan sakit kepala atau vertigo. Masalah ini mungkin berkembang dari: - Terlalu banyak minum obat. - Interaksi alkohol dan obat.


-

Salah minum obat atau penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. - Intoksifikasi obat-obatan atau efek-efek penolakan terhadap suatu obat. Jika Anda mengalami sakit kepala hebat, segeralah pergi ke dokter.

Sakit Kepala Biasa Sakit kepala atau pusing dapat terjadi di segala usia, tapi lebih umum dialami orang dewasa. Pusing umumnya datang sewaktu-waktu, dan biasanya tidak disebabkan oleh hal serius. Ini sering disebabkan karena kejadian turunnya tekanan darah, atau karena aliran darah ke kepala yang terjadi, saat seseorang bangun tiba-tiba dari posisi duduk atau tidur (orthostatic hypotension). Pusing dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya: • Alergi tertentu. • Penyakit seperti flu. • Muntah, diare, demam, dan penyakit lain yang menyebabkan dehidrasi. • Bernafas sangat cepat dan sangat dalam (hyperventilation). • Kecemasan dan stres. • Merokok, alkohol, atau narkoba. Penyebab pusing yang lebih serius adalah pendarahan. Kebanyakan, lokasi pendarahan dan kebutuhan perawatan medis dapat diketahui dengan jelas. Tapi kadang, terjadi pendarahan yang tidak tampak (occult bleeding). Seseorang mungkin mengalami pendarahan kecil di saluran cerna selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tanpa menyadari adanya pendarahan. Saat ini terjadi, gejala yang dirasakan mungkin adalah pusing dan kelelahan. Menstruasi yang sangat banyak mengeluarkan darah, juga dapat menyebabkan pusing tipe ini (occult bleeding). Penyebab yang tidak umum dari pusing adalah ritme jantung yang abnormal (arrhythmia), yang dapat menyebabkan perasaan akan pingsan (syncope). Perasaan akan pingsan yang tak dapat dijelaskan akan diperiksa oleh dokter. Pasien dapat mencek detak jantungnya sendiri dengan memeriksa nadi tangannya. Banyak obat yang diresepkan dokter atau obat bebas yang dapat menyebabkan pusing atau vertigo. Parah tidaknya pusing atau vertigo yang disebabkan oleh obat-obat tertentu – bervariasi. (*webMD)

BRIDGE VOLUME 09

51

Wisdom

MAKNA PAHLAWAN

DI MASA KINI

foto: iki-saiin.blogspot.co.id

M

asih terngiang di telinga seluruh rakyat Indonesia, lengkingan perintah komandaan upacara untuk mengenang para pahlawan, dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 an atau upacara Hari Pahlawan 10 November. “Mengheningkan cipta di mulai...” Suasana senyap terpecah oleh lamat-lamat musik dan lagu Mengheningkan Cipta – Ciptaan T.Prawit, : Dengan seluruh angkasa raya memuji Pahlawan negara Nan gugur remaja diribaan bendera Bela nusa bangsa Kau kukenang wahai bunga putra bangsa Kau Cahya pelita Bagi Indonesia merdeka....

52

BRIDGE VOLUME 09

Dulu, setiap kali lagu itu dikumandangkan saat upacara, akan menciptakan suasana sakral yang menyebabkan bulu kuduk anak bangsa yang mendengarnya berdiri. Dan, bahkan acapkali mereka yang hanyut mengenang jasa para pahlawan, tak jarang yang meneteskan air mata. Upacara mengheningkan cipta itu, semula diselenggarakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah pun telah mencanangkan Hari Pahlawan, pada tanggal 10 November. Tanggal ditetapkan sebagai Hari Pahlawan dipilih hari H peristiwa perjuangan heroik tentara rakyat, 70 tahun silam. Ketika tentara rakyat Indonesia berhasil menghadang invasi tentara sekutu Inggris dan Belanda yang akan masuk


Wisdom kembali di Surabaya. Kendati tentara rakyat Indonesia hanya memiliki beberapa pucuk senjata api, selebihnya menggunakan bambu runcing. Mereka berani berhadapan dengan tentara sekutu yang bersejata modern. Rakyat dan Bangsa Indonesia tidak pernah melupakan perjuangan heroik Bung Tomo, yang membakar semangat rakyat lewat siaran-siarannya radionya, kala itu. Setiap tahun rakyat dan bangsa Indonesia mengenang jasa para pahlawan perang kemerdekaan. Namun, mutu peringatan mengenang jasa pahlawan menurun dari waktu ke waktu. Rakyat dan bangsa Indonesia – khususnya generasi muda, sudah makin tidak mampu menghayati makna mengenang jasa para pahlawan. Peringatan yang dilakukan sekarang cenderung bersifat seremonial. Tugas generasi muda saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan bermakna untuk kepentingan orang banyak. Seperti halnya, Andre Graff, orang asing asal Perancis yang mengabdikan hidupnya buat masyarakat Sumba. Sudah sepuluh tahun, pria baya berprofesi pilot balon gas itu tinggal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Membantu masyarakat Sumba untuk mendapatkan air bersih. Sejak tahun 2005 sd 2012, sudah lebih 60 sumur air bersih digali untuk masyarakat Sumaba Timur dan Barat. Tanpa berhenti bekerja, dia terus menggali sumur air bersih, dengan biaya sendiri serta bantuan dari lembaga kemanusian internasional. Hingga pria baya itu di juluki “Andre Sumur”, tekadnya untuk membantu masyarakat Sumba bermula karena rasa prihatin melihat ibu-ibu di daerah tandus itu, untuk mendapatkan air bersih harus berjalan 2-3 jam. Di Kampung Ledetadu, Sumba Barat dan juga Kampung Woru Wora, tempat tinggal Andre selama bertualang sebagai penggali sumur di berbagai tempat di Sumba. Kerja kerasnya tanpa menuntut imbalan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih – sehingga Ia dianggap pahlawan di Sumba dengan julukan amaenudu – orang yang baik hati. Selain Andre, ada banyak orang yang juga mengabdikan hidupnya untuk negeri ini, khusus


melestarikan lingkungan. Namanya, H Chaerudin yang akrab disebut Mang Idin (59 tahun), sudah puluhan tahun menjaga kebersihan dan menghijaukan bantaran sepanjang Kali Pesangrahan, yang mengalir mulai dari hulu – di kaki Gunung Pangrango, sampai muara di Teluk Jakarta, sepanjang 136 Km. Pada dekade 80 an, sangat jauh berbeda – dengan masa lalu. Sepanjang Sungai Pesanggrahan banyak menjadi tempat pembuangan sampah, limbah industri rumah tangga. Kondisi bantaran kali menjadi kumuh – tidak ada tanaman, dan airnya yang dulu jernih berubah manjadi hitam dan bau. Kondisi sungai yang memprihatinkan itu membuat Mang Idin terpanggil untuk menjaga, menghijaukan kembali, serta melestarikan. Bahkan, Mang Udin sempat membangun Kelompok Kelompok Tani Lingkungan Hidup (KTLH) Sangga Buana, pada tahun 1998, mengajak para petani untuk menghijaukan bantara kali Pesanggrahan. Bersama rekan-rekannya di KTLH, Mang Idin mampu menghijaukan kembali Sungai Pesanggrahan. Mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah, kembali mengalir jernih, hingga Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Atas kerja kerasnya, pengorbanannya, dan ketulusannya menjaga kelestarian Sungai pesanggrahan. Mang Idin pun yang dijuluki Pahlawan Penghijauan yang tidak sekedar merehabilitasi dan melakukan konservasi alam, tetapi juga berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar bantaran kali. Sehingga mereka bisa hidup dari kegiatan bertani dan beternak. Pasca kemerdekaan, bangsa kita berharap muncul banyak pahlawan dalam segala bidang kehidupan, seperti halnya Andre Sumur dan Mang Idin. Pahlawan-pahlawan yang mau mewujudkan Indonesia yang damai, yang adil dan demokratis, serta Indonesia yang sejahtera. Tidak semata tentara – ABRI, yang menjaga wilayah NKRI. Seperti juga obsesi Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, yang disampaikannya dalam pidato memperingati Hari Kemerdekaan, tahun lalu. Ia menghendaki seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan hendaknya menjadi pahlawan, yang bekerja keras dengan tulus ikhlas, jujur, serta siap mengorbankan diri untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. n

BRIDGE VOLUME 09

53

Review

PRESIDEN MERESMIKAN BPJS KETENAGAKERJAAN BEROPERASI PENUH Presiden Joko Widodo meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 yang ditandai dengan tambahan program, yakni program Jaminan Pensiun.

P

eresmian operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan itu ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

54

BRIDGE VOLUME 09

Dengan peresmian ini, BPJS Ketenagakerjaan secara resmi mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal). Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri minta


Review agar BPJS Ketenagakerjaan mampu melayani seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai dengan daerah-daerah yang terpencil secara profesional, mandiri, dan akuntabel. “Selama ini penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang merupakan angkatan kerja nasional,” katanya. Dengan beroperasinya penuh BPJS Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha harus secara sinergi membantu mensukseskan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Menurut Menaker, Keberlangsungan ke-4 program tersebut sangat ditentukan kepercayaan masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran. “BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai dengan daerah-daerah yang terpencil secara profesional, mandiri dan akuntabel,”ujar Hanif. Dikatakan, Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak dalam suatu hubungan kerja mengingat perlindungan jaminan sosial universal merupakan keharusan di era industrialisasi saat ini. Hanif menambahkan, Konsep peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua secara umum tidak mengalami perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut akan mengalami peningkatan secara signifikan. “Dengan terjaminnya pekerja dari risiko kerja, maka diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi dunia usaha, secara makro akan meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, jaminan pensiun merupakan program jaminan sosial untuk pekerja setiap bulannya saat memasuki masa pensiun 56 tahun atau mengalami cacat total permanen dan atau meninggal dunia, yang diberikan kepada pekerja atau ahli waris yang sah.


Jaminan pensiun dipersiapkan bagi pekerja untuk tetap mendapatkan penghasilan bulanan di saat memasuki usia yang tidak produktif lagi. Dengan begitu, pekerja akan terus mendapatkan ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa tuanya. Dikatakan, operasi penuh BPJS Ketenagakerjaan juga ditandai dengan peningkatan manfaat pada program-program lainnya, di antaranya peningkatan manfaat pada jaminan kematian, yang sebelumnya mendapat santunan sebesar Rp 21 juta bertambah menjadi Rp 24 juta. Menurut Elvyn, pada jaminan kecelakaan kerja, peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit yang sebelumnya sebesar maksimal Rp 20 juta, ditingkatkan menjadi pengobatan dan perawatan sampai sembuh. Selain itu, kata dia, jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat jaminan kecelakaan kerja - return to work (JKK-RTW), di samping santunan cacat yang diterima. Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani. Menurut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan manfaat di luar program utama yang disebut total benefit. Manfaat yang diperoleh meliputi housing benefit atau kemudahan pemilikan rumah, food benefit atau penyediaan pangan murah, education benefit atau pemberian beasiswa pendidikan, transportation benefit atau kemudahan akses transportasi publik, dan health benefit atau dukungan akses fasilitas kesehatan. "Semua manfaat tambahan tersebut melengkapi financial benefit yang telah disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta," katanya. n

BRIDGE VOLUME 09

55

Agenda

GABUNG ISSA BPJS WUJUDKAN VISI JADI LEMBAGA PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERKELAS DUNIA

G

una mewujudkan visi menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menjadi anggota International Social Security Association (ISSA). ISSA merupakan asosiasi jaminan sosial berskala global. “ISSA merupakan lembaga organisasi jaminan sosial internasional yang memiliki anggota 170 negara dan 340 institusi. BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah menjadi anggota aktif ISSA sejak tahun 1999,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus Supriyadi di Jakarta baru-baru ini. Untuk yang kedua kalinya, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah dari kegiatan ISSA bertajuk seminar internasional. Pada tahun 2010 lalu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah bagi ISSA Technical Seminar for South East Asia Bali, dan belum lama ini BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi tuan rumah dalam acara ISSA bertajuk International Seminar on Social Security Reform yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 19 – 20 Agustus 2015 lalu.

56

BRIDGE VOLUME 09

Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dan pembicara dari 15 negara wilayah Asia, Australia hingga Eropa. Turut hadir dalam seminar tersebut Presiden ISSA Errol Frank Stoove, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Husni Situmorang, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya serta pembicara dari berbagai negara dan institusi jaminan sosial. Agus mengatakan, reformasi dan trasformasi jaminan sosial menjadi ulasan utama dalam acara yang mengusung tema Providing Adequate Benefits for all and adopting to employment Future Megatrends tersebut. “Saat ini Indonesia memang sedang melakukan transformasi jaminan sosial. Kita selenggarakan di Agustus karena kita baru saja beroperasi penuh sebagai BPJS Ketenagakerjaan yang mana itu mengimplementasikan seluruh transformasi yang sifatnya fundamental di negeri ini,” paparnya. Adapun aspek transfromasi yg ada pada lembaga jaminan sosial disuatu negara, imbuh Agus, bisa dari berbagai aspek seperti aspek


Agenda ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga aspek teknologi. “Kalau temanya itu mengulas tentang bagaimana memberikan benefit yang memadai untuk semua penduduk dan mengatasi yang sifatnya kedepan. Ya kita musti peka terhadap semua perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita, seperti di aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, hingga teknologi itu mempengaruhi kesemuanya. Mulai skemanya, kebutuhan program design juga the way to deliver services itu karena kemajuan teknologi.” Tak hanya mengulas tentang reformasi dan tranformasi jaminan pensiun, dalam acara yang dibuka resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri itu juga mengulas terkait praktek investasi dana jaminan sosial hingga praktek implementasi return-to-work dari negara-negara anggota ISSA. Agus memaparkan, tujuan dari penyelenggaraan seminar internasional tersebut antara lain untuk memperkuat peran BPJS Ketenagakerjaan dalam hal transformasi jaminan sosial di taraf internasional. Seminar ini juga untuk membagi pengalaman BPJS Ketenagakerjaan tentang transformasi institusi penyelenggaraan jaminan sosial, implementasi jaminan pensiun dan metode investasi dan ajaminan sosial. “Seminar tersebut juga bertujuan untuk memprakarsai peningkatan manfaat program jaminan kecelakaan kerja melalui pengembangan program return-to-work sebagai investasi untuk mempertahankan program jaminan sosial yang berkelanjutan,” tambahnya. Atas upaya transformasi dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan pun mendapat apresiasi positif dari negara lain. Agus mengungkapkan, Presiden ISSA Mr. Errol Frank Stoove turut memberi testimoni dan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS Ketenagakerjaan telah memulai awal dari era baru jaminan sosial dan ini merupakan langkah yang luar biasa dengan banyak hal yang harus dipersiapkan,” ungkap Agus menirukan perkataan Errol Frank Stoove pada sambutannya di seminar internasional tersebut. Dalam seminar tersebut, Director of Internasional Relation AUVA Austria, Dominique Dressler mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan kemampuannya mewujudkan visi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia. “Saya melihat mereka tiga tahun yang lalu sewaktu masih di awal era transformasi dan sekarang sudah melihat hasilnya.” Pun dengan yang diungkapkan CEO SOCSO


Malaysia, Dato Muhammad Azman, “sungguh luar biasa dapat melihat proses transformasi yang telah dilakukan oleh BPJS Ketengakaerjaan dan sangat menantikan kerjasama yang akan dibangun kedepannya, khususnya di wilayah Asean.” Dalam keanggotaannya di organisasi ISSA, jelas Agus, BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi dalam hal memberikan masukan mengenai perkembangan jaminan sosial di Indonesia kepada semua orang serta menjadi anggota Biro ISSA dan wakil ketua komite teknis pengembangan jaminan pensiun. Sementara itu, selain positioning kelembagaan, ISSA juga memberi manfaat untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam hal benchmarking dan update perkembangan jaminan sosial serta akses ke jurnal yang diterbitkan oleh ISSA. “Dukungan teknis dari ISSA terkait pengembangan manfaat program dan peningkatan pelayanan dan kinerja operasional melalui akses ISSA guidelines, ISSA best practice, dan pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh ISSA,” ungkap Agus. Adapun akses ke ISSA Centre of Excellence, imbuh Agus, meliputi ISSA Guidelines for Social Security Administration, ISSA Academy Workshop, ISSA Diploma Training, ISSA Assessment and Benchmarking, serta ISSA Recognation. Dalam hal mencapai visi sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia, belum ada lembaga social security suatu negara anggota ISSA yang dijadikan acuan dan rujukan BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurut Agus, karakter setiap negara berbeda-beda demikian dengan Indonesia. “No one size fits all, tidak ada yang satu negara itu terjadi cocok pas, yang ada setiap negara punya kekhasannya masing-masing. Mulai dari skema programnya, karakter ketenagkerjaannya, kondisi makroekonominya dan sebagainya, jadi yang ada kita belajar dan melihat dari semua mana yang cocok dan baik itu kita implementasikan di kita. Begitupun dengan program jaminan sosial, tidak ada kiblat khusus dari negara maju di dunia yang menjadi acuan BPJS dalam praktik jaminan sosial di Indonesia. Kita ambil dari semuanya, praktek terbaik di Eropa tidak seluruhnya kita tiru, tapi juga praktik di South East Asia sangat menarik. Banyak hal positif terkait praktik jaminan sosial di wilayah Asean, tidak harus selalu dari negara maju. Kita akan selalu mengambil positif dari mana saja, tidak ada kiblat kemanapun.” n

BRIDGE VOLUME 09

57

Tanya Jawab Q

A

ARJUNA RINALDY Saya adalah anggota peserta jamsostek dari tahun 2007-2009 tepatnya masuk kerja 27-9-2007 s/d 20-02-2009. Apakah saya bisa untuk mencairkan dana saya? untuk persyaratannya apa saja ? Untuk paklaring yang hilang bisa bikin surat keterangan dari pihak kepolisian yah? Mohon kiranya bisa dijawab dan dijelaskan. Terima kasih. BPJS KETENAGAKERJAAN Sesuai PP 60 tahun 2015, bahwa JHT bisa dicairkan jika peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Mencapai usia pensiun termasuk di dalamnya adalah: mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya, tanpa melihat masa kepesertaan 10 tahun. Jika saat ini saudara tidak sedang aktif bekerja, JHT saudara dapat dicairkan dengan melengkapi syarat sbb: a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan copy b. Copy KTP dengan menunjukan aslinya c. Copy Kartu Keluarga dengan menunjukan aslinya d. Verklaring dari perusahaan e. Copy buku rekening tabungan (untuk pembayaran transfer) Apabila kehilangan verklaring, bila perusahaan masih aktif dapat diusahakan untuk dimintakan kembali ke perusahaan. Namun jika perusahaan sudah bubar dapat dilampiri dengan surat keterangan hilang dari pihak kepolisian.

Q

58

RINALDI MULIYA Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, apakah artinya kartu kepesertaan jamsostek tidak laku/tidak berguna lagi? Apakah harus mendaftar ulang BPJS Ketenagakerjaan lagi? Dan apakah jika mendaftar ulang BPJS Ketenagakerjaan, maka itu artinya hitungan menjadi anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari ketika

BRIDGE VOLUME 09

mendaftar ulang kembali BPJS Ketenagakerjaan tersebut dan artinya masa dimana ketika menjadi kepesertaan jamsostek terhapus sia-sia? Mohon penjelasannya.

A

BPJS KETENAGAKERJAAN Apabila sahabat sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan /jamsostek maka sahabat tidak perlu mendaftar kepesertaan baru, bila sahabat berpindah perusahaan kepesertaan sahabat bisa diteruskan. Dan jangan khawatir meskipun kepesertaan sahabat sudah tidak aktif dana sahabat tidak akan hilang justru semakin bertambah dengan hasil pengembangan saldo yg diberikan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulanya. Apabila kepesertaan sahabat diteruskan maka hitungan kepesertaan adalah dihitung dari kepesertaan terlama, tetapi bila sahabat memiliki >1kpj maka disarankan untuk digabung selain saldo menjadi satu ,masa kepesertaan sahabat juga dihitung dari kartu yg terlama. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hub call center 1500910. Terima kasih.

KUIS BRIDGE O9 Kapan dan Dimanakah Peresmian BPJS Ketenagakerjaan Full Operation dilaksanakan?

Kirim Jawaban anda melalui Twitter dengan format (Jawaban)#BRIDGE09@BPJSTKinfo. Jawaban paling lambat kami terima pada 31 Oktober 2015. Pengumuman akan disampaikan melalui Twitter @ BPJSTKinfo.


60 60

BRIDGE 09 BRIDGEVOLUME VOLUME

03

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id

JAMINAN PENSIUN PROGRAM APA ITU JAMINAN SOSIAL MENYIKAPI POLEMIK JAMINAN HARI TUA TETAP SEHAT DI USIA TUA JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

Recommend Documents