Kuningan City, Jakarta, 22 Oktober Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua

Kuningan City, Jakarta, 22 Oktober 2015

Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua

Daftar isi n o p q r

Ketentuan program jaminan pensiun Harmonisasi program wajib dan sukarela Penyesuaian2 yang perlu dilakukan Eksistensi DPPK dan DPLK Kesimpulan


2

Bagian PertamaX

Ketentuan program jaminan pensiun


3

Pendahuluan

Ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan pensiun (JP) telah diundangkan pada 30 Juni 2015 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2015

X

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015)

PP 45/2015 mengatur mengenai pengertian JP, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat JP, persyaratan dan mekanisme manfaat JP, sanksi administratif, dan pengawasan


4

Iuran program JP(1)

3% dari upah sebulan (2% pemberi kerja dan 1% peserta)

Iuran 3% ini dievaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan “kondisi ekonomi nasional” dan perhitungan “kecukupan kewajiban aktuaria”

Tidak jelas apa kriteria/indikator “kondisi ekonomi nasional” “Kecukupan kewajiban aktuaria” hanya dijelaskan bahwa perhitungannya akan dilakukan oleh aktuaris independen

Hasil evaluasi sebagai dasar iuran naik bertahap menuju 8%

X

Upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap

Tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip aktuaria yang wajar Bukankah suatu saat nanti kebutuhan iuran bisa melebihi 8%?


5

Iuran program JP(2)

Kita berharap...

X

Aktuaris independen yang nantinya ditunjuk untuk melakukan evaluasi terhadap besaran iuran program JP memiliki integritas dan menjunjung tinggi profesionalismenya dalam menerapkan disiplin keilmuannya serta mematuhi secara ketat standar praktik aktuaria yang berlaku Besaran iuran program JP 3% ini akan terus bertahan sampai 2030 dan setelah itu meningkat secara bertahap sebesar 0.3% setiap 3 tahun sesuai usulan yang pernah disampaikan melalui harian Kompas edisi 10 Juni 2015


6

Batas paling tinggi upah

Ada batas paling tinggi upah untuk perhitungan iuran

Misalkan tingkat pertumbuhan tahunan PDB tahun 2015 dan 2016 = 5% dan 6%

Batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JP

X

Tahun 2015: Rp7,000,000 sebulan Tahun 2016+: Meningkat sesuai PDB tahun sebelumnya

Tahun 2016 = Rp7,350,000 (7,000,000 x 1.05) Tahun 2017 = Rp7,791,000 (7,350,000 x 1.06)


7

Upah untuk menghitung iuran(1)

Batas paling tinggi upah dan upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP tidak harus sama

X

Upah aktual lebih rendah atau lebih tinggi dari batas paling tinggi upah

Misalkan upah pekerja tahun 2015, 2016, dan 2017 masing‐ masing Rp6,000,000, Rp7,000,000, dan Rp8,000,000 sebulan

Dengan menggunakan batas paling tinggi upah dalam contoh di atas, maka upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP tahun 2015, 2016, dan 2017 masing‐masing menjadi Rp6,000,000, Rp7,000,000, dan Rp7,791,000


8

Upah untuk menghitung iuran(2)

Dengan kata lain, upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP (UIJP) adalah jumlah yang lebih rendah di antara upah aktual (UA) dan batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran program JP (UJP), atau UIJP = MIN (UA; UJP) ... (1) Tahun

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Batas Paling Tinggi Upah Iuran JP UJP 7,000,000 7,350,000 7,791,000 8,250,000 8,750,000 9,275,000 9,850,000 10,600,000 11,250,000 12,150,000


Upah Aktual Sebulan UA 6,000,000 7,000,000 8,000,000 8,300,000 8,600,000 9,375,000 10,000,000 10,500,000 11,500,000 12,075,000

Upah Untuk Menghitung Iuran JP UIJP=MIN(UA;UJP) 6,000,000 7,000,000 7,791,000 8,250,000 8,600,000 9,275,000 9,850,000 10,500,000 11,250,000 12,075,000 9

Usia pensiun program JP(1)

Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun

Selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun pada 2043

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 UP Program JP 56 56 56 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Beban jangka panjang program pensiun jenis manfaat pasti bergantung pada penetapan usia pensiun yang wajar

X

Dikaitkan dengan peningkatan usia harapan hidup agar rasio ketergantungan penduduk usia lanjut terkendali, bukan malah dibatasi dalam nilai absolut maksimum 65 tahun Saat ini, usia pensiun di negara‐negara “maju”, pada umumnya telah mencapai 65 dan bergerak ke 67 dan 68 tahun


10


Peserta yang telah memasuki usia pensiun (program JP) dan tetap dipekerjakan dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun saat mencapai usia pensiun (program JP) atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun (program JP)

Misalkan usia pensiun yang berlaku pada suatu perusahaan adalah 55 tahun

X

Ada pekerja yang saat ini (2015) berusia 53 tahun yang seharusnya pensiun 2 tahun lagi pada 2017, tetapi diperpanjang masa kerjanya selama 5 tahun – berarti ia baru akan pensiun saat berusia 60 tahun pada 2022


11


Ketika ia mencapai usia 56 tahun pada 2018, di mana usia pensiun program JP juga 56 tahun, maka

Ia dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun dari program JP saat itu juga (dan terus bekerja 4 tahun lagi sampai 2022)

Menunggu paling lama 3 tahun sampai 2021 baru menerima manfaat pensiun ketika berusia 59 (dan terus bekerja 1 tahun sampai 2022)

Tetap harus membayar iuran selama 3 tahun itu sampai 2021, tetapi tidak harus membayar iuran untuk setahun sisanya

Kalau masa kerjanya tidak diperpanjang, berarti ia pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja ketika berusia 55 pada 2017

X

Tidak harus membayar iuran lagi selama 4 tahun sisanya

Ia harus menunggu 1 tahun baru berhak menerima manfaat pensiun dari program JP – pada 2018 usia pensiun program JP masih 56 tahun


12

Lama masa tunggu(1)

Bagi pekerja lain pada perusahaan yang sama yang saat ini (2015) berusia 48 tahun, misalnya, ketika pensiun pada usia 55 tahun pada 2022 dan masa kerjanya tidak diperpanjang

X

Ia harus menunggu 4 tahun lagi sampai 2026 saat berusia 59 tahun baru berhak menerima manfaat pensiun bertepatan dengan usia pensiun program JP yang juga (masih) 59 tahun

Untuk mengetahui lamanya masa tunggu dimaksud, dapat diperiksa berdasarkan usia pekerja (2015+), tahun saat memasuki usia pensiun yang berlaku pada perusahaan dan program JP, sebagaimana disajikan pada halaman berikut


13

Lama masa tunggu(2) ... karena perbedaan usia pensiun (cuplikan) Tahun

X

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Usia Pensiun Program JP 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64

Tahun Saat Memasuki Usia Pensiun Pada Perusahaan dan Program Jaminan Pensiun Usia Pada 2015+ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 52 53 54 55 56 57 58 59 52 53 54 55 56 57 58 59 60 53 54 55 56 57 58 59 60 54 55 56 57 58 59 60 55 56 57 58 59 60 61 56 57 58 59 60 61 57 58 59 60 61 58 59 60 61 62 59 60 61 62 60 61 62 61 62 63 62 63 63 64


Masa Iuran 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14

Nilai manfaat pensiun: masa tunggu(1)

Bagaimana perlakuan terhadap hak atas manfaat pensiun selama masa tunggu itu, apakah nilainya bertambah atau sama dengan nilai 1 dan 4 tahun sebelumnya?

X

Tidak jelas diatur dalam PP 45/2015

Walaupun tidak secara eksplisit diatur, namun kita bisa “meyakini” bahwa nilainya “pasti” bertambah


15

Nilai manfaat pensiun: masa tunggu(2)

X

Bagi peserta yang berhak atas seluruh akumulasi iurannya (termasuk iuran pemberi kerja) ditambah hasil pengembangannya (masa iuran kurang dari 15 tahun), saldo terakhir pada saat pensiun dari perusahaan akan terus bertambah dengan hasil pengembangan selama masa tunggu (Pasal 24 PP 45/2015)

Bagi peserta yang berhak menerima manfaat pensiun berkala (masa iuran 15 tahun atau lebih), manfaat pensiun berkala terakhir pada saat pensiun dari perusahaan akan terus bertambah berdasarkan tingkat inflasi umum selama masa tunggu (Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015)


16

UP perusahaan harus disesuaikan?(1)

Usia pensiun yang berlaku pada perusahaan tidak harus “persis” sama dengan usia pensiun program JP

Usia pensiun program JP bukan diartikan sebagai usia di mana peserta harus keluar dari angkatan kerja atau pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja, tetapi sebagai usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun

Usia pensiun yang berlaku pada program JP secara tidak langsung bisa menjadi petunjuk bagi pasar ketenagakerjaan, perencanaan karir, dan kebijakan SDM bagi perusahaan

X

Apakah perusahaan perlu meningkatkan usia pensiunnya?


17


X

Di masa mendatang, sangat penting bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia agar angkatan kerja tetap bekerja sampai usia yang lebih tinggi (pensiun lebih lambat), yang tentunya mencerminkan peningkatan usia harapan hidup sekaligus sebagai upaya untuk mengendalikan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut

Usia pensiun yang lebih tinggi yang berlaku pada perusahaan dapat meningkatkan produktifitas, produk domestik bruto, daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat di hari tua


18


Tentu diperlukan waktu bagi seluruh industri menyesuaikan secara bertahap untuk meningkatkan usia pensiunnya

Coba lihat usia pensiun pegawai negeri sekarang, terendah sudah 58 tahun sejak 2014

Kita juga dapat melihat di sekeliling kita, mereka yang pensiun pada usia 55 atau 56 tahun

X

Bukan karena harus persis sama dengan usia pensiun program JP, tetapi karena usia harapan hidup yang terus meningkat dan pertimbangan ekonomi secara makro

Pada umumnya masih tetap bekerja atau dipekerjakan kembali atau melakukan berbagai kegiatan usaha secara mandiri


19


Mereka yang tetap bekerja pada perusahaan lain setelah pensiun dari perusahaan lama atau yang dipekerjakan kembali pada perusahaan yang sama

Yang berusaha secara mandiri, PP 45/2015 tidak mengatur

Apakah mereka dapat terus menjadi peserta program JP dengan membayar iuran sendiri (termasuk iuran “pemberi kerja”) atau tidak

Mereka yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri dikategorikan sebagai pekerja informal

X

Tentu dapat terus menjadi peserta program JP dan membayar iuran

Tentu mereka tidak berhak menjadi peserta program JP


20


X

Kita tidak tahu kapan pemerintah akan mulai mengatur agar pekerja informal juga berhak menjadi peserta program JP

Sangat penting bagi perusahaan dan pekerjanya mengetahui dan memahami bahwa usia pensiun yang berlaku pada perusahaan belum tentu sama dengan yang berlaku pada program JP

Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi sedini mungkin sebelum pekerjanya memasuki usia pensiun, agar mereka dapat merencanakan lebih awal cara mengatasi potensi kekosongan penghasilan selama masa tunggu itu


21

Manfaat pensiun program JP(1)

Pasal 16 PP 45/2015 mengatur jenis manfaat pensiun

Pasal 17 PP 45/2015 mengatur mengenai besaran manfaat pensiun berkala dengan sistem index career average (ICA)

X

Pensiun hari tua, pensiun cacat (total dan tetap), pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua

Tahun 1: 1% x {masa iuran (dalam bulan) / 12} x {(rata‐rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran yang telah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum) / 12} Tahun 2+: manfaat pensiun tahun sebelumnya x faktor indeksasi Faktor indeksasi = (1 + tingkat inflasi umum tahun sebelumnya) Tidak ada referensi mengenai maksimum TPP 40%


22


Pasal 17 PP 45/2015 mengandung beberapa kelemahan dalam perumusannya

Dalam rumusan ICA, sudah betul menggunakan “rata‐rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran” yang telah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum

X

Sudah mengandung faktor indeksasi, sehingga Pasal 17 ayat (1) huruf (b) dan ayat (4) mengenai faktor indeksasi tidak diperlukan lagi

Kalau faktor indeksasi digunakan dan tidak semua pekerja pensiun pada akhir tahun, maka ketentuan Pasal 17 ayat (4) seharusnya bukan (1 + tingkat inflasi umum tahun sebelumnya), tetapi {1 + tingkat inflasi umum tahun sebelumnya x (bulan saat pensiun / 12)} Tidak ada penjelasan upah apa yang digunakan untuk menghitung manfaat pensiun – seharusnya sama dengan upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP (Pasal 29 ayat (2) PP 45/2015)


23


X

Tidak ada referensi mengenai kenaikan manfaat pensiun berkala – mungkin menggunakan Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015

Dengan memahami cara kerja dari sistem ICA, perhitungan manfaat pensiun dapat dengan mudah dijelaskan melalui beberapa ilustrasi


24

Manfaat pensiun ICA: ilustrasi(1) Mekanisme perhitungan Tahun

A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kenaikan Upah Aktual B 5.0% 7.0% 9.0% 10.0% 12.0% 8.0% 11.0% 7.0% 20.0% 15.0% 7.0% 9.0% 12.0% 15.0%

Upah Aktual Sebulan C 5,000,000 5,250,000 5,617,500 6,123,075 6,735,383 7,543,628 8,147,119 9,043,302 9,676,333 11,611,599 13,353,339 14,288,073 15,574,000 17,442,880 20,059,312

Kenaikan PDB Tahunan D 5.5% 5.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.5% 6.5% 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

ICA Benefit = 105,000 = 50,000 x (1 + 5%) + 52,500 Batas Paling Tinggi Upah Sebulan E 7,000,000 7,385,000 7,791,175 8,219,690 8,712,871 9,235,643 9,789,782 10,426,118 11,103,815 11,825,563 12,535,097 13,287,203 14,084,435 14,929,501 15,825,271


Upah Tingkat Manfaat Pensiun Sebulan Program JP Inflasi Sebelum Setelah Sebulan Umum Indeksasi Indeksasi F G H=1%*F I 5,000,000 5.0% 50,000 50,000 5,250,000 5.0% 52,500 105,000 5,617,500 5.0% 56,175 166,425 6,123,075 5.5% 61,231 235,977 6,735,383 5.5% 67,354 316,310 7,543,628 5.5% 75,436 409,143 8,147,119 6.0% 81,471 513,117 9,043,302 6.0% 90,433 634,337 9,676,333 6.0% 96,763 769,160 11,611,599 5.5% 116,116 931,426 12,535,097 5.5% 125,351 1,108,006 13,287,203 5.5% 132,872 1,301,818 14,084,435 5.5% 140,844 1,514,262 14,929,501 5.5% 149,295 1,746,842 15,825,271 158,253 2,001,171 TPP (% upah aktual terakhir) = 10.0% ICA Benefit = 166,425 = 105,000 x (1 + 5%) + 56,175 25

Manfaat pensiun ICA: ilustrasi(2) Kenaikan upah aktual sebelum pensiun naik 2 kali lipat Tahun

A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030




Batas Paling Tinggi Upah Sebulan E 7,000,000 7,385,000 7,791,175 8,219,690 8,712,871 9,235,643 9,789,782 10,426,118 11,103,815 11,825,563 12,535,097 13,287,203 14,084,435 14,929,501 15,825,271


Upah Tingkat Manfaat Pensiun Sebulan Program JP Inflasi Sebelum Setelah Sebulan Umum Indeksasi Indeksasi F G H=1%*F I 5,000,000 5.0% 50,000 50,000 5,250,000 5.0% 52,500 105,000 5,617,500 5.0% 56,175 166,425 6,123,075 5.5% 61,231 235,977 6,735,383 5.5% 67,354 316,310 7,543,628 5.5% 75,436 409,143 8,147,119 6.0% 81,471 513,117 9,043,302 6.0% 90,433 634,337 9,676,333 6.0% 96,763 769,160 11,611,599 5.5% 116,116 931,426 12,535,097 5.5% 125,351 1,108,006 13,287,203 5.5% 132,872 1,301,818 14,084,435 5.5% 140,844 1,514,262 14,929,501 5.5% 149,295 1,746,842 15,825,271 158,253 2,001,171 TPP (% upah aktual terakhir) = 5.7% 26

Manfaat pensiun ICA: ilustrasi(3) Kenaikan upah aktual = faktor indeksasi Tahun

A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030






Upah Tingkat Manfaat Pensiun Sebulan Program JP Inflasi Sebelum Setelah Sebulan Umum Indeksasi Indeksasi F G H=1%*F I 5,000,000 5.0% 50,000 50,000 5,250,000 5.0% 52,500 105,000 5,512,500 5.0% 55,125 165,375 5,788,125 5.5% 57,881 231,525 6,106,472 5.5% 61,065 305,324 6,442,328 5.5% 64,423 386,540 6,796,656 6.0% 67,967 475,766 7,204,455 6.0% 72,045 576,356 7,636,723 6.0% 76,367 687,305 8,094,926 5.5% 80,949 809,493 8,540,147 5.5% 85,401 939,416 9,009,855 5.5% 90,099 1,081,183 1,235,702 9,505,397 5.5% 95,054 10,028,194 5.5% 100,282 1,403,947 10,579,744 105,797 1,586,962 TPP (% upah aktual terakhir) = 15.0% 27

Manfaat pensiun ICA: ilustrasi(4) Upah aktual awal > batas upah paling tinggi Tahun

A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030






Upah Tingkat Manfaat Pensiun Sebulan Program JP Inflasi Sebelum Setelah Sebulan Umum Indeksasi Indeksasi F G H=1%*F I 7,000,000 5.0% 70,000 70,000 7,385,000 5.0% 73,850 147,350 7,791,175 5.0% 77,912 232,629 8,219,690 5.5% 82,197 326,458 8,712,871 5.5% 87,129 431,541 9,235,643 5.5% 92,356 547,633 9,789,782 6.0% 97,898 675,650 10,426,118 6.0% 104,261 820,451 11,103,815 6.0% 111,038 980,716 11,825,563 5.5% 118,256 1,157,814 12,535,097 5.5% 125,351 1,346,845 13,287,203 5.5% 132,872 1,553,794 14,084,435 5.5% 140,844 1,780,097 14,929,501 5.5% 149,295 2,027,297 15,825,271 158,253 2,297,051 TPP (% upah aktual terakhir) = 3.8% 28

MP: minimum dan maksimum

Pasal 18 PP 45/2015 mengatur mengenai manfaat pensiun minimum dan maksimum

Disebutkan bahwa untuk pertama kali ditetapkan

Nilai minimum dan maksimum ini disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015

X

Minimum = Rp300,000 sebulan dan Maksimum = Rp3,600,000 sebulan Nilai Rp3.6juta ini tidak ada gunanya karena tidak akan pernah tercapai, 3.6juta / 7juta = 51.4%, sama dengan masa iuran 51.4 tahun

Batas upah paling tinggi meningkat sesuai PDB – tidak sinkron


29

Bagian KeduaY

Harmonisasi program wajib dan sukarela


30

Sistem kesejahteraan: Indonesia Ketentuan Yang Berlaku Wajib

Sukarela Ketenagakerjaan UUK No. 13/2003

Dana Pensiun UU No. 11/1992

Uang Pesangon (UP) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Uang Penggantian Hak (UPH)

Program Pensiun

Sistem Jaminan Sosial Nasional UU SJSN No. 40/2004 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)

Y

Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Jaminan Kecelakaan Pensiun Kerja (JP) (JKK)

BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

?


Asuransi UU No. 40/2014 Program Asuransi

31

Program wajib dan sukarela

Program JP dan program jaminan hari tua (JHT) yang diatur dalam Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) sifatnya wajib

Y

Ada juga program wajib lainnya yang diatur dalam Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), berupa ketentuan uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja ditambah uang pengggantian hak (Imbalan Pesangon)

Sementara itu, ada Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), yang mengatur penyelenggaraan Program Pensiun yang sifatnya sukarela, baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)


32

Program wajib vs sukarela

Imbalan Pesangon vs Program Pensiun

Program JP vs Program Pensiun dan atau Imbalan Pesangon

Y

Ketentuan Pasal 167 UU 13/2003 mengatur bahwa manfaat pensiun yang diperoleh dari Program Pensiun yang sifatnya sukarela (tidak termasuk akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya, bila ada) dapat dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon yang sifatnya wajib

Bagaimana dengan program JP? Apakah program JP (wajib) juga dapat dikompensasikan terhadap Program Pensiun (sukarela) dan atau Imbalan Pesangon (wajib)?


33

Pandangan para pihak(1)

Ada pihak yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah ”program pensiun” dalam Pasal 167 UU 13/2003 itu bukan hanya ditujukan bagi Program Pensiun yang diselenggarakan melalui DPPK dan DPLK yang sifatnya sukarela, tetapi juga termasuk program JP yang sifatnya wajib

Mereka kemudian mengatakan bahwa peserta yang sudah ikut Program Pensiun yang sifatnya sukarela, melalui DPPK atau DPLK, tidak wajib ikut program JP

Y

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 tidak menyebut istilah ”program pensiun”, tetapi ”jaminan pensiun”

Yang belum menjadi peserta DPPK atau DPLK, wajib ikut program JP


34

Pandangan para pihak(2)

Y

Pihak lain mengatakan pendapat itu tidak benar, karena UU 40/2004 diundangkan lebih setahun setelah UU 13/2003 diundangkan

Mereka juga mengatakan bahwa program‐program yang sifatnya wajib tidak bisa saling meniadakan, kecuali antara program sukarela dengan program wajib

Oleh sebab itu, katanya, karena dua‐duanya bersifat wajib, maka Imbalan Pesangon dan program JP harus berdiri sendiri‐ sendiri


35

Analisis pandangan(1)

Mungkin saja pihak yang berpandangan bahwa program JP dapat (harus) dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon terpengaruh dengan adanya usulan (waktu itu) agar iuran program JP porsi perusahaan ditetapkan sebesar 5%

Y

Bagi perusahaan yang memang sudah terbebani dengan biaya Imbalan Pesangon wajar apabila kemudian menyuarakan keberatannya karena bebannya akan semakin berat

Tetapi, dengan telah ditetapkannya iuran program JP porsi perusahaan sebesar 2%, apakah perusahaan masih keberatan dan tetap menginginkan agar program JP dapat dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon?


36


Y

Di sisi lain, bukankah kita juga tahu bahwa suatu saat nanti (mungkin setelah beberapa generasi) kebutuhan iuran program JP (total) untuk membiayai manfaat pensiun yang dijanjikan bisa melebihi 10% atau berapa pun?

Kalau kita mau jujur, apakah pada saat itu ketika iuran program JP telah mencapai angka yang tinggi (katakanlah 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, atau bahkan lebih), masihkah ada pihak yang tetap berpandangan bahwa Imbalan Pesangon dan program JP tetap harus berdiri sendiri‐sendiri?


37


Mari kita berandai‐andai, katakanlah manfaat pensiun yang diperoleh dari program JP dapat (atau akan) dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon

Y

Kriteria (secara teknis) apa yang digunakan untuk mengkonversikan manfaat pensiun berkala dari program JP menjadi nilai sekaligus agar dapat dibandingkan dengan Imbalan Pesangon setelah dikurangi akumulasi iuran peserta pada program JP dan hasil pengembangannya Atau mungkin kebalikannya, mengkonversikan Imbalan Pesangon (setelah dikurangi akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya pada program JP) menjadi pembayaran berkala agar dapat dibandingkan dengan manfaat pensiun berkala yang diperoleh dari program JP

Bersediakah BPJS Ketenagakerjaan melakukannya?


38


Itu untuk peserta yang membayar iuran program JP 15 tahun atau lebih

Bagaimana dengan peserta yang berpotensi membayar iuran program JP kurang dari 15 tahun?

Kita tahu bahwa peserta yang berpotensi membayar iuran program JP kurang dari 15 tahun akan memperoleh pengembalian seluruh iuran program JP beserta hasil pengembangannya

Y

Ini relatif lebih mudah

Jadi, tidak diperlukan proses konversi


39

Apa kemungkinannya?(1)

Apakah dimungkinkan secara hukum dengan hanya mengatakan bahwa manfaat pensiun yang diperoleh dari program JP dapat dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon, tanpa mengubah UU 13/2003?

Apakah juga dimungkinkan secara hukum dengan hanya mengatakan bahwa peserta yang sudah ikut DPPK atau DPLK, tidak wajib ikut program JP?

Y

Ada kabar kalau Apindo sedang melakukan judicial review atas hal ini

Padahal kita tahu bahwa kepesertaan dalam program JP sifatnya wajib, sementara kepesertaan dalam DPPK dan DPLK sifatnya sukarela


40

Apa kemungkinannya?(2)

Bagaimana reaksi serikat buruh seandainya manfaat pensiun yang diperoleh dari program JP jadi dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon?

Apakah mereka akan mendukung atau menolak?

Y

Saat ini saja, dari pemberitaan berbagai media, diketahui terdapat beberapa kelompok serikat buruh yang tetap menuntut agar manfaat pensiun berkala yang diperoleh dari program JP dengan tingkat penghasilan pensiun (TPP) minimal sebesar 60% dari upah terakhir dan masih menolak besaran iuran program JP 3% itu

Apakah dengan menuntut TPP minimal 60% berarti mereka akan rela dan setuju untuk melepaskan Imbalan Pesangon?


41

Harmonisasi: bukan perkara mudah

Persoalan harmonisasi antara program wajib dengan program wajib dan program wajib dengan program sukarela sungguh bukan merupakan perkara yang mudah yang dapat diselesaikan secara sambil lalu

Ada aspek teknis, hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang harus dipertimbangkan secara matang dan serius

Kita tentu sangat mengharapkan agar segera memperoleh kejelasan atas persoalan harmonisasi ini?

Y

Tetapi, kapan, dari dan oleh siapa?


42

Bagian KetigaZ

Penyesuaian‐penyesuaian yang perlu dilakukan


43

JP dan imbalan pesangon: terpisah

Sambil menunggu kejelasan – akan adakah?

Z

Anggaplah program JP dan Imbalan Pesangon tetap berdiri sendiri‐ sendiri dan pengertian istilah “program pensiun” atau “jaminan pensiun” dalam ketentuan UU 13/2003 memang dimaksudkan hanya bagi Program Pensiun yang diselenggarakan melalui DPPK dan DPLK berdasarkan UU 11/1992

Dengan demikian, ada 3 program wajib yang berlaku secara bersamaan, yaitu JHT (sudah lama diwajibkan, tetapi masih saja banyak yang tidak menyadarinya dan bahkan menuai kontroversi), Imbalan Pesangon, dan program JP, serta 1 program sukarela, yaitu Program Pensiun


44

Pertimbangan penyesuaian(1)

Perusahaan yang telah memiliki DPPK atau yang sudah bergabung dengan DPLK

Dalam melakukan penyesuaian‐penyesuaian, perusahaan mungkin perlu juga mempertimbangkan potensi TPP dari program‐program yang sudah diikuti (wajib dan sukarela)

Z

Mungkin akan melakukan penyesuaian‐penyesuaian tertentu agar total beban yang dikeluarkan tidak bertambah “secara berlebihan” dengan adanya tambahan iuran program JP itu

Apakah sudah dianggap cukup memadai bagi pekerja dalam menjalani masa pensiunnya?


45


TPP atau replacement rate, adalah perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun, termasuk penyesuaian terhadap daya beli

Para ahli memperkirakan bahwa TPP yang dianggap memadai untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama, sebelum dan setelah pensiun, berkisar antara 70‐80% dari penghasilan terakhir seseorang sesaat sebelum pensiun

Z

Yang diperoleh setelah memiliki masa kerja 35‐40 tahun


46


Z

Secara teori, TPP yang berasal program wajib (program JHT dan Imbalan Pesangon) diperkirakan dapat mencapai 25‐30% dari penghasilan terakhir – sudah termasuk peningkatan otomatis

Itu kalau nilai sekaligusnya tidak dihabiskan atau kalau digunakan sebagai modal usaha dan tidak gagal

Belum lagi tingginya mobilitas pekerja yang berpindah‐pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain selama karir pekerjaannya


47


Pekerja yang berhenti bekerja diperkenankan mengambil saldo JHT‐nya – sebaiknya istilah “Hari Tua” dalam singkatan JHT diganti saja

Berapa banyak pekerja yang berhenti bekerja tidak memperoleh “uang pisah” (berhenti bekerja dengan masa kerja kurang dari 3 atau 5 tahun)?

Z

Kalau pun ada “uang pisah”, nilainya amat sangat rendah

Berapa banyak pekerja yang memiliki masa kerja pada perusahaan terakhir saat pensiun yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Imbalan Pesangon sebesar 32.2 kali upah?


48


Kalau begitu, walaupun sudah ada program JHT dan Imbalan Pesangon, kita dapat memastikan bahwa mayoritas pekerja di Indonesia memang tidak akan memiliki TPP yang cukup ketika pensiun

Paling tidak, TPP yang diperoleh dari program JP bisa membantu – apakah betul?

Sasaran TPP (dengan masa iuran 40 tahun) yang lebih kurang sebesar 40% (atau mungkin lebih rendah karena menggunakan ICA dan adanya batas paling tinggi upah) itu, baru bisa dicapai pada 2055 Banyak yang akan menerima jauh lebih kecil dari 40% sebelum 2055

Z

Mungkin hanya 2/3‐nya atau bahkan kurang dari itu


49


Z

Jadi, bagi perusahaan yang memandang TPP yang wajar bagi pekerjanya agar mereka dapat hidup layak setelah pensiun itu penting, penyesuaian‐penyesuaian mungkin tidak terlalu mendesak untuk dilakukan

Bahkan, kalau perlu, justru mendorong dan memfasilitasi pekerjanya agar menabung lebih banyak lagi

Sebaliknya, bagi perusahaan yang sensitif terhadap dan terbebani oleh arus kas keuangan, mungkin ingin segera melakukan penyesuaian‐penyesuaian


50

Penyesuaian2 yang dapat dilakukan

Penyesuaian‐penyesuaian yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah menyelenggarakan Program Pensiun, melalui DPPK (atau DPLK)

Z

Bisa dilakukan terhadap besaran iuran dan atau rumus Tergantung dari jenis program pensiun yang diselenggarakan, iuran pasti atau manfaat pasti

Bagi yang menyelenggarakan program pensiun jenis manfaat pasti, apakah menggunakan rumus sekaligus atau rumus bulanan


51

Penyesuaian iuran: DPLK/DPPK‐PPIP(1)

Bagi perusahaan yang telah menyelenggaraan program pensiun jenis iuran pasti melalui DPPK‐PPIP, dan saat ini membayar iuran porsi perusahaan, IDP, sebesar 10% misalnya, apakah penyesuaian dilakukan dengan begitu saja mengurangi iuran program JP porsi perusahaan, IJP, sebesar 2% dari 10%?

Tentu tidak semudah itu, karena

Z

8% ke DPLK/DPPK‐PPIP dan 2% ke program JP?

Upah aktual sebagai dasar perhitungan iuran DPPK‐PPIP tidak selalu sama dengan upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JP


52


Z

Bagi pekerja yang memiliki upah aktual sebesar Rp12,000,000 sebulan misalnya, iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP adalah Rp1,200,000 (10% x 12,000,000)

Dengan menggunakan batas paling tinggi upah program JP sebesar Rp7,000,000 sebulan, maka iuran program JP sebesar 2% itu adalah Rp140,000

Agar pekerja tetap memperoleh total iuran sebesar Rp1,200,000 seperti semula, maka iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP adalah Rp1,060,000, atau 8.83333% (bukan 8%) dari upah aktual pekerja


53


Cara lain untuk memperoleh iuran yang dibayarkan ke DPPK‐ PPIP, IuranMod, setelah adanya program JP

Kurangi iuran yang saat ini dibayarkan ke DPPK‐PPIP dengan iuran program JP, (IDP – IJP) = (10% ‐ 2%) = 8%, kemudian kalikan dengan upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP, UIJP = MIN (12,000,000; 7,000,000) = 7,000,000 Kemudian ditambahkan dengan iuran yang saat ini dibayarkan ke DPPK‐ PPIP, IDP = 10%, yang dikalikan dengan selisih upah aktual pekerja dengan upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP, (UA – UIJP) = (12,000,000 – 7,000,000) = 5,000,000

IuranMod = 8% x 7,000,000 + 10% x 5,000,000 = 1,060,000

Z


54


Bagaimana kalau upah aktual pekerja lebih rendah dari upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP?

Misalnya UA = 6,000,000, maka upah yang digunakan untuk menghitung iuran program JP, UIJP = MIN (6,000,000; 7,000,000) = 6,000,000

Dengan demikian, iuran yang dibayarkan ke program JP adalah 2% x 6,000,000 = 120,000 dan iuran yang dibayarkan ke DPPK‐ PPIP setelah adanya program JP adalah

Z

IuranMod = 8% x 6,000,000 + 10% x 0 = 480,000


55


Untuk mengantisipasi suatu saat nanti iuran program JP lebih besar dari iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP, secara umum, rumusan iuran yang dapat dijadikan acuan untuk menghitung iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP, IuranMod, adalah IuranMod = MAX [0; (IDP – IJP) x UIJP + IDP x (UA – UIJP)] … (2A)

Z

Rumusan ini tidak sulit, tinggal masukkan dan ketik pada kolom yang sesuai dalam spreadsheet


56


Bagi perusahaan yang saat ini membayar iuran ke DPPK‐PPIP kurang dari iuran yang diperlukan untuk membiayai kewajiban Imbalan Pesangon, IUUK, yang diperkirakan berada pada kisaran 7‐8% dari upah aktual, dan ingin mempertahankan pendanaan atas kewajiban Imbalan Pesangon (atau setidaknya sama dengan iuran saat ini), maka rumusan iuran yang dapat dijadikan acuan pembayaran ke DPPK‐PPIP, IuranMod, adalah IuranMod = MAX [Formula (2A); MIN (IDP; IUUK) x UA] … (2B)

Z


57


Walaupun upah yang digunakan untuk menghitung iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP belum tentu sama dengan upah yang digunakan untuk menghitung Imbalan Pesangon, tetapi Formula (2B) dapat dengan mudah disesuaikan

Misalkan iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP saat ini adalah 10% dari gaji pokok dan IUUK yang akan digunakan sebagai acuan adalah 7% dari upah aktual

Z

Anggap gaji pokok itu lebih kurang 80% dari upah aktual Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti IUUK yang 7% dari upah aktual itu menjadi 8.75% dari gaji pokok (7% / 80%)


58

Penyesuaian iuran: DPPK‐PPIP(1)

Menyesuaikan iuran yang harus dibayarkan ke DPPK‐PPIP dengan menggunakan Formula (2A) tentu akan menghasilkan persentase iuran yang berbeda‐beda bagi setiap peserta

Z

Kemungkinan ada kendala, karena sesuai ketentuan perundang‐ undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, iuran hanya dapat dibedakan berdasarkan kelompok usia atau masa kerja Kendala ini tidak ada pada DPLK

Untuk menyiasati kendala ini, yang dapat dilakukan adalah mengubah definisi penghasilan dasar pensiun (PhDP) yang digunakan tanpa harus mengubah persentase iuran yang berlaku saat ini


59


Anggap PhDP yang berlaku saat ini sama dengan upah aktual, UA, maka definisi PhDP baru, PhDPMod, dapat dirumuskan menjadi PhDPMod = MAX [0; UA – {UIJP x (IJP / IDP)}] … (2C)

Dan iuran yang harus dibayarkan ke DPPK‐PPIP menjadi IuranMod = IDP x PhDPMod … (2D)

Z


60


Dengan menggunakan data‐data yang sama, anggap PhDP saat ini sama dengan upah aktual, UA = 12,000,000 dan UJP = 7,000,000, maka

UIJP = MIN (UA; UJP) = MIN (12,000,000, 7,000,000) = 7,000,000 (IJP / IDP) = (2% / 10%) = 0.2 UIJP x (IJP / IDP) = (7,000,000 x 0.2) = 1,400,000

PhDP berdasarkan definis baru setelah disesuaikan, PhDPMod, dengan menggunakan Formula (2C) menjadi PhDPMod = MAX [0; 12,000,000 – 1,400,000}] = 10,600,000

Z


61


Dengan demikian, iuran yang dibayarkan ke DPPK‐PPIP dapat diperoleh dengan menggunakan Formula (2D), yaitu IDP dikalikan dengan PhDP berdasarkan definisi baru, PhDPMod, IuranMod = 10% x 10,600,000 = 1,060,000

Ini berarti, iuran untuk semua peserta tetap sama, yaitu sebesar 10% dan yang berbeda bagi setiap peserta hanya definisi penghasilan dasar pensiunnya

Z

Cara demikian, dengan mengubah definisi penghasilan dasar pensiun dalam peraturan dana pensiun, diharapkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku di bidang dana pensiun


62

Penyesuaian rumus bulanan: DPPK(1)

Bagi perusahaan yang telah menyelenggaraan program pensiun jenis manfaat pasti melalui DPPK, dan menggunakan rumus bulanan dengan faktor penghargaan per tahun masa kerja, FDP, sebesar 2.5% misalnya, maka pendekatan penyesuaian rumus, ManfaatMod, dapat dilakukan dengan menggunakan Formula (2A) ManfaatMod = (FDP – FJP) x UIJP + FDP x (UA – UIJP) … (3A)

Z

FJP adalah faktor penghargaan per tahun masa kerja program JP, yaitu 1%


63


Misalkan UA = 12,000,000 dan UJP = 7,000,000, maka

UIJP = MIN (UA; UJP) = MIN (12,000,000, 7,000,000) = 7,000,000 (UA – UIJP) = (12,000,000 – 7,000,000) = 5,000,000

Jumlah manfaat pensiun yang diperoleh dari DPPK yang menggunakan rumus bulanan, setelah penyesuaian, ManfaatMod, menjadi ManfaatMod = (2.5% – 1%) x 7,000,000 + 2.5% x 5,000,000 = 230,000

Z

Sisanya diperoleh dari program JP sebesar 1% x 7,000,000 = 70,000, sehingga total manfaat pensiun tetap sebesar 300,000


64


Menyesuaikan rumus dengan menggunakan Formula (3A) tentu akan menghasilkan faktor penghargaan per tahun masa kerja, FDP yang berbeda‐beda bagi setiap peserta

Z

Kemungkinan ada kendala, karena sesuai ketentuan perundang‐ undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, faktor penghargaan per tahun masa kerja, FDP, hanya dapat dibedakan berdasarkan kelompok usia atau masa kerja

Untuk menyiasati kendala ini, yang dapat dilakukan adalah mengubah definisi penghasilan dasar pensiun (PhDP) yang digunakan tanpa harus mengubah faktor penghargaan per tahun masa kerja, FDP, yang berlaku saat ini


65


Anggap PhDP yang berlaku saat ini sama dengan upah aktual, UA, maka definisi PhDP baru, PhDPMod, dapat dirumuskan menjadi PhDPMod = MAX [0; UA – {UIJP x (FJP / FDP)}] … (3B)

Dan manfaat setelah penyesuaian, ManfaatMod, yang diperoleh dari DPPK menjadi ManfaatMod = FDP x PhDPMod … (3C)

Z


66


Dengan menggunakan data‐data yang sama, anggap PhDP saat ini sama dengan upah aktual, UA = 12,000,000 dan UJP = 7,000,000, maka

UIJP = MIN (UA; UJP) = MIN (12,000,000, 7,000,000) = 7,000,000 (FJP / FDP) = (1% / 2.5%) = 0.4 UIJP x (FJP / FDP) = (7,000,000 x 0.4) = 2,800,000

PhDP berdasarkan definis baru setelah disesuaikan, PhDPMod, dengan menggunakan Formula (3B) menjadi PhDPMod = MAX [0; 12,000,000 – 2,800,000}] = 9,200,000

Z


67


Dengan demikian, manfaat setelah penyesuaian, ManfaatMod, yang dibayarkan oleh DPPK dapat diperoleh dengan menggunakan Formula (3C), yaitu FDP dikalikan dengan PhDP berdasarkan definisi baru, PhDPMod, ManfaatMod = 2.5% x 9,200,000 = 230,000

Ini berarti, FDP untuk semua peserta tetap sama, yaitu sebesar 2.5% dan yang berbeda bagi setiap peserta hanya definisi penghasilan dasar pensiunnya

Z

Cara demikian, dengan mengubah definisi penghasilan dasar pensiun dalam peraturan dana pensiun, diharapkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku di bidang dana pensiun


68

Komunikasi dan simplifikasi

Bagaimana dengan iuran peserta apabila mereka ikut membayar iuran ke DPLK, DPPK‐PPIP dan DPPK‐PPMP?

Dalam melakukan penyesuaian, penting untuk menghindari kompleksitas, lebih sederhana tentu lebih baik

Dalam rumus bulanan, PhDP bulan terakhir vs sistem ICA

Sangat penting untuk melakukan komunikasi

Z

Tentu pekerja juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap iurannya, dengan menggunakan cara yang sama

Hasil investasi DPPK‐PPIP (DPLK) dan BPJS belum tentu sama, terutama peserta yang berpotensi membayar iuran program JP < 15 tahun Periode masa kerja yang akan disesuaikan dan kelompok peserta yang membayar iuran < dan >= 15 tahun


69

Bagian Keempat [

Eksistensi DPPK dan DPLK


70

Eksistensi DPPK dan DPLK

Bagaimana dengan eksistensi DPPK (dan prospek industri DPLK) dengan adanya program JP yang sifatnya wajib?

Tanpa memperhatikan apakah program JP dikompensasikan terhadap Imbalan Pesangon atau tidak dikompensasikan

[

Ditinjau dari sasaran TPP yang dianggap memadai, eksistensi DPPK dan DPLK tetap diperlukan Ditinjau dari beban pemberi kerja, apabila sasaran TPP yang dianggap memadai tetap menjadi perhatian (seharusnya demikian), berbagi beban dengan pekerja (harus menyadari ini) dapat meringankan beban

Peserta DPPK dan DPLK yang berpotensi membayar iuran program JP < 15 tahun akan memperoleh TPP lebih rendah lagi


71

Estimasi TPP dan kekurangannya(1) Program wajib dan sukarela – PPIP (DPPK/DPLK)

[


72

Estimasi TPP dan kekurangannya(2) Program wajib dan sukarela – PPMP‐Rumus Sekaligus

[


73

Estimasi TPP dan kekurangannya(3) Program wajib dan sukarela – PPMP‐Rumus Bulanan

[


74

Data statistik penduduk BPS 2010

Sesuai data BPS (sensus penduduk 2010), ada sekitar 34 juta penduduk berusia 45‐59 dan 42 juta berusia 40‐54 tahun

Dari jumlah tersebut, kita tidak tahu berapa proporsi pekerja formal dan informal

[

Anggap seperempatnya pekerja, berarti ada sekitar 8.5 juta pekerja berusia 45‐59 dan 10.5 juta berusia 40‐54 tahun

Kalau kita ambil setengahnya saja, berarti ada sekitar 5 juta pekerja formal

Mereka ini adalah calon peserta program JP yang berpotensi membayar iuran kurang dari 15 tahun – potensi industri DPLK


75

Masa iuran program JP < 15 tahun(1)

Kita juga sudah tahu bahwa peserta program JP yang membayar iuran kurang dari 15 tahun berhak atas pengembalian seluruh iuran beserta hasil pengembangannya

Dengan asumsi iuran program JP porsi perusahaan yang sebesar 2% itu tidak berubah selama 15 tahun ke depan, nilai akumulasinya diperkirakan tidak melebihi 4 bulan upah

Jauh lebih rendah dibandingkan jumlah Imbalan Pesangon sebesar 32.2 kali upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih

[

Perusahaan tentu masih berkepentingan melakukan pendanaan atas kewajiban ini via DPLK dan DPPK yang ada tentu perlu dipertahankan


76

Masa iuran program JP < 15 tahun(2) Saldo dana – iuran perusahaan tetap 2%* * Kalau pun iuran “terpaksa” (jangan sampai) harus meningkat di atas 2%, saldonya mungkin paling banyak hanya sekitar 7 bulan upah

[


77

Potensi penerimaan iuran bagi DPLK

Asumsi‐asumsi (pesimis)

Upah per orang = Rp5,000,000 sebulan dan tetap selama 15 tahun Iuran DPLK = 5% dari upah sebulan dan tetap Hasil investasi = nihil Jumlah pekerja per usia

Usia pensiun pada perusahaan rata‐rata 60 tahun dan 55 tahun

Potensi penerimaan iuran DPLK dalam 15 tahun ke depan

[

Jumlah dalam kelompok usia dibagi 5 dan 35%, 30%, 20%, 10%, 5%

Diperkirakan bisa mencapai Rp235–360 triliun Anggap setengahnya saja, berarti masih ada potensi +/‐ Rp150 triliun Dengan setahun Rp10 triliun saja belum tentu dapat tercapai Jadi, peluang masih banyak


78

Bagian Kelimar

Kesimpulan

r


79

Kesimpulan(1)

TPP yang diperoleh dari program wajib (JHT, Imbalan Pesangon, dan program JP), baik bagi perusahaan yang belum maupun yang telah menyelenggarakan Program Pensiun melalui DPPK atau DPLK, masih kurang dari nilai yang dianggap memadai untuk pensiun

Pekerja telah mengambil saldo program JHT atau tidak ikut JHT sejak awal bekerja Jumlah Imbalan Pesangon saat pensiun pada perusahaan terakhir tidak sebesar 32.2 kali upah

r

Sering berganti‐ganti pekerjaan (uang pisah kecil atau nihil) dan masa kerja ketika pensiun pada perusahaan terakhir kurang

Pekerja memiliki penghasilan di atas batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran program JP


80

Kesimpulan(2)

Bagi perusahaan yang telah menyelenggarakan Program Pensiun melalui DPPK atau DPLK, perlu tetap mempertahankannya

Bagi perusahaan yang sama sekali belum menyelenggarakan Program Pensiun, perlu mempertimbangkan untuk melakukan pendanaan terhadap kewajiban Imbalan Pesangon

r

Dapat melakukan penyesuaian apabila beban cash flow menjadi pertimbangan atau tidak perlu menyesuaikan apabila TPP yang memadai menjadi pertimbangan

Mitigasi risiko arus kas, dana yang terhimpun mengurangi beban pencatatan dalam laporan keuangan, jaminan bagi pekerja, dan fasilitas perpajakan


81

Kesimpulan(3)

r

Sangat diperlukan dan mendesak untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi berskala nasional secara maksimal dan berkesinambungan dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat luas (dengan partisipasi aktif perusahaan, setidaknya untuk pekerjanya sendiri) mengenai betapa pentingnya mempersiapkan kebutuhan keuangan mereka pada saat pensiun nanti


82

Kuningan City, Jakarta, 22 Oktober Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua

Recommend Documents