OPERATIONAL EXCELLENT KARIR PASCA PENSIUN HOUSING BENEFIT SEDIAKAN RUMAH PEKERJA IMPLEMENTASI K3 DI SEKTOR KONSTRUKSI

VOLUME 11 l TAHUN 2016

JEMBATAN MENUJU KESEJAHTERAAN PEKERJA

KARIR PASCA PENSIUN

IMPLEMENTASI K3 DI SEKTOR KONSTRUKSI

HOUSING BENEFIT SEDIAKAN RUMAH PEKERJA

OPERATIONAL EXCELLENT

@BPJSTKinfo BPJS Ketenagakerjaan Call Center: 1500910 www.bpjsketenagakerjaan.go.id



HALO

[ [email protected] ]

Tahun 2016, Implementasi Operasional Excellent

U

ntuk itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah strategi. Strategi pertama adalah merealisasikan total benefit untuk setiap peserta. Kedua, memberikan layanan terbaik melalui friendly service. Ketiga, mewujudkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai strongbrand di kalangan tenaga kerja. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan evaluasi kinerja per bulan Juli 2015 dan mempersiapkan seluruh personel di seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung operasional excellent BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016, serta memastikan implementasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Elvyn G Masassya Direktur Utama

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan berkeinginan untuk menjadi badan yang berkelas dunia yang terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Rencana kerja tahun 2016 dengan tema Delivering Operational Excellence, memiliki tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam mewujudkan tema tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, insan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait. Pencapaian yang telah didapat pun akan terus ditingkatkan melalui kerja keras dan fokus pada target tahun 2016. Selain telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pembahasan rencana kerja tahun 2016. Dan pencapaian kinerja di tahun 2015 lalu, menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk berupaya keras mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjadi ‘Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di Indonesia’.

BRIDGE VOLUME 11

3

DAFTAR ISI BRIDGE HALO Rencana kerja tahun 2016 dengan tema Delivering Operational Excellence, memiliki tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam mewujudkan tema tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, insan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait.

Manfaat

17

Program Total Benefit “Meringankan Pekerja Menggaet Kepesertaan”

21

Seberang

Investment

Central Provident Fund – Pengelola Jaminan Sosial di Negeri Singa Air Menerapkan Kinerja Unggul

32

3

Karier Pasca Pensiun

24

Main Report

OPERASIONAL EXCELLENT MENJADI KOMITMEN BPJS KETENAGAKERJAAN

@BPJSTKInfo

1-Stop

BPJS KETENAGAKERJAAN MELUNCURKAN PROGRAM TOTAL BENEFIT BAGI PESERTA

8

5

BUDAYA LAYANAN PRIMA BPJS KETENAGAKERJAAN

28

Figur

Yasaruddin Kepala Divisi Pelayanan dan pengadaan

Memberikan Pelayanan Maksimal, Adalah Tujuan Kami Publisher: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Editor in Chief: Utoh Banja l Managing Editor: Isnaldi Muhd. Dini l Editor: Faizal Rachman, Maria Emmy Maharjati, Ariyanto, Brian Radiastra, M. Kurniawan, Ahmad Ikhsan, Tri Harningsih l Reporters: Adyan Suseno, Ahmad Jauhari l Designer: Eddy Purwanto l Photographer: Afrianto Alamat Redaksi: Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930, website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Cover

4

: Operation Excellent

BRIDGE VOLUME 11

Redaksi menerima sumbangan tulisan maupun foto kegiatan yang berhubungan dengan piha-pihak ekstenal di unit-unit kerja untuk dimuat di rubrik-rubrik MAJALAH BRIDGE. Semua naskah rubrik-rubrik di atas maksimal 5000 karakter dan dilampiri foto diri penulis. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan yang pantas.


@bpjstkinfo

BUDAYA LAYANAN PRIMA BPJS KETENAGAKERJAAN Institusi penyelenggara sistem jaminan sosial nasional terus meningkatkan kualitas layanan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi kepesertaan serta manfaatnya. Kebijakan ini membuahkan hasil terjadi lonjakan kepesertaan tanpa penambahan SDM.

M

embangun budaya layanan prima menjadi komitmen BPJS Ketenagakerjaan, dengan selalu memberikan solusi yang cepat dan tuntas terhadap keluhan peserta. Salah satunya, yang dilakukan instansi jaminan sosial itu, memberikan akses layanan yang mudah, cepat, serta bersahabat dalam pengelolaannya. Dukungan layanan prima tersebut, kata Kepala Divisi Pengembangan IT BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto, membuat pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di atas 100% - melampaui target, per Oktober 2015 lalu, dibandingkan jangka waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan pertumbuhan kepesertaan ini, ungkap dia lagi, merupakan wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya dalam memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia. Hal ini dikemukakannya dalam acara Focus Group discussion membedah sistem IT BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Kamis (04 Febuari 2016) lalu BPJS Ketenagakerjaan, kata Romie meyakinkan, merupakan lembaga yang pengelolaannya sangat transparan karena diawasi banyak instansi, seperti OJK, BPK, Kantor Akuntan Publik (KAP) serta auditor internal sehingga setiap transaksi keuangan telah melalui proses audit yang ketat. Pengembangan IT tersebut, jelasnya lagi, wujud dari langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan transparansi kepada para peserta. Hal ini didukung oleh, visi pembangunan IT di BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi tulang punggung institusi dalam mewujudkan operational excellence dalam layanan. Dengan system IT yang kuat dapat menjangkau pelayanannya ke seluruh nusantara, lanjut Romie, sehingga BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan porsi anggaran belanja untuk IT 20% pada tahun 2016 ini menjadi Rp 120 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 100 miliar. Romie mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengembangkan fitur manfaat yang diharapkan bisa selesai tahun ini. Misalnya saja, peserta bisa melihat status dari klaimnya dan simulasi pensiun. Apalagi sekarang 10%-30% dana bisa dipinjam untuk pembayaran rumah. Karena itu, banyak peserta yang acapkali mencari tahu informasi tersebut.


BPJS TK dalam pengembangan IT, ungkapnya lagi, akan menggunakan seluruh kanal. Antara lain, melalui smartphone berbasis Android, Ios, dan Blackberry. Karena dalam pengembangan mobile application seiring berkembangnya zaman mutlak diperlukan. Dengan aplikasi ini, peserta bisa mengecek apakah pembayaran dari pemberi kerja tepat waktu dan tepat jumlah. Peserta juga bisa memantau hasil pengembangan dananya. Jadi, unsur transparansi bisa diketahui semua pihak, terutama peserta. Romie, menjelaskan sistem IT BPJS Ketenagakerjaan, berorientasi pada kebutuhan peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas organisasi sesuai dengan amanah UU dan PP turunannya dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan implementasi keunggulan operasional dan pelayanan kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada kebutuhan peserta. Berbagai fitur system IT yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan sangat mendukung akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis lainnya. Implementasi system IT ini juga lebih memudahkan peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem informasi yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat menghemat anggaran Badan. Untuk kanal pedaftaran serta pembayaran iuran, yang telah bersinergi dengan seluruh Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain 10 ribu Service Point Office (SPO) Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama, 24 ribu Payment Point Online Banking (PPOB), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS. Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang baik dalam mendukung strategi operasional kedepannya untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan. n

BRIDGE VOLUME 11

5

Peraturan SK Menteri PAN No 81 Tahun 1993

PELAYANAN PRIMA DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK Semenjak BPJS Ketenagakerjaan bertransformasi dari PT Jamsotek (Persero), awal tahun 2014 lalu, maka status institusi jaminan sosial itu tidak lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi menjadi Badan Layanan Publik yang semua kinerjanya sesuai peraturan dan kebijakan yang telah diatur oleh Kementerian PAN – BR.

P

erihal pelayanan prima terkait pelayanan publik, yang aplikasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku – diatur dalam Keputusan Menteri PAN No 81/Tahun 1993. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka dibutuhkan suatu bentuk pelayanan prima. Pelayan prima terkait pelayan publik yang dimaksud SK Menpan tersebut adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah pusat/daerah, seluruh badan termasuk BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

6

BRIDGE VOLUME 11

Foto: twitter.com/yuddychrisnandi

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah


Peraturan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal. Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut : 1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau perusahaan harus dilakukan dari tingkat top manajemen hingga lower manajemen. 2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan. 3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus mengetahui arah organisasi dengan cara mengidentifikasi tentang apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melaksanakan. 4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang ditentukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi pelayanan tersebut harus memperhatikan: perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image pelanggan, loyalitas pelanggan, dan alternatif-alternatif pelanggan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses. 2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau ketepatan pelayanan. 3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis. 4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan. 5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya. 6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi,


ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/ panduan lainnya. 7. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain. Pada dasarnya pelayanan prima mengandung tiga aspek, yakni (1) kemampuan yang profesional, (2) kemampuan yang teguh, (3) sikap yang ikhlas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, keluhan, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Terkait pelayanan prima, yang harus diaplikasikan dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan – yang kini telah bertransformasi dari BUMN menjadi institusi/badan yang berada langsung di bawah Presiden. Untuk mengadopsi pelayanan prima tersebut, ada tatacara penyusunan standar pelayanan yang mengacu Permen PAN-RB No 15 tahun 2014. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan prima sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Jadi digulirkannya Permen PAN-RB No 25 Tahun 2014, sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Sehingga dapat memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. n

BRIDGE VOLUME 11

7

Main Report

OPERATIONAL EXCELLENT MENJADI KOMITMEN BPJS KETENAGAKERJAAN

8

BRIDGE VOLUME 11


Main Report BPJS Ketenagakerjaan terus membenahi pelayanannya. Seluruh kemudahan ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan di tahun 2016.

D

alam menjalankan aktifitasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola lembaga/institusi yang baik (good governance) dan pemanfaatan dana kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta. Untuk itu, terdapat tiga elemen core operational yang saling berkaitan di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kemudahan menjadi peserta adalah hal yang utama. Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi mengatakan, hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai


Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110 ribu kasus. "Sedangkan total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya," jelasnya. Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau tumbuh sekitar 10%. "Dengan adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharap bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan," tandasnya. Untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta non formal saat ini dibandingkan sektor formal. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat pertumbuhan kepesertaan di atas 100% atau melampaui target per Oktober 2015 dibandingkan periode sama tahun lalu. Pertumbuhan ini merupakan wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan

BRIDGE VOLUME 11

9

Main Report

Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) berbasis tekhnologi informasi

meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya memberikan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Hingga Oktober 2015, BPJS Ketenagakerjaan mencatat kepesertaan aktif 19,034 juta tenaga kerja atau tumbuh 116,51% dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 16,337 juta atau 99,66% dari target 2015. Peningkatan kepesertaan ini pun terjadi di kategori kepesertaan perusahaan aktif yang melonjak 133,29% atau sebanyak 275.888 dibanding Oktober 2014 sebanyak 206.988 atau 109,65% dari target 2015. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya mengatakan, pertumbuhan positif ini merupakan komitmen meningkatkan pelayanan dan memberi kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia. Pertumbuhan tersebut melampaui dari angka yang ditargetkan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi baru dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Elvyn menjelaskan, sistem ini berorientasi kebutuhan peserta dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi berbasis tekhnologi informasi (TI) sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan turunannya dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Elvyn menambahkan, sistem informasi baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga

10

BRIDGE VOLUME 11

Kerja (SIJSTK) yang berorientasi kebutuhan peserta dan kemampuan menyesuaikan kapasitas organisasi sesuai amanah Undang-undang dan peraturan turunannya menghadapi dinamika lingkungan, internal maupun eksternal. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru lebih fleksibel dan dinamis mendukung visi institusi dan implementasi keunggulan operasional dan pelayanan bagi seluruh pekerja yang berorientasi kebutuhan peserta (customer centric). Berbagai fitur dimiliki SIJSTK sangat mendukung akselerasi kepesertaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan peserta mengakses BPJS Ketenagakerjaan. Sistem informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan komunikasi) dan sumber daya manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Ia menambahkan, sistem informasi yang baru ini sudah terintegrasi dengan sistem operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Menurut Elvyn, implementasi SIJSTK ini juga lebih memudahkan peserta untuk mengakses BPJS


Main Report Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem informasi yang baru ini juga lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat menghemat anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kemampuan institusi lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industry strategis lainnya. “Implementasi SIJSTK ini juga lebih memudahkan peserta mengakses BPJS Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun. Sistem informasi yang baru ini dinilai lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang dapat menghemat anggaran,” paparnya. Ditambahkannya, sistem informasi baru ini sudah terintegrasi dengan system operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Kanal pendaftaran serta pembayaran iuran yang bersinergi dengan SIJSTK antara lain 337 Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, 10 ribu Service Point Office (SPO) Bank BRI dan BJB, 73 ribu lebih ATM Bank kerjasama, 24 ribu payment point Online Banking (PPOB), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Trauma Center (RSTC), aplikasi web, smart kiosk dan aplikasi mobile serta SMS. Elvyn mengungkapkan, seluruh kemudahan akses ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan di tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut, lanjut Elvyn, mendapatkan pengakuan organisasi-organisasi Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN Social Security Association) berupa penghargaan Achievement in Transformation Excellence pada Oktober 2015. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam berbagai aspek termasuk pelayanan, kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA (International Social Security Association) dalam bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program return to work. Elvyn menjelaskan, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses klaim. Kalau jauh sebelumnya peserta jaminan sosial tenaga kerja harus mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu, kini di BPJS Ketenagakerjaan lebih cepat. Dengan jargon ‘from two weeks to 20 minute’, peserta yang akan


melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Karena, dengan data base yang sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya, ada peserta pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua berkas-berkasnya secara online. Besoknya, datang ke kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20 menit saja peserta klaim bisa langsung mendapatkan uangnya di bank,” imbuhnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan akses, BPJS Ketenagakerjaan telah bermitra dengan sejumlah bank papan atas dengan tidak mengeluarkan biaya operasional dan biaya modal atau no opex, no capex. “Loket layanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di kantor bank, tanpa sewa. Dana dari peserta itu disimpan di kantor bank yang bersangkutan. Kami juga akan membuka 10.000 outlet baru yang meliputi 3 jenis, yaitu physical present, electronic, dan canal distribution bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah perbankan,” papar Elvyn. Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan juga akan memperluas jaringannya dengan menggunakan gerai-gerai Indomart di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta sudah bisa memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone, melalui BPJSTK mobile. n

BRIDGE VOLUME 11

11

Main Report

MEMBERI KEMUDAHAN LAYANAN KEPADA PESERTA

BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun Operational Excellent. Empat hal yang dikerjakan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kemudahan layanan kepada semua peserta yakni aksebilitas, kecepatan, kehandalan dan keramahan.

D

irut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, menjelaskan, dengan melaksanakan empat hal yaitu: aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan keramahan maka BPJS Ketenagakerjaan bisa dikenal oleh masyarakat. Selain itu, dengan empat hal

12

BRIDGE VOLUME 11

tersebut tentunya BPJS Ketenagakerjaan ingin memberikan kemudahan kepada semua peserta dalam mendapatkan layanan secara prima. Elvyn G Masassya menambahkan, untuk memberikan pelayanan prima kepada para peserta, pihaknya sudah mencanangkan untuk menambah


Main Report sebanyak 208 kantor baik kantor cabang penuh mapun kantor cabang perintis. Dengan kehadiran 208 kantor baru tersebut diharapkan masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan. "Kita menargetkan supaya di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia bisa terlayani dengan baik dengan adanya kantor cabang penuh dan kantor cabang perintis," kata Elvyn G Masassya, beberapa waktu lalu. Selain menambah kantor cabang penuh dan kantor cabang perintis, BPJS juga terus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar dapat meningkatkan layanan kepada peserta. Antara lain hal ini dilakukan melalui pelatihan pelayanan prima yang dilaksanakan di sejumlah daerah sejak tahun 2015. Pelatihan seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara, misalnya, telah dilakukan pada tanggal 20-22 Maret 2015 di Bella International Hotel. Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Amri Yusuf, pada acara tersebut menjelaskan pentingnya tiga aspek pelayanan prima BPJS Ketenagakerjaan yaitu fisik kantor, proses yang terkait dengan alur layanan, dan SDM (sumber daya manusia) yang berhubungan dengan sikap dan etika dalam melakukan layanan yang melebihi ekspektasi atau harapan peserta. Kegiatan pelatihan tersebut berisi outbound tim building dan pada hari kedua peserta pelatihan diajarkan cara berpenampilan, cara bersikap serta cara berbicara dengan pelanggan. Pada hari ketiga peserta pelatihan diajarkan cara handling complain dan implementasi service blue print yang merupakan standar service di BPJS Ketenagakerjaan.

Layanan Terbaik BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong seluruh kantor cabang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan piagam penghargaan untuk memacu kantor cabang agar dapat mengimplementasikan program Operational Excellent dengan sebaik-baiknya. Salah satu kesuksesan dalam memberikan pelayanan terbaik dibuktikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cianjur, dengan mendapat piagam penghargaan sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa Barat akhir tahun 2015. Penghargaan ini sebagai bukti bahwa KCP BPJS Ketenagakerjaan Cianjur akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya dalam layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Cianjur yang mendapat piagam penghargaan sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik se-Jawa Barat akhir tahun 2015. Menurut Hanif Dhakiri, dengan mendapat piagam penghargaan tersebut merupakan salah satu kesuksesan dalam memberikan pelayanan terbaik. "Saya berharap apa yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cianjur bisa menjadi contoh buat yang lain," kata Hanif Dhakiri, beberapa waktu yang lalu. Hanif Dhakiri menambahkan, capaian dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan KPC Cianjur cukup memuaskan masyarakat, sehingga peminatnya terus bertambah. Diharapkan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah lain bisa lebih mengoptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang.

BRIDGE VOLUME 11

13

Main Report

BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA)

Budaya PRIMA BPJS Ketenagakerjaan belum lama ini menerima penghargaan Good Practice Award dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (ISSA) dan tiga penghargaan internasional lainnya. Presiden ISSA Errol Frank Stoove menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di Forum Regional Jaminan Sosial Asia Pasifik di Oman, 2 November 2015. Kompetisi regional tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan 48 organisasi jaminan sosial anggota ISSA dari 16 negara di Asia Pasifik. Tiga penghargaan lain yang diterima BPJS Ketenagakerjaan adalah "The new initiatives approach to start the Return-to-Work Program”, “The new service blue print to achieve service excellence” dan “Expansion of multi-distribution channels to all workers". Sejak Januari 2014, Indonesia memasuki era baru jaminan sosial. Ditandai dengan transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai amanah transformasi, peranan dan fungsi jaminan sosial juga berubah, bukan sekadar perlindungan di saat terjadinya risiko sosial ekonomi seperti meninggal, kecelakaan kerja, sakit atau pensiun, tetapi juga menjadi jembatan kesejahteraan pekerja.

14

BRIDGE VOLUME 11

Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kinerjanya di semua level. Dari segi kemanfaatan, pada bulan Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan secara resmi menyelenggarakan program Jaminan Pensiun bagi seluruh pekerja dan menyelenggarakan program Kembali Bekerja (Return to Work) sebagai pengembangan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Berdasarkan pengalaman, tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hanya mendapatkan perlindungan berupa penggantian biaya pengobatatan dan santunan. Tidak jarang tenaga kerja tersebut kehilangan pekerjaan karena dianggap sudah kehilangan kemampuan fisik untuk bekerja. Melalui program “Return To Work”, tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja akan memperoleh rehabilitasi dan pelatihan kejuruan untuk menjamin tenaga kerja tersebut dapat kembali bekerja sesuai dengan bidang keahlian sebelumnya ataupun bidang keahlian yang baru. Di sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan budaya PRIMA yang artinya Peduli, Ringkas, Interaktif, Modern, dan Aktif yang mengubah secara total sistem dan prosedur layanan di tiga aspek utama, yaitu Fisik, Proses, Manusia. Perubahan pada aspek fisik menggambarkan perubahan bentuk atau tampilan ruang pelayanan di kantor cabang yang lebih modern dan ramah. Pada


Main Report

aspek proses menggambarkan prosedur pendaftaran dan klaim yang lebih ringkas dan interaktif berbasis fisik maupun elektronik. Perubahan pada aspek manusia merepresentasikan perubahan budaya baru yang lebih peduli dan aktif dalam melayani peserta. Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menambah nilai bagi peserta. Integrasi data kepesertaan dengan data kependudukan berbasis NIK (e-KTP) sangat efektif untuk mendukung proses pendaftaran kepesertaan dan pelayanan klaim. Perluasan kanal distribusi dengan pihak bank, nonbank maupun yang berbasis elektornik memudahkan peserta berinteraksi dengan BPJS Ketenagakerjan. Kanal distribusi tersebut memiliki fungsi yang sama dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian para pekerja dapat melakukan pendaftaran peserta, pembayaran iuran dan pengajuan klaim di mana pun dan kapan pun.

Kemudahan Akses Dalam rangka meningkatkan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi baru yang dinamakan Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Menurut Elvyn G Masassya, SIJSTK berorientasi pada kebutuhan peserta dan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas organisasi sesuai dengan amanah


Undang-Undang dan peraturan turunannya dalam menghadapi dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan dinamis untuk mendukung visi institusi dan implementasi keunggulan operasional dan pelayanan kepada seluruh pekerja yang berorientasi pada kebutuhan peserta. Berbagai fitur yang dimiliki SIJSTK sangat mendukung akselerasi kepesertaan, dari yang sebelumnya secara kolektif melakukan pendekatan ke perusahaan. Selain itu, kemampuan institusi untuk lebih ekspansif melalui kerangka kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Pemerintah Daerah, perbankan, telekomunikasi, retail dan berbagai industri strategis lainnya. Implementasi SIJSTK ini lebih memudahkan peserta untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan di manapun dan kapanpun. Sistem informasi ini lebih efisien dari segi pembiayaan infrastruktur (database serta jaringan komunikasi) dan Sumber Daya Manusia yang dapat menghemat anggaran Badan. SIJSTK sudah terintegrasi dengan sistem operasional berbagai lembaga dan instansi pemerintah serta perbankan dan perusahaan retail, telekomunikasi dan industri. Seluruh kemudahan akses ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang baik dalam mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan

BRIDGE VOLUME 11

15

Main Report

Pendaftaraan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui website

kepesertaan tahun 2016. Seluruh inisiatif tersebut telah mendapatkan pengakuan dari organisasi Jaminan Sosial Internasional, seperti ASSA (ASEAN Social Security Association) berupa penghargaan “Achievement in Transformation Excellence” pada Oktober 2015. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam berbagai aspek termasuk pelayanan, kepesertaan dan pengelolaan dana. Penghargaan lainnya diberikan oleh ISSA (International Social Security Association) dalam bidang pelayanan prima, perluasan kanal distribusi dan pelaksanaan program Return to Work. Pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan tersebut menunjukan komitmennya untuk berusaha keras mewujudkan Era Baru Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja di Indonesia.

Bukan Perubahan Biasa PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini resmi beroperasi pada 1 Januari 2014 dan sesuai ketentuannya beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Elvyn G Massasya mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar perubahan biasa, tetapi transformasi yang melampaui bentuk mulai dari fungsi hingga tata kelolanya. Transformasi tersebut memiliki design baru dan visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Visi baru tersebut yakni “Menjadi BPJS Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan

16

BRIDGE VOLUME 11

Pelayanan”. Berkaitan dengan hal di atas, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga elemen core operational yang saling berkaitan, yaitu kepesertaan, investasi dan pelayanan. Dari sisi kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengemban tugas untuk menjadikan semua pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari sisi pengelolaan data peserta, BPJS Ketenagakerjaan memberi kemudahaan kepada calon peserta. Sebagai contoh, dulu untuk menjadi peserta jaminan sosial, seseorang harus mengisi 30 data dan formulirnya berlembar-lembar. Tapi sekarang, cukup mengisi data-data inti saja karena BPJS Ketenagakerjaan sudah merangkul Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data-data penduduk yang jadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Pendaftaraan kepesertaan juga dipermudah, tidak perlu datang ke kantor, tetapi bisa melalui website bahkan via smart phone. Dalam bidang investasi, BPJS Ketenagakerjaan memposisikan diri sebagai alat untuk memberikan total benefit kepada peserta. Jika di masa lalu peserta hanya mendapat financial benefit, sekarang bisa dapat multi benefit. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan, akses yang mudah, akurasi dan friendly. Termasuk dalam proses klaim, sebelumnya peserta yang mengurus klaim membutuhkan waktu dua minggu maka kini memberikan layanan jauh lebih cepat. Dengan jargon “from two weeks to 20 minute”, peserta yang melakukan klaim hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Pelayanan yang cepat tersebut dimungkinkan karena data base sudah ada pada BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang akan klaim tidak perlu konfirmasi ke kantor kelurahan. “Misalnya ada peserta pensiun atau berhenti bekerja mau klaim tinggal masuk website BPJS Ketenagakerjaan lalu kirimkan semua berkasnya secara online. Besoknya, datang ke kantor masuk jalur fast track. Maka, dalam tempo 20 menit peserta klaim bisa langsung mendapatkan uangnya di bank,” kata Elvyn G Masassya. Selanjutnya, untuk menjaga akurasi agar tidak ada lagi transaksi yang bersifat cash, peserta bisa memanfaatkan e-registrasi, e-payment dan e-claim. Peserta juga dapat mengecek saldo di smartphone, melalui “BPJSTK mobile”. Transformasi ini telah membawa BPJS Ketenagakerjaan kepada pelayanan Operational Excellent yang lebih terjamin dan transparan di manapun dan kapanpun. n

Manfaat

PROGRAM TOTAL BENEFIT

“MERINGANKAN PEKERJA MENGGAET KEPESERTAAN” Sebuah program baru BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan multi manfaat, diluncurkan akhir tahun lalu, untuk memberikan banyak kemudahan bagi peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan, sekaligus memotifasi pekerja lain.

P

ada penghujung Tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan memberikan paket hadiah buat para pekerja peserta Jaminan Sosial. Adapun paket tersebut terdiri dari manfaat finansial dan non finansial, yang diberi nama program Total Benefit. Pemberian paket hadiah multi manfaat itu, dikemukakan oleh Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press Conference Launching Program Total Benefit BPJS Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang City, Desa Harjamekar, Kec, Cikarang, Bekasi, pada Rabu (16/12). Peluncuran program tersebut, tukas Jeffry sekaligus mensosialisasikan multi manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta Jaminan Sosial, yang meliputi Housing Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit, Education Benefit dan Health Benefit. Dalam menggulirkan program tersebut, jelas


dia lagi, di wilayah Cikarang, institusi Jaminan Sosial menjalin kemitraan dengan developer untuk menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni serta terjangkau bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jeffry menambahkan, untuk housing benefit di Wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan perbankan dan developer, dalam hal ini untuk penyedian perumahan di Perumahan Grand Cikarang bekerjasama dengan PT Budi Langgeng Persada, dan untuk adminnya di support oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Selain itu, untuk food benefit, ungkap dia lagi, di Wilayah Cikarang institusi Jaminan Sosial bermitra dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi Karyawan Mulia Industri untuk menyalurkan bahan pokok dengan harga ritel yang terjangkau bagi pekerja peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk manfaat lainnya, seperti transportation benefit yang menyediakan transportasi dari rumah

BRIDGE VOLUME 11

17

Manfaat menuju lokasi kerja, untuk mengurangi beban biaya transportasi bagi para peserta Jaminan Sosial. Selebihnya, education benefit yang berupa manfaat beasiswa bagi putra-putri peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan. Dan, manfaat terakhir, health benefit, yang memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan kawasan perumahan peserta, dimaksudkan untuk mengurangi biaya kesehatan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pekerja yang ingin mendapatkan paket hadiah dari BPJS Ketenagakerjaan, syaratnya menurut Jeffry hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal setahun, tertib administrasi, dan bukan perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya. Khusus untuk housing benefit, ada persyaratan lain, seperti kepemilikan rumah yang diajukan adalah rumah pertama. Seluruh proses pengajuannya mengacu persyaratan yang berlaku di Bank penyalur (BTN). Dan, jenis pinjaman yang diberikan dan disediakan pada housing benefit ada dua macam, pertama kredit pemilikan rumah (KPR) dan kedua pinjaman uang muka (PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang dibebankan pada peserta hanya sebesar 5 persen untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah

18

BRIDGE VOLUME 11

(MBR) pada KPR subsidi. Untuk jangka waktu selama 20 tahun. Melalui kemudahan dalam pembiayaan di dalam paket multi manfaat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tukas Jeffry, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja. Dengan program total benefit ini, akan memotivasi para pekerja di kawasan Industri maupun perusahaan di Wilayah Cikarang, untuk ikut kepesertaan Jaminan Sosial yang memberikan banyak manfaat bagi peserta. Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Oktober 2015, mencapai 19,035 juta tenaga kerja. Pasca operasional penuh BPJS Ketenagakerjaan, setelah empat bulan berjalan, Program Jaminan Pensiun telah menghasilkan Rp1,20 triliun, yang merupakan 123 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pembayaran jaminan, pembayaran klaim mencapai Rp14 triliun atau setara dengan 75 persen dari target, yang merupakan imbas dari pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan PP 60/2015. Pengelolaan dana investasi program Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp191,32 T dan dana investasi program BPJS sebesar Rp7,36 triliun. Sementara, hasil investasi program DJS mencapai Rp14,06 triliun dan hasil investasi program BPJS mencapai Rp638,59 miliar. n


Katiga

IMPLEMENTASI K3 DI SEKTOR KONSTRUKSI Kecelakaan kerja di bidang konstruksi masih cukup tinggi di Indonesia sehingga untuk mengatasinya diperlukan tenaga ahli konstruksi yang memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam jumlah sangat banyak.

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tahun 2015 menurun di banding tahun sebelumnya. Pada 2015 jumlah angka kecelakaan kerja peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50.089 kasus. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2014 sebanyak 53.319 kasus. Menurut Ahmad Riyadi, Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, penurunan kasus kecelakaan kerja dapat terjadi karena BPJS Ketenagakerjaan turut aktif dalam mengadakan safety training untuk para pekerja, khususnya untuk pekerja dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi.


Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan selalu mempromosikan pentingnya implemetasi K3 di perusahaan atau sektor usaha yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Salah satu sektor usaha yang banyak mempekerjakan tenaga kerja dan masih cukup tinggi angka kecelakaan kerjanya adalah sektor konstruksi. Data International Labour Organization (ILO) menyebutkan, setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Sementara itu, kasus kecelakaan kerja di Indonesia setiap hari yang dialami para pekerja dari setiap 100 ribu tenaga kerja terdapat 30% di antaranya terjadi di sektor konstruksi. Menurut pakar K3 Doedoeng Z. Arifin, angka

BRIDGE VOLUME 11

19

Katiga kecelakaan kerja sektor konstruksi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Hampir 32% kasus kecelakaan kerja di Indonesia terjadi di sektor konstruksi yang meliputi semua jenis proyek gedung, jalan, jembatan, terowongan, irigasi, bendungan, dan sejenisnya.

Ahli K3 Kontruksi Terjaminnya keamanan dan keselamatan bagi pekerja maupun masyarakat umum, termasuk adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan keamananya, merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar lingkungan kegiatan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan suatu bentuk ”tertib penyelenggaraan jasa konstruksi” sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Hal tersebut di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi yang tinggi, pemanfaat sumber daya secara optimal, efisien dan efektif yang pada akhirnya akan berdampak terhadap adanya kesejahteraan anggota masyarakat pekerja itu sendiri. Menurut Doedoeng Z. Arifin, untuk menjamin tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor jasa konstruksi. Ahli K3 di bidang Konstruksi atau disebut ”Ahli K3 Konstruksi” diharapkan mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi. Berdasarkan data dari Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4), jumlah tenaga ahli konstruksi yang menjadi anggota A2K4 saat ini sekitar 4.500 jiwa. Dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang luar biasa selama lima tahun ke depan (2105 – 2019) yang diprediksi sebesar Rp 5.519 Triliun, akan dibutuhkan tambahan tenaga Ahli K3 Konstruksi sebanyak 1.500 jiwa per tahun. Kebutuhan akan jumlah tenaga ahli K3 Konstruksi yang besar juga dipicu oleh pengaturan dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang mewajibkan setiap proyek untuk melibatkan tenaga ahli K3 Konstruksi bagi proyek dengan potensi bahaya tinggi, yaitu apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,-.

20

BRIDGE VOLUME 11

Pendekatan Pelatihan Untuk menghasilkan 1.500 tenaga ahli K3 Konstruksi ber-SKA dalam setahun bukan hal yang mudah dilakukan. Selain perlu dilakukan melalui pendekatan pelatihan dan bimbingan teknis yang biasa, juga perlu adanya pendekatan pelatihan distance learning. Hal ini memungkinkan terjangkaunya para peserta pelatihan di tempat tertentu yang karena jumlah peserta pelatihan dalam satu angkatan tidak efisien dilakukan dengan pendekatan klasikal. Data BPS (2014) menyebutkan, jumlah tenaga ahli konstruksi di Indonesia sebanyak 280 ribu orang atau 4 persen dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi pada tahun 2014 yang berjumlah 7,2 juta jiwa. Dari 280.000 tenaga ahli konstruksi, kini sudah ada 81.333 orang yang bersertifikat kompetensi ahli atau ber-SKA (LPJK, Maret 2015). Sementara sisanya yang berjumlah sekitar 199 ribu tenaga ahli masih belum memiliki SKA. Jumlah inilah yang menjadi sasaran pembinaan Balai bersama stakeholder jasa konstruksi lainnya. Dengan kapasitas Balai menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi keahlian konstruksi sebanyak 5.000 peserta per tahun, maka jumlah di atas tidak pernah dapat diselesaikan, karena setiap tahun masuk tenaga ahli baru sekitar 8.500 orang (BPS 2010 – 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan system delivery pelatihan yang tidak biasa dan bersifat masal. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas adalah melalui pelatihan jarak jauh keahlian konstruksi (PJJAK) atau Distance Learning. Menurut Doedoeng Z. Arifin, PJJAK adalah suatu lingkungan pendidikan dan pelatihan (diklat) keahlian konstruksi online berpusat pada peserta diklat yang dikembangkan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana pelatihan berbasis kompetensi lainnya, PJJAK mengikuti standar sistem pelatihan kerja nasional (sislatkernas). PJJAK didesain sebagai suatu Pelatihan Kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keahlian konstruksi tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Diharapkan melalui berbagai upaya pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi para ahli konstruksi, termasuk kemampuannya dalam implementasi K3 di sektor konstruksi. Pada akhirnya diharapkan akan semakin menurun jumlah kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi. n


Seberang

CENTRAL PROVIDENT FUND – PENGELOLA JAMINAN SOSIAL

DI NEGERI SINGA AIR MENERAPKAN KINERJA UNGGUL Provident Funds (Dana Penghematan) Kebijakan pemerintah Singapura menyelenggarkan jaminan sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan filosofi nasional-Negeri Singa Air itu, yang berupa dukungan aktif buat kemandirian. Selain itu, untuk mensupport upaya dan tanggung jawab masyarakat/pekerja terhadap dirinya sendiri dan keluarga, semasa usia produktif maupun di usia tua (pensiun) Di dalam rencana memberikan jaminan sosial untuk hari tua, kala itu ada tiga pertimbangan utama yang harus dicover – dipayungi melalui sejumlah program, al: pensiun, kebutuhan perumahan dan perlindungan kesehatan. Lantas, pada 1 Juli 1951, pemerintah Singapura merancang sebuah skema tabungan wajib, sistem CPF (Central Provident Fund) untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa pensiun. Pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan bantuan kepada pekerja dengan pendapatan rendah yang membutuhkan bantuan melalui subsidi dan top-up. Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1968, pemerintah memperkenalkan skema kepemilikan rumah umum, yang memungkinkan warga/pekerja lokal bisa membayar hipotek flat (HDB) mereka dengan menggunakan tabungan CPF, ketimbang harus mengurangi dana pensiun mereka untuk menyewa flat. Kepemilikan rumah bagi warga/pekerja/anggota CPF di Singapura menjadi pilar utama dalam memberikan www.bpjsketenagakerjaan.go.id

rasa keamanan mereka dimasa pensiun, karena dapat mengurangi keharusan membayar biaya sewa flat dari dana pensiun mereka. Pada 1970-an, Singapura telah tumbuh menjadi Negara yang modern dan warganya yang hidup sejahtera. Sehingga upah dan standar hidup meningkat, sehingga mendongkrak tingkat kontribusi CPF sehingga bisa menghemat lebih banyak untuk pensiun. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan warga/pekerja/anggota CPF di Negeri Singa Air itu, pemerintah Singapura kembali memperkenalkan akun baru - rekening khusus untuk menyimpan – kontribusi lain, untuk memenuhi kebutuhan pensiun yang lain. Secara bertahap CPF mengalami perbaikan (pada 2002, 2003, dan 2004) dalam memenuhi kebutuhan masing-masing generasi di Singapura, tetapi tetap berfokus pada konsep sentralisasi dana provident. Semua warga/pekerja/anggota CPF tetap harus memberikan kontribusi selama masa hidup mereka. Dan, sistem CPF sekarang memiliki tiga kekuatan utama, antara lain : • Tanggung Jawab Pribadi: Warga/pekerja /anggota tetap bekerja dan menabung lebih banyak untuk masa pensiun Anda. • Kepemilikan : Akumulasi tabungan Anda sendiri. • Pendapatan Seumur Hidup : Dengan CPF aktif, BRIDGE VOLUME 11

21

Seberang

tabungan CPF Anda akan membayar Anda aliran pendapatan pensiun seumur hidup. CPF mengelola segala bentuk jaminan sosial di Singapura, yang mencakup empat account yang berbeda: • Accunt Biasa (OA): Untuk membiayai pembelian rumah, investasi disetujui, asuransi CPF, dan pendidikan • Rekening Khusus (SA): Untuk simpanan / jaminan hari tua • Rekening Pensiun (RA): Untuk membiayai pembayaran berkala dari Usia 62 tahun • Rekening Medisave (MA): Untuk pembayaran perawatan rumah sakit, tunjangan kesehatan, dan disetujuinya asuransi kesehatan dan dari usia 55 tahun Dari empat rekening yang dikelola CPF dan tiga kekuatan utama yang dimilikinya, dapat memberi gambaran sistem jaminan sosial di Singapura. Untuk mengetahui lebih lanjut kinerja skema jaminan sosial yang dikelola institusi tersebut simak berikut ini.

Jaminan Sosial Karyawan Skema CPF terutama menawarkan jaminan sosial di Singapura untuk karyawan/pekerja lokal-swasta. Ada beberapa cakupan – coverage yang sedikit berbeda untuk karyawan sektor publik yang dipilih. Setiap pegawai harus membayar jumlah tertentu dari pendapatan mereka ke dalam dana masing-masing (4 rek CPF). Jumlah yang tepat diperlukan untuk kontribusi tahunan untuk jaminan sosial di Singapura, yang besarnya tergantung pada usia dan pendapatan.

22

BRIDGE VOLUME 11

Karyawan dengan penghasilan bulanan kurang dari SGD 500 tidak membayar apa-apa. Orang yang berpenghasilan antara SGD 500 sd SGD 1.500 memberikan kontribusi jumlah datar (16%) dari pendapatan bulanan untuk jaminan sosial di Singapura. Sedangkan yang memiliki pendapatan lebih dari itu, harus mengalokasikan persentase tertentu untuk masing-masing rekening mereka. Namun, ada titik cut-off untuk menghitung persentase ini. Jika Anda mendapatkan lebih dari SGD 5.000 per bulan, tidak lagi mencari skema dalam pembayaran untuk jaminan sosial di Singapura lagi. Selain kontribusi tahunan yang dibuat oleh karyawan, majikan mereka secara hukum juga diminta kontribusinya untuk mendukung karyawan. Di luar kontribusi wajib (16%), pemberi kerja dan karyawan dapat memberi kontribusi sukarela sampai dengan top-up. Semua kontribusi gabungan tidak boleh melebihi SGD 30.000 setahun.

Keempat Akun yang Dikelola CPF dan Manfaatnya Uang yang dialokasikan ke rekening CPF untuk jaminan sosial di Singapura tumbuh pada tingkat bunga tetap. Peningkatannya secara teratur disesuaikan oleh pemerintah Singapura. Pekerja/anggota CPF bisa menggunakan uang dari rekening masing-masing untuk tujuan tertentu – yang telah ditetapkan kegunaan setiap rekeningnya. Rekening Biasa (OA), semacam rekening tabungan yang mana si pemilik dapat menarik uang untuk kebutuhan tertentu. Dana OA dapat digunakan untuk membeli rumah di Singapura, untuk membiayai


Seberang pendidikan anak-anak, atau untuk membeli asuransi jiwa. Rekening Medisave (MA), misalnya, yang diperuntukan biaya kesehatan, meliputi sakit (berobat jalan dan rawat inap) serta manfaat bersalin bagi pekerja wanita. Dengan kontribusi ke rekening CPF setiap bulannya, sekitar SGD 330 sd 475. Jika seorang pekerja/anggota memiliki lebih dari SGD 40.000 di Rekening Khusus (SA), dia dapat mengambil surplusnya (SGD 10.000) untuk berinvestasi dalam usaha yang disetujui pemerintah, asal hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku ang ditetapkan Skema CPF Investasi (CPFIS). Misal, dana diinvestasikan untuk pembelian jenis instrumen keuangan prospektif (seperti Saham-Saham “Blue Chip”- potensial). Pada usia 55, pekerja/anggota akan mendapatkan Akun Pensiun (RA). Setidaknya dia harus sudah memiliki hingga SGD 139.000 (Rp1,3-1,5 miliar) dari seluruh rekening SA dan OA ke RA. Setelah pekerja /anggota berhenti bekerja pada usia 65, dia akan mendapatkan satu lagi jenis jaminan sosial di Singapura. Warga/pekerja/anggota CPF dapat mengakses uang-dana di rekening RA dan menggunakannya untuk membeli anuitas seumur hidup dari bank lokal. Pekerja/anggota CPF juga bisa menyimpannya (mengalihkannya) dalam rekening investasi sampai tabungan habis. Jika pekerja/anggota mau pensiun di luar negeri, Dia dapat menguras rek RA, asal dia benar-benar berniat untuk meninggalkan Singapura selamanya. Jaminan sosial di Singapura juga mencakup tunjangan cacat dan manfaat. Untuk menerima tunjangan cacat, pekerja/anggota CPF memerlukan penilaian medis dari Institusi yang ditunjuk secara resmi, yang bisa memberikan rekomendasi bahwa dia secara permanen dan benar-benar tidak mampu bekerja. Sedangkan tunjangan manfaat dibayar (minimal SGD 49.000) untuk anggota keluarga dalam kasus kematian dini si pekerja/ anggota CPF – yang belum waktunya pensiun.

Jaminan Sosial untuk Self-Employed (Profesional / Wiraswasta)

Jaminan Sosial untuk Ekspatriat Seperti disebutkan sebelumnya, jaminan sosial di Singapura hanya mencakup warga dan penduduk tetap. Karyawan asing yang merupakan penduduk sementara tidak tercakup oleh CPF. Ini termasuk sebagian besar pekerja migran dan ekspatriat. Singapura tidak memiliki perjanjian jaminan sosial dengan negara lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari diri kalau si pekerja ekspatriat harus memiliki jaminan sosial sendiri sebelum pindah ke Singapura. Ada panduan untuk mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan di Singapura, serta tips untuk mendapatkan polis asuransi jaminan sosial dan kesehatan swasta untuk ekspatriat. Selain itu jangan mengabaikan ketentuan pensiun. Jika pekerja ekspatriat mau membayar ke skema pensiun nasional, hubungi kantor jaminan sosial setempat (CPF). Hal ini bisa tergantung pada faktor-faktor seperti durasi (lama) tinggal pekerja ekspatriat di Singapura dan klausul yang tepat dalam kontrak kerja baru si pekerja ekspatriat. Jika pekerja ekspatriat menjadi penduduk tetap sebagai pemegang izin bekerja untuk Singapura - sebagai profesional, berkualitas, atau terampil karyawan di luar negeri, dia juga bisa menambahkan ke skema CPF. Untuk tinggal permanen sebagai hak pekerja bisa mendapatkan jaminan sosial di Singapura. Bila ingin memperoleh informasi yang lebih jauh tentang Jaminan Sosial, mereka bisa menghubungi: Central Provident Fund Dewan Singapura. Pada kesimpulannya, penyelenggaraan skema CPF bertujuan agar pekerja/anggota serta keluarga, dapat pensiun aman, dengan memperoleh penghasilan seumur hidup, sehingga bisa juga membiayai pendidikan, kesehatan, dan rumah. Dan, target penyelenggaraan skema jaminan sosial oleh CPF telah terpenuhi. Bahkan obsesinya menjadi jaminan sosial yang terbesar dan dihormati, telah mendapat pengakuan dunia. Tinggal sekarang bagaimana bisa mempertahankannya.

Struktur Orgnisasi CPF

Wiraswasta di Singapura - baik warga negara/ penduduk tetap juga harus berkontribusi terhadap skema CPF. Jika mereka memiliki pendapatan bersih tahunan antara SGD 6.000 sd SGD 60.000, mereka harus membayar ke rekening Medisave mereka. kontribusi tersebut berjumlah 2,38-9% dari pendapatan mereka, tergantung pada usia orang tersebut. Wiraswasta di Singapura juga dapat berkontribusi untuk jenis Jaminan Sosial yang lain di Singapura. Namun, besarnya kontribusi adalah murni sukarela dan atas kebijakannya sendiri. www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BRIDGE VOLUME 11

23

Investment

KARIR PASCA PENSIUN OLEH: ELVYN

G. MASASSYA

Boleh jadi dahi Anda akan berkerut membaca judul tulisan ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah pensiun masih memiliki karier? Kebanyakan orang beranggapan bahwa pensiun adalah tidak bekerja lagi, lalu menghabiskan masa tua dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial.

T

api, tahukah Anda bahwa usia pensiun resmi di Indonesia adalah 56 tahun. Sementara tingkat usia hidup orang Indonesia saat ini rata-rata sudah mencapai 72 tahun. Jadi ada 16 tahun sisa usia yang mesti dijalani. Nah apakah selama 16 tahun itu cukup hanya melakukan kegiatan sosial dan keagamaan? Jawabnya bisa ya, jika memang secara finansial Anda telah masuk dalam kategori merdeka. Artinya, ketika memasuki usia pensiun, Anda telah memiliki aset produktif atau masih memiliki penghasilan tetap yang bisa dipakai untuk membiayai hidup, melalui program jaminan pensiun yang diikuti sejak masih berusia muda. Namun, bagaimana dengan kalangan yang ketika masih usia bekerja saja penghasilannya pas-pasan. Apa yang akan terjadi jika yang bersangkutan harus

24

BRIDGE VOLUME 11

mengakhiri masa kerjanya di perusahaan tersebut karena sudah memasuki usia 56 tahun. Padahal, secara finansial belum masuk dalam kategori financial freedom. Solusinya cuma satu, yakni menyiapkan karier kedua setelah pensiun. Sebenarnya dari sudut pandang yang lain, tidak pernah ada usia pensiun. Yang ada adalah berganti kegiatan. Patokan usia pensiun itu hanyalah formalitas yang diberlakukan di sejumlah perusahaan, dalam kacamata usia produktif. Namun, dalam realitasnya, dengan tingkat usia hidup yang lebih lama, usia produktif itu juga bisa lebih lama. Di belahan Eropa sana, seseorang baru memasuki usia pensiun tatkala berusia 68 tahun. Bahkan di beberapa negara bisa mencapai 70 tahun, dengan tingkat usia hidup mencapai 80 tahun.


Investment “Passion” Ketika seseorang mulai bekerja, pekerjaan tersebut menghasilkan pendapatan. Apakah pekerjaan tersebut disukai? Bisa ya dan bisa pula tidak. Bagi generasi milenium saat ini, umumnya mereka melakukan pekerjaan yang mereka sukai, sesuai dengan hasrat jiwa atau passion mereka. Tapi, bagi generasi yang lahir pada tahun 1950/1960/1970-an, bekerja belum tentu sesuai dengan passion, melainkan karena mereka diterima bekerja dan kemudian berjalan terus hingga saat ini. Hanya sedikit yang berani berpindah pekerjaan. Kebanyakan terjebak dalam comfort zone. Menikmati yang ada tanpa berani mengambil risiko mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan bakat dan talenta atau keinginannya. Dan tahu-tahu sudah memasuki usia pensiun. Nah, bagi kalangan yang seperti ini, memang ada yang beruntung. Menyiapkan hari tua dengan baik. Namun, lebih banyak lagi yang ketika memasuki usia pensiun belum cukup kaya. Dus, oleh karena itu, solusinya sekali lagi adalah mulai membangun karier baru setelah pensiun. Dan karier itu sejatinya mesti disesuaikan dengan passion atau bakat lain yang tersembunyi yang selama puluhan tahun terpendam tanpa bisa dieksplorasi. Bagaimana konkretnya? Umpamakan usia Anda saat ini 50-an tahun, berarti masa kerja “formal” Anda tinggal 6 tahun lagi. Sembari menunggu selesainya masa bakti formal itu, Anda harus mulai berpikir untuk menyiapkan kegiatan lain yang akan Anda jalankan setelah pensiun. Kegiatan seperti apa? Cek diri Anda. Selama ini Anda memiliki minat terhadap apa? Mungkin Anda penggemar makanan. Mungkin Anda menggemari seni. Mungkin Anda menggemari olahraga. Semua kegemaran tersebut, hakikatnya bisa menjadi modal awal untuk membangun karier kedua. Bagi penggemar makanan, pertimbangkan untuk memulai bisnis makanan, apakah sebagai pemasok atau pedagang, dengan membuka warung dan/atau restoran. Demikian pula bagi Anda yang memiliki kesukaan di bidang lain. Di bidang apa pun, saat ini terbuka beragam peluang untuk melakukan kegiatan yang disukai yang bisa menjadi bisnis dan memiliki manfaat ekonomis. Bahkan, bagi Anda yang mungkin memang sejak lama memiliki bakat bisnis, malah ada peluang lain yang bisa dipertimbangkan. Apa itu? Belakangan ini cukup banyak perusahaan yang menerapkan program golden shake hand (GSH) atau pemutusan hubungan kerja secara sukarela dengan aneka alasan. Biasanya, karyawan yang mengambil program GSH akan mendapatkan kompensasi cukup besar, yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi modal kerja menjalankan kegiatan bisnis baru. Nah, jika Anda

merasa, dalam enam tahun ke depan karier Anda tidak akan meningkat, kenapa tidak mempertimbangkan untuk ikut serta dalam program GSH tersebut. Mungkin sebagian dari Anda ada resistan terhadap pemikiran di atas, dengan alasan bahwa Anda tidak memiliki bakat apa pun. Coba cek tabungan Anda, apakah mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan finansial Anda setelah pensiun? Atau apakah Anda yakin akan merasa bahagia dengan tidak melakukan apa pun setelah tidak bekerja lagi? Banyak contoh di sekitar kita, pensiunan yang mati muda, di bawah rata-rata usia hidup kebanyakan orang. Kenapa? Karena mengalami stres yang bahkan jauh lebih berat ketimbang ketika masih bekerja. Merasa rendah diri, merasa tidak berguna, merasa dikucilkan, dan lain sebagainya. Dan ironisnya, mereka tidak mau keluar dari stress zone tersebut, setelah sekian puluh tahun berada di comfort zone. Jadi, menyiapkan karier baru setelah pensiun sebenarnya bukan sekadar untuk bisa tetap hidup layak dan memiliki dukungan finansial, tetapi agar tetap bisa menjalani hidup dengan normal, sama seperti ketika masih berusia muda. Kesimpulan, menyiapkan karier kedua setelah pensiun bukanlah hal yang mengada-ada. Anda bisa melakukannya ketika memasuki usia pensiun resmi dan/atau mulai menyiapkannya sejak sebelum usia pensiun resmi itu tiba. Gunakan tabungan yang ada sebagai modal awal. Jika tidak memiliki tabungan yang cukup, toh Anda memiliki teman-teman yang selama puluhan tahun sudah bersama-sama mengarungi hidup yang bisa Anda ajak untuk memulai suatu kegiatan baru bersama-sama, atau Anda ikut serta dalam kegiatan bisnis teman-teman Anda tersebut. Selamat mencoba. n

Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas edisi 29 November 2015 dengan judul “Investasi: Karier Pasca Pensiun”.

BRIDGE VOLUME 11

25

Galeri 6 NOVEMBER 2016 2015

PTSP & PATEN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional di Tanah Air melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Indonesia.

11 NOVEMBER 2016 2015

FUN RUN SURABAYA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mensosialisasikan program-programnya dengan mengadakan BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K nasional di parkiran Giant Margorejo, Surabaya. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.200 pelari yang dibuka Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya ini.

18 NOVEMBER 2015

STIMULUS INDRAMAYU Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan bantuan iuran gratis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.000 nelayan di Kabupaten Indramayu. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Desa Karangsong, Kecamatan/ Kabupaten Indramayu dengan memberikan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) kepada nelayan.

26

BRIDGE VOLUME 11


Galeri 4 DESEMBER 2015

MOU DENGAN BNI Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati (kanan) dan Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi (kiri) menandatanganani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pembukaan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office (SPO) di Jakarta, Jumat 4 Desember 2015.

12 DESEMBER 2015

KAPSUL WAKTU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan akuisisi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/sektor informal) hingga satu juta pekerja di 2016. Target tersebut melonjak dari akuisisi 300 ribu pekerja informal tahun ini dengan peserta aktif mencapai 1 juta orang. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi optimistis target akuisisi satu juta pekerja informal dapat tercapai. Hal ini mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibanding sektor formal.

16 DESEMBER 2015

TOTAL BENEFIT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meresmikan program Total Benefit di Perumahan Grand Cikarang City, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Melalui program ini, peserta mendapatkan dua manfaat yang terdiri dari manfaat finansial dan non-finansial, kata Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi dalam acara Press Conference Launching Program Total Benefit BPJS Ketenagakerjaan di Perumahan Grand Cikarang City, Rabu (16/12).


BRIDGE VOLUME 11

27

Figur

Yasaruddin Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan

MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL, ADALAH TUJUAN KAMI BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi sejak 1 Juli 2015 terus berusaha meningkatkan layanan bagi peserta. Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai macam perubahan yang intinya bermuara pada dua aspek, yakni pelayanan dan fisik. 28

BRIDGE VOLUME 11

J

aminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan Kematian (JKm) dan program Jaminan Pensiun (JP). Guna mendukung keempat program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan peningkatan di dua aspek, yakni aspek pelayanan dan aspek benefit. Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan, Yasaruddin mengatakan, guna mendukung keempat program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam perubahan, yang intinya bermuara pada dua aspek, yakni aspek pelayanan dan aspek fisik. Yasaruddin menerangkan, aspek pelayanan menyangkut manusia. Jika selama ini kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dicitrakan dengan pelayanan yang kurang empati dan kurang peduli, saat ini kondisinya telah banyak berubah.


Figur

Lalu, lanjutnya, ada aspek fisik di mana kenyamanan untuk peserta kita datang akan mendapat pelayanan lebih bersahabat dan lebih baik. Aspek alur juga diubah dengan pola alur ban berjalan. “Kalau yang tadinya program JHT bisa memakan waktu dua hingga tiga hari bahkan seminggu, sekarang saya garansi tidak akan lebih dari 30 menit,” terang Yasaruddin. Hal tersebut bisa dilakukan, dengan cara memanfaatkan e-KTP. Dengan e-KTP, bisa tahu nomor NIK dan akan terpampang semua datanya. “Kita tidak lagi cek ulang dengan menanyakan nama ibu kandungnya seperti yang sudah-sudah melainkan bisa dilakukan dengan acak. Semisal siapa nama anak ketiga sehingga bisa kita pastikan bahwa peserta itu betul-betul yang berhak dan kita tidak punya keraguan lagi,” jelas Yasaruddin. Tentunya untuk mendukung ini, BPJS


Ketenagakerjaan juga telah melakukan perubahan dengan selalu meningkatkan sistem IT. Yang kedua ialah aspek benefit yang salah satunya, ialah program return to work (RTW) yang merupakan program perluasan manfaat dari JKK. Program RTW ini merupakan perluasan manfaat pada program JKK yang diberikan dalam bentuk pendampingan pada kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendampingan pada manfaat RTW diberikan sejak dini (early involvement), mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai kembali bekerja. Program jaminan JKK-RTW, terang Yasaruddin, sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja yang mengalami potensi disabilitas dan penderita cacat akibat kecelakaan kerja (fisik dan psikologis). Program ini juga dimaksudkan untuk menurunkan derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja. Yasaruddin memaparkan, program Jaminan JKK-RTW sendiri sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja yang mengalami potensi disabilitas dan penderita cacat akibat kecelakaan kerja (fisik dan psikologis). Program ini juga dimaksudkan, untuk menurunkan derajat kecacatan dan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja. Selama ini, kalau terjadi kecelakaan kerja, tenaga kerja yang mengalami kecacatan, baik fisik maupun mental, tidak tahu nasib mereka selanjutnya. Apakah masih bekerja atau tidak, atau perusahaan tidak mau lagi menerimanya. “Ini kan hanya akan membebani negara lagi bahwa potensi orang miskin akan bertambah. Biasanya perlakuan terhadap penyandang disabilitas agak diskriminatif. Di sini kami terpanggil, kami buat program RTW, jadi tenaga kerja yang alami kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan ini kita rehabilitasi supaya mereka bisa kembali hidup normal seperti masyarakat umumnya dengan didampingi petugas kita. Intinya, mulai dari kecelakaan kerja sampai sembuh semua kami tanggung biayanya sehingga mereka bisa bekerja kembali,” ungkap Yasaruddin. BRIDGE VOLUME 11

29

Figur

Ilustrasi kecelakaan kerja

Menurut Yasaruddin, program JKK-RTW ini dilatarbelakangi oleh UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara garis besar, kedua undang-undang tersebut memiliki konten serupa, yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama, termasuk penyandang cacat. Yasaruddin pun menjelaskan, alur pelayanan return to work dimulai saat peserta yang mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan penanganan di pelayanan kesehatan dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada manajer kasus KK PAK. Apabila peserta mengalami keterbatasan fungsi maupun kehilangan organ tubuhnya yang mengakibatkan peserta mengalami cacat fungsi maupun cacat anatomi maka peserta akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan program RTW, di mana terlebih dahulu pihak perusahaan dan peserta yang mengalami cacat memberikan persetujuan secara tertulis. Selanjutnya, manajer kasus KK PAK akan mendampingi peserta dalam proses RTW. Manajer kasus KK PAK nantinya memantau pengobatan dan perawatan yang tepat dan efektif bagi pasien serta memfasilitasi percepatan proses pemulihan/ rehabilitasi. Setelah pengobatan dan rehabilitasi tuntas, manajer kasus KK PAK memberikan pelatihan pascakecacatan yang bertujuan untuk memastikan peserta dapat bekerja kembali secara

30

BRIDGE VOLUME 11

normal. Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan namun tidak memungkinkan bagi peserta yang bersangkutan untuk kembali bekerja pada posisi yang sama sebelum mengalami kecelakaan, manajer kasus KK PAK akan mencarikan solusi lain dan memberikan pelatihan dan keterampilan khusus yang sesuai agar peserta dapat bekerja di unit kerja atau bidang lain pada perusahaan yang sama. Yasaruddin menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memiliki 11 mobil keliling di setiap kantor wilayah dan memiliki 203 kantor cabang perintis di seluruh wilayah, dan 46 Balai Latihan Kerja (BLK). Manajemen juga bekerja sama dengan 2.783 fasilitas kesehatan, yaitu 1.918 rumah sakit dan 865 klinik. “Saat ini, fasilitas kesehatan trauma center yang sudah online telah mencapai 1.529 unit,” imbuhnya. Itulah kesibukkan Yasaruddin selaku Kepala Divisi Pelayanan dan Pengadaan BPJS Ketenagakerjaaan. Menurut Yasaruddin, kecintaan dan passion yang besar terhadap apa yang dikerjakan membuat dirinya bisa enjoy dalam menjalani pekerjaannya. Baginya, tugas dan beban yang berat tak hanya dipandang sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan, tapi lebih dari itu, harus dinikmati dan berbahagia dalam menjalaninya. “Jalani saja, mengalir seperti air, tak pernah mengeluh, dan fokus bekerja untuk hasilkan legacy yang terbaik,” jelasnya. n

Testimoni

STRATEGI OPERATIONAL EXCELLENCE “Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia diharapkan

bisa

lebih

mengoptimalkan

lagi

dalam

memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, para pemilik perusahaan juga diharapkan semakin sadar untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang.” - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri

Perubahan yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar

perubahan

biasa,

tetapi

transformasi

yang

melampaui bentuk mulai dari fungsi hingga tata kelolanya. Transformasi tersebut memiliki design baru dan visi baru yang berangkat dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yakni Menjadi BPJS Ketenagakerjaan Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat, Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.” - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya

Melalui

program

Total

Benefit,

peserta

BPJS

Ketenagakerjaan mendapatkan dua manfaat yang terdiri dari manfaat finansial dan nonfinansial. Melalui kemudahan dalam pembiayaan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja,” - Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi PM

BPJS Ketenagakerjaan terus membenahi pelayanannya. Seluruh kemudahan ini diharapkan menjadi pondasi dalam mendukung strategi Operational Excellence di tahun 2016 untuk meningkatkan akselerasi perluasan cakupan kepesertaan di tahun 2016.” -

Direktur

Kepesertaan

Hubungan

Antar

Lembaga

BPJS

Ketenagakerjaan, Junaedi


BRIDGE VOLUME 11

31

1-Stop

Produk/Layanan

BPJS KETENAGAKERJAAN MELUNCURKAN PROGRAM TOTAL BENEFIT BAGI PESERTA Program Total Benefit diberikan untuk memperluas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jeffry Haryadi PM, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan

B

adan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah meluncurkan program Total Benefit untuk para peserta. Program ini sangat bermanfaat bagi peserta untuk menurunkan biaya hidup, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan. Pemberian manfaat tambahan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dan atau keluarganya, serta membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta. “Melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan

32

BRIDGE VOLUME 11

mendapatkan dua manfaat yang terdiri dari manfaat finansial dan nonfinansial,” ucap Jeffry Haryadi PM, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Jeffry mengatakan, Total Benefit ini merupakan salah satu manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Total Benefit yang diberikan terdiri dari Housing Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit, Education Benefit dan Health Benefit. Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan, Housing Benefit memberikan penyediaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perbankan dan developer. Seperti untuk wilayah Cikarang di Perumahan Grand Cikarang City yang didukung developer PT Budi Langgeng Persada dan Bank Tabungan Negara. Di wilayah Cikarang sendiri, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan developer untuk dapat menyediakan 1800 rumah yang sehat dan layak huni serta terjangkau bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) upah/tenaga kerja. Selain itu, rumah yang diajukan juga merupakan rumah pertama peserta. Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta


1-Stop

Produk/Layanan

otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. Jenis pinjaman yang disediakan pada Housing Benefit ada dua, yang pertama adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang dibebankan pada peserta hanya sebesar 5% untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi. Sementara KPR nonsubsidi dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah 3% per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun. Sedangkan, Pinjaman Uang Muka untuk pemilikan rumah bagi peserta kategori MBR dibebankan bunga sebesar 3% per tahun dengan sistem anuitas dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Untuk PUM, kategori nonsubsidi tidak dapat diberikan dana PUM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun kerjasama dengan perbankan, lanjut Jeffry, dalam memberikan pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka


perumahan serta kerjasama dengan supplier dalam memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau adalah merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Indonesia. “Melalui kemudahan dalam pembiayaan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja,” kata Jeffry. Sementara itu, Food Benefit manfaat tambahan yang diberikan kepada peserta BPJS dilingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang diberikan untuk wilayah Cikarang bekerjasama dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi Karyawan Mulia Industri untuk memberikan bahan pokok dengan harga yang ritel yang sangat terjangkau bagi peserta. Manfaat lainnya, lanjut Jeffry, yaitu Transportation Benefit yakni manfaat tambahan yang menyediakan fasilitas transportasi dari rumah dan menuju lokasi kerja untuk menekan biaya transportasi bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Senada dengan Transportation Benefit, Education Benefit merupakan manfaat beasiswa yang diberikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Selanjutnya, Jeffry menambahkan, manfaat terakhir adalah Health Benefit, yang memberikan fasilitas kesehatan yang dekat dengan kawasan perumahan peserta, yang bertujuan agar dapat mengurangi biaya kesehatan para peserta BPJS Ketenagakerjaan. n

BRIDGE VOLUME 11

33

Idea

MENJADI LEMBAGA BERKELAS DUNIA BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga publik yang bertujuan mengangkat harkat hidup para pekerja di Indonesia. BPJS ketenagakerjaan bertekad menjadi lembaga berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

U

ntuk menjadi lembaga jaminan sosial berkelas dunia, BPJS Ketenagakerjaan menjadi anggota International Social Security Association (ISSA) atau asosiasi jaminan sosial internasional. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam ISSA adalah untuk menyamakan standar dengan negara lain agar lembaga ini dapat menjadi berkelas dunia. Ditambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga mengupayakan menjalin kerjasama dalam ASSA (ASEAN Social Security Association). Dalam kerjasama ini pekerja dari negara-negara ASEAN yang ada di Indonesia diproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu berkaitan dengan aturan yang

34

BRIDGE VOLUME 11

diterapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa tenaga kerja asing yang telah enam bulan bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga jaminan sosial negara lain diharapkan dapat membantu pekerja Indonesia di luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan jaminan sosial di negara tempatnya bekerja. Koordinasi standarisasi dengan negara lain dalam penyelenggaraan jaminan social diselenggarakan oleh organisasi ISSA. Bentuk konkret yang dilakukan antara lain mengikuti konferensi, pelatihan, serta menyusun isu-isu terkait jaminan social ketenagakerjaan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan bertekad menyamakan standarisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan standar pengelolaan yang dilakukan oleh negera lain. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kepesertaan yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 120 juta jiwa. www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Idea Perlindungan Lebih Baik Dengan potensi peserta yang sangat besar, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mendapat pendapatan dari pengelolaan jaminan ketenagakerjaan cukup besar sehingga perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tekad BPJS Ketenagakerjaan menjadi lembaga berkelas dunia telah tergambar dengan jelas pada visi dan misi lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi lembaga berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Sedangkan misi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha dan negara. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga. BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga berperan serta dalam pembangunan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung kepada pihak lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, di mana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, motto perusahaan adalah BPJS Ketenagakerjaan menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, nilai perusahaan adalah Iman, Profesional, Teladan, Integritas, dan Kerjasama. Iman adalah Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. Profesional adalah berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan. Teladan adalah berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan. Integritas adalah berani, komitmen, keterbukaan. Kerjasama adalah kebersamaan, menghargai pendapat,


menghargai orang lain. Sementara itu, etos kerja perusahaan yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan adalah Teamwork, Open Mind, Passion, Action, Sense (TOPAS). Teamwork adalah memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan. Open Mind adalah memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan baru yang lebih baik. Passion adalah bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan. Action adalah segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Sense adalah rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.

Kepemimpinan dan Pelayanan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, kepemimpinan sangat penting dalam menjadikan BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Pimpinan harus mampu memandu organisasi untuk melaksanakan operasional lembaga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yuddy Chrisnadi menegaskan, perlu tindakan konkrit dari pimpinan agar organisasi senantiasa menjaga etos kerja dan semangat kerja bagi pelaksana di dalamnya. Pimpinan harus menanamkan niat dalam diri masing-masing, mengamalkan ajaran agama dengan benar sehingga ada semangat baru yang dapat segera dilakukan. Pertama, harus melakukan introspeksi diri di kalangan organisasi, prinsip budaya bangsa dan budaya negara harus dipertahankan. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus mempunyai manajemen yang siap melayani kapan pun dan di manapun, dengan mengambil inisiatif dan aktif untuk memberikan pelayanan kepada peserta tanpa gembar-gembor, bersih dan melayani tanpa ada pungutan. Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan harus bisa menggenggam Indonesia, bukan hanya peserta yang di perkotaan namun juga peserta di pedesaan sehingga pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Keempat, BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu institusi yang berdiri kokoh di atas fondasi ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang. n

BRIDGE VOLUME 11

35

Kaki Langit

BERKECIPAK PELANGI DI MADAKARIPURA Tak terbantahkan, pesona kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru memang telah menjadi mutiara pemikat abadi bagi dunia pariwisata Indonesia. Keindahannya tak lekang digerus waktu meski beberapa kali mengalami ‘batuk-batuk’ hingga letusan eksplosif. Kontur dinding gunung-gunung disekitar kawasan Bromo memiliki ciri khas tersendiri yang membuat saya selalu ingin kembali.

S

iang menjelang saat saya menyudahi romansa yang kesekian kali di alun-alun pasir Bromo. Jeep yang saya tumpangi pun mulai meninggalkan kabut tipis bak untaian sutera yang mengapung di kaldera Bromo. Namun perjalanan itu belum usai, sukar rasanya menolak ambisi untuk menguak keindahan alam lainnya dikawasan ini. Keindahan TNGBTS tak hanya Bromo, ada keindahan lain di sudut kaki Bromo lainnya. Melipir ke desa Sapeh, kecamatan Lumbang, Probolinggo, Anda akan dibuat terperangah oleh sebuah arca nan antik.

36

BRIDGE VOLUME 11

Arca yang dimaksud adalah arca Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang tersohor hingga negeri Kamboja. Patung itu nampak duduk bersila di atas sebongkah batu. Dadanya dibiarkan terbuka. Hanya secarik kain menutupi bagian bawah tubuhnya. Sesekali angin dingin berhembus dari balik perbukitan yang berdiri di belakangnya. Tak jauh dari situ, mengalir sebuah air terjun bernama Madakaripura. Dimana keindahan pelangi tak hanya dapat dilihat, namun dapat disentuh dari air yang jatuh disana. Menurut cerita warga setempat, pengucap


Sumpah Palapa itu pernah bertapa di bawah air terjun Madakaripura. Patung itu dibangun untuk mengenang petilasannya. Dari arca tersebut, lokasi air terjun masih sekitar satu kilometer lagi. Untuk sampai di air terjun pengunjung harus berjalan kaki dengan dampingan seorang pemandu, karena aksesnya hanya berupa jalan setapak dengan tebing di kiri-kanan. Tak hanya itu, pengunjung juga harus menyeberangi sungai selebar sekitar 5 meter yang penuh bebatuan. Meloncat dari satu batu ke batu lain sering tak terhindarkan. Namun semua itu akan terbayar lunas ketika butir-butir air yang melayang dari atas bukit itu menerpa wajah. Air terjun menyebar dibeberapa titik sepanjang 200 meter - 300 meter di lokasi ini, masing-masing serupa lembaran kain sutra raksasa yang menjuntai dari puncak bukit. Air terjun Madakaripura yang menjadi titik utama tersembunyi dibalik himpitan bukit yang menyerupai sebuah gerbang raksasa. Disana Anda akan melihat Madakaripura dengan ukurannya yang jauh lebih besar, dramatis dan kental dengan nuansa mistis. Serupa tabung raksasa, fenomena alam setinggi 30 meter itu dijuluki air terjun abadi karena tidak pernah berhenti mencurahkan tirai air halus serupa curahan hujan bagi orang-orang yang dapat melintas www.bpjsketenagakerjaan.go.id

di bawahnya.. Atapnya nyaris membentuk lingkaran, membuat berjuta-juta kubik air yang jatuh dari sana seperti berirama, adakalanya sumber suara deburan air menjadi rendah, karena aliran air yang jatuh juga perlahan. Konon disalah satu sudut dibalik air terjun itu terdapat gua dimana Mahapatih Gajah Mada pernah bersemedi sebelum akhirnya mencapai moksa-menghilang secara spiritual dan fisik dari muka bumi. Jika cuaca sedang cerah, maka keindahan pelangi akan terlihat ketika butiran air terjun Madakaripura memantulkan cahaya mentari. Tak hanya satu, bahkan ada beberapa pelangi yang berkelap-kelip diantara aliran sungai di bawah tebing itu. Bak berkecipak pelangi, saya bisa menyentuhnya dengan mediasi air yang membiaskan temaran warna-warni. Luar biasa indah! Umat Hindu Tengger kerap mengambil air di air terjun Madakaripura untuk upacara keagamaan. Mereka menyebutnya sebagai air suci. Kawasan air terjun ini juga ramai saat malam Satu Suro, banyak pelaku ritual yang bersemedi di kawasan ini. Sayangnya, tak sepanjang tahun air terjun ini dapat diakses, bila musim hujan tiba, beberapa spot di kawasan ini cenderung akan mengakibatkan longsor dan banjir. n

BRIDGE VOLUME 11

37

Resensi

THE HAND BOOK FOR QUALITY MANAGEMENT EDISI KE 2 Profil Buku ISBN

: 0071799249

Rilis I

: 2013

Rilis II

: 2016

Halaman : 512 Penulis : Thomas Pyzdek, Paul Keller Penerbit : McGraw-Hill Education Binding : Hardcover Harga

: Rp 1.551.000

Ketersediaan : Pesan dalam 24 jam Resensi Terkait : Industri, Manajemen, Quality Control, Manajemen, Produksi, Operasi & Manajemen, Quality Control, Teknik

T

he Hand Book for Quality Management Edisi ke 2 adalah buku panduan definitif untuk keunggulan organisasi, telah diperbaharui mengikuti perkembangan manajemen terkini. Buku ini sepenuhnya direvisi oleh dua penulis yang merupakan pakar manajemen kualitas Thomas Pyzdek dan Paul Keller untuk American Society Quality (ASQ) yang bersertifikat Manager Kualitas / Organisasi Excellence (CMQ / QE). Demikian pula sebagai buku pegangan untuk manajemen kualitas : Buku ini sebagai panduan lengkap untuk Operational Excellence. Dalam buku tersebut dijelaskan secara

38

BRIDGE VOLUME 11

gamblang manajemen kualitas, yang merupakan aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan/organisasi. Tujuan manajemen kualitas, adalah “do the right things righ the first time, every time”. Teknik manajemen kualitas adalah pemeriksaan (inspection), deteksi kualitas (quality control), pencegahan (quality assurance), serta pengarahan (quality management). Pemeriksaan (inspeksi) merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai atau belum.


Resensi Quality control merupakan teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan/ perubahan yang tidak perlu serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Quality Assurance adalah seluruh tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk/jasa yang diberikan. Aktivitasnya mencakup kegiatan proses, baik internal maupun eksternal termasuk merumuskan kebutuhan pelanggan. Prinsip manajemen kualitas – yang dipaparkan dalam buku ini, meliputi: 1. Customer Focus 2. Leadership 3. Involvement of People 4. Process Approach 5. System Approach to Management 6. Continual Improvement 7. Factual Approach to Decision Making 8. Mutually Beneficial Supplier Relationships Untuk melihat tingkat kualitas produk atau jasa dapat digunakan beberapa alat quality tools, antara lain: process flowchart, cause and effect diagram (diagram Ishikawa), check sheet, Pareto analysis, histogram, scatter diagram, dan Statistical Process Control (SPC) chart. Manajemen kualitas dilakukak melalui 4 langkah proses yang dicetuskan oleh W. Edwarda Deming, yaitu Plan, Do, Check, Act, atau sering disingkat PDCA. Secara berkelanjutan, kualitas dipantau dan dikontrol melalui 4 langkah tersebut. Manajemen kualitas dalam industri dapat diterapkan melalui TQM dan QMS. 1. Total Quality Management (TQM) TQM telah menjadi pendekatan yang paling terkemuka dan tidak tersembunyi untuk mengembangkan kualitas dari kerja W.E. Deming dan ahli kualitas lainnya. TQM dilahirkan pada tahun 1980 an sebagai gaya orang Jepang dalam pendekatan manajemen untuk meningkatkan kualitas. TQM berorientasi pada konsumen, kepemimpinan, perencanaan strategi, resposibilitas karyawan, perbaikan secara berkelanjutan, kooperasi, metode-metode statistikal, serta training dan pendidikan. 2. Quality Management System (QMS) Sistem manajemen kualitas, merupakan sebuah


sistem untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melengkapi sistem-sistem lain perusahaan. QMS diperlukan untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang diharapkan dan telah dirancang. Beberapa perusahaan terkenal karena kesuksesan sistem manajemen kualitasnya, seperti : 1. Toyota Toyota berhasil mengalahkan GM (General Motor) dengan prinsip kaizen-nya. Kaizen merupakan bahasa Jepang yang berasal dari huruf ‘kai’ dan ‘zen’, yang berarti baik dan perubahan. Secara tersirat, kaizen berarti perbaikan secara kerkelanjutan (continuous improvement). Pada dasarnya, prinsip keizen menuntut partisipasi tiap orang dalam organisasi/perusahaan untuk berubah menjadi lebih baik lagi secara berkelanjutan. Dengan peran serta seluruh anggota organisasi, maka dengan sendirinya kualitas produk yang dihasilkan pun akan menjadi lebih bagus lagi. 2. Motorolla Motorolla berhasil menemukan dan menerapkan prinsip Six Sigma di dalam perusahaannya. Di dalam buku The Six Sigma Handbook karya Thomas Pyzdek dan Paul A. Keller, Six Sigma merupakan implementasi secara ketat, fokus, dan sangat efektif dari prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Sedangkan menurut Wikipedia.com, six sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management (TQM), sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk, menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu, memangkas waktu pembuatan produk, dan mengurangi biaya. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif – maksudnya, adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat – untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC (Difine, Measure, Analyze, Improve, Control) dan alat karena digunakan bersamaan dengan lainnya, seperti diagram Pareto (Pareto Chart) dan histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemampuan ini adalah hal yang fundamental dalam filosofi Six Sigma. n

BRIDGE VOLUME 11

39

Relasi

BTN SIAP MENYEDIAKAN RUMAH BAGI PEKERJA Untuk memberikan komitmen atas terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk kebutuhan rumah bagi para pekerja, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan rumah bagi pekerja. Kerjasama ini, merupakan sinergi 2 BUMN dalam rangka mendukung program pemerintah terkait sejuta rumah.

Foto: btn.co.id

P

T Bank Tabungan Negara (Pesero), Tbk (Bank BTN) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalin kerja sama terkait pengadaan perumahan bagi pekerja. Dengan kerja sama tersebut, peserta BPJS ketenagakerjaan bisa mendapatkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih ringan. Direktur Utama Bank BTN, Maryono menegaskan, bentuk pembiayaan meliputi kredit konstruksi, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman uang muka perumahan. Seluruh proses pengajuan KPR mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank BTN. Di samping itu, tambahnya,

40

BRIDGE VOLUME 11

Direktur Utama Bank BTN, Maryono

Bank BTN juga memegang otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. "Khusus untuk pinjaman uang muka dan pengajuan kredit konstruksi mengacu pada jangka waktu yang kita tetapkan maksimal 15 tahun," ucapnya. Untuk suku bunga, lanjut Maryono, akan disesuaikan dengan BI Rate dan perhitungan dari Bank BTN. Khusus untuk pengajuan kredit pemiilikan rumah nonsubsidi dan pinjaman uang muka, peserta atau debitur dikenakan suku bunga sesuai BI Rate ditambah 3% per tahun. Sementara suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi mengikuti ketentuan pemerintah dan sistem anuitas tahunan dari Bank BTN.


Relasi

Foto: btnproperti.co.id

Program KPR yang digelontorkan Bank BTN bagi pekerja ini, terang Maryono, merupakan fasilitas yang diberikan Bank BTN bersama BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas perumahan. “Program ini merupakan komitmen kami dalam pemenuhan rumah rakyat sekaligus menjawab kebutuhan rumah bagi para pekerja di dalam negeri. Program ini, lanjutnya, merupakan fasilitas yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas perumahan. Dalam hal ini, Bank BTN akan memberikan fasilitas menyangkut Kredit Konstruksi (KK), KPR dan Pinjaman Uang Muka (PUM),” ujar Direktur Utama Bank BTN ini. Lebih lanjut Maryono menjelaskan, skema kerjasama BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan di awal pembukaan dan penempatan rekening perumahan pekerja kerjasama bank, program jaminan hari tua dalam bentuk deposito yang bersumber dari dana jaminan hari tua yang dibuka atas nama BPJS Ketenagakerjaan di Bank BTN. Menurut Maryono, penempatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Pola penyaluran dana ini adalah executing yang dilakukan oleh Bank BTN dalam bentuk KK, KPR dan PUM. “Pelaksanaan dan segala risiko pembiayaan PPKB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab BTN. Ini terkait dengan kompetensi dan pengalaman pembiayaan perumahan yang sudah dilakukan BTN


selama ini. Kami akan profesional menjalankan program ini dan tetap akan GCG,” paparnya. Jangka waktu maksimal kredit untuk pemilikan rumah dapat dilakukan sampai 20 tahun, sementara jangka waktu pinjaman uang muka perumahan mengacu pada jangka waktu yang ditetapkan Bank BTN dengan batas maksimal 15 tahun. Berbeda dengan jangka waktu kredit konstruksi yang hanya mengacu pada jangka waktu kredit yang berlaku di Bank BTN. Sebagaimana diketahui, kerjasama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan dimulai sejak tahun 2006 dengan Program Perumahan Bagi Peserta Jamsostek melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Kontruksi Jamsostek (KKJ). Tahun 2008 kerjasama tersebut berubah menjadi Pinjaman Uang Muka (PUMP-KB) Jamsostek. Sampai dengan Juni 2015 telah terealisasi dari kerjasama program ini rumah sebanyak 29.945 unit dengan jumlah penyaluran lebih dari Rp560 Miliar. Saat ini, Bank BTN masih menguasai market share pembiayaan perumahan per Juni 2015 tercatat mencapai 29,4%. Sampai dengan Triwulan III 2015 tercatat Kredit dan Pembiayaan Bank BTN tumbuh 19,04% dari Rp110,54 Triliun pada tahun 2014 menjadi Rp131,58 Triliun pada 30 September 2015. Kredit dan pembiayaan yang diberikan Bank BTN tumbuh lebih baik diatas rata-rata industri nasional per Agustus 2015 yang berada pada kisaran 10,96%. “Bank BTN memproyeksikan kredit yang diberikan perseroan akan terus tumbuh sampai dengan akhir tahun 2015. Kami mempunyai target sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit berada pada kisaran 18% – 19%,” papar Maryono. n

BRIDGE VOLUME 11

41

CARA MUDAH

Tips

MENGAJUKAN KLAIM JKK

Undang-undang mengamanatkan bahwa setiap peserta yang mendapat musibah kecelakaan saat bekerja wajib mendapat santunan apalagi itu menyebabkan meninggal dunia. Karyawan yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan yang menyebabkan meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji almarhum yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

B

eberapa waktu yang lalu, Dewi Steffani istri dari almarhum Hadiansyah yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Bandung langsung menerima santunan sebesar Rp 188 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan tersebut sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Darmadi, total klaim yang diterima ahli waris almarhum Hadiansyah mencapai Rp 188 juta. “Penyerahan santunan tersebut mencapai 188 juta rupiah, karena termasuk kategori kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan terjadinya saat bekerja, dan semua santunan

42

BRIDGE VOLUME 11

merupakan hak dari wahli waris, semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaiknya,” kata Suci Darmadi, beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa untuk mengajukan klaim manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sangat mudah. Jika ada yang mengajukan untuk mendapatkan klaim JKK sangat sulit dan berbelit-belit barangkali hal tersebut disebabkan karena prosedur pengajuan klaim yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan tidak diikuti dengan benar. JKK merupakan program BPJS Ketenagkerjaan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Pekerja


Tips berhak mendapatkan perlindungan tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan selalu berupaya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang demi mewujudkan kesejahteraan bagi setiap pekerja.

yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Adapun manfaat yang diberikan dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan antara lain berupa: (1) pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), (2) santunan berbentuk uang (penggantian biaya pengangkutan, sementara tidak mampu bekerja, santunan kecacatan, santunan kematian dan biaya pemakaman).

Tentang JKK

Cara Pengajuan Klaim

Kecelakaan kerja yang timbul akibat hubungan kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Adanya jaminan kecelakaan kerja sangat bermanfaat untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha atau perusahaan sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial tenaga kerja. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, dimulai pada saat berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau termasuk menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Program JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali. Untuk tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah besaran iuran 0,24% dari upah sebulan, tingkat risiko rendah (0,54% dari upah sebulan), tingkat risiko sedang (0,89% dari upah sebulan), tingkat risiko tinggi (1,27% dari upah sebulan) dan tingkat risiko sangat tinggi (1,74% dari upah sebulan). Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015 harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I

Tata cara pengajuan klaim jaminan dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah. BPJS Ketenagakerjaan telah membuat tata cara pengajuan klaim jaminan dari program JKK sebagaiman di bawah ini. Pertama, apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Kedua, setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris. Ketiga, form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti sebagai berikut: (1) fotokopi kartu peserta (KPJ), (2) surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c, (3) kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan. Semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi untuk kelancaran proses klaim jaminan dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan. n


BRIDGE VOLUME 11

43

HR Clinic

BAGAIMANA BERKOMITMEN PADA SASARAN DALAM BEKERJA? Halo Pak Brian, Nama saya Yuri dari Jakarta. Saat ini saya sedang merintis menjadi pemilik usaha yang sedang berkembang. Kondisi yang saya alami jauh berbeda dengan ketika saya masih menjadi karyawan. Sebagai karyawan saya tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada diri sendiri apalagi terhadap nafkah karyawan saya. Sebagai wirausahawan saya harus memeras pikiran dan tenaga untuk memperoleh penghasilan, sedangkan dahulu sebagai karyawan saya pasti akan menerima gaji tiap tanggal 25. Bagaimanakah meneguhkan diri saya untuk tetap termotivasi mencapai tujuan pribadi saya? Saya tidak ingin karena bosan atau ada hambatan maka saya cepat menyerah dan berbalik haluan kembali menjadi karyawan. Terima kasih. Jawab Salam kenal Pak Yuri, untuk berkomitmen pada sasaran anda terlebih dahulu anda perlu menetapkan tujuan anda. Tujuan menciptakan suatu alasan/motif agar anda termotivasi bekerja. Kita seyogyanya bekerja untuk mewujudkan misi dan visi pribadi. Bersedia menabur terlebih dahulu baru menerima imbalan. Sehingga tujuan akhir berupa uang dapat menjadi sandungan bagi usaha kita. Semua orang membutuhkan uang, namun uang bukan satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan. Tujuan dapat berbentuk fisik atau abstrak. Tujuan yang berbentuk fisik misalnya rumah, mobil, kapal, jabatan, nail haji atau kekuasaan. Tujuan yang berbentuk abstrak misalnya menjadi manusia yang lebih baik, membangun karakter, mengumpulkan pengetahuan dan lainnya. Agar tujuan tersebut membangkitkan semangat, perlu menyentuh emosi dalam diri

seseorang hingga ke bawah sadarnya. Untuk menginternalisasikan tujuan pribadi, dapat digunakan cara seperti menyatakan tujuan dan menuliskannya pada kertas serta menempelkan di tembok. Kertas ini setiap hari dibacakannya keras-keras. Lalu membuat visualisasi impiannya dengan menempelkan gambar rumah atau mobil idamannya. Hal ini dilakukan untuk menginternalisasikan tujuan mereka dalam hati mereka. Manfaat menginternalisasi tujuan kedalam emosi bawah sadar ini yaitu meningkatkan semangat serta memandu mereka mencapai tujuan tersebut. Ketika suatu tujuan telah terkait dengan emosi, maka emosi mereka melakukan sensor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan memandu pada peluang-peluang untuk mencapainya. Dengan demikian, untuk membuat diri anda konsisten mencapai tujuan yaitu dengan menetapkan tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya sekedar dibuat namun juga direnungkan dan diinternalisasikan. Tujuannya agar membangkitkan semangat motivasi diri untuk mencapainya dan menciptakan sensor emosi yang memandu pencapaian tujuan-tujuan tersebut. n

Tentang Pengasuh Rubrik: Brian Aprinto, SPHR adalah penulis buku manajemen SDM terlaris Buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan Buku Pedoman Lengkap Softskills. Kunci Sukses dalam Karir, Bisnis dan Kehidupan Pribadi. Brian juga orang Indonesia pertama yang tersertifikasi Senior Professional in Human Resource (SPHR) dari Human Resource Certification Institute (HRCI) di Amerika.

44

BRIDGE VOLUME 11


News Feed

BERAGAM CARA PERINGATI ULTAH Banyak cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) atau sering disebut Ultah. Salah satu cara yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Ultahnya ke-38 adalah dengan menggelar kompetisi “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K.”

P

ada tanggal 5 Desember 2015 yang lalu BPJS Ketenagakerjaan merayakan HUT ke-38. Acara puncak hari jadi BPJS Ketenagakerjaan yang semula bernama Jamsostek diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, 8 Desember 2015. Acara ini mengangkat tema “Upaya Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja”, dihadiri sesepuh BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian, pengusaha, dan perwakilan dari serikat pekerja. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, BPJS Ketenagakerjaan ke depannya harus bisa mentransformasikan masyarakat kerja di Indonesia untuk menjadi


mandiri dan bermartabat. BPJS Ketenagakerjaan telah mulai melakukan transformasi sejak dua tahun lalu dengan melakukan inovasi perubahan secara lebih baik. Elvyn G Masassya menuturkan, hari ulang tahun dimaknai dengan instropeksi, kontemplasi, retrospeksi terhadap apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ke depan. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan banyak perubahan di bidang kepesertaan, investasi, IT, keuangan, SDM, dan tata kelola. "Keseluruhan itu kami rangkai dan bangun dalam peran budaya kerja dan bisnis proses yang baru," kata Elvyn G Masassya.

BRIDGE VOLUME 11

45

News Feed Selenggarakan Fun Run Sebelum acara puncak peringatan HUT ke-38, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kompetisi lari "BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K" yang digelar di 11 kota di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar dan Balikpapan. Acara yang sekaligus dilakukan untuk menjaring kepesertaan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Kegiatan lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K” dimulai di Kota Batam pada tanggal 14 November 2015 dan puncaknya di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 13 Desember 2015. Menurut Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja, penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjalin kedekatan BPJS Ketenagakerjaan dengan masyarakat sekaligus menginformasikan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segera mendaftarkan diri mereka. Dalam kegiatan Fun Run tersebut, peserta dapat langsung mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan di lokasi Fun Run. Kompetisi lari ini terbuka untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan serta akan diikuti para pekerja perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pelari profesional, pelari amatir hingga masyarakat umum. Peserta yang mengikuti kompetisi ini dapat mendaftar melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan harga tiket pendaftaran sebesar Rp 50.000 per orang. Khusus bagi para pendaftar yang dapat menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan cash back (pengembalian) sebesar Rp 20.000. Harga tiket tersebut sudah termasuk race pack bagi setiap peserta yang berisi handuk, dry fit, tumbler, nomor dada, dan race bag. Lomba lari “BPJS Ketenagakerjaan Fun Run 5K” memberikan total hadiah ratusan juta, grand prize mobil dan perjalanan liburan gratis ke Hong Kong. Ribuan orang mengikuti acara ini dan pada acara puncak di Stadion Gelora Bung Karno diikuti oleh lebih dari 5.000 orang.

Donor Darah Sebagai rangkaian HUT BPJS Ketenagakerjaan ke-38, sejumlah kantor cabang di daerah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang menyelenggarakan kegiatan donor darah

46

BRIDGE VOLUME 11

bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) NTT, pada tanggal 8 Desember 2015. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang, Ishak, penyelenggaraan kegiatan donor darah merupakan bagian dari tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan penyediaan stok darah, khususnya di Kupang dan secara umum di NTT. Stok darah selalu mengalami kekurangan, oleh karena itu melalui tanggungjawab sosial BPJS Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan UTD-PMI NTT menyelenggarakan donor darah. Kegiatan donor darah di Kupang diikuti oleh para pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karyawan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat umum yang datang secara suka rela. Kegiatan donor darah ini dapat menambah stok darah di Kantor UTD PMI NTT yang sudah menipis dari semua jenis golongan darah baik, golongan darah A, B, O dan golongan darah AB. Diharapkan darah yang didapatkan dari kegiatan HUT Kantor BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi kebutuhan darah untuk beberapa hari kedepan. Sementara itu, peringatan HUT BPJS Ketenagakerjaan ke-38 dilakukan dengan caranya sendiri oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Dumai dan Kantor Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis. Upacara bendera dilaksanakan di halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Jendral Sudirman Kota Dumai Kota, tanggal 5 Desember 2015, dengan tema "Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja". Upacara bendera diikuti para pegawai BPJS Ketenagakerja cabang Dumai dan Duri, Kabupaten Bengkalis. Miskipun sedikit terganggu karena hujan, namun upacara bendera itu tetap terlaksana dengan baik hingga selesai. Usai upacara bendera dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan potong tumpeng bersama. Kepala BPJS Cabang Dumai, Riadh mengharapkan dengan memasuki usia ke-38, BPJS Ketenagakerjaan akan berbenah diri dan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dijelaskan, pada saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan empat program pelayanan jaminan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). n


Tawa

NANYA TUKANG OJEK Suatu siang yang terik seorang pemuda menghampiri tukang ojek..

Baru dia bakar dan dia hisap sekali langsung dibuang keluar pesawat.

Pemuda : Bang nanya, abang ojek disini kan? Ojek : iya.. mau kemana mas? sini saya anter nih helm nya *ngasih helm*

Dua musketeer lain kaget, lalu bertanya: "loh? kok itu baru sekali hisap langsung dibuang sih?"

Pemuda : Kalau ke pasar depan komplek berapa ya bang? Ojek : udah dua belas ribu aja, ga di mahalin kok! Pemuda : Umpama nih ke perempatan depan sana berapa ya? Ojek : udah tujuh ribu deh penglaris dari pagi sepi belum narik nih mas Pemuda : Kalau ke gang depan situ loh berapa bang? Ojek : Ah deket itu mah empat ribu aja sini saya anter Pemuda : Bang kalau sampai ke mall berapa ya? Ojek : Duh jauh itu mah dua puluh ribu deh. Mas sebenernya mau kemana sih? *mulai curiga* Pemuda : Gak mane-mane bang. Ane cuma nanya doang sih, soalnya ane mau ikutan ngojeg disini juga bang Ojek : !@#$%^&*~!@## *tancap gas nyelonong masuk got*

ISTRI Vs SUAMI Sepasang suami istri sedang berada dalam mobil, menyusuri jalan dalam kota, dan saling mendiamkan karena beberapa menit lalu mereka baru saja beradu argurmen.

Musketeer pertama dengan sombong menjawab: "Ah, gak apa apa, di amerika yang begituan mah banyak..." Musketeer kedua yang dari itali gak mau kalah. Dia mengeluarkan spagheti mahal khas Itali yang mahal dari kopernya. Baru dia jilat sedikit sausnya langsung dibuang keluar pesawat. Dua musketeer lain kaget dan bertanya: "loh? kok itu baru sekali jilat langsung dibuang sih?" Musketeer kedua dengan sombong menjawab: "Ah, gak apa apa, di Itali yang begituan mah banyak" Musketeer yang ketiga dari Indonesia pun gak mau kalah sekaligus kebingungan karena kebetulan lagi ga bawa apa-apa. Tiba-tiba dia lihat di bangku depan ada koruptor buron lagi tidur sambil ngorok. Dia pun langsung melempar koruptor tersebut keluar pesawat. Dua musketeer lain langsung shock dan ga bisa berkata-kata... Musketeer ketiga langsung bilang: "Gak apa apa, di Indonesia mah yang begituan banyak kok " Blahh!!

Tak lama, mereka melewati sebuah areal persawahan di mana banyak terapat kambing dan sapi yang sedang merumput. Si Suami menunjuk ke kawanan kambing dan sapi itu sambil berkata sinis kepada si Istri,”Saudara – saudara mu ya tuh?” “Iya!” jawab si istri.. ”Saudara ipar!!” *Istri cerdas

THREE MUSKETER NAIK PESAWAT Tiga orang musketeer berencana liburan ke Disney Land Hongkong naik pesawat. Dengan bermaksud sombong, musketeer pertama yang dari Amrik tiba-tiba mengeluarkan cerutu khas Amrik yang mahal dari sakunya. Foto: thirstt.com www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BRIDGE VOLUME 11

47

Tanya saya

HOUSING BENEFIT SEDIAKAN RUMAH PEKERJA BPJS Ketenagakerjaan membangun ribuan unit rumah layak huni bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di sekitar kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan perumahan ini merupakan implementasi dari program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan.

P

eletakan batu pertama pembangunan perumahan program Housing Benefit dari BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan di kawasan Perumahan Grand Cikarang City, pada 16 Desember 2015. Menurut Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi, pengadaan rumah layak huni program Housing Benefit sejalan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Program Housing Benefit merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan yang dinamakan Total Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan

48

BRIDGE VOLUME 11

membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurangi biaya kebutuhan hidup yang tiap tahun semakin meningkat. Jeffry Haryadi menjelaskan, program Total Benefit BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari lima item yakni Housing Benefit, Food Benefit, Transportation Benefit, Health Benefit, dan Education Benefit. Untuk program Housing Benefit pada saat ini dilakukan pengadaan ribuan rumah baru di kawasan Perumahan Grand Cikarang City di Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada tahap selanjutnya akan dibangun lagi sebanyak 1.800 unit rumah yang merupakan


Tanya saya kelanjutan dari implementasi Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan kemudahan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah untuk dapat memiliki rumah layak huni. Masing-masing unit rumah dijual seharga Rp 120 juta dengan luas tanah sekitar 35 meter persegi. Perumahan ini memiliki akses melalui Jalan Raya Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, dan transportasi kereta api melalui Stasiun Lemahabang Cikarang. Untuk dapat memiliki rumah dari program Housing Benefit tersebut para peserta BPJS hanya membayar cicilan sekitar Rp 800.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan. Jeffry Haryadi menambahkan, di lingkungan perumahan tersebut akan dibangun minimarket yang menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk para penghuni. Penyedian bahan pokok sehari-hari ini merupakan perwujudan dari program Food Benefit BPJS Ketenagakerjaan. Gerai kebutuhan pokok tersebut merupakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Indomarco Prismatama. Namun, harga barang kebutuhan yang dijual di gerai tersebut berbeda dengan minimarket lainnya. Khusus bagi pemilik kartu BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan harga barang yang lebih murah dibanding harga barang di minimarket lainnya. Program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan mendapat sambutan dari banyak pihak, bukan saja dari peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tetapi juga dari pihak pemerintah. Menurut Staf Ahli Menpupera Bidang Sosial dan Peran Masyarakat, Lana Winayanti, program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan sangat mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pengadaan sejuta rumah layak huni. Lana Winayanti menilai program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan mendukung program pengadaan sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ditambahkan, masalah perizinan pembangunan perumahan selama ini sering menjadi hambatan dalam pengadaan rumah. Menurut Lana Winayanti, pihaknya sangat berharap agar perizinan untuk perumahan dapat ditekan biayanya. Diharapkan pemerintah daerah dapat menurunkan biaya perizinan dan biaya pajak sehingga para pengembang dan pihak industri dapat memenuhi kebutuhan pengadaan perumahan bagi para pekerja. Jeffry Haryadi menjelaskan, skema pembayaran cicilan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan fasilitas perumahan komersil. Program Housing Benefit berada di antara keduanya, di tengah-tengah skema


pembayaran melalui FLPP dan skema pembanyaran perumahan untuk komersil. Dengan demikian, masyarakat khususnya bagi peserta BPJS ketenagakerjaan, dapat memiliki rumah dengan cicilan yang ringan, bunga sekitar 10,5 persen. Dibandingkan dengan program di luar Housing Benefit dengan bunga mencapai 12-13 persen. Program Housing Benefit memberikan penyediaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan perbankan dan developer. Untuk pembangunan perumahan di wilayah Cikarang yaitu di Perumahan Grand Cikarang City, BPJS Ketenagakerjaan didukung developer PT Budi Langgeng Persada dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan untuk pelaksanaan program Food Benefit di wilayah Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan PT Indomarco Adi Prima dan Koperasi Karyawan Mulia Industri untuk memberikan bahan pokok dengan harga yang ritel yang sangat terjangkau bagi peserta. Menurut Jeffry Haryadi, persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan rumah layak huni dari program Housing Benefit BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun, tertib administrasi dan tertib iuran serta bukan perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) upah atau tenaga kerja. Selain itu, rumah yang diajukan merupakan rumah pertama peserta. Seluruh proses pengajuan KPR ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku di bank penyalur serta otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan. Terdapat dua jenis pinjaman yang disediakan pada program Housing Benefit, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Uang Muka (PUM) yang diberikan kepada peserta melalui bank penyalur. Bunga KPR yang dibebankan kepada peserta hanya sebesar 5 persen untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada KPR subsidi. Sementara KPR non-subsidi dibebankan bunga sesuai dengan BI Rate ditambah 3 persen per tahun dengan sistem anuitas. Jangka waktu maksimal yang diberikan untuk KPR, baik subsidi maupun non-subsidi adalah selama 20 tahun. Kerjasama dengan perbankan dalam memberikan pinjaman atau kredit untuk pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan serta kerjasama dengan supplier dalam memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Indonesia. n

BRIDGE VOLUME 11

49

Info Sehat

TEMPAT KERJA SEHAT,

AMAN, DAN NYAMAN

S

ecara periodik pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi perusahaan-perusahan Nasional yang peduli dan mengaplikasikan kebijakan kesehatan kerja di lingkungan perusahaannya. Pada akhir Tahun 2015 lalu, misalnya, pemerintah memberikan penghargaan Golden Sertifikat dan Golden Flag untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada PT Surveyor Indonesia. Kesehatan kerja menjadi penting, dikarenakan perusahaan yang mengaplikasikan kesehatan kerja di lingkungan kantor maupun pabrik, baik indoor atau out door-seperti work shoop atau lapangan terbuka, akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan juga perusahaan. Kesehatan kerja yang dimaksud adalah adanya jaminan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan. Menurut ILO/WHO Committee 1995 , kesehatan kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Untuk mencegah gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, dengan memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan.

50

BRIDGE VOLUME 11

Penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya. Secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan atau jabatannya. Kesehatan kerja menurut Suma’mur didefinisikan sebagai spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya, agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/ gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. Untuk membangun kesehatan kerja di tempat kerja, perlu diketahui ruang lingkup dari kesehatan kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, meliputi sbb: 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja. o Sarana dan Prasarana. o Tenaga (dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter Perusahaan dan paramedis Perusahaan). o Organisasi (pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja, pengesahan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja). 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. o Awal (Sebelum Tenaga Kerja diterima untuk melakukan pekerjaan). o Berkala (sekali dalam setahun atau lebih). o Khusus (secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko yang diterima). o Purna Bakti (dilakukan tiga bulan sebelum memasuki masa pensiun). 3. Pelaksanan P3K (petugas, kotak P3K dan Isi Kotak P3K). 4. Pelaksanaan Gizi Kerja. o Kantin (50-200 tenga kerja wajib menyediakan ruang makan, lebih dari 200 tenaga kerja wajib menyediakan kantin Perusahaan). o Katering pengelola makanan bagi Tenaga Kerja. o Pemeriksaan gizi dan makanan bagi Tenaga Kerja. www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Info Sehat o Pengelola dan Petugas Katering. 5. Pelaksanaan Pemeriksaan Syarat-Syarat Ergonomi. o Prinsip Ergonomi: • Antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja. • Efisiensi Kerja. • Organisasi Kerja dan Desain Tempat Kerja • Faktor Manusia dalam Ergonomi. o Beban Kerja : • Mengangkat dan Mengangkut. • Kelelahan. • Pengendalian Lingkungan Kerja. 6. Pelaksanaan Pelaporan (Pelayanan Kesehatan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Penyakit Akibat Kerja) Apabila prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan di dalam bentuk opersional, maka tujuan utama dari kesehatan kerja akan tercapai, yang meliputi, antara lain: • Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. • Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. • Perawatan mempertinggi efisiensi dan produktifitas tenaga kerja. • Pencegahan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. • Perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahayabahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. • Perlindungan bagi masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan.

Ergonomi Kesehatan kerja, tidak lepas dari suatu aturan atau norma kerja yang terdapat dalam sistem kerja - dalam bahasa yunani dikenal sebagai ergonomi. Ergonomi diperlukan, karena setiap aktivitas atau pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai aturan atau norma kerja akan berakibat tidak nyaman, biaya operasional tinggi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat. Akibatnya perfomans kerja yang buruk sehingga menyebabkan menurunnya efisiensi dan daya kerja. Salah satu keluhan yang kerap dialami pekerja berkaitan dengan posisi kerja di kantor yang tidak ergonomi, antara lain: Sakit kepala (head ache), Mata kering dan terasa pegal (dry eyes, asthenopia), Nyeri leher (neck stiffnes), Spasme otot bahu (frozen shoulder), Carpal Tunnel Syndrome; kesemutan, baal atau nyeri pada pergelangan tangan, serta Sakit pinggang dan punggung bawah (low back pain). www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Sick Building Syndrome Selain itu, kesehatan kerja juga sangat dipengaruhi lingkungan kerja yang tidak sehat. Seperti halnya, pekerja di gedung-gedung pencakar langit yang kerap membuat pekerja mengalami sick building syndroma (SBS). Penyakit ini tidak menunjukan gejala-gejala khas. Keluhan pekerja yang mengalami SBS, kerap ditandai dengan sakit kepala, lesu, iritasi mata maupun kulit, serta berbagai problema gangguan pernafasan / sesak, dan seringkali sulit diketahui penyebab yang nyata. Umumnya digedung-gedung dengan sistem ventilasi dan kualitas ruangan yang buruk – tanpa AC, serta pencahayaan yang tidak memadahi, ataupun pencemaran udara dalam ruangan. Untuk pencegahan SBS, beberapa poin yang dapat dilakukan, antara lain : harus dimulai sejak perencanaan, penggunaan bahan bangunan dari dinding, lantai, plafon, penyekat ruangan, bahan perekat dan cat dinding serta desain ruangan – memiliki ventilasi yang cukup atau sistem AC yang memadahi. Selain itu, penempatan furnitur, lemari, barang-barang kantor di dalam ruangan gedung, terlalu banyak, lembab, dan berdebu juga mempengaruhi kesehatan kerja. Semua item di atas berkaitan dengan upaya menghasilkan sirkulasi udara dan tempat kerja yang hygiene - sehat, yang sangat menunjang kesehatan kerja para pekerja di gedung-gedung pencakar langit.

Dasar Hukum Kesehatan Kerja 1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga) dan pasal 8 (delapan). 2. Peraturan Menteri Perburuhan no 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja. 3. Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 4. Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. 5. Permenaker No 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 6. Permenaker No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. 8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan. 9. Surat Edaran Dirjen Binawas tentang Perusahan Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja. n BRIDGE VOLUME 11

51

Wisdom

MENYIKAPI PLURALISME ‘SARA’ SESAMA PEKERJA Kita hidup di dalam negara yang penuh keragaman, baik dari suku, agama, maupun budaya. Untuk bisa hidup damai dan berdampingan, tentu dibutuhkan toleransi satu sama lain.

S

ebagai bangsa yang berazaskan Bhineka TunggalIka – Walaupun Berbeda-beda Tapi Satu, keaneka ragaman suku bangsa, agama, bukanlaah menjadi suatu pertentangan tapi justru menjadi suatu kekuatan yang bila bisa saling menghargai dan menghomati keanekaragaman tersebut atau adanya toleransi. Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Biasanya orang bertoleransi terhadap perbedaan kebudayaan dan agama. Namun, konsep toleransi ini juga bisa diaplikasikan untuk perbedaan tingkat sosial, jenis kelamin, gangguan fisik maupun intelektual maupun perbedaan lainnya. Toleransi juga berarti menghormati dan mau belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap dan Toleransi juga adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat

52

BRIDGE VOLUME 11

Aneka Jenis Toleransi Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi “kelompok” yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain Ada tiga macam sikap toleransi, yaitu: • Negatif : Isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. • Positif : Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. • Empati : Isi ajaran serta penganutnya dihargai –ikut merasakan karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. Marilah kita renungkan dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia. Kita harus merasa bangga akan tanah air kita dan juga kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah dikaruniai tanah air yang indah dengan aneka ragam www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Wisdom kekayaan alam yang berlimpah ditambah lagi beraneka ragam suku, ras, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama dan lain-lainnya. Kondisi bangsa Indonesia yang pluralistis acapkali menimbulkan permasalahan tersendiri, bila tanpa toleransi yang kuat, seperti muncul masalah agama, paham separatisme, tawuran maupun kesenjangan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antar umat beragama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah saling bermusuhan satu sama lain karena masalah agama. Toleransi antar umat beragama bila kita bina dengan baik akan dapat menumbuhkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta suasana yang tenang, damai dan tenteram dalam kehidupan beragama termasuk dalam melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

dan tidak menyinggung keyakinan agama masing-masing. Kita sebagai umat beragama berkewajiban menahan diri untuk tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lain. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa agama yang satu dan agama yang lainnya dicampuradukkan. Jadi sekali lagi melalui toleransi ini diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, apakah contoh-contoh toleransi antar umat beragama seperti diuraikan di atas telah Anda lakukan? Jika Anda telah melakukannya berarti Anda telah berperilaku toleran dan saling menghargai. Tetapi jika Anda tidak melakukannya berarti Anda tidak toleran dan tidak saling menghargai. Sikap seperti itu harus dijauhi.

Sikap Toleransi Sesama Pekerja

Toleransi Dalam Masyarakat

Dengan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu sehingga akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Dan, mensupport untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh pelaksanaan toleransi antara umat beragama di sebuah perusahaan : • Memberikan waktu untuk menjalankan ibadah • Membantu bila rekan kerja mengalami musibah bencana alam-kebanjiran, kebakaran. • Membantu karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun lalu-lintas saat menjalani tugas. • Memberi perhatian maupun bantuan bila keluarga karyawan mengalami musibah sakit, hingga harus menjalani perawatan khusus. • Memberikan bingkisan/perhatian perusaahaan kepada karyawan pada hari-hari besar keagamaan (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Lainnya) • Menggantikan ship – jam kerja rekan, dikarenakan hari besar keagamaan. • Perusahaan dan karyawan saling menghormati keyakinan dalam beragama. Tidak melakukan penistaan terhadap rekan kerja yang berbeda keyakinan. • Memperkokoh Silahturahmi sesama karyawan yang berbeda agama di dalam perusahaan. Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan


Kehidupan

di

Sikap toleransi tidak hanya sesama rekan kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Cobalah Anda renungkan dan sadari mengapa terjadi peristiwa seperti kerusuhan antar umat beragama, bentrokan antar suku/ras/etnis, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan cerminan dari kurangnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. • Adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. • Tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. • Memperkokoh Silaturahmi dan menerima perbedaan. • Mengakui dan menghargai hak asasi manusia (HAM). • Menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. • Menghindari terjadinya perpecahan, bila ada permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah atau menlalui jalur hukum yang adil. Jadi toleransi atau sikap menghargai dan menghormati terhadap keanekaragaman suku/ etnis/budaya dan agama, harus hadir tidak hanya di tengah masyarakat luas, tetapi juga harus ditumbuhkan di komunitas yang lebih kecil seperti organisasi maupun institusi pemerintahan maupun swasta-termasuk perusahaan. Tanpa toleransi yang ada perpecahan, pertikaian, dan permusuhan.n

BRIDGE VOLUME 11

53

Review

BPJS KETENAGAKERJAAN DI FESTIVAL ANTIKORUPSI 2015 Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Festival Antikorupsi 2015. Acara yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha, ITB Bandung (10-11 Desember 2015) ini mengangkat tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”.

F

estival Antikorupsi 2015 memanfaatkan momentum peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif dari masyarakat dan komunitas dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemberantasan korupsi. BPJS Ketenagakerjaan mengambil bagian dalam acara penting di Festival Antikorupsi 2015 ini. Boot BPJS Ketenagakerjaan mendapat kehormatan dikunjungi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan setelah beliau membacakan sambutan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang dibacakan Menkopolkukam menegaskan, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. Karena itu pemerintah perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Sistem yang baik akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Menkopolhukam menambahkan, pemerintah akan melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan. Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E-government. Di antaranya, cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain. Selanjutnya disebutkan, banyak pekerjaan dalam

54

BRIDGE VOLUME 11

birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi. Untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah yang komprehensif. Perlunya partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi. Selain itu, diperlukan juga keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi. Sementara itu, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapreasiasi BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan langsung menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, 28 Januari 2016. Seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan yang terpercaya dalam mengelola dana untuk kesejahteraan peserta. BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan dana selalu mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja. n www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Agenda

BPJS KETENAGAKERJAAN GANDENG KEMENDAGRI SOSIALISASIKAN PTSP DAN PATEN

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah, khususnya di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga, untuk melihat sejauh mana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan. "Ini kan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian kerjasama antara Kemendagri dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada November 2015 lalu. Oleh karena itu, dengan sistem jaminan sosial negara berkomitmen agar masyarakat terhindar dari potensi miskin karena berbagai risiko," kata Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi saat acara

sosialisasi MoU dan PKS antara Kemendagri dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Batam, Kep. Riau kemarin. Menurut dia, sosialisasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di kota Batam. Selanjutnya, perseroan akan merambah ke daerah sentra industri yang memiliki banyak pekerja, seperti di Pulau Jawa dan Bali. "Tentu saja yang memiliki potensi seperti Jawa Bali, itu yang kita utamakan dalam sosialisasi. Sehingga lebih efektif daripada jauh-jauh tapi potensinya kecil. Kita harap tahun ini bisa lebih efektif dalam mengakuisisi dan edukasi masyarakat," ujar dia. Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110 ribu kasus. Sedangkan total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik

BRIDGE VOLUME 11

55

Review

sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau tumbuh sekitar 10%. Junaedi juga berharap, dengan adanya acara ini maka di tahun 2016 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepersetaan. Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta non formal saat ini dibandingkan sektor formal. Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri Rizari menambahkan, pelaksanaan serta optimalisasi PTSP dan PATEN dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang baik seluruh pihak yang terlibat serta adanya koordinasi yang baik. Menurutnya, agar koordinasi tetap terjaga, dibentuk pula Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di tingkat pusat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan atau regulasi terkait kepesertaan program Jaminan Sosial dengan

56

BRIDGE VOLUME 11

mekanisme PTSP dan PATEN. "Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas terhadap semua pihak, diharapkan pelayanan kepada peserta serta peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial dapat terwujud secara optimal di seluruh wilayah Indonesia," tukasnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Endang Try Setyasih mengungkapkan, saat ini sudah ada sebanyak 1.044 kecamatan yang baru memiliki PATEN. Padahal, jumlah kecamatan di Indonesia mencapai 7.049 kecamatan. Artinya, masih ada 6.005 kecamatan yang belum memiliki PATEN atau sekitar 85% dari total kecamatan. Endang menuturkan, kecilnya jumlah PATEN yang suda ada disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pusat kepada pemerintah daerah. "Kita masih upayakan sosialisasi ke bupati dan walikota agar mendelegasikan wewenang izinnya ke kecamatan supaya masyarakat lebih mudah mengurus jaminan sosialnya. Dia pun menargetkan seluruh kecamatan sudah memiliki PATEN hingga akhir tahun 2016 ini.n


Agenda

KPK APRESIASI TANGGAPNYA BPJS KETENAGAKERJAAN TINDAKLANJUTI REKOMENDASI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014. BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK.

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2014. BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan langsung menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, menyambut positif hasil laporan kajian yang dilakukan KPK yang diharapkan pengelolaannya menjadi lebih baik, bersih dan sesuai harapan semua pihak. Ia menjelaskan Laporan Kajian KPK bertujuan salah satunya untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan potensi korupsi dari Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melakukan analisis terhadap kebijakan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tata kelolanya pada instansi-instansi terkait. Hasil pemantauan terhadap rekomendasi KPK tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemantauan Tahun 2015 terhadap Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ruang lingkup kegiatan kajian KPK pada BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan pada aspek pengawasan, regulasi, kelembagaan, kepesertaan,


pelayanan, dan pembiayaan. Irvansyah menambahkan, tidak hanya terkait rekomendasi KPK saja, BPJS Ketenagakerjaan selalu menindaklanjuti dan menyelesaikan hal-hal yang menjadi perhatian lembaga pengawas lainnya, seperti temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal ini merupakan komitmen yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga integritas dan menjadi Badan yang terpercaya dalam mengelola dana untuk kesejahteraan peserta,” jelasnya. Lebih lanjut, Irvansyah menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan dana selalu mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sementara itu, Pahala Nainggolan menjelaskan, dari seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh KPK, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menindaklanjuti 100% dan masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah dengan tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK. “KPK berkomitmen untuk mengawal implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh masyarakat pekerjaa Indonesia,” kata Pahala. Hingga akhir 2015, dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 206,37 triliun dari 19,1 juta peserta, terdiri atas pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Dana kelolaan ini rata-rata tumbuh 15,83% per tahun sejak tahun 2010. Adapun hasil investasi mencapai Rp 17,68 triliun atau rata-rata tumbuh 14,96% pertahun. n

BRIDGE VOLUME 11

57

Tanya Jawab Q

BRAM SANTOSO Saya Bram. Yang ingin saya tanyakan adalah, siapa yang menanggung selisih biaya pengobatan apabila tenaga kerja

Q

persyaratan untuk tenaga kerja yang

perlakuaannya sama dengan peserta

MENGUNDURKAN DIRI atau tenaga

penerima upah?

Dalam hal peserta memanfaatkan kelas rawat inap di rumah sakit swasta atau pemerintah lebih tinggi dari kelas rawat inap yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka selisih biaya pelayanan kesehatan menjadi beban perusahaan dan/atau beban peserta. Perlakuan pelayanan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah maupun penerima upah adalah sama.

per 1 September 2015 atau seterusnya, harus dilampirkan adalah sama dengan

yang berlaku ? Apakah untuk peserta BPU

A

Jika ada tenaga kerja HABIS KONTRAK apakah persyaratan pencairan JHT yang

memilih tarif rawat inap di luar ketentuan

BPJS KETENAGAKERJAAN

LOVALIA UNTU

kerja PHK?

A

BPJS KETENAGAKERJAAN Untuk tenaga kerja kontrak persyaratannya adalah sama dengan persyaratan peserta mengundurkan diri. Persyaratannya adalah sebagai berikut : • Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli. • Fotocopy KTP atau Paspor yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli. • Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat

A

MARIA SERHYL Apakah manfaat pensiun cacat dapat diberikan kepada peserta yang mengalami sakit seperti stroke dan mengalami lumpuh separuh badan sehingga tidak dapat bekerja kembali?

Q

BPJS KETENAGAKERJAAN Manfaat pensiun cacat dapat diberikan pada kasus cacat total akibat penyakit stroke Manfaat pensiun cacat tidak selalu berkaitan dengan kasus kecelakaan kerja, artinya semua kasus cacat total tetap baik karena penyakit biasa atau kecelakaan kerja mendapatkan hak pensiun cacat selama memenuhi syarat minimal kepesertaan 1

bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat. Persyaratan surat keterangan ini wajib bagi tenaga kerja yang mengundurkan diri terhitung mulai 1 September 2015 dan seterusnya. • Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan yang asli. • Fotocopy rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

bulan.

58

BRIDGE VOLUME 11


60 60

BRIDGE 09 BRIDGEVOLUME VOLUME

03

www.bpjsketenagakerjaan.go.id www.bpjsketenagakerjaan.go.id

OPERATIONAL EXCELLENT KARIR PASCA PENSIUN HOUSING BENEFIT SEDIAKAN RUMAH PEKERJA IMPLEMENTASI K3 DI SEKTOR KONSTRUKSI

Recommend Documents