BAB II PERANAN DANA PENSIUN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. A. Pengaturan Dana Pensiun didalam Undang-Undang Dana Pensiun

BAB II PERANAN DANA PENSIUN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. Pengaturan Dana Pensiun didalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3 tahun 1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menapatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin

20 Universitas Sumatera Utara

21

diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko. 17

B. Peranan Dana Pensiun Dalam Perekonomian Indonesia Investasi dana pensiun harus dilakukan di dalam negeri, sehingga secara teoritis tidak akan terjadi capital flight atas kekayaan dana pensiun. Sampai akhir tahun 2002 jumlah investasi dana pensiun telah mencapai Rp. 39,5 Triliun. Dengan

jumlah

investasi

tersebut,

kontrbusi

dana

pensiun

terhadapa

perekonomian setara dengan 2,46% dari PDB berdasarkan harga berlaku. 18 Fakta ini menggambarkan betapa dana pensiun berkontribisi dalam perekonomian nasional. Kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian nasional dijembatani oleh berbagai instrument investasi yang dihasilkan oleh sector perbankan, dalam tahun-tahun yang akan dating diperkirakan dominasi tersebut akan semakin berkurang karena sebagian dana milik dana pensiun akan beralih ke berbagai instrument yang dihasilkan oleh pasar modal. Diharapkan dengan 17

Andri, Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2009) hlm 291 18 http://arowadi.blogspot.com/2011/06/dana-pensiun_12.html, diakses tanggal 21 Maret 2014

Universitas Sumatera Utara

22

semakin bertambahnya partisipasi dana pensiun melalui pasar modal, peranan dana pensiun sebagai sumber modal pembangunan yang berasal dari dalam negeri dapat lebih dirasakan oleh para pelaku sector riil. Sampai dengan akhir tahun 2005, jumlah dana yang dikelola oleh Dana Pensiun di Indonesia mencapai jumlah kurang lebih Rp. 60 Triliun. Dengan penambahan berupa hasil pengembangan, dan Iuran Pensiun (disamping pengurangan berupa pembayaran Manfaat Pensiun) jumlah dana tersebut secara pasti setiap saat akan semakin meningkat dan semakin besar. Dari tahun ketahun, Dana Pensiun semakin diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang secara aktif melakukan penanaman (investasi) dana, baik di Pasar Uang dan Pasar Modal, maupun Properti. Kenyataan seperti itu telah semakin menegaskan adanya sebuah pengertian, bahwa dana yang dikelola Dana Pensiun ikut berperan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional yang potensi. Namun, sangat disayangkan, bahwa peranan Dana Pensiun sebagai lembaga Investor tersebut oleh banyak pihak (juga dari kalangan Dana Pensiun sendiri), dipandang secara kurang tepat, dari sisi yang terbatas, dan seringkali malahan secara berlebihan dianggap sebagai fungsi dan peranan utama dari Dana Pensiun. Selama ini, setiap kali membicarakan keberadaan Dana Pensiun, yang lebih mengemuka dan lebih menyita perhatian adalah fungsi dan peranannya sebagai pemegang dan “pemilik” dana atau sejumlah asset yang semakin potensiil.


23

Pandangan seperti itu tentu saja sama sekali tidak keliru, namun sebenarnya kurang lengkap atau kurang proporsional, serta memungkinkan terjadinya pemahaman yang kurang tepat. Hal itu mungkin saja timbul karena adanya kekurang pahaman (atau terlupakan), bahwa pada hakekatnya pengelolaan dana oleh Dana Pensiun memiliki latar belakang dan ciri serta kharakter yang khusus, dan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan, apalagi disejajarkan dan dipersamakan dengan para pemilik dana atau lembaga investor yang lain. Pandangan dan pemahaman yang kurang lengkap dan terbatas hanya pada sisi Investasi tersebut berdampak pada timbulnya berbagai sikap dan pendapat serta perlakuan yang juga kurang tepat terhadap Dana Pensiun dan pengembangannya. Ada pihak yang berpendapat bahwa sebagai sebuah lembaga investor, sebaiknya kepada Dana Pensiun diberikan kebebasan Investasi yang lebih luas. Ada juga yang berpendapat, bahwa dana Investasi Dana Pensiun sebaiknya disatukan dan dikelola sebagai sebuah kumpulan dana (pooling fund), atau diarahkan bagi pembiayaan bidang atau proyek tertentu sesuai prioritas ekonomi nasional. Bahkan timbul pula pendapat dan ide, agar sebaiknya semua Dana Pensiun dari kelompok pemberi kerja tertentu (misalnya Dana Pensiun perusahaan BUMN) disatukan atau di merger, dan sebagainya. 19 Dari sisi dan aspek investasi, berbagai pendapat tersebut mungkin saja benar dan sangat beralasan, mengingat peranan Dana Pensiun sebagai lembaga Investor

19

Ibid


24

yang semakin besar dan tentunya harus dimanfaatkan secara lebih maksimal. Namun demikian, latar belakang keberadaan dan berbagai ciri serta karakter yang dimiliki oleh Dana Pensiun serta dana yang dikelolanya, yang berbeda dengan dana investasi lainnya, seharusnya terlebih dulu memperoleh perhatian dan menjadi pertimbangan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, seyogyanya kita semua dapat kembali menelaah dan melakukan kajian tentang apa dan bagaimana sebenarnya keberadaan serta kedudukan dan peranan serta fungsi Dana Pensiun sebagai Lembaga Keuangan, serta keberadaan dana yang ada pada Dana Pensiun. Sebagai sebuah lembaga, Dana Pensiun adalah sebuah Badan Hukum yang memiliki karakter khusus. Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang terpisah dari lembaga, organisasi atau perusahaan pendirinya, atau lebih tepatnya lembaga “sponsor”nya. Dan, walaupun Dana Pensiun didirikan oleh organisasi atau perusahaan tertentu, tidak berarti bahwa Dana Pensiun adalah merupakan Unit Organisasi atau Anak Perusahaan dari organisasi atau perusahaan pendirinya tersebut. Berbeda dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT) misalnya, Dana Pensiun bukan sebuah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dana Pensiun adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk berdiri sendiri, tidak dimiliki oleh pendirinya, atau oleh siapapun juga. Pendiri Dana Pensiun tidak menyisihkan dana atau kekayaannya sebagai “modal” bagi Dana Pensiun, tetapi menyerahkan dan mempercayakan pengelolaan himpunan dana yang secara


25

khusus juga dipisahkan dari kekayaan pendirinya, untuk pembiayaan Program Pensiun. 20 Himpunan dana tersebut bersumber pada Iuran Pensiun, baik yang dibayarkan oleh Pendiri (Pemberi Kerja) dan dikeluarkan (dibukukan) sebagai “biaya”, maupun Iuran Pensiun yang dibayar oleh para peserta Karena dikeluarkan sebagai biaya, dana dari Iuran Pensiun Pemberi Kerja tersebut tidak lagi berada dalam pembukuan Pemberi Kerja, dan oleh Dana Pensiun juga tidak dibukukan sebagai Modal. Sehubungan dengan itu, Dana Pensiun tidak memiliki “Pemegang saham” sebagaimana sebuah perusahaan atau sebuah PT. Disatu sisi Dana Pensiun memiliki “Pendiri”, yang bertanggungjawab terhadap kecukupan dana bagi penyelenggaraan Program Pensiun, dan disisi yang lain, Dana Pensiun memiliki “Peserta”, yang berkepentingan sebagai penerima Manfaat Pensiun. Lebih lanjut, kepentingan Pendiri terhadap penyelenggaraan Dana Pensiun tidak diwakili oleh Komisaris seperti halnya pada sebuah PT, tetapi secara bersamasama dengan kepentingan para Peserta, diwakili dalam bentuk “Dewan Pengawas”. Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun menegaskan, bahwa pembangunan Nasional, pada hakekatnya merupakan pembangunan

manusia

Indonesia

seutuhnya

dan

pembangunan

seluruh

masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

20

Ibid


26

Dana Pensiun adalah sebuah bentuk Tabungan Jangka Panjang para karyawan, yang akan dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Dengan demikian akan tercipta kesinambungan penghasilan hari tua, yang akan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim kondusif bagi peningkatan produktifitas. Bahwa Dana Pensiun diselenggarakan dengan sistim pendanaan, yang memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang tentu saja dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan hari tua tersebut. Dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana dari penyelenggaraan program pensiun tersebut merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional,

Dengan demikian, secara mendasar,

keberadaan Dana Pensiun sejak awalnya bertitik tolak dan bermula dari kepentingan pemeliharaan kesinambungan penghasilan hari tua dan ketentraman kerja serta peningkatan produktifitas. Dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun benar-benar hanya berurusan dan berkepentingan dengan penyelenggaraan Program Pensiun. Dengan demikian, Dana Pensiun hanya berkepentingan dan mengenal dana yang berupa himpunan dana untuk Program Pensiun tersebut. Dana Pensiun sama sekali tidak dapat menerima dana yang lain dalam bentuk apapun juga, dan dari siapapun juga, termasuk dari Pendiri dan Peserta, kecuali Iuran Pensiun. Dana Pensiun juga tidak dapat melakukan pembayaran atau pengeluaran apapun juga dan kepada siapapun juga, diluar pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya pengelolaan atau biaya operasionil, yang juga ditetapkan oleh pendiri. Oleh


27

karena itu, dana yang terhimpun dan dikelola oleh Dana Pensiun sepenuhnya hanya berupa himpunan dana yang diterima dari Pendiri dan Peserta, dan secara khusus dan terpisah dimaksudkan sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kesinambungan penghasilan hari tua bagi para pesertanya. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Dana Pensiun, para peserta sebuah Dana Pensiun selalu diindentifikasikan dengan pemberian sebuah “Nomor Dana”, bukan “Nomor Induk Peserta” atau “Nomor Pokok Peserta” misalnya. Hal ini mengandung pengertian, bahwa setiap peserta dicatat berdasarkan (bagian) dana yang menjadi haknya, atau dengan kata lain berarti bahwa himpunan dana yang ada pada Dana Pensiun pada hakekatnya adalah himpunan kewajiban Dana Pensiun terhadap para peserta atau pemegang “Nomor Dana” tersebut. Pemahaman seperti itu akan lebih memberikan penegasan, bahwa Dana Pensiun, sebagai sebuah lembaga, sebenarnya tidak “memiliki” himpunan dana tersebut, melainkan hanya “mengelola”nya, berdasarkan kepercayaan dan amanah dari para Peserta dan Pendiri/Pemberi kerja. Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut tentu saja harus dilaksanakan dengan pertama kali selalu menyadari, bahwa himpunan dana tersebut sebenarnya menjadi ada dan timbul karena adanya sebuah “himpunan kewajiban“ terhadap kepentingan para Peserta dan Pemberi kerja. Dalam rangka pengelolaan himpunan dana tersebut, Dana Pensiun juga harus memperhatikan kepentingan Pendiri atau Pemberi Kerja, yang setiap saat harus bertanggungjawab atas kecukupan dana bagi penyelenggaraan Program Pensiun. Oleh karena itu, Dana Pensiun sedapat mungkin harus mengusahakan,


28

agar himpunan dana (yang telah ada) tidak menjadi semakin berkurang, tetapi dapat berkembang dan semakin bertambah jumlahnya. Untuk itu, Dana Pensiun melakukan kegiatan pengembangan dana, dengan melakukan investasi, yang harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan Pendiri atau Pemberi Kerja. Oleh karena itu, kegiatan Investasi Dana Pensiun harus dilakukan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan dan diberikan oleh Pendiri atau Pemberi Kerja. Hasil pengembangan dana melalui kegiatan Investasi tersebut juga tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun juga, kecuali harus diperlakukan sebagai sumber pemupukan himpunan dana, seperti halnya Iuran Pensiun. Hasil Investasi tersebut sama sekali bukan merupakan “laba” atau “keuntungan” bagi Dana Pensiun sebagai sebuah lembaga, akan tetapi merupakan penambah kekayaan Dana Pensiun untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Dengan demikian, penyelenggaraan pendanaan Dana Pensiun harus terlebih dulu diartikan sebagai sebuah penyelenggaraan pemeliharaan “kewajiban”, dan sebagai konsekuensinya, timbul sebuah penyelenggaraan pengembangan “kekayaan”. Pengelolaan kewajiban Dana Pensiun harus lebih dulu memperoleh perhatian, dan menjadi dasar dari pengelolaan kekayaannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendanaan Dana Pensiun adalah merupakan sebuah “Liabilities Assets Management”. Dari uraian diatas, jelaslah, bahwa sebelum memahami dan memperlakukan Dana Pensiun sebagai sebuah lembaga Investor, terlebih dulu harus memahami dan memperlakuan Dana Pensiun sebagai sebuah lembaga


29

pemegang amanah dan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban, memelihara kelangsungan dan kesinambungan penghasilan hari tua para Peserta. Apabila hanya didasarkan kepada kepentingan penghimpunan dan penyatuan jumlah dana investasi Dana Pensiun, sehingga menjadi himpunan dana yang sangat besar dan tentunya dapat lebih memiliki kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar untuk berkembang lebih pesat, wacana penyatuan atau merger Dana Pensiun tersebut dapat dipahami dan akan bermanfaat, baik bagi Dana Pensiun sendiri, maupun bagi kepentingan pembiayaan pembangunan ekonomi. Namun demikian, mengingat berbagai hal seperti yang telah diuraikan diatas, wacana untuk merger Dana Pensiun tersebut nampaknya akan sangat sulit (atau hampr mustahil) untuk dapat dilaksanakan, dan selayaknya dipertimbangkan kembali. Penyatuan, penggabungan, atau merger, atau apapun namanya terhadap Dana Pensiun (apalagi meliputi jumlah Dana Pensiun yang besar), bukan berarti hanya penggabungan dan penyatuan kekayaan, yang nampaknya seolah-olah tidak terlalu sulit. Masalah yang akan timbul adalah, bahwa keberadaan dan pengelolaan kekayaan tersebut sangat bervariasi dan berbeda-beda antara Dana Pensiun yang satu dengan Dana Pensiun yang lain, karena kewajiban yang menjadi latar belakang dari adanya kekayaan tersebut juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, sebenarnya penyatuan, penggabungan, atau merger antara Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan penyatuan dan penggabungan kewajiban dari Dana Pensiun. Dan hal itu sama sekali bukan merupakan hal yang


30

mudah dan sederhana, serta sama sekali berbeda dengan penyatuan dan penggabungan kewajiban pada badan usaha yang lain. Penggabungan kewajiban Dana Pensiun akan melibatkan sistim pendanaan yang berbeda. Dan sistim pendanaan yang berbeda tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan rasio pendanaan (perbandingan kekayaan dan kewajiban), tetapi juga perbedaan pada berbagai parameter yang mempengaruhi perhitungan besarnya kewajiban, yang sangat kompleks dan bervariasi antara Dana Pensiun yang satu dengan yang lain. Sistim Pendanaan itu juga memiliki kaitan dan sangkut paut dengan kebijakan financial Pendiri, serta kebijakan Sumber Daya Manusia untuk jangka panjang . Lebih dari itu semua, harus pula selalu disadari, bahwa penyatuan dan penggabungan atau merger Dana Pensiun tidak hanya melibatkan kepentingan serta menjadi persoalan bagi Pengurus Dana Pensiun atau Pendiri, akan tetapi (terutama) menyangkut kepentingan para Peserta Program Pensiun. Kiranya dapat dipahami, bahwa penyatuan dan penggabungan dana investasi yang dikelola oleh Dana Pensiun yang didirikan oleh perusahaan BUMN, yang meliputi jumlah kurang lebih Rp. 45 Triliun (tahun 2005), akan melibatkan kepentingan beberapa ratus pendiri, beberapa ratus Dana Pensiun dengan beberapa ratus sistim pendanaan yang berbeda, dan kepentingan kesinambungan penghasilan hari tua bagi beberapa ratus ribu orang Peserta Karyawan Aktif, dengan beberapa ratus ribu perhitungan Kewajiban berkaitan dengan Masa Kerja, serta kepentingan beberapa ratus ribu orang Pensiunan, dengan berbagai variasi masalah dan persoalan.


31

Peranan Dana Pensiun dalam perekonomian nasional ditunjukkan antara lain oleh kegiatan investasinya. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini investasi Dana Pensiun harus dilakukan di dalam negeri. Dengan peraturan seperti ini secara teoritis tidak akan terjadi capital flight atas kekayaan Dana Pensiun. Sampai akhir tahun 2002 jumlah investasi Dana Pensiun telah mencapai Rp 39,65 trilyun. Dengan jumlah investasi tersebut kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian setara dengan 2,46% dari PDB berdasarkan harga berlaku. Lebih dari 70% investasi Dana Pensiun ditempatkan pada instrumen deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI. Sampai akhir tahun 2002 ketiganya masih menjadi instrument investasi yang paling banyak diminati oleh para pengelola Dana Pensiun. Alasannya sederhana karena selain aman dan likuid, deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI mampu memberikan return yang memadai. Dengan peta investasi yang didominasi oleh produk perbankan seperti ini, pemanfaatan kekayaan Dana Pensiun sebagai modal pembangunan tentunya akan sangat tergantung pada proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Seiring dengan menurunnya tingkat bunga SBI, menjelang akhir tahun 2002 suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito juga menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan para pengelola Dana Pensiun mulai mencari dan mempelajari instrumen investasi selain deposito yang bisa memberikan return yang memadai bagi Dana Pensiun. Dalam situasi seperti itu surat utang jangka panjang atau obligasi mulai dilirik oleh para pengelola Dana Pensiun. Apalagi data menunjukkan bahwa menjelang akhir tahun 2002 tingkat return yang diperoleh oleh sebagian besar obligasi ternyata lebih


32

tinggi dibandingkan bunga deposito. Daya tarik pasar obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau T-bond atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN). Peranan Dana Pensiun pada pasar SUN relatif masih rendah. Data menunjukkan bahwa dari jumlah SUN yang beredar (outstanding) sampai akhir tahun 2002 yaitu Rp 419,36 trilyun, penempatan investasi langsung Dana Pensiun pada SUN baru mencapai Rp 50,68 milyar. Sebenarnya jumlah investasi Dana Pensiun pada SUN akan lebih tinggi lagi apabila memperhitungkan jumlah investasi pada SUN yang dilakukan Dana Pensiun melalui instrumen reksadana. Meskipun partisipasi Dana Pensiun dalam pasar SUN relative masih rendah, namun dari sisi industri jumlah investasi yang ditempatkan oleh Dana Pensiun pada SUN mengalami peningkatan yang 34,23% dibandingkan tahun 2001. 21 Memperhatikan kecenderungan iklim investasi yang akan terjadi pada tahun 2003, diprediksikan pada tahun-tahun yang akan datang akan terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam kebijakan penempatan investasi yang dilakukan oleh para pengelola Dana Pensiun. Diperkirakan sejumlah pengelola Dana Pensiun akan mengalihkan sebagian investasinya dari deposito ke instrumen investasi seperti obligasi, saham dan reksadana. Apabila prediksi di atas terjadi, maka akan terjadi perubahan dalam pendekatan atau mekanisme kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian nasional. Apabila saat ini kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian dijembatani oleh berbagai instrument investasi yang dihasilkan oleh sektor perbankan, maka dalam tahun-tahun yang akan datang 21

www.bapepam.go.id/dana_pensiun/publikasi_dp/.../IsiLengkap.pdf‎, diakses tanggal 17 Februari 2014


33

diperkirakan dominasi tersebut akan semakin berkurang, karena sebagian dana milik Dana Pensiun akan beralih ke berbagai instrumen yang dihasilkan oleh Pasar Modal. Diharapkan dengan semakin bertambahnya partisipasi Dana Pensiun melalui Pasar Modal, peranan Dana Pensiun sebagai sumber modal pembangunan yang berasal dari dalam negeri dapat lebih dirasakan oleh para pelaku sektor riil. Untuk mempercepat pemahaman para pengelola dana pensiun terhadap berbagai kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah tersebut. Selama tahun 2003 Direktorat dana pensiun secara intensif telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola dana pensiun. Peran dana pensiun dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai berikut: 22 1. Sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. 3. Dana pensiun dapat pula menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas.

22

http://anggoroth.blogspot.com/2011/03/dana-pensiun-lembaga-keuangan.html, diakses tanggal 11 Februari 2014


34

4. Sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan dana pensiun dapat berperan secara aktif dalam pembangunan, sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpunan dana, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

C. Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan. 23 1.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan,

untuk menyelenggarakan program pensiun. Dari pengertian di atas, jelas bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Perlu dijelaskan bahwa pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. 23

Veithzal, Rivai dkk. Op Cit. hlm 1087-1098


35

Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti, maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program pensiun didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Dengan mendirikan dana pensiun, timbul kewajiban dari perusahaan untuk menggiur sejumlah uang kepada dana pensiun. Mengingat adanya perbedaan mendasar diantara kedua jenis program pensiun ini yang tentunya menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, sebelumnya pemberi kerja harus mempertimbangkan semuanya ini dengan seksama. Begitu mendirikan dana pensiun, pemberi kerja terikat dan tidak dapat menarik kembali keinginan tersebut. Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa

dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum


36

dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan mislanya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Pemerintah Indonesia setiap tahun harus menyisihkan anggaran sebesar Rp40 triliun untuk membayar pensiun bagi 2,1 juta mantan pegawai negeri sipil atau PNS, angka ini diperkirakan akan meningkat karena setiap tahun setidaknya ada 120 pensiunan baru. Untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran untuk pensiun pegawai negeri, pemerintah Indonesia menugaskan PT Taspen untuk mengelola dana pensiun PNS dengan tujuan agar dana itu berkembang dan mandiri. 24 Pengelolaan dana pensiun memiliki banyak manfaat bagi sistem perbankan. Namun, pelaksanaan program pensiun tidak sepenuhnya diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari golongan menengah atau kecil.

24

http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010pensiunpegawainegeri1, diakses tanggal 17 Februari 2014


37

Pasal 45 Undang-Undang Dana Pensiun mengatakan bahwa kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Mengenai kekayaan dana pensiun dan pengelolaannya ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai investasi dana pensiun yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002. Pengelolaan kekayaan dana pensiun adalah untuk melindungi kepentingan peserta. Oleh karena itu investasi dana pensiun harus sesuai dengan arahan investasi yang penentuannya harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana pensiun dilarang meminjam atau mengagunkan kekayaan sebagai pinjaman kepada pihak terafiliasi. Sebagaimana diketahui, hasil investasi kekayaan dana pensiun pada sektor-sektor tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan oleh Undang-Undang Dana Pensiun dinyatakan bebas pajak (bukan merupakan objek pajak). Hal ini merupakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Dana Pensiun. Berdasarkan UU No 11 tahun 1992 dana pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Dengan demikian bahwa yang mengelola dana pensiun adalah badan hukum seperti bank umum atau asuransi iwa. di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun yaitu:


38

1. Dana pensiun pemberi kerja Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pkerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atai perusahaan asuransi jiwa. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, pelaksanaan pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing – masing tujuan memiliki makna tersendiri, baik penerima pensiun maupun penyelenggara pensiun. Tujuan penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika 2 pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun.


39

Adapun tuuan bagi pemberi kerja dengan menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah : 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2. Agar masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasill yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya. 3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan. 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – hari. 5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah. Bagi karyawan yang menerima pensiun manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah : 1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang. 2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi bekerja. Sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah : 1. Sebagai bakti sosial terhadap para karyawan. 2. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. 3. Turut membantu dan mendukung program pemerintah. Jenis – Jenis Dana Pensiun 1. Manfaat pensiun normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.


40

2. Manfaat pensiun dipercepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal 3. Manfaat pensiun ditunda, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat


BAB II PERANAN DANA PENSIUN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. A. Pengaturan Dana Pensiun didalam Undang-Undang Dana Pensiun

Recommend Documents