Dana Pensiun Terkini

Belajar dari Kasus Repo Fiktif

Menggapai Pertumbuhan 7%

No. 64

l

1 Februari 2015

Tantangan Mengelola Dana Pensiun Terkini

Cover DP 64 Feb15.indd 3

3/6/2015 8:22:36 PM

Over 20 years of investing experience Our Product Mutual Fund Syailendra Equity Opportunity Fund Syailendra Balanced Opportunity Fund Syailendra Fixed Income Fund Syailendra Midcap Alpha Fund Syailendra Liberty Fund Discretionary Fund Advisory

www.syailendracapital.com T : 021.51400888 F : 021.51400967 REKSA DANA SAHAM MERUPAKAN PRODUK INVESTASI, DAN BUKAN SEPERTI TABUNGAN ATAU DEPOSITO YANG DAPAT MEMBERIKAN HASIL YANG PASTI. SEPERTI INVESTASI DALAM BENTUK LAINNYA, INVESTASI DI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO KERUGIAN. PT SYAILENDRA CAPITAL TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN APAPUN DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT INVESTASI DI REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND & REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA MENDATANG. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA.


3/6/2015 8:47:41 PM

<<

Salam Redaksi-

Memperkuat Sinergi REdaksi Penasihat: Gatut Subadio Pemimpin Umum: Suheri Pemimpin Redaksi: Arif Hartanto Redaktur Pelaksana: Aloy Tagawai Sekretaris Redaksi: Udaya S Dewan Redaksi: Suharsono, Bambang Sri, Inderahadi K., Sujat Siswosudarmo, Keuangan: Heru AZ Pemasangan Iklan : Widiyanto Fajar Fotografer: Subandi Sirkulasi/Distribusi: Widiyanto Fajar, Subandi ALAMAT REDAKSI: Lt.16, Gd. Artha Loka, Jl Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Phone: (021) 251 4050-52 Fax: (021) 251 4051, E-mail: [email protected] PENERBIT: PT JAGATMEDIA & BISNIS

S

eiring berjalannya waktu, tantangan mengelola Dana Pensiun semakin kompleks. Selain harus terus mengupdate pengetahuan dan pemahaman pengurusnya, agar mampu mengikuti perkembangan industri, masih banyak hal penting yang patut jadi perhatian. Sasaran pokoknya adalah agar Dana Pensiun tetap mampu mempertahankan komitmen memberi manfaat optimal bagi para peserta. Akan tetapi, harus disadari, saat ini pemerintah pun telah memberlakukan undang-undang lain yang memberi otoritas pengelolaan jaminan sosial bersifat wajib. Berbeda dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang bersifat sukarela. Pelaku industri dana, baik pendiri, pengawas, maupun pengurus mengimbau agar Pemerintah bisa meng

ambil keputusan bijak, agar DPPK yang pendirian dan pengelolaan dalam sesuai dengan UU No 11 Tahun 1992, tetap diberikan ruang untuk bersinergi dengan pengelolaan jaminan sosial yang dipercayakan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada sisi lain, Dana Pensiun yang selama ini bersatu dalam wadah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ditantang untuk terus bersinergi. Tan tangan industri yang semakin kompleks tak bisa dihindari membuat Dana Pensiun secara individual membutuhkan sum bangan Dana Pensiun lainnya. Karena itu sinergi ini perlu dipertahankan. Tema ini menjadi fokus liputan Info Dapen edisi ini, selain beberapa informasi menarik lainnya. Selamat membaca. Wasallam,

Redaksi

D a f t a r i s i >> l utama l HAL. 4 - 9

Heboh Repo Fiktif Triple A

20

Oleh: Bambang Sri Muljadi

- Pelajaran dari Kondisi ‘Commuter Line’

22

Mengenal Transaksi Repo di Pasar Modal Tantangan Dana Pensiun Terkini

24

<< DANA PENSIUN \Edisi 64 \ 1 Februari 2015

Pengantar Feb 15.indd 3

I KOlom I

I ekspose I - Pak Suheri Pimpin ADPI Sampai Munas Mendatang

aktual [HAL. 10 - 19]

- ADPI Selenggarakan ‘In-House Training’ di PT Aneka Tambang Tbk

Dana Asing Masih Akan Mengalir ke Pasar Obligasi

- Komisioner OJK Kunjungi BMDP- Layanan Keuangan Mikro

Optimistis Menembus Pertumbuhan 7%

I KONSULTASI I

Oleh: Sujat Siswosudarmo

- Badan Hukum Perkumpulan ADPI

Menanti Konsep Baru Perdagangan Derivatif Gambaran Peta Utang Emiten BEI 3/6/2015 8:19:51 PM

IutamaI

Heboh Repo Fiktif Triple A Kabar tentang Repo fiktif merebak akhir 2014 lalu, menyeret serta nama AAA Securities. Beberapa saat sebelum kasus itu merebak, telah terjadi perubahan kepemilikan saham, yang diikuti perubahan nama perusahaan.

P

ada masanya, nama PT An dalan Artha Advisindo (AAA) atau beken disebut Triple A merupakan patron untuk emisi obligasi. Setiap ada emisi obligasi baru hasil garapan Triple A sebagai penjamin emisi, seperti jadi jaminan mutu. Para investor pasti berebut membeli. Ketika krisis Eropa dan Amerika merebak ta hun 2008 dan imbasnya berlangsung panjang, nama Triple A pun seperti redup, bersama redupnya pasar obligasi. S etelah lama tak terdengar, nama Triple A kembali jadi hangat diper bincangkan,meski dalam konteks yang jauh berbeda. Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan transaksi

Utama Feb15.indd 4

repo yang mencurigakan, yang bermula dari pemeriksaan rutin atas modal perusahaan sekuritas. Perusahaan ini masuk daftar pemantauan serius OJK setelah Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) tidak memenuhi ketentuan minimal. Karena ada sejumlah indikasi yang mencurigakan, OJK memutuskan memberikan suspensi atas perusahaan ini sejak awal Desember 2014 lalu. Mengacu aturan Otoritas Jasa Keuang an (OJK), batas minimum MKBD adalah Rp 25 miliar atau 6,25% dari total kewa jiban tanpa utang. Ketika OJK melaku kan supervisi pada awal Desember 2014, AAA Securities dan Harita Kencana Se curities kedapatan tak memenuhi standar minimum MKBD. Keduanya harus me

nerima risiko disuspen. Harita kemudian mampu memenuhi tuntutan MKBD dua hari kemudian setelah disuspen, sehingga bisa kembali beroperasi. Sedangkan AAA Securities punya persoalan berbeda. OJK harus bekerjakeras berupaya menemukan kejanggalan lain yang mem buat perusahaan ini tidak bisa memenuhi persyaratan modal harian. Sumber ma salah akhirnya ditemukan. Ada transaksi Reverse Repo yang tidak wajar, bernilai Rp 262 miliar yang berkaitan dengan BPD Maluku, juga pembelian Reverse Repo Rp 146 miliar dan US$ 1,25 juta di Bank ANDA. Dua transaksi ber sama AAA, ditemukan tidak ditopang underlying transaction sebagaimana tertera dalam perjanjian. Padahal, AAA harus menempatkan surat berharga yang ditransaksikan pada sub account masing-masing bank yang juga harus resmi tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jika proses penerbitan Repo berjalan sesuai prosedur. Hal ini mengindikasikan, Repo yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan seharusnya, alias bodong. Jika memenuhi standar, ada record resmi di KSEI. Oto ritas pun mengambil tindakan tegas. Deputi Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Sarjito mengatakan, pihaknya langsung menghentikan sementara kegiatan usaha AAA sebagai Perantara Pedagang Efek terhitung sejak awal Desember 2014 karena tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD. Pemicu utama tidak lain akibat transaksi Repo. Transaksi repo adalah merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Se dangkan untuk transaksi reverse repo adalah kebalikan dari transaksi repo,

Edisi 64 / 1 Februari 2015 / DANA PENSIUN >>

3/6/2015 6:57:23 PM

IutamaI yaitu transaksi beli surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Selain kekurangan modal gara-gara transaksi repo itu, berdasarkan kabar yang beredar AAA juga menggadaikan (repo) efek milik nasabah. Namun belum ada pihak yang bisa mengkonfirmasi atas hal ini. Setelah melalui proses pemeriksanaan yang cermat, OJK memastikan, AAA Sekuritas menerbitkan repo fiktif untuk BPD Maluku maupun PT Bank Anda. Lewat aksi ini, OJK memperkirakan, AAA Sekuritas mampu memobilisasi dana dari dua pihak itu sebesar Rp 400 miliar. Sekuritas yang sebelumnya dikenal piawai menjadi penjamin emisi obligasi ini juga ditengarai menelikung dana kepunyaan PT Grandpuri Permai sebesar Rp 120 miliar. Pihak kuasa hukum Grandpuri menyatakan, dana tersebut sebenarnya hanya dititipkan pada AAA Sekuritas. Akibat dana tersebut tidak bisa ditarik kembali, Grandpuri pun memperkarakan perusahaan yang dipimpin Andri Rukminto tersebut. Berpindah Tangan Di tengah sorotan seputar Repo fiktif AAA Sekurities, tersiar kabar bahwa AAA Group yang selama ini dikenal sebagai pengendali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securities yang telah berganti nama menjadi PT Inti Kapital Sekuritas, AAA Group disebut telah melego 60% saham PT Gani Inti Capital dan 2% lainnya pada Andri Rukminto. OJK berjanji mengusut berbagai persoalan yang membelit perusahaan, termasuk menelusuri kembali perubah an kepemilikan saham AAA Securities. ”Kami tetap sebut kasus ini dilakukan AAA Securities. Nama yang baru itu belum terlalu dikenal,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida. Seperti dikutip Investor Daily, AAA Securities berganti nama menjadi Inti Kapital Sekuritas setelah AAA Invest-

ment selaku perusahaan holding AAA Group menjual seluruh kepemilikan kepada PT Gani Inti Capital dan Andri Rukminto sejak 19 September 2014. Pengajuan permohonan pergantian nama dan perubahan kepemilikan, kabarnya sudah dilayangkan ke OJK sejak Oktober 2014. Di tengah pertanyaan seputar peru

Peluang Investasi D alam konteks bisnis keuangan yang normal, Repo berfungsi seperti secured loan. Pada konteks ini, pembeli akan memperoleh instrumen efek sebagai ‘jaminan’ atas jumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual. Saat jatuh tempo, bila penjual membayarkan kewajiban kepada pembeli, maka instrumen efek ikutpada penjual. Mekanisme transaksi ini mirip kegiatan pinjam meminjam. Akan tetapi, dari sisi hukum, terjadi perpindahan kepemilikan saham perusahaan pada transaksi REPO. Instrumen yang lazim digunakan dalam transaksi Repo seperti obligasi korporasi, Obligasi Negara (Surat Utang Negara), SBI (Sertifikat Bank Indonesia) maupun Saham. Transaksi Repo jelas merupakan salah satu alternatif investasi. Pihak pembeli (buyer) akan memperoleh return untuk

timbunan utang berisiko membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berada dalam tekanan. Menkeu berjanji mendorong BUMN untuk menggunakan mekanisme lindung nilai atas utang. bahan kepemilikan, proses pemeriksaan dugaan transaksi repo fiktif terus bejalan. “Dengan nama AAA Securities atau tidak, yang jelas Pihak yang akan dikenakan sanksi adalah pihak yang melakukan pelanggaran,” tegas Nurhaida. Hasil evaluasi OJK mengindikasikan, AAA Securities harus mengganti kerugian BPD Maluku dan Bank Anda. Soal bentuk kerugian, masih akan diteliti lebih lanjut oleh OJK. Pada sisi lain, OJK juga menegaskan, lembaga perlindungan dana investor atau Securities Investor Protection Fund (SIPF) belum dipastikan harus


Utama Feb15.indd 5

ikut menanggung kerugian BPD Maluku dan Bank Anda. “Untuk mengganti kerugian nasabah, perlu ada kondisi dan persyaratan tertentu. SIPF belum ada kewajiban,” ujarnya.

jangka waktu pendek (short term) de ngan tingkat bunga menarik. Investasi ini relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa aset atau efek milik penjual. Efek tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari terjadinya short positions. Sedangkan pihak penjual bisa memanfaatkannya sebagai alternatif sumber pendanaan (cheap funding cost) dan aman. Dengan menyerahkan atau menjaminkan aset, penjual bisa mendapatkan dana untuk berbagai kepentingan bisnis, terutama untuk pengembangan usaha. [i]

3/6/2015 8:50:59 PM

IutamaI

Mengenal Transaksi Repo di Pasar Modal Sesuai ketentuan OJK, penerbitan Repo harus memenuhi aturan baku. Jika ada unsur yang tidak dipenuhi, Anda bisa mendeteksi kemungkinan terjadi penyimpangan.

T

ema tentang Repurchase Agreement (REPO) be lakangan kembali jadi perbincangan hangat, seti daknya di lingkungan pasar modal. Pemicunya tidak lain, karena mere baknya Repo fiktif yang melibatkan perusahaan efek, AAA Securities, yang lama dikenal sebagai penjamin emisi obligasi yang andal. Lalu, apa sebenarnya pemahaman tentang instrumen yang lebih popular denga singkatan Repo tersebut? Repo merupakan transaksi pen jualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan ke sepakatan untuk pembelian kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Harga pembelian kembali juga ikut disepakati saat transaksi. Sementara itu, berdasarkan ketentuan OJK, Repo merupa kan transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan Reverse Repo adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Lalu, Re-Repo merupakan Repo atas Efek yang menjadi obyek Reverse Repo kepada Pihak lain. Hutang Repo merupakan kewajiban pembelian kembali atas Efek portofolio sendiri yang di-Repo-kan. Ada pula Master Repurchase Agreement (MRA) yang merupakan perjanjian in duk yang dipergunakan dalam melakukan transaksi Repo yang dikeluarkan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menyelen ggarakan perdagangan Surat Utang Negara (SUN) di luar Bursa Efek. Emiten atau perusahaan efek yang melakukan Repo atas

Utama Feb15.indd 6

efek yang merupakan portofolio sendiri, punya sejumlah ke wajiban, mengacu pada ketentuan OJK. Kewajiban itu seperti mengklarifikasi ulang akun Efek ke akun Efek yang di-Repo-kan, selanjutnya melakukan marked to market terhadap Efek yang di-Repo-kan. Utang Repo harus dicatat sebesar harga pembelian kembali, yang disepakati dalam penrjanjian. Selisih harga jual dan harga pembelian kembali harus dicatat sebagai beban bunga Repo. Emiten dan atau perusahaan efek yang melakukan Reverse Repo pun punya sejumlah kewajiban, sesuai ketentuan OJK. Kewajibannya seperti mencatat piutang Reverse Repo sebesar harga penjualan kembali sertA mencatat selisih harga pembelian dan harga penjualan kembali sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Kewajiban ketiga membuat catatan secara rinci dalam Laporan Keuangan beberapa halpenting seperti jenis dan jumlah Efek yang menjadi obyek Reverse Repo serta nilai Piutang Reverse Repo yang diklasifikasikan berdasarkan masa jatuh tempo. Ketentuan-ketentuan tersebut ide alnya juga menjadi kewajiban AAA Securities jika benar menerbitkan Repo. Selanjutnya, jika Emiten dan atau Perusahaan Efek yang melakukan Reverse Repo, maka mereka punya kewajiban mencatat Hutang Re-Repo sebesar harga pembelian kembali dengan pihak ketiga. Lalu, mencatat selisih harga jual dan harga pembelian kembali sebagai beban bunga Re-Repo. Selanjutnya mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan be berapa hal pokok seperti jenis dan jumlah Efek yang menjadi obyek Re-Repo serta nilai utang Re-Repo yang diklasifikasikan berdasarkan saat jatuh tempo Re-Repo. OJK juga menetapkan bahwa emiten atau Perusahaan Efek, yang melakukan transaksi baik Repo maupun Reverse Repo wajib mencatat bunga Efek yang ditransaksikan selama jangka waktu penguasaan. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. [i]


3/6/2015 6:57:23 PM

KOLOMIutamaI

Oleh: Suheri*

Setiap zaman punya tantangan tersendiri, pun demikian dengan kondisi terkini industri Dana Pensiun Indonesia. Kini Dana Pensiun menanti kepastian sikap pemerintah tentang eksistensi Dana Pensiun setelah berdirinya BPJS Ketenagakerjaan.

Tantangan Dana Pensiun Terkini

S

eiring perkembangan industri keuangan, perubahan ke bijakan industri, maupun kesadaran tentang pentingnya mengelola jaminan hari tua, tantangan bagi industri Dana Pensiun pun makin kompleks. Ini merupakan respons yang normal atas perkembangan yang ada. Pada saat yang sama, tantang an tersebut juga menjadi bagian yang tidak bisa dihindari para pengurus Dana Pensiun, baik dalam wadah organisa si Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), maupun masing-masing Dana Pensiun. Terlepas dari perkembangan industri tersebut, prinsip dasar dalam penge lolaan Dana Pensiun tidak berubah. Tujuan Dana Pensiun adalah berupaya seoptimal mungkin untuk memberi kan keamanan finansial bagi pendiri, mitra pendiri, maupun peserta. Sudah menjadi tugas sekaligus tantangan bagi pengurus Dana Pensiun untuk meya kinkan pendiri, bahwa dalam kaitan tujuan Dana Pensiun, pengelolaannya diarahkan pada investasi jangka pan jang. Berkaitan dengan investasi jangka panjang tersebut, yang dibutuhkan


Tantangan DP Terkini _3 hal.indd7 7

adalah pemilihan instrumen yang secara fundamental baik dan mempunyai pros pek pertumbuhan bagus dalam jangka panjang. Pengurus harus bisa meyakinkan pendiri dalam menetapkan rencana in vestasi agar potensi pertumbuhan jangka pendek tidak menjadi tolak ukur utama. Sangat penting bahwa Pendiri mema hami hal ini. Yang penting bagaimana kewajiban dalam jangka panjang bisa tetap dipenuhi dengan pengelolaan yang baik. Jika investasu Dana Pensiun berorientasi jangka pendek, bisa diduga Dana Pensiun tersebut akan menghadapi masalah dalam jangka panjang. Tantangan Terdekat Ini merupakan kondisi ideal yang berlangsung selama ini. Namun kini institusi Dana Pensiun Pemberi Kerja menghadapi tantangan baru. Teru tama sejak BPJS Ketenagakerjaan resmi diberlakukan. Pertanyaan yang kerap dilontarkan adalah, apakah pendiri masih akan mempertahankan Dana Pensiun yang merupakan produk UU No 11 Tahun 1992, yang sifatnya sukarela tersebut. Jika pendiri merasa tidak

3/6/2015 7:01:37 PM

IutamaIKOLOM sanggup menjalankan kedua program tersebut bersamaan, tentu saja Dana Pensiun yang diselenggarakan secara sukarela tidak akan bertahan. Andai kata Dana Pensiun hanya mengelola selisih dari iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang diberlakukan DPPK saat ini, tentu saja akumulasi dana ke lolaan akan semakin mengecil. Pada sisi lain pemenuhan kewajiban perusahaan akan semakin berat, dan efisiensi biaya pengelolaan akan turun. Kini tantangannya justru ada pada pemerintah yang merumuskan kebi jakan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan seperti apa yang akan dipu tuskan. Jika keputusan tersebut tidak tepat maka ke depan Dana Pensiun yang eksistensinya juga dipayungi Un dang-Undang No 11 Tahun 1992 akan berkurang. Jaminan pensiun yang akan diterima karyawan hanya jaminan pensiun dasar. Konsekuensinya tingkat kesejahteraan pensiunan akan menurun, jika DPPK tidak diberikan ruang untuk bersinergi dengan UU yang baru. Pertanyaan penting yang terlontar adalah, apa langkah yang harus di tempuh Dapen maupun Pendiri dalam menghadapi tantangan tersebut. Ada sejumlah langkah bisa ditempuh. Ta hap pertama, mereview kembali semua program benefit yang diberikan ke pada semua karyawan dikaitkan dengan strategi retensi perushaan terhadap karyawan, perjanjian kerjasama dengan karyawan, dan Program Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Tahap selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pada tahap pertama, Dana Pensiun dan Pendiri dapat menetapkan langkah yang harus diambil, menyikapi diberlakukannya Program Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Mengelola Persoalan Di tengah tantangan mengelola Dana Pensiun era BJS Ketenagakerjaan, tak jarang sejumlah Dana Pensiun meng hadapi kendala seputar pengelolaan dana investasi. Beberapa Dana Pensiun mengalami masalah dengan pilihan in


vestasi yang berujung penyalahgunaan oleh pihak issuer. Dalam konteks ini, ADPI sebagai in duk organisasi diharapkan bisa berperan memberikan informasi bagi anggota, terutana tentang jenis-jenis instrumen investasi yang relatif aman, issuer yang tidak bermasalah, dan informasi pen ting lain yang berkaitan dengan pilihan investasi yang akan diambil oleh Dana Pensiun. Kalangan anggota ADPI juga bisa memanfaatkan keterbukaan informasi antar Dana Pensiun yang difasilitasi

oleh ADPI melalui berbagai sarana, seperti laporan rutin, seminar-seminar investasi, self service website yang bisa secara instan diakses oleh anggota untuk mendapatkan informasi dari sesama Dana Pensiun. Berbagai sarana ini akan memudahkan Dana Pensiun dalam mengambil keputusan karena informasi yang didapat cukup mema dai, berdasarkan pengalaman semua anggota ADPI. Secara berkala, para pengurus perlu peningkatan pengeta huan melalui penerapan gelar profesi yang sertifikasinya didapatkan melalui


3/6/2015 7:01:37 PM

KOLOMIutamaI

“ADPI sebagai induk organisasi diharapkan bisa berperan memberikan informasi bagi anggota, terutana tentang jenis-jenis instrumen investasi yang relatif aman, issuer yang tidak bermasalah, dan informasi penting lain yang berkaitan dengan pilihan investasi yang akan diambil oleh Dana Pensiun.”

kelulusan dalam pelatihan-pelatihan akan membuat para pengelola Dana Pensiun semakin profesional. Tantangan Organisasi Sebagai organisasi, ADPI pun punya tantangan tersendiri, dalam konteks menjadi wadah bagi para anggota. Sebagai organisasi, tantangan pertama adalah komitmen dari semua dewan pimpinan dalam berpartisipasi aktif me nyumbangkan kontribusinya sehingga semua program organisasi berjalan dengan baik. Pengurus yang ditunjuk



sebagai pimpinan organisasi tidak hanya sekedar masuk daftar pimpinan, tapi benar-benar ingin berpartisipasi aktif. Tidak sekedar memberikan komentar, tapi mau berbuat dan menghasilkan karya. Tantangan berikut adalah tingkat kehadiran pimpinan dalam rapat-rapat kerja yang masih rendah. Sementara, dalam beberapa keputusan dibutuhkan kehadiran nyata, supaya keputusan yang diambil mendapatkan masukan memadai dari berbagai sudut pandang. Tantangan berikut adalah komitmen anggota untuk secara aktif keputusan organisasi (ADPI) sehingga program yang sudah diputuskan terimplementasi dengan baik. Peran ADPI ke depan mestinya mem perhitungkan semua stakeholder agar dana pensiun dapat bekerja dengan baik. Setiap stakeholder harus mendapatkan perhatian dari ADPI melalui programprogramnya, mulai dari OJK, Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, Peserta, institusi Dana Pensiun dan ADPI sendi ri. Program-program ini harus bisa memberikan nilai tambah kepada semua stakeholder sehingga masing-masing dapat memahami dan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baik nya. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka dana pensiun akan dapat berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Pada sisi lain, baik individu dana pensiun maupun ADPI masih sangat membutuhkan dukungan dari peme rintah. Dukungan yang dibutuhkan tentunya adalah regulasi yang mem berikan kemudahan dan kesempatan bagi dana pensiun untuk dapat tum buh dan berkembang dengan lebih baik. Termasuk bagaimana koordinasi diterapkannya Program Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan Dana Pensiun.

*) Penulis adalah Presiden Direktur Dana Pensiun Astra Satu, dan Pelaksana Tugas Ketum ADPI

3/6/2015 7:01:38 PM

IaktualI

Dana Asing Masih Akan Mengalir ke Pasar Obligasi P

erihal masih layaknya daya tarik pasar oblgasi domestik di mata investor mungkin bisa ditelu suri dari kebijakan pemerintah yang dikomandani oleh oleh Presiden Joko Widodo, yang pada tahun lalu me ngurangi angka subsidi pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) semisal premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Sejumlah pengamat surat utang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut menjadi titik awal yang positif untuk pasar obligasi di Indonesia. Kenaikan Rp 2000 per liter telah mendorong inflasi pada tahun 2014 menjadi 8,2%. Peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM tersebut ternyata tidak diikuti oleh peningkatan tingkat suku bunga acuan (BI-rate) pada tahun 2015 ini, karena pertum buhan ekonomi yang masih mengalami perlambatan. Banyak pihak memang memastikan bahwa tekanan inflasi aki bat kenaikan BBM akan mereda dalam tiga bulan. “Sehingga inflasi tahunan 2015 diperkiraan akan turun menjadi 6,5%,” demikian disampaikan oleh Riki Frindos, Presiden Direktur PT Eastpring Investments Indonesia dalam kesempat an peluncuran buku Market Outlook 2015 Bertajuk “Ready To Take Off di Jakarta” awal Februari lalu. Selain tekanan inflasi di awal tahun, kata Riki, kenaikan harga BBM akan mengurangi beban struktural subsidi sehingga postur anggaran menjadi lebih sehat, dan ekspektasi inflasi di tahun 2016 menjadi lebih rendah. Sementara itu, suplai obligasi peme rintah pada tahun 2015, sesuai anggaran

10 Aktual Feb15.indd 10

Pasar sekunder surat utang domestik diperoyeksikan tak akan kehilangan daya tariknya di mata investor lokal maupun asing, mengingat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia masih menjanjikan selisih bunga yang menarik dibandingkan oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, atau The Fed Fund Rate.

‘Pada tahun 2015 penerbitan obligasi akan didominasi oleh perusahaan pembiayaan yang akan melakukan refinancing di 2015, PT BCA Finance adalah salah satunya.”

volumenya diperkirakan kurang lebih akan sama dengan suplai yang tersedia pada tahun 2014. Pada tahun lalu, ken dati suplai surat utang meningkat sebe sar 33% dibandingkan tahun 2013, pe nyerapannya masih relatif baik. Tekanan atas harga yang diakibatkan oleh suplai pun relatif masih dapat diatasi. Pada tahun ini dana investor asing yang selama ini menjadi penopang pasar

domestik juga diproyeksikan masih akan terus mengalir karena selisih suku bunga antara suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed Fund) dengan BI-rate di Indonesia masih cukup lebar. Sekedar gambaran, papar Riki, selisih antara suku bunga acuan 10 tahun Amerika dengan Indonesia saat ini masih dalam rentang rata-rata historis. “Bahkan masih 1% di atas selisih


3/6/2015 7:22:42 PM

IaktualI ketika terjadi gejolak pasar keuangan di pertengahan tahun 2013 akibat rencana bank sentral Amerika untuk mengakhiri stimulus quantitative easing. Di tengah wacana kenaikan suku bunga Amerika di semester kedua tahun 2015, selisih yang lebar akan menjadi penyangga pergerakan sehingga pelemahan yang terjadi tidak akan dalam,” ujarnya. Di sisi lain bila dibandingkan dengan imbal hasil obligasi negara-negara lain dengan fundamental ekonomi yang kurang lebih sama dengan Indonesia, obligasi Indonesia masih tetap mena rik karena secara nominal maupun riil (selisih antara imbal hasil obligasi dengan inflasi) nilainya masih cukup tinggi. Diprediksi likuiditas masih akan mengalir untuk mengejar imbal hasil di di pasar negara berkembang seperti Indonesia, sementara stimulus moneter Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Jepang akan menjadi penyeimbang eks pektasi kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika. Dari sisi peringkat investasi, Indo nesia di mata lembaga pemeringkat internasional Moody’s dan Fitch meru pakan negara dengan kategori sebagai negara dengan tingkat investement grade. Sedangkan S&P tidak menaikkan peringkat Indonesia ke level investment grade, sehingga secara umum Indonesia belum dianggap berada di level layak investasi. Sementara itu tanpa mengubah pe ringkat kredit, S&P menurunkan outlook indonesia dari positif ke stabil pada Mei 2013, sejalan dengan memburuknya beberapa indikator fundamental. “Dari sisi profil kredit, beberapa indikator sebenarnya setara dengan negara ber peringkat BBB, namun dipandang lemah pada beberapa indikator kunci seperti rasio pendapatan negara terhadap PDB dan PDB per kapita,” imbuh Riki. Menurut Riki, kenaikan peringkat menjadi BBB oleh S&P belum tentu terjadi pada tahun 2015. Namun per ubahan outlook menjadi positif bisa diharapkan bila pemerintahan Jokowi dapat menunjukkan langkah-langkah berarti untuk membenahi perekono mian. Outlook positif, kata Riki, dapat

mengalirkan dana ke pasar obligasi pemerintah berdenominasi rupiah mau pun US dolar. Pasar obligasi domestik pada tahun ini juga dipastikan bakal diramaikan oleh emisi sejumlah emiten obligasi. Semester pertama tahun ini diperkirakan akan menjadi periode 2015 paling ramai emisi surat utang, menyusul banyaknya rencana penerbitan obligasi yang di tunda pada tahun lalu karena faktor pemilu 2014. “Deviasinya tergantung dari situasi suku bunga terutama penga ruh tapering the Fed ke pasar kita. Oleh sebab itu, penerbitan akan lebih banyak di semester pertama dibanding semester kedua,” ujar Analis PHEI Fakhrul Aufa di Jakarta pada Januari lalu (20/1). Penerbitan obligasi pada tahun ini di perkirakan akan didominasi perusahaan sektor keuangan yang membutuhkan dana untuk melakukan pembiayaan kembali atau “refinancing”. Sebut saja perusahaan multifinance dan perbankan. Secara umum, kata Fakhrul, besaran

“Semester pertama tahun ini diperkirakan akan menjadi periode 2015 paling ramai emisi surat utang, menyusul banyaknya rencana penerbitan obligasi yang ditunda pada tahun lalu karena faktor pemilu 2014.” penerbitan obligasi tahun ini bisa dilihat dari jumlah yang jatuh tempo. Adapun obligasi yang jatuh tempo pada tahun ini adalah sekitar Rp33,74 triliun, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp38,78 triliun. Sementara untuk penerbitan obli gasi pada tahun 2015 ini diperkirakan mencapai Rp35-Rp40 triliun. Hal yang sama juga sempat disam paikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 penerbitan obligasi akan didominasi oleh perusahaan pembiayaan yang akan melakukan “refinancing” di 2015. “Banyak obligasi jatuh tempo, mereka harus menerbitkan obligasi baru. Kalau Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga (BI rate) maka suku bunga pasar obligasi turun, tentunya akan


Aktual Feb15.indd 11

menarik minat emiten-emiten untuk menerbitkan obligasi,” katanya seperti dilansir Antara. BEI lewat Direktur Penilai Efek BEI Hoesen sempat mengemukakan sudah ada empat perusahaan yang sedang mengantre menerbitkan obligasi pada kuartal I tahun ini. Total nilai emisi obli gasi yang akan diterbitkan mencapai Rp 5,8 triliun. Keempat perusahaan tersebut adalah PT BCA Finance, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., dan PT Brantas Abipraya (Persero). Se mentara itu sejumlah lembaga yang juga sudah siap di gars antrian emisi antara lain PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI) yang siap menerbitkan obligasi va las senilai US$500 juta yang rencananya akan diterbitkan pada semester II-2015. Perseroan menyatakan, obligasi tersebut bertujuan untuk pengelolaan likuiditas di mana sebagian besar untuk meng gantikan funding–funding yang jatuh tempo. Selain itu, penerbitan obligasi tersebut juga akan memperbaiki struktur

pendanaan valas BNI. Sementara Bank OCBC NISP Tbk akan menerbitkan Obligasi Berkelanju tan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A sebesar Rp1,095 triliun, Seri B sebesar Rp670 miliar dan Seri C sebesar Rp1,235 triliun dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2015. Pihak yang bertindak sebagai wali amanat dalam Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 adalah Bank Mega Tbk. Sedangkan pihak yang bertindak seb agai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Tri megah Securities Tbk dan PT RHB OSK Securities Indonesia. [i]

11 3/6/2015 7:22:42 PM

IaktualI Bank OCBC NISP Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6 triliun. Obligasi Berkelan jutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 yang telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp3 triliun. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) justru sudah mulai menggelar penawaran umum obligasi global senilai US$300 juta, sebelumnya perseroan menargetkan jumlah target emisi sebesar US$650 juta. Dana hasil emisi obligasi tersebut akan digunakan perseroan untuk melunasi pinjaman jangka panjang, modal kerja, serta membiayai kebutuhan investasi. Obligasi global tersebut menawarkan tingkat kupon sebesar 6,5% dengan tenor lima tahun. Di pasar sekunder surat utang, pada Kamis 12 Februari, obligasi yang ramai diperdagangkan antara lain FR0068 (jatuh tempo 15/3/34) dengan harga penutupan bursa 105,6 dan yield to maturity sebesar 7,8%, diikuti FR0071 (15/3/29) dengan harga penutupan bursa 112,5 dan yield to maturity sebesar 7,54%), lalu Indosat Berkelanjutan I Ta hap I A (12/12/17) dengan harga penu tupan bursa 102 dan yield to maturity sebesar 9,19%. Obligasi lainnya yang juga ramai diperjualbelikan adalah Bank Panin Subordinasi I Tahap I (20/12/19) dengan harga penutupan bursa 96,2 dan yield to maturity sebesar 10,41%. Selanjutnya, seperti dilansir informasi dari Indopremier Securities, harga surat berharga negara (SBN) dan harga obli gasi korporasi masing–masing melemah dengan rata–rata 0,7% dan 0,01%. Volume jual-beli obligasi korporasi membesar menjadi Rp697,7 miliar pada Kamis (12/2) dari Rp365,6 miliar pada Rabu (11/2). Frekuensi perdagangannya terangkat menjadi 95 kali dari 63 kali. Sementara itu, volume perdagangan SBN mengecilmenjadi Rp13,69 triliun pada Rabu (11/2) dari Rp14,83 triliun pada Rabu (11/2). Namun, frekuensi perda gangannya terpangkas menjadi 617 kali dari 620 kali. [i]


Menanti Konsep Baru Perdagangan Derivatif Praktis sejak tahun 2008, aktivitas transaksi instrumen derivatif di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak aktif. BEI pun memanfaatkan momentum tersebut untuk merumuskan konsep dan sistem baru yang lebih terintegrasi. Para investor akan segera berkesempatan berinvestasi pada produk derivatif dengan konsep perdagangan model baru.

P

asca krisis ekonomi global mere bak tahun 2008, yang dipicu krisis pasar derivatif sub prime mortgage, instrumen derivatif di Bursa Efek Indonesia pun seperti mati suri. Akibat minat pasar yang minim serta dukungan sistem perdagangan yang tidak memadai, BEI akhirnya memutuskan menghentikan sementara perdagangan derivatif. BEI berjanji merumuskan konsep baru sekaligus membuat integrasi sistem, sehingga likuiditas perdagangan derivatif bisa terangkat. Jika dicermati, tidak optimalkanya pasar derivatif di Pasar Modal Indo nesia tidak semata karena meorostnya kepercayaan pemodal akibat subprime mortgage. Direktur IT & Risk Manaje men Bursa Efek Indonesia (BEI), Adikin Basirun mengatakan rata-rata transaksi harian hanya Rp 300 miliar merupakan kendala utama perkembangan produk yang didiseain untuk membatasi risiko dan menghindari masalah finansial ter sebut. Sistem perdagangan yang tidak ter koneksi langsung antara sistem Future

Automatic Trading System (FATS) untuk produk LQ 45 Future yang kala itu di tangani Bursa Efek Surabaya, maupun sistem Bursa Efek Jakarta (BEJ) bernama Jakarta Option Trading System (JOTS) yang terpisah dengan sistem perdagang an saham (Jakarta Automotic Trading System/JATS) menghambat penyediaan dan dan informasi perdagangan secara cepat. Begitu pula dengan effort dalam penyediaan transaksi menjadi lebih lamban. “Kendala lainnya yaitu indeks LQ 45 yang kala itu masih di level 87, bandingkan dengan saat ini yang sudah mencapai 850 atau sudah naik 10 kali lipat,” Adikin Basirun. Direktur Perdagangan & Partisipan BEI, Samsul Hidayat mengatakan dua produk derivatif yang akan dihidup kan kembali yaitu Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ 45 (LQ 45 Future) dan Kontrak Opsi Saham (KOS). Saat ini, peraturan untuk reaktivasi pasar deriva tif sedang dalam pembahasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI menargetkan, sebelum akhir semester pertama 2015, perdagangan derivatif dengan konsep baru sudah bisa diimpementasikan.


3/6/2015 7:22:42 PM

IaktualI

S amsul Hidayat yakin, produk derivatif dengan konsep baru akan diminati pemodal karena telah mele wati proses penyempurnaan dari sisi infrastruktur perdagangan maupun me kanisme transaksinya. Soal infrastruktur perdagangan, BEI telah melakukan up grade pada sistem Jakarta Automatic Trading System Next Gearation (JATS Next-G) pada tahun 2009. Berbeda dengan sistem JATS yang hanya mena ngani perdagangan equity, JATS NextG mengusung multiplatform yang bisa melayani transaksi berbagai produk investasi baik saham, derivatif maupun obligasi. Dengan penggabungan sistem terse but, transaksi perdagangan derivatif diklaim akan makin efisien dan efektif. Tidak kalah penting, memungkinkan distribusi data dan informasi perdagang an dilakukan secara real time. Pengam bangan infrastruktur pasar modal

untuk menopang transaksi derivatif juga dilakukan dengan membangun Jaringan Trepadu Pasar Modal (JTPM). Adikin mengklaim baru industri Pasar Modal Indonesia di Asia yang memiliki infratsruktur ini, yang digunakan untuk transaksi keuangan mulai dari order sampai dengan settlement, termasuk mengkoneksikan dengan sistem bankbank pembayaran. “JTPM adalah standar dalam arti semua broker mempunyai infratsruk tur yang sama sehingga dalam hal kehandalannya, ketersediaannya, performance-nya tentunya semakin baik,” ujarnya. Tidak hanya itu dari sisi kliring, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga telah melakukan penyem purnaan sistem dari RMOL (real time monitoring online), menjadi Sistem Kliring Derivatif (SKT). Dengan begitu semua sistem pasar modal saling meleng kapi menjadikan layanan perdagangan



derivatif makin handal. BEI telah meyiapkan business pack yang lebih menarik bagi investor untuk mendukung mekanisme perdagangan. Di antaranya terkait spesifikasi kontrak untuk LQ 45 Future, dengan auto likui ditas yang diperlebar dari sebelumnya 6 poin indeks menjadi 10%. Mekanisme perdagangan KOS juga disempurnakan, terutama terkait mekanisme penyerah an, misalnya pihak yang ingin menjadi writer wajib memiliki saham. Dengan demikian tidak menyulitkan tatkala terjadi penyerahan saham saat kontrak jatuh tempo. Aturan masa kontrak dite tapkan selama 1, 2 & 3 bulan dengan menganut mekanisme American Style, artinya transaksi bisa dilakukan kapan saja di hari bursa. Manfaat Transaksi Bagi bursa dan self regulatory organization (SRO), upaya mereaktiviasi

13 3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI produk derivatif merupakan ba gian dari program pendalaman pasar modal. Sebab semakin banyak produk yang tersedia dianggap akan makin menggai rahkan transaksi perdagangan. Adapun bagi Anggota Bursa yang bertindak sebagai liquidity provider tentu saja memberikan peluang bisnis baru untuk me ningkatkan pendaparan & basis investor. Apalagi produk derivatif diklaim minim biaya dan bisa jual kapanpun baik dalam kon disi pasar sedang bullish, bearish bahkan saat sideways. Saat ini dikatakan Samsul tidak kurang dari 9 AB yang telah mendaftar sebagai liquidity provider. “Kami akan seleksi calon liquidity pro vider tersebut sesuai dengan per syaratan yang telah ditentukan,” ujarnya. Sementara bagi investor man faatnya tidak kalah banyak. Selain untuk mendapatkan keun tungan transaksi, para investor, khususnya kalangan institusi, bisa menggunakan produk ini sebagai strategi hedging atau lindung Samsul Hidayat. Direktur Perdagangan & Partisipan BEI. nilai. Dengan mengandalkan spot market investor tidak punya sarana melakukan meng-hedge posisi. akan mendapatkan keuntungan. Saat pasar berlangsung sideways, pe Contohnya saat pasar diprediksi akan naik, satu-satunya cara memperoleh luang untung pun tetap terbuka. Dalam keuntungan melakukan pembelian konteks KOS, investor pemilik saham secara penuh, misalnya Rp 100 juta. bisa bertindak sebagai penjual kontrak Begitupula saat pasar diprediksi akan (writer). Caranya dengan meminjamkan turun, satu-satunya cara adalah menjual saham yang tersimpan di Kostudian saham senilai Rp 100 juta. “Konsep ada Sentral Efek Indonesia (KSEI). Ketimbang uang ada barang, atau ada barang ada terkena biaya penyimpanan KSEI, inves uang ini berbiaya mahal,” ujarnya. tor bisa menjadi writer dimana pembeli Nah, dengan ketersediaan produk de kontrak akan membayar sejumlah premi rivatif, misalnya LQ 45 Future, investor sebesar 5% dan saham tetap menjadi bisa mengalihkan risiko pada pihak lain. milik investor. Tapi tidak perlu khawatir Contohnya, bila diprediksi terjadi penu terjadi exercise sebab dikatakan Adikin runan harga atas aktiva, maka investor pada praktik trasaksi derivatif single melakukan penjualan LQ 45 pada harga stock option di dunia, 90% saham tidak tertentu, sehingga kalaupun harga turun, ditebus pembeli. Dengan begitu, investor sudah pasti investor tetap bisa mematok harga pada level tertentu. Dengan demikian bisa ter untung 5%. Kalaupun terjadi exercise, hindar dari risiko kerugian. Sebaliknya, writer tentu tetap untung dalam konteks saat harga diprediksi akan naik, investor harga saham naik. Sebab, saat menjual


kontrak, writer akan menulis harga saham di atas harga saat kontrak dibuat. “Mi salnya harga saham 1.000, dia tulis straight price 1.100 dengan premium 5%. Jadi kalau sahamnya tidak di-exercise dia dapat Rp 50. kalau pun di-exercise tetap sudah untung 100 karena modalnya 1.000 ditulisnya 1100,” ujar Samsul. Keunggulan tidak kalah penting yang melekat pada produk derivatif yaitu trans aksi atau pembelian satu bun del aset lebih cepat dilakukan di pasar derivatif dibanding spot market. Dampaknya terhadap pasar dan harga juga lebih kecil dari spot market. Hal ini bisa memberikan efisiensi biaya transaksi yang harus ditanggung investor. Melihat berbagai keung gulan yang ditawarkan, pro duk derivatif tidak hanya ditujukan pada investor in stitusi, dikatakan Samsul investor individual juga pu nya kesempatan yang sama memanfaatkan produk ini untuk meraup keuntungan. Sayangnya manajer investasi penge lola reksa dana tidak diperkenankan mentransaksikan produk derivatif, seba gaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. “Kontrak investasi kolektif tidak dibolehkan melakukan trans aksi derivatif mungkin karena berisiko tinggi,” ujar Direktur PT Sucorinvest Asset Management, Jemmy Paul. Kendati begitu, dia menyambut baik rencana peng aktifan produk derivatif tersebut karena akan mendatangkan efek domino bagi semaraknya transaksi di Pasar Modal Indonesia. Selain itu para MI juga bisa memanfatkan produk discretionary fund (KPD) atau private equity fund yang mereka kelola untuk masuk pada produk itu, kendati tetap berharap OJK bisa merevisi aturan untuk membolehkan KIK melakukan transaksi derivatif. [i]


3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI

Optimistis Menembus

Pertumbuhan 7% Pemerintah Presiden Joko Widodo optimistis perekonomian Indonesia akan tumbuh menembus 7% sebelum tahun 2018. Peluang pertumbuhan kini terbuka lebar. Tekanan inflasi yang berkurang akan mendorong penurunan suku bunga secara perlahan, sehingga akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor. Faktor global akan ikut mendukung, terutama setelah perekonomian kawasan Eropa diprediksi melanjutkan pertumbuhan melampaui angka 1% tahun ini. Pasar modal Indonesia telah merespons positif peluang pertumbuhan tersebut.

D

i hadapan 94 walikota dari selu ruh Indonesia yang berkumpul di Istana Bogor, pada 20 Februari 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan, perekonomian Indonesia bisa menembus angka 7% sebelum 2018. “Target kita pada tahun mendatang harus di atas 7%,” tegas Joko Widodo. Para Walikota dikumpulkan untuk koordinasi memantapkan berbagai program pemerintah, sekaligus merapat kan barisan untuk mencapai target pertumbuhan yang sudah dicanangkan sejak masa kampanye Pilpres tersebut. Sebelumnya, Presiden juga sudah meng gelar pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia. Di hadapan para Walikota, Presiden menandaskan bahwa tahun 2015 ini

pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7%, atau meningkat 0,6% dibanding realisasi pertumbuhan 2014. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berani mematok kenaikan yang optimistis. Dua hari sebelum pertemuan Presi den dengan para walikota, Bank Indone sia mengumumkan penurunan BI Rate. Penurunan 25 basis poin menuju 7,5% ini merupakan penurunan pertama, setelah selama setahun BI Rate terus merangkak naik. Dengan kata lain, su dah sejak Februari 2014, BI Rate tidak pernah turun. Selain menurunkan BI Rate, BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 0,25% menjadi 5,50%. Sedangkan lending facility tetap pada level 8%.



Langkah yang ditempuh BI setelah selama setahun tidak menurunkan BI Rate, tentu karena ada sinyal pemulihan berbagai indikator penting. Setidaknya, tekanan inflasi akan menurun, sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa lebih menggerakkan roda perekono mian. D anareksa Riset Institute (DRI) memperkirakan, inflasi tahunan sam pai dengan Oktober 2015 relatif stabil pada kisaran 7,5-8,0%. Pada November 2015, inflasi akan turun tajam, dan pada akhir 2015 inflasi tahunan diperkirakan bisa di bawah 5%. Asumsinya, penu runan harga BBM yang diikuti penu runan LPG dan tarif angkutan, maupun penurunan harga semen, bisa menekan kenaikan harga sacara ekstrim. Pada sisi lain, komoditas pasar global diperki rakan relatif terjaga, sehingga tekanan eksternal terhadap inflasi akan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ekonom Danareksa Damhuri Na sution menambahkan, tekanan krisis ekonomi Eropa yang selama ini dira sakan akan cenrung menurun. Hal ini memungkinkan karena ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh 1,1% dibanding tahun lalu sekitar 0,8%. “Dampak positifnya ke sektor riil memang tidak langsung terasa, tetapi di pasar modal akan langsung terasa,” tutur Damhuri. Bagi DRI, penrunan BI Rate akan

15 3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI

Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia 2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

1

Pertumbuhan ekonomi (%)

6.38

6.17

6.03

5.58

5.02

-

2

Laju Inflasi (%)

6.96

3.79

4.30

8.38

8.36

-0.24

3

BI Rate (%)

4

Cadangan devisa (Juta USD)

5

Nilai Tukar (Rp/US$1)

6

6.50

6.00

5.75

7.50

7.75

7.50

96,207

110,123

112,781

99,387

111,862

114,250

8,991

9,068

9,670

12,270

12,440

12,862

Ekspor (Juta USD)

157,779

203,497

190,032

182,552

176,293

13,301

7

Impor (Juta USD)

135,663

177,436

191,691

186,629

178,179

12,592

8

Neraca Perdagangan (Juta USD)

22,116

26,061

(1,659)

(4,077)

(1,886)

709

Ket: *) 2015 posisi Jan, kecuali BI Rate (Feb), dan Nilai tukar (26-Feb) Sumber: Bank Indonesia, BPS


berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Sebab, sebagaimana hasil ri set Danareksa Research Institute, sejarah perekonomian Indonesia sangat sensitif terhadap suku bunga. Saat suku bunga rendah, ekonomi Indonesia akan selalu dalam tren positif, dan saat suku bunga turun, ekonomi Indonesia merambat naik. Hal ini merupakan kondisi logis Bank Indonesia menganut inflation targeting framework. Dengan prinsip itu, BI akan menurunkan suku bunga acuan bila ekspektaksi inflasi akan cenderung turun, begitupun sebaliknya. Tahun 2015 Indonesia sangat ber peluang mencapai pertumbuhan lebih tinggi, seiring dengan pertumbuhan berbagai indikator ekonomi utama. Me lihat tren Karena tren positif itu, peru sahaan manajer investasi, PT Eastpring Investment Indonesia (EII) memberi tajuk “Ready to Take Off” saat mem publikasikan hasil riset tentang outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015. “Penurunan harga minyak mentah dunia berpotensi mengurangi tekanan CAD dan neraca perdagangan Indo nesia berpotensi membaik pada tahun 2015,” demikian penggalan pernyataan Presiden Direktur EII, Riki Friondos. Tentang kondisi global, Eastpring menyebut, ada tiga faktor penting yang membuat ekonomi dunia masaih cende rung bergerak lambat. Tiga persoalan itu adalah investasi yang rendah, tingkat inflasi yang yang juga rendah, serta aktivitas ekonomi yang tidak optimal. Meski demikian, Indonesia punya dua faktor penting yang akan mendukung pertumbuhan. Kedua faktor tersebut adalah kondisi demografi yang baik dan tingkat utang yang relatif rendah, yakni 24% terhadap PDB. “Pertumbuhan ekonomi 2015 masih akan ditopang oleh tingkat konsumsi,”demikian pendapat Eastpring. Optimisme Pemerintah Perubahan kebijakan subsidi BBM dinilai akan menentukan arah yang baik bagi pertumbuhan ke depan. Defisit anggaran yang selama ini menghantui perekonomian Indonesia mulai menu


3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI

run, dan pada sisi lain pemerintah punya ruang fiskal lebih longgar untuk mere alisasikan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, harapan menembus pertumbuhan di atas 7% bisa dicapai, minimal pada 2018, sebagaimana di ungkapkan Presiden Joko Widodo. Tanggapan para pengusaha, wakil rakyat, maupun analis ekonomi relatif seragam. Target tersebut akan mudah dicapai sejauh pemerintah konsisten merealisasikan janji memperbaiki iklim investasi, merealisasikan pembangunan infrastruktur, harmonisasi kebijakan an tarinstansi, dan tak boleh lupa memberi stimulus fiskal. Menurut Ketua Umum Kadin In donesia Suryo Bambang Sulisto, target pertumbuhan 7% akan tercapai jika pemerintah konsisten memperbaiki iklim investasi dan menerapkan kebi jakan probisnis. Untuk itu, pemerintah harus berupaya mendorong investasi, meningkatkan ekspor, dan meningkat kan konsumsi domestik. “Kalau iklim usaha baik, investasi akan mengalir ke Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi terkerek,” ujar Suryo Sulisto, seperti dikutip Investor Daily. Iklim investasi yang kondusif, menu rut Suryo, menjadi syarat mutlak karena

memberikan rasa aman bagi dunia usaha, baik untuk untuk investasi baru maupun perluasan usaha. Untuk itu, berbagai kebijakan yang diambil peme rintah diharapkan tidak membuat panik pengusaha, termasuk kebijakan yang sensitif seputar pajak. Untuk itu, dia menyatakan, diperlu kan seorang dirigen yang mampu meng harmonisasi semua kebijakan pemerin tah. Peran ini bisa diambil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sofyan Djalil. Suryo menilai, apa yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi sudah bagus. Jokowi berani memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkannya ke anggaran infrastruktur. Jokowi juga menetapkan pola perizinan investasi satu pintu yang membantu calon investor. B agi Kadin, keputusan BI menu runkan BI Rate merupakan langkah yang positif karena akan diikuti de ngan penurunan bunga kredit. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengimbau kalangan per bankan merespons langkah BI dengan ikut menurunkan bunga kredit. Beberapa bank sudah merespons nya dengan menyatakan akan segera melakukan evaluasi untuk penurunan



bunga kredit. Sebagian bank lagi bahkan sudah menurunkan bunga, di antaranya Bank BRI yang akan sudah memutuskan menurunkan bunga kredit maupun bu nga deposito. Demikian juga dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang memutuskan suku bunga KPR dengan kisaran 0,75% hingga 2%. Direktur Utama Bank BTN Maryono menga takan, penurunan untuk mendukung program subsidi yang selama ini menga nut model ballooning. Model kredit ini menjadikan bunga yang harus dibayar kan semakin lama makin tinggi. Selain investasi, infrastruktur pendu kung kegiatan ekonomi perlu segera mendapat sentuhan nyata pemerintah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelem bagaan, Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan, pertumbuh an ekonomi 7% hanya bisa tercapai jika syarat yang dibutuhkan memadai. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong roda ekonomi. “Ti dak hanya infrastruktur fisik seperti jem batan, jalan, pelabuhan, dan bendungan, pemerintah juga harus menciptakan kepastian ekonomi, stabilitas politik, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,” terang Ahmad Erani. S yarat berikut adalah dukungan anggaran. Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangun an infrastruktur sebesar Rp 290 triliun. Melihat kebutuhan riil saat ini, nilai yang ada sesungguhnya kurang. Menu rut asumsi Erani, anggaran yang layak harus mencapai % dari PDB Indonesia. Hanya dengan alokasi sebesar itu, do rongan terhadap pertumbuhan akan lebih nyata. “Dengan PDB sekarang sekitar Rp 10.000 triliun, dibutuhkan sedikitnya Rp 500 triliun untuk infra struktur,” terangnya. Meski relatif belum memadai, setidak nya pemerintah sudah berupaya mem beri perhatian pada aspek infrastruktur. Hal itu dibuktikan dengan alokasi be lanja infrastruktur dalam APBN-P 2015 yang mencapai Rp 177,9 triliun. Ini merupakan nilai terbesar dalam sejarah belanja negara untuk infrastruktur. [i]

17 3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI

Gambaran Peta Utang Emiten BEI

Ekonomi Indonesia masih saja mengidap empat ancaman defisit yang sudah masuk level akut. Utang emiten disebut-sebut sebagai anasir penting yang bisa menggiring ekonomi Indonesia ke tubir krisis.

M

enjelang tutup tahun 2014, kurs rupiah terhadap dolar Amerika sempat bergerak liar, hingga me nyentuh level Rp 12.900 per dolar AS. Tak cuma bikin panik para petinggi negeri ini, gerakan ru piah itu sontak membangkitkan ingatan kita tentang kuartet defisit yang sempat mengguncang perekonomian Indonesia, menjelang purna bakti Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Belum 100 hari Presiden Joko Widodo berkuasa, ancaman kuartet defisit kembali merebak. Empat difisit dimaksud berupa defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, dan defisit neraca keseimbangan primer. Indonesia mengalami


defisit neraca perdagangan sejak 2012. Tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun, selama 11 bulan, defisit neraca perda gangan Indonesia mencapai US$ 2,07 miliar. Defisit neraca perdagangan menggelembungkan defisit neraca transaksi berjalan. Hingga November 2014, defisit neraca transaksi berjalan sekitar US$ 7 miliar atau 3,4% dari PDB Indonesia. Dalam periode yang sama, neraca pembayaran Indonesia masih surplus, tertolong neraca modal positif. Jika gerakan liar rupiah sulit terkendali seperti krisis 1998, badai bisa saja datang. Badai ditimbulkan karena penarikan portofolio asing secara mendadak investasi. Neraca modal akan terkuras, neraca pembayaran pun minus. Rongrongan terhadap neraca modal terutama timbul karena tingginya timbunan utang pemerintah dan swasta. Data Bank Indonesia menyebut, utang luar negeri Indonesia per Oktober mencapai USD 294,5 miliar atau lebih dari Rp 3.708. Terjadi peningkatan utang sebesar 10,7% dibanding posisi Oktober 2013. Masih menurut BI, porsi swasta terhadap total utang luar negeri Indonesia mencapai 54,8% dari total utang luar negeri. Secara prosentase, utang swasta membengkak 15% dibanding


3/6/2015 7:22:43 PM

IaktualI kan posisi Oktober 2013. Dari jumlah utang swasata tersebut, utang swasta publik mencapai USD 133,2 miliar atau sekitar Rp 1.677 triliun. Hanya sekitar 13,6% utang swasta yang sudah menggunakan mekanisme hedging. Walau rentang utang luar negeri, menurut BI, masih ter golong wajar, kalangan korprasi harus tetap waspada. Risiko lonjakan utang luar negeri terhadap stabilitas makro ekonomi sesungguhnya tidak ringan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam beberapa kesempatan mengingatkan bahwa timbunan utang berisiko membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berada dalam tekanan. Apa yang terjadi dengan kurs rupiah akhir Desember lalu merupakan risiko yang lumrah saat permintaan dolar AS untuk membayar utang korporasi meningkat, bahkan dividen. Itu sebabnya Menkeu berjanji mendorong BUMN untuk menggunakan mekanisme lindung nilai atas utang. “Kita akan mendorong BUMN untuk implementasi hedging. Intinya kita ingin memberi kepastian pada ketahanan fiskal kita agar tak terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar atau harga minyak,” terang Bambang.

timbunan utang berisiko membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berada dalam tekanan. Menkeu berjanji mendorong BUMN untuk menggunakan mekanisme lindung nilai atas utang. Utang Emiten Jika mncermati data keuangan emiten, memang ada sejum lah perusahaan yang cukup menonjol dari sisi utang. Nilainya bahkan hingga jutaan dolar AS. Satu nama yang dalam be berapa tahun terakhir kerap jadi perhatian media tentu saja PT Bumi Resources Tbk. Setelah gonjang-ganjing rupiah kembali merebak, saham emiten dengan nilai utang dalam porsi besar kerap jadi perhatian. Berdasarkan data publikasi per September 2014, Investor menghimpun data kewajiban sekitar 50 nama emiten. Bumi Resources tampaknya memang masih menjadi emiten dengan nilai utang terbesar. Nilainya mencapai US$ 5,02 miliar. Perjan jian bisnis perusahaan ini dengan mitra pemegang saham yang ruwet, membuat investor relatif hati-hati membeli saham ini. Pada posisi kedua, ada nama PT Astra International Tbk, dengan nilai kewajiban dalam dolar sekitar US$4,196 miliar. Jika melihat struktur bisnis Astra Group, tentu saja ini meru pakan angka konsolidasi grup, mulai dari bisnis otomotif dan komponen, agrobisnis, distribusi alat berat, infrastruktur, hingga pertambangan batubara. Dibanding bisnis grup yang moncer, utang sebesar itu tidak menjadi halangan bagi Astra Group. Bandingkan dengan pendapatan bersih grup ini yang mendapai Rp 150,58 triliun, dengan laba bersih Rp 14,49 triliun per Sep tember 2014. Data tentang 50 emiten dengan utang di atas US$ 100 juta dapat disimak pada tabel dalam tulisan ini. [i]



50 Emiten dengan Utang Dolar Terbesar Hutang (US$ juta)

No

Nama Emiten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Bumi Resources Tbk Astra International Tbk Adaro Energy Tbk XL Axiata Tbk Garuda Indonesia (Persero) Tbk Berau Coal Energy Tbk Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Indosat Tbk. Indofood Sukses Makmur Tbk. United Tractors Tbk. Tower Bersama Infrastructure Tbk Barito Pacific Tbk. MNC Investama Tbk. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Bakrie Sumatra Plantations Tbk Lippo Karawaci Tbk. Medco Energi International Tbk Telekomunikasi Indonesia (Per Gajah Tunggal Tbk. Bakrie & Brothers Tbk Sinarmas Multiartha Tbk. Alam Sutera Realty Tbk. AKR Corporindo Tbk. Smart Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Vale Indonesia Tbk. Davomas Abadi Tbk Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Indomobil Sukses Internasional Tbk Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Aneka Tambang (Persero) Tbk. Astra Agro Lestari Tbk. Charoen Pokphand Indonesia Tbk Media Nusantara Citra Tbk. Holcim Indonesia Tbk. Pakuwon Jati Tbk. Global Mediacom Tbk. Modernland Realty Ltd. Tbk Kawasan Industri Jababeka Tbk Indika Energy Tbk. Asia Pacific Fibers Tbk Bakrieland Development Tbk. Indo Tambangraya Megah Tbk. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk Bayan Resources Tbk. Energi Mega Persada Tbk. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Timah (Persero) Tbk. H.M. Sampoerna Tbk.

5,020 4,196 2,004 1,754 1,725 1,706 1,340 1,217 1,121 1,085 1,020 918 852 827 819 809 794 707 620 594 560 514 512 483 478 473 462 457 384 338 321 309 303 289 260 258 254 243 242 238 226 205 189 184 160 151 140 135 132 128

Sumber Laporan Keuangan dan BEI

19 3/6/2015 7:22:43 PM

iKOLOMi

Oleh: Bambang Sri Muljadi [Staf Ahli ADPI]

T

PELAJARAN DARI KONDISI ‘COMMUTER LINE’

iada satupun di dunia ini yang tidak dapat berubah. Yang bersifat tetap itu hanya perubahan. Namun terkadang kita sulit untuk mengubah kebiasaan yang telah bertahun-tahun berjalan dan sudah dianggap berjalan dengan baik. Padahal, kebiasaan tersebut mungkin kurang baik bahkan sangat tidak baik. Pada edisi ini penulis tidak akan membahas mengenai hiruk pikuknya investasi Dana Pensiun dan atau perubah an harga efek di Pasar Modal maupun moncernya harga properti. Yang akan dibahas adalah perubahan karakter dan kebiasaan serta sistem yang berlaku di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Para pembaca tentu mengetahui kondisi PT Kereta Api Indonesia yang dulu bernama PJKA. Sejak tahun 80an sampai dengan saat ini, khususnya kereta yang melayani Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang termasuk Serpong dan seluruh jurusan pada umumnya. Kondisinya sempat sangat mempriha tinkan; baik manajemen perusahaannya, kondisi sarana dan prasarana penumpang dan layanan perjalanannya serta SDM intern PT KAI maupun kharakter penumpangnya. Tetapi kini, proses per ubahan dan perbaikan di segala bidang sangat menakjubkan. Perlu kita cermati, apa yang menjadi kunci suksesnya, seka-

20 Commuter Line.indd 20

ligus dapat kita gunakan sebagai bahan renungan untuk dicontoh. Kondisi sebelum ada Sentuhan Kondisi PT Kereta Api Indonesia sebelumnya sangat meprhatinkan, sedikit kita simak seperti apa kondisi saat itu dan seperti apa dampaknya: Sarana dan Prasarana Jalan atau rel kereta dan lingkungan sekitarnya, sebagian besar masih single track. Hanya jalur kereta Jakarta – Bogor dan Jakarta – Bekasi saat itu yang telah memilki double track (rel ganda). Jurusan lainnya masih melalui single track, seperti Jakarta – Serpong, Jakarta Tangerang. Di samping itu, lingkungan sekitar rel dipenuhi oleh rumah penduduk yang berdiri tidak resmi dan tidak permanen. Memang, hal tersebut akan memperlambat jalannya kereta api, antara lain harus mengantri bila akan melintas dan berhenti di setiap stasiun. Terlebih lagi kondisi persinyalan saat itu masih manual dan tergantung seratur persen oleh kecekatan dan kecepatan manusia. Kondisi Stasiun dan lingkungannya saat itu sangatlah kurang memadai untuk sarana pelayanan masyarakat pengguna jasa kereta. Kumuh, kotor, dan sumpek karena banyak pedagang

kaki lima yang membuka dagangannya di dalam stasiun, akses keluar masuk sa ngatlah mudah tanpa control dan sarana lainnya seperti penerangan toilet dan sarana informasi yang kurang menjadi pemandangan umum. Akibatnya para calon penumpang sangat kurang nyaman selama berada di stasiun. Kondisi kereta/gerbong pun memprihatinkan. Hampir semua gerbong berusia tua dan tidak ber AC, terlebih kereta yang melayani daerah Tangerang, Bekasi dan Serpong terdiri dari Kereta Diesel (KRD) kondisinya sangatlah kotor dan rusak, jendela tidak berkaca, pintu rusak. Sedangkan kereta yang melayani Jakarta – Bogor dapat dikatakan sedikit lebih baik, terdiri dari Kereta Listrik (KRL) hanya saja kondisinya tidak begitu jauh dibanding KRD yang beroperasi. Kondisi seperti ini diperparah dengan dalam perjalanan, banyak pedagang keliling yang berjualan bahkan ada yang membuka pasar di salah satu gerbong. Hal itu sangat mengganggu kenyaman penumpang di dalam kereta. Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Yang kita soroti adalah SDM PT KAI sebelum ada perombakan, baik yang berada di kantor maupun yang di lapangan (Stasiun dan Lintasan Jalan/ Rel) sangatlah tidak mumpuni. Bahkan terkesan bekerja hanya sekenanya, tanpa


3/6/2015 7:31:33 PM

iKOLOMi konsep dan target. Ironisnya banyak oknum yang bekerja hanya mementingkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Hal tersebut terjadi pada semua level, mulai pegawai paling bawah sampai level tertinggi. Semua tidak mempunyai komitmen Service Level Agreement (SLA) terhadap tugas yang diemban. Akibatnya sangatlah fatal, karena masyarakat tidak terlayani dengan baik. Pada akhirnya mengakibatkan kondisi keuangan perusahan sangatlah tidak dapat terkontrol dan merugi terus menerus. Dampak lain adalah Pemerintah, dalam hal ini Kementrian BUMN sebagai pemegang saham, harus mengalokasikan dana untuk menyuntik modal guna menutup kerugian yang terus terjadi, dan atau untuk investasi atau perbaikan sarana dan prasaran. Karakter Penumpang Sadar atau tidak sadar, apabila kondisi kereta api dan sistem pelayanan yang tidak baik seperti disinggung akan mempengaruhi tabiat dan karakter penumpangnya. Antara lain tidak mau membayar secara resmi karena membayar kepada kondektur akan lebih murah. Dan bahkan banyak penumpang yang tidak mau membeli tiket dan tidak mau membayar sama sekali. Mereka menganggap kereta api adalah fasilitas gratis dari Pemerintah. Di samping itu, kelakuan penumpangpun sangatlah kurang baik dan tidak mendidik, seperti membuang sampah dan meludah, makan dan merokok di area stasiun dan di dalam kereta. Bahkan karena kondisi di dalam sangatlah kurang nyaman maka mereka suka berada di atas atap kereta, mulai dari stasiun pemberangkatan sampai dengan stasiun tujuan. Hal tersebut menjadi pemandangan yang terjadi setiap hari disemua kereta berbagai jurusan, kharakter seperti itu juga ter-

jadi pada kereta jarak menengah dan sedikit ada perbaikan pada kereta Jarak jauh khususnya pada kereta bisnis dan ekskutif. Kondisi Saat Ini Situasi dan kondisi seperti tersebut nampaknya memberikan tantangan tersendiri pada manajemen PT KAI periode terakhir, kebetulan mendapatkan Dirut sebagai nahkoda yang me-

miliki kemampuan dan kemauan yang mumpuni untuk mengubah perusahaan yang sedang sakit menjadi sehat dan bermanfaat pada seluruh pemangku kepentingannya. Salah satu kesuksesnya antara lain terlihat pada kondisi Commuter Line. Hal ini kami amati selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Kondisi sarana dan prasarana stasiun dan jalan telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan, walaupun belum sempurna. Terlihat dari sudah terpa sang jalur/rel ganda (double track) dan kondisi stasiunnya cukup bersih. Walaupun sedang tahap pembangunan di sana sini, namun tetap memperhatikan kebersihan. Begitu pula kondisi kereta


Commuter Line.indd 21

cukup bersih pula secara periodik pada stasiun tujuan akhir petugas cleaning service membersihkannya. Tidak ada pedagang yang berjualan di area stasiun dan di dalam kereta. Stasiun hanya dipergunakan untuk penumpang dan karyawan PT KAI, dengan sistim akses masuk menggunakan tiket multi fungsi yang dikeluarkan oleh bank sebagai partner bisnis PT KAI. Sistim ticketing sudah cukup baik dengan menggunakan uang plastik (card) sebagai akses masuk dan keluar stasiun merupakan salah satu alat pengaman keluar masuk stasiun juga dapat mencegah korupsi. Kesimpulan Awal Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tiada suatu apapun di dunia ini yang tidak dapat berubah, kecuali perubahan itu sen diri. Bila ada kemampuan dan kemauan serta niat yang kuat untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dan atau tidak baik menjadi lebih baik, maka perubahan itu akan terwujud. Contoh riil PT KAI baik kondisi perkereta api yang mela yani Jabodetabek maupun luar kota; yang sebelumnya sangat memprihatinkan dan sudah berjalan bertahun-tahun dan terjadi disemua lini; namun berkat komitmen dari top pimpinan dan kerja keras dari jajaran manajemen maka dalam waktu yang relative tidak terlalu lama maka kondisinya dapat diubah menjadi baik, walaupun belum sempurna. Hal ini dapat kita ambil inti sari dari proses dan tahapan perbaikannya untuk dapat kita terapkan di lingkungan kita berada. Adapun budaya kerja dan dinamika penumpang commuter line akan kita sajikan dan bahas pada edisi yang akan datang. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita yang membacanya, amin. Selamat Berkarya.

21 3/6/2015 7:31:33 PM

Iseputar kegiatan adpiI

Pak Suheri Pimpin ADPI

Sampai Munas Mendatang Tanggal 21 Januari 2015 yang baru lalu, dalam Rapat Pleno Pengurus ADPI, Pak Gatut Subadio yang telah menjabat sebagai Ketua ADPI sejak bulan Juli tahun 2013, telah mengajukan permohonan pengunduran diri, karena dialih tugaskan dari DP Mandiri ke Mandiri Health Care. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ADPI, maka setelah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Dana Pensiun, maka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus ADPI. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ADPI yang baru, dimana ADPI telah resmi dikukuhkan sebagai sebuah badan hukum, maka Wakil Ketua secara otomatis akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua dengan masa jabatan sampai dengan Munas berikutnya. Saat ini yang menjabat sebagai Wakil Ketua ADPI adalah Pak Suheri dari Dana Pensiun Astra, karena 2 orang wakil ketua juga telah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Dana Pensiun. Pak Azwani Sjech Umar dan pak Toto Subianto masing-masing sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama DP PLN dan Direktur DP Telkom. Dengan demikian maka pak Suheri secara otomatis akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua ADPI. Seperti Diketahui, berdasarkan ketentuan Anggaran Dassar ADPI yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, status ADPI adalah sebagai perkumjpulan berbadan hukum. Dalam ketentuan Anggaran Dasar ini, selain diatur tentang organisasi perkumpulan, juga diatur mengenai persyaratan Pengurus dan Pengawas. Dengan pengunduran diri pak Gatut sebagaimana tersebut diatas, maka kepengurusan ADPI adalah sbb: l Ketua dijabat oleh pak Suheri dari Dana Pensiun Astra. l Sekretaris dijabat oleh pak Sularno dari Dana Pensiun PAMSI. l Bendahara dijabat oleh bu Roswitha dari Dana Pensiun Perke bunan. Sebagai kelengkapan organisasi telah dibentuk 4 (empat) Bidang,masing-masing sbb: l Ketua Bidang Organisasi, dipimpin oleh pak Rasmo Samiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia. l Ketua Bidang Investasi dipimpin oleh pak ...... l Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh pak Zain Zainudin dari Dana Pensun Angkasa Pura II. l Ketua Bidang Hubungan Industri dipimpin oleh pak Ibdera Hadi dari Dana Pensiun Antara. Para Ketua Bidang dibantu sejumlah anggota sebaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua ADPI tanggal l Untuk jabatan Direktur Eksekutif dijabat oleh pak Bambang Sri Mulyadi.

22 Kegiatan ADPI.indd 22

Ir. Suheri MM, PLT Ketua ADPI Menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 di Institut Pertanian Bogor ( IPB) tahun 1987 dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Keuangan Syariah. Sebelum bergabung dengan PT Astra Internasional, sempat berkarya di beberapa profesi, juga sebagai dosen di perguruan timggi.Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Astra Satu, setelah sebelumnya pernah ditugaskan sebagai Kepala Divisi di Asuransi Astra Buana dan beberapa divisi lain di PT Astra.

Roswita Nilakurnia SE.M.SM, Bendahara ADPI Berlatar belakang pendidik an ekonomi, Bu Roswita merupakan professional yang direkrut untuk menjabat sebagai Direktur Utama DP Perkebunan.

Drs Sularno MM, menyelesaikan pendidik an S-1 dan S-2 nya di STIE-IBEK Jakarta. Berbagai posisi yang diembannya antara lain sebagai Direktur Umum PT Tirta Larastama Dinamika Dfinance, Direktur Keuangan & Kepesertaan DAPENMA PAMSI dan saat ini sebagai Direktur Utama DAPENMA PAMSI

Bambang Sri Mulyadi, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 1986, Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Labora Jakarta th 1995. Bergabung dengan Bank Dagang Negara tahun 1977, berbagai posisi pernah dijabatnya, antara lain sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri, sebelum ditugaskan di Dana Pensiun Mandiri Dua sebagai Direktur Investasi dan kemudian sebagai Direktur Utama. Sebelum memasuki masa pension, ditugaskan sebagai Direktur Investasi pada Mandiri Healthcare.


3/6/2015 8:15:41 PM

Iseputar kegiatan adpiI

ADPI Selenggarakan ‘In-House Training’ di PT Aneka Tambang Tbk Bertempat di Kantor Pusat PT Aneka Tambang Tbk, jalan TB Simatu pang Jakarta Selatan, ADPI telah menyelenggarakan in-house training bagi peserta dari internal PT Aneka Tambang Tbk. Peserta sebanyak 10 orang, dari berbagai unit di internal perusahaan. Pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal Januari, dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi Dana Pensiun. Dari 10 peserta, semuanya berhasil lulus. Seperti diketahui, dalam memberikan pelayanan kepada anggota, ADPI dapat menyelenggarakan pelatihan di tempat insansi yang memerlukan, demikian pula LSPDP dapat menyelenggarakan ujian di luar jadwal bulanan, dengan persyaratan tertentu. Selamat ya, buat bapak dan ibu peserta, selamat bergabung dengan ADPI bagi yang nantinya ditugaskan sebagai Pengurus atau Pengawas DP ANTAM.

Komisioner OJK Kunjungi BMDP

Ibu Kusumaningtuti yang akrab dipanggil Ibu Titu, Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen beserta jajarannya, diantaranya adalah Direktur Pelayanan baru-baru ini telah berkunjung ke kantor ADPI dalam rangka bersilaturahmi sekaligus memantau perkembangan pembentukan BMDP sebagai pelaksanaan dari POJK nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti diketahui, ADPI telah membentuk BMDP sebelum keluarnya POJK tersebut diatas, oleh karenanya BMDP harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada di POJK tersebut, diantaranya adalah BMDP harus berbentuk badan hukum.Pada kesempatan tersebut, pak Eddy Praptono selaku Ketua BMDP menjelaskan perkembangan BMDP, yang secara umum sudah hampir memenuhi ketentuan POJK. Yang masih dalam penyelesaian adalah pengesahan BMDP sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.


Kegiatan ADPI.indd 23

23 3/6/2015 8:15:42 PM

IkONSuLTASI-Dana PensiunI A n d a B e r t a n y a , Sujat Siswosudarmo M e n j a w a b

BADAN HUKUM PERKUMPULAN ADPI Oleh :

Sujat Siswosudarmo, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sebagai salah satu Anggota ADPI, dan mungkin juga Anggota ADPI yg lain yg tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua, perlu mengetahui seperti apa itu legal status badan hukum ADPI. Alangkah baiknya apabila Bapak berkenan berbagi info barang sedikit apa yg perlu diketahui, dan harus menjadi perhatian Dana Pensiun, terkait dengan peningkatan legal status ADPI menjadi Badan Hukum tsb. Terima kasih Pak, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. M.B. Muhlison, Ketua Pengurus Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia

JAWABAN

Anda dapat berpartisipasi dalam rubrik ini dengan mengirimkan pertanyaan seputar masalah dana pensiun ke alamat:

REdaksi info dana pensiun Gd Artha Loka, Lt 16, Jl Jend. Sudirman Kav 2, Jakarta 10220, Phone: (021) 251 4050 - 52 Fax: (021) 251 4051

24 Badan Hukum ADPI.indd 24

Bapak M.B. Muhlison Yth, Dalam pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP), tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara Peserta dengan Pengurus Dana Pensiun. Penyelesaian perbedaan pendapat tsb kemungkinan tidak tercapai kesepakatan antara Peserta dengan Pengurus Dana Pensiun. Bahkan bisa terjadi perbedaan pendapat tsb meningkat menjadi sengketa, apabila perbedaan pendapat tsb tidak secepatnya mendapat penyelesaian sebaik-baiknya, yg dapat diterima oleh Peserta dan Pengurus Dana Pensiun. BADAN MEDIASI DANA PENSIUN (BMDP) Dalam rangka untuk membantu penyelesaian perbedaan pendapat (dispute) antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Peserta DPPK, serta

pihak yg berhak atas Manfaat Pensiun (MP), maka berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Nomor 11/KDPADPI/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, telah dibentuk BMDP. BMDP telah menunjuk 9 (sembilan) mediator yg bertugas menjalankan mediasi, yg bertindak untuk dan atas nama BMDP. Dalam menjalankan mediasi, BMDP bersifat mandiri dan berpedoman pada peraturan perundangan yg berlaku. Pada waktu pendirian, lingkup mediasi yg dilakukan oleh BMDP adalah membantu mediasi perbedaan pendapat antara Peserta dengan Pengurus dalam pelaksanaan PDP. Misal Peserta berpendapat bahwa Pengurus dalam menghitung besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) keliru, akibatnya hasil perhitungan besarnya MP menjadi kecil, sehingga Peserta merasa dirugikan.


3/6/2015 7:32:45 PM

IDana Pensiun-kONSuLTASII Di pihak lain, Pengurus berpendapat bahwa hasil perhitungan tsb sudah benar, telah sesuai dengan PDP. BMDP TIDAK memediasi perbedaan pendapat yg menyangkut kebijakan Pendiri DPPK (misal besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja yg ditetapkan oleh Pendiri dalam PDP sebesar 2%, Peserta menuntut untuk dinaikkan menjadi 2,5%, agar besarnya MP menjadi maksimal, menuntut kenaikan MP secara berkala dll). LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara Peserta DPPK dengan Pengurus DPPK dapat diselesaikan secara internal (internal dispute resolution) dan secara eksternal (external dispute resolution). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1 Th 2013, kebijakan OJK mengarah agar apabila terjadi sengketa antara Peserta dengan Dana Pensiun, penyelesaian sengketa tsb dilakukan dalam dua tahap.

TAHAP PERTAMA adalah dilakukan secara internal. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Pasal 32 ayat (1) POJK No 1 Th 2013 yang menetapkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen. Yang dimaksud PUJK, salah satunya adalah Dana Pensiun, dan yg dimaksud Konsumen salah satunya adalah Peserta Dana Pensiun [UU OJK Psl 1 butir 15, POJK No 1 Th 2013 Psl 1 butir 1 dan butir 2]. Dana Pensiun wajib memiliki unit kerja dan / atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Peserta (POJK No 1 Th 2013 Psl 36). TAHAP KEDUA yaitu dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Peserta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dilakukan melalui LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS).

LAPS ADALAH LEMBAGA YANG MELAKUKAN PENYELESAIAN SENG KETA DI LUAR PENGADILAN SECARA CEPAT, ADIL, DAN EFISIEN. LAPS di sektor jasa keuangan yang telah berdiri untuk membantu memediasi sengketa di bidang Dana Pensiun adalah Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). LAPS yang lain yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI), yang memediasi sengketa di Pasar Modal, dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), yang memediasi sengketa di bidang perasuransian. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak melalui LAPS, peserta dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut. Pemberian fasilitas penyelesaian penga duan Peserta oleh OJK harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: • Peserta mengalami kerugian paling banyak Rp 500.000.000,• Dana Pensiun telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan, namun Peserta tidak dapat menerima penye lesian tersebut. Dengan kata lain bahwa OJK tidak akan memfasilitasi pengaduan, apabila pengaduan tersebut belum di upayakan penyelesaian secara internal terlebih dahulu. • OJK memulai proses fasilitasi setelah Peserta dan Dana Pensiun sepakat untuk difasilitasi oleh OJK dalam perjanjian tertulis yang memuat: - Kesepakatan untuk memilih penye lesaian pengaduan yang difasilitasi oleh OJK; dan - persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK [POJK No 1 Th 2013 Pasal 39 ayat (3), Pasal 41, Pasal 44]. LAPS yang dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK, yang mempunyai pelayanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa: (1) Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu mencapai kesepa katan.


Badan Hukum ADPI.indd 25

25 3/6/2015 7:32:45 PM

IkONSuLTASI-Dana PensiunI (2) Ajudikasi, serupa dengan mediasi dan dapat menjatuhkan putusan. Apabila Konsumen, menyetujui putusan ajudikasi, meskipun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tidak menyetujui, LJK wajib melaksanakan putusan tersebut. Sebaliknya apabila Konsumen tidak menyetujui putusan ajudikasi, walaupun LJK menyetujuinya, maka putusan ajudikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. (3) Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. BADAN HUKUM PERKUMPULAN ADPI Sesuai dengan arahan OJK, agar keberadaan dan fungsi BMDP lebih kuat sebagai LAPS di bidang Dana Pensiun

PULAN ADPI. Agar BMDP dapat membantu memediasi pengaduan / sengketa Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), seyogyanya BMDP didirikan oleh badan hukum Perkumpulan ADPI dan badan hukum Asosiasi DPLK. Pada waktu ini pendirian badan hukum Asosiasi DPLK sedang dalam proses. Setelah badan hukum Asosiasi DPLK disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akan segera diproses pendirian badan hukum BMDP. PERBEDAAN Ada beberapa perbedaan Anggaran Dasar (AD) ADPI sebelumnya dengan AD Badan Hukum Perkumpulan ADPI, perbedaan tersebut antara lain: (1) Susunan PENGURUS Perkumpulan ADPI terdiri dari: a. Ketua, b. Wakil Ketua, c. Sekretaris, dan d. Bendahara

“Agar BMDP dapat membantu memediasi pengaduan / sengketa Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), seyogyanya BMDP didirikan oleh badan hukum Perkumpulan ADPI dan badan hukum Asosiasi DPLK. “ sebagaimana dimaksud dalam POJK No 1 Th 2013 Pasal 3 ayat (2), dan POJK No 1 Th 2014, dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan PUJK, Notaris, dan Pakar Hukum, BMDP seharusnya berbentuk badan hukum, dan pendiri BMDP juga berbentuk badan hukum. Karena ADPI harus berbentuk badan hukum, konsekuensinya adalah AD ADPI harus diubah. Perubahan AD ADPI adalah merupakan kewenangan MUNAS ADPI. Oleh karena itu, dalam MUNAS ADPI tanggal 26 September 2014 di Yogyakarta, salah satu keputusan yang telah ditetapkan adalah disetujuinya pendirian badan hukum ADPI. Berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat Notaris Leolin Jayayanti,S.H. telah didirikan badan hukum Perkumpulan ADPI. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00803.60.10.2014 tanggal 04 Desember 2014, per 04 Desember 2014 pendirian badan hukum tersebut telah disahkan dengan nama PERKUM

26 Badan Hukum ADPI.indd 26

(AD sebelumnya tidak ada Sekretaris dan Bendahara) (2) Susunan Pengurus KOMDA terdiri dari: a. Ketua, b. Wakil Ketua, dan c. Sekretaris, dan d. Bendahara (nomenklatur Pengurus KOMDA persis sama dengan nomenklatur susunan Pengurus Perkumpulan ADPI) (3) Susunan PENGAWAS terdiri dari: a. Ketua, B. Wakil Ketua, dan c. Anggota (AD sebelumnya tidak ada Organ Pengawas). Pengawas wajib mengawasi pengelolaan Perkumpulan ADPI dan berwenang memeriksa catatan, dan laporan Pengurus, dan berhak menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Perkumpulan ADPI, apabila Ketua berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, sampai MUNAS berikutnya. (4) Dalam AD sebelumnya disebut Rapat Pleno, AD Perkumpulan ADPI disebut MUNAS TAHUNAN. (5) Perkumpulan ADPI dapat melakukan penyertaan atau pendirian dalam badan usaha atau perusahaan lain

untuk mendukung kegiatan Perkumpulan ADPI (dalam AD sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini) Bagaimana dengan Organ Dewan Penasihat, Staf Ahli, dan Sekretariat yang keberadaan dan fungsinya masih sangat diperlukan dalam Organisasi, tetapi Organ tersebut tidak disebut-sebut keberadaannya dalam AD Perkumpulan ADPI? Berdasarkan AD Perkumpulan ADPI Pasal 12 butir 4, Pengurus diberikan hak untuk melengkapi Organisasi, Direktur Eksekutif dan Personalia Sekretariat Perkumpulan ADPI. Oleh karena itu dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat ADPI Nomor 02 TH 2015 tanggal 12 Januari 2015 telah ditetapkan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat ADPI (note: Berdasarkan AD Pasal 11 butir 3), Pengurus untuk operasionalisasi Perkumpulan ADPI disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Struktur organisasi tersebut selengkapnya disajikan pada forum tanya jawab ini. Selain itu, sesuai amanat AD Perkumpulan ADPI Pasal 27, DPP dengan Surat Keputusan Nomor 01 Th 2015 tanggal 11 Januari 2015 juga telah menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpualn ADPI. Apa yang perlu menjadi per hatian KOMDA? Sebagai konsekuensi telah didirikan dan disahkannya badan hukum Perkumpulan ADPI, kami berpendapat, paling tidak ada dua hal yang harus menjadi perhatian Pengurus KOMDA, yaitu: (1) Nomenklatur Pengurus KOMDA yang belum sesuai, semestinya disesuaikan dengan nomenklatur yang ditetapkan dalam AD Perkumpulan ADPI. (2) Laporan Keuangan KOMDA semestinya terintegrasi dalam laporan keuangan Perkumpulan ADPI. Pak Mukhlison, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, kami mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr.Wb.


3/6/2015 7:32:45 PM


3/6/2015 8:22:37 PM


3/6/2015 8:22:35 PM

Dana Pensiun Terkini

Recommend Documents